"POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN "
"TANGERANG SELATAN "
" "
" "
"MAKALAH KARYA TULIS "
" "
" "
" "
""Analisis Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten "
"Blora" "
" "
"Oleh : "
"Wahyu Adi Nugroho "
"NPM : 143060020690 "
" "
"Mahasiswa Program Diploma III Keuangan "
"Spesialisasi Akuntansi "
"Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Keuanagan Negara "
" "
"Tahun 2016 "
" "
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidyah-Nya, penulis dapat
menyelesaikan makalah tentang "Analisis Kegiatan Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Blora" ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang
dimiliki. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak A.Y Suryanajaya selaku
Dosen maa kuliah Hukum Keuangan Negara yang telah memberikan tugas ini
kepada penulis.
Penulis berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan serta pengetahuan bagi siapapun yang membacanya. Penulis juga
menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-
kekurangan dan masih jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, penulis
berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan
datang.
Akhir kata, semoga makalah ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi
penulis, pembaca, dan seluruh kalangan masyarakat.
DAFTAR isi
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI... iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Penulisan 3
C. Ruang Lingkup 3
BAB II LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN 4
A. Landasan Teori 4
B. Pembahasan 10
BAB III PENUTUP 14
A. Kesimpulan 14
B. Saran 15
DAFTAR PUSTAKA 17
pendahuluan
A. Latar Belakang
Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang
mengatur tentang otonomi daerah menyebutkan bahwa pengembangan otonomi pada
daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasar pada pada Pasal 157 UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Pendapatan daerah merupakan salah satu ítem dalam fungsi manajemen
pembangunan terutama pada penganggaran kegiatan dan program pembangunan
suatu daerah.
Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi
Jawa Tengah. Secara umum, sektor ekonomi kabupaten Blora masih didominasi
oleh sektor pertanian dengan besar sumbangan terhadap PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto) sebesar 49,72 persen. Jumlah penduduk Blora sebanyak
833.768 jiwa. Pendapatan perkapita Blora belum mencerminkan tingkat
pemerataan. Pendapatan perkapita menunjukkan adanya peningkatan dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2011 pendapatan perkapita mencapai Rp. 5.855.517,
tahun 2012 menjadi Rp. 6.371.509 atau naik sebesar 8,81 persen. Kabupaten
Blora juga dikenal karena nama salah satu kecamatannya Cepu yang dipakai
salah satu mega proyek migas di Indonesia yaitu Blok Cepu. Pada
kenyataannya Blok Cepu adalah wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang
meliputi wilayah 3 kabupaten yaitu Kabupaten Blora (Jawa tengah) dengan
Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban (Jawa timur).
Data Blora Dalam Angka 2012 menunjukkan bahwa kondisi pendapatan daerah
Kabupaten Blora pada 2011, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Jika pada 2010 total pendapatan sejumlah 809 milyar, pada 2011 meningkat
menjadi 1 trilyun. Pendapatan tersebut berasal dari PAD sejumlah 67 milyar,
dana perimbangan 712.3 milyar dan dari lain pendapatan yang sah sebesar
228.3 milyar. Pada 2010 PAD tertinggi berasal dari retribusi daerah sebesar
23.9 milyar, maka pada tahun 2011 PAD tertinggi berasal dari lain-lain PAD
yang sah yaitu sejumlah 41.2 milyar. Sedangkan pendapatan darah yang
berasal dari dana perimbangan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum
sebesar 547.1 milyar. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan dan
mengoptimalkan pendapatan maka perlu strategi dalam perencanaan dan
penganggaran keuangan daerah agar selaras dengan rencana pembangunan dan
pengembangan Kabupaten Blora. Meskipun, data PAD Kabupaten Blora dari
komponen pajak dan retribusi daerah tiap tahun mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya, perlu dikaji apakah kenaikan realisasi tersebut sudah
sesuai dengan besarnya potensi PAD yang ada di Kabupaten Blora. Mengingat
PAD merupakan komponen penting suatu daerah untuk membiayai belanja suatu
daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian mengenai berapa
potensi PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Blora, dimana diharapkan dengan
kajian ini bisa menemukan dan mengenali sumber-sumber pajak dan retribusi
daerah yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan besarnya PAD
Kabupaten Blora.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun makalah ini
adalah:
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Keuangan Negara Diploma III
Jurusan Akuntansi.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Menganalisis potensi pajak dan retribusi daerah yang memiliki
potensi besar untuk digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Blora.
4. Memberikan alternatif saran penyelesaian terkait dengan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Ruang Lingkup
Dalam menyusun makalah ini, penulis hanya membahas hal-hal yang
berkaitan dengan PAD, yang meliputi:
1. Dasar-dasar hukum dan teori yang memberi penjelasan tentang PAD dan
hal yang terkait.
2. Pencapaian Pemerintah Kabupaten Blora terkait dengan PAD.
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Blora.
Landasan Teori dan pembahasan
Landasan Teori
1. Dasar-dasar Hukum yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah
Dasar hukum yang mengatur dan menjelaskan tentang PAD dan berbagai
hal yang terkait tertuang dalam;
a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Mengatur tentang pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan
daerah beserta pembagiannya, dengan tujuan terciptanya pembagian
tugas dan wewenang yang jelas, demi kelancaran pelaksanaan otonomi
daerah.
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Mengatur tentang otonomi daerah serta hak dan kewajiban pemerintah
daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah dan mengurus sendiri
perintahnya. Dalam pasal 21 dijelaskan tentang hak daerah otonomi,
yaitu:
" "
" " "a."mengatur dan mengurus sendiri urusan "
" " " "pemerintahannya; "
" " "b."memilih pimpinan daerah; "
" " "c."mengelola aparatur daerah; "
" " "d."mengelola kekayaan daerah; "
" " "e."memungut pajak daerah dan retribusi daerah; "
" " "f."mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber "
" " " "daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di "
" " " "daerah; "
" " "g."mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang "
" " " "sah; dan "
" " "h."mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam "
" " " "peraturan perundang-undangan. "
" "Sementara dalam pasal 22, diatur tentang kewajiban "
" "daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi "
" "daerahnya, yaitu: "
" " " "
" " "a."melindungi masyarakat, menjaga persatuan, "
" " " "kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan "
" " " "Negara Kesatuan Republik Indonesia; "
" " "b."meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; "
" " "c."mengembangkan kehidupan demokrasi; "
" " "d."mewujudkan keadilan dan pemerataan; "
" " "e."meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; "
" " "f."menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; "
" " "g."menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum "
" " " "yang layak; "
" " "h."mengembangkan sistem jaminan sosial; "
" " "i."menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; "
" " "j."mengembangkan sumber daya produktif di daerah; "
" " "k."melestarikan lingkungan hidup; "
" " "l."mengelola administrasi kependudukan; "
" " "m."melestarikan nilai sosial budaya; "
" " "n."membentuk dan menerapkan peraturan "
" " " "perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; "
" " " "dan "
" " "o."kewajiban lain yang diatur dalam peraturan "
" " " "perundang-undangan. "
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Mengatakan bahwa dalam pendapatan daerah berasal dari Pendapatan
Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
d. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Mengatur tentang pengertian pajak dan retribusi daerah,
pembagiannya, tarif pajak dan retribusidaerahyang diperbolehkan
untuk dipungut, dan istilah lain berkaitan dengan pajak dan
retribusi daerah.
2. Pembagian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sebagaiperwujudan Desentralisasi.
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah.
a. Pajak Daerah
Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Dalam pasal 2, disebutkan jenis pajak daerah
adalah sabagai berikut:
1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
b. Retribusi Daerah
Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
1. Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang
disediakanatau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingandan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan. Menurut Pasal 110 UU No. 28 Tahun 2009
Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang
meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan / Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penyertaan
modal atau investasi terhadap perusahaan daera, perusahan swasta,
atau perusahan negara, sehingga akan memperoleh pendapatan berupa
laba, deviden, dan keuntungan dari penjualan saham milik daerah.
d. Lain-lain PAD yang sah.
Lain-lain PAD yang sah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6
ayat 1 meliputi:
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing; dan,
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
Daerah.
Pembahasan
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora selama 5 tahun
pada 2009-2013 terus menerus mengalami kenaikan. Badan / Dinas / Kantor
bagian penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora yang
mengurusi Penghasil PAD adalah DPPKAD, Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. R Soetijono Blora, RSUD
Dr. Soeprapto Cepu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan
Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Pertanian,
Perkebunan, Peternakan,dan Perikanan, Dinas Kelautan, Diperindangkop dan
UMKM, dan SETDA.
Dari DPPKAD, banyaknya realisasi PAD yang dihasilkan selama 3 tahun
pada 2011-2013 nilai realisasi yang dihasilkan DPPKAD Kabupaten Blora
selalu meningkat, hingga tahun 2013 mencapai sebesar Rp. 35.470.601.210.
Jenis pajak daerah di Kabupaten Blora yang mempunyai kontribusi terbesar
terhadap pajak daerah adalah pajak hotel dan restoran.
Rincian besarnya retribusi daerah yang diperoleh dari Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan untuk retribusi perijinan tertentu tahun
2013 sebesar Rp. 768.518.366, retribusi IMB sebesar Rp 525.397.046,
retribusi ijin tempat minuman berakohol sebesar Rp. 10.000.000 retribusi
ijin HO sebesar Rp. 233.121.320.Realisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Blora, untuk retribusi daerah sebesar Rp. 3.934.534.750, retribusi itu
berupa pelayanan kesehatan, dan dari pos lain lain pendapatan yang sah
(penjualan obat-obat dan hasil farmasi) sebesar Rp. 32.325.000.
Realisasi Retribusi daerah dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.
68.860.000, berupa retribusi penyediaan / penyedotan kaskus sebesar Rp
1.500.000, retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.
67.360.000.Retribusi penggantian biaya KTP dan akte yang dikelola oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Blora di tahun 2013
sebesar Rp. 1.400.000, retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.
343.700.000, dan dari pos lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan denda
retribusi umum) sebesar Rp. 343.700.000.Retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum tahun 2013 Kabupaten Blora yang dikelola oleh Dinas
Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika adalah
Rp. 164.677.500, retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.
51.659.800, retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.
843.636.120. Retribusi terminal sebesar Rp. 92.039.000. Retribusi ijin
trayek sebesar Rp 4.045.000. Berikut adalah data lengkap tentang
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora:
"No "Dinas/Kantor Penghasil"2011 "2012 "2013 "
" "PAD " " " "
"1. "DPPKAD "28.730.030."35.470.601"30.095.655"
" " "107 ".210 ".078 "
" "Pajak daerah "11.130.718."11.474.133"10.556.737"
" " "509 ".665 ".483 "
" "Hasil pengelolaan "5,884,626,3"5,758,248,"6.165.994."
" "kekayaan daerah yang "73 "478 "267 "
" "dipisahkan " " " "
" "Bag. Laba atas "5,884,626,3"5,758,248,"6,165,994,"
" "penyerahan modal pada "73 "478 "267 "
" "BUMN " " " "
" "Lain-Lain PAD Yang Sah"11,714,685,"18,238,219"13,372,923"
" " "225 ",067 ",328 "
"2. "Badan Penanaman Modal " "379,873,00"1,537,036,"
" "dan Pelayanan "881,400,275"0 "732 "
" "Perijinan " " " "
" "Retribusi Perijinan "881,400,275"379,874,55"1,537,036,"
" "Tertentu " "0 "732 "
" "3. Dinas Kesehatan "3,014,563,6"4,688,796,"3,934,534,"
" " "28 "770 "750 "
" "Retribusi Daerah "3,009,498,6"4,668,640,"3,934,534,"
" " "28 "690 "750 "
" "Retribusi Jasa Umum "2,997,202,1"4,666,681,"3,902,209,"
" " "08 "630 "750 "
" "Retibusi Jasa Usaha "1,546,520 "1,959,060 " "
" "Retribusi Perijinan "10,750,000 " " "
" "Tertentu " " " "
" "Lain-Lain Pendapatan "5,065,000 "20,156,080"32,325,000"
" "Yang Sah " " " "
"4. "RSUD Dr. R. Soetijono "15,069,524,"17,507,313"10,921,386"
" "Blora "668 ",511 ",746 "
" "Retribusi Daerah "15,069,524,"17,507,313"- "
" " "668 ",511 " "
" "Retribusi Jasa Umum "11,215,800 "- "- "
" "Retribusi Jasa Usaha "- "- "- "
" "Retribusi Pemakaian "- "- "- "
" "Kekayaan Daerah " " " "
" "Lain-Lain PAD Yang Sah"15,058,308,"- "10,921,386"
" " "868 " ",746 "
" "RSUD Soeprapto Cepu "14,292,070,"18,560,529"12,280,871"
" " "118 ",329 ",069 "
" "Retribusi Daerah "86,363,341 "- "- "
" "Retribusi Jasa Umum "68,753,341 "- "- "
" " "17,610,000 "- "- "
" "Retribusi Jasa Usaha " " " "
" "Retribusi Jasa Usaha "17,610,000 "- "- "
" "Lain-Lain Pendapatan "14,205,706,"- "12,280,871"
" "Yang Sah "777 " ",069 "
"6. "6 Dinas Pekerjaan Umum"760,376,500"167,098,50"122,687,69"
" " " "0 "4 "
" "Pajak daerah "3,886,750 "- "- "
" "Retribusi Daerah "342,280,300"9,810,000 "68,860,000"
" "Retribusi Jasa Umum "8,505,300 "- "1,500,000 "
" "Retribusi Jasa Usaha "263,775,000"9,810,000 "- "
" "Lain-Lain Pendapatan "71,929,150 "147,478,50"53,827,694"
" "Yang Sah " "0 " "
"7 "Dinas Kependudukan dan"134,690,500"257,646,00"688,800,00"
" "Catatan Sipil " "0 "0 "
" "Retribusi Daerah "134,690,500"7,996,000 "345,100,00"
" " " " "0 "
" "Retribusi Jasa Umum "134,690,500"5,796,000 "- "
" "Retribusi Jasa Usaha "- "2,200,000 "1,400,000 "
" "Lain-Lain PAD Yang Sah"- "249,650,00"343,700,00"
" " " "0 "0 "
"8. "Dinas Perhubungan, "1,039,833,7"1,442,749,"1,241,369,"
" "Pariwisata, "50 "000 "520 "
" "Kebudayaan, " " " "
" "Komunikasi, " " " "
" "dan Informatika " " " "
" "Pajak daerah "42,770,000 "12,650,000"- "
" "Retribusi Daerah "977,127,250"1,410,793,"1,226,477,"
" " " "920 "020 "
" "Retribusi Jasa Umum "576,406,250"1,135,331,"1,059,973,"
" " " "420 "420 "
" "Retribusi Jasa Usaha "385,826,000"271,785,50"162,458,60"
" " " "0 "0 "
" "Retribusi Pemakaian "- "- "4,750,000 "
" "Kekayaan Daerah " " " "
"9 "Dinas Pendidikan, "278,444,700"274,905,80"03,760,100"
" "Pemuda dan Olah Raga " "0 2 " "
" "Retribusi Daerah "278,444,700"274,905,80"203,760,10"
" " " "0 "0 "
" "Retribusi Jasa Usaha "278,444,700"274,905,80"- "
" " " "0 " "
" "Retribusi Pemakaian "- "- "203,760,10"
" "Kekayaan Daerah " " "0 "
Dari data tersebut jelas bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Blora masih belum optimal mengingat dengan begitu banyaknya
potensi yang masih bisa digali lagi. Hal ini tentu akan merugikan bagi
Pemerintah Kabupaten Blora, mengingat tuntutan otonomi daerah yang harus
memiliki sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai
seluruh kegiatan pemerintahan dan juga untuk pembangunan daerah. Dinas
Pendapatan Pengeloloan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora
harus lebih optimal lagi dalam menggali potensi peneriamaan Pendapatan
Asli Daerah yang belum tergali. Beberapa kendala yang menghambat
penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti:
1. Masih adanya beberapa desa terpencil yang sulit dijangkau, sehingga
sosialisasi tentang pajak dan distribusi daerah belum tersampaikan
kepada masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman dan pengertian masyarakat tentang pembayaran
pajak dan retribusi daerah, sehingga mereka tidak mengerti dan
cenderung menghindar untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Kurangnya jumlah SDM yang mau terjun langsung kelapangan dan yang
mampu mengelola pendapatan dan keuangan daerah dengan baik.
Namun, kendala dan hambatan tersebut seharusnya bisa segera
ditangani karena mengingat beasarnya potensi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Blora apabila semua potensi tersebut dapat digali
sehingga hasil dari Pendapatan Asli Daerah tersebut bisa digunakan untuk
pembangunan infrastruktur dan perekonomian Kabupaten Blora sehingga
Pemerintah Kabupaten Blora serta Masyarakat Blora bisa memanfaatkan dan
menikmati hasil dari Pendapatan Asli Daerah tersebut.
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah melakukan pembahsan mengenai Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Blora, penulis dapat menarik kesimpulan ebagai berikut:
1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora terhitung masih
sangat rendah terhadap total pendapatan daerahnya. Hal ini berarti
keuangan Kabupaten Blora masih tergantung kepada transfer dari
Pemerintah pusat.
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora sebagian besar diperoleh dari
penerimaan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan
penerimaan dari retribusi daerah masih rendah dan kurang
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan potensi yang dimiliki, pencapaian Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Blora masih terhitung rendah karena belum mampu
memanfaatkan dan mengolah potensi yang ada.
4. Dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah
Kabupaten Blora masih terhambat beberapa kendala seperti kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah.
Saran
Penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan
dengan optimalisai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora.
Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:
1. Pemerintah Kabupaten Blora harus memberikan sosialisai kepada
masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan
memberikan pengertian bahwa pajak daerah dan retribusi daerah yang
dibayarkan oleh masyarakat akan memberikan manfaat secara tidak
langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa sia-
sia dengan apa yang telah mereka bayarkan sebagai pajak daerah dan
retribusi daerah.
2. Kurang optimalnya mengenai potensi pajak dan retribusi daerah,
Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan survey langsung mengenai
pajak dan retribusi daerah, menggali potensi yang dimiliki. Untuk
melaksanakan tindakan ini, maka Pemerintah Kabupaten Blora harus
membuat tim kerja/petugas kusus untuk untuk mengurusi Pajak dan
retribusi daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Blora perlu meningkatkan kualitas SDM seluruh
pegawai pengelola pendapatan dan keuangan daerah, hal ini dapat
dilakukan dengan merekrut pegawai yang berkompeten dan profesional
dibidangnya, serta memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk
meningkatnkan kemampuan dan etos kerja pegawai.
4. Dalam hal rendahnya retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Blora
dapat meningkatkan Penerimaan retribusi daerah dengan memperbanyak
pos-pos pemungutan retribusi daerah, menaikkan tarif retribusi dan
menurunkan petugas pemungut langsung ke lapangan unuk memungut
retribusi daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Blora Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik.
Blora Dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik.
Blora Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi
Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
-----------------------
Tangerang Selatan, 31 Juli 2016
Wahyu Adi Nugroho
