Paradigma Otonomi Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pendahuluan
Republik Indonesia berdiri dan eksis menjadi sebuah Negara tidak lepas dari sistem kenegaraan yang dibangun atas kesepakatan para pendiri Bangsa, dari masa kemerdekaan tahun 1!" sampai dengan sekarang sudah terjadi beberapa perubahan dalam pengelolaan Negara di berbagai bidang# Hal yang teramat lumrah mengingat Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi yang tinggi dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya# masyarakatnya# $ebagai sebuah Negara berkembang, Indonesia memiki pelbagai potensi penting, selain memiliki sumber daya alam yang banyak juga memiliki sumber daya manusia yang semakin baik meskipun masih tertinggal se%ara kualitas dibandingkan negara&negara negara&negara berkembang lainnya# Indonesia juga dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya agraria yang melimpah# Negara 'esatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan %ua%a serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya# Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar# Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah# 'ekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan (a(asan Nusantara#1 'ekayaan sumber daya agraria dari persepsi pemerintah adalah modal utama untuk menyelenggarakan pembangunan nasional# 'arena 'arena itu, atas nama pembangunan pembangunan nasional )in the name of national development * penguasaan dan peman+aatan sumber daya a graria diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi )economic-growth development * dalam rangka meningkatkan pendapatan dan state revenue*#deisa negara ) state $e%ara umum sumber daya alam, termasuk sumber daya agraria di dalamnya yang ada di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga oleh karena itu sudah semestinya dikelola dan dipelihara dengan baik# .ntuk itulah dibutuhkan suatu perangkat perangkat hukum dalam menjamin menjamin ketersedian dan dan kualitas sumber daya alam di Indonesia# $ebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 /yat /yat )0* .ndang&.ndang Dasar Negara Republik Indonesia bah(a Indonesia adalah negara hukum, maka segala ke(enangan dan tindakan alat&alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum# Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan melainkan pembentuk aturan&aturan aturan&aturan hukum, oleh sebab sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena karena hukum itu sendiri#0 $umber Daya /lam se%ara luas mendapat perhatian penting bagi Negara, dan ada pelbagai produk hukum yang mengatur masalah ini, satu diantara sekian produk hukum yang +o%us akan dibahas dalam makalah ini adalah perspekti+ .ndang&.ndang )..* Nomor 0- ahun ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup# $alah seorang ahli ilmu lingkungan, yaitu Otto $oemar(oto $oemar(oto mengemukakan bah(a dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah enironment# $elanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya# $ementara $ementara 3unajat Danusaputra memberikan pengertian pengertian bah(a lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktiitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya#! Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktiitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya# Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia# Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia# Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment , dalam bahasa Belanda disebut dengan millieu, sedangkan dalam bahasa Peran%is disebut dengan I'environment # 1 Penjelasan .. Nomor 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengadaan Tanah Tanah Untuk Untuk Kepentingan Kepentingan Umum atau atau Kepentingan Kepentingan Pembangunan Pembangunan? ? 3akalah# - I Nyoman Nurjaya, Pengadaan -4 $eptember -21-# $urabaya 0 'usumadi Pudjosee(ojo, diambil dari http566elsam#or#id6ne(6inde7#php8a%t9ie(:id9-2"0, diakses pada tanggal 0 ;anuari -210# Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan Lingkungan,, 1", =ogyakarta 5 .niersitas /tma ;aya )hlm#-"* !
1
$ebagaimana telah dimengerti bah(a Indonesia pada saat ini menerapkan otonomi daerah dalam tata kelola pemerintahannya# Pas%a re+ormasi yang terjadi tahun 1> maka dilakukan amandemen tehadap ..D 1!"# $alah satu poin penting amandemen tersebut ialah diubahnya ketentuan tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah#" Dalam Pasal 1> /yat )1* dan )-* ..D 1!" ditegaskan bah(a 5 Negara 'esatuan Republik Indonesia dibagi kepada daerah&daerah proinsi dan daerah proinsi itu dibagi pula kepada kabupaten dan kota, yang tiap&tiap proinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang dipengaturan dengan undang&undang# Pemerintahan daerah proinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan# Lebih lanjut pasal 1> ayat )!* ..D 1!" menegaskan 5 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas&luasnya, ke%uali urusan undang&undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat#
pemerintahan yang oleh
$e%ara lebih terperin%i, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah diatur dalam .. Nomor -- ahun 1 entang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan .. Nomor 0- ahun -22! entang Pemerintahan Daerah# Dalam Pasal 1 /ngka " .. Nomor 0- ahun -22! dijelaskan makna otonomi daerah tersebut, yaitu 5 ?Otonomi daerah ialah hak, kekuasaan, dan ke(ajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang& undangan@# Dalam rangka menjalankan otonomi daerah itu, setiap daerah memiliki ke(enangan dalam pelbagai bidang, ke%uali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat# 'e(enangan pemerintah pusat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat )0* .. Nomor 0- tahun -22!, yaitu meliputi ke(enangan dalam bidang 5 a# politik luar negeri b# pertahanan %# keamanan d# peradilan e# moneter dan +iskal danA +# agama Otonomi yang luas di Indonesia memberikan seluruh urusan pemerintahan kepada daerah, ke%uali dalam enam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 /yat )0* .. No#0- ahun -22!# /kan tetapi se%ara yuridis dan implementati+, tidak semua urusan pemerintahan di luar enam hal tersebut diserahkan kepada daerah se%ara penuh# ujuan pemerintah pusat untuk menerapkan desentralisasi )otonomi daerah* tidak lain adalah untuk meningkatkan pemberdayaan peran daerah propinsi dan kabupaten6kota agar memiliki kemandirian dalam kebijakan#4 Dengan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memper%epat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan dan me(ujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik karena para pengambil keputusan berada lebih dekat dengan masyarakat setempat# Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat#> Dengan demikian desentralisasi akan me(ujudkan pembangunan yang lebih partisipati+, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat lokal dari hasil peman+aatan sumberdaya alam dan diharapkan pula untuk lebih bertanggung ja(ab dalam penerapan prinsip&prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerahnya# $ebagaimana digambarkan diatas, bah(asanya perihal sumber daya alam serta lingkungan hidup merupakan bagian dari otonomi daerah, namun disisi lain lingkungan sebagaimana digambarkan para ahli merupakan suatu kesatuan yang uniersal bahkan tidak tergantung pada satu ka(asan saja, " 3# Ri+Ciniamy 'arsayuda, emaksimalkan !uang "tonomi, 3akalah, -21-, Banjarmasin# Ibid# 4 Edi $antosa, Implementasi Kebi$akan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan %idup &aerah makalah, -22", ;akarta# )hlm# * > Baharuddin Nurkin, "tonomi &aerah dan Pengelolaan (umber &a)a *lam makalah dalam ;urnal Perennial )hlm# 0*
2
melainkan bersangkut paut dan saling mempengaruhi dengan ka(asan lingkungan lainnya# Disini terdapat dua paradigma dalam memandang lingkungan hidup sebagai entitas hukum# .ntuk itu tulisan ini hendak melakukan analisis isi dan deskripti+ untuk mengkaji peraturan isi dan substansi pasal&pasal dalam .. Nomor 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada hal&hal yang bersangkut paut dengan keberadaan konsep otonomi daerah di Indonesia#
Hukum Nasional Tentang Lingkungan Hidup
Dalam hal urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ada sebuah .ndang& .ndang yang mengaturnyaa yaitu .. Nomor 0- ahun -22# .. sebagai perbaikan dan pembaharuan .. Nomor -0 ahun 14 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya sebelum era re+ormasi# .ndang&.ndang ini hadir sebagai pengeja(antahan amanah dari Pasal ->H .ndang&.ndang Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1!" yang menyatakan bah(a lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Farga Negara Indonesia# Pertimbangan lainnya adalah bah(a kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengan%am kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh&sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan# $elain itu satu hal yang mendasari keuniersalitasan dasar pembentukan .. ini yaitu menyadari bah(a pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup# Dari sana dapat dilihat bah(a pembuat .ndang&.ndang telah menyadari bah(a Lingkungan Hidup tidak melulu mengenai kondisi dalam negara saja, tetapi menghadapi isu global yang terjadi diseluruh dunia, sehingga kita dapat meyakini bah(a memang Lingkungan Hidup itu merupakan hal yang uniersal dan tidak tergantung pada suatu ka(asan atau (aktu tertentu saja# Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang&undangan yang bersangkut paut dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam karena kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan# Peraturan perundang&undangan lain tersebut seperti .. Nomor !1 ahun 1 tentang 'ehutanan, .. Nomor 4 ahun -22! tentang $umber Daya /ir, .. Nomor ! ahun -22 tentang Pertambangan 3ineral dan Batubara, .. Nomor -- ahun -221 tentang 3inyak dan Gas Bumi, .. Nomor 1> ahun -22! tentang Perkebunan, .. Nomor " ahun 12 tentang 'onserasi $umber Daya /lam Hayati dan Ekosistemnya, .. Nomor - ahun -224 tentang ata Ruang dan masih banyak peraturan perundang&undangan baik berupa .. maupun peraturan diba(ahnya yang sedikit banyaknya bersangkut paut dengan Lingkungan Hidup )selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 dan -*# Dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 00 ..D 1!" menjadi ruh bagi peraturan perundang& undangan ini, bah(a bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat uhan =ang 3aha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk di dalamnya pembangunan perkebunan dalam me(ujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat se%ara berkeadilan#
Tabel 1 Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
No
Undang-undang
Tentang
Lihat Dasar 3enimbang dalam .. Nomor 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3
1#
.. No# " ahun 12
Peraturan Dasar Pokok&pokok /graria
-#
.. No# 1 ahun 140
Landas 'ontinen Indonesia
0#
.. No# " ahun 1>0
ona Ekonomi Eksklusi+ Indonesia
!#
.. No# " ahun 1>!
Perindustrian
"#
.. No# 14 ahun 1>"
Pengesahan 'onensi PBB tentang Hukum Laut
#
.. No# " ahun 12
'onserasi $umber Daya /lam Hayati dan Ekosistemnya
4#
.. No# 1 ahun 1-
'arantina He(an, Ikan dan umbuh&tumbuhan
>#
.. No# " ahun 1!
Pengesahan 'onensi 'eanekaragaman Hayati
#
.. No# !1 ahun 1
'ehutanan
12#
.. No# -- ahun -221
3inyak dan Gas Bumi
11#
.. No# 4 ahun -22!
$umber Daya /ir
1-#
.. No# 1> ahun -22!
Perkebunan
10#
.. No# 01 ahun -22!
Perikanan
1!#
.. No# - ahun -224
Penataan Ruang
1"#
.. No# -4 ahun -224
Pengelolaan Filayah Pesisir dan Pulau&pulau 'e%il
1#
.. No# 14 ahun -22>
Pelayaran
14#
.. No# 1> ahun -22>
Pengelolaan $ampah
1>#
.. No# ! ahun -22
Pertambangan 3ineral dan Batubara
1#
.. No# 12 ahun -22
'epari(isataan
-2#
.. No# 1> ahun -22
Peternakan dan 'esehatan He(an
-1#
.. No# 0- ahun -22
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
--#
.. No# 02 ahun -22
'etenagalistrikan
-0#
.. No# !1 ahun -22
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
-!#
.. No# !" ahun -22
Perubahan /tas .. Nomor 016-22! tentang Perikanan
Tabel ! Peraturan Perundang-Undangan yang Diamanatkan UU PPLH
4
No#
Pasal
entang
3andat
5
1#
Pasal " ayat )-*
Pelaksanaan penegakan hukum terpadu
.ndang&undang
-#
Pasal 11
Inentarisasi Lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
0#
Pasal 1- ayat )!*
ata %ara penetapan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup
!#
Pasal 1> ayat )-*
ata %ara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
"#
Pasal -2 ayat )!*
Baku mutu lingkungan hidup untuk air, air laut, udara ambien, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
#
Pasal -1 ayat )"*
'riteria baku kerusakan lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah
4#
Pasal 00
/mdal
Peraturan Pemerintah
>#
Pasal !1
Iin lingkungan
Peraturan Pemerintah
#
Pasal !0 ayat )!*
Instrumen ekonomi lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah
12#
Pasal !4 ayat )0*
/nalisis risiko lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
11#
Pasal "0 ayat )0*
ata %ara penanggulangan pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidup
1-#
Pasal "! ayat )0*
ata %ara pemulihan +ungsi lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah
10#
Pasal "" ayat )!*
Dana penjaminan untuk pemulihan +ungsi lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah
1!#
Pasal "
Pengendalian pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
1"#
Pasal "4 ayat )"*
'onserasi dan pen%adangan sumber daya alam serta pelestarian +ungsi atmos+er
1#
Pasal "> ayat )-*
Pengelolaan B0
Peraturan Pemerintah
14#
Pasal " ayat )4*
Pengelolaan limbah B0
Peraturan Pemerintah
1>#
Pasal 1 ayat )0*
ata %ara dan persyaratan dumping limbah atau bahan
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
1#
Pasal 4"
ata %ara pengangkatan pejabat penga(as lingkungan hidup dan tata %ara pelaksanaan penga(asan
-2#
Pasal >0
$anksi administrati+
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah
Pasal > ayat )0*
Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur
-1#
6
--#
Pasal -2 ayat )"*
Baku mutu lingkungan hidup untuk air limbah, emisi, dan gangguan
Peraturan 3enteri
-0#
Pasal -0 ayat )-*
;enis usaha dan6atau kegiatan yang (ajib dilengkapi dengan amdal
Peraturan 3enteri
-!#
Pasal -> ayat )!*
$erti+ikasi dan kriteria kompetensi
Peraturan 3enteri
-"#
Pasal - ayat )0*
Persyaratan dan tata%ara lisensi
Peraturan 3enteri Peraturan 3enteri
-#
Pasal 0" ayat )0*
.'L&.PL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
-4#
Pasal "-
/udit lingkungan hidup
Peraturan 3enteri
->#
Pasal - ayat )!*
$istem in+ormasi lingkungan hidup
Peraturan 3enteri
-#
Pasal " ayat )*
ata %ara pengaduan
Peraturan 3enteri
02#
Pasal 2 ayat )-*
'erugian lingkungan hidup
Peraturan 3enteri
Penyusun amdal
Dalam .. 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 /ngka 1 disebutkan sebuah pengertian bah(a Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain# 'emudian Pasal 1 /ngka - menyebutkan bah(a Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan +ungsi lingkungan hidup dan men%egah terjadinya pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi peren%anaan, peman+aatan, pengendalian, pemeliharaan, penga(asan, dan penegakan hukum# $ebagaimana disebutkan diatas bah(a kata&kata kun%i yang ada dalam lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang sistematis dan terpadu# $ehingga apapun peraturan perundang&undangan selagi berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup mestilah ia harus menyesuaikan dengan ketentuan .. Nomor 0- ahun -22 ini sehingga dapatlah dikatakan bah(a ia merupakan umbrella law bagi peraturan perundang&undangan lainnya yang sama karakteristiknya#
Hukum Lingkungan Dalam Aspek Pemerintahan Daerah
Dalam dasar pertimbangan .. Nomor 0- ahun -22 ini disebutkan bah(a semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara 'esatuan Republik Indonesia telah memba(a perubahan hubungan dan ke(enangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup#12 Hal ini sejalan dengan semangat .. Nomor 0- ahun -22! tentang Pemerintahan Daerah yang sempat disinggung dia(al t ulisan ini bah(asanya perihal lingkungan merupakan item yang tidak dike%ualikan dalam urusan pemerintah pusat, sehingga sudah barang tentu ini menjadi ke(enangan daerah untuk mengaturnya# .. Nomor 0- ahun -22 Pasal 1 /ngka 0> telah memberi penjelasan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau (alikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah# $edangkan kepastian diterapkannya otonomi daerah terdapat dalam Pasal - mengenai asas yang terkandung di dalam .. Nomor 0- ahun -22 ini# Lebih rin%i dalam I .. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menyebutkan ugas dan Fe(enang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaitu Pasal 0 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan ber(enang5 menetapkan kebijakan nasionalA 12 Lihat konsiderans .. Nomor 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteriaA menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasionalA menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai 'LH$A menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan .'L&.PLA menyelenggarakan inentarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah ka%aA mengembangkan standar kerja samaA mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidupA menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetikA menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan oonA menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B0, limbah, serta limbah B0A menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan lautA menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negaraA melakukan pembinaan dan penga(asan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerahA melakukan pembinaan dan penga(asan ketaatan penanggung ja(ab usaha dan6atau kegiatan terhadap ketentuan periinan lingkungan dan peraturan perundang&undanganA mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidupA mengoordinasikan dan mem+asilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketaA mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakatA menetapkan standar pelayanan minimalA menetapkan kebijakan mengenai tata %ara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, keari+an lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupA mengelola in+ormasi lingkungan hidup nasionalA mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan peman+aatan teknologi ramah lingkungan hidupA memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaanA mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidupA menerbitkan iin lingkunganA menetapkan (ilayah ekoregionA dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah proinsi bertugas dan ber(enang5 a#
menetapkan kebijakan tingkat proinsiA
b#
menetapkan dan melaksanakan 'LH$ tingkat proinsiA
%#
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH proinsiA
d#
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan .'L&.PLA
e#
menyelenggarakan inentarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah ka%a pada tingkat proinsiA
8
+#
mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraanA
g#
mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten6kotaA
h#
melakukan pembinaan dan penga(asan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten6kotaA
i#
melakukan pembinaan dan penga(asan ketaatan penanggung ja(ab usaha dan6atau kegiatan terhadap ketentuan periinan lingkungan dan peraturan perundang&undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupA
j#
mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidupA
k#
mengoordinasikan dan mem+asilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten6antarkota serta penyelesaian sengketaA
l#
melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan penga(asan kepada kabupaten6kota di bidang program dan kegiatanA
m# melaksanakan standar pelayanan minimalA n#
menetapkan kebijakan mengenai tata %ara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, keari+an lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat proinsiA
o#
mengelola in+ormasi lingkungan hidup tingkat proinsiA
p#
mengembangkan dan menyosialisasikan peman+aatan teknologi ramah lingkungan hidupA
C#
memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaanA
r#
menerbitkan iin lingkungan pada tingkat proinsiA dan
s#
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat proinsi
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten6kota bertugas dan ber(enang5 a#
menetapkan kebijakan tingkat kabupaten6kotaA
b#
menetapkan dan melaksanakan 'LH$ tingkat kabupaten6kotaA
%#
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten6kotaA
d#
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan .'L&.PLA
e#
menyelenggarakan inentarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah ka%a pada tingkat kabupaten6kotaA
+#
mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraanA
g#
mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidupA
h#
mem+asilitasi penyelesaian sengketaA
i#
melakukan pembinaan dan penga(asan ketaatan penanggung ja(ab usaha dan6atau kegiatan terhadap ketentuan periinan lingkungan dan peraturan perundang&undanganA
j#
melaksanakan standar pelayanan minimalA
k#
melaksanakan kebijakan mengenai tata %ara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, keari+an lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten6kotaA
l#
mengelola in+ormasi lingkungan hidup tingkat kabupaten6kotaA
m# mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem in+ormasi lingkungan hidup tingkat kabupaten6kotaA n#
memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaanA
o#
menerbitkan iin lingkungan pada tingkat kabupaten6kotaA dan
9
p#
melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten6kota
Didalam .. Nomor 0- ahun -22 diatas telah diatur se%ara umum tugas dan ke(enangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup# Hal yang harus digarisba(ahi adalah meskipun perihal sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari otonomi daerah ia juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan nasional, karena kembali pada hakikat hukum lingkungan tidak hanya mengatur sebuah (ilayah tertentu, karena ia pasti berkaitan dengan (ilayah lainnya )interdependensi antar daerah, bukan independensi satu daerah semata* 'ebijakan daerah dalam era otonomi yang didorong oleh perasaan ?independensi@ daerah, perlu dialihkan kepada perasaan interdependensi antar (ilayah# Interdependensi akan men%iptakan ruang kerjasama regional yang men%iptakan banyak man+aat, sedangkan persepsi i ndependensi lebih banyak men%iptakan persaingan yang tidak perlu serta meniadakan banyak peluang# Di dalam era otonomi daerah, hal ini berarti diperlukan isi dan kiat politik 'epala Daerah yang kondusi+# 'esadaran akan interdependensi antar daerah, untuk men%iptakan sinergi antar sektor serta kehendak untuk menempatkan tujuan &tujuan bersama sebagai kerangka masa depan, merupakan jalan keluar yang diperlukan bagi para 'epala Daerah maupun DPRD sehingga era otonomi daerah dapat me(ujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan#11 Harus dapat diingat kembali juga dasar dari otonomi yaitu Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu5 a* Desentra&lisasi merupakan pembentukandaerah otonom dan penyerahan (e(enang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusatA dan b* Desentra&lisasi dapat pula berarti penyerahan (e(enang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat# Oleh karena itu, sesuai dengan nilai&nilai dasar +iloso+i dan paradigma yang berlaku dalam era pemerintahan global ini, peran negara menguasai harus diubah menjadi mem+asilitasi# idak me& monopoli ke(enangan, tetapi mem&bagi habis tugas&tugas, hak, ke(ajiban, dan tanggung ja(ab kepada semua +aktor , yakni insitusi se%tor publik dan birokrasi#1Harus dilihat juga ada +aktor lain yang mempengaruhi yaitu pemerintah daerah, pertama mungkin se%ara +ormal telah menerima mandat untuk melaksanakan ke(enangan namun masih ada pembatasan atau hambatan dalam melaksanakan ke(enangan tersebut# Dalam hal ini masih ada bayang&bayang birokrasi dari atas ke ba(ah se%ara samar&samar namun pengaruhnya nyata# 'edua mungkin saja otonomi telah berlaku di suatu daerah, namun pemerintahan daerah sendiri tidak e+ekti+ menggunakan ke(enangan yang telah dilimpahkan# Dengan demikian maka pelaksanaan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya di daerah perlu memperhatikan kaidah&kaidah yang telah disepakati nasional# Hal ini harus dilaksanakan karena upaya membangun keberlanjutan tujuan nasional sangat t ergantung pada hasil yang di%apai melalui kerjasama antar daerah dan nasional# idak ada daerah yang benar&benar terisolir dan dapat bekerja sendiri untuk menjaga pelestarian hutan atau melindungi sumber daya hayati, atau pen%emaran laut yang ada di dalam batas&batas teritorialnya yang kesemuanya ini disebabkan oleh saling ketergantungan diantara semua daerah# $aling ketergantungan tersebut tidak hanya disebabkan karena adanya hubungan se%ara geogra+i dari lintas jalur melalui daratan, laut atau udara namun ju ga karena adanya perdagangan, kegiatan pari(isata, kontak sosial dan budaya, serta komunikasi yang sangat pesat perkembangannya# Namun alasan yang utama adalah adanya satu kesatuan sistem kehidupan bersama yang harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bersama#
Penutup
Bah(a perkembangan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa# .. Nomor -0 ahun 14 yang dirubah dengan
11 'ementerian Negara Lingkungan Hidup, Pengembangan Institusi Lingkungan %idup dalam +ra "tonomi &aerah# ,, diambil dari http566(((#menlh#go#id6pengembangan&institusi&lingkungan&hidup&dalam&era&otonomi& daerah6 diakses pada 0 ;anuari -210# 1- Edi $antoso, "p#.it# )hlm# >*
10
.. Nomor 0- ahun -22 merupakan suatu langkah maju pada era re+ormasi, ditandai dengan perubahan di berbagai bidang# Perbedaan mendasar antara .ndang&.ndang Nomor -0 ahun 14 dengan .. Nomor 0- ahun -22 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip&prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pen%egahan pen%emaran dan6atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum me(ajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan# .. 0- ahun -22 ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana# 'etentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan# Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan per(akilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah# 3elalui %ara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan e+ek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan#10 =ang kemudian harus digarisba(ahi kembali adalah disini terdapat dua paradigma dalam memandang lingkungan hidup sebagai entitas hukum# $ebagaimana digambarkan diatas, bah(asanya perihal sumber daya alam serta lingkungan hidup merupakan bagian dari otonomi daerah, namun disisi lain lingkungan sebagaimana digambarkan para ahli merupakan suatu kesatuan yang uniersal bahkan tidak tergantung pada satu daerah saja, melainkan bersangkut paut dan saling mempengaruhi dengan ka(asan lingkungan di daerah lainnya#
10 Lihat di Penjelasan .. Nomor 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup#
11
D/J/R P.$/'/ Buku dan "akalah
Danusaputra, $ 3unajat, %ukum Lingkungan /uku I Umum Bina Kipta, Bandung, 1>"## Darsono,
#nternet
Ensiklopedia Online Fikipedia, http://wikipedia.com diakses pada 0 ;anuari -210 'ementerian Negara Lingkungan Hidup, http://menlh.go.id diakses pada 0 ;anuari -210 Lembaga EL$/3, http://elsam.or.id , diakses pada 0 ;anuari -210
Peraturan Perundang-Undangan
.ndang&.ndang Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1!" )=ang elah Diamandemen* .ndang&.ndang Nomor 0- ahun -22! tentang Pemerintahan Daerah .ndang&.ndang Nomor 0- ahun -22 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12
