KELEMBAGAAN BANK SENTRAL
PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL
TOPIK BAHASAN
Mengenal Bank Sentral
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Hubungan Kelembagaan
2
TOPIK BAHASAN
Mengenal Bank Sentral
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Hubungan Kelembagaan
2
Mengenal Bank Sentral
Definisi Bank Sentral
• Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk s e t t l e m e n t pembayaran pembayaran antar bank (John Singleton, 2011) • Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan • Menurut Kisch dan Elkin (1932), bank sentral adalah ‘bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi’ pribadi ’. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan. perbankan .
4
5
Tugas Bank Sentral Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi :: 1. Bank se sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Bank se sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. moneter. 3. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri. 4. Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan membantu s e t t l e m e n t keuangan keuangan antar bank. 5. Bank se sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan , dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan. 6. Bank se sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa. 7. Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi. 8. Bank se sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi. 9. Bank se sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional.
6
Tugas Bank Sentral
Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengendalian kebijakan moneter; Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa; Agen fiskal Sebagai l e n d e r o f l a s t r e s o r t ; Mengawasi dan mengatur perbankan; Mengelola sistem pembayaran; Mengelola dan memelihara mata uang;
Menurut Charles Goodhart (1991, p.5), kenapa bank sentral karena posisinya dalam sistem berada di tengah-tengah/sentral, bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai ‘bank-nya bank’, yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami kesulitan.
7
Peran Bank Sentral dalam Aliran Dana
Sistem Keuangan Laba/Rugi Dana
Rmh Tangga
Perush.
Pemerintah
Pasar Keuangan
Keterlibatan Pemerintah / Bank Sentral
Penabung
Laba/Rugi Dana
Rmh Tangga
Peminjam
Dana Laba/Rugi
Perantara Keuangan Infrastruktur dan Lingkungan
Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi
Dana Laba/Rugi
Perush.
Pemerintah
Pelaksanaan Tugas Bank Sentral di Beberapa Negara Negara Indonesia Malaysia Selandia Baru Afrika Selatan Brasil India Singapura Belanda Itali Jerman Amerika Perancis Australia Jepang Brunei Hong Kong Inggris Sumber : berbagai referensi
Otoritas Moneter
Pengatur Bank
Sistem Pembayaran
Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian Tidak Tidak Tidak Tidak Ya
Ya Ya Ya Tidak Sebagian Sebagian Sebagian Ya Ya Ya Sebagian Sebagian Ya Ya Tidak Tidak Tidak
8
Makroprudensial vs Mikroprudensial Sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan, sifat pelaksanaan tugas bank sentral dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudensial (macroprudential ) dan mikroprudensial (microprudential ). a. Makroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen dan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga khususnya dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya. Dilakukan melalui peran sebagai l e n d e r o f l a s t r e s o r t dan menerbitkan peraturan kehati-hatian terhadap bank dan lembaga keuangan yang menjadi bidang pengawasannya. b. Mikroprudensial, yaitu bank sentral melakukan asesmen terhadap lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai s u p e r v i s o r atau pengawas. Bank sentral dapat menerbitkan ketentuan terhadap lembaga yang ada dalam lingkup pengawasannya. SSK adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional “
”
9
Makroprudensial vs Mikroprudensial
Mikroprudensial
Fokus terhadap risiko individual bank atau lembaga keuangan
Makroprudensial
Fokus terhadap risiko sistemik pada sistem keuangan
10
Evolusi Peran Bank Sentral
11
Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen
& Bankers’ bank
Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi. Juga sbg bankers’ bank
(l e n d e r s o f t h e l a s t r e s o r t ) . Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas.
Bank Sentral (dewasa ini)
Bank Sentral (dahulu)
Bank Sirkulasi
Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat. Kadang masih sbg bank komersial. Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah. Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca
Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga, utk pertumbuhan ekonomi. Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Independen dr Pemerintah dg koordinasi. Penguatan akuntabilitas dan transparansi.
Mengenal Bank Indonesia Kelembagaan bank sentral di Indonesia dimulai dengan pendirian DE JAVASCHE BANK NV yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral saat ini • De javasche bank didirikan tahun 1822 sebagai bank komersiil. • Tahun 1828 pertama kali memperoleh hak octrooi (hak mengedarkan uang) dari Pemerintahan Hindia Belanda • 1 Januari 1828 s.d 31 Maret 1921 sebagai bank sirkulasi Gulden (mata uang Belanda) untuk wilayah Hindia Belanda. • 1922, melalui penetapan UU De Javasche-bank wet, fungsi diperluas: Mengeluarkan uang kertas bank, Memberikan layanan jasa bank: pengiriman uang, rekening giro/deposito, negosiasi wesel luar negeri, kredit, diskonto wesel luar negeri, kasir pemerintah dan memberikan kredit kepada Pemerintah, Menyelenggarakan kliring antar bank, Melaksanakan pengawasan bank. TUGAS BANK SENTRAL PADA MASANYA Namun tidak sepenuhnya mengingat Fungsi utama sebagai Otoritas Moneter, tetap
12
13
Evolusi Peran Bank Indonesia Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dr bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral ....... s u t a t S
Bentuk formal bank sentral belum ada. De Javasce Bank (DJB) vs BNI.
n a m s a u UUD 1945 Pasal 23: BI sbg k d bank sentral n u a H UU Nasionalisasi DJB L
DJB dan BNI sbg bank sirkulasi. Mata uang Belanda & Jepang vs. ORI. a g Dominasi politik dan w n pembiayaan bank sentral. i t i t s n i r e Pencetakan uang vs. Sanering e (Gunting Sjafrudin) 1950. n a r e P
1953-1967
1945-1952
BI sebagai bank sentral RI. Bagian dr Pemerintah Kebijakan oleh Dewan Moneter
UU No. 11 Th 1953 ttg BI sbg pengganti DJB wet 1922.
Tugas: (i) Stabilitas moneter, (ii)Pengedaran uang, (iii) Sistem pembayaran. Peran sbg: (i) Agen Pemb, (ii) Kasir Pem, (ii) Bankers bank Masih menjalankan fungsi bank komersial.
Pencetakan uang utk defisit fiskal vs. Sanering 1959/1965 dan hyper-
Evolusi Peran Bank Indonesia 1968-1998 s u t a t S n a m s a u k d n u H a L n a r e P a w g n i t i t s n i r e e P P
14
1999-Sekarang
BI sebagai bank sentral RI Bagian dari Pemerintah Peran dan kebijakan oleh Dewan Moneter
UU No. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral.
Tugas: (i) Stabilitas nilai rupiah, (ii) Mendorong produksi, kesempatan kerja. Masih berperan sbg: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (ii) Bankers bank. Fungsi bank komersial tidak ada lagi. Stabilisasi ekon (1968-72) Hasil minyak (1973-82) & kebijakan kredit selektif KLBI). Deregulasi (1983-92) dan kebijakan moneter tidak langsung. Krisis 1997, BLBI, reformasi. Konflik tujuan stabilitas harga dan kurs
BANK INDONESIA dew asa ini ...
Sejarah Singkat Bank Indonesia
15 Pasca reformasi terdapat perubahan politik hukum yang cukup mendasar, dengan lingkungan sosial dan politik yang berubah cepat turut menyumbang atas fenomena ditransformasikan-nya BI menjadi bank sentral yang independen.
1946
Pendirian BNI sbg bank umum yg berfungsi sbg bank sirkulasi
1951
Nasionalisasi de Javasche Bank menggantikan BNI sbg bank sirkulasi
1997/1998
Krisis
1953
Pendirian BI
1999
sbg Bank Sentral
BI sebagai bank sentral independen
(UU no. 11 Th 1953)
BI sebagai bank komersial dg fungsi bank sirkulasi dan pengawasan bank BI (sebagai bagian dari pemerintah) diminta untuk membiayai proyekproyek pemerintah.
1968
ttg Bank Sentral BI sbg bagian Pemerintah,
Krisis
(UU no. 23 Th 1999)
Diundangkan UU no. 13 Th 1968
2008
2004
UU 3 Th 2004 amandemen pertama UUBI
Setingkat kementerian negara
BI menjalankan peran sebagai otoritas moneter, pengawasan bank dan kasir pemerintah dan pengedaran uang
Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintahan yang diberikan wewenang mengatur/menerbitkan peraturan.
2008
PERPPU amandemen kedua UUBI
Penguatan akuntabilitas, transparansi, dan krediibilitas pembentukan BSBI Fungsi LOLR pengaturan mengenai
Perlunya langkah responsif dalam membendung dampak krisis Menjaga kepercayaan masy. thd perbankan Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank Mengubah ketentuan kriteria agunan FPJP
Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Bank Indonesia dalam Konstitusi
17
Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945 (Sebelum Amandemen)
ayat (1)
ayat (2)
ayat (3) *
ayat (5)
APBN
Pajak
Mata Uang
BPK
UUD 1945 (Setelah Amandemen)
Pasal 23
Pasal 23A
Pasal 23B**
APBN
Pajak
Mata Uang
fiscal policy
Pasal 23D*** Bank Sentral
monetary policy
Pasal 23E, 23F, 23G BPK
controlling
18
Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan
BPK
Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa
Hasil telaah BADAN SUPERVISI Laporan triwulanan/ sewaktu-waktu, Tahunan
Kepala Negara
DPR - Laporan Tahunan, triwulanan/ sewaktuwaktu - persetujuan ATBI (operasional)
Kepala Pemerintahan
Presiden o
o
MA Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur
Menetapkan UU BI Pemilihan Pimpinan BI Koordinasi
Menteri Kementerian
Memeriksa laporan keuangan BI
PUBLIK (Informasi Tahunan)
P r i m a r y C o n s t i t u t i o n a l O r g a n s : Presiden,
DPR, MPR, BPK, MK, DPD, MA
Materi Pokok UU Bank Indonesia
19
Ketentuan Umum
Ketentuan Penutup
(Pasal 1-3)
(Pasal 79)
- Uang Rupiah (Ps. 2-3)
Ketentuan Peralihan
Status, Tempat Kedudukan, & Modal (Pasal 4-6)
(Pasal 73-78)
- Status (Ps. 4)
Ketentuan Pidana & Sanksi Adm
- Modal (Ps. 6)
(Pasal 65-72)
Tujuan Dan Tugas (Pasal 7-9)
Akuntabilitas Dan Anggaran (Pasal 58-64)
Hubungan Internasional
- Tujuan (Ps. 7) - Tugas (Ps. 8)
UU BI
(Pasal 57) Hubungan Dengan Pemerintah (Pasal 52-56) Dewan Gubernur (Pasal 36-51) Tugas Mengatur & Mengawasi Bank (Pasal 24-35) - Dialihkan menjadi kewenangan OJK UU BI (UU No. 23 Th 1999) ditetapkan tanggal 17 Mei 1999, (13 Bab, 79 Pasal)
Tugas Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter (Pasal 10-14) - Kebijakan Moneter (Ps. 10) - Fungsi LOLR (Ps. 11) - Kebijakan nilai tukar (Ps. 12) - Pengelolaan cadev (Ps. 13) - Penyelenggaraan survei (Ps. 14) Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran (Pasal 15-23) - Kewenangan di bidang SP (Ps. 15)
20
Korelasi UU BI dengan UU Lain
Kewenangan Mikroprudensial perbankan oleh OJK. Makroprudensial perbankan oleh BI.
Koordinasi bauran kebijakan BIOJK (pengaturan dan pengawasan).
Sistem informasi yang terintegrasi.
UU Mata Uang
Kewenangan BI dalam pengelolaan Rupiah
Perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah.
Cakupan Sistem Pembayaran (tunai dan non tunai).
UU OJK
UU Transfer Dana
UU BI
UU Perbankan
Kewenangan BI dalam memberikan izin, mengatur, dan mengawasi, serta mendapat laporan dari penyelenggara transfer dana.
Pengalihan perizinan, pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJK
Pengaturan Status dan Kedudukan Bank Indonesia
Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009 • BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia • BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang • Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi.
21
Kewenangan Bank Indonesia
22
Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang : • Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara • Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran • Menjaga stabilitas sistem keuangan • Menjalankan fungsi sebagai “lender of the last
resort”
23
Visi Dan Misi Bank Indonesia Saat Ini VISI dan MISI merupakan welfare statement lembaga PENGORGANISASIAM
FUNGSI DAN PERAN TUJUAN
Visi dan Misi merupakan pedoman dasar penyusunan sasaran strategis lembaga dalam rangka menjalankan mandat guna mencapai tujuan.
Visi
VISI & MISI
MANDAT
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
UU No. 23 Tahun 1999 Otoritas tunggal dan independen bidang Moneter Mandat tujuan “memelihara kestabilan nilai rupiah
24
Visi Dan Misi Bank Indonesia Saat Ini 4 (empat) Misi Bank Indonesia :
MANDAT/FUNGSI/PERAN
1. Stabilitas nilai rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
OTORITAS MONETER
2. Sistem keuangan nasional yang efektif dan efisien untuk mendukung alokasi sumber pendanaan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional
PERAN: STABILITAS SISTEM KEUANGAN & MAKROEKONOMI NASIONAL
3. Sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan
OTORITAS SISTEM PEMBAYARAN
4. Organisasi dan SDM yang menjunjung nilai strategis dan berbasis kinerja, tata kelola (governance) berkualitas dalam rangka
ENABLER ORGANISASI
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Tujuan Bank Indonesia
Menurut Pasal 7 UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 dan No. 6 tahun 2009 •
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah
•
Untuk mencapai tujuan tsb BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.
Tujuan Bank Indonesia
27
terhadap barang & jasa (harga)
Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi.
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
* Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI
terhadap mata uang negara lain
Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Wacana perubahan Tujuan BI (dual objectives) *: Tujuan Bank Indonesia adalah - mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah - serta ikut mendorong terpeliharanya kestabilan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Tugas Pokok Bank Indonesia
Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai tugas : • Menetapan dan melaksanakan kebijakan moneter , • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, • Mengatur dan mengawasi Bank Tugas Pokok Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dialihkan kepada OJK dan efektif sejak 31 Desember 2013. Bank Indonesia selanjutnya berfokus pada Stabilitas Sistem Keuangan.
Keterkaitan Tugas Pokok BI
Stabilitas Sistem Keuangan
29
Kebijakan Moneter
Kelancaran Sistem Pembayaran
Keterkaitan Tugas Pokok BI
•
Karena pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan melalui sistem keuangan, khususnya lembaga perbankan, maka sistem keuangan sehat serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran merupakan prasyarat efektivitas suatu kebijakan moneter.
•
Kebijakan moneter yang tidak tepat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem keuangan
•
Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan efektivitas kebijakan moneter.
30
Kebijakan Moneter Ruang Lingkup Kebijakan Moneter
Ruang Lingkup Kebijakan Moneter meliputi:
Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi *)
Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan
Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum dan mengatur kredit atau pembiayaan.
*) Berdasarkan UU No. 23/1999, sasaran laju inflasi ditetapkan oleh BI, namun s etelah berlakunya UU No. 3/2004 (amandemen I UUBI) sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan BI .
31
Sistem Pembayaran
32
Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran Melaksanakan penyelenggaraan jasa SP
Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh BI a.l. jasa transfer dana nilai besar
Memberikan persetujuan & izin atas penyelenggaraan jasa SP
Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya keamanan dan efisiensi
Mewajibkan penyelenggara jasa SP untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
Menetapkan penggunaan alat pembayaran
BI dapat memantau penyelenggaraan SP.
Informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan SP juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas BI
Hal ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di atas, BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.
Sistem Pembayaran Instrumen Sistem Pembayaran Instrumen sistem pembayaran secara umum terdiri dari: a. Instrumen tunai : uang kertas uang logam
b. Instrumen non-tunai : paper based : cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain electronic based : electronic money
card based : kartu debet, ATM, kartu kredit
33
Sistem Pembayaran
34
Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran Flow pembayaran Pembeli (Payer)
Penjual (Payee)
Tunai
Flow barang/jasa Pengirim
Instrumen
Bank B
Bank A
Kliring
Settlement di Bank Sentral
Penerima NonTunai
Stabilitas Sistem Keuangan Sasaran
Elemen
35
(Dukungan) berkembangnya dan terjaganya Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga a lokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional
Strengthened FS Resilience
Balanced Financial Intermediation
Enhanced Financial Efficiency
Strategi
Penguatan Resilience, Intermediasi dan Efisiensi Sistem Keuangan melalui Surveillance, Kebijakan Makroprudensial, Financial Development dan Koordinasi
Prinsip
Research & Surveillance based
Fungsi
Systemic Surveillance Pemeriksaan Bank dan LKBB berpotensi sistemik (SIFIs)
Kegiatan Utama
Surveillance Sistemik SIFIs Riset & Analisis sistem keuangan (institusi & pasar), rumah tangga, korporasi, sektoral
Forward Looking (Long Term Horizon)
Kebijakan Makroprudensial Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Outlook Stabilitas Sistem Keuangan Evaluasi & Rekomendasi Kebijakan & Regulasi Makroprudensial Pengembangan tools, indikator dan model
System wide perspective
Governance and Coordination
Pengembangan Sektor Keuangan
Crisis Mgt & Kerjasama Lembaga
Riset, Analisis dan Pendalaman Sektor Keuangan : • Lembaga • Pasar • Infrastruktur • Produk dan Instrument
Koordinasi Kebijakan Sektor Keuangan Kerjasama Internasional Sektor Keuangan (a.l. FSB& BIS) Komunikasi Kebijakan
Mendorong Efisiensi Financial Inclusion
Protokol Manajemen Krisis (incl. LOLR)
Stabilitas Sistem Keuangan
36
Kebijakan Makroprudensial Kebijakan Makroprudential
Kebijakan Moneter
Stabilitas Sistem Keuangan
Pengaturan dan Pengawasan SIBs
Pengaturan dan Pengawasan non-SIBs
Kebijakan Mikroprudential makro
mikro
Kerangka kebijakan makroprudensial adalah: • Tujuan: memelihara kestabilan sistem keuangan dg membatasi potensi meningkatnya risiko sistemik. • Cakupannya: seluruh potensi risiko sistemik • Issue: Fokus pada risiko yang meningkat di dalam dan/atau karena sistem keuangan • Instrumen: kehati-hatian ( prudential ), yang diukur dan digunakan untuk khususnya risiko sistemik dan diterapkan pada sistem keuangan secara luas. Dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan, BI berwenang: a.
Menetapkan kebijakan makroprudensial;
b.
Melakukan pemantauan sistem keuangan (surveillance);
c.
Mengembangkan pasar dan akses keuangan;
d.
Melakukan pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan; dan
e.
Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank yang tertentu yang sistemically important bank dan/atau bank lainnya, serta lembaga keuangan bukan bank yang sistemik.
37
Framework Kebijakan Bank Indonesia
Keterkaitan Tugas Bank Sentral dengan Sektor Lain 1. Kebijakan moneter tidak terlepas dari kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal.
SEKTOR RIIL
SEKTOR EKSTERNAL Transaksi Berjalan Ekspor Impor Transfer Penghasilan (Income) Transaksi Modal dan Keuangan Investasi Langsung Aliran Keuangan – Pemerintah – Swasta Cadangan Devisa
Konsumsi Investasi Ekspor Impor SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL) Anggaran Negara (APBN) Penerimaan, termasuk hibah Pengeluaran Keseimbangan (overall) Pembiayaan – Dalam Negeri – Luar Negeri
SEKTOR MONETER Otoritas Moneter Aktiva Luar Negeri Bersih Uang Aktiva Domestik Bersih Primer Net Claim on Government
Bank Umum Aktiva Luar Negeri Bersih Aktiva Domestik Bersih
Uang Beredar
2. Keterkaitan antara sektor ekonomi berdasarkan 4 pilar IMF, yaitu sektor riil, sektor fiskal (keuangan negara), sektor eksternal, dan sektor moneter. 3. Perlu koordinasi yang ketat antara agen pemerintah, lembaga tinggi pemerintah (mis : Kemenkeu, OJK, BKPM, Bappenas) dengan BI.
38
Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi
Gambaran Umum Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia
40
Audit Kinerja 1. Penyampaian laporan tugas 2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR 3. DPR meminta penjelesan pelaks tugas & wewenang BI Independensi 1. 2. 3. 4. 5.
Institutional Goal Instrument Personal Financial
Bank Indonesia UU No.23/1999 s b g m n d i u b ah Terakhir dgn
Akuntabilitas
UU No.6/2009
Transparansi • Informasi evaluasi pelaks kebijakan • Komunikasi keputusan RDG • Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke DPR • Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah • Kurikulum kebanksentralan
Audit Anggaran • Penyampaian anggaran operasional & kebijakan khusus ke DPR • Pemeriksaan keuangan oleh BPK • Penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat Pengawasan Lain Badan Supervisi
41
Independensi Bank Indonesia Independensi Bank Indonesia berdasarkan UUBI • Independensi Kelembagaan/Institutional Independence BI merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain.
• Independensi Sasaran Akhir/Goal Independence Dari segi ini BI dianggap kurang independen karena sesuai UU No. 3/2004 penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan BI.
• Independensi Instrumen/Instrument Independence Dalam mencapai sasaran inflasi, BI bebas menetapkan sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan instrumen moneter yang lazim digunakan bank sentral.
Independensi Bank Indonesia
•
Independensi Personal/Personal Independence Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur juga berkewajiban untuk atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
•
Independensi Keuangan/Financial Independence Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan BI yang meliputi anggaran kegiatan operasional dan anggaran kebijakan. Anggaran kegiatan operasional dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
Akuntabilitas Badan Supervisi Bank Indonesia Membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap BI, yaitu berupa: 1. Telaah atas laporan keuangan tahunan BI 2. Telaah atas anggaran operasional dan investasi BI 3.
Telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional
di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI
BSBI dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, maupun makroprudensial.
43
Hubungan Kelembagaan
45
Hubungan dengan Pemerintah
• Counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN • Sebagai pemegang kas pemerintah • Dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak creditor luar negeri • Memberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah)
46
Hubungan Internasional
Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional :
Bidang Moneter IMF, G-20
Bidang Keuangan Perbankan BIS, EMEAP
Bidang Perdagangan dan Investasi WTO, GATS
Bidang Pembangunan World Bank, ADB, IDB
Kerjasama antar bidang yang berbasis kesamaan daerah (regionalism) APEC, ASEAN
Hubungan dengan DPR
47
DPR RI
Menilai kinerja DG dan ADG
Menyetujui/menolak calon anggota DG yang diajukan Presiden
Menerima laporan tahunan dan triwulanan BI mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur
Membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu
BSBI
Dewan Gubernur Bank Indonesia - DG dipimpin oleh Gubernur dan DGS sebagai wakil; - 4 -7 org Deputi Gubernur.*
Asisten Gubernur
Asisten Gubernur
Asisten Gubernur
Asisten Gubernur
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Ka Dept.
Struktur Organisasi Bank Indonesia
48
DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA Gubernur Deputi Gubernur Senior 4 s.d 7 Deputi Gubernur
Asisten Gubernur
STABILITAS MONETER
1. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) 2. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) 3. Departemen Pengelolaan Devisa (DPD) 4. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) 5. Departemen Statistik (DSta) 6. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) 7. Departemen Internasional (DInt)
STABILITAS SISTEM KEUANGAN & SISTEM PEMBAYARAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN 1. Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) 2. Departemen Surveillance Sistem Keuangan (DSSK) 3. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU) SISTEM PEMBAYARAN 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) 2. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) 3. Departemen Pengelolaan Uang (DPU) 4. Departemen Pengelolaan
MANAJEMEN INTERN 1. Departemen Komunikasi (DKom) 2. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST) 3. Departemen Hukum (DHk) 4. Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) 5. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) 6. Departemen Keuangan Intern (DKI) 7. Departemen Pengelolaan Logistik, Arsip dan Pengamanan (DLP) 8. Departemen Audit Intern (DAI) 9. Departemen Pengelolaan Aset (DPA)
JARINGAN KANTOR REGIONAL - 9 Kantor Perwakilan BI Wilayah - 32 Kantor Perwakilan BI Provinsi/Kota/Kabupaten INTERNASIONAL 1. Kantor Perwakilan BI New York 2. Kantor Perwakilan BI London 3. Kantor Perwakilan BI Tokyo 4. Kantor Perwakilan BI Singapore
Dewan Gubernur Bank Indonesia
49
Persyaratan Dewan Gubernur:
warga negara Indonesia;
memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi;
memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
Pengisian Jabatan Anggota Dewan Gubernur: Gubernur,
DGS, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pemberhentian Anggota Dewan Gubernur dalam Masa Jabatan:
mengundurkan diri;
terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur; atau berhalangan tetap.
