TIRKAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Muqaranah Madzahib fl Mawarits
Dosen embimbing ! Dr" #ri Hida$ati% M"Ag"
-
Hakimah Farhah Ogna Alif Utama - Atiqoh Fatiyah - Eka Yulyanasari
K&'#('TRA#I (RADI)A' A*AMA R&*RAM #TUDI HUKUM K()UAR*A I#)AM +#A#, -AKU)T AKU)TA# #.ARIAH DA' HUKUM U'I/(R#ITA# I#)AM '(*(RI #.ARI- HIDA.ATU))AH HIDA.ATU))AH 0 A K A R T A 1234 H 5 6718 M A. Tirkah Tirkah dan Klasifi Klasifikasi kasinya nya
1
Kata tirkah atau tarikah menurt Bahasa berarti sesuatu yang ditinggalkan. Pengertian seperti tersebut di atas erat hubungannya dengan pengertian secara istilah menurut istilah fiqh. Dalam literature-literatur fiqh dari berbagai mazhab, khususnya mazhab Hanafi, Maliki, yafii dan Hanbali, bah!a yang dimaksud dengan tirkah pada dasarnya adalah segala apa yang ditinggalkan "leh si mayit berupa harta yang telah bersih dari hak "rang lain, dan berupa hak yang bernilai harta. Dalam pelaksanaan faraid sebelum harta dibagi antara ahli !aris si mayit, lebih dahulu diperhitungkan "ngk"s-"ngk"s pengurusan #enazah, seperti dapat diketahui bersama dalam aturan yang berlaku dalam ilmu faraid.$ elain istilah tirkah, dikenal #uga dengan istilah al-Mauruts merupakan se#umlah harta milik "rang yang emninggal dunia %pe!aris& setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya biaya pera!atan #ika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan #enazah, penunaian !asiat hart a#ika dia ber!asiat, dan pelunasan segala utang-utangnya #ika pe!aris berhutang kepada "rang lain se#umlah harta.' Batasan umum tentang tirkah tersebut di atas yang disepakati mazhab-mazhab tersebut. (amun demikian, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat dalam rinciannya. Perbedaan pendapat terutama dalam penilaian adalah apakah sesuatu itu masuk kateg"ri harta atau tidak, atau apakah suatu hak dianggap bernilai harta atau tidak bernilai harta. Bila dikembangkan maka yang termasuk kateg"ri tirkah adalah segala harta benda si mayit sebelum !afatnya baik berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak. )tau harta benda itu sedang berada di tangannya, maupun sedang berada di tangan "rang lain. eperti barang titipan, tanah atau ruma se!aan, harta yang dipin#amkan, dan termasuk dalam kateg"ri ini adalah tirkah, baik yang telah #elas kapan !aktu pelunasannya maupun piutang yang belum #elas kapan !aktu pelaksanaannya.* edangkan menurut +npres n". $ tahun $$,tentang K"mpilasi Hukum +slam %KH+& pasal $/$ huruf d, telah merumuskan bah!a yang disebut tirkah adalah harta yang ditinggalkan "leh pe!aris, baik yang berupa harta benda yang men#adi miliknya maupun hak-haknya.$0 )dapun ahli !aris yang mendapatkan harta !arisan apabila semua g"l"ngan ahli !arisnya ada ialah anak, ayah, ibu, #anda atau duda. Di samping itu tirkah #uga segala bentuk hak yang bernilai harta. Misalnya hak khiyar, yaitu hak untuk menentukan sikap apakah akan melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkannya disebabkan "leh suatu hal yang terdapat dalam benda yang men#adi "b#ek transaksi. 1"nt"h dalam #ual beli. Dalam h"kum fiqh, se"rang pembeli berhak untuk mengembalikan barang itu kepada si pen#ual bilamana ternyata barang itu cacat atau tidak sesuai dengan sikap atau kualitas yang telah disepakati.
1
Satria Efendi, “Problematikan Hukum Keluarga Kontemporer”, 2004, Jakarta: Prenada Media. Hlm. 238. 2
Vide, Muh. Jaad Mu!hni"ah, al-Fiqh ala Madzahib al-Khonsah, ter#. Sarmin S"ukur, dk, al$ %khla&, Sura'a"a, 1(88, hlm. )3$)4. 3
Op.cit., Satria Efendi.
2
Masing-masing mazhab, sepakat bah!a suatu hal yang tidak menyangkut dengan harta benda tidak termasuk kateg"ri tirkah misalnya hak untuk men#adi !ali nikah bukan merupakan tirkah yang dapat di!arisi. 2ebih #auh lagi, dalam mazhab yafii seperti di#elaskan "leh +bn Ha#ar al-Haitami dalam karyanya Tuhfatul-Muhtaj Syarh Kitab al-Minhaj (oleh al-Imam an Nawawi) bah!a di samping hal-hal yang telah kita sebutkan di atas termasuk #uga hak guna pakai dalam kateg"ri tirkah. Di#elaskan pula bah!a istilah tirkah #uga mencakup denda pembunuhan berupa diyat .3 Menurut +bn Ha#ar al-Haitami, termasuk kateg"ri tirkah #uga suatu harta yang baru didapatkan setelah !afatnya sese"rang sebagai hasil dari suatu sebab yang dilakukannya di masa hidup. 1"nt"hnya #ebakan yang dipasang "leh sese"rang yang baru mengenai binatang buruan setelah sese"rang itu !afat. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bah!a yang temasuk harta tirkah adalah45 a. Harta yang berada dalam milik ses"rang semasa hidupnya, b. egala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta, *. Harta yang didapatkan setelah !afatnya sese"rang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya %diyat),
d. Harta yang didapatkan setelah !afatnya sese"rang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba yang dilakukannya selama ia masih hidup B. Hak-hak yang Daat Dik!luarkan "!#!lum Harta $aris D%#agikan KEada Ahli $aris
ebelum melakukan pembagian tirkah %harta peninggalan& dari si mayit, berikut ini ada beberapa hak yang dapat dikeluarkan sebelumnya. Hak-hak tersebut adalah4 1. Tajhiz atau Biaya &!ny!l!nggaraan '!na(ah
Tajhiz ialah segala yang diperlukan "leh sese"rang yang meninggal dunia mulai dari
!afatnya sampai kepada pembubarannya. Diantara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakannya ke tempat yang terakhir.0 Dalam mengeluarkan belan#a-belan#a itu harus dituruti apa yang dipandang ma6ruf %baik& "leh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan. Ke!a#aran dalam membelan#akan harta bendadian#urkan "leh )llah 78 sebagaimana firmannya dalam surat al9urqan ayat 0/4
4
Op.cit., Satria Efendi. Hlm. 23(.
+
Op.cit., Satria Efendi. Hlm. 240.
)
Sa""id Sa'i, Fiqh unnah, -eirut: ar /l$ikri. 1(83. Hal. 4+2.
3
). *!lunasi Hutang
Hutang merupakan suatu yang harus dibayar "leh "rang yang meninggal, apabila si mayit mempunyai hutang atau tanggungan belum dibayar ketika masih hidup di dunianya baik yang berkaitan dengan sesame manusia maupun kepada )llah yang !a#ib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan tajhiz . )dapun ke!a#iban-ke!a#iban terhadap )llah yang belum sempat ditunaikan seperti mengeluarkan zakat, pergi ha#i, pembayaran kafarat dan sebagainya #uga disebut hutang. ecara ma#azi bukan haqiqi, sebab ke!a#iban untuk menunaikan hak-hak tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya tetapi sebagai pemulihan ke!a#iban yang dituntut se!aktu masih hidup. elan#utnya adalah hutang kepada sesame manusia. :tang-utang tersebut harus dilunasi dari harta peninggalan si mayit setelah dikeluarkan untuk membiayai pera!atan dan tajhiz . Melunasi hutang adalah termasuk ke!a#iban yang utama demi untuk membebaskan pertanggung#a!abannya dengan sese"rang di akhirat nanti dan untuk menyikap tabir yang membatasi dia dengan surga. Para fuq"ha memperselisihkan bentuk-bentuk hutang yang harus didahulukan pelunasannya. Dalam perselisihan ini, ada beberapa pendapat yakni sebagai berikut4 Pertama, pendapat +bnu Hazm bah!a dainullah %utang kepada )llah& harus didahulukan daripada dainul ibad %hutang kepada sesama&. Beliau beralasan bah!a perkataan dain %hutang&
dalam surat an-(isa ayat $$ yaitu4
)yat di atas sifatnya masih umum, yang dpat mencakup dainullah dan dainul ibad Kemudian ayat tersebut ditakhsis "leh sabda (abi Muhammad )7.
;<=> ?@ A@ C@ >EF Ma!a utan" !e#ada $llah lebih %a& untu! dibayar' Dengan demikian dainullah harus didahulukan dibaindingkan dainul ibad , kemudian di antara dainul ibad yang ainiyah %ber!u#ud benda& dan mutla&oh %yang tidak bersangkut paut dengan !u#ud harta benda& maka dainil ibad ainiyahlah yang harus didahulukan. Mereka beralasan dengan hadits di atas.
4
Kedua, pendapat aliran Hanafiyah bah!a dainullah gugur akibat kematian sese"rang, sebab
kematian menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Gleh karena itu ahli !aris tidak !a#ib untuk melunasinya, kecuali kalua mereka bermaksud baik atau si mayit me!asiatkan untuk dilunasi "leh ahli !aris mereka. ika si mayit me!asiatkan kepada ahli !arits sekedar melunasi maka !asiat tersebut berfungsi sebagai !asiat kepad "rang yang tidak menerima pusaka yakni pelunasannya hanya $I* sisa peninggalan setelah diambil untuk biaya-biaya pera!atan dan pelunasan utang kepad sesame manusia. )pabila si mayit tidak mempunyai ahli !arits sama sekali maka harus dilunasi $I* dari seluruh harta peninggalan. ebab yang mempunyai hak mencegah kelebihan !asiat itu adalah ahli !aris./ #adi dainullah diakhirkan dibandingkan dainul ibad . )dapun urutan-urutan yang harus dilunasi menurut aliran Hanafiyah adalah sebagai berikut4 a. :tang yang berpautan dengan !u#ud harta peninggalanJ b. :tang yang dilakukan pada !aktu sehatJ c. :tang yang diakui pada !aktu sakit, dan d. :tang untuk maksud baik sebagai !asiat. Keti"a, pendapat aliran Malikiyah dalam pelunasan utang mendahulukan pelunasan dainul ibad daripada dainullah ebab manusia sangat memerlukan untuk dilunasi piutangnya, sedang
)llah 78 at Lang Maha 1ukup sehingga tidak perlu pelunasan. ainul ibad ini harus dilunasi dari harta peninggalan setelah disisihkan berbagai biaya pera!atan dan tahjiz .
)dapun utang kepada )llah seperti pembayaran zakat fitrah, tebusan sumpah, tebusan puasa, tebusan dzihar dilunasi dari seluruh harta peninggalan setelah pelunasan utang kepada sesama manusia. )pabila diketahui sebagai tanggungannya baik di!asiatkan maupun tidak. Dan apabila tidak diketahui tetapi di!asiatkan maka diambil $I* dari keseluruhan peninggalan sa#a. Dengan demikian urutan utang menurut Malikiyah hamper sama pendapatnya dengan ulama Hanafiyah, yaitu4 a. :tang yang berpautan dengan !u#ud harta peninggalanJ b. :tang yang dilakukan pada !aktu sehatJ c. :tang yang diakui pada !aktu sakit, dan d. :tang kepada )llah yang ada saksinya seperti pembayaran zakat fitrah, tebusan sumpah, tebusan dzihar dan sebagainya.
Sa""id Sa'i, Op. cit. hal. 42+
+
Keem#at , pendapat aliran ulama yafi6iyah mendahulukan dainullah kemudian dainul ainiyah dan dainul muthla&oh. Kelima, pendapat aliran Hanabilah memandang sama antara dainullah dengan dainul ibad dalam melunasinya. Karena istilah dainu dalam surat an-(isa ayat $$ dapat mencakup pengertian
kedua-duanya. +. *!laksanakan atau *!m#ayar $asiat
7asiat adalah pesan sese"rang untuk memberikan sesuatukepada "rang lain setelah ia meninggal dunia. Dasar ketentuan peneluaran !asiat ialah firman )llah dalam surat al-Baqarah ayat $N4
urat )n-(isa ayat $$4
ika sebelum meninggal dunia sese"rang telah ber!asiat, maka dipenuhulah !asiat itu dari harta penginggalannya sengan tidak b"leh lebih dari $I* harta. Bila dia memiliki ahli !aris dan #ika dia akan ber!asiat lebih dari $I* maka harus mendapat persetu#uan ahli !arisnya. ,. &!nghalang K!arisan
Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima !arisan yang !alaupun mereka termasuk ahli !aris adalah berupa status diri sese"rang , baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam p"sisi tertentu sehingga berakibat #atuhnya hak mereka untuk me!arisi #adi pr"blem disini adalah secara spesifik untuk para ahli !aris yang dalam situasi tertentu tidak lagi berhak untuk memper"leh bagian asalnya. Para ulama telah sepakat bah!a status sese"rang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merpakan penghalang ter#adinya ke!arisan.$N Hanya mereka berbeda dalam merincikannya . 8entang berbeda agama yang di maksud bagi n"n islam terlarang me!arisi harta "rang islam, sebaliknya mereka berbeda pendapat tentang b"leh tidaknya "rang islam me!arisi n"n muslim. ika pada kasus pertama menun#uk kemungkinan ter#adinya murtadnya se"rang muslim dari 8
athurrahman, !lmu "arus, -andun!: /l$Maari, 1(+. Hal. 4)
(
Mh. Muhi''in, Hukum Ke#arisan !slam ebagai Pembaruan Hukum Positi$ di !ndonesia , Jakarta: Sinar ra5ka, 200(. Hal. +). 10
Hal "an! mun!kin 'elum di &e6akati adalah 6er&alan &e'a' 'erlainan ne!ara khu&u&n"a antara &eran! mu&lim di &uatu ne!ara den!an mu&lim di ne!ara lain, muh "u&u mu&a. altirkah #a al-miras di al-islam, dar al,ma7riah,*air,hlm 180$18+
)
agama islam berarti terhadap ayah dan saudara anaknya yang Bergama islam tidak ada lagi hak untuk me!arisinya. %sebagai fen"mena yang mungkin ter#adi dalam kehidupan&, maka pada kasus kedua b"leh #adi dalam keluarga sese"rang yang bukan islam ada anak laki lakinya yang masuk islam maka bagi kel"mp"k suni hubungan ke!arisan terputus dan sebaliknyan bagi kel"mp"k syiah imamiyah berpendapat bah!a ia tetap berhak untuk me!arisi "rang tuanya yang kafir %tanpa berhak di !arisi "leh "rang kafir & Mengenai pembunuhan intern kel"mp"k suni sebenarnya berbeda pendapat dalam merincikannya.kesepakatan kel"mpk suni syiah adalah mengenai pembunuhan senga#a dari ahli !aris kepada kepada pe!arisnya. 2ebih rinci kel"mp"k sunni pr"-syafii berepndapat bah!a pembunuhan secara senga#a atau tidak berakibat terhadapa terlarangnya ses"rang me!arisi harta !arisan "rang yang di bunuhnya,sekalipun yang melakukan tersebut se"rang anak kecil atau gila.$$sunni pr" Hanafi menyatakan bah!a pembunhan yang di sanksikan hukuman qishas diyat ataupun kafarat %termasuk pembunuhan tidak senga#a &kecuali pembunuhan tidak langsung atau yang di lakukan "leh ahli !aris dalam status anak kecil dan gila. Kel"mp"k sunni pr"-maliki mengatakan bah!a yang di maksud adalah pembunhan senga#a karena adanya permusuhan , baik langsung maupun tidak langsung.sedangkan kel"mp"k sunni pr"-hambali berpendapat bah!a ukurannya adalah apabila suatu pembunuhan di hukumkan apa sa#a %u&ubat & kendatipun berupa harta %seperti diyat& termasuk karena tidak senga#a kecuali yang di benarkan "leh syara . selan#utnya kel"mpk syiah berk"mentar bah!a pembunuhan tidak senga#a dengan sbeab tertentu apapun itu atau "rang yang mebunuh kerabatnya karena qishas atau karena membela diri atau di perintahkan hakim yang adil tidak menghalanginya untuk me!arisi pe!aris tentang hartanya sesuai dengan ketentuan p"rsinya . D. &!nghalang K!arisan di !gara-n!gara %slam /. Tunisia
Berkaitan dengan permasalahan !arisan, 8unisia secara umum hanya melakukan k"difikasi terhadap ketentuan-ketentuan h"kum madzhab Maliki. )kan tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan ketentuan dengan madzhab Maliki itu sendiri. Laitu dengan mendasarkan pada pendapat-pendapat pakar h"kum dari madzhab lain. ebagai c"nt"h adalah Pasal :: $50 8unisia yang menyatakan bah!a se"rang ahli !aris yang dengan senga#a menyebabkan kematian pe!aris, baik sebagai pelaku utama ataupun sebagai pendukung sa#a, atau mengungkapkan kesaksian palsu terhadap kematian pe!aris, "rang tersebut tidak berhak mendapat !arisan dari almarhum. ). *aroko
)hli !aris yang membunuh pe!aris dengan senga#a tidak mendapatkan hak !aris. (amun #ika dilakukan tanpa senga#a, hak !arisnya tetap !alaupun dia masih membayar diyat karena perbuatan membunuhnya. Pandangan ini se#alan dengan pendapat +mam Malik bah!a kalua pembunuhan dilakukan dengan alasan4 11
Fiqh al-sunnah, dar al 5kr %%%,-eirut,*et %V,1(83,hlm 42
$& OishasJ '& :ntuk mempertahankan diriJ *& Perintah hakim yang adil, dan 3& )lasan-alasan lain yang dibenarkana syara6 maka dia tetap memper"leh harta !arisan.$'
E. &!ninggalan $aris B!rua D!osito0 Ta#ungan0 Asuransi dll.
ebagaimana telah di#elaskan sebelumnya bah!a batasan umum tentang tirkah tersebut di atas yang disepakati mazhab-mazhab tersebut. (amun demikian, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat dalam rinciannya. Perbedaan pendapat terutama dalam penilaian adalah apakah sesuatu itu masuk kateg"ri harta atau tidak, atau apakah suatu hak dianggap bernilai harta atau tidak bernilai harta. Bila dikembangkan maka yang termasuk kateg"ri tirkah adalah segala harta benda si mayit sebelum !afatnya baik berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak. )tau harta benda itu sedang berada di tangannya, maupun sedang berada di tangan "rang lain. eperti barang titipan, tanah atau ruma se!aan, harta yang dipin#amkan, dan termasuk dalam kateg"ri ini adalah tirkah, baik yang telah #elas kapan !aktu pelunasannya maupun piutang yang belum #elas kapan !aktu pelaksanaannya. 2ebih lengkapnya pembahasan tersebut akan kami #a!ab dengan analisis kasus terhadap duduk perkara yang berikut ini4 Para penggugat terdiri dari4 $& Baseran binti Bareh, umur 5N tahun, peker#aan ikut suami, '& M. Dareh bin )leh, umur 5* tahun, peker#aan tani, dan *& yamsuardi bin )leh, umur 3N tahun, peker#aan tani. Masing-masing Penggugat tersebut bertempat tinggal Desa Peul"kan, Kecamatan 2abuhan )#i, Kabupaten )ceh elatan. edangkan tergugat adalah Ha##ah )smah binti La6k"b, umur 5N tahun, peker#aan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa bersamaan dengan Desa tempat tinggal para Penggugat seperti tersebut di atas. Para penggugat dengan suratnya tangal '5 )pril $$ telah menggugat 8ergugat yang isi gugatannya adalah bah!a Penggugat + adalah adik kandung dari alm. H. )reh bin Bareh, Penggugat ++ dan Penggugat +++ adalah anak abang sekandung dari alm. Ha#i )reh bin Bareh yang meninggal dalam peristi!a 8er"!"ngan Mina )rab audi. Bah!a alm. Ha#i )reh bin )reh meninggalkan ahli !arisnya %yaitu para Penggugat& sesuai dengan penetapan Pengadilan )gama 8apaktuan tanggal $$ )pril $$. Bah!a bagi yang ditimpa musibah tersebut mendapat beberapa sumbangan, di antaranya yaitu4 a. umbangan dari Menteri )gama + sebanyak p $.5NN.NNN, b. umbangan dari )rab audi sebanyak p /.0NN.NNN,c. )suransi emaah ha#i B+ Blang Pidie sebanyak p 5.*N'.NNN,12
Muhammad Jaad Mu!hni"ah, Fiqih %ima Madzhab, Jakarta: -a&rie Pre&&, 1((4, hal. 288.
8
eluruhnya sebanyak p $3.3N'.NNN,Berdasarkan alasan-alasan di atas, para penggugat mem"h"n kepada Pengadilan )gama 8apaktuan agar #umlah uang uang tersebut dibagi secara faraid sntara ahli !aris H. )reh bin Bareh. Pihak tergugat dalam #a!abannya menegaskan bah!a Penggugat + adalah benar adik kandung dari alm. Ha#i )reh bin Bareh, Penggugat ++ dan Penggugat +++ adalah anak abang kandung seibu dari alm. Ha#i )reh bin Bareh, dan tentang masalah ini telah ada penetapan Pengadilan )gama 8apaktuan tentang ahli !aris. Bah!a uang sumbangan tersebut tidak diberikan kepada para Penggugat karena uang tersebut menurut 8ergugat diberikan kepada keluarga alm. Ha#i )reh bin Bareh yang dalam hal ini tentu untuk istrinya yaitu 8ergugat sendiri, bukan ahli !aris almarhum. Perkara ini telah diputuskan "leh Pengadilan )gama 8apaktuan dalam putusannya n"m"r 'IQI$$IP)-88( dengan menetapkan bah!a uang santunan itu dan uang asuransi yang semuanya ber#umlah seperti yang tersebut dalam duduk perkaranya di atas adalah harta tirkah %peninggalan& alm. H )reh Bin Bareh. Gleh karena itu seluruh uang tersebut harus dibagi secara faraid antara ahli !aris yang berhak menerimanya. Dengan demikian yang menang dalam perkara tersebut adalah pihak para Penggugat. Keputusan tidak diterima "leh 8ergugat dan "leh karena itu 8ergugat naik banding ke Pengadilan 8inggi )gama Banda )ceh. Pihak yang diebut terakhir ini dalam putusannya n"m"r 3I$$ telah membatalkan putusan Pengadilan )gama 8apaktuan tersebut dengan mengadili sendiri dengan menetapkan bah!a uang yang disengketakan yang berasal dari Menteri )gama +. Dan )rab ausi kedudukannya adalah santunan untuk ahli !aris alm. H )reh bin Bareh yang harus dibagi sama rata antara para ahli !aris tersebut. Dan menetapkan bah!a uang asuransi dari B+ tersebut adalah harta bersama antara alm. H )reh bin Bareh dengan istrinya H#. )smah binti LaJk"b %8ergugat& yang lebih dulu dibagi sama banyak untuk masing-masing suami dan istri, dan kemudian bagian untuk alm. H )reh bin Bareh adalah harta tirkahnya yang dibagi secara faraid antara ahli !aris yang berhak meneri manya. Keputusan Pengadilan 8inggi )gama Banda )ceh tersebut #uga tidak diterima "leh 8ergugatIPembanding dan menga#ukan perm"h"nan Kasasi ke Mahkamah )gung +. Pihak Mahkamah )gung + dalam putusannya n"m"r $IKI)QI$' telah membatalkan putusan Pengadilan 8inggi )gama Banda )ceh tersebut dan #uga membatalkan putusan Pengadilan )gama 8apaktuan dan mengadili sendiri dengan menetapkan yang intinya adalah bah!a seluruh harta yang men#adi "b#ek sengketa itu bukan harta tirkah. +ni berarti bah!a pihak yang menang adalah pihat 8ergugat.
Analisis1
Bila diperhatikan dengan sekasama duduk perkara di atas, maka dapat disimpulkan bah!a yang men#adi masalah p"k"k dalam sengketa tersebut adalah tentang status se#umlah yang yang (
didapat dari Menteri )gama +., audi )rabia dan uang asuransi #amaah ha#i dari B+ Blang Pidie. )pakah uang tersebut dianggap sebagai harta peninggalan %tirkah& dari alm. H. )reh bin Bareh untuk seluruh ahli !arisnya ataukah semata-mata uang santunan atau pemberian kepada yang masih hidup. ika uang itu kedudukannya sebagai pemberian kepada yang masih hidup, maka permasalahan berikutnya adalah apakah uang itu khusus untuk istri dari alm H. )reh bin Bareh, ataukah untuk seluruh ahli !arisnya. Dalam hal ini Mahkamah )gung + memutuskan bah!a keseluruhan harta itu adalah milik dari istri alm H )reh bin Bareh. 2ebih #auh mengenai hal itu, penulis akan menc"ba merunut masalah tersebut lebi rinci. )suransi pada hakekatnya merupakan usaha manusia dalam rangka memperkecil kerugian nilai ek"n"mi yang diakibatkan "leh ter#adinya suatu resik" yang dialami dan tak terduga sebelumnya.$* ehubungan dengan perannya sebagai penanggung resik" usaha perasuransian merupakan sarana finansial yang sangat dibutuhkan baik "leh indiRidu secara per"rangan, maupun kel"mp"k usaha maupun instansi pemerintah. Gleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembeli #asa men#adi kunci sukses dari kegiatan bisnis asuransi ini. Perusahaan asuransi merupakan #asa yang mempunyai beberapa aspek pers"alan, antara lain4 struktur pasar yang dihadapi, p"lis, premi, dan nilai asuransi, serta penginRestasian dana. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari usaha pendanaan. umber pendanaan perusahaan asuransi antara lain berasal dari penerimaan premi asuransi yang dibayarkan "leh pemegang p"lis sebagai tertanggung, hasil penginRestasian dana, m"dal dari pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Dari sumber-sumber yang ada, penerimaan premi adalah sumber paling p"k"k, karena sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari premi. etaraf dengan kema#uan teknik m"dern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaankecelakaan diluar kesalahannya.$3 Pada dasarnya, setiap !arga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resik"-resik" demikian. +ni merupakan suatu pemikiran s"sial. Gleh karena keadaan ek"n"mi dan keuangan de!asa ini belum mengizinkan, bah!a segala akibat mengadakan #aminan tersebut ditampung "leh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara g"t"ng r"y"ng. Manifestasi dari g"t"ng r"y"ng ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran !a#ib, dimana akan dianut prinsip bah!a g"l"ngan atau mereka yang berada atau mampu sa#a, sedangkan hasil pemupukannya akan dilimpahkan #uga kepada perlindungan #aminan rakyat banyak. Gleh karena itu #aminan s"sial rakyatlah yang men#adi p"k"k tu#uan dari asuransi kecelakaan ini. Hal ini melihat kepada rakyat banyak yang mungkin men#adi k"rban resik"-resik" teknik m"dern, daripada kepada para pemilik atau pengusaha alat-alat m"dern yang bersangkutan. Dan #ika #aminan itu dirasakan "leh rakyat, maka akan timbullah kegairahan s"sial k"ntr"l. ebagai langkah pertama menu#u ke suatu sistim #aminan s"sial %s"cial security& yang mengandung 13
/li a5e, Men!!a!a& iih S&ial, Mi9an, 'andun!, 1((+, hlm. 20).
14
Ja&a ahar#a, Pen#ela&an ;; <.33 tahun 1()4 dalam ;; <.33 dan 34, Jakarta, tt, hlm. .
10
perlindungan tersebut, diadakan iuran-iuran !a#ib bagi para penumpang dari kendaraan berm"t"r umum, kereta api, pesa!at terbang, perusahaan penerbangan nasi"nal dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasi"nal dengan menganut prinsip tersebut.$5 Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang terhadap kecelakaan yang ter#adi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta api, kapal laut, pesa!at terbang, #uga penumpang kendaraan berm"t"r umum perlu mendapat perlindungan yang sama. Penerimaan premi asuransi merupakan penerimaan se#umlah uang yang berasal dari k"ntrak asuransi yang melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan, maka perlu ada k""rdinasi, sehingga aktiRitas yang dilakukan "leh perusahaan dapat ber#alan lancar, dan tu#uan perusahaan dapat tercapai. :ntuk dapat mengatur penggunaan tersebut secara efektif dan efisien, dana-dana yang dapat diinRestasikan tersebut, perlu dipusatkan dalam suatu badan pemerintah melalui suatu perusahaan negara, yang harus mengadministrasi dana-dana tersebut secara baik, sehingga ter#aminlah kedua tu#uan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu4 $. :ntuk se!aktu-!aktu dapat menutup akibat keuangandisebabkan kecelakaan dalam per#alanan. '. 8etap tersedianya inRestible-funds %dana inRestasi& yang dapat dipergunakan "leh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasi"nal semesta berencana.. Premi asuransi kecelakaan penumpang berasal dari iuran !a#ib penumpang pada !aktu membeli tiket sekaligus didalamnya sudah termasuk premi asuransi kecelakaan.$0 adi secara "t"matis penumpang sudah ter-c"Rer asuransi. edangkan besarnya santunan yang diberikan "leh pemerintah melalui perusahaan asuransi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan selalu disesuaikan.$/ Dalam hal kecelakaan penumpang, pemerintah menun#uk perusahaan asuransi s"sial sebagai pelaksana :: (". ** tahun $03 #". PP (". $/ 8ahun $05 yaitu P8. asa ahar#a. Perusahaan ini yang bertanggung #a!ab terhadap pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang.$ Bah!a santunan asuransi kecelakaan penumpang dalam hal kematian k"rban, akan dikuasai "leh ahli !aris setelah diambil untuk biaya pera!atan, melunasi hutanghutang dan melaksanakan !asiat. $ 1+
!bid. hlm. 8.
1)
P=. Ja&a ahar#a, Media ahar#a <. 11 edi&i >kt'er 2003, dalam -e&ar Santunan, Jakarta, 2003, hlm.2+. 1
Ja&a ahar#a, 6.*it., hlm.1.
18
Emm" Pan!ari'uan Siman#untak, -e'era6a /&6ek Hukum a!an! di %ndne&ia dalam Perkem'an!an, -ina ?i6ta, -andun!, 1((, hlm. 34. 1(
athurrahman, %lmu @ari&, -andun!: P=. /l MaAari, 1(81, hal. 3).
11
adi segala sesuatu peninggalan si mati meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda merupakan harta !arisan yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.'N abda rasul4
%STUV AWXY& Z[\ ]^_ `F = F U j@ZW@ @=@ (abi )7. Bersabda4 Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada "rang-"rang yang berhak. Dan siasnya untuk "rang-laki-laki yang lebih utama %dekat kekerabatannya&'$ Mengasuransikan diri merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk untuk memperkecil resik" negatif yang mungkin akan ter#adi, atau paling tidak dapat memperkecil akibat buruknya.'' Karena dengan tindakan tersebut, #ika ter#adi suatu musibah menimpa dirinya akan tertanggung "leh pihak yang telah sanggup untuk menanggung. ehingga para ahli !aris sedikit banyak akan dapat ter#amin kehidupannya. )suransi kecelakaan merupakan hal baru yang belum pernah ter#adi baik pada zaman asulullah maupun pada masa sahabat, maka !a#ar kalau masalah hukum asuransi men#adi masalah khilafiyah, apakah hal itu haram atau halal. Pihak yang menganggap bah!a asuransi kecelakaan adalah haram karena dipandang bertentangan dengan prinsip - prinsip syariat dan ada unsur untung-untungan. Di lain pihak yang mengatakan bah!a asuransi kecelakaan itu halal, karena merupakan per#an#ian t"l"ng men"l"ng dan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. :ntuk menetapkan masalah seperti ini yang belum ada dalam )l-Our6an dan )lHadits dapat dilakukan #alan i#tihad atau qiyas.'* :ntuk dapat memakai met"de tersebut sebagai landasan hukum, harus dengan memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya persamaan illat hukumnya antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah p"k"k yang sudah ditetapkan hukumnya. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang ter#adi dapat diputuskan dengan benar sesuai dengan met"de-met"de hukum +slam, karena apabila digunakan dengan serampangan maka akan timbul kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam penyelesaian asuransi kecelakaan penumpang, terutama dalam masalah kematian yaitu dengan matinya tertanggung maka yang berhak menerima santunan dan #aminan adalah pihak ketiga. Hal ini telah diatur dalam pasal $' PP.(".$/ 8ahun $05 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 7a#ib Kecelakaan Penumpang yaitu disebutkan bah!a yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian k"rban, adalah #andanyaIdudanya yang sahJ 20
Sa"id Sa'i, ihu& Sunnah %%%, -eirut:,arul ikr, 1(83, hal. 42+.
21
Muhammad uAad /'dul -ai, /l$luAluAu @a /l$Mar#an, r&. H. Mu&li*h Sh'ir, =er#emah “/lBuAluAu @a /l Mar#an, Clek&i Hadit&$hadit& "an! i&e6akati, Semaran!, 1((3, hlm. 380. 22
ne" @il&n, alih 'aha&a J=.Salim, -i&ni& Menurut %&lam =eri dan Praktek, P=. %nterma&a. 1(88, hal. 8. 23
Ma&#uk Duhdi, Ma&ailul ihi"ah, Jakarta: ?V.Ha#i Ma&a!un!, 1((2, hal. 12.
12
anak-anaknya yang sahJ dan dalam hal tidak ada #andanyaIdudanya dan anak-anaknya yang sahJ kepada "rang tuanya yang sah. ementara itu Putusan Mahkamah )gung (". / KI)QI$3 menetapkan bah!a santunan asuransi kecelakaan penumpang tersebut tidak termasuk tirkah, "leh karena itu tidak dapat difaraidkan.'3
24
/hmad 5, Hukum !slam di !ndonesia, Jakarta: P=. a#a ra5nd Per&ada, 1((8, hlm. 384.
13
