MAKALAH ORGANISASI PROFESI KEPERAWATAN
1 Vote
International Council of Nurses (Photo (Photo credit: Wikipedia) PROGRAM S1 KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PATRIA HUSADA BLITAR 2011/2012
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Organisasi Profesi
Marqius Bessi L. & Huston J.C. (2000) mendefinisikan organisasi profesi sebagai organisasi praktisi yang menilai/ mempertimbangkan seseorang memiliki kompetensi kompetensi profesional dan ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Organisasi profesi memiliki dua perhatian utama, yaitu : 1. Kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari perawat yang tidak dipersiapkan dengan baik.
2. Kurangnya standar dalam keperawatan. Organisasi profesi menyediakan kendaraan untuk perawat dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan akan datang serta bekerja ke arah positif terhadap perubahan-perubahan profesi sesuai dengan perubahan sosial. Ciri-ciri organisasi profesi adalah : 1. Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. 2. Ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. 3. Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. 4. Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. 5. Memiliki sifat kepemimpinan kolektif. 6. Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Peran organisasi profesi adalah : 1. Sebagai pembina, pengembang, dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan. 2. Sebagai pembina, pengembang, dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan. 3. Sebagai pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. 4. Sebagai pembina, pengembang, dan pengawas kehidupan profesi. Fungsi organisasi profesi adalah : 1. Bidang pendidikan keperawatan 2. Menetapkan standar pendidikan keperawatan. 3. Mengembangkan pendidikan keperawatan berjenjang lanjut. 4. Bidang pelayanan keperawatan 5. Menetapkan standar profesi keperawatan. 6. Memberikan ijin praktik. 7. Memberikan regsitrasi tenaga keperawatan. 8. Menyusun dan memberlakukan kode etik keperawatan. 9. Bidang IPTEK 10. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset keperawatan. 11. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan IPTEK dalam keperawatan. 12. Bidang kehidupan profesi 13. Membina, mengawasi organisasi profesi. 14. Membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain dan antar anggota. 15. Membina kerjasama dengan organisasi profei sejenis dengan negara lain. 16. Membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota. Manfaat organisasi profesi adalah : Menurut Breckon (1989) manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Mengembangkan dan memajukan profesi. Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi.
2.2
Organisasi Profesi Nasional
Di Indonesia organisasi keperawatan tingkat nasional yang digunakan sebagai wadah perawat untuk menyalurkan aspirasi, bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (sering disingkat dengan PPNI). 2.2.1
Sejarah PPNI
PPNI didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan gabungan dari berbagai organisasi keperawatan di masa itu, seperti IPI (Ikatan Perawat Indonesia), PPI (Persatuan Perawat Indonesia), IGPI (Ikatan Guru Perawat Indonesia), IPWI (Ikatan Perawat Wanita Indonesia). Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang sah dapat mendaftarkan diri sebagai anggota PPNI, dan semua siswa/ mahasiswa keperawatan yang sedang belajar dapat disebut sebagai calon anggota. 2.2.2
Tujuan dan Fungsi PPNI
Tujuan PPNI adalah sebagai berikut : 1. Membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan antara lain : persatuan dan kesatuan, kerjasama dengan pihak lain, dan pembinaan manajemen organisasi. 2. Membina, mengembangkan, dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan dan pelayanan keperawatan di Indonesia. 3. Membina dan mengembangkan IPTEK keperawatan di Indonesia. 4. Membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota. Fungsi PPNI adalah sebagai berikut : 1. Sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi, dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistik tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama/ kepercayaan terhadap Tuhan YME. 3. Menampung, memadukan, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan. 2.2.3 Struktur Organisasi PPNI Jenjang organisasi di dalam PPNI adalah sebagai berikut : 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 2. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I) 3. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) 4. Komisariat PPNI (penguruh pada institusi dengan jumlah anggota 25 orang) Struktur organisasi tingkat pusat adalah sebagai berikut :
1. Ketua umum sebagai puncak tertinggi kepemimpinan. Di bawahnya ada beberapa ketua bidang seperti : 2. Pembinaan organisasi 3. Pembinaan pendidikan dan latihan 4. Pembinaan pelayanan 5. Pembinaan IPTEK 6. Pembinaan kesejahteraan 7. Sekretaris jenderal sebagai wakil ketua untuk urusan kesekretariatan dan administrasi. Sekretaris berjumlah 5 orang sesuai dengan beberapa departemen di bawah ini. 8. Departemen organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi 9. Departemen pendidikan 10. Departemen pelatihan 11. Departemen pelayanan di rumah sakit 12. Departemen pelayanan di puskesmas 13. Departemen penelitian 14. Departemen hubungan luar negeri 15. Departemen kesejahteraan anggota 16. Departemen pembinaan yayasan 2.2.4 Keanggotaan PPNI Lama kepengurusan adalah 5 tahun dan dipilih dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah yang juga diselenggarakan untuk : 1. Menyempurnakan AD/ ART 2. Perumusan program kerja 3. Pemilihan pengurus Keanggotaan PPNI ada 2, yaitu : 1. Anggota biasa 2. WNI, tidak terlibat organisasi terlarang. 3. Lulus bidan pendidikan keperawatan formal dan disahkan oleh pemerintah. 4. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi. 5. Pernyataan diri untuk menjadi anggota. 6. Anggota kehormatan Syaratnya sama dengan anggota biasa, yaitu pada butir a, c, d dan bukan berasal dari pendidikan perawatan tetapi telah berjasa terhadap organisasi PPNI yang ditetapkan oleh DPP (Dewan Pmpinan Pusat). Kewajiban anggota PPNI : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan AD dan ART organisasi. Membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali anggota penghormatan. Mentaati dan menjalankan segala keputusan. Menghadiri rapat yang diadakan organisasi. Menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja. Memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekuen. Setiap anggota baru yang diterima menjadi anggota membayar uang pangkal dan uang iuran. Hak anggota PPNI :
1. Semua anggota berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi. 2. Semua anggota berhak mendapat kesempatan dalam menambah dan mengembangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi. 3. Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul baik lisan maupun tulisan. 4. Semua anggota kecuali anggota kehormatan yang memil iki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau perwakilan organisasi. 2.3 Organisasi Profesi Mancanegara Selain di Indonesia, dunia keperawatan di luar negeri juga terdapat beberapa organisasi profesi yang mengatur dan menjalankan birokrasi keperawatan secara global. Organisasiorganisasi ini dibentuk sebagai tempat untuk memperkokoh silaturahmi para perawat di seluruh dunia dan memberi kesempatan untuk membicarakan berbagai masalah tentang keperawatan. Berikut beberapa contoh organisasi yang dibahas. 2.3.1
International Council of Nurses (ICN)
International Council of Nurses atau Konsil Keperawatan Internasional (KK I) adalah sebuah federasi yang beranggotakan asosiasi-asosiasi pera wat nasional (NNAs) dari 133 negara di dunia dan merupakan representasi dari jutaan perawat di seluruh dunia. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1899 yang dimotori oleh Mrs. Bedford Fenwick dan mengadakan kongres setiap 4 tahun sekali, berpusat di Geneva, Switzerland. ICN tidak memiliki keanggotaan secara perseorangan. Peran perawat yang telah terdaftar dalam asosiasi perawat nasional dari suatu negara secara otomatis juga terdaftar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ICN. Misi ICN adalah sebagai representasi dari profesi perawat dalam tatanan internasional dan terlibat secara aktif dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan di seluruh dunia. Kode etik keperawatan menurut ICN (1973) menegaskan bahwa keperawatan bersifat universal. Keperawatan tidak dibatasi oleh perbedaan kebangsaan, ras, warna kulit, usi a, jenis kelamin, aliran politik, agama, dan status sosial. Alamat ICN : 3rd place Jean Marteau CH 1201 Geneva, Switzerland Telp. : +41 22 908-0100, Fax : +41 22 908-0101, E-mail :
[email protected] 2.3.2 American Nurses Association (ANA) ANA adalah organisasi profesi perawat di Amerika Serikat. Didirikan pada akhir tahun 1800 yang anggotanya terdiri dari organisasi perawat dari Negara-ne gara bagian. ANA berperan dalam menetapkan standar praktek keperawatan, melakukan penelitian untuk menignkatkan mutu pelayanan keperawatan serta menampilkan profil keperawatan profesional dengan pemberlakuan legislasi keperawatan. 2.3.3
Canadian Association of Nurses (CAN)
CAN adalah asosiasi perawat nasional di Kanada. Memi liki tujuan yang sama dengan ANA, yaitu membuat standar praktek keperawatan, mengusahakan peningkatan standar praktek
keperawatan, mendukung peningkatan profesionalisasi keperawatan, dan meningkatkan kesejahteraan perawat. CAN juga berperan aktif meningkatkan mutu pendidikan keperawatan, pemberian ijin bagi praktek keperawatan mandiri. 2.4
Peran Organisasi Profesi Keperawatan
Di era globalisasi ini, organisasi profesi keperawatan sudah sangat berkembang dengan pesat dan maju. Melalui berbagai macam organisasi profesi keperawatan yang ada di seluruh dunia, perawat yang dulunya hanya dianggap sebagai pihak yang tidak terlalu penting dalam dunia kesehatan, sekarang pun sudah menjadi suatu profesi. Karena hal itu, keberadaan organisasi profesi keperawatan menjadi sangat bermanfaat dan berperan penting dalam mewujudkan sistem keperawatan yang lebih bermutu. Peran-peran tersebut diaplikasikan dalam beberapa langkah nyata seperti yang sudah dilakukan oleh organisasi profesi keperawatan berikut ini. 2.4.1
PPNI
Peran dan langkah nyata yang dilakukan oleh PPNI dalam rangka pengembangan profesi keperawatan di Indonesia adalah : 1. Menganjurkan suatu kegiatan sosialisasi profesional. 2. Mengusulkan Pola Jenjang Karir tenaga perawat sebagai sistem pengembangan karir. 3. Agar sistem pengembangan karir dapat terlaksana, PPNI bertanggung jawab terhadap terlaksananya Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Perawat (PBP/ CNE). 4. Menciptakan komunitas profesional, yaitu komunitas perawatan yang ada di institusi pelayanan kesehatan dan pendidikan dan melaksanakan pelayanan/ asuhan keperawatan profesional, memiliki sistem nilai dan t anggung jawab yang sama, merupakan bagian dari masyarakat keperawatan profesional. 5. Untuk menjamin kualitas pelayanan keperawatan yang diterima masyarakat, maka PPNI telah menetapkan sistem legislasi keperawatan diawali dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan No. 647 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan. 2.4.2 ICN ICN bekerja dalam banyak area, terutama dalam memberikan panduan dalam Praktik Keperawatan Profesional, Perumusan Regulasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi pada berbagai negara di dunia, serta berkaitan dengan Standar Keperawatan dan Kebijakan dalam Keperawatan dan Kesehatan di manca negara. ICN menyediakan publikasi dalam skala yang luas terkait dengan isu-isu terkini dan kebijakan-kebijakan yang diambil organisasi bagi anggotanya secara gratis. Setiap tahun ICN mempublikasikan dan mendiseminasikan seperangkat media untuk digunakan dalam peringatan Hari Perawat Sedunia (The International Nurses’ Day Kit), yang dilaksanakan secara serentak di berbagai belahan dunia setiap tanggal 12 Mei. ICN memiliki proyek penting dalam bidang Praktik Keperawatan Profesional dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi, seperti Leadership for Change, ICNP®, Negotiation in Leadership yang terus dijalankan di Amerika Latin, Karibia, Asia Pasifik, dan Afrika.
2.4.3
Majelis Tenaga Keperawatan Indonesia
PPNI memiliki suatu majelis tinggi yang mengatur segala regulasi keperawatan agar fungsinya berjalan dengan baik. Majelis tersebut bernama Majel is Tenaga Keperawatan Indonesia (MTKI). Majelis ini didirikan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pelayanan keperawatan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing tenaga keperawatan dalam negeri maupun luar negeri, serta memberikan perlindungan kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan, dan juga perlu dilakukan suatua registrasi dan sertifikasi kepada tenaga keperawatan. Wewenang Majelis Tenaga Keperawatan Indonesia : 1. Mengatur sertifikasi tenaga keperawatan. 2. Membina, mengawasi, dan mengendalikan tenaga keperawatan dan pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan. 3. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan. 4. Memberikan advokasi non litigasi dan etik bagi tenaga keperawatan. 5. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang perencanaan tenaga keperawatan dalam hal kebutuhan baik jenis, jumlah, amupun kualifikasi tenaga keperawatan. 6. Menetapkan pedoman organisasi dan tatalaksana kerja serta Divisi dan Komite Profesi MTKI beserta rincian tugas-tugas. 7. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dalam penerbitan dan pencabutan ijin tenaga kesehatan. 2.4.4 RUU Keperawatan Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam dunia kesehatan yang harus memiliki kompetensi dan memenuhi standar praktik, serta memperhatikan kode etik dan moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan dari model medikal yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan ke paradigma sehat yang lebih holistik, yang melihat penyakit dan gejala sebagai informasi, bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996). Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Keperawatan dan PPNI mengenai kegiatan perawatan di Puskesmas, ternyata lebih dari 75% dari seluruh kegiatan pelayanan adalah kegiatan pelayanan keperawatan (Depkes, 2005). Dari sini kita dapat menyadari bahwa perawat berada pada posisi kunci paling penting dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga diperlukan suatu regulasi yang jelas dalam mengatur pemberian asuhan keperawatan dan perlindungan hukum pun mutlak didapatkan oleh perawat. Tetapi bila kita lihat realita yang ada sekarang, dunia keperawatan di Indonesia masih memprihatinkan. Dalam keadaan ini, perawat yang tugasnya berada di samping pasien selama 24 jam sering mengalami kedaruratan pasien s edangkan dokter yang bertugas tidak ada. Hal ini membuat perawat terpaksa melakukan tindakan medis yang bukan merupakan wewenangnya demi keselamatan pasien. Tindakan yang dilakukan tanpa ada delegasi dan
petunjuk dari dokter sering terjadi di Puskesmas di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya pengalihan fungsi perawat tersebut, ketika ada kesalahan tentu saja perawat tidak mendapatkan perlindungan hokum yang baku, karena pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selain itu banyak pula masyarakat yang menuntut hukum terhadap praktik tenaga keperawatan, dan sering diidentikkan dengan kegagalan upa ya pelayanan kesehatan. Padahal perawat hanya melakukan daya upaya sesuai disiplin ilmu keperawatan. Dari beberapa kenyataan di atas, jelas bahwa diperlukan suatu ketetapan hukum yang mengaturpraktik keperawatan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap masyarakat penerima pelayanan asuhan keperawatan serta perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan. Hanya perawat yang memenuhi persyaratan yang mendapatkan izin melakukan praktik keperawatan. Untuk itu diperlukan Undang-undang Praktik keperawatan yang mengatur keberfungsian Konsil Keperawatan sebagai badan regulator untuk melindungi masyarakat. Fungsi Konsil keperawatan, sebagai Badan Independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yakni mengatur sistem registrasi, lisensi, dan sertifikasi bagi praktik perawat (PPNI, 2006). Dengan adanya Undang-undang PraktikKeperawatan maka akan terdapat jaminan terhadap mutu dan standar praktik, di samping sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima asuhan keperawatan. Pada tahun 1989, PPNI sebagai organisasi profesi perawat di Indonesia mulai memperjuangkan terbetuknya UU Keperawatan. Berbagai peristiwa penting terjadi dalam usaha mensukseskan UU Keperawatan ini. Pada tahun 1992 disahkanlah UU Kesehatan yang di dalamnya mengakui bahwa keperawatan merupakan profesi (UU Kesehatan No.23, 1992). Peristiwa ini penting artinya, karena sebelumnya pengakuan bahwa keperawatan merupakan profesi hanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP No.32, 1966). Dan usulan UU Keperawatan baru disahkan menjadi Rancangan Undang-uandang (RUU) Keperawatan pada tahun 2004. Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat suatu undang-undang dapat ditempuh dengan dua cara yakni melalui Pemerintah (UUD 1945 Pasal 5 ayat 1) dan melalui DPR (Badan Legislatif Negara). Selama hampir 20 tahun ini PPNI memperjuangkan RUU Keperawatan melalui Pemerintah, dalam hal ini Depkes RI. Dana yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Tapi kenyataannya hingga saat ini RUU keperawatan berada pada urutan 250-an pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pada tahun 2007berada pada urutan 160 (PPNI, 2008). Tentunya, pengetahuan masyarakat akan pentingnya UU Keperawatan mutlak diperlukan. Hal ini terkait status DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, sehingga pembahasan-pembahasan yang dilakukan merupakan masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya UU Keperawatn harus dilakukan agar masyarakat merasa butuh dan usulan UU Keperawatan pun masuk dalam agenda DPR RI. DAFTAR PUSTAKA
http://www.inna ppni.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid=44(d iakses tanggal 10 November 2011) http://www.icn.ch/about-icn/governance/ (diakses tanggal 10 November 2011) Muslim Sudirman, S.Kp. (2000). Catatan Kuliah : Konsep Dasar Keperawatan I. PSIK STIK Bina Husada Palembang Chitty R.T. (1997). Profesional Nursing : Concept and Challenges. WB Sounders Company Philadelphia Marqius Bessi L. & Huston J.C. (2000). Leadership Roles and Management Functions in Nursing. Theory and Application, Lippincott Philadelphia
Organisasi Profesi Keperawatan
Jun3 Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsifungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka seagai individu.
Ci ri-ciri organisasi profesi Menurut Prof. DR. Azrul Azwar, MPH (1998), ada 3 ciri organisasi sebagai berikut : Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta meurmuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi
Peran organisasi profesi Pembina, pengembang dan pengawas terhadap mutu pendidikan keperawatan Pembina, pengembang dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan Pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan Pembina, pengembang dan pengawas kehidupan profesi
F ungsi organisasi profesi Bidang pendidikan keperawatan a. Menetapkan standar pendidikan keperawatan b. Mengembangkan pendidikan keperawatan berjenjang lanjut Bidang pelayanan keperawatan a.Menetapkan standar profesi keperawatan b. Memberikan izin praktik c. Memberikan regsitrasi tenaga keperawatan
d.Menyusun dan memberlakukan kode etik keperawatan Bidang IPTEK a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasai riset keperawatan b. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi perkembangan IPTEK dalam keperawatan Bidang kehidupan profesi a. Membina, mengawasi organisasi profesi b.Membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain dan antar anggota c. Membina kerjasama dengan organisasi profei sejenis dengan negara lain d. Membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota
Manfaat organisasi profesi Menurut Breckon (1989) manfat organisasi profesi mencakup 4 hal yaitu : 1. Mengembangkan dan memajukan profesi 2. Menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi 3. Menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi 4. Memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi Organisasi keperawatan tingkat nasional yang merupakan wadah bagi perawat di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 dan merupakan gabungan dari berbagai organisasi keperawatan saat itu. PPNI pada awalnya terbentuk dari penggabungan beberapa organisasi keperawatan seperti IPI (Ikatan Perawat Indonesia), PPI (Persatuan Per awat Indonesia), IGPI (Ikatan Guru Perawat Indonesia), IPWI (Ikatan Perawat Wanita Indonesia). Dalam penggabungan ini IBI (Ikatan Bidan Indonesia) tidak ikut serta karena m empunyai anggapan bahwa bidan adalah profesi sendiri. Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang sah dapat mendaftarkan diri sebagai anggota PPNI dan semua siswa/mahasiswa keperawatan yang sedang belajar dapat disebut calon anggota.
Tujuan PPNI 1. Membina dan mengambangkan organisasi profesi keperawatan antara lain : persatuan dan kesatuan,kerja sama dengan pihak lain dan pembinaan manajemen organisasi
2. Membina, mengambangkan dan mengawasi mutu pendidikan keperawatan di Indonesia 3. Membina, mengembangkan dan mengawasi mutu pelayanan keperawatan di indonesia 4. Membina dan mengembangkan IPTEK keperawatan di Indonesia 5. Membina dan mengupayakan kesejahteraan anggota
F ungsi PPNI 1. Sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi dan lingkungan untukmencapai tujuan organisasi 2. Mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program program pembangunan manusia secara holistic tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME 3. Menampung,memadukan,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga keperawatan.
STRUKTUR ORGANISASI PPNI
J enjang organisasi 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI 2. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I) PPNI 3. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPP II) PPNI 4. Komisariat PPNI (pengurus pada institusi dengan jumlah anggota 25 orang)
Struktur organisasi tingkat pusat 1. Ketua umum Ketua-ketua : a. Pembinaan Organisasi b. Pembinaan pendidikan dan latihan c. Pembinaan pelayanan d. Pembinaan IPTEK e. Pembinaan kesejahteraan
2. Sekretaris Jenderal Sekretaris berjumlah 5 orang yang dibagi sesuai dengan pembidangan ketua-ketua dan Departemen a. Departemen organisasi, keanggotaan dan kaderisasi b. Departemen pendidikan c. Departemen pelatihan d.Departemen pelayanan di RS e. Departemen pelayanan di puskesmas f. Departemen penelitian g. Departemen hubungan luar negeri h. Departemen kesejahteraan anggota i.Departemen pembinaan yayasan Lama kepengurusan adalah 5 tahun dan dipilih dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah yang juga diselenggarakan untuk : 1.Menyempurnakan AD / ART 2.Perumusan program kerja 3. Pemilihan Pengurus PPNI juga menyelenggarakan rapat pimpinan (rapim) dan rapat pimpinan daerah (rapimda) setiap 2 tahun sekali dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan program kerja berikutnya. Selain itu, PPNI juga mengadakan rapat bulanan atau harian sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan PPNI biasanya terdiri dari tenaga perawat. Namun demikian terdapat juga anggota non – perawat yang telah berjasa dibidang keperawatan dan mer eka ini termasuk dalam anggota luar biasa/kehormatan. Sumber dana PPNI : uang pangkal, iuran bulanan dan sumber-sumber lain yang sah. Program kerja utama PPNI :
1. Pembinaan organisasi dan keanggotaan 2. Pengembangan dan pembinaan pendidikan 3. Pengembangan dan pembinaan serta pendidikan dan latihan keperawatan 4. Pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di rumah sakit
5. Pengembangan dan pembinaan pelayanan keperawatan di puskesmas 6.Pembinaan dan Pengembangan IPTEK 7. Pembinaan dan Pengembangan kerja sama dengan profesi lain dan organisasi keperawatan internasional 8. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya/yayasan 9. Pembinaan dan Pengembangan kesejahteraan anggota Antisipasi yang harus dilakukan PPNI dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan dalam rangka profesionalisasi keperawatan adalah dengan melakukan upaya antara lain : 1. Membenahi sistem pendidikan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelayanan kesehatan utama (PHC) dengan landasan yang kokoh yang meliputi wawasan keilmuan, orientasi pendidikan dan kera ngka konsep pendidikan keperawatan profesional yang berfokus pada penguasaan iptek keperawatan 2. Membenahi sistem pelayanan keperawatan. Upaya ini dapat dilakukan dengan selalu berusaha memberikan asuhan keperawatan yang profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Dalam rangka menopang keterlaksanaan asuhan keperawatan profesional diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu diperlukan pengembangan kemauan tenaga keperawatan secara kualitatif dan kuantitatif dan juga advokasi terhadap perawat. 3. Membenahi kinerja PPNI. Dalam hal ini sangat mendesak untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya,sehingga mampu mengangkat citra keperawatan,menyusun standar pelayanan/praktik keperawatan dan memelihara kesejahteraan anggota. 4. Mendesiminasikan pengertian keperawatan profesional serta lingkup peran,fungsi,tanggung jawab, dan kewenangan profesi keperawatan kepada masyarakat luas dan para penyusun/pengambil kebijakan.
Kewajiban Anggota PPNI 1. Menjunjung tinggi, mentaati dan mengamalkan AD dan ART organisasi. 2. Membayar uang pangkal dan uang iuran kecuali anggota penghormatan 3. Mentaati dan menjalankan segala keputusan 4.Menghadiri rapat yang diadakan organisasi 5. Menyampaikan usul untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja 6.Memelihara kerukunan dalam organisasi secara konsekwen
7. Setiap anggota baru yang diterima menjadi anggota membayar uang pangkal dan uang iuran
H ak A nggota PPNI 1. Semua anggota berhak mendapat pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam hal yang benar dan adil dalam rangka tujuan organisasi 2. Semua anggota berhak mendapat kesempatan dalam menambah dan mengambangkan ilmu serta kecakapannya yang diadakan oleh organisasi 3. Semua anggota berhak menghadiri rapat, memberi usul baik lisan maupun tulisan 4. Semua anggota kecuali anggota kehormatan yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan dipilih sebagai pengurus atau perawatan atau perwakilan organisasi
Tugas pokok PPNI 1. Bidang pembinaan organisasi PPNI bertugas membina kelembagaan anggotanya dan akder kepemimpinan 2. Bidang pembinaan profesi PPNI bertugas meningkatkan mutu pelayanan, penghayatan dan pengamalan kode etik perawat, mengutamakan terbentuknya peraturan perundang-undangan keperawatan serta mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan 3. Bidang kesejahteraan anggota PPNI bertugas membina hubungan kerja sama dengan organisasi dan lembaga lain didalam maupun diluar negeri Keanggotaan PPNI ada 2 yaitu:
1. Anggota biasa a. WNI, tidak terlibat organisasi terlarang. b. Lulus bidang pendidikan keperawatan formal dan disahkan oleh pemerintah c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan organisasi d. Penyatakan diri untuk menjadi anggota 2. Anggota kehormatan
Syaratnya sama dengan anggota biasa yaitu pada butir a, c, d, dan bukan berasal dari pendidikan perawatan tetapi elah berjasa terhadap organisasi PPNI yang ditetapkan oleh DPP (dewan pimpinan pusat)
ORGANISASI KEPERAWATAN INTERNASIONAL
1. I nternational Council of N urses (I CN) Merupakan organisasi profesional wanita pertama didunia yang didirikan tanggal 1 Juli 1899 yang dimotori oleh Mrs. Bedford Fenwick. ICN merupakan federasi perhimpunan perawat nasional diseluruh dunia. Tujuan pendirian ICN adalah memperkokoh silaturahmi para perawat diseluruh dunia, memberi kesempatan ber temu bagi perawat diseluruh dunia untuk membicarakan berbagai maslah tentang keperawatan, menjunjung tinggi peraturan dalam ICN agar dapat mencapai kemajuan dalam p elayanan, pendidikan keperawatan berdasarkan dan kode eik profesi keperawatan. Kode etik keperawatan menurut ICN (1973) menegaskan bahwa keperawatan bersifat universal. Keperawatan menjunjung tinggi kehidupan, martabat dan hak asasi mnausia. Keperawatan tidak dibatasi oleh perbedaan kebangsaan, ras, warna kuliut, usia, jenis kelamin, aliran politik, agama, dan status sosial. ICN mengadakan kongres setiap 4 tahun sekali. Pusatnya di Geneva, switzerland.
2.Ameri can Nurses Association (A NA) ANA adalah organisasi profesi perawat di Amerika Serikat. Didirikan pada akhir tahun 1800 yang anggotanya terdiri dari organisasi perawat dari negara-negara bagian. ANA berperan dlm menetapkan standar praktek keperawatan, melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan serta menampilkan profil keperawatan profesional dengan pemberlakukan legislasi keperawatan.
3. Canadian Nurses Association (CNA ) CNA adalah asosiasi perawat nasional di Kanada. Mempunyai tujuan yang sama dengan ANA yaitu membuat standar praktek keperawatan, mengusahakan peningkatan standar praktek keperawatan, mendukung peningkatan profesionalisasi keperawatan dan meningkatkan kesejahteraan perawat. CNA juga berperan aktif meningkatkan mutu pendidikan keperawatan, pemberian izin bagi praktek keperawatan mandiri.
4.National League for Nursing (NLN) NLN adalah suatu organisasi terbuka untuk semua orang yang berkaitan dengan keperawatan meliputi perawat, non perawat seperti asisten perawat (pekarya) dan agencies. Didirikan pada tahun 1952. Bertujuan untuk membantu pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pendidikan keperawatan.
5. Bri tish Nurses Association (B NA )
BNA adalah asosiasi perawat nasional di Inggris. Didirikan pada tahun 1887 oleh Mrs. Fernwick. Bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh perawat di inggris dan berusaha memperoleh pengakuan terhadap profesi keperawatan.
