BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kristiadi (1994) menyatakan bahwa tugas pemerintah yang paling dominan adalah menyediakan barang barang publik (public utility) dan memberikan pelayanan (public service) misalnya
dalam
perkembangan
bidang
pendidikan,
perlindungan
kesejahteraan
tenagakerja,
sosial,
pertanian,
kesehatan,
keamanan
dan
sebagainya. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa
menjalankan pembangunan pembangunan
dengan baik
apabila
didukung oleh
masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Berangkat dari kesadaran tersebut, rumah sakit yang ada di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta,
selalu berupaya untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada pasien dan keluarganya. Baik melalui penyediaan peralatan, pengobatan, tenaga medis yang berkualitas sampai pada fasilitas pendukung lainnya seperti tempat penginapan, kantin, ruang tunggu, apotik dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Aditama, 2006). Masalah manajemen atau pelayanan di rumah sakit pada akhir-akhir ini memang banyak menjadi bahan pembahasan di lingkungan masyarakat. Sering sekali masyarakat yang menggunakan fasilitas ini mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan agar dapat memperoleh layanan kesehatan yang diinginkan. Sebenarnya perbaikan terhadap mutu rumah sakit
baik dari layanan administrasi maupun medis memang benar-benar mutlak dibutuhkan. Bukan saja karena banyaknya keluhan-keluhan masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit, baik dari segi mutu, kemudahan
prosedur
administrasi,
tarif,
dan
juga
dengan
adanya
perkembangan zaman yang sudah mendesak untuk melakukan perbaikan perbaikan. Jolly dan Gerbaud (1992) meny men yebutkan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit bukan saja mengharapkan pelayanan medis dan keperawatan yang baik, makanan yang enak serta utamanya adanya hubungan baik antara staf rumah sakit dengan para pasien.
B. Identifakasi Identifakasi Masalah
1. Apakah definisi dari rumah sakit? 2. Jelaskan jenis-jenis rumah sakit yang yang ada di Indonesia? Indonesia? 3. Bagaimanakah manajamen pelayanan rumah sakit? 4. Jelaskan struktur organisasi rumah sakit sakit umum di Indonesia? Indonesia? 5. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan dan rumah sakit?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian dari rumah sakit. 2. Mengetahui dan memahami jenis-jenis rumah sakit yang ada di Indonesia. Indonesia. 3. Mengetahui dan memahami manajemen pelayanan rumah sakit. 4. Mengetahui dan memahami struktur organisasi organisasi rumah sakit umum di Indonesia. 5. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan dan rumah sakit.
D. Manfaat
1. Pemerintah dan rumah sakit
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan rumah sakit di Indonesia Indonesia
Dapat menenerapkan kebijakan manajemen pelayanan rumah sakit di Indonesia dengan baik dan tepat.
2. Masyarakat
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Mendapatkan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Rumah Sakit
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal
bagi
masyarakat
dan
tempat
yang
digunakan
untuk
menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan
kesehatan
(promotif),
pencegahan
penyakit
(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)
yang
diselenggarakan
secara
menyeluruh,
terpadu
dan
berkesinambungan (Siregar, 2004). Menurut undang-undang tentang rumah sakit dijelaskan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. (Depkes, 2009). Pada umumnya tugas rumah sakit adalah menyediakan keperluan untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 983/Menkes/SK/XI/1992, tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan,
penelitian
dan
pengembangan,
pelayanan
rujukan
upaya
kesehatan,
administrasi umum dan keuangan (Siregar, 2004).
B. Jenis-jenis Rumah Sakit yang ada di Indonesia
Di Indonesia dikenal tiga jenis RS sesuai dengan kepemilikan, jenis pelayanan dan kelasnya. 1. Berdasarkan kepemilikannya, dibedakan tiga macam RS
RS Pemerintah (RS Pusat, RS Provinsi, RS Kabupaten)
RS BUMN/ABRI
RS Swasta yang menggunakan dana investasi dari sumber dalam negeri (PMDN) dan sumber luar negeri (PMA).
2. Berdasarkan jenis pelayanan
RS Umum
RS Jiwa
RS Khusus (mata, paru, kusta, rehabilitasi, jantung, kangker, dan sebagainya).
3. Berdasarakan kelasnya
RS kelas A RS kelas A tersedia pelayanan spesialistik yang luas termasuk subspesialistik
RS kelas B (pendidikan dan nonpendidikan) RS kelas B mempunyai pelayanan minimal sebelas spesialistik dan subspesialistik terdaftar.
RS kelas C RS kelas C mempunyai minimal empat spesialistik dasar (bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak).
RS kelas D (Kepmenkes No.51 Menkes/SK/II/1979). Di RS kelas D hanya terdapat pelayanan medis dasar Pemerintah sudah meningkatkan status semua RS Kabupaten menjadi kelas C (Munijaya, 2004).
Keputusan menteri kesehatan NO. 134 Menkes/SK/IV/78 th. 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum di Indonesia antara lain:
Pasal 1 : Rumah sakit umum adalah organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dirjen Pelayanan Medik
Pasal 2 : Rumah sakit umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan (caring ) dan penyembuhan (curing ) penderita serta
pemulihan keadaan
cacat badan dan jiwa (rehabilitation).
Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit mempunyai fungsi : a. Melaksanakan usaha pelayanan medik b. Melaksanakan usaha rehabilitasi medik c.
Usaha pencegahan komplikasi penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan
d. Melaksanakan usaha perawatan e. Melakasanakan usaha pendidikan dan latihan medis dan paramedic f. Melaksanakan sistem rujukan g. Sebagai tempat penelitian
Pasal 4 : a. Rumah Sakit Umum yang dimaksud dalam keputusan ini adalah RS kelas A, kelas B, kelas C b. Rumah Sakit Umum kelas A adalah RSU yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistik dan subspesialistik yang luas. c. Rumah Sakit Umum kelas B adalah RSU yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistik yang luas. d. Rumah Sakit Umum kelas A adalah RSU yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialistik paling sedikit 4 spesialis dasar yaitu Penyakit Dalam, Penyakit Bedah, Penyakit kebidanan / kandungan, dan kesehatan anak (Munija ya, 2004).
C. Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Selain masalah-masalah manajemen, rumah sakit kita juga menghadapi masalah-masalah yang lebih mendasar, yaitu aspek-aspek filosofi. Apakah RS harus tetap merupakan instansi sosial yang
non-profit making
atau
diperbolehkan profit making ? Dalam Majalah Manajemen (No. 4, Mei 1981) telah dikemukakan sebuah artikel: “Organisasi Rumah Sakit Mengapa Kurang Efektif?” Artikel tersebut ditulis oleh J. Sadiman, dan mengemukakan aspekaspek hubungan antara pengurus/yayasan yang memiliki rumah sakit dengan direksi rumah sakit serta kemungkinan adanya kekaburan mengenai menejemen organisasi rumah sakit. Masalah manajemen rumah sakit pada akhir-akhir ini memang banyak disorok. Tidak saja atas keluhan-keluhan masyarakat yang merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit, baik dari segi mutu, kemudahan, dan tarif, tetapi juga perkembangan zaman yang memang sudah mendesak ke arah perbaikan-perbaikan itu ( Sulastomo, 2000). Setidak-tidaknya
ada
beberapa
alasan
untuk
meningkatkan
kemampuan manajemen rumah sakit : 1. Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang cepat. Dalam 10-20 tahun terakhir, ilmu kedokteran (termasuk di Indonesia) telah berkembang tidak saja ke tingkat spesialis dalam bidang bidang ilmu kedokteran, tetapi sudah ke superspesialisasi. Selain dengan ini, teknologi yang dipergunakan juga semakin meningkat. Bisa dipahami bahwa investasi dalam dunia kedokteran dan rumah sakit akan semakin mahal (termasuk human invesment -nya). Karena itu, manajemen rumah sakit yang tidak baik akan menimbulkan pelayanan kesehatan yang semakin mahal atau sebaliknya, bahwa rumah sakit tidak dapat berjalan dan bangkrut. Dalam hal ini perlu disadari bahwa dengan perkembangan tersebut, pelayanan rumah sakit pada dasarnya memang cenderung menjadi “mahal”. 2. Demand masyarakat yang semakin meningkat dan meluas. Masyarakat tidak saja menghendaki mutu pelayanan kedokteran yang baik, tetapi juga semakin meluas. Masalah-masalah yang dahulu belum termasuk bidang kedokteran sekarang menjadi tugas bidang
kedokteran. Terjadi apa yang disebut proses medicalization. Dapat dipengerti bahwa karenanya beban rumah sakit akan semakin berat. 3. Dengan semakin luasnya bidang kegiatan rumah sakit, semakin diperlukan unsur-unsur penunjang medis yang semakin luas pula, misalnya: masalahmasalah administrasi, pengelolaan keuangan,hubungan masyarakat dan bahkan aspek-aspek hukum/legalitas. Belum lagi kehendak pasien yang menghendaki unsur penunjang non-medis yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini. Makin lama makin dirasakan perlunya pengingkatan pengelolaan rumah sakit secara professional (Sulastomo, 2000).
Rumah sakit di Indonesia untuk sebagian besar (±70%) dimiliki oleh Pemerintah.
Sebagian
rumah
sakit
swasta
didirikan
oleh
lembaga-
lembaga/yayasan,khususnya dengan latar belakang keagamaan atau lembagalembaga sosial lainnya, yang biasanya diprakarsai oleh kalangan masyarakat atau orang-orang yang terhormat. Sudah tentu, rumah sakit seperti ini membawa missi sosial dan karena itu tidak profit making. Mungkin karena sifat non-profit making inilah, ada kesan bahwa rumah sakit seperti ini dikelola
“asal
jalan” dan semata-mata mengutamakan pelayanan medis pasien-
pasien yang dirawat. Kerugian yang ada biasanya akan ditangani lembagalembaga keagamaan/sosial yang bersangkutan, dari donasi/sumbangan yang diperolehnya (Sulastomo, 2000). Baru pada akhir-akhir ini, terutama pada sekitar tahun 1975, muncul rumah sakit swasta di kota-kota besar, yang dikelola dengan motivasi yang agak berlainan. Meskipun rumah sakit ini tidak secara berteras terang merupakan
lembaga
yang profit
making ,
akhirnya
toh
tidak
dapat
disembunyikan bahwa rumah sakit ini mempunyai kemampuan finansial yang kuat tentunya sulit untuk menyatakan bahwa rumah sakit ini mempunyai kemampuan finansial yang kuat yang tentunya sulit untuk menyatakan bahwa rumah sakit ini adalah non-profit making dan sosial semata-mata. Fenomena ini telah menumbuhkan polemik baru dari segi filosofi, yaitu apakah rumah sakit dimungkinkan dikelola secara “ bisnis” dalam arti menjadi suatu instansi
yang profit
making ? Polimik ini sudah tentu menyangkut landasan
kenegaraan/falsafah kenegaraan kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945 (Sulastomo, 2000). Meskipun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, rumah sakit toh tidak mungkin dikelola semata-mata sosial. Dalam keadaan sekarang, hamir seluruh rumah sakit swasta menghadapi realita kehidupan yang semakin meterialistis. Rumah sakit harus membayar teknologi kedokteran, listrik, air, dapur dan bahkan imbalan jasa dokter dan paramedis dengan mengikuti harga pasar. Dalam keadaan inilah, dari segi manajemen, rumah sakit yang selama ini memang lebih mementingkan aspek sosial, seolah-olah ketinggalan “kereta”.
Tidak terlepas dalam hubungan ini adalah rumah sakit pemerintah di
mana meskipun seluruh biaya eksploitasi/personel/gedung dan lain sebagainya ditanggung oleh pemerintah (secara teoritis), keperluan mengelola rumah sakit sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen adalah sangat mutlak (Sulastomo, 2000). Pengelolaan rumah sakit sehari-hari menjadi wewenang dan tugas dereksi
rumah
sakit
sendiri.
Pada
dasarnya,
betapapun
(mungkin)
kebijaksanaan yang diberikan oleh pengurus yayasan/pemiklik rumah sakit mungkin sudah baik, citra rumah sakit akan terbebtuk oleh pelaksanaan tugas sehari-hari (Sulastomo, 2000). Seperti dikatakan di atas, masalah-masalah ini ,menjadi semakin kompleks.
Pelayanan
administrasi/penunjang/hubungan
masyarakat
dan
aspek-aspek hukum/peraturan rumah sakit semakin luas. Hal ini memerlukan penanganan manajemen secara lebih profesional. Hospital managemen telah berkembang menjadi ilmu yang tersendiri. Sebaliknya, ada anggapan bahwa dokter-dokter (secara profesional) sayang apabila menangani masalah-masalah yang nonmedis (Sulastomo, 2000). Masalah itu perlu dikemukakan, karena peranan dokter adalah sangat kuat dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, yang dengan sendirinya mempengaruhi jalannya organisasi-organisasi rumah sakit, yaitu penyelenggaraan
organisasi
diagnostik,
therapy,
perawatan
pasien,
penyediaan/logistik, administrasi/keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan lain sebagainya (Sulastomo, 2000). Tentunya akan sangat ideal, apabila seorang direktur adalah seorang dokter yang telah memperoleh pendidikan dalam Hospital Management. Tidak berlebihan bahwa para manager rumah sakit di Indonesia telah banyak belajar dari pengalaman, namun dalam menghadapi perumahsakitan yang semakin kompleks, masalah ini perlu dipecahkan,m sehingga kemampuan rumah sakit menyelenggarakan rumah sakit itu dapat ditingkatkan (Sulastomo, 2000). D. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Di Indonesia Dengan memperhatikan uraian di atas jelaslah bahwa ada tiga bahan yang semestinya sangat penting dengan tugas dan wewenang yang cukup jelas, yaitu: 1. Pemilik Rumah Sakit/Yayasan/Governing Board . 2. Direksi Rumah Sakit. 3. Staf Kedokteran (medical staff ) Ketiga badan ini, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, saling mengisi dan mengontrol, sehingga tercapai keseimbangan untuk mengarahkan tujuan dan hendak dicapai oleh rumah sakit itu. Tetapi, khusus di Indonesia, ketiga badan ini pada umumnya masih sering terjadi semacam conflict of interest dari masisng-masing anggota badan tersebut, karena dari segi personalia sering tidak dapat dipisahkan tugas seorang dokter yang menjadi direksi rumah sakit yang sekaligus merawat pasien (Sulastomo, 2000). Tahap sekarang masalah ini memang (dalam batas-batas tertentu) tidak dapat dihindari, karena peranan yang besar dari para dokter dalam badan badan tersebut. Masalah ini dalam tahap pertama tentunya dapat dikurangi dengan suatu job discription yang sejelas-jelasnya. Di masa depan, dengan perkembangan rumah sakit yang semakin kompleks, tentunya dianjurkan adanya pemisahan yang jelas. Dalam hubungan ini, untuk kemudahan komunikasi, Musyawarah”
ketiga yang
badan
ini
dapat
merumuskan
membentuk
dan
semacam
menampung
“Badan
permasalahan-
permasalahan
yang
ada,
sebelum
diputus
oleh
yayasan/Governing
Board /pemilik rumah sakit (Sulastomo, 2000). Untuk Rumah Sakit Umum Kelas A, susunan organisasinya diatur sesuai dengan SK Menkes No. 543/VI/1994 adalah sebagai beri kut : a. Direktur b. Wakil direktur terdiri dari: 1. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Wadir Penunjang Medik dan Instalasi 3. Wadir Umum dan Keuangan 4. Wadir Komite Medik
Tiap-tiap wadir diberikan tanggung jawab dan wewenang mengatur beberapa bidang/ bagian pelayanan dan keperawatan dan instalasi. Instalasi RS diberikan tugas untuk menyiapkan fasilitas agar pelayanan medis dan keperawatan dapat terlakasana dengan baik. Instalasi RS dipimpin oleh seorang kepala yang diberikan jabatan nonstruktural. Beberapa jenis instalasi RS yang ada pada RS kelas A adalah instalasi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, farmasi, patologi anatomi, patologi klinik, gizi, laboratorium, perpustakaan, pemeliharaan sarana rumah sakit(PSRS), pemulasaran jenazah, sterilisasi sentral, pengamanan dan ketertiban lingkungan dan binatu (Munijaya, 2004). Komite medik (KM) juga diberikan jabatan nonsturktural yang fungsinya menghimpun anggota yang terdiri dari para kepala staf medik fungsional (SMF). KM diberikan dua tugas utama yaitu menyusun standar pelayanan medis dan memberikan pertimbangan kepada direktur dalam hal : 1. Pembinaan, pengawasan dan penilaian mutu pelayanan mutu pelayanan medis, hak-hak klinis khusus kepada SMF, program pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta penelitian dan pengembangan (litbang) 2. Pembinaan tenaga medis dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan etika profesi (Munijaya, 2004).
Semua kepala SMF diangkat oleh Dirjen Yan. Medik Depkes RI berdasarkan usulan dari direktur RS. Dengan mengkaji struktur orgaisasi dan tugas-tugas pokok RS, dapat dibayangkan bahwa manajemen sebuah RS hampir mirip dengan manajemen hotel. Yang berbeda, tujuan mereka yang berkunjung dan jenis pelayanannya. Masyarakat yang berkunjung ke RS bertujuan untuk memperoleh pelayanan medis karena kejadian sakit yang dideritanya, sedangkan mereka yang berkunjung ke hotel adalah untuk bersenang-senang (Munijaya, 2004). Pembentukan KM di RS sangat diperlukan untuk membantu tugas-tugas direktur RS dalam menjaga mutu dan etika pelayanan RS. KM dibentuk berdasarka SK Dirjen Yan. Medik Depkes RI sesuai dengan usul Direktur RS. Masa kerja Wadir KM adalah tiga tahun. Dibawah wadir KM terdapat panitia infeksi nosokomial, panitia rekam medis, farmasi dan terapi, audit medik, dan etika (Munijaya, 2004). SMF yang menggantikan UPF (Unit Pelaksanaan Fungsional) terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Mereka mempunyai tugas pokok menegakkan diagnosis, memberikan pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pelatihan dan penelitian pengembangan pelayanan medis. Untuk RS kelas A, jumlah SMF yang dimiliki minimal 15 buah yaitu (1) Bedah (2) Kesehatan Anak (3) Kebidanan dan Penyakit Kandungan (4) Penyakit Dalam (5) Penyakit Saraf (6) Penyakit Kulit dan kelamin (7) THT (8) Gigi dan Mulut (9) Mata (10) Radiologi (11) Patologi Klinik (12) Patologi Anatomi (13) Kedoteran Kehakiman (14) Rehabilitasi Medik (15)Anestesi (Munijaya, 2004). Masing-masing Wadir juga dilengkapi sekertariat khusus dan bidang bidang yang dibagi lagi menjadi subbagian dan seksi (sesuai dengan SK Menkes No. 134). Susunan organisasi RSU kelas B hampir sama dengan kelas A, bedanya hanya terletak pada jumlah dan jenis masing-mamsing SMF. Untuk RSU kelas B tidak ada subspesialisnya (Munijaya, 2004). Susunan organisasi RS kelas C dan D lebih sederhana jika dibandingkan dengan kelas A dan kelas B. Disini tidak ada wakil direktur, tetapi dilengkapi
dengan staf khusus yang mengurusi administrasi. Kondisi ini berpengaruh pada jenis pelayanan medis dan jumlah staf profesional (medis dan paramedic) yang dipekerjakan pada tiap-tiap RS ini. Secara umum, jenis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan juga akan ikut menentukan peningkatan kelas sebuah RS di suatu wilayah, terutama yang berlokasi di ibu kota provinsi (Munijaya, 2004).
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Demand Terhadap Pelayanan Kesehatan Dan Rumah Sakit
Menurut Fuchs (1998), Dunlop dan Zubkoff (1981) faktor-faktor yang mempengaruhi demand pelayanan kesehatan antara lain: kebutuhan berbasis pada aspek fisiologis; penilaian pribadi akan status kesehatannya; variabelvariabel ekonomi seperti tarif, ada tidaknya sistem asuransi dan penghasilan; variabel-variabel demografis dan organisasi. Disamping faktor-faktor tersebut terdapat faktor lain misalnya, pengiklanan, pengaruh jumlah dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengaruh inflasi. Faktor-faktor ini satu sama lain saling terkait secara kompleks (Trisnantoro, 2006). Kebutuhan Berbasis Fisiologis
Kebutuhan berbasis pada aspek fisiologis menekankan pentingnya keputusan petugas medis yang menentukan perlu tidaknya seseorang mendapat pelayanan medis. Keputusan petugas medis ini akan mempengaruhi penilaian seseorang akan status kesehatannya. Berdasarkan situasi ini maka demand pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan atau dikurangi. Faktor-faktor ini dapat diwakilkan dalam pola epidemiologi yang seharusnya diukur berdasarkan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, data epidemiologi yang ada sebagian besar menggambarkan puncak gunung es yaitu demand , bukan kebutuhan (needs). Penilaian Pribadi akan Status Kesehatan
Secara sosio-antropologis, penilaian pribadi akan status kesehatan dipengaruhi oleh kepercayaan, budaya dan norma-norma sosial di masyarakat. Indonesia sebagai negara Timur sejak dahulu telah mempunyai pengobatan
alternatif dalam bentuk pelayanan dukun ataupun tatib. Pelayanan ini sudah berumur ratusan tahun sehingga dapat dilihat bahwa demand terhadap pelayanan pengobatan alternatif ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, untuk berbagai masalah kesehatan jiwa peranan dukun masih besar. Disamping itu, masalah persepsi mengenai risiko sakit merupakan hal yang penting. Sebagian masyarakat sangat memperhatinkan status kesehatannya, sebagian lain tidak memperhatikannya. Variabel-Variabel Ekonomi Tarif
Hubungan tarif dengan demand terhadap pelayanan kesehatan adalah negatif. Semakin tinggi tarif maka demand akan menjadi semakin rendah. Sangat penting untuk dicatat bahwa hubungan negatif ini secara khusus terlihat pada keadaan pasien yang mempunyai pilihan. Pada pelayanan rumah sakit, tingkat demand pasien sangat dipengaruhi oleh keputusan dokter. Keputusan dari dokter mempengaruhi length of stay, jenis pekerjaan, keharusan untuk operasi dan berbagai tindakan medik lainnya. Pada keadaan yang membutuhkan penanganan medis segera, maka faktor tarif mungkin tidak berperan dalam mempengaruhi demand , sehingga elastisitas harga bersifat inelastik. Sebagai contoh, operasi segera akibat kecelakaan lalu lintas. Apabila tidak ditolong segera, maka korban dapat meninggal atau cacat seumur hidup. Masalah tarif rumah sakit merupakan hal yang kontroversial. Pernyataan normatif di masyarakat memang mengharapkan bahwa tarif rumah sakit harus rendah agar masyarakat miskin mendapat akses. Akan tetapi tarif yang rendah dengan subsidi yang tidak cukup dapat menyebabkan mutu pelayanan turun bagi orang miskin dan hal ini menjadi masalah besar dalam manajemen rumah sakit. Penghasilan Masyarakat
Kenaikan penghasilan keluarga akan meningkatkan
demand untuk
pelayanan kesehatan yang sebagian besar merupakan barang normal. Akan tetapi, ada pula sebagian pelayanan kesehatan yang bersifat barang inferior, yaitu
adanya
kenaikan
penghasilan
masyarakat
justru
menyebabkan
penurunan konsumsi. Hal ini terjadi pada rumah sakit pemerintah di berbagai kota dan kabupaten. Ada pula kecenderungan mereka yang berpenghasilan tinggi tidak menyukai pelayanan kesehatan yang menghabiskan waktu banyak. Hal ini diantisipasi oleh rumah sakit-rumah sakit yang menginginkan pasien dari golongan mampu. Masa tunggu dan antrian untuk mendapatkan pelayanan medis harus dikurangi dengan menyediakan pelayanan rawat jalan dengan perjanjian misalnya. Faktor penghasilan masyarakat dan selera mereka merupakan bagian penting dalam analisis demand untuk keperluan pemasaran rumah sakit. Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Pada negara-negara maju, faktor asuransi kesehatan menjadi penting dalam hal demand pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat masyarakat tidak membayar langsung ke pelayanan kesehatan, tetapi melalui sistem asuransi kesehatan. Di samping itu, dikenal pula program pemerintah dalam bentuk jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan orang tua. Program pemerintah ini sering disebut sebagai asuransi sosial. Adanya asuransi kesehatan dan jaminan kesehatan dapat meningkatkan demand terhadap
pelayanan
kesehatan.
Dengan
demikian,
hubungan
asuransi
kesehatan dengan demand terhadap pelayanan kesehatan bersifat positif. Asuransi kesehatan bersifat mengurangi efek faktor tarif sebagai hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat sakit. Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang tercakup oleh asuransi kesehatan maka demand akan pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) menjadi semakin tinggi. Peningkatan demand ini dipengaruhi pula oleh faktor moral hazard. Seseorang
yang
tercakup
oleh
asuransi
kesehatan
akan
terdorong
menggunakan pelayanan kesehatan sebanyak-banyaknya. Variabel- Variabel Demografis dan Umur
Faktor umur sangat mempengaruhi demand terhadap pelayanan preventif dan kuratif. Semakin tua seseorang sendiri meningkat demand nya terhadap pelayanan kuratif. Sementara itu, demand terhadap pelayanan kesehatan preventif menurun. Dengan kata lain, semakin mendekati saat
kematian, seseorang merasa bahwa keuntungan dari pelayanan kesehatan preventif akan lebih kecil dibandingkan deangan saat masih muda. Fenomena ini terlihat pada pola demografi di negara maju yang berubah menjadi masyarakat tua. Pengeluaran untuk pelayanan kesehatan menjadi sangat tinggi. Jenis Kelamin
Penelitian di Amerika Serikat menunjukan bahwa demand terhadap pelayanan kesehatan oleh wanita ternyata lebih tinggi dibanding dengan lakilaki. Hasil ini sesuai dengan dua perkiraan. Pertama, wanita memiliki insidensi penyakit yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Kedua, karena angka kerja wanita lebih rendah maka kesediaan meluangkan waktu untuk pelayan\an kesehatan lebih besar dibanding dengan laki-laki. Aakan tetapi, pada kassus-kasus yang bersifat darurat perbedaan antara wanita dan laki-laki tidaklah nyata. Pendidikan
Seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki demand yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran akan status kesehatan, dan konsekuensinya untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Faktor-Faktor Lain
Berbagai faktor lain
yang mempengaruhi
demand pelayanan
kesehatan, yaitu pengiklanan, tersedianya dokter dan fasilitas pelayana kesehatan, serta inflasi. Iklan merupakan faktor yang sangat lazim digunakan dalam bisnis komoditas ekonomi untuk meningkatkan demand . Akan tetapi, sektor pelayanan kesehatan secara tradisional dilarang karena bertentangan dengan etika dokter dan apabila akan diberikan maka dalam bentuk informasi mengenai pelayanan rumah sakit. Patut dicatat bahwa pelayanan kesehatan tradisional seperti para tabib, dukun, dan pengobatan alternatif sudah lazim melakukan iklan di surat kabar dan majalah. Berbagai rumah ssakit di Indonesia telah memperhatikan faktor pengiklanan sebagai salah satu cara peningkatan demand .
Tersedianya dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor lain yang meningkatkn demand . Fuchs (1998) menyatakan bahwa pada asumsi semua faktor lain tetap, kenaikan jumlah dokter spesialis bedah sebesar 10% akan meningkatkan jumlah operasi sebesar 3%. Kehadiran dokter gigi
akan
meningkatkan
demand
untuk
pelayanan
kesehatan
mulut.
Keberadaan dokter spesialis THT akan meniongkatkan demand untuk operaasi Tonsilektomi. Kehadiran dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dengan peralata operasi akan meningkatkan demand untuk pelayana bedah caesar. Efek inflasi terhadap demand terjaadi melalui perubahan-perubahan pada tarif pelayanan rumah sakit, jumlah relatif pendapatan keluarga, dan asuransi kesehatan. Faktor ini haarus diperhatikan oleh rumah sakit karena pada saat inflasi tinggi, ataupun pada resesi ekonomi, demand terhadap pelayanan kesehatan akan dapat terpengaruh. Pada saat krisis ekonomi di Indonesia, tercatat berbagai rumah sakit di Yogyakarta tidak mengalami penurunan demand . Justru bangsal-bangsal VIP tidak menurun penghuninya, bahkan menunjukan kecenderungan naik. Sal;ah satu dugaan adalah pasien kaya yang biasa pergi ke
Jakarta atau Singapura, mengubah perilakunya
untuk mencari penyembuhan pada rumah sakit di Yogyakarta. Ketika kasus SARS merebak di Singapura, pengamatan menunjukan bahwa BOR kelas VIP di sebuah kota besar di Indonesia ternyata meningkat. Ada kemungkinan penduduk Indonesia yang demand mencari pengobatan biasa kle Singapura, kemudian mengubahnya ke Indonesia akibat takut terkena SARS ( Trisnantoro, 2006).
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pelayanan rujukan upaya kesehatan, administrasi umum dan keuangan. Di Indonesia dikenal tiga jenis RS sesuai dengan kepemilikan, jenis pelayanan dan kelasnya.
Kemampuan manajemen rumah sakit
perlu
ditingkatkan dengan alasan: perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang cepat, Demand masyarakat yang semakin meningkat dan meluas, dan semakin luasnya bidang kegiatan rumah sakit, semakin diperlukan unsurunsur penunjang medis yang semakin luas pula, misalnya: masalah-masalah administrasi, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat dan bahkan aspekaspek hukum/legalitas. Dari segi manajemen, rumah sakit yang selama ini memang lebih mementingkan aspek sosial, seolah-olah ketinggalan “kereta”. Tidak terlepas dalam hubungan ini adalah rumah sakit pemerintah di mana meskipun seluruh biaya eksploitasi/personel/gedung dan lain sebagainya ditanggung oleh pemerintah (secara teoritis), keperluan mengelola rumah sakit sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen adalah sangat mutlak. Ada tiga bahan yang semestinya sangat penting dengan tugas dan wewenang yang cukup jelas dalam struktur organisasi rumah sakit umum di Indonesia, yaitu: Pemilik Rumah Sakit/Yayasan/Governing Board , Direksi Rumah Sakit dan Staf Kedokteran (medical staff . Ketiga badan ini, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, saling mengisi dan mengontrol, sehingga
tercapai keseimbangan untuk mengarahkan tujuan dan hendak dicapai oleh rumah sakit itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand pelayanan kesehatan antara lain: kebutuhan berbasis pada aspek fisiologis; penilaian pribadi akan status kesehatannya; variabel-variabel ekonomi seperti tarif, ada tidaknya sistem asuransi dan penghasilan; variabel-variabel demografis dan organisasi. Disamping faktor-faktor tersebut terdapat faktor lain misalnya, pengiklanan, pengaruh jumlah dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengaruh inflasi. Faktor-faktor ini satu sama lain saling terkait secara kompleks. B. Saran
Perbaikan terhadap mutu rumah sakit baik dari layanan administrasi maupun medis. Rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya kepada pasien dan keluarganya. Baik melalui penyediaan peralatan pengobatan, tenaga medis yang berkualitas sampai pada fasilitas pendukung lainnya seperti tempat penginapan, kantin, ruang tunggu, apotik dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat.
DAFTAR PUSTAKA
Aditama, Tjandra Yoga. 2006. Manajemen Administrasi Rumah Sakit . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Depkes RI, 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Jolly D. danGerbaud I. 1992. Hospital of Tomorrow. Geneva: WHO. Kristiadi. 1994. Administrasi /Manajemen Pembangunan (Kumpulan Tulisan), Subbagian Tata Usaha Ketua LAN RI . Jakarta Munijaya, A.A. Gde. 2004. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Siregar, Charles. JP., 2004. Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan. Cetakan I. Jakarta: Penerbit EGC Sulastomo. 2000. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Trisnantoro, Laksono. 2006. Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit . Yogyakarta : UGM
