Pengendalian Banjir Sebagai Salah Satu Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air di DAS Kali Brantas1)
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Jl. Surabaya 2A, Malang
I.
Pendahuluan Sumber daya air adalah aspek vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, untuk dan demi peradaban manusia. Bahkan dapat dipastikan, tanpa pengembangan sumber daya air, peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati saat ini. Oleh karena itu tidak berlebihan bila pengembangan dan pengelolaan sumber daya air disebut sebagai pondasi peradaban manusia. Indonesia patut bersyukur karena sebagai negara kepulauan, memiliki keragaman alam yang kaya, dan dikaruniai potensi air yang berlimpah untuk kawasan Asia-Oseania. Negara dengan 17.000 pulau yang memiliki garis pantai 81.000 km dan lima pulau utama yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua memiliki keragaman alam yang luar biasa. Aspek geografis inilah yang menyebabkan permukaan daratan Indonesia menjadi bervariasi sehingga menjadi rangkaian pegunungan, bukit, bantaran aluvial, danau, rawa dan lain sebagainya. Ini pula yang menyebabkan Indonesia dikaruniai potensi hidro-meteorologis yang unik. Secara umum dapat disebutkan, potensi air permukaan di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor ragawi maupun nir-ragawi, antara lain: kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan ragam fisik sumber daya air, luas dan volume tampungannya (baik yang alami maupun buatan), pengaruh iklim dan tentu saja campur tangan manusia. Curah hujan di pedalaman Kalimantan misalnya, berkisar 6.000 mm/tahun, sedangkan di Teluk Palu, Sulawesi, potensi curah hujan hanya sepersepuluhnya saja. Suatu sifat fisik yang khas dari sumber daya air di Indonesia, ditandai pada fluktuasi ketersediaannya sesuai musim. Pada saat musim penghujan, umumnya kuantitas air (dalam pengertian volume air) cukup besar bahkan cenderung berlebihan. Dalam kondisi demikian, pengelolaan sumber daya air lazimnya diarahkan kepada pengendalian bencana banjir. Sebaliknya di musim kemarau, ketersediaan air menurun secara drastis, sehingga pengelolaan sumber daya air di musim ini dititikberatkan pada alokasi dan distribusi air yang optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Hal-hal yang berkaitan dengan air di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2005 tentang Sumber daya Air. Undang-Undang tersebut disusun berdasarkan tiga landasan yang menjiwai seluruh pasal-pasal yaitu:
1)
Disampaikan pada Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Berkelanjutan, Universitas Merdeka Malang – Pemkot Malang – HATHI Cabang Malang – Perum Jasa Tirta I Malang 15 Januari 2005 1
1.
Landasan Filosofis Menempatkan air sebagai sumber kehidupan sekaligus sumber penghidupan yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan sehat, bersih dan produktif perlu mendapat jaminan dari negara.
2.
Landasan Yuridis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sejalan dengan ketentuan itu, Undang-undang ini menyatakan bahwa: “Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut kemudian diserahkan penyelenggaraannya oleh negara kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
3.
Landasan Teknis Selain kedua landasan diatas, penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air perlu memperhatikan beberapa kondisi alamiahnya, sehingga teknis penyelenggaraan pengelolaannya perlu memperhatikan sifat alami air yaitu: a.
Air merupakan sumber daya yang terbaharukan dan keberadaannya mengikuti siklus alami yang disebut dengan siklus hidrologi. Pada saat-saat tertentu air tersedia berlimpah bahkan sangat berlebihan, dan ada saat terjadi kekurangan air bahkan kekeringan.
b.
Meskipun jumlah air secara global relatif tetap, tetapi keberadaannya di masingmasing tempat sangat bervariasi sesuai dengan kondisi geografis setempat. Ada wilayah-wilayah yang secara alami banyak hujannya dan ada pula yang kurang hujan.
c.
Ketersediaan air permukaan dan air tanah saling mempengaruhi satu sama lain, karena itu pengelolaan keduanya perlu dipadukan.
d.
Air merupakan sumber daya yang mengalir secara dinamis tanpa mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan dan negara, karenanya basis wilayah pengelolaannya tidak dapat hanya didasarkan pada batas wilayah administratif saja, tetapi harus berdasarkan pula pada sistim wilayah hidrologis atau disebut dengan wilayah sungai.
II. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Air A. Permasalahan Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya air sangat luas dan bervariasi tergantung dari waktu, ruang (tempat), jumlah dan mutu. Pada umumnya masalah yang ada dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga):
2
1.
Kecukupan air Dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pemenuhan berbagai macam kebutuhan harus dilakukan secara efisien, cukup dan adil. Norma-norma tersebut digunakan sebagai dasar kebijakan dalam investasi, penerbitan peraturanperundangan, penetapan tarif, prosedur pengelolaan, dlsb.
2.
Kelestarian sumber daya air Kelestarian sumber daya air tidak hanya dimengerti dan diakui, tetapi juga harus diupayakan dalam seluruh proses pengembangan dan pengelolaan melalui pemeliharaan (preservation), pelestarian (conservation), perlindungan (protection) dan perbaikan (improvement).
3.
Keselarasan antara pengembangan dan pengelolaan Masalah pokok dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air adalah mencari keterpaduan program antar sektor dan kerangka pikir yang dapat dilaksanakan, dimana bermacam-macam perangkat kebijakan dapat menemukan suatu tempat untuk berperan. Masalah ini memerlukan peningkatan atau perbaikan sumber daya manusia, teknologi, institusi dan hal-hal lain yang penting dalam kegiatan pengembangan pengelolaan sumber daya air yang lestari untuk mendukung dan memperkuat pengembangan sumber daya air. Dalam kerangka ini, pengembangan sumber daya air harus meliputi tata ruang, sektoral dan dimensi intitusi pengembangan yang diharapkan.
B. Karakteristik Sumber daya Air Karakteristik sumbedaya air amat dipengaruhi oleh aspek hidrologis, topografi dan geologi, keragaman penggunaannya, keterkaitannya (hulu-hilir, instream-offstream, kuantitas-kualitas), waktu serta siklus alaminya. Karena faktor topografi dan geologi, sumber daya air dapat bersifat lintas wilayah administrasi. Kuantitas dan kualitas air sangat tergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah, keragaman penggunaan air yang bervariasi (pertanian, air baku domestik dan industri, pembangkitan listrik, perikanan dan pemeliharaan lingkungan), musim (waktu), sifat ragawi alam (topografi dan geologi) dan kondisi kependudukannya. Karakteristik dasar sumber daya air antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
Dapat mencakup beberapa wilayah administratif, Dipergunakan oleh berbagai sektor, Bersifat sumber daya yang mengalir (flowing/dynamic resources) sehingga mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara kuantitas dengan kualitas, hulu dengan hilir, instream dengan offstream, air permukaan dengan air bawah tanah, Dipergunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (antar generasi) Merupakan bagian dari siklus alam (daur hidrologi) yang mengakibatkan ketersediaannya tidak merata baik dalam aspek waktu, tempat, jumlah maupun mutu.
Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka sumber daya air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan mahluk serta sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional yang harus dikelola secara bijaksana dan profesional. 3
C. Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Sumber daya Air Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: 1.
Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
2.
Penyelenggaraannya berlandaskan azas kelestarian, kemanfaatan umum, keadilan dan kemandirian (kelayakan usaha) serta akuntabilitas.
3.
Pengelolaan sumber daya air direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu (multisektor), menyeluruh (hulu-hilir, kualitas-kuantitas, instream-offstream), berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan daerah pengaliran sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai kesatuan pengelolaan dengan berdasar atas prinsip “Satu sungai, satu rencana, satu sistem pengelolaan terpadu” dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang desentralistis sesuai jiwa otonomi : a.
b. c.
4.
Satu sungai (dalam artian Daerah Aliran Sungai - DAS) merupakan kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembinaan yang tidak dapat dipisahpisahkan; Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan satu rencana kerja yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Dalam satu sungai diterapkan satu sistem pengelolaan yang dapat menjamin keterpaduan kebijaksanaan, strategi dan perencanaan serta operasional dari hulu sampai dengan hilir.
Untuk menjamin pengelolaan yang optimum dan menjaga kelestarian sumber daya air, maka bidang manajemen yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air meliputi : a. b. c. d. e. f.
Pengelolaan daerah tangkapan hujan Pengelolaan kuantitas air Pengelolaan kualitas air Pengendalian banjir Pengelolaan lingkungan sungai Pengelolaan prasarana pengairan
D. Prinsip Dasar Pengendalian Daya Rusak Air Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. 1.
Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian ini dilakukan pada 4
sungai, danau, waduk dan atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistim irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 2.
Pengendalian daya rusak air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
3.
Pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, badan pengelola sumber daya air wilayah sungai dengan melibatkan masyarakat.
4.
Penanggulangan daya rusak air dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota.
III. Deskripsi DAS Brantas Kali Brantas mempunyai beberapa anak sungai utama, yaitu; Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lekso, Kali Ngrowo, Kali Konto, Kali Widas, dan lain-lain dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar 11.800 km2 atau 25% dari luas wilayah Jawa Timur. Panjang sungai ini 320 km, bermata air di kaki gunung Arjuno, selanjutnya mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Kelud (Gambar 1 ). Penduduk yang tinggal di wilayah DAS Kali Brantas lebih dari 14,6 juta (2002) dengan tingkat kepadatan 1.278 orang/km2, atau 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan ratarata kepadatan penduduk Jawa Timur. Tinggi curah hujan rata-rata yang ada di DAS Kali Brantas adalah + 2.000 mm/ tahun, dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Sehingga pada musim kemarau rentan terhadap bahaya kekeringan, sebaliknya pada saat musim hujan rentan terhadap bahaya banjir. IV. Sistim Pengendalian Banjir A. Upaya Pengendalian Teknis 1.
Waduk
Pengendalian banjir di suatu DAS yang telah dikembangkan seperti Kali Brantas, dilakukan melalui konservasi potensi air permukaan yang tersedia secara alami dengan melakukan pengelolaan tampungan permukaan dan proses pendistribusian air pada alur banjir yang tersedia sesuai kebutuhan. Pengendalian banjir melalui waduk dapat dilakukan dengan cara menahan/ menampung debit banjir di dalam waduk, selanjutnya air dilepas setelah keadaan di hilir memungkinkan untuk menyalurkan debit, atau pada saat di hilir membutuhkan tambahan debit air. Ada dua macam waduk, yaitu waduk permukaan dan waduk dalam tanah. Waduk dalam tanah difungsikan dengan cara memanfaatkan vegetasi hutan dan sumur-sumur resapan. 5
Beberapa waduk pengendali banjir yang ada di DAS Kali Brantas antara lain: Luas Daerah Tangkapan (km2)
Fungsi
90
Sutami
Waduk
Tampungan Efektif (juta m3) Tahun
Tampungan
Tahun
Tampungan
(%)
Irigasi, PLTA, Pengendali Banjir
1970
50.1
2003
41.5
83%
2,050
PDAM & Industri, PLTA, Irigasi, Pengendali Banjir
1972
253.0
2003
145.2
57%
Lahor
160
PDAM & Industri, PLTA, Irigasi, Pengendali Banjir
1977
29.4
2001
25.8
88%
Bening
238
Irigasi, PLTA, Pengendali Banjir
1981
28.4
1999
22.3
81%
Wonorejo
126
PDAM & Industri, PLTA, Irigasi, Pengendali Banjir
2001
105.8
2001
105.8
100%
Selorejo
2. Diversion/ Flood way/ Shortcut Floodway adalah suatu kanal pengelak banjir, yaitu suatu saluran yang berfungsi untuk mengurangi beban/volume banjir di suatu daerah untuk kemudian dialirkan ke suatu daerah yang aman (laut). Di DAS Kali Brantas terdapat 5 (lima) flood way yang cukup besar, yaitu : a.
Kali Porong Berfungsi untuk mengurangi/mengelakkan beban banjir Kali Surabaya dari Kali Brantas dengan membuang langsung ke laut melalui pintu pengatur Bendung Lengkong Baru.
b.
Kali Wonokromo Berfungsi untuk mengurangi/mengelakkan beban banjir di jantung Kota Surabaya dari Kali Surabaya dengan membuang langsung ke laut melalui pintu pengatur Dam Jagir.
c.
Nganjuk/Ulo Flood Diversion Berfungsi untuk mengurangi/mengelakkan beban banjir Kota Nganjuk dari Kali Ulo dan sekitarnya dengan membuang/memotong langsung ke Kali Widas.
d.
Parit Raya, Parit Agung dan Terowong Tulungagung Selatan Berfungsi untuk membebaskan daerah Tulungagung dari banjir yang datang dari Kali Ngasinan, Kali Dawir dan lain-lain dengan cara mengalirkan langsung ke Laut Selatan melalui pintu pengatur Dam Bendo (Kali Ngasinan) dan Pintu Terowong Tulungagung Selatan.
e.
Shortcut/Sudetan Kali Putih
6
Berfungsi untuk mengurangi/ mengelakkan beban banjir/ sedimen/ lahar dingin yang datang dari Gunung Kelud langsung ke hilir Bendung Lodoyo. 3. River Improvement/Perbaikan Alur Sungai River Improvement/Perbaikan Alur Sungai dilakukan dengan meningkatkan dan menambah kapasitas pengaliran banjir di sungai melalui perbaikan alur sungai dan peninggian tanggul. Perbaikan alur sungai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai melalui kegiatan/pekerjaan pelurusan alur sungai, pengerukan dasar sungai, perkuatan tebing, parapet dan lain-lain. Beberapa perbaikan alur sungai yang telah dilaksanakan di DAS Kali Brantas antara lain Kali Brantas, Kali Wonokromo, Kali Ngrowo, Kali Porong, Kali Ngasinan, Kali Mas, Kali Surabaya, Kali Widas dan Kali Kedungsoko Peninggian tanggul, di samping untuk meningkatkan kapasitas penampang sungai juga melindungi daerah kanan/kiri sungai terhadap kemungkinan terjadinya luapan air banjir. Beberapa sungai yang telah dilengkapi dengan tanggul antara lain Kali Brantas, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Ngasinan, Kali Parit Raya, Kali Termas, Kali Beng, Kali Wudu, Kali Dawir, Kali Konto, Kali Ulo, Kali Widas dan Kali Kedungsoko. 4. Retardasi (Waduk Alam, Boezem) Retarder adalah suatu daerah yang topografinya rendah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampung banjir sementara/sesaat, selanjutnya air genangan ini dikeluarkan/dilepas apabila elevasi muka air (debit) di hilir sudah memungkinkan. Beberapa retarder yang terdapat di DAS Kali Brantas adalah sebagai berikut : a.
Boezem Morokrembangan di pantai utara Surabaya
b.
Retarder Desa Paras di Kabupaten Jombang
c.
Retarder Muara Kali Widas di Kab. Nganjuk
d.
Retarder Muara Kali Ulo/ Kali Kedungsoko di Kab. Nganjuk
e.
Retarder Kedungsoko di Kab. Nganjuk
f.
Retarder Muara Kali Ngrowo di Kabupaten Tulungagung
g.
Retarder Kedurus
B. Upaya Pengendalian Non Teknis 1.
Flood Planning Zoning (Pengaturan Dataran Banjir) a.
Pengaturan Bantaran Sungai Pengaturan pemanfaatan lahan/bantaran sungai dalam rangka mengurangi atau mencegah kerugian terhadap dampak terjadinya banjir. 7
b.
Zoning Daerah Banjir Sebagai salah satu upaya pengendalian non-teknis terhadap banjir perlu disusun suatu peta yang menetapkan daerah-daerah (zone) yang secara fisik terancam oleh banjir.
2.
Flood Forecasting and Warning System (FFWS) Flood Forecasting and Warning System atau Sistem Peramalan Banjir dan Peringatan Dini meliputi kegiatan peramalan (memperkirakan) besaran dan kapan akan terjadi banjir sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak banjir tersebut, sehingga kerugian akibat banjir dapat dihindari atau dikurangi. Sejak akhir tahun 1990 di DAS Kali Brantas telah dipasang peralatan gawar banjir (telemetri) yang dilengkapi dengan: a.
Stasiun pemantau curah hujan
: 26 lokasi
b.
Stasiun pemantau tinggi muka air sungai
: 10 lokasi
c.
Stasiun pemantau tinggi muka air bendung/waduk
: 11 lokasi
d.
Stasiun pemantau debit outflow bendung/waduk
: 10 lokasi
e.
Sistem komunikasi radio frekuensi 150 MHz
: 12 lokasi
f.
Sistem tanda bahaya (peringatan dini) 1) Siaga Curah Hujan Diberikan apabila akumulasi curah hujan di suatu stasiun mencapai ketinggian 100 mm, berupa bel dan tampilan berkedip pada panel. 2) Siaga Ketinggian Muka Air Diberikan apabila tinggi muka air mencapai tetinggian tertentu, dengan tingkat/ gradasi bahaya; Siaga Hijau, Siaga Kuning dan Siaga Merah 3) Sirine Ditempatkan di Bendung Lodoyo, dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada disekitar Kali Brantas di hilir Bendung Lodoyo, apa bila debit outflow Lodoyo mencapai besaran tertentu. 4) Model Matematik Simulasi Banjir Di Kantor Pusat Malang disediakan sarana komputer yang dilengkapi dengan model matematik untuk menghitung besarnya debit banjir yang mungkin akan terjadi berdasarkan data hasil pemantauan telemetri yang tersimpan di DSE (Data Storage Equipment).
3.
Asuransi Banjir 8
Merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dengan mengansuransikan segenap masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Sampai saat ini, kegiatan tersebut belum bisa dilakukan mengingat kemampuan masyarakat belum memungkinkan.
C. Kegiatan Pengendalian Banjir Di dalam Undang - Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pengendalian banjir/daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola SDA dan masyarakat. Sehingga di dalam pelaksanaan pengendalian banjir seluruh komponen tersebut diatas ikut berpartisipasi baik dalam koordinasi maupun penyampaian informasi. Tahapan yang harus dilakukan untuk pengendalian banjir, baik persiapan menghadapi musim hujan maupun pada saat terjadi banjir adalah sebagai berikut : 1.
Pembentukan Organisasi Penanggulangan Banjir Organisasi ini terdiri dari beberapa tingkatan koordinasi sebagai berikut: a.
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan (BAKORNAS PBP). Organisasi ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan dampak bencana.
b. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP). Organisasi ini sebagai pelaksana langsung di bawah BAKORNAS, tugasnya adalah: 1) Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk pengarahan, pembinaan serta pengendalian upaya kegiatan penanggulangan banjir dan penanganan pengungsi 2) Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis & administrasi 3) Mengkoordinasikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan Bupati/Walikota di Jawa Timur 4) Membuat petunjuk teknis pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua BAKORNAS PBP melalui Gubernur Jawa Timur. c.
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP). Organisasi ini berfungsi melaksanakan kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana di masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur.
d. Satuan Tugas Pengendalian Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Propinsi Jawa Timur. SATGAS PBP merupakan organisasi yang bertugas 9
untuk membantu pelaksanaan kebutuhan, situasi dan kondisi. 2.
penanggulangan
bencana
sesuai
dengan
Inspeksi Lapangan Sebelum Musim Banjir Merupakan kegiatan penelusuran ke lokasi bangunan prasarana pengendali banjir untuk melakukan inventarisasi bangunan yang kritis/rawan terhadap penyebab terjadinya bencana banjir, baik terhadap tanggul maupun bangunan prasarana pengendali banjir yang lain.
3.
Material Banjiran Penyiapan material banjiran merupakan hal yang perlu diperhatikan, sehingga apabila diperlukan tindak darurat setiap saat selalu siap untuk digunakan.
4.
Pedoman Siaga Banjir Sebagai petunjuk teknis operasional pengendalian banjir setiap menjelang musim hujan dibuatkan Buku Pedoman Siaga Banjir, yang diantaranya memuat :
5.
a.
Pendahuluan : Berisi tentang gambaran kondisi DAS Kali Brantas, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Kebijakan dan Strategi.
b.
Perencanaan Siaga Banjir : Berisi tentang Kelembagaan, Pos Komando Siaga Banjir, Sistem Komunikasi, Peralatan dan Bahan Banjiran, Prinsip Pengendalian Banjir, Teknik Pengendalian Banjir, Tahapan Siaga Banjir dan Persiapan Menghadapi Banjir.
c.
Pelaksanaan Siaga Banjir di DAS Kali Brantas : Berisi tentang Prosedur Pengendalian Banjir, Prosedur Penanganan Banjir dan Perbaikan Darurat.
d.
Evaluasi dan Pelaporan : Berisi tentang evaluasi kegiatan pengendalian banjir serta pelaporan kejadian banjir.
Simulasi Banjir Merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi/perhitungan debit banjir berdasarkan data yang diperoleh melalui peralatan telemetri. Hasil simulasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai peringatan bagi daerah yang rawan banjir.
10
V. Kesimpulan 1.
Di dalam Undang - Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pengendalian banjir/daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola SDA dan masyarakat. Sehingga di dalam pelaksanaan pengendalian banjir seluruh komponen tersebut diatas ikut berpartisipasi baik dalam koordinasi maupun penyampaian informasi.
2.
Pengendalian daya rusak air, dalam hal ini pengendalian banjir merupakan salah satu bidang manajemen yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin pengelolaan yang optimum dan menjaga kelestarian sumber daya air. Bidang manajemen yang lain meliputi pengelolaan daerah tangkapan hujan, pengelolaan kuantitas air, pengelolaan kualitas air, pengelolaan lingkungan sungai dan pengelolaan prasarana pengairan. Seluruh bidang tersebut merupakan satu kesatuan dan saling terikat satu sama lain.
3.
Pengendalian banjir pada sistem sungai di DAS Brantas telah dilakukan melalui bangunan pengendali banjir dan bangunan infrastruktur lainnya yang didukung oleh Sistem Peramalan Banjir dan Peringatan Dini (Flood Forecasting and Warning System) sebagai salah satu Aspek Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Air Terpadu di DAS Kali Brantas.
4.
Komunikasi dan pertukaran informasi antar institusi terkait, termasuk informasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar banjir dapat dikendalikan dan kerugian banjir dapat ditekan.
D:\Yus2\Makalah Pengendalian Banjir%4.doc
11
