Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengertian Pajak Penghasilan 21 • PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, gaj i, upa upah, h, hon honora orariu rium, m, tun tunjan jangan gan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak oran or ang g prib pribad adii dal dalam nege negeri ri se sehu hubu bung ngan an dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan
Unsur-unsur PPh Pasal 21/26
• Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak
Wajib Pajak PPh Pasal 21
• Pegawai Tetap • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing • Pejabat perwakilan organisasi internasional seba bag gaimana dimaksu sud d dalam kepu puttusa san n Ment Me ntri ri Ke Keua uang ngan an No No.. 61 611/ 1/KM KMK. K.04 04//19 1994 94 sepanjang bukan warga negara Indonesia da d an tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain
Pemotong Pajak PPh • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BU BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll • Dan Dana Pen Pensi siun un,, PT. PT. TA TASP SPEN EN,, AST ASTEK EK,, JAMSOSTEK, THT • BUMN/ BUMD • Ya Yaya yasa san, n, lem lemba baga ga,, kepa kepani niti tiaa aan, n, aso asosi sias asi, i, org organ anis isas asii
Bukan Pemotong PPh 21/26 • Perwakilan Diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat • Badan / Organisasi Internasional seperti org or ganisasi PBB
Obyek Pajak PPh Pasal 21/26 • Penghasilan Teratur • Penghasilan Tidak Teratur • Upah harian, mingguan, satuan & borongan • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun • Penghasilan natura yang di diberikan oleh bukan wajib
Tidak Termasuk Penghasilan • Pembayaran oleh perusahaan asuransi • Penerimaan dalam bentu Natura • Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja • Natura yang diberikan oleh pemerintah • Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja
Pengur Peng uran ang g Pe Peng ngha hasi sila lan n yang diperbolehkan 1.
Biaya Jabatan , kh khusus untuk Peg. Te Tetap: - Tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak - Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto maksimum Rp 1.296.000 setahun atau Rp 10 108. 8.00 000 0 sebu sebula lan n
2. Iuran Pensiun dan THT • Iuran Pensiun dan THT - Yang dibayar pegawai - Yayasan dana pensiun yang di setujui men entteri keuan ang gan - Jumlahnya tidak dibatasi
3. Bi Biaya Pensiun • Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulanan Besarnya 5% da dari uang pensiun maksimu Rp 432.000 setahun atau Rp 36.000 sebulan
4. Pe Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 januari /awal tahun, kh khusunya WPDN • Keadaan pada saat datang ke Indonesia khusus WNA
Besarnya PTKP : • WP sendiri
Rp 2.880.000/tahun
• Status Kawin
Rp 1.440.000/tahun
• Istri berpenghasilan
Rp 2.880.000/tahun
• Tanggunan Mak 3 orang @ Rp Rp 1. 1.44 440. 0.00 000/ 0/ta tahu hun n PTKP un untuk istri berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh 21 . PTKP ini khusus untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26
Tarif Pasal 17 (mulai berlaku 1 Jan 2001 yaitu : 5% pengh ghaasilan s/d Rp 25 juta 10% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 15% pe penghasilan Rp 50 ju juta s/d 10 100 ju juta 25% peng ngh hasilan Rp 10 100 0 jut utaa s/d 200 juta 35% 35 % pe peng ngha hasi sila lan n di diat atas as 20 200 0 ju juta ta
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26
Tarif Pasal 17 berlaku 1 Jan 1995 - 2000 yaitu : 10% penghas asiilan s/d Rp 25 juta 15% penghasilan Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 30% pe penghasilan diatas Rp 50 ju juta
Tarif Pasal 17 dikanakan atas : • Penghasilan Kena Pajak (PKP) da d a ri : 1. Pe Pega gawa waii te teta tap p 2. Pen Peneerima pensiun be berrkal alaa 3. Pe Pegawai tidak tetap 4. Pem Pemaga agang ng,, cal calon on pe pegaw gawai ai 5. Kegi Kegiata atan n Mult Multile ilevel vel mar market keting ing
Tarif Pasal 17 dikenakan atas : • Penghasilan Bruto dari : 1. Hono Honorarium rarium,, Bea siswa, uang saku, hadia hadiah h penghargaan, komisi, dll. 2. Hon Honor orar ariu ium m anggo anggota ta de dewa wan n ko komi misa sari ris/ s/ peng pengaw awas as ti tida dak k mera me rang ngka kap p pe peg. g. Te Teta tap p 3. Jas Jasaa pro produk duksi, si, tan tantie tiem, m, bo bonus nus yan yang g dite diterim rimaa man mantan tan pegawai 4. Penarikan dana pensiun iuran pasti
Tarif 15% dikenakan atas Tenaga Ahli Dengan Norma Perhitungan 50 50% % Penghasilan bruto yang dibayarkan kpd : - Pengacara - Akuntan - Arsitek - Dokter - Konsultan, notaris - Penilai aktuaris
Tarif 5 % dikenakan atas • Upah harian • Upah mingguan • Upah satuan • Upah borongan Jika upah yg diterima sehari diatas Rp 24.000 sehari dan tidak lebih dari Rp 240.000 sebulan dan tidak dibayarkan secara bulanan
Meng Me nghi hitu tung ng PK PKP P ( WN WNII ) 1. Bekerja sejak awal tahun ( Jan - Des ) Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp X X X -
Penghasilan Neto
Rp X X X x 1 2
PTKP
Rp XXX -
PK P
Rp X X X
Meng Me ngh hit itun ung g PK PKP P ( WN WNII ) 2. Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des ) Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp X X X -
Penghasilan Neto
Rp X X X x 4
PTKP
Rp XXX -
PK P
Rp X X X
Menghitung penghasilan neto tidak perlu
Meng Me nghi hitu tung ng PK PKP P ( WN WNII )
3. Berhenti bekerja karena Pensiun Perhitungan sama dengan poin 2
Meng Me nghi hitu tung ng PK PKP P ( WN WNII ) 4. Berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir ( mi misal meninggal Agustus ) Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp X X X -
Penghasilan Neto
Rp X X X x 1 2
PTKP
Rp XXX -
PK P
Rp X X X
Menghi Meng hitu tung ng PK PKP P ( WN WNA A ) tin tingg ggal al lebih dari 183 hari di Indonesia 1. Bekerja Sejaka awal tahun ( Jan - Des ) Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp X X X -
Penghasilan Neto
Rp X X X x 1 2
PTKP
Rp XXX -
PK P
Rp X X X
Menghi Meng hitu tung ng PK PKP P ( WN WNA A ) tin tingg ggal al lebih dari 183 hari di Indonesia 2. Bekerja tidak setahun penuh ( Sep-Des ) Penghasilan bruto /bulan
Rp XXX
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp X X X -
Penghasilan Neto
Rp X X X x 1 2
PTKP
Rp XXX -
PK P
Rp X X X
Menghi Meng hitu tung ng PK PKP P ( WN WNA A ) tin tingg ggal al lebih dari 183 hari di Indonesia 3. Berh rheent ntii bekerj rjaa kare ren na meni ning ngg galkan Indonesia Penghasilan bruto /bulan
Rp X X X
Biaya-biaya yg diperkenankan
Rp X X X -
Penghasilan Neto
Rp X X X x 1 2
PTKP
Rp XXX -
PK P
Rp X X X
Menghitung PPh Pasal 21 ( WNA )
Untuk WNA ya yang tinggal kurang dari 183 hari diperkenanakan PPh Pasal 26, ta tarif 20% da d a ri peng pe ngha hasi sillan br brut uto o
