Tugas Perpajakan
Perpajakan Sewa Guna Usaha (SGU) Leasing
Kelompok 4: Alyssa N.D. Bagus K. Elfira Mohamad Nurreza R. Pricelia P.R
Menurut KMK No. 1169/KMK.01/1991 Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal baik secara sewa- guna-usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Unsur sewa guna usaha (SGU):
Perjanjian SGU :
Jenis Sewa Guna Usaha :
Barang Modal berasal Dari Supplier
Financial Lease SGU & Sales Lease Back
Operating Lease
Barang Modal Berasal Dari Inventory Lessor
Operating lease : Jumlah pembayaran selama masa SGU tidak dpt menutup cost barang + profit Lessor Perjanjian tidak memuat hak opsi bagi Lessee. Perlakuan PPN untuk Operating Lease : Karena operating lease dipersamakan dengan jasa sewa-menyewa biasa, maka otomatis operating lease juga menjadi objek pengenaan PPN. Dalam hal ini yang wajib memungut PPN adalah lessor, terutama bila lessor sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, lessor harus menambahkan PPN 10% dari nilai angsuran bulanan yang ditagihkan kepada lessee. Di samping itu, lessor juga harus membuat Faktur Pajak atas setiap pemungutan PPN tersebut. Perlakuan PPH untuk Operating Lease: Menurut KMK Nomor 1169/KMK.01/1991,pemotongan PPh atas transaksi atau kegiatan leasing :
– Pemotongan PPH atas Leasing hanya akan timbul jika leasing yang dilakukan adalah leasing tanpa hak opsi (operating lease). Dalam hal ini, operating lease
dianggap sama seperti persewaan harta atau aktiva biasa.
Dan karena
merupakan jasa persewaan, maka transaksi atau kegiatan operating lease ini menjadi objek pemotongan PPh (withholding tax). Perlakuan PPH untuk Operating Lease (Lessor) : Pasal 17 ayat 1 menyatakan :
Seluruh pembayaran yang diterima atau diperoleh oleh lessor merupakan penghasilan (obyek PPh).
. Lessor berhak menyusutkan aktiva yang disewa guna usahakan (penyusutan sesuai ketentuan fiskal) Perlakuan PPH untuk Operating Lease (Lessee) Pasal 17 ayat 2 menyatakan:
Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilanbruto.
Lessee wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada le ssor.
PPH pasal 23
=
2%
PPH Final 4 ayat 2
=
Tarif 10% Tanah atau bangunan
Financial LEASE finance lease/capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi kontrak sewa guna usaha (leasing) di mana pihak lessee diberikan hak opsi untuk membeli barang yang dileasing-kan atau opsi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian leasing pada saat akhir periode leasing. •
KMK No. 1169/KMK.01/1991 Leasing dengan hak opsi ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya
•
Refer pada UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Jasa keuangan—salah satunya jasa pembiayaan berupa sewa guna usaha dengan hak opsi—merupakan salah satu jenis jasa yang tidak dikenakan PPN (sering disebut NonJKP).
Ketentuan finance lease : •
Jumlah pembayaran selama masa SGU I + nilai sisa barang, harus dapat menutup cost barang + profit Lessor
•
Masa SGU minimal : 2 tahun untuk barang modal Gol. I (Equipment : printer dll) 3 tahun untuk barang modal Gol. II & III ( Gol II : Kendaraan) 7 tahun untuk barang modal Gol. Bangunan
•
Perjanjian memuat hak opsi bagi Lessee PPH untuk Finance lease : Berdasarkan undang-undang no. 17 tahun 2000 dan surat KeputusanMenteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Pasal 16 ayat 2 “Lessee
tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna
usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa gunausaha dengan hak opsi” Dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa angsuran-angsuran atau pembayaran yang diterima lessor dari lessee untuk jenis transaksi
finance
lease tidak
dikenakan pemotonganpajak penghasilan
PPN Untuk finance lease : Dalam hal Barang Kena Pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh lessor Lessor pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu : 1) Penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 5 di atas;dan 2) penyerahan Barang Kena Pajak, yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.
Lessor harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan harus menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut kepada lessee. Pengukuhan lessor sebagai Pengusaha Kena Pajak ini dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan Pengusaha Kecil menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Pe rtambahan Nilai. Dasar Pengenaan Pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah Harga Jual, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor karena jasa pembiayaan yang diserahkannya. Perlakuan Perpajakan Finance Lease Lessor : Penghasilan lessor yang berupa pendapatan bunga adalah imbalan jasa SGU, yaitu dihitung dari seluruh pembayaran SGU dikurangi angsuran pokok. (KeputusanMenteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991) Lessor tidak diperbolehkan menyusutkan aktiva yang disewa guna usahakan (Financial lease). Lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibiayakan maksimum = 2,5% x saldo rata-rata piutang SGU. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk setiap bulan yang terutang oleh lessor adalah jumlah Pajak Penghasilan sebagai hasil penerapan tarif Pasal 17 Undangundang Pajak Penghasilan Tahun 1984 terhadap Penghasilan Kena Pajak berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Keputusan ini disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Perlakuan SGU Bagi Lessee : Lessee tidak boleh menyusutkan aktiva tetap yang dileasingnya. Hal ini berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial aktiva tetap SGU disusutkan oleh lessee. Angsuran SGU yang dibayar atau terutang kepada lessor (angsuran pokok maupun bunga) diakui sebagai biaya (deductible expense). Hal ini juga berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial angsuran pokok SGU diperlakukan sebagai pembayaran (pelunasan) hutang SGU, sedangkan bunganya merupakan biaya (expense).
Kesimpulan Finance Lease Lessee PPh Angsuran-angsuran atau pembayaran yang diterima lessor dari lessee untuk jenis transaksi finance lease tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan PPnTerbagi menjadi 2: Sale lease back
Dasar pengenaan pajak sebesar Harga Jual dari Pengusaha Kena
Pajak pemasok. Pemasok sebagai PKP dan pembuat faktur Direct
Dasar pengenaan pajak sebesar jumlah barang kena pajak-nya saja, jasa
pembiayaan (bunga) tidak termasuk. Menurut pajak Lessee tidak mencatat penyusutan Lessor PPh
Penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari
pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha PPnTerbagi menjadi 2: Sale lease back Tidak menjadi PKP dan bukan pembuat faktur pajak Direct Jadi PKP dan pembuat faktur pajak Menurut pajak Lessor tidak mencatat penyusutan
Operating Lease Lessee PPh Lessee wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. PPn operating lease merupakan objek pajak PPN (sesuai dengan UU PPN pasal 4) Lessee membayarkan PPN kepada Lessor Lessor
PPh
Seluruh pembayaran yang diterima atau diperoleh oleh lessor merupakan
penghasilan (obyek PPh). PPn (yang telah menjadi PKP) yg memungut PPN
Kasus Kasus 1 Tanggal 1 Januari 2007 CV LESSEE mendapat sebuah truk dengan memperoleh pembiayaan financial lease dari sebuah perusahaan leasing PT LESSOR. Dalam kontrak dimuat ketentuan sebagai berikut :
– Nilai kontrak sebesar Rp 179.436.728 – Masa leasing selama 5 tahun, yaitu sejak 1 Januari 2007 – Pembayaran lease adalah Rp 50.000.000 pertahun, yg harus dimulai 1 Januari 2007 (pada awal masa lease) Keterangan tambahan
– Masa manfaat ekonomis truk 8 tahun – Tingkat bunga 20%
AKUNTANSI 01-0107
Truk Leasing
Hutang Leasing
Hutang Leasing Biaya Bunga Leasing
50,000,000
01-0109
25,887,346
01-0110
Kas
-
24,112,654 50,000,000
22,429,591
+
22,429,591
21,064,815
-
28,935,185 50,000,000
22,429,591
+
22,429,591
15,277,778
-
34,722,222 50,000,000
-
22,429,591
21,064,815 50,000,000
Biaya penyusutan Truk 22,429,591 Akumulasi Penyustan Truk
Hutang Leasing Biaya Bunga Leasing
25,887,346
28,935,185
Kas 31-1209
50,000,000 50,000,000
50,000,000
Biaya penyusutan Truk 22,429,591 Akumulasi Penyustan Truk
Hutang Leasing Biaya Bunga Leasing
-
24,112,654
Kas 31-1208
179,436,728
50,000,000
Kas 01-0108
FISKAL
179,436,728
Hutang Leasing 01-0107
KOREKSI
-
22,429,591
34,722,222 15,277,778 50,000,000
AKUNTANSI 01-0107
Truk Leasing
Hutang Leasing
50,000,000
Hutang Leasing
24,112,654
Biaya Bunga Leasing
25,887,346
Kas 31-1208
01-0109
01-0110
Biaya penyusutan Truk 22,429,591 Akumulasi Penyustan Truk
Hutang Leasing
28,935,185
Biaya Bunga Leasing
21,064,815
50,000,000 50,000,000
25,887,346
-
24,112,654 50,000,000
22,429,591
+
22,429,591
21,064,815
-
28,935,185 50,000,000
22,429,591
+
22,429,591
15,277,778
-
34,722,222 50,000,000
-
22,429,591
50,000,000
Biaya penyusutan Truk 22,429,591 Akumulasi Penyustan Truk
Hutang Leasing
34,722,222
Biaya Bunga Leasing
15,277,778
Kas
-
50,000,000
Kas 31-1209
179,436,728
50,000,000
Kas 01-0108
FISKAL
179,436,728 Hutang Leasing
01-0107
KOREKSI
-
22,429,591
50,000,000
Kasus 2 Pak Nurman selaku direktur PT Renta Investama (bergerak di bidang penyewaan mobil dan telah dikukuhkan sebagai PKP) berencana membeli 15 unit mobil Honda Jazz. Pada tanggal 24 Maret 2011, Pak Nurman mewakili perusahaannya mendatangi kantor PT Finance Lease Utama untuk merencanakan pembelian secara leasing tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati PT Finance Lease sebagai lessor akan memilih PT Honda Utama (PKP dealer mobil honda) sebagai supplier . Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 2011, surat perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ditandatangani. Dalam kontrak tersebut, disebutkan bahwa harga jual untuk 10 unit mobil adalah Rp. 1.500.000.000 dan bunga sebesar 9% per tahun. Pembayaran akan dilakukan sebanyak 12 kali terhitung mulai tanggal 1 April 2011 . PT Renta Investama mulai dapat menguasai mobil Honda Jazz dari PT Honda Utama terhitung sejak ditanda tangani nya surat perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi, yaitu tanggal 25 Maret 2011. Hak opsi sendiri akan diberikan pada tanggal 31 Maret 2012.
Analisis PPN : Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, BKP dianggap diserahkan langsung dari supplier ke leasee. Supplier wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli Barang Kena Pajak karena BKP langsung diserahkan dari supplier, bukan berasal dari persediaan lessor. PPN yang terutang merupakan pajak keluaran bagi supplier dan merupakan pajak masukan bagi lessee.
Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas BKP baru dilakukan tanggal 31 Maret 2012 dan pembayaran Harga Jual BKP tsb dilakukan secara bertahap sejak 1 April 2011 , tetapi karena penguasaan atas BKP telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka UU PPN menentukan bahwa penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani. Untuk Transaksi diatas, PPN terutang pada tanggal 25 Maret 2011. Pajak yang dikenakan 10% x Rp 1.500.000.000 = Rp 150.000.000
