1
MAKALAH HUKUM LINGKUNGAN
TUGAS HUKUM LINGKUNGAN
Disusun oleh :
ZURRIYATI ARRIHANI NIM : 401 114 11 127
UNIVERSITAS NEGERI BANGKA BELITUNG 2015 / 2016
2
KATA PENGANTAR Terima kasih sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan kepada Dosen serta teman-teman sekalian yang telah membantu, baik bantuan berupa moril maupun materil, sehingga makalah Hukum Lingkungan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya ika didalam makalah ini nantinya ditemukan banyak kesalahan serta kekurangan, serta penulis uga senantiasa memohon saran serta kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan serta kesempurnaan makalah ini di lain waktu.
!alun iuk, "# mei $%"& Penulis
'urriyati (rrihani
3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................... BAB I : PENDAHULUAN...................................................................................... 1
"." Latar belakang masalah............................................................." ".$ )umusan masalah......................................................................* ".+. Tuuan.......................................................................................* ".* anfaat.....................................................................................& BAB II : PEMBAHASAN......................................................................................... 3
$." Perbandingan o $+/"##0 dengan o +$/$%%# ..........1 $.$ Penerapan Penyelesaian 2engketa Lingkungan Hidup di 3ndonesia .............................................................................."% BAB III : KESIMPULAN!........................................................................................ 14
+."4esimpulan................................................................................"* +.$ 2aran........................................................................................."* DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 16
4
BAB I
PENDAHULUAN
1!1 L"#"$ B%&"'"()
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan 56
yang
diberikan
kepada
seluruh
umat
manusia
tanpa
terkecuali.4arenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada didunia.Dibalik kesamaan hak tersebut,tentunya adalah kewaiban semua manusia uga untuk menaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini.4ewaiban disini menurus kepada semua tindakan,usaha,dan kegiatan yang
dilakukan oleh
manusia baik
secara indi7idu
maupun secara
berkelompok guna menaga dan melestarikan lingkungan hidup.Hal ini perlu dan waib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan hidup dari hari ke hari semakin menunukkan penurunan kualitas yang cukup s ignifikan. Tidak hanya teradi di 3ndonesia saa,masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup telah menelma menadi sebuah isu global yang diyakini secara 3nternasional.4ondisi ini tentu saa memaksa tiap-tiap negara didunia untuk memberikan kadar perhatian yang lebih dari biasanya terhadap masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup ini.2alah satu cara yang dilakukan oleh dunia 3nternasional adalah melalui bentuk-bentuk kerasama
antar
negara
termasuk
mengadakan
pertemuan-pertemuan
5
3nternasional terkait dengan masalah Lingkungan Hidup.Dimulai dengan pertemuan 2tockholm "#0$ sampai dengan saat ini,dunia 3nternasional telah sepakat menempatkan masalah Lingkungan Hidup sebagai salah satu permasalahan
3nternasional
yang
mendesak
untuk diselesaikan.4arena
memang dampak yang diberikan sebagai akibat dari pengrusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup ini telah mulai dirasakan oleh utaan umat manusia didunia dan hal ini uga diyakini akan berdampak sangat buruk pada generasi dunia dimasa mendatang.4erusakan Lingkungan Hidup memang dapat teradi secara alami dalam bentuk bencana dan sebagainya,namun uga dapat teradi sebagai akibat dari ulah manusia yang tidak mau dan tidak mampu untuk menaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidupnya sendiri. 3ndonesia
sendiri
tidak
mau
ketinggalan
dalam
memikirkan
permasalahan Lingkungan Hidup ini. enurut 6mil 2alim, ada tiga sebab utama mengapa 3ndonesia merasa perlu menangani masalah Lingkungan Hidup secara sungguh-sungguh,yaitu : •
4esadaran bahwa 3ndonesia sulit menanggapi masalah Lingkungan hidup sendiri8
•
4eharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang,bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanutan dalam proses pembangunan angka panang8 (lasan yang sifatnya idiil,yaitu untuk mewuudkan pembangunan manusia seutuhnya 92alim,"#%:$+;.
6
4ondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup yang teradi di negara kita ini.ntuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut dilakukan melalui alur hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
3ndonesia.Dalam
hukum
yang
negara
ada
dan
3ndonesia
berlaku
di
negara
sendiri,masalah
sengketa
Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara.Dimulai dari penyelesaian melalui alur peradilan maupun diluar alur peradilan,mulai dari pelanggaran secara Pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara Perdata.!eragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan kepada warga negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan. !erbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan Lingkungan Hidup.2alah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah
adalah
ndang-ndang omor
+$
Tahun $%%#
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.ndang-undang yang mulai berlaku seak
omor
$+
tahun
"##0
tentang
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.ndang-undang omor +$ tahun $%%# ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif ika dibandingkan
7
dengan o $+ tahun "##0,ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh o $+ tahun "##0 tersebut.2alah satu hal yang paling dinanti dari penerapan o +$ tahun $%%# ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemeran dan pengrusakan Lingkungan Hidup,tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya. 1!2 P%$*+*,"( M","&"-
elalui
pembahasan
singkat
di
!ab
Pendahuluan
mengenai
permasalahan Lingkungan Hidup khususnya mengenai pencemaran dan pengrusakan Lingkungn Hidup,maka penulis mencoba mengambil dua hal yang sekira nya menadi permasalahan dan memerlukan pembahasan dalam makalah kali ini,yaitu : ".!agaimana perbedaan antara o $+ Tahun "##0 dengan o +$ tahun $%%#= $. !agaimana penerapan o +$ Tahun $%%# terkait dengan penyelesaian sengketa hukum= 1!3! T*.*"(
Tuuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hukum Lingkungan , perbedaan antara o $+ Tahun "##0 dengan o +$ tahun $%%# dan penerapan o +$ Tahun $%%# terkait dengan penyelesaian sengketa hukum.
1!4 M"(""#
anfaat dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang hukum Lingkungan yang berkembang di indonesia dan mengetahui penelasan perbedaan antara o $+ Tahun "##0 dengan o +$ tahun $%%# dan penerapan o +$ Tahun $%%# terkait dengan penyelesaian sengketa hukum.
BAB II PEMBAHASAN
2!1 P%$"(()"( UU N 23/17 %()"( UU N 32/200
2eperti halnya yang kita ketahui bersama,ndang-undang omor $+ tahun "##0 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tercatat dalam Lembaran egara Tahun "##0 omor 1 9TL o +1##; dibuat untuk menggantikan ndang-ndang omor * Tahun "#$ tentang 4etentuan4etentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 9Lembaran egara Tahun "#$ omor "$ dan TL omor +$"&.Pada dasarnya, o $+ Tahun "##0 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanutan yang berwawasan lingkungan,dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya.4emudian pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan instrumen hukum yang baru guna menggantikan o $+ tahun "##0 mengingat berbagai perubahan situasi dan kondisi terkait permasalahan
Lingkungan
Hidup
yang
teradi
di
3ndonesia.4arena
itulah,perbedaan yang paling mendasar dari o $+ Tahun "##0 dengan o +$ Tahun $%%# adalah adanya penguatan pada terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum
10
mewaibkan pengintegrasian aspek transparansi,partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. ndang-undang +$ tahun $%%# ini ira kita lihat,memberikan kewenangan yang luas lepada pemerintah dalam hal ini enteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada o $+ Tahun "##0,sehingga ira kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan
berada
pada
2uliastini,$%%#:+;.2elain
statu itu
daerah
tertentu
pula,terkait
di
dengan
3ndonesia masalah
9)ina otonomi
daerah,undang-undang ini uga memberikan kewenangan yang 2angay luas lepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.2elain itu pula seperti halnya yang dielaskan dalam bagian penelasan atas o +$ tahun $%%# pada point bagian Pertama,dikatakn bahwa ndang-ndang ini uga mengatur : ". 4eutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup8 $. 4eelasan kewenangan antara pusat dan daerah8 +. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup8 *. Pendayagunaan peri>inan sebagai instrumen pengendalian8 &. Pendayagunaan pendekatan ekosistem8 1.
4epastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global8
11
0.
Penguatan
demokrasi
lingkungan
melalui
akses
informasi,akses
partisipasi,dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup8 . Penegakan hukum perdata,administrasi,dan pidana secara lebih elas8 #. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif8 dan "%. Penguatan kewenangan peabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
4emudian,ika kita lihat dari penabaran pasal per pasal maka hal-hal yang disampaikan oleh bagian penelasan o +$ Tahun $%%# tersebut,akan terlihat lebih elas dan gamblang.Diantaranya hal tersebut h?dala : Penerapan ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman maksimum.Pada o $+ tahun "##0,ketentuan pidana dimuat dalam !ab 3@ tentang 4etentuan Pidana yang terdiri dari pasal,dimulai dari pasal *" A *. Pada pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai ancaman hukuman maksimum,ini berbeda dengan o +$ Tahun $%%# yang uga memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum yang tercantum pada !ab @B 4etentuan Pidana.Dengan demikian diharapkan,pada semua tindakan,usaha,dan kegiatan yang melanggar daripada ndang-undang ini diharapkan ada acuan dalam pemberian hukuman oleh hakim dan bisa menghindari berbagai bentuk putusan bebas ataupun putusan pengadilan yang tidak maksimal.
12
Perluasan alat bukti. Dari berbagai fakta searah yang berkembang, modus-modus keahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan.(lat bukti yang diatur pada pasal "* 4H(P belum mewadahi mengenai berbagai pendukung alat bukti semisal contoh melalui data elektronik.Dalam berbagai contoh kasus,bentuk data elektronik seperti print out dan call data record ,tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti.2ehingga o +$ Tahun $%%# pada pasal #1 huruf 9f; mengatur mengenai alat bukti lain yang meliputi informasi
yang
diucapkan,dikirimkan,diterima
atau
disimpan
secara
elektronik,magnetik, optik,dan/atau yang serupa dengan itu8 dan/atau alat bukti data, rekaman,atau informasi yang dapat dibaca,dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan statu sarana,baik yang tertuang diatas kertas,benda fisik apapun selain kertas,atau yang terekam secara
elektronik,tidak
terbatas
pada
tulisan,suara
atau
gambar,
peta,rancangan,foto atau seenisnya,huruf,tanda,angka,simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Penerapan asas ltimum )emedium.Pada o $+ Tahun "##0 dikenal konsep asas 2ubsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sangsi bidang hukum lain,seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata,dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.2edangkan pada asas ultimum remedium dikatakan bahwa
13
mewaibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah
penerapan
penegakan
hukum
admnistrasi
dianggap
tidak
berhasil.4aitan dengan hal ini,terlihat elas bahwa pada o $+ Tahun "##0 memiliki berbagai macam rintangan guna mencapai kepada penegakan hukum secara pidana,akan tetapi hal ini di persempit ruang geraknya melalui penerapan asas ltimum )emedium pada o +$ tahun $%%#, sehingga diharapkan dengan keluarnya o +$ Tahun $%%# ini bentuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dapat ditegakan dengan seadil-adilnya.
2!2 P%(%$""( P%(%&%,""( S%()'%#" L()'*()"( H* I((%,"
Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada o +$ Tahun $%%# melengkapi dari undang-undang sebelumnya,sebagaimana yang tercantum pada !ab @333 o +$ Tahun $%%# dikatakan bahwa Penyelesaian 2engketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan 9pasal * ayat ";.Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan,dikatakan pada pasal & 9"; bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : ". !entuk dan besar nya ganti rugi8 $. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan8 +.
Tindakan tertentu untuk menamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan8 dan/atau
14
*.
Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. !entuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep (lternati7e Dispute )esolution 9(D);,yang dilakukan dalam wuud mediasi ataupun arbritasi.Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi.!entuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebiakan. 2edangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga o +$ Tahun $%%# dan terdiri dari :
". Canti 4erugian dan Pemulihan Lingkungan $. Tanggung awab utlak +. Hak Cugat Pemerintah dan Pemerintah daerah *. Hak Cugat asyarakat &. Hak gugat
15
ika dilihat
dari penerapan
hukum secara perdata,Hak gugat
pemerintah dan pemerintah daerah,hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk-bentuk pengamalan konsep aEio popularis,class action dan legal standing.4onsep-konsep ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya.Penerapan hukum perdata ini uga diikuti engan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh pemerintah bisa dilakukan oleh 4eaksaan,pelaksanaan clas action yang dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam o +$ Tahun $%%# ini.(ncaman hukuman yang ditawarkan oleh o +$ Tahun $%%# ini uga cukup komprehensif,misalkan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup,baik
perseorangan,korporasi,maupun peabat.Fontoh yang paling konkret adalah porsi yang diberikan pada masalah (D(L.2ekurangnya terdapat $+ pasal yang mengatur mengenai (D(L,tetapi pengertian dari (D(L itu sendiri berbeda antara o +$/$%%# dengan o $+/"##0,yakni hilangnya Gdampak besarG.Hal-hal baru mengenai (D(L yang termuat pada undangundang terbaru ini antara lain:(D(L dan 4L/PL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup8 ".
Penyusunan dokumen (D(L waib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen (D(L8
16
$.
4omisi penilai (D(L pusat,Pro7insi,maupun 4ab/4ota waib
+.
memiliki lisensi (D(L8 (D(L dan 4L/PL merupakan persyaratan untuk penertiban i>in
*.
lingkungan8 3>in lingkungan diterbitkan oleh enteri,Cubenur,!upati/alokota sesuai kewenangannya. 2elain hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan
tercantum dalam o +$ Tahun $%%# ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang (D(L.Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa : •
2anksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki i>in lingkungan8
•
2anksi terhadap orang yang menyusun dokumen (D(L tanpa memiliki sertifikat kompetensi8
•
2anksi terhadap peabat yang memberikan i>in lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen (D(L atau PL/4L
17
BAB III PENUTUP 3!1 K%,+*&"(
elalui berbagai pembahasan mengenai ndang-undang o +$ Tahun $%%# tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat kita ketahui bahwa ndang-undang ini merupakan bentuk penyempurnaan dari ndang-undang omor $+ tahun "##0 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,baik dilihat dari segi hukum maupun administrasi.Penyempurnaan itu adalah adanya penguatan pada terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
serta
penanggulangan
dan
penegakan
hukum
mewaibkan
pengintegrasian aspek transparansi,partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. !entuk penguatan tersebut dilihat dari aspek lama pidana,perluasan alat bukti yang ada,dan pengembangan asas ltimum )emedium. 3!2 S"$"(
2aran saya agar penerapan asas hukum pada undang-undang ini uga tetap mengedepankan bentuk-bentuk (lternati7e Dispute )esolution 9(D); melalui alur pengadilan maupun melalui alur pengadilan.alur pengadilan uga dapat dibedakan lagi menadi penerapan hukum pidana ataupun penerapan hukum perdata. Penerapan hukum perdata dilakukan melalui ganti kerugian dan
1
pemulihan lingkungan,tanggung awab mutlak,hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah,hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan.
1
DAFTAR PUSTAKA
ndang-undang o tahun "#" tentang 4H(P ndang-ndang )3 omor +$ Tahun $%%# tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. odul Pengetahuan dan Hukum Lingkungan PT34,$%%0. )ina 2uliastini,$%%#.Perbandingan o $+/"##0 dengan o +$ /$%%# (li (>ar,$%%0.paya penegakan hukum terhadap 4erusakan lingkungan Hidup.
