Makalah Kemitraan Agribisnis

Kemitraa n Sektor Agribisnis

2014

KEMITRAAN SEKTOR AGRIBISNIS

Menjelaskan tentang kemitraan agribisnis Kemitraan Sektor Agribisnis dan kondisinya saat ini disertai dengan model kemitraan pada agribisnis komoditi tembakau

Hendra (G211 12 015) Program Studi Agibisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Kemitraan Sektor Agribisnis Hendra (G211 12 015) Hendra (G211 12 015)

i

KATA PENGANTAR Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Atas izin-Nya jualah sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah ini dengan dengan tepat waktu. Penulisan makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Agribinis Agribinis dengan judul “Kemitraan Sektor Agribinis”. Makalah ini menjelasakan tentang kemitraan dalam bidang secara umum, kondisi kemitraan dalam bidang pertanian saat ini, dan dilengkapi dengan contoh model kemitraan pada salah satu komoditi pertanian yaitu kemitraan pada komoditi tembakau . Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam merampungkan makalah ini. Penulis juga juga menyadari menyadari bahwa makalh ini tidak tidak luput dari kekurangan, untuk itu

penulis

mengharapkan

saran

dan

berbagai

kritik

demi

kesempurnaan dan perbaikan untuk masa mendatang.

Makassar, Maret 2014

Penulis

Kemitraan Sektor Agribisnis

Hendra (G211 12 015)

ii

DAFTAR ISI SAMPUL DEPAN........................ ......................... .............................. .........

i

KATA PENGANTAR PENGANTAR ........................... ............................ ...........................

ii

DAFTAR DAFTAR ISI ......................... .............................. ........................... ..............

iii

I.

PENDAHULU PENDAHULUAN AN ........................ ........................... ..............................

1

1.1 Latar Belakang Belakang .............................. ........................... .......................

1

1.2 Tujuan dan Kegunaan Kegunaan........................ ......................... .....................

2

II. DESKRIPSI DESKRIPSI KEMITRAAN KEMITRAAN .......................... ........................... ..............

3

2.1 Pengertian Pengertian Kemitraan Kemitraan ........................ ......................... .....................

3

2.2 Unsur-Unsur Unsur-Unsur Kemitraan Kemitraan ......................... ........................... ..............

4

2.3 Tujuan Kemitraan Kemitraan.......................... .......................... ........................... .......................

7

2.4 Bentuk Kemitraan Kemitraan ......................... ........................... .......................

9

2.5 Pola Kemitraan Kemitraan.............................. ........................... .......................

10

III. KERAGAAN KERAGAAN KEMITRAAN KEMITRAAN AGRIBISNIS AGRIBISNIS ..................... .....................

14

3.1 Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah ........................ ......................... .....................

14

3.2 Kinerja Kelembagaan Kemitraan Usaha Pertanian ........... ..... .......... .......... ........... .......

15

IV. MODEL KEMITRAAN DALAM AGRIBISNIS TEMBAKAU ........... ...... .......

19

4.1 Kemitraan Kemitraan Sebagai Sebagai Wahana Wahana Bersinergi Bersinergi....................... .....................

19

4.2 Keragaan Keragaan Kemitraan Kemitraan Tembakau Tembakau Saat Ini..................... .....................

20

4.3 Harapan Model Kemitraan Agribisnis Tembakau Yang Ideal .......... ..... .....

24

V. PENUTUP PENUTUP ...................... .............................. ........................... ..............

27

5.1 Kesimpulan Kesimpulan ....................... .............................. ........................... .....

27

5.2 Saran ........................ .............................. ......................... ................

27

DAFTAR PUSTAKA


Hendra (G211 12 015)

iii

I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Pendekatan pembangunan pertanian telah mengalami perubahan yang mendasar yaitu dari pendekatan komoditi menjadi pendekatan agribisnis. Hal ini sejalan dengan penegasan paradigma baru pendekatan pembangunan pertanian yang bertujuan membangun sistem agribisnis yang kuat sekaligus pemerataan sehingga berkesinambungan antar sektor dan antar wilayah. Visi pembangunan pertanian berdasarkan landasan tersebut adalah terwujudnya kehidupan sejahtera khususnya petani, melalui pembangunan

sistem agribisnis dan usaha-usaha

agribisnis berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Sejalan dengan visi pembangunan pertanian yang bertujuan membangun sistem agribisnis yang kuat berkesinambungan antar sektor dan antar wilayah diatas maka sangat diperlukan teknologi pertanian untuk pengembangan komoditas yang berorentasi pasar serta sistem pelayanan bagi petani baik dalam hal teknik budidaya serta penyediaan modal usaha (kredit) dan penyuluhan pertanian

sehingga

diharapkan

dapat

meningkatkan

komoditas-komoditas

pertanian di era pasar bebas. Mengingat usaha pertanian memerlukan permodalan

yang besar

serta

kondisi petani Indonesia yang sangat lemah baik dalam hal manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya

akses

terhadap permodalan, teknologi dan

jaringan pemasaran maka diperlukan peran serta pengusaha besar (pemilik modal) untuk membantu

mengembangkan usahatani

petani

kecil dalam

bentuk

kemitraan. Kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang tepat untuk mengatasi permasalahan petani tersebut. Kemitraan dikembangkan atas dasar aspek ekonomis dan dengan pembinaan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang. Dampak dari program kemitraan diharapkan tidak hanya menguntungkan para pelaku ekonomi atau perusahaan saja melainkan juga harus membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan petani. Hubungan kemitraan diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan seperti dalam hal permodalan, teknologi, saprodi, penetapan harga serta pemasaran hasil dengan mendapat bantuan dari pihak luar.


Hendra (G211 12 015)

1

Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah maklah ini sebagi sebuah sumber informasi mengenai seluk beluk kemitraan agribisnis, sehingga pentinya kemitraan dalam agribisnis dapat dipahami dan implementasi penerapan kemitraan dapat berjalan dengan lancar yang mana saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra. 1.2

Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.

Menjelaskan pengertian, unsur-unsur, tujuan, bentuk, dan pola kemitraan dalam agribisnis.

2.

Mendeskripsikan keragaan/kondisi kekinian kemitraan dalam bidang pertania/agribisnis.

3.

Menguraikan salah satu model kemitraan komoditi pertanian, dalam hal ini adalah “tembakau” Adapun kegunaan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.

Menjadi acuan bagi dosen yang bersangkutan untuk memberikan nilai kepada penulis.

2.

Menciptakan bahan bacaan yang membahas tentang kemitraan pada sektor agribisnis.

3.

Menjadi sumber referensi bagi pihak lain untuk penulisan karya ilmiah lainnya.


Hendra (G211 12 015)

2

II. DESKRIPSI KEMITRAAN 2.1

Pengertian Kemitraan

Terdapat adanya perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai pengertian kemitraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Muhammad Jafar Hafsah (1999) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Sedangkan menurut Keint L. Fletcher (1987) Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit. Kesemua definisi tersebut di atas, ternyata belum ada satu definisi yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal tersebut disebabkan karena para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kemitraan. Menurut Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan Muhammad Jafar Hafsah yang memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana ini maka akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis

yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan

prinsip

saling

membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Adapun definisi kemitraan menurut peraturan perundang-undangan yang telah dibakukan adalah menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8 dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44


Hendra (G211 12 015)

3

Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1. Menurut peraturan perundangundangan yang telah dibakukan adalah menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”. Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1.“Kemitraan adalah kerja sama usaha antar a Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Pada dasarnya konsep kemitraan (partnership) adalah je nis entitas bisnis yang mana mitra (pemilik) saling berbagi keuntungan atau kerugian bisnis. Kemitraan sering digunakan diperusahaan untuk tujuan perpajakan, sebagai struktur kemitraan umumnya tidak dikenakan pajak atas laba sebelum didistribusikan kepada para mitra (yaitu tidak ada pajak dividen dikenakan). Namun, tergantung pada struktur kemitraan dan yurisdiksi yang mana ia beroperasi, pemilik kemitraan mungkin terkena kewajiban pribadi yang lebih besar daripada mereka yang akan memegang saham dari suatu perusahaan. Pada sistem hukum perdata, kemitraan biasa diikat dengan kontrak (perjanjian) antara individu-individu yang dengan semangat kerjasama setuju untuk melaksanakan suatu usaha, berkontribusi dalam menggabungkan modal, pengetahuan atau kegiatan dan berbagi keuntungan. Mitra mungkin memiliki perjanjian kemitraan, atau deklarasi kemitraan dan di beberapa wilayah hukum seperti perjanjian mungkin terdaftar dan tersedia untuk inspeksi publik. Di banyak negara, kemitraan juga dianggap sebagai hukum badan, meskipun sistem hukum yang berbeda membuat kesimpulan yang berbeda tentang hal ini. 2.2

Unsur-Unsur Kemitraan

Pada

dasarnya

kemitraan

itu

merupakan

suatu

kegiatan

saling

menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo (2003) menyatakan, bahwa


Hendra (G211 12 015)

4

tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Self-Propelling Growth Scheme) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebut di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan

prinsip

saling

menguntungkan,

saling

memperkuat

dan

saling

memerlukan yaitu : 1.

Kerjasama Usaha Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengekspoitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

2.

Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil Dengan hubungan

kerjasama

melalui

kemitraan

ini diharapkan

pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan. 3.

Pembinaan dan Pengembangan Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah

adanya

pengusaha

bentuk

pembinaan

kecil atau koperasi

dari

pengusaha besar

yang tidak ditemukan pada

terhadap hubungan

dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha,


Hendra (G211 12 015)

5

pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM),

pembinaan

manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi. 4.

Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan Menurut John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah (1999) kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang bedampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang

dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan

demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra. Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemapuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekwensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.


Hendra (G211 12 015)

6

Dengan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, hal ini disebabkan karena bagaimana pengusaha besar atau menengah mampu untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu (berdaya) mengembangkan usahanya sehingga menjadi

mitra

yang

handal

dan

tangguh

didalam meraih

keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masingmasing pihak yang bermitra yaitu harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangankekurangan yang ada. Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “winwin solution partnership”

kesadaran dan saling menguntungkan. Pada

kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali tehadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah

letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut.

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksploitasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya 2.3

Tujuan Kemitraan

Untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan


Hendra (G211 12 015)

7

lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Adapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu : 1.

Tujuan dari Aspek Ekonomi Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu: a.

Meningkatkan pendapataan usaha kecil dan masyarakat

b.

Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

c.

Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

d.

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

pedesaan,

wilayah

dan

nasional

2.

e.

Memperluas kesempatan kerja

f.

Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya Kemitraan

usaha

dirancang

sebagai

bagian

dari

upaya

pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagaai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapt tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yng tangguh dan mndiri. Dipihak lain dengan tumbuh berkembangnya kemitraan usaha ini diharapkan akan disertai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru


Hendra (G211 12 015)

8

yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupkan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.. 3.

Tujuan dari Aspek Teknologi Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil

dari sisi modal, penggunaan

tenaga kerja,

maupun orientasi

pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau

kekeluargaan; tenaga

kerja

berasal

dari lingkungan setempat;

kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan adiministratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap. Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah

berkenaan

dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan

produktivitas dan efisiensi. 4.

Tujuan dari Aspek Manajemen Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksnakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi.

2.4

Bentuk Kemitraan

Bentuk dasar kemitraan adalah kemitraan umum, di mana semua mitra mengelola bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab atas hutangnya. Bentuk lain yang telah dikembangkan di sebagian besar negara adalah kemitraan terbatas(LP), di mana mitra terbatas untuk mengelola bisnis dan dengan imbalan terbatas. Mitra


Hendra (G211 12 015)

9

Umum mungkin memiliki kewajiban bersamaatau beberapa kewajiban bersama dan tergantung pada keadaan, tanggung jawab mitra terbatas pada investasi mereka dalam kemitraan tersebut. Mitra “diam” (silent partner) adalah mitra yang tetap berbagi dalam keuntungan dan kerugian pada usaha, tetapi tidak terlibat dalam mengelola usaha atau keterlibatan mereka dalam usaha tidak diketahui umum. Mitra ini biasanya hanya menyediakan modal. 2.5

Pola-Pola Kemitraan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan adalah sebagai berikut : 1.

Pola Inti Plasma Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 huruf (a) UndangUndang Nomor. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah “hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningktan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha”. Kerjasma inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Dalam program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai tanggungjawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Selain itu juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masingmasing pihak yang


Hendra (G211 12 015)

10

terlibat. Adapun pihak-pihak terdebut antara lain : (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga

harus

diimbangi

meningkatkan

dengan peran

kemampuan manajemen

usaha dan

kecil

(plasma)

yaitu

kinerja

usahanya

yang

berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaah menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah akan dibahas lebih lanjut pada sub bab yang tersendiri. 2.

Pola Subkontrak Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 bahwa “pola subkontr ak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Selanjutnya menurut Soewito (1992), pola subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada usaha kecil subkontraktor

untuk

mengerjakan

seluruh

atau menengah selaku

atau sebagian

pekerjaan

(komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk. Dapat pula dikatakan bahwa dalam pola subkontrak, usaha kecil memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau bagian produksi usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan

ini

usaha

menengah

dan

atau usaha besar

memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi perusahaan kecil antara lain adalah dapat menstabilkan dan

menambah

penjualan,

kesempatan

untuk mengerjakan sebagian

produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, pengusaan dan peningkatan teknologi yang


Hendra (G211 12 015)

11

diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan perhatian pada bagian lain, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar. 3.

Pola Dagang Umum Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah “hubu ngan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”.Dengan

demikian

maka

dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. 4.

Pola Keagenan Berdasarkan penjelasan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, pola keagenan adalah “hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”. Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya. Selanjutnya menurut

Munir

Fuady (1997),

pola

keagenan merupakan hubungan

kemitraan, dimana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga.


Hendra (G211 12 015)

12

5.

Pola Waralaba Menurut Penjelasan Pasal 27 Huruf (d) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995,

Pola Waralaba adalah “

hubungan kemitraan, yang

di

dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen”.Berdasarkan

pada

ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. 6.

Bentuk-Bentuk Lain Selain daripada pola-pola seperti yang telah disebutkan di atas, seiring dengan semakin berkembangnya lalu lintas usaha (bisnis) dimungkinkan pula dalam perjalanannya nanti adanya timbul bentuk pola-pola lain yang mungkin saat ini atau pada saat yang mendatang akan atau sudah berkembang tetapi belum dibakukan.


Hendra (G211 12 015)

13

III. KERAGAAN KEMITRAAN AGRIBISNIS Lahirnya konsep kerjasama atau usaha kemitraan usaha antara perusahaan pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil) didasarkan atas dua argumen. Pertama, adanya perbedaan dalam penguasaan sumberdaya (lahan dan kapital) antara masyarakat industrial di perkotaan (pengusaha) dengan masyarakat pertanian di pedesaan (petani). Dimana orang kota dikategorikan mempunyai modal dan pengetahuan, namun kurang dalam sumberdaya lahan dan tenagakerja, sedangkan di sisi l ain orang desa dikategorikan mempunyai lahan dan tenaga kerja, namun kurang modal dan kemampuan (ketrampilan). Kedua, adanya perbedaan sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha pada masing-masing subsistem dari sistem agribisnis. Di dalam subsistem usahatani, skala kecil lebih efisien atau sama efisiennya dengan skala usaha besar, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat tetap (constant cost to scale). Dalam subsistem pemasaran, pengolahan dan pengadaan saprodi, skala usaha besar lebih efisien dari pada skala kecil, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat menurun (decreasing cost to scale) (Sinaga,1987).

Dari

uraian

tersebut

memberikan

gambaran

pentingnya

mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui strategi kooperatif atau kemitraan usaha. 3.1

Peraturan Pemerintah

Pentingnya aspek kemitraan usaha ini sudah sejak lama disadari tidak hanya oleh para ahli ekonomi tetapi juga oleh pemerintah, hal antara lain dapat ditelusuri beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha. Sejak pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan peraturan-peraturan tentang kemitraan usaha melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), sehingga muncullah PIR-Perkebunan, PIR-Perunggasan, Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti Rakyat, dan kemitraan usaha di bidang hortikultura. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, secara prinsip kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku


Hendra (G211 12 015)

14

dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemudian di tindak lanjuti melaui SK Me ntan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dikatakan bahwa tujuan kemitraan usaha pertanian antara lain untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala usaha, serta dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Dalam SK Mentan tersebut juga dikemukakan tentang pola-pola kemitraan usaha yang dapat dilaksanakan, antara lain pola : inti-plasma, sub-kontrak, dagang umum, keagenan, atau bentuk-bentuk lain, misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA); dalam pengawasan dan pengendalian melibatkan Badan Agribisnis, Ditjen Lingkup Deptan, BIP, serta Dinas Teknis Lingkup Deptan. SK Mentan No. 944/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian, tingkat hubungan kemitraan usaha dibobot dan dinilai berdasarkan indikator manajemendan manfaat. 3.2

Kinerja Kelembagaan Kemitraan Usaha Pertanian

Untuk melihat bagaimana kinerja kelembagaan kemitraan usaha dalam bidang pertanian berikut ini adalah beberapa contoh kasus dari berbagai komoditas pertanian: 1.

Kasus Pada Komoditas Padi Implemtasi peraturan tersebut memunculkan berbagai kelembagaan kemitraan usaha. Pada komoditas padi terjadi hubungan kemitraanantara PT Pertani dengan kelompok tani padi dalam penyediaan bahan baku bibit padi bersertifikat, seperti yang dijumpai di daerahdaerah sentra produksi padi di Majalengka, JawaBarat; Klaten, Jawa Tengah; Kediri, Jawa Timur; Sidrap, Sulawesi Selatan, dan Agam,Sumatera Barat. Di samping itu PT Pertani juga bekerjasama dengan kelompok tani kasus di Sidrap, Enrekang dan Pinrang dalam penyediaan bahan baku gabah untuk menghasilkan beras berkualitas (branded rice).Selain itu, juga dijumpai kelembagaan kemitraan usaha antara petani dan kelompok kerja pemanen (pengusaha power thresher) yang dilengkapi power thresherdi pedesaan Sulawesi Selatan.


Hendra (G211 12 015)

15

2.

Kasus Pada Komoditas Palawija Pada komoditas palawija dijumpai kelembagaan kemitraan usaha antara Perusahaan Pembibitan (breeding Farm) dari berbagai perusahaan seperti Arjuna BC, Charoen Phokpand, dengan petani baik secara individu maupun kelompok dalam menyediakan bahan baku bibit jagung hibrida dan jagung composit. Di samping itu juga dijumpai kemitraan usaha antara Perusahan Pakan Ternak dengan petani baik secara individu maupun kelompok tani melalui Pola PIR, seperti yang di jumpai di pedesaan Jawa Timur dan Lampung. Sementara itu, untuk komoditas kedelai pernah terjalin beberapa model kemitraan usaha namun tidak berkelanjutan.

3.

Kasus Pada Komoditas Hortikultura Pengembangan kelembagaan kemitraan usaha pada komoditas hortikultura (Ditjenhort, 2001) mengemukakan terdapat lima skenario pengembangan model usaha hortikultura yaitu : (1) usaha perorangan; (2) usaha patungan; (3) usaha koperasi, dan (4) kerjasama atau kemitraan; dan (5) model manajemen satu atap. Dalam Model Kemitraan Petani–Pengusaha, pengusha–pengusaha besar, pengusaha pengolahan hasil, eksportir atau pedagang hasil hortikultura melakukan kemitraan dengan petani produsen, dengan membentuk kesepakatan harga dan kualitas pembelian produk. Kemitraan dilakukan dengan kelompok tani, sehingga kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih terkoordinir dalam satu kawasan atau hamparan dengan skala usaha tertentu. Namun dalam prakteknya dijumpai kontrak kerjasama baik secara individu maupun kelompok. Seperti yang dijumpai kerjasama usaha antara Perusahaan Daerah Provinsi Bali dengan petani penggarap, PT Bayu Jaya Kusuma dengan kelompok tani Strabery di Sukasada, Buleleng, PT Putra Agro Sejati dengan petani secara individu untuk komoditas lobak, pueleng, gobo, dan wortel, serta ubijalar dan PTSelect Tani dengan petani kentang, kubis, cabe merah dan tomat di Tanah Karo, Sumatera Utara. Di samping itu, juga terdapat kemitraan usaha dalam kerangka pengembangan Sub Terminal Agribisnis, seperti STA di Bali dan Jawa Barat baik untuk memasok pasal lokal, pasar induk, konsumen hotel dan restarant.


Hendra (G211 12 015)

16

4.

Kasus Pada Komoditas Perkebunan Pola kemitraan usaha dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dikembangkan pada berbagai komoditas perkebunan Karet, Kopi, Kakao, Kelapa Sawit, dan Tebu. Salah satu Pola Kemitraan Usaha yang berhasi hingga kini adala pada PIR kelapa sawit. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keberhasilan PIR Kelapa Sawit adalah (Erwidodo, dkk., 1995). Usaha komoditas perkebunan memiliki economic of scalesehingga pengembangan agribisnis dengan pola PIR yang mencakup areal relatif luas mampu menekan ongkos produksi, dengan kata lain meningkatkan keuntungan; (2) Pelaksanaan PIR perkebunan pada umumnya dilakukan pada lahan transmigrasi yang baru dibangun, sehingga dapat dirancang lebih mudah ukran usaha yang menguntungkan perusahaan inti yang menjadi mitra petani; dan (3) Perusahaan inti tertarik untuk melakukan kemitraan dengan petani karena pasar bahan baku bagi industri pengolahan yang dibangunnya dapat dikuasai, dan adanya pembagian resiko antara perusahaan inti, petani dan pemerintah. Sedang bagi petani, kemitraan tersebut menguntungkan karena komoditas perkebunan yang dikembangkan menjadi miliki jangkauan pasar lebih luas akibat dikembangkannya pabrik pengolahan dan pasar produk yang dihasilkan petani lebih terjamin.

5.

Kasus Pada Komoditas Peternakan Dalam operasionalnya pada komoditas peternakan dengan mengambil kasus-kasus kemitraan yang terjadi pada peternakan ayam ras petelur dan pedaging di Jawa Barat dijumpai adanya Pola Inti Rakyat Perunggasan (PIRPerunggasan). Hasil kajian Saptana (1999) dikenal tiga bentuk PIRPerunggasan, yaitu: (1) pola PIR dengan plasma kesepakatan, yaitu jaminan penyediaan sapronak dan pemasaran hasil; (2) pola PIR dengan plasma rasio, yaitu kerjasama inti plasma dengan sistem rasio harga, antaraa harga pakan, doc dan obat-obatan dengan harga jual hasil; dan (3) pola PIR dengan plasma mandiri (tanpa kesepakatan dan rasio harga). Dengan dikeluarkannya Keppres 22/1990 yang pada dasarnya berisi pembebasan skala usaha, membuka kesempatan bagi pemodal besar untuk bergerak dalam bidang


Hendra (G211 12 015)

17

budidaya dengan syarat 65% dari produksinya ditujukan ekspor (PMA) dan melakukan pembinaan terhadap peternakan rakyat melalui kemitraan usaha. Bersadarkan uraian diatas merefleksikan beberapa hal sebagai berikut: (1) pada periode sebelum terjadinyua krisis moneter di Jawa Barat terdapat kemitraan usaha ayam ras dalam bentuk KINAK PRA dan KINAK PIR baik untuk ayam ras petelur maupun pedaging; (2) setelah terjadinya krisis moneter hanya teedapat kemitraan usaha ayam ras dalam bentuk KINAK PRA untuk ayam ras pedaging saja; (3) terdapat penurunan secara tajam baik perusahaan peternakan sebagai inti yaitu turun 25 persen, jumlah peternak plasma yang terlibat turun sebesar 40 persen dan jumlah terrnak yang diusahakan turun seebesar 60 persen untuk KINAK PRA ayam ras pedaging. Hasil kajian Saptana (1999) diperoleh hasil bahwa kemitraan usaha setelah terjadinya krisis mengalami kemerosotan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Pola kemitraan yang semula dalam bentuk KINAK PRA atau PIR kesepakatan mengalami pergeseran kearah pola kerjasama sewa kandang (contract farm) sekaligus jasa tenaga kerja. Artinya peternak hanya sebagai pengelola ayasm ras dengan memperoleh imbalan uang sewa kandang sebesar Rp. 50-75/ekor dan upah kerja Rp. 200-225/ekor, sehingga peternak memperoleh penghasilan sebesar Rp. 250-300/ekor per siklus. Sebagianhanya disewakan saja dimana perusahaan peternakan menaruh buruh dikandang yang disewanya. Sementara itu pola kemitraan usaha KINAK PIR pada kenyataannya hanya merupakan buruh ataau karyawan yang dibayar secara bulanan, meskipun dalam perjanjian ada hak atas pemilikan kandang setelah kredit dari Bank dimana perusahaan peternakan (inti) sebagai penjamin


Hendra (G211 12 015)

18

IV. MODEL KEMITRAAN DALAM AGRIBISNIS TEMBAKAU Bisnis tembakau sangat menguntungkan sehingga semakin banyak petani yang membudidayakan tembakau. Selain itu makin banyak juga yang tertarik menjadi pedagang tembakau, dari yang bermodal kecil sampai yang bermodal sangat besar. Pada saat itu petani merasa terbantu dalam memasarkan tembakau, sedangkan industri rokok juga merasa terbantu dalam memperoleh bahan baku yang dibutuhkan. Bahkan kemudian banyak pedagang yang menjadi kepercayaan industri rokok. Dari waktu ke waktu situasi berkembang ke arah yang kurang kondusif. Kepentingan lain para pelaku bisnis tembakau mulai masuk, terutama untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi mengabaikan kepentingan pihak lain. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, antara lain dengan menekan harga di tingkat petani dan mencampur atau memalsukan tembakau sehingga menurunkan mutunya. Situasi tersebut menimbulkan dampak negatif bagi petani maupun industri rokok. Petani merugi karena harga jual tembakaunya rendah, sedangkan industri merugi karena tembakau yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjamin kecukupan dan stabilitas mutu tembakau yang dibutuhkan, beberapa industri rokok tergerak terjun langsung

ke

lapangan

untuk

melakukan

pembenahan. 4.1

Kemitraan Sebagai Wahana Bersinergi

Untuk membenahi situasi yang tidak kondusif tersebut beberapa industri rokok menjalin kemitraan dengan petani. Industri rokok merupakan konsumen atau pengguna tembakau, sedangkan petani menjadi produsen tembakau. Model kemitraan diharapkan dapat menjadi jembatan kepentingan tim bal balik, hubungan antara keduanya bersifat mutualistik sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kemitraan agribisnis tembakau, peran industri rokok sangat penting karena dapat menjadi dinamisator dan motivator. Kemitraan akan menjadi wahana dan pemandu bagi petani agar menghasilkan tembakau dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri yang bermitra. Kemitraan


Hendra (G211 12 015)

19

juga dapat menjadi wahana untuk mengintroduksi inovasi teknologi kepada petani. Dari

pengamatan

di

lapangan

dapat

diketahui

ketidakmampuan

petani

menerapkan inovasi teknologi dan menghasilkan produk yang baik seringkali terkait dengan keterbatasan modal untuk melakukan usaha tani secara baik. Sebagian besar petani sulit mengakses lembaga atau sumber pembiayaan yang ada, khususnya perbankan. Belum ada skim pembiayaan dengan bunga murah untuk tanaman perkebunan, khususnya tembakau. Melalui kemitraan, industri rokok dapat membantu menyediakan modal yang terjangkau bagi petani mitra. Pengembalian modal usaha dilakukan setelah atau bersamaan dengan penjualan hasil panennya. 4.2

Keragaan Kemitraan Tembakau Saat Ini

Sejak lama beberapa industri rokok telah melakukan kemitraan dengan petani. Realisasi di lapangan menunjukkan pola yang digunakan sangat beragam. Pada pertemuan di Bandungan, Jawa Tengah sekitar tahun 2004, salah satu industri rokok mempresentasikan tentang kemitraan yang telah dilakukan. Pada kesempatan tersebut juga dinyatakan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh beberapa industri rokok tidak mungkin diseragamkan karena dipengaruhi juga oleh budaya setempat, tingkat pemahaman petani dan beberapa faktor lain. Industri rokok yang bermitra mengharapkan pemerintah berperan sebagai fasilitator, tetapi tidak menyeragamkan pola kemitraan yang telah ada. Rasanya keragaman pola kemitraan tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi berdasarkan pengamatan selama ini, kemitraan dalam agribisnis tembakau yang dilakukan oleh satu-dua industri rokok masih memiliki kelemahan .

Demikian

juga di pihak petani, masih banyak hal yang melemahkan pencapaian sasaran kemitraan. Beberapa kelemahan sistem dalam kemitraan agribisnis tembakau akan dikemukakan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan perbaikan ke depan. 1.

Industri yang Bermitra Faktor penting yang perlu mendapat perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), inovasi teknologi, sarana produksi, sistem pembelian,


Hendra (G211 12 015)

20

dan sebagai pendukung adalah pembiayaan. Kesiapan beberapa industri rokok yang bermitra masih sangat bervariasi. a.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pola kemitraan agribisnis tembakau adalah petugas lapangan. Kesiapan sumber daya manusia dari industri yang bermitra masih sangat bervariasi, ada yang tidak memiliki, ada yang memiliki tetapi jumlahnya belum cukup, tetapi ada juga yang telah mampu menyediakan dalam jumlah cukup. Selain jumlah SDM, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum meratanya kapasitas atau kemampuan petugas lapangan yang dimiliki oleh industri.

b.

Inovasi Teknologi Sumber inovasi teknologi bermacam-macam, dapat berasal dari institusi penelitian pemerintah, swasta, luar negeri, atau yang dihasilkan oleh industri rokok sendiri. Beberapa industri yang bermitra sangat aktif mencari dan mengaplikasikan inovasi teknologi kepada petani mitranya.

Beberapa industri lainnya tidak melakukan hal

tersebut sehingga petani bebas melakukan pengelolaan tanamannya sesuai dengan kemampuan masing masing. Hal ini terjadi terutama pada industri yang melakukan kemitraan tetapi tidak menyediakan petugas lapangan. Akibatnya tembakau yang dihasilkan oleh petani mitranya sangat bervariasi. c.

Sarana Produksi Heterogenitas masalah

tanaman

dan

tercampurnya varietas merupakan

yang krusial di beberapa

daerah

penghasil

tembakau,

terutama tembakau lokal. Hal tersebut dapat diatasi antara lain dengan menyediakan

benih

bermutu

dan

varietas yang sesuai dengan

kebutuhan industri yang bermitra. Sayang hanya beberapa industri rokok yang peduli tentang masalah ini, sedangkan lainnya tidak berupaya untuk melakukan hal serupa. Sudah tentu produktivitas dan mutu tembakau

yang

dihasilkan oleh petani mitra juga sangat

bervariasi. Sarana lain yang juga berpengaruh besar terhadap mutu


Hendra (G211 12 015)

21

tembakau adalah pupuk dan pestisida. Saat ini banyak produk pupuk dan pestisida yang beredar dan tidak teregistrasi. Organisasi dan manajemen kemitraan yang belum tertata dengan baik,

menjad

celah dan peluang pengedar produkproduk semacam itu memasukkan produknya sebagai paket bagi petani mitra. Beragamnya varietas dan sarana produksi yang digunakan akan memperbesar variasi produk yang diperoleh petani mitra. d.

Sistem Pembelian Tembakau Sistem pembelian tembakau dalam kemitraan oleh beberapa industri rokok juga sangat bervariasi. Hampir semua industri rokok yang bermitra telah menyediakan tempat pembelian secara khusus, namun sistem yang diterapkan berbeda-beda. Penggunaan pedagang pengumpul (di Madura disebut “bandol”) memberikan peluang terjadinya “kecurangan” sehingga merugikan petani mitra. Dengan berbagai dalih seperti jumlah yang masuk ke gudang telah terpenuhi, mutu tidak sesuai, dan sebagainya, maka petani terpaksa menggunakan jasanya untuk memasukkan tembakau ke gudang mitranya. Dalam sistem

kemitraan

demikian, posisi petani tidak jelas dan lemah.

Berbeda dengan sistem yang telah tertata dengan baik, petani dibina untuk menghasilkan mutu sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan hasil yang dicapai tersebut petani mendapatkan penghargaan

dan

mempunyai posisi tawar yang baik sehingga tidak dirugikan. Dalam sistem

kemitraan demikian, kedua belah pihak akan mendapat

keuntungan. e.

Pembiayaan Telah diungkap di atas bahwa banyak petani mitra yang membutuhkan modal usaha tani tembakau. Pinjaman modal usaha tani dari industri yang bermitra akan sangat membantu bagi petani. Jumlah dan sistem bantuan

modal

yang

dilakukan

sangat bervariasi. Beberapa

perusahaan telah merancang agar modal pinjaman tersebut merupakan salah satu komponen yang tidak harus berlaku selamanya, tetapi bersifat

sementara.


Apabila

petani menjadi lebih mampu maka

Hendra (G211 12 015)

22

bantuan tersebut harus dialihkan ke sumber pendanaan komersial agar petani tidak menjadi tergantung, tetapi berperilaku sebagai pelaku bisnis. Beberapa pengusaha lain belum mengarah ke sana sehingga tidak merangsang petani menjadi lebih profesional dan berperilaku bisnis serta mandiri. f.

Petani yang Bermitra Secara umum petani juga mempunyai beberapa kelemahan sehingga menjadi

kendala

dalam mengelola

usaha

tani

tembakaunya.

Beberapa diantaranya adalah petani tidak mudah menerima inovasi teknologi, berpola konsumtif, tidak mempunyai informasi pasar yang memadai, dan modal usaha tani terbatas. g.

Inovasi Teknologi Kebanyakan

petani

melakukan

usaha

tani tembakau

secara

tradisional, berdasarkan pengalaman turun-temurun. Akses terhadap inovasi teknologi sangat terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk dapat menerima inovasi teknologi. Hal ini terjadi karena petani khawatir bila mengadopsiteknologi baru menyebabkan produknya berubah sehingga tidak dapat diterima oleh konsumen, yaitu industri rokok. Bagi petani yang bermitra akan lebih mudah menerima inovasi teknologi yang

berasal dari industri mitranya karena yakin bahwa

dengan penerapan teknologi tersebut maka tembakau yang dihasilkan tetap dibeli oleh industri yang mengintroduksi teknologi tersebut. h.

Pola Konsumtif Hasil yang diperoleh dari usaha tani tembakau menjadi tumpuan bagi petani. Segala kebutuhan yang besar biasanya dibiayai dari hasil tembakau,

misalnya

kendaraan,

dan

hajatan,

lain-lain.

membangun

Dengan

rumah,

demikian maka

membeli hasil

yang

diperoleh dari tembakau habis untuk biaya tersebut tanpa berpikir menyisihkan nya untuk modal usaha tani berikutnya. Hal ini menyebabkan petani selalu kekurangan modal usahatani. i.

Informasi Pasar


Hendra (G211 12 015)

23

Pada umumnya petani tidak memadai.

Informasi

mempunyai informasi

pasar

yang

tersebut termasuk tentang mutu dan jumlah

tembakau yang dibutuhkan. Dalam sistem kemitraan hal serupa dapat dialami oleh petani, terutama bila industri yang bermitra tidak memiliki petugas lapangan atau teknisi. Hal tersebut menjadi sasaran empuk bagi pelaku bisnis tembakau yang ingin mengambil keuntungan sebesar besarnya. Petani tidak

dapat

membuat perencanaan secara baik

sehingga posisi tawar petani selalu di pihak yang lemah. Kondisi demikian tidak terjadi bila industri rokok yang bermitra memiliki petugas lapangan. Para petugas sejak awal telah mengarahkan petani agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri, terutama mutunya. Dengan demikian maka petani tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil tembakaunya. 4.3

Harapan Model Kemitraan Agribisnis Tembakau Yang Ideal

Serad

(2006)

menyatakan

bahwa

kemitraan antara

petani

sebagai

produsen dengan industri rokok atau industri hasil tembakau (IHT) sebagai konsumen adalah kelembagaan bisnis, bukan sosial. Kemitraan dibangun atas dasar prinsip saling membutuhkan,

saling

bergantung,

dan

saling

menguntungkan. Kemitraan juga disertai dengan alih teknologi kepada petani agar dapat menghasilkan tembakau yang sesuai dengan kebutuhan industri rokok.Pengalaman menunjukkan bahwa alih teknologi bukan hal yang terlalu mudah, perlu waktu dan cara pendekatan yang sesuai. Melalui kemitraan, alih teknologi akan lebih mudah karena ada harapan tertentu dari petani. Dengan menerapkan teknologi dari industri yang bermitra atau dari sumber teknologi lainnya, maka produk tembakaunya lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh industri mitra. Pola pikir demikian sebenarnya terlalu dangkal bila dikaitkan dengan konsep kemitraan sebagai bagian dari bisnis. Oleh karena itu alih teknologi kepada petani harus disertai juga dengan pendekatan untuk mengubah pola pikir dan perilaku petani sebagai interpreuneur sehingga mampu mengakses lembaga pendana komersial. Pada Gambar 1 diperlihatkan kelembagaan yang terlibat dalam kemitraan, termasuk instansi pemerintah yang berperan sebagai fasilitator.


Hendra (G211 12 015)

24

Pemerintah Fasilitator

Petani Mitra

Industri Rokok

Petugas Lapangan

Lembaga Penelitian -Pemerintah -Swasta

Lembaga Keuangan

Gambar 1. Interaksi antarkelembagaan dalam kemitraan antara industri rokok dengan petani tembakau Dalam agribisnis tembakau perlu ada

kemitraan antara pabrikan dengan

petani yang difasilitasi oleh pemerintah (Rinto-Harno, 2006). Penerapan kemitraan di lapangan

diserahkan kepada

masingmasing

industri

rokok.

Namun

kenyataannya model kemitraan sangat beragam sehingga hasil yang dicapai juga sangat beragam. Salah satu faktor yang besar pengaruhnya adalah tidak semua industri menyiapkan SDM. Untuk mencapai hasil yang optimal Koeswanto (2003)

menyatakan bahwa industri rokok yang bermitra wajib menyediakan

petugas lapangan yang profesional dan wajib meningkatkan kemampuan petugas lapangan tersebut melalui pelatihan maupun uji coba dan demoplot yang dilakukan bersama dengan petani. Salah satu faktor penting dalam kemitraan sering terabaikan, yaitu penataan pemasaran tembakau hasil kemitraan. Dalam kemitraan, industri mitra perlu memberikan kriteria mutu yang jelas serta menyediakan tempat khusus untuk menampung tembakau petani secara reguler. Selanjutnya kedua belah pihak harus selalu memegang komitmen. Bila mutu yang dihasilkan tidak sesuai,


Hendra (G211 12 015)

25

petani diberi alternatif untuk menjual tembakau hasil kemitraan kepada pihak lain, tetapi petani tetap harus memenuhi kewajiban lain yang terkait dengan kemitraan seperti pada Gambar 2. Sebaliknya dalam rangka kemitraan tersebut maka industri mitra tidak membeli tembakau dari petani bebas agar tidak mengurangi kesempatan bagi petani mitra.

Pola Bebas

Pola Kemitraan Industri Rokok

Gudang Pembelian

Pedagang Bebas

Gudang Pembelian

Pedagang Mitra

Gambar 2. Sistem dan jalur pemasaran tembakau dari petani kepada industri dalam pola kemitraan dan pola bebas


Hendra (G211 12 015)

26

V. PENUTUP 5.1

Kesimpulan

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang saling antara dua pihak yang didasari oleh rasa kepercayaan. Kemitraan dibidang pertanian dapat dibedakan menjadi kemitraan antar petani, kemitraan antara petani dengan perusahaa, kemitraan petani dengan pemerintah, dan kemitraan petani dengan pasar. Kemitraan tersebut terselenggara dengan menggunakan prisnsip saling mendukung dan saling mengembangkan. Pihak yang lain mendukung dan mengembangkan pihak lainnya dengan cara memenuhi atau menutupi kebutuhan atau kelemahan pihak lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam kemitraan terjadi terjadi hubungan timbal balik yang diharapkan saling menguntungkan. 5.2

Saran

Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor yang dalam prakteknya masih banyak ditemukan permasalahan yang merugikan petani. Mulai dari kesulitan dalam akses permodalan, kesulitan dalam mendaptkan input, sampai pada harga jual yang diterima rendah. Untuk itu petani sebaiknya membentuk kemitraan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengatasi permasalahan tersebut.


Hendra (G211 12 015)

27

DAFTAR PUSTAKA Ditjenhort. 2001. Kebijakan Strategi dan Pengembangan Produksi Hortikultura: Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2001-2004. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura. Departemen Pertanian Erwidodo.1995.

Transformasi

Struktural

dan

Industrialisasi

Pertanian

dalamProsiding Agribisnis; Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. Tim

Penyusun

Kamus

Pusat

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bahasa

Depdikbud, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999. Kemitraan Usaha. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hal. 51 Julius Bobo, 2003. Transformasi Ekonomi Rakyat . PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Keint L Fletcher, 1987. The Law of Partnership, The Law Book Company Limited. Syidney. Koeswanto, S. 2003. Pengalaman sebagai pengelola intensifikasi

tembakau

virginia. Prosiding Lokakarya Pengembangan Agribisnis Tembakau. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. p. 35–40. Lihat di dalam Munir Fuady, 1997. Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis). PT. Citra Aditya Bakti, hal. 165 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor. 9 tahun

1995 tentang Usaha Kecil. Muhammad Jafar Hafsah, 1999. Kemitraan Usaha. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Rinto-Harno. 2006. Tembakau dilihat dari sudut pandang pabrik rokok keretek. Prosiding Diskusi Panel Revitalisasi Sistem Agribisnis Tembakau Bahan Baku Rokok . Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. p. 9–12.

Makalah Kemitraan Agribisnis

Recommend Documents