MAKALAH BUMN/BUMD Makalah ini disusun untuk memenuhi Salah satu tugas KAPSEL HAN Rombel 005
Di susun oleh : Dian Rahayu Kusmalila (8111415045)
Dosen Pengampu Dr. Martitah, M.hum
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2017 1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang bertemakan “BUMN/BUMD” dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Makalah ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu tugas mata kuliah Kapsel HAN semester genap tahun 2017. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun dan semoga bermanfaat bagi pembaca.
Penulis
2
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………1 KATA PENGANTAR..…………………………………………………………………...2 DAFTAR ISI...………………………………………………………………………….....3 BAB I PENDAHULUAN…….…………………………………………………………...4 1.1 LATAR BELAKANG…...…………………………………………………………..4 1.2 RUMUSAN MASALAH...…………………………………………………………..5 1.3 TUJUAN PENULISAN….………………………………………………………….5 BAB II PEMBAHASAN……...…………………………………………………………..6 2.1 Dasar Hukum BUMN………………………………………………………………...6 2.2 Fungsi dan Jenis BUMN……………………………………………………………...7 2.3 Contoh Kasus BUMN………………………………………………………………...8 BAB III PENUTUP……………………………………………………………………….9 3.1 KESIMPULAN………………………………………………………………………..9 3.2 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………9
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengertian Pakar Pengertian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah Badan Usaha yang permodalannya baik itu sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Status dari pekerja BUMN bukan sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi sebagai pegawai BUMN. Menurut UU RI No.19 Tahun 2003, Pengertian BUMN adalah badan usaha yang baik seluruh maupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, di mana melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki peran yang sangat penting dalam mengasilkan berbagai macam barang dan jasa untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia, yaitu kesejahteraan untuk rakyat. BUMN mencakup berbagai sektor, seperti halnya sektor keuangan, sektor industri, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor transportasi dan lain sebagainya.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu perwujudan dari peran Pemerintahan di bidang ekonomi, yang tujuan utamanaya adalah untuk meniugkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, peran pemerintahan dalam bidang ekonomi hanya dijalankan dalam hal mekanisme pasar tidak bisa menyelenggarakan, latar belakang BUM menjadi lebih bervariasi, seperti latang belakang politik pada masa orde lama, yang menghasilkan berbagai macam BUMN melalui proses nasionalisasi; dan latar belakang skala ekonomi (ecomic of scale).2
1
T. Gilarso, 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yang Menerbitkan KANISIUS : Yogyakarta.
2
Tulisan ini disajikan pada Warkshop II “BUMN di Era Globalisasi” Krakatau Convention Hall, Hotel Horison, Jakarta 23 Oktober 2003.
4
1.2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam permasalahan ini meliputi sebagai berikut: 1. Apa dasar hukum dan ciri-ciri dari BUMN? 2. Apa fungsi dan jenis BUMN? 3. Contoh kasus apa yang pernah terlibat didalam BUMN?
1.3. Tujuan Tujuan dari penulisan ini tentunya untuk mempelajari, mengetahui, memahami apa itu dasar hukum dan ciri-ciri BUMN, apa saja fungsi dan jenis BUMN , selain itu juga bisa menjadi sebagai bahan perbaikan dan evaluasi memahami lebih dalam tentang BUMN/BUMD dan contoh kasusnya terkait dengan mata kuliah Kapsel HAN, dan berguna untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang.
5
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Dasar hukum BUMN Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Bentuk- bentuk BUMN itu sendiri ada 3 yaitu: 1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 2. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan Tujuan BUMN Berdasarkan UU no. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut: 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengejar keuntungan. 6
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
2.2. Fungsi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) -
Lebih lanjut mengenai fungsi BUMN dipaparkan di bawah ini. a) Fungsi BUMN yang pertama yaitu untuk menyediakan berbagai barang dan jasa. b) Fungsi BUMN yang kedua sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomianIndonesia. c) Fungsi BUMN yang ketiga ialah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. d) Fungsi BUMN yang keempat yaitu digunakan sebagai penghasil devisa Negara e) Fungsi BUMN yang kelima adalah untuk membantu pengembangan usaha kecil koperasi. f) Fungsi BUMN yang keenam ialah sebagai pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. g) Fungsi BUMN yang selanjutnya yaitu untuk mengelolah cabang-cabang produksi SDA (Sumber Daya Alam) untuk masyarakat. h) Fungsi BUMN yang terakhir ialah untuk menjadi pelopor terhadap pembangunan sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Jenis-jenis BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
-
Dalam UU RI No. 19 Tahun 2003 Mengenai BUMN, BUMN terbagi atas dua jenis yaitu Badan Usaha Persero (perseorangan) dan Badan Usaha Perum (umum). Untuk lebih jelasnya mengenai kedua jenis BUMN ini sebagai berikut. 7
1. Jenis BUMN Persero Pengertian Persero adalah suatu badan usaha yang memiliki bentuk perseroan terbatas, di mana modal sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki oleh Daerah atau Negara. Tujuan persero didirikan ialah untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Persero ini dipimpin oleh direksi dan pegawainya berstatus pegawai swasta. Contoh persero : PT Garuda Indonesia, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, PT Jamsostek dan lain sebagainya. 2. Jenis BUMN Perum Pengertian Perum adalah suatu badan usaha yang dikuasai oleh negara sepenuhnya. Tujuan Perum ini didirikan yaitu untuk mencari keuntungan dan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga relatif terjangkau. Perum dipimpin oleh direksi atau direktur dan pekerja perum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan dari menteri BUMN. Contoh perum : Perum pegadaian, Perum Damri, Perum Percetakan Uang, Perum Bulog dan lain sebagainya. 2.3. Contoh Kasus BUMN Jakarta - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil listrik oleh Kejaksaan Agung. Dahlan ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 Januari 2017. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jumat (3/2/2017), kasus mobil listrik yang menjerat Dahlan ini berawal dari kesepakatan tiga BUMN untuk membiayai pengadaan 16 mobil listrik senilai kira-kira Rp 32 miliar. Saat itu PT Sarimas Ahmadi Pratama ditunjuk sebagai pihak swasta yang dianggap kompeten untuk mengerjakan pengadaan tersebut. Tiga BUMN yang dimaksud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT Pertamina. Belasan mobil listrik tersebut rencananya akan digunakan saat konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, Oktober 2013. Dianggap tak memenuhi kualifikasi untuk digunakan peserta forum APEC, mobil-mobil listrik yang telah diproduksi selanjutnya diserahkan kepada beberapa universitas untuk dijadikan bahan penelitian. Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmad, kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan merugikan keuangan negara. Dasep kemudian divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Maret 2016 oleh Pengadilan Tipikor. Dasep sempat menyebut Dahlan, yang saat itu menjabat Menteri BUMN, sebagai wakil penanggung jawab bidang 8
pelaksana proyek. Sebagai pengembangan, pada Kamis, 3 November 2016, Dahlan diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung Jawa Timur terkait proyek mobil listrik. Dia diperiksa kurang-lebih 2,5 jam."Biar kejaksaan saja yang omong," kata Dahlan sambil tersenyum setelah menjalani pemeriksaan, Kamis (3/11/2016). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jawa Timur Romy Arizyanto mengatakan Dahlan pada hari itu diperiksa sebagai saksi. Ada empat penyidik dari Kejagung yang memeriksa Dahlan. "DI juga dimintai keterangan kasus mobil listrik. Statusnya saksi," ujar Romy. Pemeriksaan Dahlan oleh penyidik kala itu sebagai bentuk pengembangan kasus mobil listrik. Hasil pemeriksaan oleh tim penyidik kemudian dievaluasi. "Kita pengembangan semua. Untuk penyidikan umum tinggal beliau saja, dulu tidak datang dengan alasan sakit waktu itu," kata ketua tim penyidik Kejagung Victor Antonius usai memeriksa Dahlan. Konstruksi Hukum Progresif dan Responsif dalam Penegakan Hukum di Indonesia Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila, yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual. Dalam kerangka itulah, hukum di Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak tercapailah kondisi ideal tersebut sangat mungkin disebabkan oleh tidak berkualitasnya penegakan hukum. Dalam komdisi tidak ideal inilah hukum progresif lahir sebagai wujud ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia’ Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengatarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahterah, dan membuat manusia bahagia. (3)3
3
Satjipto Raharjo, Hukum Progersif Suatu Gagasan, Makalah disampaikan pada jumpa alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponogoro Semarang 4 September 2004, hlm.8.
9
Bab III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawah kita dapat mengetahui tentang pengertian BUMN, jenis-jenis dan fungsi yang terdapat didalamnya, dasar hukum yang terdapat di BUMN dan contoh kasus yang terlibat didalamnya. Beberapa jenis-jenis dan fungsi BUMN sudah dipaparkan diatas dan materi-materi lainnya termasuk contoh kasus yang pernah terdapat didalam masalah BUMN.
3.2. Daftar Pustaka -
https://m.detik.com/news/berita/d-3412612/ini-kasus-mobil-listrik-yang-jerat-dahlan-iskan-jaditersangka
-
10
