makalah etika profesi hukum
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dipisahkan dari kehidupan kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konlik. !ehadir !ehadiran an hukum hukum justru justru mau menega menegakkan kkan keseim keseimban bangan gan perlak perlakuan uan antara antara hak perorangan dan hak bersama. "leh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikat hakikatnya nya para para penegak penegak hukum hukum (hakim (hakim,, jaksa, jaksa, #otari #otaris, s, $dvoka $dvokat, t, dan polisi polisi)) adalah adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga proesi hukum merupakan proesi terhormat dan luhur (oicium nobile). "leh karena itu mulia dan terhormat, proesional hukum sudah semestinya merasakan proesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. !ewenangan hukum adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas%batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. &enegak hukum mempunyai batas kewenangan proesi hukum seperti batas kewenangan notaris, jaksa, advokat dan lain%lain.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut'
. $pa pengertian proesi dan proesi hukum *. Bagaimana ruang lingkup hak dan kewajiban proesi hukum +. ampai di mana batas kewenangan proesi hukum
BAB II PEMBAHASAN A.
Pengertian profesi an profesi hukum
-alam kamus besar bahasa ndonesia di jelaskan pengertian proesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian ( keterampilan, kejujuran dan sebagainya ) tertentu. ejalan dengan pengertian proesi diatas, Habeyb menyatakan bahwa proesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. ementara itu menurut !amaruddin, proesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena siatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa./0 1enurut 2rans 1agnis useno, proesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu proesi pada umumnya dan proesi luhur. &roesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu' . &rinsip agar menjalankan proesinya secara bertanggung jawab3 dan *. Hormat terhadap hak%hak orang lain. -alam proesi yang luhur motiasi utamanya untuk memperoleh nakah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu' a.
1endahulukan kepentingan orang yang di bantu3 dan
b.
1engabdi pada tuntutan luhur proesi.*/*0
&roesi
adalah pekerjaan
yang dilakukan
sebagai
kegiatan pokok
untuk
menghasilkan nakah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. &roesi hukum merupakan salah satu dari sekian proesi lain, misalnya proesi dokter, proesi teknik, dn lain%lain. &roesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena proesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia yang la4im disebut dengan klien. &roesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang%bidang hukum yang
*
terdapat dalam negara kesatuan 5epoblik ndonesia, misalnya kehakiman, kejaksaan, kepolisian, mahkamah agung, serta mahkamah konstitusi.+/+0 &roesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.6/60 &roesi hukum adalah proesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan isik maupun inansial). Hal ini dikarenakan !etertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia, dan !eadilan merupakan #ilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. B.
Ruang Lingkup Hak an !e"a#i$an Profesi Hukum
5uang Lingkup 7tika &roesi Hukum adalah 8ntuk melaksanakan suatu ungsi, pada semua ini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur pokok, yaitu ' 9ugas, yang merupakan kewajiban dan kewenangan. $parat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. Lembaga, yang merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi aparat yang akan melaksanakan tugasnya. Bagi seorang aparat, mendapatkan tugas merupakan mendapatkan kepercayaan untuk dapat mengemban tugas dengan baik dan harus dikerjakan dengan sebaiknya. 8ntuk mengerjakan tugas tersebut akan terkandung sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut. 9anggung jawab dapat dibedakan menjadi + hal yakni ' moral, tehnis proesi dan hukum. 9anggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu%rambu hukum yang telah ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sebuah sanksi. ementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai%nilai, norma%norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik proersi). &ada + 6
dasarnya tuhan menciptakan manusia tidaklah sendiri diperlukannya berinteraksi dan bekerjasama dengan oranglain dalam melakukan tugasnya. #amun dalam menjalankan tugasnya sering kali manusia harus berbenturan dengan satu samalain. -alam hal ini dibutuhkan sebuah pranata sosial berupa aturan%aturan hukum. hukum melalui peradilan akan memberikan prelindungan hak, terhadap serangan atas kehormatan dan harga diri serta memulihkan hak yang terampas. &engembangan proesi termasuk proesi hukum sebenarnya tergantung dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan proesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya. &emenuhan nilai%nilai yang terkandung dalam etika proesi berupa kesediaan memberikan pelayanan proesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum yang diserta releksi yang seksama merupakan wujud dari kewajiban proesi. -idalam kewajiban hukum sendiri, kepentingan tidak semata mata pada kesadaran terhadap kewajiban untuk taat pada ketentuan undang%undang saja, tetapi juga kepada hokum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hokum ini sering timbul dari kejadian%kejadian atau peristiwa%peristiwa yang nyata. !ewajiban hukum dan kewajiban proesi terletak pada kesadaran akan kewajiban pada orang lain, yaitu mengingat, memperhatikan, dan menghormati serta tidak merugikan kepentingan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan sendiri atau organisasi proesinya.:/:0 Contoh kewajiban &roesi hukum yaitu proesi #otaris, kewajiban notaris menurut 88;# (pasal <) adalah :
a.
Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
b.
1embuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya. #otaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
c.
1engeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta.
d.
=ajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 88;#, kecuali ada alasan untuk menolaknya. >ang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan' yang membuat notaris berpihak, yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta, #otaris memiliki hubungan darah dengan para pihak, akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
%.
Batas !e"enangan Profesi Hukum
&engertian kewenangan menurut kamus besar bahasa ndonesia (!BB) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang
menarik, karena secara alamia manusia
sebagai mahluk social memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya,dan salah satu actor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. ecara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas%batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. $dapun batas kewenangan proesi hukum, di antaranya adalah ' &. Batas ke"enangan profesi Notaris
!ewenangan notaris tersebut dalam &asal : dari ayat () sampai dengan ayat (+) 88;#, yang dapat dibagi menjadi ( Habib $djie, *??@ ' A@) ' a.
!ewenangan 8mum #otaris. <
b. !ewenangan !husus #otaris. c.
!ewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. !e"enangan Umum Notaris
&asal : ayat () 88;# menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai !ewenangan 8mum #otaris dengan batasan sepanjang ' . 9idak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang%undang. *. 1enyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. +. 1engenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. #amun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu (Habib $djie, *??@ ' A) ' a.
$kta pengakuan anak di luar kawin (&asal *@ B=),
b.
$kta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (&asal **A B=),
c.
$kta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (&asal 6?:, 6?< B=),
d.
$kta protes wesel dan cek (&asal 6+ dan *@ =v!),
e.
urat kuasa membebankan Hak 9anggungan (&asal : ayat /0 88 #o.6 9ahun <),
.
1embuat akta risalah lelang. Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam &asal : 88;# dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada * hal yang dapat kita pahami, yaitu '
. #otaris dalam tugas jabatannya memormulasikan keinginantindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. *. $kta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. ;ika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku. !e"enangan !husus Notaris
!ewenangan notaris ini dapat dilihat dalam &asal : ayat (*) 88;# yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti ' a.
1engesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendatarkannya di dalam suatu buku khusus.
b.
1embukukan surat%surat di bawah tangan dengan mendatarkannya dalam suatu buku khusus.
c.
1embuat salinan (copy) asli dari surat%surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d.
1elakukan pengesahan kecocokan antara otokopi dengan surat aslinya .
e.
1emberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
.
1embuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
g.
1embuat akta risalah lelang !husus mengenai nomor < (membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan) banyak mendapat sorotan dari kalangan ahli hukum ndonesia dan para notaris itu sendiri. !arena itulah akan sedikit dibahas mengenai masalah ini.
&asal : ayat (*) huru j 88;# memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. $da tiga penasiran dari pasal tersebut (Habib $djie, *??@ ' @6) yaitu' . #otaris telah mengambil alih semua wewenang &&$9 menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris. *. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris. +. 9idak ada pengambil alihan wewenang dari &&$9 ataupun dari notaris, karena baik &&$9 maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri%sendiri. ;ika kita melihat dari sejarah diadakannya notaris dan &&$9 itu sendiri maka akan nampak bahwa memang notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang pertanahan. &&$9 telah dikenal sejak sebelum kedatangan bangsa penjajah di negeri ndonesia ini, dengan berdasar pada hukum adat murni yang masih belum diintervensi oleh hukum%hukum asing. &ada masa itu dikenal adanya (sejenis) pejabat yang bertugas untuk mengalihkan hak atas tanah di mana inilah yang merupakan cikal bakal dari keberadaan &&$9 di ndonesia. -engan demikian, dapat dilihat bahwa lembaga &&$9 yang kemudian lahir hanya merupakan kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan hak atas tanah dalam hukum adat. $dapun mengenai keberadaan notaris di ndonesia yang dimulai pada saat 4aman penjajahan Belanda ternyata sejak awal memang hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan sama sekali tidak disebutkan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. #amun, hal ini akan menjadi riskan jika kita melihat hierarki peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan wewenang kedua pejabat negara ini. !eberadaan notaris ditegaskan dalam suatu 88 yang di dalamnya menyebutkan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta di bidang pertanahan. edangkan keberadaan &&$9 diatur dalam suatu && (#o.+A 9ahun @) yang secara hierarki tingkatannya lebih
rendah jika dibandingkan dengan 88 (#o.+? 9ahun *??6) yang mengatur keberadaan dan wewenang notaris. ampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan baik pakar hukum maupun notaris danatau &&$9 itu sendiri. ;alan tengah yang dapat diambil adalah bahwa notaris juga dapat memiliki wewenang di bidang pertanahan sepanjang bukan wewenang yang telah ada pada &&$9. !e"enangan Notaris 'ang Akan Ditentukan !emuian
>ang dimaksud dalam &asal : ayat (+) 88;# dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum) (Habib $djie, *??@ ' @*). =ewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang%undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang%undangan ini dapat dilihat dalam &asal angka * 88 no. : 9ahun @< tetang &eradilan 9ata 8saha #egara (Habib $djie, *??@ ' @+), bahwa ' >ang dimaksud dengan peraturan perundang%undangan dalam undang%undang ini ialah semua peraturan yang bersiat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan &erwakilan 5akyat Bersama &emerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum. Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang%undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (&emerintah bersama%sama -ewan &erwakilan 5akyat) atau &ejabat #egara yang berwenang dan mengikat secara umum. -engan batasan seperti ini, maka peraturan perundang%undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang%undang dan bukan di bawah undang%undang.A/A0 (. Batas ke"enangan Profesi )aksa
A
!ewenangan jaksa menurut pasal +? ayat %+ 88 <*??6 adalah sebagai berikut' a.
&idana
b.
&erdata dan tata usaha negara
c.
!etertiban dan ketentraman rakyat $dapun kewenangan ;aksa dibidang pidana adalah sebagai berikut'
. 1elakukan penuntutan. *. 1elaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan inkracht. +.
1elakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan, dan lepas bersyarat.
6. 1elakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 88. :.
1elengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. !ewenangan ;aksa dibidang perdata dan tata usaha negara adalah -engan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
!ewenangan ;aksa di bidang ketertiban dan ketentraman rakyat adalah sebagai berikut' a.
&eningkatan kesadaran hukum masyarakat
b.
&engamanan kebijakan penegakkan hukum
c.
&engawasan peredaran barang cetakan
d.
&engawasan kepercayaan yg dapat membahayakan masyarakat D negara
e.
&encegahan penyalahgunaan danatau penodaan agama
.
&enelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal@/@0
*. Batas !e"enangan Profesi A+okat
@
&roblematika secara sosiologis keberadaan advokat di tengah%tengah masyarakat seperti buah simalakama. 2akta yang tidak terbantahkan adalah keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum. 9etapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan, penelitian negati ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadang kala menjalankan tugas dan ungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan dan yang paling disayangkan adalah sebagian kecil advokat menjadi bagian dari maia peradilan. !edudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan proesi terhormat. -alam menjalankan ungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. !ewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalanakan proesinya dan juga menghindari adanya kesewenang%wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. $parat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan ungsinya diberikan kewenangan tetapi $dvokat dalam menjalankan proesinya tidak diberikan kewenangan. 1elihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. !ewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multi tasir diantara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan. ementara 88 #o. @*??+ tentang $dvokat tidak mengatur tentang kewenangan $dvokat di dalam menjalankan ungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. -engan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan $dvokat tersebut. &erlu diketahui bahwa proesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan ungsi negara.
-engan demikian maka proesi $dvokat sama dengan !epolisian, !ejaksaan dan !ehakiman sebagai organ negara yang menjalankan ungsi negara. Bedanya adalah kalau $dvokat adalah lembaga privat yang berungsi publik sedangkan !epolisian, !ejaksaan dan !ehakiman adalah lembaga publik. ;ika $dvokat dalam menjalankan ungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. -engan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik. !ewenagan $dvokat dari egi !ekuasaan >udisial $dvokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. edangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. &ada posisi seperti ini kedudukan, ungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. $da dua ungsi $dvokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. >aitu pertama kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. !edua, membantu klien, seseorang $dvokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan ungsi $dvokat. elain kedua ungsi $dvokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana $dvokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. &encerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang%undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. 2akta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan $dvokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi $dvokat dalam menjalankan ungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada $dvokat. !ewenangan $dvokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang%wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim,
;aksa, &olisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan proesinya. -alam praktik seringkali keberadaan $dvokat dalam menjalankan proesinya seringkali dinigasikan (diabaikan) oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kedudukan advokat tidak sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. -ari kondisi itu tampak urgensi adanya kewenangan advokat didalam menjalankan ungsi dan tugasnya dalam sistem penegak hukum. !ewenangan advokat tersebut diberikan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum secara baik ./0
BAB III !ESIMPULAN A.
!esimpulan
. &engertian proesi dan proesi hukum &roesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. &roesi hukum adalah proesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan isik maupun inansial). Hal ini dikarenakan !etertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia, dan !eadilan merupakan #ilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. *. 5uang lingkup hak dan kewajiban proesi hukum !ewajiban hukum dan kewajiban proesi terletak pada kesadaran akan kewajiban pada orang lain, yaitu mengingat, memperhatikan, dan menghormati serta tidak merugikan kepentingan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan sendiri atau organisasi proesinya +. Batas !ewenangan &roesi Hukum 1enjelaskan kewenangan proesi hukum diantaranya batas kewenangan notaris, jaksa, dan advokat. B.
Saran
&enulis menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu !ritik dan aran yang membangun semangat, kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami.
DA,-AR PUS-A!A upriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia ( Cet. 3 ;akarta' inar Eraika, *??< ), h. <. uirman 5ahman dan Famar #urul, Etika Profesi Hukum ( Cet. 3 1akassar' &ustaka 5eleksi, *?6 ), h. A<%AA. $bdulkadir 1uhammad, Etika Profesi Hukum ( Cet. ., Bandung' &9 Citra $ditya Bakti, *??<), h. A6. http'grupsyariah.blogspot.com*?*?6hak%dan%kewajiban%etika%proesi% hukum.html https'4ulpiero.wordpress.com*???6*<kewenangan%kewajiban%dan%larangan% notaris%dalam%uujn http'catatanpenailahi.blogspot.com*?6?makalah%etika%proesi%hukum% tentang.html
