TUGAS K3 DAN HUKUM PERBURUHAN MAKALAH PROGRAM K3 DI PERUSAHAAN TAMBANG
Disusun Oleh :
INDA PRATAMA PUTRI NIM. 1031411029
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 2017 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia
secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus bersifat manusiawi atau bermartabat. Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuan hidupnya. Dalam bekerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit atau
2
kecelakaan dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga dan lingkungannya. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan dalam kerja adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
1.2
Rumusan Masalah
1.
Apa yang dimaksud mengenai Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?
2.
Apa saja manfaat dan tujuan program Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Tambang ?
3.
Apa landasan hukum Program Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Tambang ?
4.
Apa saja program-program Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Tambang ?
5.
Bagaimana penerapan Program Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Adaro Indonesia?
1.3
Maksud dan Tujuan Penulisan makalah mengenai Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) ini bermaksud untuk mengetahui lebih mendalam mengenai K3, manfaat dan tujuan dalam penerapan program K3, landasan-landasan hokum dalam program K3, dan mengetahui mengenai penerapan program K3 di perusahaan tambang yaitu PT. Adaro Indonesia. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk : 1.
Memahami lebih mendalam mengenai K3
2.
Memahami manfaat dan tujuan program K3 di perusahaan tambang
3.
Memahami landasan hokum program K3 di perusahaan tambang
4.
Memahami program-program K3 di perusahaan tambang
5.
Memahami penerapan program K3 di perusahaan tambang PT. Adaro Indonesia
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja, biasa disingkat
K3 adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat – tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Melalui Pelaksanaan K3LH ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Kerja. Adapun pengertiannya dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu : 1.
Secara Filosofis Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adl dan makmur.
2.
Secara Keilmuan Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2.1.1 Pengertian Program Kesehatan Kerja Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama.
4
Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik (A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2001:161). Program kesehatan kerja dapat dilakukan dengan penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini menjaga kesehatan dari gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan sebagainya. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat secara tidak langsung akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas (Tulus Agus, 2002:159). Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal (UU Kesehatan Tahun 1992 Pasal 23 dalam Buchari, 2007) Bekerja diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja, adapun usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja (A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2001:162) adalah sebagai berikut: 1.
Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, dan mencegah kebisingan.
2.
Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit.
3.
Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja. Kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan
pekerjaan dan lingkungan kerjanya baik fisik maupun psikis dalam hal cara atau metode kerja, proses kerja dan kondisi yang bertujuan untuk : 1.
Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya.
5
2.
Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi lingkungan kerjanya.
3.
Memberikan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja di dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktorfaktor yang membahayakan kesehatan.
4.
Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjanya.
2.1.2 Pengertian Program Keselamatan Kerja Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan kerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dar berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya. Pengertian program keselamatan kerja adalah bahwa keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur (A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2002:163). Menurut Suma’mur (2000:01) keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan yang mengacu pada dukungan manajemen puncak dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan damai bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyebab kecelakaan kerja ada 4 (empat) faktor diantaranya : 1.
Faktor nasib karyawan;
2.
Faktor lingkungan fisik para karyawan, seperti mesin-mesin, gedung, ruangan, peralatan;
3.
Faktor kelalaian manusia dan;
4.
Faktor ketidakserasian kombinasi faktor-faktor produktivitas yang dikelola dalam perusahaan (John Soeprihanto, 2000:47).
6
Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja, hal ini termasuk seperti : (Dessler, 2007:278) 1.
Peralatan yang tidak terjaga dengan baik.
2.
Peralatan yang rusak.
3.
Prosedur berbahaya di dalam, pada atau di sekitar mesin/peralatan.
4.
Penyimpann yang tidak aman-kepadatan, kelebihan beban.
5.
Penerangan yang tidak tepat cahaya yang menyorot/tidak cukup.
6.
Ventilasi yang tidak baik –pertukaran udara yang tidak cukup, sumber udara yang tidak murni. Lebih lanjut menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara (2002:170), bahwa
indikator penyebab keselamatan kerja adalah : 1.
Keadaan tempat lingkungan kerja.
2.
Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya.
3.
Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
4.
Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
5.
Pemakaian peralatan kerja.
6.
Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
7.
Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik.
8.
Pengaturan penerangan.
2.2
Manfaat dan Tujuan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Randall dan Jackson (1999:224), peningkatan-peningkatan
terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan akan menghasilkan : 1.
Meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2.
Meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen.
3.
Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
4.
Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
7
5.
Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan.
6.
Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Sedangkan tujuan dari keselamatan dan kesehatan adalah sebagai berikut
(Mangkunegara, 2002:165) : 1.
Setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2.
Setiap perlengkapan dan peralatan kerja dignakan sebaik-baiknya, selektif mungkin.
3.
Semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4.
Adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5.
Meningkatnya kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
6.
Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7.
Setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.
2.3
Landasan Hukum Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Secara historis landasan hukum pelaksanaan program kesehatan dan
keselamatan kerja mengalami perubahan dan penyempurnaan. Beberapa Landasan Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan di setiap tempat kerja atau perusahaan yaitu (Konradus Danggur, 2006 : 43) : 1.
UU No. 001 Tahun 1970. UU No. 01 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 No. 01, tambahan Lembaran Negara No. 2918 tentang Keselamatan Kerja pada dasarnya merupakan payung dari semua peraturan perundang-undangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Indonesia. Tujuan pelaksanaan program keselamatan kerja menurut UU No. 01 Tahun 1970 adalah : a.
Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
b.
Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
8
c.
Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
d.
Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
e.
kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
f.
Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
g.
Memberi alat-alat perlindungan kepada para pekerja.
h.
Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin , cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
i.
Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikhis, peracunan, infeksi, dan penularan.
j.
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
k.
Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.
l.
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
m.
Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
n.
Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, cara dan
o.
Proses kerjanya.
p.
Mengamankan dan memperlancar pengangkatan orang, binatang, tanaman atau barang.
2.
q.
Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
r.
Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
s.
perlakuan dan penyimpanan barang.
t.
Mencegah terkena aliran listrik.
u.
Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
v.
Pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
UU No. 23 Tahun 1992. Dalam UU No. 23 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100 tentang Kesehatan, pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan tenaga kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja ayat (2),
9
karena itu setiap tempat kerja harus melaksanaan upaya kesehatan kerja ayat (3), agar tidak terjai gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.
3.
UU No. 03 Tahun 1992. UU No. 03 Tahun 1992 tentang Penjaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kepres RI no. 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Dalam pasal 1 UU No. 03 Tahun 1992 dijelasan definisi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), tenaga kerja, pengusaha, perusahaan, kecelakaan kerja dan sebagainya. Ayat 1, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Ayat 6, Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Ayat 9, Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan termasuk kehamilan dan persalinan.
2.4
Program-Program Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah rencana tindakan
yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. Beberapa bentuk aktivitas dalam program tersebut merupakan persyaratan
dalam undang-
undang/peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karenanya sebuah program kesehatan dan keselamatan kerja minimum harus mencakup unsur-unsur yang
dipersyaratkankan
oleh
undang-undang/peraturan
kesehatan kerja.
10
keselamatan
dan
Dikarenakan suatu organisasi berbeda dengan organisasi lainnya, sebuah program yang dikembangkan untuk satu organisasi belum tentu dapat memenuhi kebutuhan organisasi lainnya baik dari sisi kebutuhan pemenuhan persyaratan undang-undang/peraturan K3 ataupun pemenuhan terhadap kebutuhan sesuai dengan jenis dan karakteristik serta budaya kerjanya. Dalam hal ini kami mencoba meringkas elemen-elemen umum dari sebuah program keselamatan dan kesehatan agar dapat dipergunakan oleh
organisasi menengah dan
kecil untuk
mengembangkan program K3 sesuai dengan kebutuhan organisasinya secara spesifik. Sebuah program yang unik dan specific dapat dikembangkan dengan cara melibatkan karyawan secara mendalam dalam perancangan Program kesalamatan dan Kesehatan Kerja, hal ini merupakan syarat mutlak yang dalam kondisi tertentu mungkin keterlibatan karyawan harus diusahakan dan jika diperlukan keterlibatan karyawan ini dirancang dengan upaya lebih komprehensif dan tegas atau merupakan suatu bagian dari uraian tugas dan tanggung gugatnya.
Gambar 2.1 Contoh Program K3 Sederhana
11
2.5
Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Adaro Indonesia PT. Adaro Indonesia secara konsisten melakukan upaya terbaik demi
terciptanya lingkungan kerja yang aman. Kami percaya bahwa setiap kejadian, cidera dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan bisa dicegah. Pada saat yang sama kami juga ingin selalu menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, yang berarti meminimalisasi dampak operasi perusahaan
terhadap
lahan
yang
ada
dan
merehabilitasinya
secara
komprehensif dan semaksimal mungkin. Mulai tahun 2013, perusahaan menerapkan lima pilar berikut dalam pengelolaan Mutu, Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan, atau yang dikenal dengan istilah Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE): 1.
Komitmen Kepemimpinan Komitmen PT. Adaro Indonesia terhadap QHSE dimulai dari Direksi dan kemudian berlanjut ke seluruh jajaran organisasi. Walaupun target, batas waktu dan biaya merupakan hal yang penting, PT. Adaro Indonesia tidak akan pernah mengorbankan kesehatan dan keselamatan para karyawannya maupun lingkungan hidup.
2.
Fokus terhadap Pengendalian Risiko Utama Operasi penambangan dengan skala sebesar dan serumit bisnis PT. Adaro Indonesiamengandung ribuan risiko QHSE, dan dengan sumber daya yang ada, perusahaan berfokus pada mitigasi risiko-risiko utama. Tim QHSE menelusuri setiap area kerja dan mengidentifikasi risiko-risiko utama yang terkandung dalam setiap tugas pekerjaan. Tim QHSE harus memastikan adanya pengendalian yang memadai dalam prosedur kerja dan pengawasan supaya upaya pencegahan kecelakaan dapat dimulai dari sumbernya. Pada titik ini, perusahaan PT. Adaro Indonesia menerapkan Adaro Fatality Prevention Program (AFPP), dimana risiko-risiko utama yang terkandung dalam setiap aktivitas beserta pengendaliannya diidentifikasi
12
dan dikaji. Hasilnya akan dipakai sebagai panduan untuk inspeksi dan evaluasi lapangan serta untuk memastikan bahwa tim sudah membuat rencana mitigasi risiko dengan benar. Sejak program ini dimulai pada tahun 2013, perusahaan telah mengidentifikasi berbagai risiko QHSE dan ditemukan bahwa sepuluh risiko yang paling utama adalah: kesalahan pengoperasian peralatan bergerak, ledakan, isolasi energi (listrik, mekanik, dan termal), terjatuh, tenggelam dan kecelakaan pada saat mengangkat dan menarik beban yang besar dan berat. 3.
Pendidikan dan Pelatihan bagi Karyawan Karyawan PT. Adaro Indonesia mencapai ribuan orang, yang semua terpapar terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan merasa bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih masing-masing dari mereka tentang cara bekerja yang aman dan sehat. Karyawan baru harus mengikuti program pengenalan keselamatan dan orientasi lapangan sebelum diberikan ijin untuk bekerja di dalam area proyek perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menyelenggarakan sesi pengenalan keselamatan bagi para pengunjung yang memasuki wilayah operasinya.
4.
Sistem Manajemen QHSE Terpadu Untuk mengelola QHSE secara efektif di dalam kegiatan operasional, SIS terus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen QHSE terpadu yang mengacu kepada standar internasional, misalnya ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001, di seluruh organisasinya. Implementasi sistem manajemen ini menjamin bahwa setiap tugas dalam operasi perusahaan dilaksanakan secara konsisten menurut prosedur standar yang selaras dengan kebijakan perusahaan di samping mematuhi standar internasional. Selama tahun ini, Divisi QHSE PT. Adaro Indonesia telah menyelesaikan pengembangan sistem manajemen terpadu untuk JPI dan peningkatan sistem manajemen air tambang di operasi AI. Perusahaan juga telah memulai implementasi sistem manajemen terpadu di MSW dan meningkatkan dan memperbaharui QHSE Management System dari Divisi Coal Processing and Barge Loading Adaro Indonesia.
13
Pada tahun 2014, audit QHSE terhadap sistem manajemen divisi AI tersebut telah mulai dilakukan. Temuan audit ditindaklanjuti dengan rencana tindakan perbaikan. Selain audit tersebut, PT. Adaro Indonesia melibatkan lembaga audit independen, yaitu SGS, untuk mengadakan audit pemantauan (surveillance audit) terhadap unit tersebut untuk mempertahankan sertifikasi sistem manajemen. Satu aspek penting lainnya dari manajemen QHSE di AI adalah pembuatan “Adaropedia”, suatu sistem informasi berbasis internet yang menyimpan dan menampilkan data dan informasi pemantauan HSE. 5.
Penegakan Kebijakan dan Prosedur QHSE Seluruh karyawan PT. Adaro Indonesia harus menghormati dan mematuhi kebijakan dan prosedur QHSE. Para karyawan yang berkontribusi terhadap QHSE melebihi kewajibannya akan mendapat pengakuan dari perusahaan sedangkan karyawan yang melanggar peraturan QHSE akan diberikan sanksi. Perusahaan meyakini bahwa tanpa penegakan yang kuat, upaya untuk mencapai kinerja QHSE yang lebih baik tidak akan efektif.
14
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan makalah mengenai K3 ini, dapat ditarik
kesimpulan bahwa : 1.
K3 adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat – tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
2.
K3 memiliki landasan hokum dalam penerapannya di perusahaan tamban, yaitu UU No. 001 Tahun 1970, UU No. 23 Tahun 1992, dan UU No. 03 Tahun 1992.
3.
Program kesehatan dan keselamatan kerja minimal harus mencakup unsure-unsur yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.
4.
Penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Adaro Indonesia, ialah : a)
Komitmen Kepemimpinan
b)
Fokus Terhadap Pengendalian Resiko Utama
c)
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Karyawan
d)
Sistem Manajemen QHSE Terpadu
e)
Penegakan Kebijakan dan Prosedur QHSE
15
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2016, Pengertian, Maksud, dan Tujuan K3 dalam Lingkungan Kerja, (http://sepatusafetyonline.com/, diakses tanggal 13 Mei 2017) Kurniawan, Eka, 2017, K3 pada Perusahaan PT. Adaro Indonesia, (http://ekakurniawan45.blogspot.co.id/, diakses tanggal 13 Mei 2017) Mar'ati, S. 2008. Program K3 dan Produktivitas Kerja, [pdf], (http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4095/Bab %201-%20Bab%206.pdf?sequence=2, diakses tanggal 13 Mei 2017) Poerwanto, Helena dan Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
16
