BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan
peran yang sangat penting bagi kehidupan kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan disuatu negara yang tidak mencukupi dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Bagi Bagi Indonesia, pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama sebagian besar penduduk. Pengalaman telah membuktikan bahwa gangguan pada ketahanan pangan, seperti meroketnya kenaikan harga harga beras pada waktu krisis ekonomi 1!"1#, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Posisi pangan sangat menentukan dalam stabilisasi ekonomi-politik karena merupakan kebutuhan dasar manusia, yang harus dipenuhi sesuai dengan hak asasinya sehingga merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional. $enyediakan dan mendistribusikan %askin merupakan tugasutama Perum Bulog. $engingat sangat &italnya kebijakan ini bagikepentingan negara dalam menanggulangi masalah kemiskinan, makadalam pelaksanaannya Perum Bulog harus melaksanakan program%askin dengan tepat dan e'ekti' demi tercapainya tujuan dan sasaransesuai dengan pedoman umum %askin. (engan demikian, ketahanan pangan yang kuat harus dicirikan oleh kemandirian pangan atau kedaulatan pangan. Kebijakan pangan dan pertanian yang komprehensi' yang mampu menjawab tantangan masa depan, harus ditindaklanjuti dalam wujud implikasi kebijakan di masing-masing sektor dilengkapi dengan implikasi berbagai kelembagaannya yang rele&an. (engan struktur struktur kelembagaan di bidangan pertanian dan pangan tersebut, lembaga yang yang sudah ada saat ini yaitu Perum B)*+, sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah di bidang pangan terutama beras harus memperoleh posisi yang kuat, memadai dan rele&an. Sebagai satu-satunya operator di bidang ketahanan pangan, Pemerintah perlu
1
memberikan dukungan kelembagaan, dan kebijakan di bidang pangan"perberasan, Keuangan dan hukum yang lebih memadai agar lembaga pangan Perum B)*+ dapat ber'ungsi lebih optimal. B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah 1. /pa pengert pengertian ian dan man'aat man'aat bulog0 bulog0 . /pa /pa saja saja keb kebija ijaka kan n bulo bulog0 g0 2. Bagaimana Bagaimana upaya upaya bulog bulog dalam ketahanan ketahanan pangan pangan di Indone Indonesia0 sia0 3. /pa /pa itu itu prog progra ram m ras raski kin0 n0 4. /pa man'aat man'aat dari dari prog program ram raskin0 raskin0 5. Bagaim Bagaimana ana pela pelaksan ksanaan aan prog program ram raski raskin0 n0 C. Tujuan juan Penu Penulis lisan an 1. $eng $engeta etahu huii apa apa itu itu bul bulog og . $engeta $engetahui hui apa saja kebija kebijakan kan bulog bulog 2. $engetahui $engetahui upaya upaya bulog bulog dalam dalam ketahanan ketahanan pangan pangan di Indonesia Indonesia 3. $engeta $engetahui hui apa itu progra program m raski raskin n 4. $engeta $engetahui hui man'aat man'aat dari dari prog program ram rask raskin in 5. $engeta $engetahui hui bagai bagaiman manaa program program raskin raskin berjal berjalan an
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Perum BUL!
B)*+ adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. %uang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik"pergudangan, sur&ei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha e ceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, B)*+ tetap melakukan kegiatan menjaga 6arga (asar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin %askin dan pengelolaan stok pangan.
B. Sejarah Perusahaan a. Bul"g Se#elum Menja$i Perum (alam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kehadiran lembaga
pangan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sejak jaman $ajapahit dan $ataram telah dikenal adanya lumbung-lumbung pangan yang ber'ungsi sebagai penyedia pangan pada saat langka. 7ampur tangan Pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak jaman Pemerintah Belanda pada tahun 12, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak. $enjelang pecahnya perang dunia ke II, Pemerintah Belanda memandangperlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan yang disebut 8oeding $iddelen 9onds 8$9. *embaga pangan ini kemudian banyak perubahan nama maupun 'ungsi sehingga dibentuk Bulog. Secara ringkas perkembangannya sebagai berikut:
o
;ahun 12 didirikan 8$9 yang tugasnya membeli, menjual, dan mengadakan bahan makanan.
o
;ahun 13-134
.
3
o
;ahun 134-14? terdapat dua organisasi, yaitu : di daerah %I didirikan jawatan Pengawasan $akanan %akyat P$% dan tahun 13! " 13# dibentuk kementrian persediaan makanan rakyat. Sedangkan di daerah yang diduduki Belanda 8$9 dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan pada tahun 12.
o
;ahun 14?-14 dibentuk @ayasan Bahan $akanan Bama yang tugasnya membeli, menjual, dan mengadakan persediaan pangan.
o
;ahun 14-14# digantikan @ayasan )rusan Bahan $akanan @)B$ yang lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi atau pemerataan pangan. (alam periode ini mulailah dilaksanakan kebijakan dan usaha stabilisasi harga beras melalui inter&ensi pasar.
o
;ahun 14#-153 selain @)B$ yang ditugaskan melakukan impor, didirikan pula @BPP @ayasan Badan Pembelian Padi yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. (engan, meningkatnya harga beras dan adanya tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah mulai mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi 'isik untuk melakukan inter&ensi pasar.
o
;ahun 153-155 @)B$ dan @BPP dilebur menjadi BP)P Badan Pelaksana )rusan Pangan. ;ugas Badan ini mengurus persediaan bahan pangan Indonesia.
o
;ahun 155-15! BP)P dilebur menjadi Kolognas Komando *ogistik Aasional. ;ugas Kolognas mengendalikan operasional bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu dengan membeli beras di luar negeri.
o
;ahun 15! Kolognas dibubarkan, diganti dengan B)*+ Badan )rusan *ogistik yang dibentuk dengan kepres %I Ao. ! " 15!,
4
B)*+ dinyatakan debagai Single Financing Agency Ipres Ao.1 " 15#. o
Pada tanggal
Penyempurnaan terus dilakukan sejalan dengan tuntutan keadaan. $elalui Kepres %I Ao.4?"14 B)*+ ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Aamun seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokoknya dipersempit melalui Kepres Ao.34"1! tanggal 1 Ao&ember 1! yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai *etter o' intent *+I antara Pemerintah %I dan I$9 tanggal 14
5
sudah ditiadakan sebab tugasnya hanya terbatas pada perumusan dan pengkajian kebijakan pengendalian harga. Kepres Ao.1?2"??1 tanggal 21 September ??1 mangatur kembali tugas dan 'ungsi Bulog yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departe men yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
#. Peralihan Menuju Perum Selama dari 2? tahun Bulog melaksanakan penugasan dari
pemerintah untuk menangani bahan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional.$anajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu meskipun ada perbedaan tugas dan 'ungsi dalam berbagai periode.(alam rangka melaksanakan tugas dan 'ungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai *embaga Pemerintah Aon (epartemen *PA( berdasarkan Kepres %I Ao.2 tahun 1!#.Aamun sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1! timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nesional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.;ekanan terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya /merika Serikat dan lembaga keuangan internasional seperti I$9 dan orld Bank. Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah total.(orongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari dalam negeri, namun dari dalam negeri pula.Perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas serta 'ungsi Bulog hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Kepres dan SK $enperindag sejak tahun 1#.Kepres %I 1?2 tahun ??1 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi B)$A selambatlambatnyan $ei ??2.
6
Berlakunya )ndang-undang baru, khususnya )ndang-undang Ao. tahun ??? tentang otonomi daerah yang dibatasi kewenangan pemerintah pusat, masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur unsur yang bertentangan dengan tuntutan re'ormasi, bebas dari KKA dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang e'isien, e'ekti', transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat, perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya ;+ yang mengharuskan penghapusan non-tari'' barrier seperti monopoli menjadi tari'' barrier serta pembukaan pasar dalam negeri.(alam *oI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan I$9 pada tahun 1#, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih e'isien, transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern.Pertama , tim intern Bulog pada tahun 1# telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. 6al ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan
7
mendatang. Keempat , kajian bersama dengan Bernas $alaysia pada tahun ??? untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh $alaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kaj ian konsultan internasional Price aterhouse 7oopers P7 pada tahun ??1 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan &isi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business dan tahapan trans'ormasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota (P% %I, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III (P% %I selama periode ???-??. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik (P% %I, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. (engan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. (i samping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan 'ungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. (engan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih 'leksibel dan hasil dari akti&itas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. (engan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah man'aat kepada masyarakat luas. C. %isi $an Misi %isi
$enjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.
8
Misi
a. $enjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakatD b. $elaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang pro'esional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegarasiD c. $enerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutanD d. $enjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok. D. !am#aran Umum Perusahaan
Perum B)*+ $erupakan Badan $ilik Aegara B)$A pengganti Badan )rusan *ogistik B)*+. Kehadirannya didasarkan Pera turan Pemerintah PP Ao.! tahun ??2,tanggal ?
9
(i dalam Penugasan Publik PS+, Perum B)*+ tetap konsisten dalam tugas pokoknya yaitu sebagai Perusahaan )mum yang melaksanakan manajemen logistik bidang pangan khususnya beras, untuk kepentingan produsen petani dan konsumen masyarakat. Secara operasional penugasan publik adalah untuk pengendalian stock Pangan Aasional dengan cara melakukan pembelian gabah atau beras dan penjualan beras kepada rakyat miskin %askin, golongan anggaran, bencana alam dan operasi pasar dengan harga beli dan harga jualnya ditetapkan pemerintah. (engan demikian dengan tingkat pembiayaan atas akti&itas penugasan pelayanan publik dibiayai dan dijamin pemerintah. +rientasi tugas komersil Perum B)*+ secara obyekti' adalah untuk memeperoleh keuntungan pro'itisasi sebagai upaya untuk dapat mengurangi biaya pemerintah dalam pelayanan publik. (ari akti&itas yang dijalankan oleh Perum Bulog memiliki suatu resiko usaha yang ditanggung sewaktu-waktu. %isiko yang melekat pada Perum B)*+ tersebut tidak terlepas dari karakteristik utama kegiatan perusahaan yaitu kegiatan penyediaan barang atau produk, kegiatan mendistribusikan barang, pengelolaan persediaan dan memasarkan produk atau barang. Sebagai lembaga pangan yang &isinya untuk memantapkan ketahanan pangan, maka akti&itas yang dilakukan baik di sisi publik maupun komersial akan selalu mengacu pada untuk memantapkan ketahanan pangan. %ealisasinya adalah dengan mengadakan +perasi Pasar dan %askin sampai ke pedesaan sehingga seluruh lapisan masyarakat dan daerah di Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mendorong kegiatan perekonomian. Selama menjadi B)$A Bulog menggunakan modal sendiri, kecuali Pegawai yang masih menggunakan status Pegawai Aegeri Sipil masih dibayar oleh %/PBA Pemerintah, untuk kegiatan operasional lainnya Perum Bulog ini dibiayai dari Pemerintah sebesar E dan sisanya sebasar ?E dari hasil pembagian keuntungan Bulog sebelum menjadi B)$A. Perum Bulog sebagai organisasi Semi Pro'it, yaitu memberikan pelayanan jasa penyediaan bahan pangan Beras untuk memperoleh laba atau keuntungan.
10
(engan laba tersebut diharapkan Perum Bulog akan mampu untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya dalam bidang pengadaan pangan.
E. Peranan Ba$an Urusan L"gistik &BUL!'
Peranan Perum B)*+ dalam melaksanakan penugasan publik pengadaan dalam negeri, penyaluran beras bersubsidi, operasi stabilisasi harga, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah telah terbukti memberikan man'aat, baik ekonomis maupun non-ekonomis yang sangat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani, melindungi rumah tangga berpendapatan rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan sosial. Penyediaan yang cukup, merata dengan harga yang terjangkau serta akses pangan yang memadai merupakan keharusan untuk menjamin ketahanan pangan. 6arus terwujud akses pangan yang terjangkau secara 'isik di lokasi yang terdekat dengan indi&idu atau rumah tangga yang membutuhkan dan terjangkau secara ekonomi oleh kemampuan ekonomi indi&idu atau rumah tangga berpendapatan rendah. Penyediaan dan akses pangan tersebut juga harus selalu terjamin dan terkendali baik jumlah maupun harganya setiap saat dan di setiap tempat. Sedangkan tugas Pelayanan publik B)*+ meliputi beberapa hal, yaitu: 1. $enjaga 6arga di tingkat petani dengan 6PP 6arga Pembelian PemerintahD . $enjaga kecukupan stok untuk kegiatan operasional rutinD 2. $engelola 7adangan Beras Pemerintah 7BP untuk mengatasi keadaandarurat dan program stabilisasi hargaD 3. $engelola penyebaran stok yg merata di seluruh negeriD dan 4. $engelola pendistribusian %/SKIA kepada rumah tangga sasaran berpendapatan rendah
(. Pela)anan Pu#lik
11
;ugas publik Perum B)*+ merupakan amanat dari Inpres Ao. 2 tahun ?1 tentang Kebijakan Pengadaan abah"Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan inter&ensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik B)*+ tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah: 1. $elaksanakan kebijakan pembelian gabah"beras dalam negeri dengan ketentuan 6arga Pembelian Pemerintah 6PP. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum B)*+. . $enyediakan
dan
menyalurkan
beras
bersubsidi
bagi
kelompok
masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program %/SKIA. 2. $enyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum B)*+ dalam bentuk pengelolaan 7adangan Beras Pemerintah 7BP.
!. Nilai*Nilai Perusahaan
1. IA;F%I;/S Konsisten antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance. . P%+9FSI+A/*
12
Bekerja cerdas berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab. 2. (IA/$IS Selalu bersemangat untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik. 3. PF()*I $emperhatikan dan memenuhi kebutuhan serta memberi solusi terbaik kepada pemangku kepentingan. 4. ;+;/*I;/S $endayagunakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada serta bersinergi untuk mencapai tujuan Perusahaan.
H. +etahanan Pangan a. Pengertian +etahanan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. 6ak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal ! ))( 134 maupun dalam (eklarasi %oma 15. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya )) Ao. !"15 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Aasional.
13
Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1!"1#, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Aasional. Ailai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good, lingkungan menjaga tata guna air dan kebersihan udara dan sosial politik sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan giGi yang meliputi kalori, protein, lemak dan &itamin. (engan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geogra'is yang tersebar. )ntuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari )) Ao. 1#"?1 tentang Pangan. (isebutkan dalam )) tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
14
serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, akti, dan produkti secara berkelanjutan" . )) Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan 'ood so&eregnity dengan kemandirian pangan 'ood resilience serta keamanan pangan 'ood sa'ety. CKedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokalC.
#. BUL! $alam Pilar +etahanan Pangan
Pemerintah senantiasa menjaga ketahanan pangan setiap rumah tangga salah satunya melalui komoditas beras terutama untuk rumah tangga miskin. (ari sisi ketersediaan, pemerintah melalui Inpres memberikan jaminan harga dan pasar bagi hasil produksi petani melalui penyerapan" pengadaan Perum B)*+ sehingga petani memiliki semangat
untuk
terus
berproduksi.
Peningkatan
produksi
akan
memperkuat ketersediaan beras dalam negeri tanpa tergantung adanya impor. (ari sisi keterjangkauan, pemerintah telah menyediakan beras di setiap rumah tangga dengan harga terjangkau, khusus bagi rumah tangga miskin.
15
Program %/SKIA tersedia di dekat rumah tangga miskin dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar. Sedangkan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga, pemerintah melalui Perum B)*+ telah melakukan pemerataan stok dengan tersedianya beras di setiap gudang Perum B)*+ di Indonesia. (alam )) Ao.1#"?1 tentang Pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. 6al ini dapat diartikan bahwa ketahanan pangan tidaklah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar seperti yang dilakukan oleh sebagian negara maju dan liberal. /pabila hal ini ditempuh maka dapat berakibat buruk pada kelompok miskin yang jumlahnya masih dominan. Keberadaan masyarakat miskin tersebut terpencar di seluruh wilayah Indonesia dengan keterbatasan in'rastruktur transportasi dan komunikasi. (engan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh, masyarakat yang rawan pangan tersebut dapat terlindungi dengan baik. Sejumlah negara di /sia juga memberlakukan berbagai kebijakan guna melindungi petani produsen, konsumen ataupun keduanya secara simultan baik melalui 'ungsi penetapan 6PP, penyediaan stok, ataupun penyaluran"distribusi pangan dalam rangka menjamin stabilisasi harga konsumen. Inter&ensi tersebut dilaksanakan melalui berbagai lembaga pangan pemerintah, baik yang berbentuk seperti B)$A yaitu P+ di ;hailand, semacam *PA( seperti A9/ di Philipina, ataupun berbentuk perusahan terbuka seperti Bernas di $alaysia. $eskipun terdapat perbedaan status lembaga operator yang melaksanakan 'ungsi inter&ensi, namun di masing-masing lembaga tersebut secara jelas disebutkan kewajiban dan hak-hak yang diberikan kepada operator dari pemerintah yang menugaskan. (engan demikian, terdapat kejelasan tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh operator serta kejelasan hak-hak yang diberikan kepada lembaga operator, termasuk segala beban biaya"anggaran yang timbul akibat penugasan tersebut. 16
;ugas publik Perum B)*+ merupakan amanat dari Inpres Ao. 2 tahun ?1 tentang Kebijakan Pengadaan abah"Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan inter&ensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan.
Ketiga
tugas publik
B)*+ tersebut
saling
terkait
dan
memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.
,. Penga$aan !a#ah $an Beras Dalam Negeri Mem-erkuat Pilar +eterse$iaan
Konsep pengadaan gabah dan beras dalam negeri dilakukan pemerintah sebagai inter&ensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya. )ntuk melindungi petani dari tingkat harga yang rendah karena kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen, pemerintah menggunakan instrumen 6PP - sebelumnya 6arga (asar 6(. (engan instrumen 6PP ini, diharapkan pasar akan menjadikan 6PP sebagai patokan dalam membeli gabah dan beras petani sehingga petani menjadi terlindungi. Selain itu, pengadaan B)*+ juga dapat menjadi salah satu alternati' pasar bagi produksi petani dalam negeri. (engan demikian, pengadaan dalam negeri akan mampu menjadi jaminan pasar dan harga bagi produksi dalam negeri sehingga petani masih tetap bersemangat untuk memproduksi pangan beras dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional. $elalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri, pilar ketersediaan ketahanan pangan dapat diwujudkan. Selama ini, pengamanan 6PP dilakukan Perum B)*+ melalui pembelian gabah"beras dalam negeri terutama saat panen raya. $engikuti perkembangan produksi yang naik tajam dalam tiga tahun terakhir ini, 17
maka penyerapan pemerintah melalui pengadaan dalam negeri oleh Perum B)*+ menjadi salah satu hal penting. Suplai yang melimpah terutama saat panen raya, mengakibatkan terjadinya marketed surplus di pasar yang perlu penyerapan. Keberhasilan Perum B)*+ dalam menghimpun stok dari pengamanan 6PP membantu dalam memperkuat stok beras nasional, juga membantu peningkatan pendapatan jutaan petani yang tersebar di berbagai tempat di tanah air dan sekaligus dapat mendorong stabilitas harga beras. Pembelian pengadaan yang dilakukan Perum B)*+ selama ini rata-rata mencapai sekitar 4E-E dari total produksi beras nasional setiap tahunnya atau sekitar 1,4-2 juta ton setara beras per tahun, terbesar di antara 'irm yang ada di dalam industri padi"beras nasional. (engan besarnya pembelian ini, maka 6PP dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan beras di pasar umum. 6al ini terlihat dari perkembangan harga gabah dan beras di pasar yang selalu di atas 6arga Pembelian Pemerintah. Berbagai kajian menyebutkan bahwa multiplier e''ect dari kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendorong pembangunan pedesaan dengan mengalir sekitar %p. 1 triliun melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja. Pengadaan juga ber'ungsi mendorong harga produsen agar memberi keuntungan dan insenti' bagi usaha tani padi, yang juga berarti meningkatkan kesejahteraannya.
$. RAS+IN Untuk Mem-erkuat Pilar +eterjangkauan
Beras pengadaan dalam negeri diantaranya disalurkan kepada %umah ;angga $iskin %;$ yang menjadi sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan. (engan nama program %/SKIA Beras untuk %umah ;angga $iskin diharapkan setiap %umah ;angga Sasaran 18
%;S mampu memperoleh ketahanan pangannya tidak lagi dengan membeli beras di pasar, sehingga hal ini akan mengurangi permintaan beras ke pasar. (ari sisi %;$, %/SKIA telah membuka akses secara ekonomi dan 'isik terhadap pangan, sehingga dapat melindungi rumah tangga rawan pangan dari malnutrition terutama energi dan protein. 6al ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi permasalahan dominannya yaitu masyarakat yang kekurangan energi dan protein. Kekurangan tersebut dapat berakibat buruk terhadap kecerdasan anak-anak, rendahnya produkti&itas S($, dan kematian sebagai akibat penyakit in'eksi karena lemahnya daya tahan tubuh. %/SKIA saat ini telah menjadi program perlindungan sosial social protection programme bukan lagi program darurat. (engan demikian %/SKIA telah diakui memiliki dampak dalam perkonomian dan perberasan nasional. %askin merupakan program yang multi objekti' yaitu disamping untuk menjaga ketahanan pangan keluarga miskin juga ber'ungsi sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas S($ dan secara tidak langsung juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Program %/SKIA juga memiliki keunggulan sebagai program yang bersi'at >people oriented> dengan sasaran yang jelas berupa %;$ serta sekaligus juga bersi'at >commodity oriented> berupa beras yang merupakan bahan pokok strategis. Program %/SKIA juga menyertakan partisipasi yang luas, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. %/SKIA memiliki dampak langsung terhadap harga beras di pasar. 6al ini terlihat saat %/SKIA hanya diberikan 1? atau 11 bulan pada tahun ??5 dan ??!, harga beras di akhir tahun melonjak lebih tajam. )mumnya akhir tahun adalah musim paceklik, sehingga suplai ke pasar
19
berkurang. (ari sisi permintaan, %;S yang biasanya menerima %/SKIA, tidak lagi mendapat %/SKIA sehingga belasan juta rumah tangga menambah permintaan beras ke pasar. Kekurangan suplai di satu sisi dan peningkatan permintaan di sisi lain mengakibatkan harga beras naik.
e. Ca$angan Beras Pemerintah Mem-erkuat Pilar Sta#ilitas
7BP diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dalam situasi darurat, seperti bencana alam banjir"kekeringan, serangan hama" penyakit, gunung meletus, dan sebagainya dan bencana yang dibuat oleh manusia kon'lik sosial serta kondisi rawan daya beli akibat gejolak harga. (i Indonesia, pemerintah memiliki stok untuk keperluan darurat dan stabilisasi harga yang disebut 7BP, dikelola oleh Perum B)*+ dan menjadi bagian dari stok operasional Perum B)*+ yang tersebar di seluruh Indonesia. (engan menyatunya stok 7BP secara 'isik secara administrasi terpisah, pemerintah akan mudah untuk meman'aatkan beras tersebut apabila diperlukan setiap saat setiap tempat sehingga rumah tangga masih tetap memiliki akses terhadap pangan. (engan 7BP yang tersedia setiap saat, di setiap tempat, maka stabilitas pangan beras nasional dapat terwujud. %umah tangga pada situasi darurat dan saat terjadi kenaikan harga pangan yang tinggi dapat mengharapkan stabilitas pasokan dan harga dari 7BP ini. (engan demikian 7BP dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat pilar stabilitas ketahanan pangan.
I. Raskin &Beras untuk Rak)at Miskin' a. Pr"gram Raskin
20
Program
%askin
sangat
strategis
dan
menjadi
program
nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik &ertikal maupun horiGontal. Seluruh Kementrian " *embaga K " * terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program
%askin,
sesuai
dengan
tugas
pokok
dan
'ungsi tupoksi masing - masing. Pemerintahan Pusat berperan dalam membuat
kebijakkan
program, sedangkan
pelaksanaannya
sangat
tergantung kepada Pemerintahan (aerah. #. Sasaran Pr"gram Beras Miskin &Raskin'
Sasaran Program %askin Pro&insi
beban
pengeluaran
%;S
%umah
;angga
Sasaran
berdasarkan data PP*S Pendataan Program Perlindungan Sosial ?11 yang
dikelola
dalam
Basis
(ata
;erpadu
oleh
;im
Aasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;APK dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 4 kg " %;S " tahun atau setara dengan 14 kg " %;S " bulan dengan harga tebus %p. 1.5??,?? " kg netto di ;(, termasuk alokasi %askin tambahan tahun ?12 yang disalurkan bulan
;ujuan program raskin adalah mengurangi beban %umah ;angga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. $. Manaat Raskin
/dapun man'aat dari Program %askin adalah sebagai berikut :
21
/. Stabilisasi harga beras dipasaran.
. Pengendalian in'lasi melalui inter&ensi Pemerintahan dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar %p.1.5?? " kg dan menjaga stok pangan nasional. 2. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan soisal dan penanggulangan kemiskinan. 3. Peningkatan akses pangan baik secara 'isik beras tersedia di ;( maupun ekonomi harga jual yang terjangkau di %;S. 4. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 5. $embantu pertumbuhan ekonomi daerah. e. A0al Pelaksanaan Pr"gram Raskin Berbicara tentang %/SKIA diawali dengan adanya program +perasi Pasar Khusus Beras pada pertengahan tahun 1# dan akan selalu terkait dengan awal munculnya krisis moneter dan ekonomi. /pabila ditengok ke belakang, terjadinya krisis moneter yang dimulai pertengahan tahun 1!, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan wereng coklat pada waktu itu telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan produksi ini juga dipicu oleh kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi sehingga penggunaan sarana produksi pertanian mengalami penurunan. Biaya hidup petanipun meningkat akibat ter jadinya kenaikan harga semua kebutuhan. 6arga beras mulai merangkat naik sejak bulam $ei 1! dan mencapai puncaknya sekitar $ei -
pangan , dan kesemuanya ini apabila tidak segera diambil tindakan untuk mengatasinya dikhawatirkan akan menimbulkan eskalasi kerawanan sosial yang lebih besar. $enghadapi situasi yang demikian, maka pemerintah dalam sidang Kabinet tanggal 2
23
bantuan pangan +PK ini diharapkan dapat menjadi dasar"landasan model bantuan pangan dimasa-masa mendatang. Setiap tahunnya program +PK die&aluasi dan terus melakukan penyempurnaan. Pada tahun ??, nama program diubah dengan %/SKIA Beras untuk Keluarga $iskin dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran. Keluarga yang tidak miskin akan menjadi malu untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras %/SKIA. Program ini terus berjalan sampai dengan saat ini dengan mengikuti kemampuan subsidi yang dapat diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan perkembangan data keluarga miskin yang terus dilakukan penyempurnaan. . Alur Distri#usi RAS+IN $an Penga$aann)a ;ugas publik Perum B)*+ merupakan amanat dari Inpres Ao. 2 tahun ?1 tentang Kebijakan Pengadaan abah"Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan inter&ensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik B)*+ tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah"beras dalam negeri dengan ketentuan 6arga Pembelian Pemerintah 6PP. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum B)*+. ;ugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program %/SKIA. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum B)*+ dalam bentuk pengelolaan 7adangan Beras Pemerintah 7BP.
,.
24
BAB III PENUTUP +esim-ulan Bulog atau Badan )rusan *ogistik adalah perusahaan umum milik negara
yang tugasnya mengurus logistik dan pangan beras. Bulog ini menjadi Badan )saha $ilik Aegara sejak ??2 dan dibentuknya Bulog terjadi pada 1? $ei 15! yang dasarnya adalah keputusan nomor 113"Kep"15!.Bulog memiliki peranan antara lain megelola pendistribusian %/SKIA kepada rumah tangga sasaran berpendapatan rendah. Bulog memiliki kebijakan tentang pangan, ketahanan pangan dan giGi, pengadaan gabah " beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari penigkatan produksi dalam negeri. %/SKIA yang diharapkan mampu memberikan ketahanan tentang pangan dan tidak lagi membeli beras ke pasar sehingga hal ini dapat mengurangi permintaan beras ke pasar. Saran
/dapun saran yang penulis coba ajukan untuk dapat menjadi masukan yang berguna bagi perusahaan adalah bahwa hendaknya pen yediaan beras Perum Bulog disesuaikan dengan rencana distribusi %askin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi %askin dapat terjamin. Bagaimanapun mulainya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program %askin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong %umah ;angga $iskin %;$.
25
DA(TAR PUSTA+A 1. http!indonesia#go#id$bumn%perum&bulog . Fmpree. ?13# Sejarah 'ulog dan Perkembanganya, ( http!empree#blogspot#co#id)*+*+sejarah&bulog&dan&perkembangannya#html 2. http!bulog#co#idberita./01.+*+*)*+Peran&Perum&'ulog&2alam& 3etahanan&Pangan&#html
26
