TUGAS
HUKUM PENITENSIER “ PIDANA TUTUPAN & PIDANA BERSYARAT”
DISUSUN OLEH
WAHYU FERYANSAH H1A1 10 092
KELAS A FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2013
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah swt, karena atas limpahan rahmadnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu yang berjudul “PIDANA TUTUPAN DAN PIDANA BERSYARAT”, meskipun didalam makalah ini masih terdapat banyak
kekurangan yang sangat mendasar, akan tetapi semoga kajian dari isi makalah ini dapat diterima
dengan baik oleh pembacanya. Dengan selesainya makalah ini semoga dapat
memberi kita banyak manfaat dan juga pengetahuan luas mengenai materi yang dibahas didalam makalah ini yang terkait dengan masalah PIDANA TUTUPAN DAN PIDANA BERSYARAT. Semoga makalah ini dapat diterima dengan baik oleh pembacanya untuk dapat menambah pengetahuan khususnya dalam pengetahuan hukum panitensier. Dan tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasamanya.
KENDARI, JUNI 2013
PENYUSUN WAHYU FERYANSAH STB: H1A1 10 092
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
BAB 1 PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG
4
B.RUMUSAN MASALAH
5
C.TUJUAN PENULISAN
5
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1.PENGERTIAN PIDANA TUTUPAN
6
2.2.DASAR HUKUM PIDANA TUTUPAN
7
2.3.PENGERTIAN PIDANA BERSYARAT
8
2.4.DASAR HUKUM PIDANA BERSYARAT
10
2.5.SYARAT PIDANA BERSYARAT
15
BAB 3 PENUTUP A.KESIMPULAN
16
B.SARAN
16
KAJIAN PUSTAKA
17
3
BAB 1 PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Dalam tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Juli, telah diintrodusir suatu terminologi baru dalam hukum pidana di Indonesia, yang dinamakan pidana tutupan, yaitu satu jenis pidana bagi mereka yang patut dihormati. Penerapan terminologi baru ini berkaitan dengan dilakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap tokoh-tokoh politik pada waktu itu, antara lain Muhammad Yamin dan Mayjen Sudarsono, yang meminta agar Kabinet Sjahrir di copot oleh Presiden Soekarno. Namun permintaan ini ditolak oleh Presiden Soekarno dan kepada mereka dikenakan pemidaan penjara/tutupan. Akan tetapi bagaimana wujud serta substansi pidana tutupan ini. Bahkan terhadap siapa yang dimaksud sebagai narapidana yang wajib dihormati, masih belum jelas. Maka dari itu saya$ disini akan mencoba untuk menerangkan terkait dengan pidana tutupan. Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan (voorwaardelijke veroordeling ) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pemidanaan karena tidak disebutkan
dalam Pasal 10 KUHP, tetapi ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terkait pada Pasal 10 KUHP, khususnya pada pidana penjara dan kurungan yang keberlakuannya hanya pada batas satu tahun penjara atau kurungan.Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syaratsyarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti
4
membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar.
B.RUMUSAN MASALAH Menjelaskan pengertian dari pidana tutupan dan pidana bersyarat serta juga perbedaan dari kedua jenis pidana tersebut apakah memiliki banyak perbedaan atau banyak persamaan..? C.TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan penulisan makalah ini ialah: 1. .untuk bisa memahami pengertian dari pidana tutupan dan pidana bersyarat 2. .agar kita dapat membedakan manakah yang tergolong pidana tutupan dan pidana bersyarat 3. .untuk dapat mengetahui berbagai macam pendapat ahli dalam menguraikan pengertian pidana tutupan dan pidana bersyarat
5
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1.PENGERTIAN PIDANA TUTUPAN Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Pidana tutupan merupakan perkembangan jenis pidana baru yang pembentukannnya berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan sehingga ditambahkan jenis – jenis pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP dengan satu pidana baru. Adapun maksud ditetapkannya Undang-undang No. 20 tahun 1946 K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang Undang No. 20 tahun 1946 dapat disimpulkan sebagai berikut: “Pidana tutupan dimaksud dapat
menggantikan hukuman penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara.” Diadakannya hukuman tutupan itu dimaksudkan
untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa. Hubungannya diadakan undangundang No. 20 tahun 1946 dengan politik kiranya dapat dilihat konsiderannya yang menyebutkan maklumat Wakil Presiden No. X yakni tentang anjuran pendirian partai politik. Selanjutnya ditentukan bahwa: “Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara juga berlaku terhadap hukuman tutupan jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau pereturan khusus tentang hukuman tutupan. Tentang tempat, cara, dan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan undang-undang ini masih akan diatur dengan suatu peraturanpemerintahan sedangkan peraturan mengenai tatausaha atau tata tertib bagi rumah untuk
6
menjalankam hukuman tutupan diatur oleh Menteri kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan” . d alam pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana bagian terakhir
dibawah pidana denda. 2.2.DASAR HUKUM PIDANA TUTUPAN Dasar pidana tutupan itu antara lain : 1. UU No 20 Tahun 1946, Berita RI No II, yang berbunyi : Mengingat: Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 18-10-1945 No.X. Pasal 1. Selain daripada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.
Pasal 2 (1). Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. (2). Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada empatnya.
Pasal 3. (1) Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5. (2). Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan d alam ayat (1).
7
Pasal 4. Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.
Pasal 5 (1). Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah. (2). Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.
pasal 6.undang-undang ini mulai berlaku pada pengumumannya ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 31 Oktober 1946, dan diumumkan pada tanggal 1 Nopember 1946. . 2. Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencatuman ini didasarkan kepada undang-undang no. 20 tentang pidana tutupan 2.3.PENGERTIAN PIDANA BERSYARAT MENURUT PARA AHLI Pidana
bersyarat
sering
disebut
dengan
putusan
percobaan
(voorwaardelijke
veroordeling ) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pemidanaan karena tidak disebutkan
dalam Pasal 10 KUHP, tetapi ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terkait pada Pasal 10 KUHP, khususnya pada pidana penjara dan kurungan yang keberlakuannya hanya pada batas satu tahun penjara atau kurungan. Menurut E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi (2002 : 473) kata-kata pidana bersyarat atau pemidanaan bersyarat adalah : Sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pemidanaannya yang bersyarat, melainkan pemidanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.
8
Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Andi Hamzah dan Siti Rahayu (Tolib Setiady, 2010 : 112) berpendapat mengenai pidana bersyarat dengan menyatakan bahwa : Pemidanaan bersyarat dapat disebut pula pemidanaan dengan perjanjian atau pemidanaan secara janggelan, dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali di kemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan.
Sementara itu Muladi (2008 : 195) menyatakan bahwa : Pidana bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan (pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana). Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara 9
formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar. 2.4.DASAR HUKUM PIDANA BERSYARAT Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya diterapkan adanya pidana bersyarat pada tahun 1926 yang dituangkan dalam STB. 1926 NO. 251 JO 486, akan tetapi baru sejak 1 Januari 1927 dimasukkan ke dalam KUHP berupa ketentuan Pasal 14a sampai 14f. Dalam Pasal 14a KUHP menentukan : 1)
Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya diadakan dalam perintah itu.
2)
Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai pengahasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).
3)
Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
10
4)
Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, dan syaratsyarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
5)
Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Pasal 14b KUHP menentukan :
1)
Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2)
Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3)
Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah. Pasal 14c KUHP menentukan :
1)
Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2)
Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3)
Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. Pasal 14d KUHP menentukan : 11
1)
Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan.
2)
Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3)
Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang. Pasal 14e KUHP menentukan : Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan. Pasal 14f KUHP menentukan :
1)
Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
12
2)
Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi. Jadi yang dimaksud dalam Pasal 14a (1) KUHP di atas adalah bahwa dalam pokoknya ialah orang (si terdakwa) dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika ternyata bahwa terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oelh hakim dengan si terdakwa. Jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan. J.E. Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 313) berpendapat bahwa : Sebaiknya penerapan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati sehingga ditentukan di dalam Pasal 14a (4) KUHP, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakni bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada. Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memberikan kesempatan atau memperbaiki penjahat tanpa harus menjatuhkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang iya tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya.
13
Selanjutnya dalam Pasal 14b KUHP mengatur tentang lamanya waktu untuk masa percobaan, di mana terpidana harus menahan diri jangan sampai melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Tentang latar belakang ketentuan mengenai batas paling lama satu tahun bagi penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan dengan bersyarat adalah bahwa untuk perkaraperkara yang lebih berat yang untuk penyelesaiannya dengan pertimbangan hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat dari satu tahun, dilihat dari sudut penjatuhan pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat bagi pidana bersyarat. Artinya pidana bersyarat itu hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi satu tahun, dan tidak untuk pidana yang lebih dari satu tahun. Ketentuan batas maksimum satu tahun ini berlatar belakang bahwa dalam pidana bersyarat sudah tidak terdapat lagi rasa pembalasan, tetapi lebih menonjolkan maksud perbaikan. 2.5. SYARAT PIDANA BERSYARAT Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap terdakawa telah diketahui ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum dan syarat khusus. a.
Persyaratan umum Syarat umum dalam putusan percobaan taua pidana bersyarat bersifat imperative, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum. Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu atau masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP : “Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain
menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa 14
percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.
Syarat umum ialah terpidana tidak akan melakukan perbuatan delik. Dalam syarat umum ini tampak jelas sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalsan. b.
Persyaratan khusus Dalam persyaratan khusus akan ditentukan oleh hakim jika sekiranya syarat-syarat itu ada. Hakim boleh menentukan hal-hal berikut :
1)
Pengganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat 1 KUHAP).
2) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 KUHP (mabuk di tempat umum), Pasal 504 KUHP (pengemisan), Pasal 505 KUHP (pergelandangan), Pasal 506 KUHP (mucikari), Pasal 536 KUHP (mabuk di jalan umum), hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14a ayat (2) KUHP). Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14a ayat (5) KUHP)
15
BAB 3 PENUTUP A.KESIMPULAN Hukuman tutupan merupakan perkembangan jenis pidana baru yang pembentukannnya berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan sehingga ditambahkan jenis – jenis pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP dengan satu pidana baru. Diadakannya hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa. Pemidanaan bersyarat dapat disebut pula pemidanaan dengan perjanjian atau pemidanaan secara janggelan, dan artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali di kemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan. B.SARAN Sebaiknya sistem pemidanaan Negara kita diperhatikan dengan serius agar Negara ini bisa dihuni oleh orang-orang baik dan jalan satu-satunya ialah mempertegas hokum yang ada di negeri kita dan juga agar para elite politik atau orang berduit tidak mudah mengotak atik hukum kita dengan menggunakan rayuan rupiah kepada aparat penegak hukum di Negara kita ini.
16
KAJIAN PUSTAKA P.A.F. Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia , sinar grafika, jakarta, hal. 136. Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung. Hal. 112 Ibid . Hal 113
Marlina, 2011, Hukum Penitensier , Refika Aditama, Bandung. Hal. 135 Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung. Hal. 195-197 Ibid, hal. 197. Op cit , Marlina.hal. 120 Gunadi ismu, effendi jonaedi, 2011, cepat dan mudah memahami hokum pidana (jili 1), Jakarta: Prestasi Pustaka Saleh roeslan, prof, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Jakarta: Aksara Baru Moeljatno, prof, 2011, Kitab Undang-undang hUkum pidana, Jakarta : Bumi Aksara
17
