makalah pajak penghasilan

PAJAK PENGHASILAN

(PPh)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pajak

disusun oleh :

ETHY OKTAFIANI M. A. 8111412281

AZIZAH AZ ZAHARA 8111412291

DIAH KARTIKA 8111412302

ARGA SATRIYA P. 8111412305

FIRMAN MUTAQIN 8111412314

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan
kekuatan-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah PAJAK PENGHASILAN (PPh).

Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka
menambah wawasan serta pengetahuan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa
di dalam penulisan makalah ini terdapat. Untuk itu, penulis berharap adanya
kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat
tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah
ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Semarang, Mei 2014

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang pajak Penghasilan
adalah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan , perusahaan
atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan secara
progresif, proposional, atau regresif.[1]

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada objek pajak
atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan selalu dikenakan terhadap
orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan.
Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk
membayar pajak. Bagi perusahaan , pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa
adanya imbalan langsung untuk perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak
perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin
selama hal tersebut memungkinkan.Untuk itu penulis akan membahas segala
sesuatu yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Apakah pengertian dari Pajak Penghasilan ?

2. Bagaimana dasar hukum pengaturan dari Pajak Penghasilan ?

3. Apa sajakah subjek dari Pajak Penghasilan ?

4. Apa sajakah objek dari Pajak Penghasilan ?

5. Apakah PTKP dan PKP itu ?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam makalah ini , memiliki tujuan yang hendak dicapai . Adapun yang
menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian dari Pajak Penghasilan.

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pengaturan dari Pajak
Penghasilan.

3. Untuk mengetahui apa sajakah subjek dari Pajak Penghasilan.

4. Untuk mengetahui apa sajakah objek dari Pajak Penghasilan.

5. Untuk mengetahui apakah PTKP dan PKP itu.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek
Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam
tahun pajak.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh
penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam
Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut
Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk
penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya
dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban
pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban
pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak
lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan
saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.[2]

B. DASAR HUKUM PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini
diamandemen oleh :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991




Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan
sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam :Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 danKeputusan Menteri Keuangan Nomor
486/KMK.03/2003.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga
beberapa kali dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk
tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung
pemerintah).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk
tahun pajak 2006

C. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan
adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.

2. Harta Warisan Belum Dibagi

yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi
tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Badan

badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

4. Bentuk usaha tetap

yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang
tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan
di Indonesia.

Dan yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing;

2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain
dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan
syarat:

bukan warga Negara Indonesia; dan

di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut;

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan dengan syarat :

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

bukan warga negara Indonesia; dan

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia.[3]

D. OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan
nama dan dalam bentuk apapun .

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan
atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan
atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau
menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan
adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan
kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib
Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan
pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangu

Objek Pajak Penghasilan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam
bentuk apapun termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
karena

pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran,pemecahan atau pengambilalihan usaha;

- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak
pihak yang bersangkutan;

e.penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang;

g.dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k.keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n.premi asuransi;

o.iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta

penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Dan yang tidak Termasuk Objek Pajak adalah sebagai berikut :

1. - Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-
pihak ybs;

2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%
(dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus
mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai;

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi;

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau
pemberian izin usaha;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

E. PTKP DAN PKP

1. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak )

adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib
pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak
orang pribadi jumlahnya di bawah PTKP tidak akan terkena pajak penghasilan
(PPh) pasal 25 /29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima
penghasilan sebagai objek PPh pasa 21 maka penghasilan tersebut tidak akan
dilakukan pemotongan PPh pasal 21 .

PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7
ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagi pekerja yang belum
kawin, PTKP adalah Rp24.300.000.

Catatan: Lihat juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. [4]

Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp2.025.000 untuk PTKP.

Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar
Rp2.025.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang
ketiga.

Tidak ada penambahan PTKP untuk anak ke-empat dan seterusnya.

Bila istri bekerja, PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp24.300.000
dan tarif pajak penghasilan tetap sama.[5]

PERHITUNGAN

"STATUS PEKERJA "PTKP (Rp) "
"Belum Kawin "24.300.000 "
"Kawin, anak 0 "26.325.000 "
"Kawin, anak 1 "28.350.000 "
"Kawin, anak 2 "30.375.000 "
"Kawin, anak 3 "32.400.000 "

2. PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan
besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Penghasilan Kena Pajak diperoleh
dari pengurangan antara penghasilan bruto wajib pajak dengan pengurang
penghasilan bruto.[6]

Perhitungan

"Lapisan Penghasilan Kena Pajak "Tarif Pajak "
"(Rp) " "
"Sampai dengan 50 juta "5% "
"Di atas 50 juta sd 250 juta "15% "
"Di atas 250 juta sd 500 juta "25% "
"Di atas 500 juta "30% "

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek
Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak.

2. Dasar Hukum pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah
sebagai berikut

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan
sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur
dalam :Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 danKeputusan
Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk
tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung
pemerintah).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk
tahun pajak 2006

3. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan
adalah sebagai berikut:

- Orang Pribadi

- Harta Warisan yang belum Terbagi

- Bentuk Usaha Tetap

- Badan

4. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP),
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun .

5. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak ) adalah penghasilan yang
menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi,
dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang
pribadi jumlahnya di bawah PTKP tidak akan terkena pajak
penghasilan (PPh) pasal 25 /29 dan apabila berstatus sebagai
pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasa 21 maka
penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 .

6. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk
menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Penghasilan
Kena Pajak diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto
wajib pajak dengan pengurang penghasilan bruto.

B. SARAN

Dari uraian diatas penulis berharap bagi semua pihak yang berwenang
dalm pemungutan pajak agar pajak yang di dapat dari pemungutan wajib pajak
tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu untuk wajib pajak juga seharusnya lebih sadar bahwa
kewajiban untuk membayar pajak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
karena pajak bermanffat sekali untuk kelancaran hidup benegara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suandy, erly. Hukum Pajak. 2005. Salemba Empat: Jakarta

2. http://jendelailmusebi.blogspot.com/2013/06/pengertian-pajak-
penghasilan-pph.html

Diunduh pada 1 Mei 2014 pukul 19:30

3. http://jendelailmusebi.blogspot.com/2013/06/pengertian-pajak-


4. http://forever2705.wordpress.com/2008/08/11/pengertian-pajak-
penghasilan/ptkp


5. http://www.ekonomi-holic.com/2013/01/tarif-pajak-penghasilan-
2013-dan-cara_2918.html


6. http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=272


-----------------------
[1] Suandy, erly. Hukum Pajak. 2005. Salemba Empat: Jakarta

[2] http://jendelailmusebi.blogspot.com/2013/06/pengertian-pajak-


[3] http://jendelailmusebi.blogspot.com/2013/06/pengertian-pajak-


[4] http://forever2705.wordpress.com/2008/08/11/pengertian-pajak-
penghasilan/ptkp


[5] http://www.ekonomi-holic.com/2013/01/tarif-pajak-penghasilan-2013-dan-
cara_2918.html


[6] http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=272


makalah pajak penghasilan

Recommend Documents