Makalah Ekonomi Regional

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang

Dalam melakukan pembangunan daerah sangat diperlukkan adanya koordinasi baik didalam daerah itu sendiri,tetapi juga dengan daerah lainnya terutama daerah yang memiliki kedekatan letak wilayah,kesamaan struktur wilayah,budaya maupaun sektor-sektor basis ekonomi yang sama.Koordinasi ini berkaitan dengan pelimpahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan umum melaluiUndang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang ”Pemerintahan Daerah” dan UndangUndang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” . Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 diharapkan memicu daerah untuk berlomba-lomba dalam melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah di daerah nya masing-masing,karena pemerintah pusat selalu melakukan evaluasi dan kotrolling terhadap implementasi otonomi daerah,salah satunya lewat dana alokasi umum yang besarannya ditentukkan salah satunya oleh “performa” daerah masing dalam melaksanakan indikator-indikator pembangunan nasional. Tidak jarang mencapai tujuan tersebut banyak pemerintah daerah akan melakukan analisis SWOT (Strenght,Weakness,Opportunity,Threat) untuk mencari keunggulan dan kelemahan daera nya masing-masing dan salah satu langkah dalam menyiasati kelemahan daerah terutama pada tingkat Kota atau Kabupaten,banyak pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan kawasan kerjasama antar daerah baik dengan daerah yang satu provinsi maupun dengan Kota atau Kabupaten di provinsi lainnya.. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 21 Tahun 2003 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah”disebutkan engah”disebutkan bahwa di Jawa tengah terdapat 8 Kawasan Kerjasama Antar-Daerah Kabupaten/Kota :

1. Kawasan BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara,Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)

Tugas Ekonomi Regional|Regionalisasi

1

2. Kawasan PURWOMANGGUNG (Purworejo,Wonosobo, Magelang dan Temanggung) 3.

Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta,Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,Sragen, dan Klaten)

4. Kawasan BANGLOR (Rembang dan Blora) 5. Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati) 6. Kawasan KEDUNGSAPUR (Kendal, Demak,Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi) 7. Kawasan TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan,Pemalang dan Kajen) 8.

Kawasan BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi). Pemahaman yang memadai dari Bupati Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas,

Cilacap, dan Kebumen yang daerahnya memiliki kesamaan geografis, budaya, bahasa, dan ikatan emosional berdasarkan sejarah Local Government Residen pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bersepakat untuk melakukan kerjasama antar Daerah melalui penerapan Konsep

Regional

Managemant

yang

diorientasikan

pada

Regional

Marketing.

Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (letter of agreement) 5 Bupati dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2002 sekaligus sosialisasi konsep dimaksud kepada jajaran legislatif dan stakeholders yang lain bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja BAKORLIN Wilayah III Purwokerto. Kemauan bersama untuk membentuk wadah Kerjasama antar Daerah dalam kerangka Regional Development 5 Kabupaten pada akhirnya terwujud melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas, Bupati Cilacap, dan Bupati Kabumen pada tanggal 28 Juni 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Regional Management yang diorientasikan pada Regional Marketing yang diberi nama “BARLINGMASCAKEB “ BARLINGMASCAKEB”” bertempat di Queen Garden Hotel Baturaden yang terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kabupaten sebagai wujud dukungan legislatif sesuai peraturan perundangan. Sementara Dasar hukum nya sendiri terdapat pada Kesepakatan Bersama Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas, Bupati Cilacap, dan Bupati Kabumen dalam rangka Pembentukan Regional Management dan Regional Marketing tanggal 16 Desember 2002 yang kemudian dituangkan melalui Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas, Bupati Cilacap, dan Bupati Kabumen Nomor : 130A, 4, 36, 48, 16 Tahun 2003 tgl 28 Juni Tugas Ekonomi Regional|Regionalisasi

2

2003 Ttg Pembentukan Lembaga Kerjasama Regional Management dan Regional Marketing antar Pemerintah Kabupaten Banjarnegera, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakan kerjasama ini adalah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, kordinasi, dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan serta pemasaran potensi sumber daya daerah. Tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah untuk : 1. Mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah dan dalam pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan. 2. Sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan ekonomi dan investasi. 3. Menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan yang bersifat kontraproduktif (persaingan yang tidak sehat antardaerah). 4. Memperkuat posisi tawar dan meningkatkan daya saing daerah agar mampu mengakses pasar nasional dan internasional dalam era globalisaasi ekonomi. 5. Membangun kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah di tingkat nasional maupun internsional. Visi

Mewujudkan wilayah BARLINGMASCAKEB sebagai tujuan Investasi, Perdagangan, dan wisata menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Misi

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempromosikan potensi investasi kepada para calon investor. 2. Membangun jejaring perdagangan produk unggulan daerah baik tingkat regional, nasional, dan internasional. 3. Mempromosikan

dan

mengembangkan

potensi

wisata

di

wilayah

BARLINGMASCAKEB.


3

4. Melakukan inovasi-inovasi kegiatan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. 1.2. Rumusan Masalah

Kurang

Strategisnya

wilayah

Kabupaten

Banjarnegara,

Kabupaten

Purbalingga,Kabupaten Banyumas,Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen membuat pertumbuhan perekonomian di kawasan Pantai Selatan Jawa tengahsulit berkembang, selain itu sulitnya aksesibilitas antar daerah akibat kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung transportasi dibanding Kota atau Kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa tengah. Oleh karena itu pemerintah

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga,Kabupaten

Banyumas,Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen sepakat untuk membentuk kawasan regional bersama dengan nama BARLINGMASCAKEB. Berdasarkan latar belakang diatas timbul pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 1. Apakah Yang dimaksud Homogenous Region, Nodal/Polarised Region,dan Planning/Administrative? 2.

Bagaimanakah Contoh Dari Homogenous Region,Nodal?polarised Region,dan planning/administrative region?

3. Bagaimanakah kontribusi PDRB setiap daerah anggota BARLINGMASCAKEB terhadap Pendapatan total regional BARLINGMASCAKEB? . 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi Apa Yang dimaksud Homogenous Region, Nodal/Polarised Region,dan Planning/Administrative 2. Memberikan

Contoh

Dari

Homogenous

Region,Nodal/polarised

Region,dan

planning/administrative region? 3. Mengidentifikasi kontribusi PDRB setiap daerah anggota BARLINGMASCAKEB terhadap Pendapatan total regional BARLINGMASCAKEB


4

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Bagi kami selaku peneliti merupakan sarana pengembangan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis wilayah regional BARLINGMASCAKEB. 2. Mampu memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah guna mer ancang kebijakan yang mendukung dan percepatan pertumbuhan kawasan BARLINGMASCAKEB. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi yang bermanfaat untuk dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam bagi akademis. 4. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menjadi gambaran dan informasi tentang yang terjadi di wilayah regional BARLINGMASCAKEB.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga pembaca diharapkan memperoleh gambaran jelas tentang isi dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu : BAB I Pendahuluan

Bab I terdapat lima sub bab yaitu latar belakang masalah berisi alasan pemilihan topik ; rumusan masalah berisi inti dari topik yang dibahas; tujuan penelitian berisi sasaran yang ingin dicapai dan deskripsi sasaran penulisan; kegunaan penelitian berisi manfaat penelitian; dan sistematika penulisan sendiri berisi garis besar penulisan dari pendahuluan, isi sampai penutup. BAB II Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah kerangka berisi konsep serta teori yang mendukung tulisan yang dapat diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dll. Serta menjelaskan materi yang berkaitan dalam pembahasan kawasan regional BARLINGMASCAKEB.


5

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan langkah – langkah yang menguraikan secara cermat metode pengumpulan informasi, analisis informasi, penarikan kesimpulan, serta merumuskan saran. BAB IV Pembahasan

Merupakan uraian hasil kajian, temuan serta ide pengembangan yang sesuai dengan rumusan masalah. BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan penulis.


6

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Konsep Ruang,Wilayah dan Region

Pengertian ruang menurut Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep Region dan wilayah masih dapat dikatakan bias banyak ahli yang menganggap bahwa wilayah dan Region adalah konsep yang berbeda sementara tidak sedikit pula yang menanggap konsep wilayah dan konsep region sebagai konsep yang sama.

Glasson (1978) ada dua cara pandang yang berbeda mengenai wilayah, yaitu subyektif dan obyektif.Cara pandang subyektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis. Sedangkan pandangan obyektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciriciri/gejala alam di setiap wilayah.

Bambang Supriyadi(2010) Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi. Karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi adalah sejauh manusia masih bisa menjangkaunya atau masih berguna bagi manusia.

Isard (dalam bambang supriyadi 2010), menganggap pengertian suatu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. Menurutnya, wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningful ) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut Tugas Ekonomi Regional|Regionalisasi

7

Sumaatmadja (1988:42) Region berarti suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang membedakan diri dari region-region lain di sekitarnya,lebih lanjut menurut Dickinson (dalam Sumaatmadja, 1988), Suatu region adalah suatu komplek keruangan atau komplek teritorial yang terdiri dari penyebaran gejala-gejala yang berbeda sesamanya, yang mengungkapkan suatu keseluruhan aspek tertentu sebagai ruang geografi Rustiadi, dkk (2007) memandang, kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah : (1) wilayah homogen (uniform), (2) wilayah sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan ( planning region atau programming region). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.

Konsep Alamiah -Deskriptif Homogen

Nodal (pusat-hiterland Desa – Kota

System sederhana

Budidaya - Lindung

Wila ah

System ekonomi : kawasan ekonomi;

S stem/fun sionall

kawasan industri

System kompleks

System ekologi : DAS, Hutan, Pesisir

System social-politik : kawasan adat, kawasan etnik Wilayah perencanaan khusus :

Perencanaan/pengelolaan

Konsep non Alamiah

Jabodetabek, KAPET Wilayah administrasi politik : Provinsi, Kabupaten, Kota

Gambar 2.1. Sistematika Konsep-konsep Wilayah (Rustiadi, dkk, 2007)


8

2.2 H omogeneneous r egion , Nodal/Pol arized region dan Plannin g/Admini strative r egion .

Richardson

menjelaskan

bahwa

region

dapat

diklasifikasikan

menjadi

homogeneneous region, nodal/polarized region dan planning/administrative region. Homogeneous region merupakan Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) dalam kelompok. Dengan demikian, wilayah homogen tidak lain adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut. Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan dan lain-lain. Nodal/polarized region pada dasarnya dilandasi oleh adanya faktor ketidak merataan ( heterogenitas). Konsep ini menekankan pada pentingnya interaksi setiap region yang diukur berdasarkan lalu lintas barang, modal, penduduk.terdapat wilayah pusat ( kutub ) dan wilayah pinggiran / hiterland yang merupakan bagian di sekelillingnya yang saling melengkapi terhadap wilayah pusat. Sukirno (1976) menyatakan bahwa pengertian wilayah nodal

yang

paling

ideal

untuk

di

gunakan

dalam

analisis

mengenai

ekonomi

wilayah,mengartikan wilayah tersebut sebagai ekonomi ruang yang yang di kuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Batas wilayah nodal di tentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila di gantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya,sementara Hoover (1977) mengatakan bahwa struktur dari wilayah nodal dapat di gambarkan sebagai suatu sel hidup dan suatu atom, dimana terdapat inti dan plasma yang saling melengkapi. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional akan lebih merupakan dasar hubungan ketergantungan atau dasar kepentingan masyarakat di dalam wilayah itu, daripada merupakan homogenitas semata-mata salah satu contoh wilayah nodal adalah kota Jakarta sebagai pusat dengan daerah Bogor, Depok ,Tangerang dan Bekasi sebagai wilayah hiterland.


9

Planning / wilayah administrasi adalah wilayah yang didasarkan pada penerapan keputusan ekonomi, dibatasi oeh kesatuan kebijakan atau administrasi. Pada dasarnya, wilayah administrasi atau wilayah perencanaan adalah wil ayah yang menjadi ajang penerapan keputusan-keputusan ekonomi. Region ini umumnya dibatasi oleh kenyataan bahwa unit wilayahnya berada di dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Sebagai contoh adalah wilayah yang tergolong dalam kategori Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan sebagainya. Dapat juga pembagian dilakukan menurut kriteria region yang karena sifat alaminya harus direncanakan secara bersama atau serentak, seperti wilayah DAS (daerah aliran sungai). Selain berdasarkan tipenya, pembagian suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan order, rank atau hirarki, dengan menggunakan kriteria tertentu, misalnya ditinjau dari segi size ( ukuran ), form ( bentuk ), function ( fungsi ) maupun kriteria lainnya. Orde kota menunjukkan besarnya suatu kota dalam suatu hirarki yang diukur menurut jumlah penduduk. Zipf menyimpulkan bahwa ukuran distribusi aktivitas ekonomi dari suatu kota akan mengikuti distribusi Pareto distribusi aktivitas ekonomi perkotaan atau dengan kata lain pemukiman perkotaan dalam suatu dan Hukum Zipf yang menjadi dasar dari Rank Size Rule, sebuah aturan yang digunakan untuk melihat proporsi region disusun menurut ranking atas dasar banyaknya penduduk. Kota dengan jumlah penduduk paling besar disebut kota orde pertama ( primate city )


10

Rank size rule dapat disusun sebagai berikut :

  

populasi Primate city

rank

Dimana :

Pn = Penduduk dari pemukiman ke-n P1 = Penduduk dari pemukiman terbesar n = Ranking pemukiman q = Eksponen, biasanya mendekati angka satu

2.3 Regionalisasi dengan Satuan Wilayah Ekonomi (SWE)

Satuan Wilayah Ekonomi (SWE) adalah Kota-kota atau wilayah yang tercakup dalam wilayah pengaruh kota orde pertama dianggap sebagai satuan wilayah yang berdiri sendiri. Satuan Wilayah Ekonomi ditetapkan guna menentukan wilayah pengaruh dari suatu kota.Di dalam SWE terjadi hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial antara pusat dengan subpusat, yang berupa hubungan langsung dan fungsiaonal. Klasifikasi satuan wilayah dapat dilihat dari kebutuhan perkembangan kegiatan masyarakat, dapat dibedakan menjadi 3 dasar pertimbangan, yaitu satuan wilayah atas dasar pertimbangan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Ciri – ciri satuan wilayah secara umum adalah sebagai berikut : a. Menunjukkan adanya struktur dasar pengembangan. b. Struktur pengembangannya menunjukkan adanya hirarki. c. Aturan hirarki timbul sebagai akibat adanya tujuan efisiensi dalam pecapaian tujuan. d. Aturan hirarki mempunyai dampak dalam tingkat efisiensi dalam prosesnya Satuan wilayah atas dasar pertimbangan ekonomi atau disebut Satuan Wilayah Ekonomi (SWE) dapat diperinci menjadi satuan wilayah produksi dan satuan wilayah pemasaran. Satuan wilayah produksi, didasarkan pada proses pengolahan sumber – sumber alam, sedangkan satuan wilayah pemasaran didasarkan pada proses pencapaian konsumen. Tugas Ekonomi Regional|Regionalisasi

11

Satuan wilayah produksi dianggap efektif dalam menjalankan fungsinya apabila berada pada jangkauan satuan wilayah pemasaran.Ditinjau dari sudut lingkungan kehidupan, satuan wilayah ekonomi dapat dibagi dalam lingkungan kehidupan perkotaan dan lingkungan kehidupan perdesaan. Satuan wilayah menurut dasar pertimbangan sosial, politik dan budaya terdapat adanya

satuan

wilayah

etnik

serta

pemerintah

membentuk

satuan

wilayah

administratif.Dalam pembentukan wilayah administratif atas dasar etnik suatu wilayah tersebut dikarenakan terdapat satuan wilayah yang mempunyai etnik yang identik, wilayah ini berpotensi dalam bidang pengembangan sektor pariwisata yang bertumpu pada unsur kebudayaan daerah. Dasar penetapan Satuan Wilayah Ekonomi (SWE) suatu wilayah bukan hanya untuk menentukan wilayah pengaruh, tetapi juga mempunyai tujuan lain sebagai berikut : a. Membatasi pengembangan daerah pusat, sehingga daerah lain yang terdapat disekitarnya dapat berkembang. b. Pengembangan wilayah dalam SWE berorientasikan pada daerah pusatnya. c. Pengembangan suatu wilayah pusat harus diikuti daerah pusat lain dalam region lebih luas. Penentuan Satuan Wilayah Ekonomi dapat dilakukan dengan cara metode breaking point formula. Dengan dasar perhitungan aliran barang (commodity flow) untuk menunjukkan jarak pelayanan ekonomi suatu daerah pusat.Metode Breaking Point menunjukkan besarnya aliran barang yang timbul dari daerah pusat yang merupakan produk dari wilayah ekonominya. Teori Breaking point (titik henti) digunakan untuk mengukur besarnya daya tarik (gravitasi) antar kota dan selanjutnya digunakan untuk menentukan titik batas gravitasi antar kota pada suatu wilayah, sehingga dapat diketahui pengaruh wilayah suatu kota terhadap wilayah yang ada disekitarnya.Digunakan data – data berikut untuk mengetahui gravitasi daerah pusat, yaitu : jarak antara kota A dan B (dalam kilometer), jumlah aliran barang yang berasal dari kota A menuju kota B dan Jumlah aliran barang yang berasal dari kota B menuju kota A. Berikut adalah rumus dari breaking point :


12

 

Dimana : D b Dab Pa P b

    ⁄  

= breaking point antara kota A dan kota B = jarak antara kota A dan kota B (dalam kilometer) = Jumlah aliran barang yang berasal dari kota A menuju kota B = Jumlah aliran barang yang berasal dari kota B menuju kota A


13

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data sekunder

merupakan

data

yang

diperoleh

secara

tidak

langsung melalui studi

kepustakaan, yaitu dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku literatur, diktat-diktat kuliah,

majalah-majalah,

jurnal-jurnal,

buku-buku

yang berhubungan dengan pokok

penelitian, surat kabar dan membaca dan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang

terdapat

di

instansi

terkait.

Untuk melengkapi

paparan hasil penelitian juga

digunakan rujukan dan referensi dari bank data lain yang relevan, misal dari jurnal, laporan hasil penelitian terdahulu, serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini. 3.2

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk bahan atau data yang relevan, akurat reliable yang hendak kita teliti. Oleh karena itu perlu diguunakan metode pengumpulan data yang baik dan cocok. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa : Dokumentasi.Metode ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu mengadakan survei

terhadap data yang telah ada dan menggali teori -teori yang telah berkembang

dalam bidang ilmu yang terkait. 3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif disertai dengan grafik dan diagram selain itu manggunakan pendekatan teknik kualitatif


14

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Pengertian Regionalisasi Homogenous,Nodal,Administrative dan planning Region beserta contoh wilayahnya.

Regionalisasi (Pewilayahan) di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan atau

mengklasifikasikan

“Menentukan

pewilayahan

unsur-unsur atau

yang

regionalisasi

sama.Sumaatmadja

(1988:51)

suatu

permukaan

wilayah

di

bahwa, bumi,

dipergunakan kriteria geografi hasil relasi keruangan aspek-aspek yang secara umum lebih menonjol atau lebih dominan pada wilayah yang bersangkutan. 4.1.1 Regional Homogen

Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) dalam kelompok .Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen (kesamaan), sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Dengan demikian, wilayah homogen tidak lain adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumbersumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut. Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan dan lain-lain. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab homogenitas wilayah. Secara umum terdiri dari penyebab alamiah dan penyebab artifical . Faktor alamiah yang dapat menyebabkan homogenitas wilayah adalah kemampuan lahan, iklim dan berbagai faktor lainnya. Homogenitas yang bersifat artifical pada dasarnya kehomogenan yang bukan berdasar kan faktor fisik tetapi faktor sosial. Contoh wilayah homogen artifical adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan), suku bangsa, budaya dan lain-lain.

a.

Contoh Homogenous berdasarkan Pekerjaan

Pantai utara Jawa barat (mulai dari indramayu,subang dan karawang),merupakan wilayah yang homogen dari sisi mata pencaharian penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani sehingga apabila terdapat perubahan faktor produksi pertanian misal nya subsidi pupuk yang berubah,harga benih yang meningkat atau upah buruh tani yang berubah akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama. Apabila suatu bagian berubah maka hal yang sama akan berlaku pula bagian wilayah lainnya. Tugas Ekonomi Regional|Regionalisasi

15

b.

Contoh Homogenous berdasarkan Iklim dan vegetasi nya.

Daerah Purworejo,Temanggung,Wonosobo dan sebagian magelang adalah daerah yang

memiliki

iklim

sejuk

sehingga

vegetasi

daerah

tersebut

mayoritas

adalah

teh,tembakau,dan pohon cemara.

c.

Contoh Homoenous berdasarkan Kesamaan Budaya

Daerah

Banjarnegara,Purbalingga,Banyumas,Cilacap

dan

Kebumen

dikatakan

Homogenous region berdasarkan kesamaan faktor kebudayaan terutama kesamaan ragam bahasa . 4.1.2 Regional Nodal

Region fungsional disebut juga region nodal. Region fungsional bersifat dinamis dibandingkan dengan region formal, yaitu ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. Pusat tersebut disebut sebagai node. Sejauh mana node dapat menarik daerah sekitarnya sehingga tercipta interaksi maksimal, maka sejauh itulah batas region nodalnya. Suatu region nodal terdapat empat unsur penting sebagai berikut : 1. adanya arus barang, ide/gagasan dan manusia; 2. adanya node/pusat yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir; 3. adanya wilayah yang makin meluas; 4. adanya jaring-jaring rute tempat tukar menukar berlangsung.


16

Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang ( periphery/hinterland ), yang mempunyai sifat-sifat tertnetu dan mempunyai hubungan fungsional. Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran pengendalian/pengaruh central atau pusat (node) serta hubungan ketergantungan pusat (nukleus) dan elemen-elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayahPada region nodal terdapat fungsi suatu tempat sebagai sirkulasi. Pada wilayah tersebut terdapat aktivitas yang diorganisir dan umumnya bersifat lebih dinamis seperti gerakan orang, barang, berita atau pesan. Contoh : Semarang sebagai pusat atau core,sementara Kendal,Demak,Ungaran,Salatiga,Dan Purwodadi. Jakarta sebagai pusat atau Core sementara Depok,Tangerang dan Bekasi sebagai Hinterland nya. 4.1.3 Daerah Administrative

Boudeville(dalam Glasson,1978) mendefinisikan wilayah perencanan (planning region atau programming region)sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang

cukup

besar

untuk

memungkinkan

terjadinya

perubahan-perubahan

penting

dalampenyebaran penduduk dan kesempatan kerja,namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Klassen (dalam Glasson,1978) mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Boudeville, yaitu bahwa wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri :(a)cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi, (b) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada, (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen, (d) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growthpoint), (e) mengunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan, (f) masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan persoalannya. Contoh pemerintah pusat ingin menanggulangi pencemaran air yang terjadi di Daerah aliran Sungai Bengawan Solo maka wilayah cakupan perencanaan bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah tetapi juga di provinsi Jawa Timur yang mencangkup Ngawi,Madiun,Magetan,Bojonegoro,Tuban,Lamongan,Gresik dan Ponorogo


17

4.2. Gambaran Umum Kawasan BARLINGMASCAKEB

Wilayah BARLINGMASCAKEB terdiri atas Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Wilayah ini terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Sebagian wilayah ini terletak di jalur selatan Pulau Jawa yang menghubungkan daerah Yogyakarta dengan Jawa Barat bagian selatan dan Cirebon di bagian utara. Wilayah BARLINGMASCAKEB secara geografis terletak diantara 108°30’ 109°50’ BT, dan 7°10’ - 7°50’ LS, dengan batas administrasi dan fisiografis: 

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang,Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes



Sebelah timur dengan KabupatenWonosobo dan Purworejo;



Sebelah selatan dengan samudera Indonesia; dan



Sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat.

Wilayah BARLINGMASCAKEB memiliki luas 6,480 km2 atau sekitar 20.54 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.


18

4.3 Jarak Antar Kota danJumlah Penduduk 4.3.1 Jarak Antar Kota

Banjarnegara

Purbalingga

Banjarnegara

Banyumas

49km

Cilacap

Kebumen

69km

132km

114km

113km

147km

95km

61km

75km

Purbalingga

49km

Banyumas

69km

20km

Cilacap

132km

81km

61km

Kebumen

114km

95km

75km

94km 94km

Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2011

Dalam peta letak kabupaten Cilacap dan kabupaten Kebumen cenderung lebih sulit diakses dari kota anggota BARLINGMASCAKEB yang lain,sementara pemerintah Kabupaten Banyumas lebih dekat jaraknya jika di jangkau oleh kabupaten lainnya.Hal inilah yang menyebabkan banyak pertemuan yang membahas regional BARLINGMASCAKEB dilaksanakan di kota Banyumas.

4.3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten

Jumlah Penduduk

Banjarnegara

875,214

Purbalingga

858,798

Banyumas

1,570,598

Cilacap

1,651,940

Kebumen

1,162,294

BARLINGMASCAKEB

6,118,884

Sumber :Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012

Kabupaten

yang

memiliki

jumlah

penduduk

terbanyak

di

Kawasan

BARLINGMASCAKEB adalah kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk 1.162.294 jiwa sementara jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menjadi yang terkecil dengan penduduk berjumlah

858.798

jiwa

dan

secara

keseluruhan

jumlah

penduduk

di

kawasan

BARLINGMASCAKEB sebesar 6.118.884 jiwa.


19

4.4 PDRB BARLINGMASCAKEB Kabupaten

2001

2002

2003

2004

16225114.26

17678237.92

18832659.81

20122240.92

3088157.44

3227485.17

3347157.9

3486633.67

1661566.6

1734318.82

1784728.21

1844532.08

Banjarnegara

2063504.01

2081096.23

2142274.21

2225095.9

Kebumen

2113428.28

2195988.36

2260404.12

2287004.74

25153771.59

26919128.5

28369227.25

29967511.31

2006

2007

2008

Cilacap Banyumas Purbalingga

BARLINGMASCAKEB

Kabupaten

2005

21729328.83

23464768.76

21109000

22390000

Banyumas

3598399.16

3713747.34

3958646

4171469

Purbalingga

1921653.92

2002000.3

2075857

2257393

Banjarnegara

2321117.64

2376695

2495786

2619990

2360449.9

2461000

2572000

2721000

31932954.45

34020217.4

32213296

34161860

Cilacap

Kebumen BARLINGMASCAKEB

Kabupaten

2009

2010

2011

22739000

23739000

24792000

Banyumas

4400542

4654634

4927351

Purbalingga

2390245

2525873

2669197

Banjarnegara

2753936

2888524

3029689.47

Kebumen

2828000

2946000

3068923

35113732

36756041

38489171.47

Cilacap

BARLINGMASCAKEB

Sumber :Badan Pusat Statistik proviinsi Jawa tengah,diolah

PDRB

Cilacap

menyumbang

hampir

65%

terhadap

PDRB

wilayah

BARLINGMASCAKEB setiap tahun nya sementara Kabupaten Banyumas berkontribusi 12% terhadap total PDRB wilayah BARLINGMASCAKEB setiap tahun nya sementara Kabupaten yang memiliki Kontribusi paling sedikit adalah Kabupaten Purbalingga yang hanya berkontribusi sebesar 6% terhadap PDRB total kawasan BARLINGMASCAKEB.


20

PDRB BARLINGMASCAKEB Tahun 2001 - 2004 25000000 20000000 Cilacap 15000000

Banyumas Purbalingga

10000000

Banjarnegara Kebumen

5000000 0 2001

2002

2003

2004

PDRB BARLINGMASCAKEB Tahun 2005 - 2011 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Cilacap

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21729329 23464769 21109000 22390000 22739000 23739000 24792000

Banyumas

3598399.2 3713747.3 3958646

4171469

4400542

4654634

4927351

Purbalingga

1921653.9 2002000.3 2075857

2257393

2390245

2525873

2669197

Banjarnegara 2321117.6 2376695

2495786

2619990

2753936

2888524 3029689.5

Kebumen

2572000

2721000

2828000

2946000

2360449.9 2461000

3068923


21

PDRB BarlingmasCakeb Tahun 2001 - 2011 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000

BarlingmasCakeb

15000000 10000000 5000000 0 1 0 0 2

2 0 0 2

3 0 0 2

4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

8 0 0 2

9 0 0 2

0 1 0 2

1 1 0 2

PDRB kawasan BARLINGMASCAKEB selalu mengalami peningkatan rata-rata 4% per tahun nya tetapi di tahun 2007 sempat mengalami penrunan karena turunnya PDRB kabupaten Cilacap Total PDRB tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar lebih dari 38 triliun rupiah. Data Laju Pertumbuhan PDRB dari tahun 2002 sampai 2011.

9

Cilacap

4

Banyumas Purbalingga -1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Banjarnegara Kebumen Barligmascakeb

-6

-11


22

Secara

Laju

pertumbuhan

Cilacap,Kabupaten

PDRB

pada

Banyumas,Kabupaten

saat

sebelum

dan

Purbalingga,Kabupaten

setelah

Kabupaten

Banjarnegara,dan

Kabupaten Kebumen tidak berubah secara signifikan pada saat dua tahun setelah Barlingmascakeb tetapi selepas tahun 2006 beberapa daerah mengalami Kenaikan pertumbuhan PDRB meskipun masih tidak Stabil.


23

BAB V PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Homogeneous region merupakan Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) dalam kelompok. Dengan demikian, wilayah homogen tidak lain adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut Nodal/polarized region Konsep ini menekankan pada pentingnya interaksi setiap region yang diukur berdasarkan lalu lintas barang, modal, penduduk.terdapat wilayah pusat ( kutub ) dan wilayah pinggiran / hiterland yang merupakan bagian di sekelillingnya yang saling berinteraksi terhadap wilayah pusat. Planning Region adalah wilayah perencanan (planning region atau programming region)sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusankeputusan ekonomi. 2. Contoh Homogenous Region adalah indramayu,subang dan karawang yang homogen berdasarkan mata pencaharian. Contoh Nodal Region adalah Semarang sebagai pusat atau

core,sementara

Kendal,Demak,Ungaran,Salatiga,Dan

Purwodadi.

Contoh

planning Region adalah Ngawi, Madiun,Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Ponorogo sebagai DAS Bengawan Solo. 3. Pada Case study Barlingmascakeb PDRB total nya sangat dipengaruhi oleh besaran PDRB Kabupaten Cilacap hal ini mengingat bahwa PDRB Kabupaten Cilacap Memberikan proporsi lebih dari 60-65 % sehingga apabila total PDRB kabupaten Cilacap mengalami penurunan maka hali tersebut akan berimbas terhadap total PDRB Kawasan Barlingmascakeb.


24

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2006. Jawa Tengah Dalam Angka 2006 . Semarang: Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2010. Jawa Tengah Dalam Angka 2010. Semarang: Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2011. Jawa Tengah Dalam Angka 2011. Semarang: Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2012. Jawa Tengah Dalam Angka 2012. Semarang: Jawa Tengah. Glasson, John. 1978. An Introduction to Regional Planning. London Hoover, Edgar M. 1974. An Introduction To Regional Economi, Second Edition. New York: Alfred A. Knopf. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 21 Tahun 2003 Rustiadi, Ernan, dkk, 2007, “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”, Crestpent Press, P4W-LPPM IPB, Bogor. Sukirno, Sadono. 1981. Beberapa Aspek Persoalan Dalam PembangunanDaerah. Jakarta: FEU Sumaatmadja, Nursid. 1988. Studi Geografi Pendekatan dan Analisa Keruangan . Bandung: Alumni.

Supriyadi,Bambang.2010. Modul Ilmu Kewilayahan.Sumedang:Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tarigan,Robinson.2007,”Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi”.Jakarta:PT.Bumi Aksara. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


25

Makalah Ekonomi Regional

Recommend Documents