Kebijakan moneter terkait dengan jumlah uang yang beredar. Beberapa hal yang termasuk kedalam kebijakan moneter adalah: a. Operasi pasar terbuka, dilakukan dengan penjualan Sertifikat Bank Indonesia dan Intervensi. b. Penetapan cadangan wajib umum, untuk melaksankan kebijakan ini bank menurunkan tingkat giro wajib minimum jika BI menginginkan penambahan jumlah uang beredar dan meningkatkan tingkat giro wajib minimum ketika kondisi mengharuskan penurunan jumlah uang yang beredar.
c.
Pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi berdasarkan jenis valuta asing ataupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Cadangan devisi sendiri adalah posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk kepentingan Internasional.
2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran Tugas ke-2 dari Bank Indonesia ini tersurat dalam UU No.23 Tahun 1999, dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai hak oktroi atau hak tunggal untuk mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Sementara itu untuk layanan pembayaran dana antar nasabah dilakukan melalui transfer elektronik, sistem kliring, dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) 3. Mengatur dan mengawasi bank mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perbankan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank serta mengenakan sanksi terhadap bank-bank yang melanggar peraturan perbankan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal ini, antara lain: a. Menetapkan ketentuan dan regulasi perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. c. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. d. Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank. e. Memberikan izin kepada bank untuk melaksanakan kegiatan tertentu. f. Mewajibkan bank untuk meyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. 3.4
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral DiIndonesia keberadaan suatu Bank Sentral diakui oleh UUD 1945 yaitu pasal 23 (4) yang menetapkan bahwa negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank
Indonesia, dan Bank Indonesia berhak menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, sehingga kedudukannya tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu kedudukan BI tidak sama dengan departemen, karena kedudukannya berada diluar pemerintahan. Ada satu status dan kedudukan Bank Indonesia, yaitu: a. Sebagai Badan Hukum Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun bada hukum perdata ditetapkan dengan Undang-undang. Sebagai hukan publik BI berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama sendiri didalam ataupun diluar pengadilan. 3.5
1. 2. 3. 4. 5.
Peran Bank Sentral dalam menstabilkan keuangan negara Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertugas untuk mengatur dan menstabilkan sistem keuangn yang ada dinegara. Apabila Bank Indonesia berhasil stabilitas moneter namun tidak diikuti dengan keberhasilan dalam menstabilkan sistem keuangannya, maka kestabilan tersebut tidak memiliki banyak arti dalam perekonomian. Kebijakan meoneter sangatlah memiliki peran besar terhadap sistem keuangan begitupun juga sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Apabila terjadi ketidakstabilan dalam sistem keuangan maka kebijakan moneter tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas keuangan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI memiliki 5 peran utama dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, antar lain: Bertugas menjaga kestabilan moneter melalui instrumen suku bunga da lam pasar terbuka. Memiliki peran penting dalam memproduksi kinerja keuangan yang sehat, khususnya pada bagian perbankan. Memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta menjaga sistem pembayaran Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasiinformasi yang dapat dinilai mengancam stabilitas keuangan. Bank indonesia berfungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuan gan negera melalui fungsi bank sentral sebagai Lender Of The Last Resort (Peran tradisional dalam mengelola krisis guna menghindari ketidakstabilan keuangan)
BAB IV PENUTUP 4.1
Kesimpulan Bank sentral adalah lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum yang memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian negara. Bank sentral atau Bank Indonesia memiliki perbedaan dari bank lainnya, baik dilihat dari Fungsi dan tugas, dasar hukum, izin operasi, bentuk hukum, modal, tujuan dan sumber penghasilannya. Fungsi dan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral adalah memeilihara kestabilan keuangan negara dengan cara menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan mengawasi bank umum. Didalam UUD 1945 tercantumkan bahwa Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Peran Bank Indonesia dalam menstabilkan Keuangan Indonesia melalui kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.
DAFTAR PUSTAKA
anuel Gudipung, Ferdinando. 2013. Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan. Jurnal Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. rdadi, Bambang. 2013. Indenpendsi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan. Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 9, No.1. ar Maya Putra, M. 2015. Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill. Vol. 5, Hal: 41-49. dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
