BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bagi suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, pengaruh globalisasi terhadap negara tersebut akan berdampak pada kebijakan ekonomi yang diambil. Perubahan terhadap nilai tukar mata uang,
banyaknya
investasi
yang
dilakukan
oleh
investor
asing,
perkembangan ekspor dan impor, dan sebagainya merupakan beberapa faktor yang mendukung dinamika perekonomian bagi negara yang menganut sistem perekonomian terbuka tersebut. Namun disisi lain, pembangunan
perekonomian
mengandalkan unggulan
di
suatu
dan mengeksploitasi
saja,
melainkan
harus
negara
berbagai
tidak
hanya
wilayah dan sektor
diperhatikan
keberlangsungan
(sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil
pembangunan
harus
dapat
dinikmati
oleh
seluruh
masyarakat sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Berdasarkan
kondisi
menyangkut
tiga
pertumbuhan lingkungan
di
atas,
maka
hal, yaitu
pembangunan
pembangunan
suatu
negara
ekonomi
dengan
ekonomi yang menjadi target sasaran, pembangunan dengan
targetnya
adalah keberlangsungan
lingkungan, dan pembangunan sosial dengan target mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu faktor yang juga berperan penting di dalam menopang dan mendukung ke tiga aspek pembangunan tersebut adalah dukungan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting di dalam menunjang seluruh aspek dan kegiatan dari pembangunan. Pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan infrastruktur
mulai
dilakukan
secara
bertahap 1
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
dan
berkesinambungan
dan
termasuk sektor pembangunan yang
dibiayai cukup besar. Yang paling menonjol di masa orde baru dalam pembangunan ketenaga listrikan “listrik
masuk
infrastruktur
atau
yang lebih
desa”. Namun
adalah dikenal
di
pembangunan jalan dan dengan
pembangunan
visinya,
infrastruktur
yaitu mulai
mengalami hambatan saat krisis ekonomi. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, pembangunan infrastruktur mulai mengalami hambatan pembiayaan
karena
beberapa
komponen
input
produksi
untuk
pembangunan infrastruktur kebanyakan berasal dari komponen impor (import content). Aspek sosial merupakan kajian yang perlu dan harus dilakukan dalam setiap tahap proses pelaksanaan pembangunan. Karena pembangunan harus dipandang sebagai suatu aktifitas. yang menyeluruh, yang pada hakikatnya
adalah
dari
masyarakat,
oleh
masyarakat
dan
untuk
masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang layak, berkeadilan dan bersejahtera. Aspek ini meliputi : 1.
Pemahaman
dan
pengertian
sosial
terhadap
pentingnya
pembangunan. 2. Analisis terhadap dampak sosial dari pembangunan, terutama yang menyangkut keuntungan dan kerugian sosial. 3.
Partisipasi sosial dalam pembangunan.
Analisis sosial diperlukan untuk dampak sosial yang akan muncul dengan berbagai pendekatan diantaranya kebijakan publik, partisipasi planning, maka akan diperoleh analisis yang biasa membantu memperkecil resiko sosial. Resiko sosial yang mungkin timbul akibat sebuah pembangunan antara lain : hilangnya tanah, rumah, mata pencarian hidup, relokasi dan lain-lain. Dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini seperti otonomi daerah, reformasi, perubahan top down menjadi bottom 2
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
up approach maka resiko ini harus dikaji secara komperensif dan terpadu mengakibatkan banyak pihak terutama yang terkena langsung dan pihakpihak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan tersebut.
1.2. 1.
Tujuan dan Kegunaan Tujuan penulisan makalah
Untuk
infrastruktur. Untuk mengidentifikasi peningkatan pengetahuan sosial masyarakat
dalam pembangunan Untuk mengidentifikasi
infrastruktur berkelanjutan Untuk mengidentifikasi laju perkembangan dalam berbagai sektor
mengidentifikasi
aspek
sosial
pemahaman
dalam
prinsip
pembangunan
pembangunan
pembangunan. 2.
Kegunaan penulisan makalah Sebagai bahan pembelajaran dalam berbagai aspek sosial untuk menentukan pembangunan Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan sosial Untuk meningkatkan pola pikir masyarakat dalam memandang kebutuhan infrastruktur.
3
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
BAB II PEMBAHASAN Analisis sosial dalam hal ini mencakup dua dimensi: (1) analisis potensi modal sosial untuk implementasi pembangunan; (2) analisis dampak sosial dari implementasi pembangunan. Sebelum menguraikan dua dimensi analisis sosial dimaksud, terlebih dahulu diuraikan konsep dan kerangka sistem sosial dalam konteks pembangunan. 1. Sistem Sosial-Budaya dalam Konteks Pembangunan Bila kita memandang kehidupan manusia sebagai sebuah sistem, maka setidaknya terdapat empat aspek yang harus diperhatikan di dalam sistem kehidupan manusia tersebut. Keempat aspek tersebut adalah: (1) aspek
kehidupan
biologis;
(2)
aspek
kehidupan
kepribadian
atau
psikologis; (3) aspek kehidupan kemasyarakatan atau aspek sosial; (4) aspek kehidupan kultural atau aspek budaya (Parsons, 1950). Masingmasing aspek merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar yakni sistem kehidupan manusia. 2. Pola Kebudayaan, Struktur Sosial dan Pembangunan
4
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan adalah suatu proses perubahan terencana. Artinya, tanpa dibangunpun, sebuah masyarakat sebenarnya pasti akan berubah, pasti akan berkembang. Hanya saja, perubahan tersebut akan berlangsung tanpa terencana, ia akan berlangsung sesuai dinamika internal dan respon eksternal dari masyarakat itu sendiri. Dengan pembangunan, perubahan suatu masyarakat didesain dalam suatu skenario, dengan arah perubahan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Secara sosial budaya, dengan demikian, pembangunan dapat diartikan sebagai proses mengubah pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat, sesuai kehendak dari pihak yang mendesain pembangunan tersebut. Lazimnya, selama ini, pihak yang mendesain pembangunan adalah negara, atau tepatnya rezim yang berkuasa. Dengan demikian, akan diubah ke arah mana pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat, sangat dipengaruhi oleh paradigma dan teori pembangunan apa yang dianut oleh suatu negara.
3. Modal Sosial dalam Pembangunan Modal sosial telah semakin disadari urgensinya dalam pembangunan pada dekade terakhir. Menurut Fukuyama (2001), perkembangan ekonomi berkelanjutan
pada
berbagai
negara
ternyata
berkorelasi
dengan
kebajikan sosial dalam masyarakatnya. Kebajikan sosial dalam bentuk kejujuran, sifat amanah dan dan dapat dipercaya menjadi prakondisi bagi berkembangnya tatanan yang mendukung manifestasi etos kerja dari kelompok enterpreneurship dalam menumbuhkan ekonomi. Terkait dengan proposisi di atas, konsep modal sosial menjadi sesuatu yang relevan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988), yang
memfokuskannya
pada
sumberdaya
yang
muncul
(emerging
resources) dari hasil hubungan/interaksi antar orang yang memungkinkan pencapaian
tujuan
bersama.
Menurut
Coleman,
faktor-faktor
yang
mendukung munculnya modal sosial di balik interaksi antar individu adalah
oblogasi
(obligations),
ekspektasi
(expectations)
dan
saling
kepercayaan (trustworthiness). Bahwa, modal sosial muncul bila terdapat 5
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
saling kepercayaan antar individu dalam berinteraksi, sedemikian rupa sehingga satu individu dapat menjamin tindakan individu lainnya untuk tidak keluar dari kepercayaan yang diberikan, dan pada gilirannya dapat mengekspektasi perilaku individu tersebut selanjutnya. Faktor lain adalah bekerjanya saluran informasi (information channell) yang menjamin basis yang sama dalam bertindak. Faktor ketiga yang dikemukakan Coleman adalah bekerjanya norma-norma dan sanksi yang efektif. Interaksi antar individu akan menghasilkan modal sosial bila bekerja sebuah norma yang dipatuhi bersama dan terdapat sanksi yang efektif terhadap pelanggaran atas norma tersebut. 4. Analisis Potensi Modal Sosial dalam Pembangunan Untuk menganalisis potensi modal sosial, telah dikembangkan sebuah instrumen yang disebut SOCAT atau Social Capital Assesment Tools (Krishna dan Shrader, 2002). Prinsip dasar dari SOCAT adalah: (1) ia mencakupi berbagai dimensi modal sosial (kognitif versus struktural; horizontal versus vertikal;
homogen versus heterogen;
formal versus
informal); (2) ia mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Terdapat tiga fokus analisis potensi modal sosial SOCAT yakni: (1) profil komunitas (community profile), (2) surveri rumah tangga (household survey) dan (3) profil organisasi (organizational profile). 5. Analisis Dampak Pembangunan terhadap Sistem Sosial Budaya Dengan mengacu kepada paradigma dan teori pembangunan versi modernisasi, yang selama lebih dari tiga puluh tahun dianut oleh Indonesia, perubahan pada kondisi sosial-budaya sebenarnya bukanlah sekedar tampak dari kegiatan pembangunan, melainkan ia adalah target perubahan dari pembangunan itu sendiri. Ia adalah subyek yang otomatis menjadi target dari pembangunan. Ia adalah entitas yang memang menjadi bagian dari rencana pembangunan yang didesain. Ia bukanlah sekedar dampak. Wacana tentang dampak sosial-budaya dari kegiatan pembangunan muncul, itu karena sering terjadi perubahan sosial-budaya diluar dari yang direncanakan. Seringnya terjadi pembangunan fisik infrastruktur-fasilitas 6
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
yang hanya memikirkan dan merencanakan pembangunan fisik itu sendiri tanpa mengantisipasi perubahan sosial-budaya apa yang kemungkinan terjadi akibat perubahan fisik tersebut. Bahkan dampak tersebut bukan hanya
muncul
setelah
proyek
pembangunan
fisik
selesai,
setelah
bangunan fisik berfungsi, tetapi juga ketika proses pembangunan itu sendiri sementara berlangsung. Dengan demikian, khusus untuk pembangunan fisik infrastruktur dan fasilitas, dampak sosial budayanya akan dapat diidentifikasi bila ia dilihat sebagai rangkaian sejumlah tahapan proses pembangunan. Tahapantahapan tersebut dapat diidentifikasi atas: (1) tahapan perencanaan (pra implementasi); (2) tahapan pelaksanaan (proses implementasi); (3) tahapan pemamfaatan (pasca implementasi). 6. Pendugaan Dampak Sosial Budaya Kegiatan Pembangunan Dampak sosial budaya kegiatan pembangunan bukanlah hal yang mudah diduga. Ini disebabkan karena ruang sosial-budaya itu sendiri bukanlah ruang yang hampa udara, bukanlah ruang yang statis. Ia memiliki isi dan ia sifatnya dinamis. Hal yang pada suatu saat dianggap melanggar norma dan nilai secara ekstrim suatu masyarakat, pada saat lain sudah bisa ditolerir oleh masyarakat bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Suatu dampak yang sebelumnya tidak dipersoalkan oleh masyarakat, pada saat lainnya justeru menjadi masalah signifikan. Terdapat relativitas waktu yang harus diperhatikan didalam menduga dampak. 7. Prinsip Dasar Penanganan Dampak Sosial-Budaya Prinsip pertama
dalam penaganan
dampak
sosial-budaya
kegiatan
pembangunan adalah prinsip pencegahan. Apapun dampak sosial-budaya yang dibayangkan akan muncul harus secara dini dicegah. Bila tidak, akumulasi ketegangan, kecemburuan sosial dan potensi konflik akan tumbuh secara perlahan dan meledak dalam bentuk dampak yang sangat besar.
7
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
8. Aspek Sosial Merupakan kajian yang perlu dan harus dilakukan dalam setiap proses pembangunan, meliputi : a. Pemahaman
dan
pengertian
social
terhadap
pembangunan
merupakan usaha untuk memberikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat menggali informasi tentang pembangunan dari masyarakat. b. Analisis dari dampak social dari pembangunan. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui dampak social yang akan muncul. Resiko social sebuah pembangunan yang perlu dihindari antara lain : hilangnya tanah, rumah, dan pekarangan masyarakat terkena pembangunan. Hilangnya mata pencarian hidup, dan resiko teknis dari pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat disekitar pembangunan tersebut. Tujuan dari analisis adalah meminilisasi dampak social yang akan timbul di kemudia hari. c.
Partisipasi sosisal terhadap pembangunan merupakan kajian social yang melibatkan peran dari masyarakat terhadap pembangunan setelah selesai. Masyarakat dengan kesadarannya akan melihat pentingnya proyek ini bagi kelangsungan hidupnya, kelangsungan pemerintah daerah, dan kelangsungan jalannya roda perekonomian masyarakat baik secara mikro maupun makro.
d. Partisipasi social terhadap pembangunan merupakan kajian social yang melibatkan peran dari masyarakat terhadap pembangunan setelah selesai dan lebih dominant ke unsure kemitraan (Partnetship). Setelah
analisis
ini
diperoleh,
maka
perlu
disosialisasikan
dan
melibatkan masyarakat dalam proses pemeliharaan pembangunan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 9. Prasarana Social Ekonomi Prasarana adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi.
8
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
Dalam meningkatkan perkembangan kegiatan social dan ekonomi , prasarana (infrastructure) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Jadi prasarana
tidak
dapat
dianggap
sebagai
foktor
potensial
dalam
menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan perdesaan. Tiap aspek kehidupan social dan tiap sector dari kehidupan ekonomi mempunyai prasaran sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian, dalam mensukseskan pembangunan tiap lembaga kehidupan social dan tiap sector kehidupan ekonomi harus memperhatikan prasarananya. Nurske memberikan beberapa cirri-ciri bagi prasarana ekonomi : a.
Menyediakan pelayanan yang merupakan dasar bagi tiap kapasitas produksi.
b.
Instalasi yang besar dan mahal.
c.
Tidak dapat diimpor dari luar negeri.
Dalam hal prasarana ini haynes mengatakan : “pertama, modal (barang modal) dapat dianggap prasarana”, jika merupakan sumber ekonomi luaran (eksternal) dan jika unitnya besar : kedua, perlengkapannya pun dianggap prasarana. Dalam pengembangan wilayah terdapat 2 macam kebijaksanaan regional, yaitu : a. Kebijaksanaan regional yang langsung, yaitu pemerintah mengatur pengembangan regional dengan langsung membatasi (atau mengambil alih) kegiatan ekonomi. b. Kebijaksanaan membuat
regional
serangkaian
yang
tidak
peraturan
langsung, dan
ikut
yaitu
pemerintah
mengatur
tanpa
mempengaruhi ekonomi dan tanggung jawab swasta. 10. Dimensi Cultural dan Modal Sosial yang Terabaikan : Wajah Mentalitas Indonesia Realitas pembangunan memperhatikan bahwa dimensi kultural cenderung diabaikan, diambil alih oleh ekonomi dan politik. Yang disebut terakhir bahkan mendominasi interpretasi terhadap hampir semua problem 9
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
bangsa termaksud dalam hal menterjemahkan determinal kegagalan atau keberhasilan pembangunan. Jika dibsarikan dari berbagi wacana yang mengemukakan selama ini bekaitan dengan pertanyaan mengapa Indonesia selalu terpuruk?, intinya senantiasa merujuk ke tindakan Orde Baru yang refresif. Selama 32 tahun berkuasa. Pemikiran ini sampai setidaknya tahun 2005, masih kuat mendiminasi. Hampir semua pihak mengamini postulasi ini : kalngan politisi, para pengamat pembangunandan insan pers. Ini tampaknya suatu bentuk cara pandang linier yang sekedar mengulangi situasi di awal tahun 1970-anyang beradu lantang menimpahkan segala kesalahan pada Orde Lama. Spektrumnya juga sama dengan keadaan tahun 1950-1960-an yang menimpahkan semua persoalan pada penjajahan Belanda yang baru saja angkat kaki. Tentu saja pengaruh suatu jaman pemerintahan yang refresif, ada dan memang kuat. Tetapi menenpatkan dimensi rezim sebagai satu-satunya determinan keterpurukan terasa sangat berlebihan, tolol, malas, dan naif.
11.
Konsep Dasar Pembangunan Prasarana Perkotaan Terpadu
Perencanaan dan pembangunan prasarana kota yang dilaksanakansecara sektoral dan terpusat seringkali menimbulkan masalah didaerah, apabila keseimbangan dan perhatian antara satu program dengan program lainnya kurang dikendalikan secara terarah. Sulitnya pengendalian pembangunan di daerah seringkalijuga disebabkan karena kondisi dan besarnya sumber dana yang dialokasikan oleh masing-masing sektor didaerah berbeda-beda dan tidak terintegrasi satu sama lain. Hal ini berarti bahwa sektor yang kuat sumber dananya akan lebih tinggi intensitas
pembangunannya
dibandingkan
sektor-sektor
yang
kecil
dananya. Hal ini mengakibatkan timbulkan ketidakseimbangan alokasi sumber
dana
antara
program
sector
yang
berakibat
menyulitkan
keterpaduan program pembangunan prasarana kota tersebut. Persoalan lain yang timbul akibat perencanaan dan pembangunan secara sektoral dan terpusat ini adalah pada tahap operasi dan pemeliharaannya. 10
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
Seringkali pemerintah didaerah tidak siap dalam menerima tanggung jawab operasi dan pemeliharaannya karena kurang dilibatkan padasaat perencanaan dan penyusunan program maupun dalam implementasi pembangunan prasarana kota yang mengarahkan pada keterpaduan program antar sector. Upaya
memadukan
berbagai
program
dan
proyek
pembangunan
prasarana perkotaan itu sangat penting dengan pertimbangan / latar belakang sebagai berikut : a. Laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sangat tinggi (3-40%) jauh lebih tinggi dari laju perdesaan (1,2%) per tahun. b.
Sekitar 65% dari pertumbuhan penduduk nasional akan terjadi di wilayah perkotaan.
c.
Sebagai perkotaan,
akibat maka
dari
tingginya
implikasinya
laju
pertumbuhan
terhadap
tuntutan
penduduk
peenyediaan
prasarana kota akan semakin meningkat pula. d. Dalam
upaya
memecahkan
persoalan-persoalan
tersebut
maka
dituntut adanya keterpaduan dalam penyusunan rencana dan program berbagai sector dalam pembangunan kota. Pengalaman menunjukan bahwa pembangunan yang dilakukan secara sektoral dan terpusat justru seringkali menimbulkan banyak persoalan baru di daerah. Pembangunan
yang
dilakukan
sector
A
seringkali
menimbulkan
persoalan bagi sector B, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada saat memasuki awal Repelita IV, pemerintah telah memperkenalkan
suatu
pendekatan
baru
didalam
menangani
pembangunan prasarana kota di Indonesia. Pendekatan tersebut dikenal dengan program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang dalam bahasa inggris dikenal dengan Integrated Urban Infrastructure Development Programen. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan, sbb : 1)
Persoalan fisik kota
2)
Persoalan keuangan
3)
Persoalan kelembagaan
11
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
12. Usaha Kecil dan Menengah dalam Infrastruktur Sosial Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) diperlukan aspek infrsstruktur sosial dan infrastruktur fisik. Prasarana sosial yang diperlukan UKM adalah kemudahan perizinan sertifikat tanah untuk jaminan kredit perbankan, perlindungan dari berbagi pungutan liar, kepastian hukum, keamanan berusaha. Sementara itu, prasarana fisik yang diperlukan antara lain telekomunikasi, transportasi, dan energi. Undang-undang UKM sedang diamandemen dengan rencana memasukkan pembentukan dewan usaha kecil yang diketuai oleh presiden. Dengan demikian,
ada
keseriusan
dalam
membantu
tumbuh
dan
berkembangannya UKM yang selalu dikatakan mampu bertahan dari krisis. Ada beberapa negara yang telah memiliki kesiapan dan keterpaduan program dalam menumbuhkan UKM. Ketika sesorang akan berusaha, perizinan, pelatihan, sehingga permodalan sudah disiapkan. Dengan demikian padaawal berusaha sudah menciptakan iklim yang baik. Sementara untuk kondisi di Indonesia, perizinan dan modal menjadi salah satu kendala tersendiri. Seorang calon pengusaha harus memiliki dana sendiri untuk memulai usahanya karena tidak akan mendapat akses ke perbankan. “perizinan juga menjadi persoalan lain, jiak saja perizinan mudah dan kepastian lokasi berusah, tidak akan ada PKL atau pedagang informal. 13. Mencari Solusi Untuk Kebutuhan Infrastruktur Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang dianggap masih sangat kontroversi serta cenderung lebih menguntungkan pihak penguasa dan pemilik modal besar dibandingkan dengan masyarakat kecil. Saat ini dibanjiri oleh berbagai proyek properti dalam skala besar, tetapi sangat kering dalam pembangunan infrastruktur kotanya.
Dampaknya,
Jakarta
semakin
padat
dengan
kekumuhan.
Lalulintas yang amburadul, terjadinya genangan air dan kemacetan jika hujan turun, serta masalah banjir yang tidak pernah tuntas diatasi. Kemiskinan infrastruktur telah menambah beban biaya hidup warga
12
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
akibat berbagai kerusakan dan tidak berfungsimya sistem pelayanan infrastruktur untuk kehidupan yang layak di perkotaan. Belajar
dari
berbagai
kegaglan
atau
penundaan
beberapa
proyek
pembangunan infrastruktur di Jakarta, seperti banjir kanal timur (BKT) yangtelah 30 tahun direncanakan, penataan bantaran sungai untuk mengatasi masalah banjir, pembangunan rumah susun yang tidak pernah mencapai target, serta kasus “ bangun rumah dan warung “ di jalur jalan tol jakarta (JORR) memberikan pelajaran bahwa persoalan lahan atau tanah adalah “wilayah sensitif” yang dapat membawa dampak kontroversi dan negatif dalam berbagai persoalan yang terkait dengan masyarakat di dalamnya. Peningkatan nilai lahan yang semakin mahal sebagai dampak pesatnya pertambahan
penduduk
telah mendorong
terjadinya
penyimpangan
(deviasi) pada tata ruang kota, antara lain perubahan tata guna lahan, pengalihan (konversi) fungsi jalan, peningkatan pemakaian laham ilegal, dan penurunan ruang terbuka hijau (RHT). Penyimpangan tata ruang ini terjadi secara legal baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun ilegal yang dilakukan masyarakat dan swasta. Dampak penyimpangan dan alih fungsi lahan akan menjadi beban kota untuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya. Target perencanaan wilayah pelayanan
telah
berubah fungsi sehingga
kebutuhan
dan
jenisinfrastrukturnya turut berubah. Perubahan ini akan berdampak terhadap komponen biaya ganti rugi dan biaya investasi serta siapa yang harus bertanggung jawab untuk membangunnya. Tingginya
arus
urbanisasi
dan
kecenderungan
terjadinya
pola
pembangunan permukinan yang horizontal akan semakin mendorong tingginya nilai ganti rugi lahan yang harus dikleluarkan oleh pemerintah jika harus membangun jaringan infrastruktur kotanya. Jika mengacu pada kemampuan keuangan, sangat sulit dibayangkan akibat faktor keterbatasan dna dan tingginya kompleksitas persoalan kota disertai tuntutan, harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk berbagai kepentingan investasi. Kontroversi untuk siapa kita membangun
13
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
selalu
menjadi
bahan
perdebatan.
Sementara
sistem
administrasi
pertanahan tidak pernah dibenahi secara optimal. Sebagai
kepentingan
sebagian
masyarakat
tanpa
pembatasan,
dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya penafsiran secara luas antara pemerintah dan masyarakat. Jika penafsiran kepentingan umum ini tetap tidak jelas, akan muncul berbagai aspek penafsiran tentang hakikat kepemilikan tanah dan tujuan pemanfaatannya, antara lain :
Aspek pandangan tentang arti tanah itu untuk apa? Aspek penguasaan, tanah itu untuk siapa, hak apa yang melekat
didalamnya, dan bagaimana pelepasan hak itu bisa terjadi Aspek manajerial, bagaimana mekanisme pengelolahan tanah di perkotaan dilakukan, pemanfaatannya untuk apa, investasi atau
konservasi Aspek politik, siapa yang menentukan hak atas tanah, siapa yang menentukan pola pengelolaannya, bila ada konflik bagaimana proses pengambilan keputusan perihal kasus tanah tersebut.
Harus
diakui
untuk
sepenuhnya
mengimplementasikan
bagi
pembangunan infrastruktur kota masih mempunyai kendala. Masalah utama yang harus dipecahkan, terletak dari kekosongan terhadap strategi pembangunan perkotaan. Tata ruang kota yang menjadi acuan untuk pembangunan infrastruktur kota jarang dijadikan sebagai bahan rujukan bersama. Penyusunan rencana kota cenderung tak banyak melibatkan masyarakat
atau
kurang
aspiratif
sehingga
kota
kehilangan
visi
pengembangannya. Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembangaan dan tumpang tindihnya kepentingan masingmasing instansi. Selain itu, kepemimpinan dalam pengelolaan infrastruktur kota menjadi sangat penting. Kata kunci untuk penuntasan kebutuhan infrastruktur jakarta adalah apakah pembangunannya akan membantu memecahkan persoalan
sosial
manusianya,
ekonomi
atau
hanya
masyarakat
hingga
masalah
hak
asasi
menambah
beban
baru
dengan
cara
meminggirkan mereka. 14
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
BAB III PENUTUP 3.1.
KESIMPULAN
Aspek sosial merupakan kajian yang perlu da harus dilakukan dalam
setiap tahap proses pelaksanaan pembangunan. Prasarana sosial ekonomi merupakan prasarana yang paling utama
dalam meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi atau sosial, Dimensi kultural dan modal sosial yang terabaikan yang diambil oleh
dimensi ekonomi dan politik. Konsep dasar pembangunan prasarana perkotaan terpadu yang dilatar belakangi oleh pemikiran untuk menerapkan suatu pendekatan baru di dalam penyusunan program pembangunan prasarana kota.
3.2.
SARAN
Perencana harus memahami bahwa dalam penyiapan suatu rencana komprehensif harus ada peran serta masyarakat dan instansi-instansi terkait. 15
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur
Perencana harus mempunyai suatu daya cipta yang aktif dalam
pembangunan Pendekatan pembangunan tentang perancangan fisik harus dilihat
sebagai suatu sistem sosial Program pembangunan seyogyanya dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku sosial
Daftar Pustaka Analisis Sosial Dalam Pengelolaan Pembangunan http://salga.xtgem.com/files/ANALIS2.TXT aspek-sosial-dalam-pembangunan.html http://anca45-kumpulan-makalah.blogspot.com/2011/12/ Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur http://air.bappenas.go.id/main/doc/pdf Tata Cara Kajian Dampak Sosial http://www.rekompakjrf.org/download
16
Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur