BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keimig eimigras rasian ian sebagai sebagaiman mana a yang yang ditent ditentuka ukan n di dalam dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor !! Tentang Keimigrasian adalah hal ih"al lalu lintas orang yang masuk atau keluar "ilayah Negara #e$ublik %ndonesia dan $enga"asan orang asing di %ndonesia&'ukum Keimigrasian meru$akan bagian dari sistem hukum yang berlaku di %ndonesia bahkan meru$akan subsistem dari 'ukum dministrasi Nega Negarra1& a1&
ungs ungsii
keimi eimigr gras asia ian n
meru meru$a $ak kan
*ung *ungsi si
$eny $enyel elen engg ggar araa aan n
administrasi negara atau $enyelenggaraan administrasi $emerintahan oleh karena itu sebagai bagian dari $enyelenggaraan kekuasaan eksekuti* yaitu *ungsi administr administrasi asi negara negara dan $emerint $emerintahan ahan maka maka hukum hukum keimig keimigrasian rasian da$at da$at dikata dikatakan kan bagian bagian dari dari bidang bidang hokum hokum admini administr strasi asi negara negara&2 &2 Untuk Untuk men+a men+amin min keman keman*aat *aatan an dan melind melindungi ungi berbaga berbagaii ke$en ke$entin tingan gan nasion nasional al maka Pemerintah %ndonesia telah meneta$kan $rinsi$ tata $elayanan tata $enga"asan atas masuk dan keluar orang ke dan dari "ilayah %ndonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian& Keimigrasian& %migra %migrasi si terma termasuk suk salah salah satu satu instan instansi si $emer $emerint intah ah yang yang salah salah satu satu kegiatannya memberikan $elayanan terhada$ masyarakat& Pelayanan dalam hal member memberik ikan an segala segala $eri,i $eri,inan nan keim keimigr igrasi asian an beru$a beru$a isa isa %,in %,in masuk masuk
$enda*taran orang asing i,in masuk kembali i,in keluar tidak kembali .urat Per+alanan #% tanda bertolak tanda masuk surat keterangan keimigrasian dan
$erubahan
keimigrasian&Tem$at-tem$at
$elayanan
keimigrasian
meli$uti bidang atau sub bidang imigrasi $ada Per"akilan #% di luar negeri di $er+alanan dalam $esa"at udara mau$un ka$al laut tem$at $emeriksaana imigrasi Kantor %migrasi Bidang %migrasi $ada Kantor /ilayah Kementerian 'ukum dan '0 serta irektorat enderal %migrasi& Terhada$ orang asing $elayanan
dan
$enga"asan
di
bidang
keimigrasian
dilaksanakan
berdasarkan $rinsi$ selekti* (selective policy)& Berdasarkan $rinsi$ ini maka orang asing yang da$at diberikan i+in masuk ke %ndonesia ialah 3 a& 4rang asing yang berman*aat bagi kese+ahteraan rakyat bangsa dan Negara #e$ublik %ndonesia& b& Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta 5& Tidak bermusuhan dengan rakyat mau$un Pemerintah Negara #e$ublik %ndonesia& Untuk
me"u+udkan
$rinsi$
selekti*
di$erlukan
kegiatan
$enga"asan
terhada$ orang asing $enga"asan ini tidak hanya $ada saat orang asing masuk ke "ilayah %ndonesia teta$i +uga selama orang asing berada di "ilayah %ndonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terda$at orang asing yang keberadaannya di %ndonesia merugikan ke$entingan bangsa se$erti kasus-kasus $enyalahgunaan i+in tinggal keimigrasian overstay imigran gela$ dan lain sebagainya adalah suatu bentuk $elanggaran keimigrasian yang bersi*at transnasional&
Penga"asan 4rang sing di "ilayah %ndonesia beru$a $enga"asan terhada$ orang asing yang masuk keberadaan kegiatan dan keluar dari "ilayah %ndonesia antara lain da$at menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni 3 Pertama 4rang asing mantaati $eraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian mau$un Kenegaraan& Kedua 4rang asing tidak mentaati $eraturan $erundangundangan yang berlaku di %ndonesia hal ini menimbulkan masalah dan da$at dikenakan tindakan hukum beru$a 3 a& Tindakan
'ukum
Pidana
beru$a
$enyidikan
Keimigrasian
yang
meru$akan bagian dari$ada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem sistem $eradilan $idana ( $enyidikan $enuntutan $eradilan ) dan atau 6 b& Tindakan hukum administrati* negara beru$a tindakan keimigrasian adalah tindakan administrati* dalam bidang keimigrasian di luar $roses $eradilan& Termasuk bagian dari$ada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya de$ortasi terhada$ orang asing untuk keluar dari "ilayah yurisdiksi negara kesatuan #e$ublik %ndonesia& Penegakan hukum $idana keimigrasian adalah $enegakan hukum melalui $roses $enyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum a5ara $idana& Pasal : Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 mengatakan bah"a orang asing yang senga+a menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud $emberian i+in
keimigrasian yang diberikan ke$adanya di$idana dengan $idana $en+ara $aling lama (lima) tahun atau denda $aling banyak #$&2&:::&:::- (dua $uluh lima +uta ru$iah) Pasal 72 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 mengatur tentang Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bah"a tindakan keimigrasian dilakukan terhada$ orang asing yang berada di "ilayah %ndonesia yang 3 a& 0elakukan kegiatan berbahaya atau $atut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau b& Tidak menghormati atau mentaati $eraturana $erundang-undangan yang berlaku& 0aksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah Tindakan dministrati* dalam bidang keimigrasian diluar $roses $eradilan& engan
demikian
sebagaimana
maka
dimaksud
orang dalam
asing Pasal
yang :
melakukan
da$at
$elanggaran
dikenakan
tindakan
administrati* diluar $roses $eradilan& Tindakan administrati* yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) da$at beru$a 3 a& Pembatasan $erubahan atau $embatalan i,in keimigrasian& b& Larangan untuk berada di suatu atau bebera$a tem$at tertentu di "ilayah %ndonesia& 5& Keharusan untuk bertem$at tinggal di suatu tem$at tertentu di "ilayah %ndonesia& d& Pengusiran atau de$ortasi dari "ilayah %ndonesia atau $enolakan masuk ke "ilayah %ndonesia&
Pengertian tersebut mengandung arti bah"a segala bentuk tindakan administrati* dibidang keimigrasian diluar tindakan hukum $idana atau $enyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian& .elain menurut ketentuan hukum $ositi* tersebut diatas +uga menurut hukum internasional bah"a tindakan keimigrasian beru$a de$ortasi bukan tindakan hukum $idana dan ini berlaku se5ara uni;ersal $ada negara-negara lain di dunia& .emua taha$an-taha$an tindakan keimigrasian tentu di$erlukan adanya suatu landasan yuridis mau$un administrasi sebagai dasar o$erasional dalam menangani suatu kasus $elanggaran keimigrasian& 4leh karena $ada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan $engekangan atau $embatasan terhada$ kebebasan dan hak asasi manusia tersebut di+amin serta dilindungi $eraturan $erundang-undangan yang berlaku di negara %ndonesia&
BAB II PEMBAHASAN Keberadaan Orang Asing Di Indonesia 2.. I!in Kei"igrasian %+in Keimigrasian yang berlaku di %ndonesia meli$uti 3 1& %,in Tinggal terbatas diberikan ke$ada3 a& 4rang sing yang masuk /ilayah %ndonesia dengan isa tinggal terbatas atau 4rang sing yang diberikan alih status dari %,in Tinggal kun+ungan yang meli$uti3 1& 4rang sing dalam rangka $enanaman modal6
2& Beker+a sebagai tenaga ahli6
!& 0elakukan tugas sebagai rohania"an6
7& 0engikuti $endidikan dan $elatihan6
& 0engadakan $enelitian ilmiah6
<& 0enggabungkan diri dengan suami atau istri $emegang %,in Tinggal terbatas6
8& 0enggabungkan diri dengan ayah dan=atau ibu bagi anak berke"arganegaraan asing yang mem$unyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan=atau ibu "arga negara %ndonesia6
>& 0enggabungkan diri dengan ayah dan=atau ibu $emegang %,in Tinggal terbatas atau %,in Tinggal Teta$ bagi anak yang berusia di ba"ah 1> (dela$an belas) tahun dan belum ka"in6
9& 4rang sing eks "arga negara %ndonesia6 dan
1:&
/isata"an lan+ut usia man5anegara&
b& nak yang $ada saat lahir di /ilayah %ndonesia ayah dan=atau ibunya $emegang %,in Tinggal terbatas6
5& Nakhoda a"ak ka$al atau tenaga ahli asing di atas ka$al laut alat a$ung atau instalasi yang bero$erasi di "ilayah $erairan dan "ilayah yurisdiksi %ndonesia sesuai dengan ketentuan $eraturan $erundang-undangan6
d& 4rang sing yang ka"in se5ara sah dengan "arga negara %ndonesia6 atau
e& nak dari 4rang sing yang ka"in se5ara sah dengan "arga negara %ndonesia&
2& %,in Tinggal terbatas +uga da$at diberikan ke$ada 4rang sing untuk melakukan $eker+aan singkat&
!& %,in Tinggal terbatasberakhir karena$emegang %,in Tinggal terbatas3
a& Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke /ilayah %ndonesia6 b& Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa
5& d& e& *&
berlaku %,in 0asuk Kembali yang dimilikinya6 0em$eroleh ke"arganegaraan #e$ublik %ndonesia6 %,innya telah habis masa berlaku6 %,innya beralih status men+adi %,in Tinggal Teta$6 %,innya dibatalkan oleh 0enteri atau Pe+abat %migrasi yang
ditun+uk6 g& ikenai e$ortasi6 atau h& 0eninggal dunia&
2.2. Hak dan Ke#a!iban Orang Asing
Bagi "arga negara asing yang menda$at i,in tinggal +uga menerima hak dan ke"a+ibanm selama berada di %ndonesia3
1& Ke"a+iban untuk tunduk dan $atuh $ada $eraturan $erundangundangan&
2& 'ak untuk menerima $erlindungan atas diri dan hartanya&
!& Tidak memiliki hak untuk di$ilih dan memilih&
7& Tidak mem$unyai +ak dan ke"a+iban untuk bela negara&
2.$. Hak
dan
Ke#a!iban
%NA
Di)lo"atik ata' Kons'ler
&ang
Bert'gas
Sebagai
Sta(
alam melaksanakan tugasnya anggota Kor$s di$lomatik mem$unyai hak istime"a sebagai berikut& 1) 'ak %mmunitas 'ak immunitas adalah hak yang menyangkut diri $ribadi seorang di$lomat serta gedung $er"akilannya& engan hak ini $ara di$lomat menda$at hak istime"a atas keselamatan diri $ribadi dan harta bendanya& 0ereka +uga tidak tunduk ke$ada yuridiksi di dalam negara tem$at mereka bertugas baik dalam $erkara $erdata mau$un $idana& 0isalnya $anggilan untuk men+adi saksi atau dituntut di muka $engadilan tidak da$at diberlakukan ke$ada mereka ke5uali +ika ada i+in dari $emerintah yang mengutus& kan teta$i $erlu diketahui bah"a $ara di$lomat +uga da$at diusir atau dikembalikan ke negara asalnya +ika mereka melanggar $eraturan $erundang-undangan yang berlaku di negara tem$at mereka bertugas& 2& 'ak ?kstrateritorial 'ak ?kstrateritorial adalah hak kebebasan di$lomat terhada$ daerah $er"akilan termasuk halaman bangunan serta $erlengka$annya se$erti3 bendera lambang negara dokumen dan surat-surat lainnya yang bebas sensor& alam hal ini $olisi atau a$arat keamanan dilarang memasuki
daerah
tersebut
tan$a
i+in
$ihak
$er"akilan
yang
bersangkutan& Bila ada $en+ahat atau $en5ari suaka $olitik yang masuk ke dalam kedutaan maka ia da$at diserahkan atas $ermintaan $emerintah sebab $ara di$lomat tidak memiliki hak asylum& 'ak sylum adalah hak untuk memberi kesem$atan ke$ada suatu negara dalam memberikan $erlindungan ke$ada "arga negara asing yang
melarikan diri& Bagi $ara anggota kor$s konsuler hak ekstrateritorial biasanya hanya menyangkut diri sendiri dan sta*nya yaitu beru$a hak3 1) kekebalan surat-menyurat resmi tan$a sensor beserta arsi$arsi$nya 2) $embebasan $a+ak setem$at !) $embebasan ke"a+iban hadir dalam sidang $engadilan yang berhubungan dengan dinasnya sendiri& 2.*. Penga#asan dan Penindakan +erhada) Orang Asing Untuk mengatur berbagai ma5am "arga negara asing yang keluar dan masuk ke "ilayah %ndonesia kebi+akan $emerintah di bidang keimigrasian menganut $rinsi$ sele5ti;e $oli5y yaitu suatu kebi+akan berdasarkan $rinsi$ selekti*& Berdasarkan $rinsi$ ini hanya orang-orang asing yang da$at memberikan man*aat bagi kese+ahteraan rakyat bangsa dan Negara #e$ublik %ndonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhada$ rakyat mau$un Negara Kesatuan #e$ublik %ndonesia yang berdasarkan ke$ada Pan5asila dan Undang-Undang asar 197 (UU 197) yang dii,inkan masuk atau keluar "ilayah %ndonesia dan untuk itu $erlu ada $engaturan dan batasan beru$a $eri,inan yang diberikan ke$ada orang asing a$abila hendak tinggal di %ndonesia sedangkan masalah $engaturan i,in tinggal orang asing di %ndonesia sistem $enga"asan keimigrasian terhada$ orang asing yang dilakukan oleh /ilayah Kantor
%migrasi Kelas %
Khusus 0edan terutama terhada$
masalah
$enindakan keimigrasian terhada$ orang asing yang melebihi batas "aktu i,in tinggal yang diberikan (o;erstay) belum tegas diatur di dalam $eraturan $erundang-undangan sehingga masalah tersebut da$at dilihat dari tu+uan $enelitian ini antara lain untuk mengetahui $engaturan i,in tinggal orang
asing di %ndonesia untuk mengetahui sistem $enga"asan keimigrasian terhada$ orang asing yang dilakukan oleh /ilayah Kantor %migrasi Kelas % Khusus 0edan dan untuk mengetahui $enindakan keimigrasian terhada$ orang asing yang melebihi batas "aktu i,in tinggal yang diberikan (o;erstay)& da$un +enis $enelitian yang menggunakan metode $enelitian hukum normati* bersi*at deskri$ti* analitis yaitu $enelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang $ermasalahan yang berkaitan dengan $enga"asan dan $enindakan keimigrasian terhada$ i,in tinggal orang asing di %ndonesia untuk mengetahui $engaturan i,in tinggal orang asing di %ndonesia& nalisa data dalam $enelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitati*& Penelitian dengan menggunakan metode kualitati* bertolak dari asumsi tentang realitas atau *enomena sosial yang bersi*at unik dan kom$leks& Padanya terda$at regularitas atau $ola tertentu namun $enuh dengan ;ariasi (keragaman)& nalisis kualitati* itu +uga dilakukan
metode inter$restasi& Berdasarkan metode inter$restasi ini
dihara$kan da$at men+a"ab segala $ermasalahan hukum yang ada dalam tesis ini& 'akikat arah kebi+akan nasional terhada$ keimigrasian yang meletakkan sebagai keseimbangan antara $endekatan kese+ahteraan dan $endekatan keamanan& Kedua hal tersebut da$at se+alan dengan $okok $emikiran yang menyatakan negara harus mema+ukan kese+ahteraan umum dan disisi lain melakukan $erlindungan terhada$ Bangsa dan Negara& da$un
kesim$ulan
dan
saran
$enelitian
ini
adalah
u$aya
adanya
$embaharuan sistem $enegakan hukum keimigrasian +uga harus diikuti
dengan $embaharuan hukum a5ara $enegakan hukum keimigrasian baik terhada$ $elanggaran yang termasuk $elanggaran $idana dan $elanggaran administrati*& Perlu melibatkan $enyidik Polri dalam melakukan $enyidikan meningkatkan sarana dan $rasarana keimigrasian dengan mengunakan Teknologi %n*ormasi meningkatkan sumber daya manusia $ersonil imigrasi melalui $endidikan dan $elatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusia"i yang berlandaskan nilai-nilai '0 dan $elaksanaan @ood @o;ernan5e dan Alean @o;ernan5e&
2.,. Pe"berian S#aka Kata .uaka berasal dari kataasylon dalam bahasa Cunani atau asylum dalam bahasa latin berarti sebuah tem$at terhormat dimana seorang yang sedang dike+ar berlindung& Berdasarkan alasan baik itu agama dan si$il hak memberikan $erlindungan ini diberikan ke$ada tem$at-tem$at ibadah dan ke$ada Negara terhada$ seorang "arga negara asing yang berada dalam status buronan tan$a mem$ertimbangkan +enis $erbuatan kriminal atau $elanggaran yang telah dilakukannnya& .ehingga dalam "aktu yang lama ke+ahatanke+ahatan umum (ordinary crime) tidak da$at diekstradisi-kan& Baru se+ak abad ke tu+uh belas bebera$a lmu"an termasuk ahli hukum dari Belanda 'ugo @rotius membedakan antara ke+ahatan bersi*at $olitik dan ke+ahatan umum selan+utnya status sylum hanya da$at digunakan oleh mereka yang menghada$i $enuntutan ( prosecution) karena alasan $olitik dan keagamaan& .am$ai dengan $ertengahan abad ke sembilan belas ham$ir semua Per+an+ian ?kstradisi mengakui $rinsi$ Non-
?kstradisi terhada$ $elaku ke+ahatan $olitik namun dengan $enge5ualian terhada$ mereka yang melakukan ke+ahatan ke+ahatan terhada$ Ke$ala Negara& sylum
adalah
sebuah
lembaga
yang
lahir
karena
kemanusiaan
(humanitarian) dan +uga hukum (legal nature)& sylum meru$akan lembaga kemanusiaan karena dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang dari $enuntutan
atau
kemungkinan
$enuntutan&
sylum
+uga
meru$akan
instrumen hukum karena sekali sylum diberikan maka seseorang yang menda$atkan status sebagai $enerima suaka (asylee) akan melekat $adanya hak dan ke"a+iban yang da$at di+alankan dan di$aksakan oleh Negara $emberi sylum berdasarkan hukum nasionalnya atau$un berdasarkan aturan 'ukum %n ternasional dan atau aturan hukum regional yang mem$unyai kekuatan hukum mengikat& .am$ai saat ini dalam instrumen 'ukum %nternasional tidak terda$at satu deDnisi yang diterima se5ara umum mengenai $engertian sylum namun demikian sebagai langkah a"al %nstitute o* %nternational La"< dalam sebuah sesi $ertemuannya di Bath tahun 19: men5oba mendeDnisikan $engertian sylum sebagai berikut3 sylum is the $rote5tion "hi5h a .tate grants on its territory or in some other $la5es under the 5ontrol o* its organs to a $erson "ho 5omes to seek it&