Makalah Bank Sentral
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh . . .
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan makalah ini . Tanpa pertolongan-Nya pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikannya menyelesaikannya dengan baik . Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW . Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang mata pelajaran ekonomi yang saya sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan . Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan . Makalah ini memuat tentang “Bank Sentral” walaupun mak alah ini kurang sempurna dan
memerlukan perbaikan, tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada guru ekonomi yaitu Bapak Wahyu Ramadhan yang telah membimbing penyusun agar dapat mengerti tentang bagaimana cara menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan sesuai kaidah . Semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada para pembaca . Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan . Penyusun membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca yang membangun . Terima Kasih Wassalamu’alaikumkum warahmatullahi Wabarakatuh . .
Bank Sentral A.
Pengertian
Bank Sentral adalah lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum. Sebagai sebuah bank, maka bank sentral mempunyai beberapa kesamaan kesamaan dengan bank pada umumnya, antara lain adalah: 1.
Melakukan fungsi intermediasi
Sebagai fungsi intermediasi, bank sentral dapat memberikan kredit kepada bank-bank komersial, khususnya melalui fasilitas diskonto. 2.
Mengumpulkan dana
Dana yang dikumpulkan bank sentral ada yang bersifat wajib dipenuhi oleh bank komersial dan ada yang dilakukan melalui mekanisme pasar. Dana yang bersifat wajib adalah Giro Wajib Minimum (GWM), sedangkan dana yang dikumpulkan melalui mekanisme pasar misalnya melaui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3.
Asetnya didominasi oleh aset finansial
4.
Motivasi utama pendirian Bank Sentral bukanlah memperoleh laba
Bank sentral didirikan untuk menjaga stabilitas sektor moneter yang sangat menopang menopang satbilitas perekonomian. perekonomian. Namun bukan berarti bank sentral tidak dapat memperoleh laba. 5.
Mempunyai hak monopoli mengedarkan uang kertas dan logam
Kegiatan mencetak dan atau mengedarkan uang kertas dan logam hanya boleh dilakukan oleh bank sentral. Selain itu, bank sentral juga mempunyai hak menarik dari peredaran uang kertas dan logam yang lama atau dinyatakan tidak berlaku lagi. 6.
B.
Berkedudukan di ibu kota negara
Fungsi dan Tugas Bank Sentral
Tugas utama bank sentral umumnya adalah menjaga stabilitas moneter perekonomian sebuah negara. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, bank sentral melaksanakan melaksanakan fungsi pengaturan jumlah uang beredar. beredar.
Dibawah ini adalah beberapa fungsi utama bank sentral adalah: 1.
Agen fiskal pemerintah (Fiscal Agent of Government )
Bank sentral berfungsi memberikan nasehat dan bantuan untuk mengelola berbagai maslah/transaksi keuangan pemerintah, seperti menyimpan asset milik pemerintah. 2.
Banknya Bank (Banker of Bank atau Lender of Last Re sort )
Sebagai banknya bank, bank sentral memberi bantuan kepada bank-bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi sulit mendapatkan dananya dari sumber dana lain. 3.
Penentu dan Pelaksana Kebijakan Moneter (Monetary Policy Maker )
Sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter, bank sentral bertugas mengendalikan jumlah uang beredar (dan tingkat bunga) dengan menggunakan instrument-instrumen kebijakan moneter. 4. Pengawasan, Evaluasi, dan pembinaan Perbankan (Supervision, Examination, and Regulation of Members Bank )
Mengingat bahwa sampai saat ini bank adalah lembaga keuangan yang terbesar dan terpenting, maka kesehatan dan kestabilan sektor perbankan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan oleh bank sentral sangat penting. 5.
Penanganan Transaksi Giro (The Clearing)
Dengan fungsi ini bank sentral mengontrol dan mengelola kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, sebab transaksi-transaksi tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, antarbank, antarwilayah, dan antarnegara. 6.
Riset-riset Ekonomi
Riset-riset yang dilakukan bank sentral terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan sektor moneter.
C.
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 1. Tujuan Tujuan Bank Indonsia adalah untuk mencapi dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain.
2. Tugas Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan bidang tugas Bank Indonesia, yaitu: 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter 2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, dan 3. Mengatur dan Mengawasi bank Pelaksanaan ketiga tugas di atas mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan BI antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat, selain mendukung kinerja sistem pembayaran, akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan.
a.
Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI berwenang: 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit. 3. Memberikan kredit atau pembiayaan untuk jangka waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank. 4. Memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis. 5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. 6. Mengelola cadangan devisa.
b.
Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan: 1. Menetapkan pengguaan alat pembayaran Secara umum, terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) dan non tunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, dan wesel maupun berbasis elektronik, seperti kartu kredit dan ATM). Kewenangan BI dalam menetapkan pengguanaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. Sementara itu, untuk alat pembayaran nontunai, BI berwenang menetapkan bentuk, keabsahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan.
2. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran Pengaturan diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Untuk itu, BI berwenang menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada BI. Selain itu, BI juga berwenang mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antarbank. c. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank Berdasarkan undang-undang kewenangan BI dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi: a. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank b. Menetapkan peraturan di bidang perbankan c. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung d. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan
D.
Neraca Bank Sentral
Kegiatan bank sentral di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter tercermin pada bentuk umum neraca yang disusun. Secara singkat pos-pos atau rekening utama pada neraca bank sentral adalah sebagai berikut :
1. Kekayaan (Assets) a. Cadangan, yang meliputi : - Sertifikat Emas - Special Drawing Rights (SDR) - Valuta Asing b. Pinjaman yang diberikan (loans), terutama kepada bank umum. c. Surat berharga (sebagian besar adalah surat berharga milik pemerintah). d. Kekayaan lain-lain, dapat berupa tanah, gedung atau peralatan-peralatan,
2. Hutang (Liabilities) a.
Uang kertas
b.
Deposito merupakan bagian terbesar adalah deposito bank umum.
c. Surplus diperoleh dari : bunga surat berharga yang ditahan, bunga pinjaman yang diberikan dan dari kegiatan lain. d.
Lain-lain (misalnya: pengeluaran yang belum dibayar).
Dari uraian di atas jelas tampak bahwa pada dasarnya kekayaan bank sentral diperoleh dengan menciptakan hutang terhadap dirinya sendiri. Seperti pada contoh pembelian surat berharga, kekayaan yang berupa surat berharga ini dapat diperoleh dengan menciptakan hutang berupa deposito bank umum.
PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Selain melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintah dalam bidang Ekonomi dan Moneter,Bank Sentral juga sebagai Lembaga keuangan Negara yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengontrol
kelancaran lalulintas pembayaran, dan Pengawasan Perbankan. Perumusan serta pelaksanaan kebijakan moneter terlebih dahulu perlu diketahui bentuk umum dari neraca bank sentral,serta alat/instrument kebijakan moneter.
BAB II PEMBAHASAN 1.1 Fungsi bank sentral
1.1.1
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter sangat penting karena Untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat,Mengarahkan penggunaan uang dan kredit, sehingga nilai uang negara yang bersangkutan dapat dipertahankan kestabilannya,dan sebagainya maka yang harus dilakukan bank sentral adalah :
Menetapkan sasaran-sasaran moneter dg memperhatikan target laju inflasi yang ditetapkannya
Melakukan Pengendalian moneter dan tidak terbatas pada Operasi Pasar terbuka pasar uang, Penetapan suku bunga, Penetapan cadangan wajib minimum, dan Pengaturan kredit/pembayaran.
Memberikan Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling l ama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendeknya.
Melaksanakan Kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar
Mengelola cadangan devisa
Melakukan survey bersifat Makro dan Mikro secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
1.1.2
Mengatur dan Menjaga Kelancaran lalu lintas Pembayaran
Mengatur dan menjaga lalu lintas pembayaran oleh bank sentral sehingga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pembayaran dalam masyarakat jadi lebih cepat dan efisien. Maka bank sentral dapat melakukan hal hal sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan dan Pemberian persetujuan izin atas penyelanggaran jasa system pembayaran
2.
Mewajibkan penyelengaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan
kegiatannya 3.
Menetapkan penggunaan alat pembayaran
4.
Mengatur sistem Kliring antar Bank, dalam bentuk rupiah ataupun Valas.
5.
Menyelengarakan penyelesaiaan akhir transaksi pembayaran antar-Bank.
6.
Menetapkan macam, harga, ciri uang, Bahan, dan Tanggal mulai berlakunya uang yang
dikeluarkan. 7.
Mengeluarkan, mengedarkan atau mencabut, menarik, dan memusnahkan, serta mengganti
uang dari peredaran dengan nilai yang sama.
Bank sentral juga memegang peranan penting bukan hanya memperlancar aktivitas lalu lintas pembayaran masyarakat,namun juga membantu memperlancar kegiatan keuangan pemerintah dengan cara : ·
Menerima pembayaran pajak
·
Membantu melakukan pembayaran pemerintah ( dari pusat kepada pemerintah
daerah,misal:membantu penempatan serta pengedaran surat surat berharga.
1.1.3
Mengatur dan Mengawasi Bank
Mengatur dan mengawasi bank yaitu bank bank umum,hal hal yang dapat dilakukan sebagai berikut : 1)
Menetapkan Ketentuan dan Regulasi Perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2)
Memberikan dan mencabut izin usaha Bank
3)
Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan Pemindahan kantor Bank
4)
Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan Bank
5)
Memberikan izin kepada Bank untuk menjalakan kegiatan tertentu
6)
Mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan
tata cara yang ditetapkan BI
1.2 NERACA BANK SENTRAL
Dengan Perumusan serta pelaksanaan kebijakan moneter perlu di jelaskan terlebih dahulu bentuk umum dari neraca bank sentral yang merupakan pencerminan dari kegiatanya .inilah pos pos/rekening utama secara singkat sebagai berikut; 1.2.1 Kekayaan
Kekayaan bank sentral dapat di peroleh dengan cara menciptakan utang terhadapdirinya sendiri yang termaksud kekayaan ini adalah; 1.2.1.1 Cadangan,yang meliputi a.sertifikat emas,yakni kewajiban dari pemerintah yang di jamin dengan emas,proses mendapatkanya dapat di jelaskan sebagai berikut.Misalnya seorang penduduk ameriKa menjual emas seharga us$10 juta yang di beli bank sentral atas nama pemerintah Amerika serikat.emas tersebut menjadi kekayaan dari pemerintah.pemerintah mengeluarkan sertifikat emas shearga US$10 kepada bank sentral.penduduk yang menerima pembayaran cek kemudian mendepositkan pada bank umum.Bank umum kemudian mengirimkan cek tersebutkepada bank sentral.Bank
mengurangi deposito pemerintahdan menambahdeposito/cadangan bank umum transaksiakan munculdalam neraca sebagai berikut: Pemerintah Kekayaan
Emas
+US$10 juta
Utang
Sertifikat emas
+US$10juta
Bank sentral Kekayaan
Sertifikat emas
utang
+US$10 juta
Deposito pemerintah
+US$10juta
Deposito pemerintah
-US$10juta
Bank umum Kekayaan
Cadangan pada bank sental
+US$10 juta
utang
Deposito
+US$10juta
b,Special Drawing Right(SDR).SDR ini hampir sama dengan sertifikat emas di atas,hanya saja dikeluarkan oleh DANA MONETER INTERNASIONAL(International Moneter Funds)atas persetujuan negara anggota guna mengatasi kekuranganalat pembayaran intrnasional.SDR dapat dipakai,seperti halnya emas dan valuta asing,un tuk menutup defisit dalam neraca pembayaran internasional. c.Valuta asing;merupakan bentuk cadangan bank sentral yang di perlukan untuk mengatur sistem pembayaran internasional. 1.2.2.1 Pinjaman yang di berikan (loans), terutama kepada bank umum.bank umum dapat memperoleh pinjaman ini melalui; a.penjualan surat berharga masyarakat yang di miliki bank umum tersebut kepada bank sentral,bank sentral kemudian menambah rekening deposito bank umum pada neracanya sebesarnilai surat berharga setelah di kurangi dengan bunga (discount rate) b. pinjaman langsung dengan jaminan surat janji membayar(sering disebut;advance)oleh bank umum.transaksi pinjaman tersebutakan muncul dalam neraca bank sentral dan bank umum sebagai berikut; BANK SENTRAL Kekayaan
UTANG
Pinjaman kepada bank umum
+X
Deposito bank umum
+X
BANK UMUM Kekayaan
Cadangan
utang
+X
Pinjaman bank sentra
+X
1.2.1.3 Surat berharga,sebagian besar kekayaan inidalam bentuk surat berharga pemerintah yang di beli oleh bank sentral baik dari bank umum maupun langsung dari masyarakat.sebagai berikut a. pembelian dari bank umum suatu surat berharga seharga Z.efek transaksi tercermin dalam neraca sebagai berikut :
Kekayaan
Surat bereharga
utang
+Z
Deposito bank umum
Kekayaan
Surat bereharga
utang
+Z
Deposito bank umum
Kekayaan
Cadangan pada bank sentral
Surat berharga
+Z
+Z
utang
+Z
-Z
b. pembelian langsung dari masyarakat.misalnya bank sentral membeli surat berharga langsung dari perusahan atau industri berharga Y.Cek yang di terima oleh perusahaan ini kemudian di masukan sebagaideposito pada bank umum.perubahan dalam neracaakan nampak sebagai berikut;
BANK SENTRAL Kekayaan
Surat bereharga
utang
+Y
Deposito bank umum
+y
Bank umum Kekayaan
utang
Cadangan pada bank sentral
+Y
Deposito
+Y
Perusahaan Kekayaan
utang
Deposito pada bank
+Y
Umum
Surat berharga
-Y
traksaksi yang kedua ini mempunyai pengaruh langsun g terhadap jumlah uang beredar .namun,pengaruhnya terhadap uang beredar secara keseluruhan. mungkin sama dengan transaksi
pertama(mmbeli lansung dari bank umum )apabila efek langsung serta efek prosesmenciptakan kridit karena adanyatambahan deposito pada bank umum di perhitungkan. 1.2.1.4 kekayaan lain lain bisa berupa tanah,gedung atau peralatan-peralatan. 1.2.2. Utang
1.2.2.1. uang kertas bank .uang kertas bank adalah uang kertas yang di keluarkan oleh bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah .uang kertas ini merupakan utang bagi bank sentral dan merupakan komponen utama dalam jumlah uang beredar.pengeluaran di jamin dengan seluruk kekayaan bank sentral serta tidak secara khusus di kaitkan dengan nilai emas tertentu 1.2.2.2. Deposito. Bagian terbesar rekening ini terdiri deposito bank umum.bank umum membuka rekening ini untuk memenuhi ketentuaan cadangan minimum sereta sarana proses clearning.di samping ini rekening deposito juga berasal dari pemerintah,guna melaksanakan pembayaranyang di lakukan oleh pemerintah serta penerimaan pajak. 1.2.2.3. surplus.surplus berasal dari;bunmga surat tabungan yang di tahan ,bunga pinjaman yang di berikan dan dari kegiatan lain .sebagian besar dari pendapatan ini di serahkan kepada pemerintah sebagai transfer. 1.2.2.4. lain lain .lain lain ini terdiri,misalnya dari pengeluaran yang belum di bayar Dari uraian di atas jelas nampak bahwa pada dasarnya kekayaan bank sentral dapat di peroleh dengan menciptakan utang terhadap dirinya sendiri.seperti pada contoh pembelian surat berharga,kekayaan yang bedrupa surat berharga ini dapat di peroleh dengan menciptakan utang yang berupa deposito bank umum.dari uraian di atas di sebutkan beberapa fungsi /tugas bank sentral a.
Mencetak dan mengedarkan uang kertas
b. Sebagai banknya,pemegang kas dan penasehat keuangan pemerintah.bank sentral membantu memprlancar kegiatan keuangan pemerintah dengan cara membantu dalamhal penerimaan dan pembayaran dan memberi pinjaman dan pengendaraan surat surat utang negara c.
Memelihara cadangan bank bank umum.tujuannya untuk mengatur volume uang beredar dan
mempermudah proses pembyran dgan sistem clearning d.
Memelihara cadangan mas dan devisa.tugas ini di maksudkan untuk menciptakan adanya
kesatablan kurs valuta asing Sebagai banknya bank umum sertasumber pengamanan terakhir(lender of last resort),sbgai bankers bank.apabila bank umum mengalami masalah liquiditas dalam keadaan darurat (misalnya e.
dalam keadaan krisis ekonomi shgga bank umum sukar memperoleh dana dari sumber lain )Maka bank sentral memberikan pinjaman likuiditas untuk mengatur kesulitan tersebutinilah yang di sebut dengan Lender Of Last Resort. f.
Pengawasan serta pengendalian kredit perbankan.supaya tercapai kridit perbankan yang sehat
1.3 INSTRUMENT KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter adlah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter ( biasanya bank sentral) angan minimum untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan moneter terutama untuk stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja,kestabilan harga serta neraca pembayran internasional yang seimbang. Pada dasarnya instrument kebijakan moneter adalah yang pertama , instrument yang umum meliputi politik pasar terbuka ( open market ),politik cadangan minimum(reserves requirements),dan politik diskonto ( discount policy): kedua, instrument yang selektif,meliputi margin requirements,pembatasan/penentuan tingkat bunga:ketiga, instrument yang sering disebut “ moral suasion” (open mounth policy). 1.3.1 Politik pasar terbuka Tindakan menjual dan membeli surat surat berharga oleh bank sentral. 1.3.2 Politik diskonto tindakan untuk mengubah ubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dlm hal meminjam dana dari bank sentral. 1.3.3. Politik perubahan minimum Dimaksudkan dalam proses penciptaan kredit bahwa perubahan perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. 1.3.4. Margin requirement digunakan utk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan tujuan pembelian surat berharga misalnya : ditentukan margin requirement 80% artinyaseseorang orang hendak membeli surat berharga ,80% harus ddengan kas,sisanya 20% boleh dipinjam dari bank. 5.Moral suasion Dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak dibidang bersikap moneter dengan pidato-pidato gubernur bank sentral,agar supaya bersikap spt yg dikehendaki oleh penguasa moneter ( bank sentral)
BAB II PERMASALAHAN
A.
Pengertian Bank sentral
B.
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia
C.
Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas dan Keuangan
D.
Otoritas Jasa Keuangan
BAB III BANK SENTRAL
A.
Pengertian bank sentral
Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kesetabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan terseut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabi. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan /atau pihak lain, kecuali untukhal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian.
B.
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia
Dalam menjalankan fungsinya sebagai monoritas moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki sejumlah tugas dan wewenang sebagai berikut.
1.
Tugas Bank Indonesia
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kesetabilan uang rupiah. Kesetabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kesetabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kesetabilanterhadap mata uang Negara lain, Aspek pertama tercermin pada laju inflansi. Sementara itu, aspek kedua tercermin padad perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya, sehigga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas sebagai berikut. a. Sumber: wikipedia.org
Jakarta Indonesia Central Bank of Indonesia
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan olehBank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kesetabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bung.
b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. Untuk mengatyr dan menjaga kelancaran system pembayaran, Bank Indonesia adalah satu satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiahdari peredaran.
2.
Wewenang Bank Indonesia
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bangk Indonesia memeiliki sejumlah wewenang sebagai berikut. a.
Menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflansi.
b.
Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak
terbatas pada: 1)
Operasi dasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,
2)
Penetapan pihak diskonto,
3)
menetapkan cadangan
4)
pengaturean kredit atau pembiayaan
wajib minimum, dan
C. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan
Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia juga bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pmbayaran). Jia kedua tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pasti terlaksana.
1.
pengertian stabilitas sistem keuangan
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) belum memiliki definisi baku yang diterima secara internasional. Beberapa definisi mengenai SSK pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap factor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitasdi sector keuangan. Ketidak stabilan sistem keuangan dapat dipicu berbagai penyebabdan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena factor struktural maupun perilaku. Kegagalan tersebut dapat bersumber dari eksternal(internasional) dan internal(domestic). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Meningkatkan kecenderungan globaklisasi sektir finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan terrsebut selain dapat memicu ketidak stabilan sistem keuangan, juga mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut. Identifikasi terhaap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat ke depan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi resiko yang akan timbul sera akan memengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh resiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas, dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian. 2.
Pentingnya stabilitas sistem keuangan
Sisem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagan dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dan pihak yang mengalami deficit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien., pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertubuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman, sistem keangan yang tidak stabil, terlebih jika sampai mengakibatkan krisis, memerlukan biatya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.
Pelajaran berharga pernah dialami bangsa kita ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998. Biaya yang sangat tinggi diperlukan untuk mengembalikan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 tersebut membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomin yang berkelamjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian. 3.
Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan
Sebagai Bank sentral, bank infonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu adalah sebagai berikut. a. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrument suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia yelah menerapkan suatu kebijakan inflation targeting framework. b.
Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat,
khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. c.
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengaturndan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. d. Melalui fungsinyadalam riset pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasiinformasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. e.
Bank Indonesia memilikifungsi sebagai jarring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank
sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).
D. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 yang idependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenag pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jassa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Anggota dewan komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisioner adalah kepala eksekutif.
A.
Tujuan
ada beberapa tujuan dibentuknya Otoritas jasa keuangan. Tujuan tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel.
2.
Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3.
Keseliiruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumendan
masyarakat. B.
Fungsi
o Ø Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan
Otoritas jasa keeuangan berfungsi menyelenggarakan sistem paraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Sumber:assets.kompas .com
C.
Tugas
Otoritas jasa keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: 1.
Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
2.
Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
3.
Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keunangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
D.
Wewenang
Untuk melaksanakan tugas pengaturran dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuanganmempunyai wewenang sebagai berikut: 1.
Peraturan dan pengawasan mengenai Kelembagaan bank yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukan kantor bank, anggota dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dn siumber daya manusia,konsolidasi dan akuisisi bank, serta percabutan izin usaha bank. b.
Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas
di bidang jasa.
2.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bsnk meliputi hal-hal berikut:
a.
Rikuiditas, rerntabilitas, sovabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, b.
Laporan bank yang terkaitdengan kesehatan dan kinerja bank,
c.
Sistem informasi debitor,
d.
Pengujian kredit (credit testing), dan
e.
Standar akuntasi bank.
3.
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi hal-hal sebagai
berikut: a.
Manajemen risiko,
b.
Tata kelola bank,
c.
Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang,
d.
Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
e.
Pemeiksaan bank.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenag berikut: a.
Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2011, b.
Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
c.
Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan,
d.
Menetapkan peraturan mengenai pengawan di sektor jasa keuangan,
e.
Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan,
f.
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa
Keuangandan pihak tertentu, g.
Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa
Keuangan, h.
Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola , memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan i.
Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan keputusan
peraturan perundang-undangandi sektor jasa keuangan. Sumber:ekbis.sindonews.com Bank Indonesia (BI) dan OJK berkomitmen untuk terus Meningkatkan
wawasan dan pengetahuan hakim di bidang bank sentral dan jasa keuangan/ Ilustrasi
Untuk meklaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenag sebagai berikut: a.
Menetapkan kebijakan operasional pengawasaan terhadap kegiaatan jasa keuangan;
b.
Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
c.
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain
terhadaplembaga jasa keuangan sebagaimana pelaku,dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d.
Memberikan peintah terrtulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
e.
Melakukan penunjukan pengelola staututer;
f.
Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g.
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadapperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;dan h.
Membberikan dan/atau mencabut:
1)
Izin usaha,
2)
Izin orang perseorangan,
3)
efektifnya pernyataan pendaftaran,
4)
surat tanda terdaftar,
5)
persetujuan meakukan kegiatan usaha,
6)
pengesahan,
7)
persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
8)
penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan.
E.
Struktur Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan dipinpin oleh dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan komisioner beranggotakann sembilan orang angota yang ditetapkan dengan keeputusan presiden. Mereka dan memiliki hak suara yang sama. Adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut. 1. Seorang ketua merangkap anggota, 2. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik marangkap anggota, 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, 5. Seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainya merangkap anggota, 6. Seorang ketua dewan auditmerangkap anggot, 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan [erlindungan konsumen, 8. Seorang anggota ex-officiodari bank indonesia yang merupakan anggota dewan gubernur bank indonesia, dan 9. Seorang anggota ex-officio dari kementria keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I kementrian keuangan.
F.
Pelayanan otoritas jasa keuangan terhadap konsumen dan mas yarakat
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi halhal sebagai berikut. 1.
Memerikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektorjasa keuangan,
layanan, dan produknya;
2.
Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan
tersebutberpotensi merugikan masyarakat;dan 3.
Tindakann lain yang perlu dianggap sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan
di sektor jasa keuangan.
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1.
Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan
oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; 2.
Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa
keuangan;dan 3.
Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasaa
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-unndangan di sektor jasa k euangan.
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jassa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi hal-hal berikut. 1.
Memerintahkan atau melakukan tidakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk
menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud,
2.
Mengajukan gugatan:
a. Untuk memeperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang meenyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau b. Untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/ atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
G.
Hubungan Kelembagaan
Dalam melaksanakan tugasnya ,OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: 1.
Kewajiban memenuhan modal minimum bank,
2.
Sistem informasi perbankan yang terpadu,
3.
Kewajiban penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman
komersial luar negeri, 4.
Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya,
5.
Menentukan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank,dan
6.
Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Ketika Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan itu, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia membberikan laporan hasil pemeriksaan bank kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. OJK mengimpormasikan kepada lembaga penjamin simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Ketika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan keuangannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia intuk melakukan langkah-langkkah sesuaijdengan kewenangan Bank Indonesia. Lembaga penjamin simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun serta memelihara sarana pertukaran informasi secara terintregasi.
H.
Forum koordinasi stabilitas sistem keuangan
Untuk menjaga stabilias sistem keuangan, dibentuk forum koordinasi stabilitas sistem keuangan dengan anggota terdiri atas: 1.
Menteri keuangan selaku anggota merangkap koordinator,
2.
Gubernur Bank Indonesia selaku anggota,
3.
Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota, dan
4.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
BAB IV PENUTUP
Demikianlah makalah yang kami buat semoga bermanfaat bagi orang yang membacanya dan menambah wawasan bagi orang yang membaca makalah ini. Dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata dan kalimat yang tidak jelas, mengerti, dan lugas mohon jangan dimasukan ke dalam hati.
Dan kami juga sangat mengharapkan yang membaca makalah ini akan bertambah motivasinya dan mengapai cita-cita yang di inginkan, karena saya membuat makalah ini mempunyai arti penting yang sangat mendalam.
