MAKALAH ASPEK SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bagi suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, pengaruh globalisasi terhadap negara tersebut akan berdampak pada kebijakan ekonomi yang diambil. Perubahan terhadap nilai tukar mata uang,

banyaknya

investasi

yang

dilakukan

oleh

investor

asing,

perkembangan ekspor dan impor, dan sebagainya merupakan beberapa faktor yang mendukung dinamika perekonomian bagi negara yang menganut sistem perekonomian terbuka tersebut. Namun disisi lain, pembangunan

perekonomian

mengandalkan unggulan

di

suatu

dan mengeksploitasi

saja,

melainkan

harus

negara

berbagai

tidak

hanya

wilayah dan sektor

diperhatikan

keberlangsungan

(sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil

pembangunan

harus

dapat

dinikmati

oleh

seluruh

masyarakat sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Berdasarkan

kondisi

menyangkut

tiga

pertumbuhan lingkungan

di

atas,

maka

hal, yaitu

pembangunan

pembangunan

suatu

negara

ekonomi

dengan

ekonomi yang menjadi target sasaran, pembangunan dengan

targetnya

adalah keberlangsungan

lingkungan, dan pembangunan sosial dengan target mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu faktor yang juga berperan penting di dalam menopang dan mendukung ke tiga aspek pembangunan tersebut adalah dukungan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting di dalam menunjang seluruh aspek dan kegiatan dari pembangunan. Pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan infrastruktur

mulai

dilakukan

secara

bertahap 1

Dampak Aspek Sosial Dalam Pembangunan Infrastruktur

dan

berkesinambungan

dan

termasuk sektor pembangunan yang

dibiayai cukup besar. Yang paling menonjol di masa orde baru dalam pembangunan ketenaga listrikan “listrik

masuk

infrastruktur

atau

yang lebih

desa”. Namun

adalah dikenal

di

pembangunan jalan dan dengan

pembangunan

visinya,

infrastruktur

yaitu mulai

mengalami hambatan saat krisis ekonomi. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, pembangunan infrastruktur mulai mengalami hambatan pembiayaan

karena

beberapa

komponen

input

produksi

untuk

pembangunan infrastruktur kebanyakan berasal dari komponen impor (import content). Aspek sosial merupakan kajian yang perlu dan harus dilakukan dalam setiap tahap proses pelaksanaan pembangunan. Karena pembangunan harus dipandang sebagai suatu aktifitas. yang menyeluruh, yang pada hakikatnya

adalah

dari

masyarakat,

oleh

masyarakat

dan

untuk

masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang layak, berkeadilan dan bersejahtera. Aspek ini meliputi : 1.

Pemahaman

dan

pengertian

sosial

terhadap

pentingnya

pembangunan. 2. Analisis terhadap dampak sosial dari pembangunan, terutama yang menyangkut keuntungan dan kerugian sosial. 3.

Partisipasi sosial dalam pembangunan.

Analisis sosial diperlukan untuk dampak sosial yang akan muncul dengan berbagai pendekatan diantaranya kebijakan publik, partisipasi planning, maka akan diperoleh analisis yang biasa membantu memperkecil resiko sosial. Resiko sosial yang mungkin timbul akibat sebuah pembangunan antara lain : hilangnya tanah, rumah, mata pencarian hidup, relokasi dan lain-lain. Dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini seperti otonomi daerah, reformasi, perubahan top down menjadi bottom 2


up approach maka resiko ini harus dikaji secara komperensif dan terpadu mengakibatkan banyak pihak terutama yang terkena langsung dan pihakpihak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan tersebut.

1.2. 1.

Tujuan dan Kegunaan Tujuan penulisan makalah



Untuk



infrastruktur. Untuk mengidentifikasi peningkatan pengetahuan sosial masyarakat



dalam pembangunan Untuk mengidentifikasi



infrastruktur berkelanjutan Untuk mengidentifikasi laju perkembangan dalam berbagai sektor

mengidentifikasi

aspek

sosial

pemahaman

dalam

prinsip

pembangunan

pembangunan

pembangunan. 2.

Kegunaan penulisan makalah Sebagai bahan pembelajaran dalam berbagai aspek sosial untuk menentukan pembangunan Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan sosial Untuk meningkatkan pola pikir masyarakat dalam memandang kebutuhan infrastruktur.

3


BAB II PEMBAHASAN Analisis sosial dalam hal ini mencakup dua dimensi: (1) analisis potensi modal sosial untuk implementasi pembangunan; (2) analisis dampak sosial dari implementasi pembangunan. Sebelum menguraikan dua dimensi analisis sosial dimaksud, terlebih dahulu diuraikan konsep dan kerangka sistem sosial dalam konteks pembangunan. 1. Sistem Sosial-Budaya dalam Konteks Pembangunan Bila kita memandang kehidupan manusia sebagai sebuah sistem, maka setidaknya terdapat empat aspek yang harus diperhatikan di dalam sistem kehidupan manusia tersebut. Keempat aspek tersebut adalah: (1) aspek

kehidupan

biologis;

(2)

aspek

kehidupan

kepribadian

atau

psikologis; (3) aspek kehidupan kemasyarakatan atau aspek sosial; (4) aspek kehidupan kultural atau aspek budaya (Parsons, 1950). Masingmasing aspek merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar yakni sistem kehidupan manusia. 2. Pola Kebudayaan, Struktur Sosial dan Pembangunan

4


Pembangunan adalah suatu proses perubahan terencana. Artinya, tanpa dibangunpun, sebuah masyarakat sebenarnya pasti akan berubah, pasti akan berkembang. Hanya saja, perubahan tersebut akan berlangsung tanpa terencana, ia akan berlangsung sesuai dinamika internal dan respon eksternal dari masyarakat itu sendiri. Dengan pembangunan, perubahan suatu masyarakat didesain dalam suatu skenario, dengan arah perubahan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Secara sosial budaya, dengan demikian, pembangunan dapat diartikan sebagai proses mengubah pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat, sesuai kehendak dari pihak yang mendesain pembangunan tersebut. Lazimnya, selama ini, pihak yang mendesain pembangunan adalah negara, atau tepatnya rezim yang berkuasa. Dengan demikian, akan diubah ke arah mana pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat, sangat dipengaruhi oleh paradigma dan teori pembangunan apa yang dianut oleh suatu negara.

3. Modal Sosial dalam Pembangunan Modal sosial telah semakin disadari urgensinya dalam pembangunan pada dekade terakhir. Menurut Fukuyama (2001), perkembangan ekonomi berkelanjutan

pada

berbagai

negara

ternyata

berkorelasi

dengan

kebajikan sosial dalam masyarakatnya. Kebajikan sosial dalam bentuk kejujuran, sifat amanah dan dan dapat dipercaya menjadi prakondisi bagi berkembangnya tatanan yang mendukung manifestasi etos kerja dari kelompok enterpreneurship dalam menumbuhkan ekonomi. Terkait dengan proposisi di atas, konsep modal sosial menjadi sesuatu yang relevan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988), yang

memfokuskannya

pada

sumberdaya

yang

muncul

(emerging

resources) dari hasil hubungan/interaksi antar orang yang memungkinkan pencapaian

tujuan

bersama.

Menurut

Coleman,

faktor-faktor

yang

mendukung munculnya modal sosial di balik interaksi antar individu adalah

oblogasi

(obligations),

ekspektasi

(expectations)

dan

saling

kepercayaan (trustworthiness). Bahwa, modal sosial muncul bila terdapat 5


saling kepercayaan antar individu dalam berinteraksi, sedemikian rupa sehingga satu individu dapat menjamin tindakan individu lainnya untuk tidak keluar dari kepercayaan yang diberikan, dan pada gilirannya dapat mengekspektasi perilaku individu tersebut selanjutnya. Faktor lain adalah bekerjanya saluran informasi (information channell) yang menjamin basis yang sama dalam bertindak. Faktor ketiga yang dikemukakan Coleman adalah bekerjanya norma-norma dan sanksi yang efektif. Interaksi antar individu akan menghasilkan modal sosial bila bekerja sebuah norma yang dipatuhi bersama dan terdapat sanksi yang efektif terhadap pelanggaran atas norma tersebut. 4. Analisis Potensi Modal Sosial dalam Pembangunan Untuk menganalisis potensi modal sosial, telah dikembangkan sebuah instrumen yang disebut SOCAT atau Social Capital Assesment Tools (Krishna dan Shrader, 2002). Prinsip dasar dari SOCAT adalah: (1) ia mencakupi berbagai dimensi modal sosial (kognitif versus struktural; horizontal versus vertikal;

homogen versus heterogen;

formal versus

informal); (2) ia mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Terdapat tiga fokus analisis potensi modal sosial SOCAT yakni: (1) profil komunitas (community profile), (2) surveri rumah tangga (household survey) dan (3) profil organisasi (organizational profile). 5. Analisis Dampak Pembangunan terhadap Sistem Sosial Budaya Dengan mengacu kepada paradigma dan teori pembangunan versi modernisasi, yang selama lebih dari tiga puluh tahun dianut oleh Indonesia, perubahan pada kondisi sosial-budaya sebenarnya bukanlah sekedar tampak dari kegiatan pembangunan, melainkan ia adalah target perubahan dari pembangunan itu sendiri. Ia adalah subyek yang otomatis menjadi target dari pembangunan. Ia adalah entitas yang memang menjadi bagian dari rencana pembangunan yang didesain. Ia bukanlah sekedar dampak. Wacana tentang dampak sosial-budaya dari kegiatan pembangunan muncul, itu karena sering terjadi perubahan sosial-budaya diluar dari yang direncanakan. Seringnya terjadi pembangunan fisik infrastruktur-fasilitas 6


yang hanya memikirkan dan merencanakan pembangunan fisik itu sendiri tanpa mengantisipasi perubahan sosial-budaya apa yang kemungkinan terjadi akibat perubahan fisik tersebut. Bahkan dampak tersebut bukan hanya

muncul

setelah

proyek

pembangunan

fisik

selesai,

setelah

bangunan fisik berfungsi, tetapi juga ketika proses pembangunan itu sendiri sementara berlangsung. Dengan demikian, khusus untuk pembangunan fisik infrastruktur dan fasilitas, dampak sosial budayanya akan dapat diidentifikasi bila ia dilihat sebagai rangkaian sejumlah tahapan proses pembangunan. Tahapantahapan tersebut dapat diidentifikasi atas: (1) tahapan perencanaan (pra implementasi); (2) tahapan pelaksanaan (proses implementasi); (3) tahapan pemamfaatan (pasca implementasi). 6. Pendugaan Dampak Sosial Budaya Kegiatan Pembangunan Dampak sosial budaya kegiatan pembangunan bukanlah hal yang mudah diduga. Ini disebabkan karena ruang sosial-budaya itu sendiri bukanlah ruang yang hampa udara, bukanlah ruang yang statis. Ia memiliki isi dan ia sifatnya dinamis. Hal yang pada suatu saat dianggap melanggar norma dan nilai secara ekstrim suatu masyarakat, pada saat lain sudah bisa ditolerir oleh masyarakat bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Suatu dampak yang sebelumnya tidak dipersoalkan oleh masyarakat, pada saat lainnya justeru menjadi masalah signifikan. Terdapat relativitas waktu yang harus diperhatikan didalam menduga dampak. 7. Prinsip Dasar Penanganan Dampak Sosial-Budaya Prinsip pertama

dalam penaganan

dampak

sosial-budaya

kegiatan

pembangunan adalah prinsip pencegahan. Apapun dampak sosial-budaya yang dibayangkan akan muncul harus secara dini dicegah. Bila tidak, akumulasi ketegangan, kecemburuan sosial dan potensi konflik akan tumbuh secara perlahan dan meledak dalam bentuk dampak yang sangat besar.

7


8. Aspek Sosial Merupakan kajian yang perlu dan harus dilakukan dalam setiap proses pembangunan, meliputi : a. Pemahaman

dan

pengertian

social

terhadap

pembangunan

merupakan usaha untuk memberikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat menggali informasi tentang pembangunan dari masyarakat. b. Analisis dari dampak social dari pembangunan. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui dampak social yang akan muncul. Resiko social sebuah pembangunan yang perlu dihindari antara lain : hilangnya tanah, rumah, dan pekarangan masyarakat terkena pembangunan. Hilangnya mata pencarian hidup, dan resiko teknis dari pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat disekitar pembangunan tersebut. Tujuan dari analisis adalah meminilisasi dampak social yang akan timbul di kemudia hari. c.

Partisipasi sosisal terhadap pembangunan merupakan kajian social yang melibatkan peran dari masyarakat terhadap pembangunan setelah selesai. Masyarakat dengan kesadarannya akan melihat pentingnya proyek ini bagi kelangsungan hidupnya, kelangsungan pemerintah daerah, dan kelangsungan jalannya roda perekonomian masyarakat baik secara mikro maupun makro.

d. Partisipasi social terhadap pembangunan merupakan kajian social yang melibatkan peran dari masyarakat terhadap pembangunan setelah selesai dan lebih dominant ke unsure kemitraan (Partnetship). Setelah

analisis

ini

diperoleh,

maka

perlu

disosialisasikan

dan

melibatkan masyarakat dalam proses pemeliharaan pembangunan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 9. Prasarana Social Ekonomi Prasarana adalah alat (mungkin tempat) yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi.

8


Dalam meningkatkan perkembangan kegiatan social dan ekonomi , prasarana (infrastructure) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Jadi prasarana

tidak

dapat

dianggap

sebagai

foktor

potensial

dalam

menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan perdesaan. Tiap aspek kehidupan social dan tiap sector dari kehidupan ekonomi mempunyai prasaran sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian, dalam mensukseskan pembangunan tiap lembaga kehidupan social dan tiap sector kehidupan ekonomi harus memperhatikan prasarananya. Nurske memberikan beberapa cirri-ciri bagi prasarana ekonomi : a.

Menyediakan pelayanan yang merupakan dasar bagi tiap kapasitas produksi.

b.

Instalasi yang besar dan mahal.

c.

Tidak dapat diimpor dari luar negeri.

Dalam hal prasarana ini haynes mengatakan : “pertama, modal (barang modal) dapat dianggap prasarana”, jika merupakan sumber ekonomi luaran (eksternal) dan jika unitnya besar : kedua, perlengkapannya pun dianggap prasarana. Dalam pengembangan wilayah terdapat 2 macam kebijaksanaan regional, yaitu : a. Kebijaksanaan regional yang langsung, yaitu pemerintah mengatur pengembangan regional dengan langsung membatasi (atau mengambil alih) kegiatan ekonomi. b. Kebijaksanaan membuat

regional

serangkaian

yang

tidak

peraturan

langsung, dan

ikut

yaitu

pemerintah

mengatur

tanpa

mempengaruhi ekonomi dan tanggung jawab swasta. 10. Dimensi Cultural dan Modal Sosial yang Terabaikan : Wajah Mentalitas Indonesia Realitas pembangunan memperhatikan bahwa dimensi kultural cenderung diabaikan, diambil alih oleh ekonomi dan politik. Yang disebut terakhir bahkan mendominasi interpretasi terhadap hampir semua problem 9


bangsa termaksud dalam hal menterjemahkan determinal kegagalan atau keberhasilan pembangunan. Jika dibsarikan dari berbagi wacana yang mengemukakan selama ini bekaitan dengan pertanyaan mengapa Indonesia selalu terpuruk?, intinya senantiasa merujuk ke tindakan Orde Baru yang refresif. Selama 32 tahun berkuasa. Pemikiran ini sampai setidaknya tahun 2005, masih kuat mendiminasi. Hampir semua pihak mengamini postulasi ini : kalngan politisi, para pengamat pembangunandan insan pers. Ini tampaknya suatu bentuk cara pandang linier yang sekedar mengulangi situasi di awal tahun 1970-anyang beradu lantang menimpahkan segala kesalahan pada Orde Lama. Spektrumnya juga sama dengan keadaan tahun 1950-1960-an yang menimpahkan semua persoalan pada penjajahan Belanda yang baru saja angkat kaki. Tentu saja pengaruh suatu jaman pemerintahan yang refresif, ada dan memang kuat. Tetapi menenpatkan dimensi rezim sebagai satu-satunya determinan keterpurukan terasa sangat berlebihan, tolol, malas, dan naif.

11.

Konsep Dasar Pembangunan Prasarana Perkotaan Terpadu

Perencanaan dan pembangunan prasarana kota yang dilaksanakansecara sektoral dan terpusat seringkali menimbulkan masalah didaerah, apabila keseimbangan dan perhatian antara satu program dengan program lainnya kurang dikendalikan secara terarah. Sulitnya pengendalian pembangunan di daerah seringkalijuga disebabkan karena kondisi dan besarnya sumber dana yang dialokasikan oleh masing-masing sektor didaerah berbeda-beda dan tidak terintegrasi satu sama lain. Hal ini berarti bahwa sektor yang kuat sumber dananya akan lebih tinggi intensitas

pembangunannya

dibandingkan

sektor-sektor

yang

kecil

dananya. Hal ini mengakibatkan timbulkan ketidakseimbangan alokasi sumber

dana

antara

program

sector

yang

berakibat

menyulitkan

keterpaduan program pembangunan prasarana kota tersebut. Persoalan lain yang timbul akibat perencanaan dan pembangunan secara sektoral dan terpusat ini adalah pada tahap operasi dan pemeliharaannya. 10


Seringkali pemerintah didaerah tidak siap dalam menerima tanggung jawab operasi dan pemeliharaannya karena kurang dilibatkan padasaat perencanaan dan penyusunan program maupun dalam implementasi pembangunan prasarana kota yang mengarahkan pada keterpaduan program antar sector. Upaya

memadukan

berbagai

program

dan

proyek

pembangunan

prasarana perkotaan itu sangat penting dengan pertimbangan / latar belakang sebagai berikut : a. Laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sangat tinggi (3-40%) jauh lebih tinggi dari laju perdesaan (1,2%) per tahun. b.

Sekitar 65% dari pertumbuhan penduduk nasional akan terjadi di wilayah perkotaan.

c.

Sebagai perkotaan,

akibat maka

dari

tingginya

implikasinya

laju

pertumbuhan

terhadap

tuntutan

penduduk

peenyediaan

prasarana kota akan semakin meningkat pula. d. Dalam

upaya

memecahkan

persoalan-persoalan

tersebut

maka

dituntut adanya keterpaduan dalam penyusunan rencana dan program berbagai sector dalam pembangunan kota. Pengalaman menunjukan bahwa pembangunan yang dilakukan secara sektoral dan terpusat justru seringkali menimbulkan banyak persoalan baru di daerah. Pembangunan

yang

dilakukan

sector

A

seringkali

menimbulkan

persoalan bagi sector B, dan seterusnya. Oleh karena itu, pada saat memasuki awal Repelita IV, pemerintah telah memperkenalkan

suatu

pendekatan

baru

didalam

menangani

pembangunan prasarana kota di Indonesia. Pendekatan tersebut dikenal dengan program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang dalam bahasa inggris dikenal dengan Integrated Urban Infrastructure Development Programen. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan, sbb : 1)

Persoalan fisik kota

2)

Persoalan keuangan

3)

Persoalan kelembagaan

11


12. Usaha Kecil dan Menengah dalam Infrastruktur Sosial Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) diperlukan aspek infrsstruktur sosial dan infrastruktur fisik. Prasarana sosial yang diperlukan UKM adalah kemudahan perizinan sertifikat tanah untuk jaminan kredit perbankan, perlindungan dari berbagi pungutan liar, kepastian hukum, keamanan berusaha. Sementara itu, prasarana fisik yang diperlukan antara lain telekomunikasi, transportasi, dan energi. Undang-undang UKM sedang diamandemen dengan rencana memasukkan pembentukan dewan usaha kecil yang diketuai oleh presiden. Dengan demikian,

ada

keseriusan

dalam

membantu

tumbuh

dan

berkembangannya UKM yang selalu dikatakan mampu bertahan dari krisis. Ada beberapa negara yang telah memiliki kesiapan dan keterpaduan program dalam menumbuhkan UKM. Ketika sesorang akan berusaha, perizinan, pelatihan, sehingga permodalan sudah disiapkan. Dengan demikian padaawal berusaha sudah menciptakan iklim yang baik. Sementara untuk kondisi di Indonesia, perizinan dan modal menjadi salah satu kendala tersendiri. Seorang calon pengusaha harus memiliki dana sendiri untuk memulai usahanya karena tidak akan mendapat akses ke perbankan. “perizinan juga menjadi persoalan lain, jiak saja perizinan mudah dan kepastian lokasi berusah, tidak akan ada PKL atau pedagang informal. 13. Mencari Solusi Untuk Kebutuhan Infrastruktur Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang dianggap masih sangat kontroversi serta cenderung lebih menguntungkan pihak penguasa dan pemilik modal besar dibandingkan dengan masyarakat kecil. Saat ini dibanjiri oleh berbagai proyek properti dalam skala besar, tetapi sangat kering dalam pembangunan infrastruktur kotanya.

Dampaknya,

Jakarta

semakin

padat

dengan

kekumuhan.

Lalulintas yang amburadul, terjadinya genangan air dan kemacetan jika hujan turun, serta masalah banjir yang tidak pernah tuntas diatasi. Kemiskinan infrastruktur telah menambah beban biaya hidup warga

12


akibat berbagai kerusakan dan tidak berfungsimya sistem pelayanan infrastruktur untuk kehidupan yang layak di perkotaan. Belajar

dari

berbagai

kegaglan

atau

penundaan

beberapa

proyek

pembangunan infrastruktur di Jakarta, seperti banjir kanal timur (BKT) yangtelah 30 tahun direncanakan, penataan bantaran sungai untuk mengatasi masalah banjir, pembangunan rumah susun yang tidak pernah mencapai target, serta kasus “ bangun rumah dan warung “ di jalur jalan tol jakarta (JORR) memberikan pelajaran bahwa persoalan lahan atau tanah adalah “wilayah sensitif” yang dapat membawa dampak kontroversi dan negatif dalam berbagai persoalan yang terkait dengan masyarakat di dalamnya. Peningkatan nilai lahan yang semakin mahal sebagai dampak pesatnya pertambahan

penduduk

telah mendorong

terjadinya

penyimpangan

(deviasi) pada tata ruang kota, antara lain perubahan tata guna lahan, pengalihan (konversi) fungsi jalan, peningkatan pemakaian laham ilegal, dan penurunan ruang terbuka hijau (RHT). Penyimpangan tata ruang ini terjadi secara legal baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun ilegal yang dilakukan masyarakat dan swasta. Dampak penyimpangan dan alih fungsi lahan akan menjadi beban kota untuk mempersiapkan infrastruktur pendukungnya. Target perencanaan wilayah pelayanan

telah

berubah fungsi sehingga

kebutuhan

dan

jenisinfrastrukturnya turut berubah. Perubahan ini akan berdampak terhadap komponen biaya ganti rugi dan biaya investasi serta siapa yang harus bertanggung jawab untuk membangunnya. Tingginya

arus

urbanisasi

dan

kecenderungan

terjadinya

pola

pembangunan permukinan yang horizontal akan semakin mendorong tingginya nilai ganti rugi lahan yang harus dikleluarkan oleh pemerintah jika harus membangun jaringan infrastruktur kotanya. Jika mengacu pada kemampuan keuangan, sangat sulit dibayangkan akibat faktor keterbatasan dna dan tingginya kompleksitas persoalan kota disertai tuntutan, harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk berbagai kepentingan investasi. Kontroversi untuk siapa kita membangun

13


selalu

menjadi

bahan

perdebatan.

Sementara

sistem

administrasi

pertanahan tidak pernah dibenahi secara optimal. Sebagai

kepentingan

sebagian

masyarakat

tanpa

pembatasan,

dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya penafsiran secara luas antara pemerintah dan masyarakat. Jika penafsiran kepentingan umum ini tetap tidak jelas, akan muncul berbagai aspek penafsiran tentang hakikat kepemilikan tanah dan tujuan pemanfaatannya, antara lain :

 

Aspek pandangan tentang arti tanah itu untuk apa? Aspek penguasaan, tanah itu untuk siapa, hak apa yang melekat



didalamnya, dan bagaimana pelepasan hak itu bisa terjadi Aspek manajerial, bagaimana mekanisme pengelolahan tanah di perkotaan dilakukan, pemanfaatannya untuk apa, investasi atau



konservasi Aspek politik, siapa yang menentukan hak atas tanah, siapa yang menentukan pola pengelolaannya, bila ada konflik bagaimana proses pengambilan keputusan perihal kasus tanah tersebut.

Harus

diakui

untuk

sepenuhnya

mengimplementasikan

bagi

pembangunan infrastruktur kota masih mempunyai kendala. Masalah utama yang harus dipecahkan, terletak dari kekosongan terhadap strategi pembangunan perkotaan. Tata ruang kota yang menjadi acuan untuk pembangunan infrastruktur kota jarang dijadikan sebagai bahan rujukan bersama. Penyusunan rencana kota cenderung tak banyak melibatkan masyarakat

atau

kurang

aspiratif

sehingga

kota

kehilangan

visi

pengembangannya. Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembangaan dan tumpang tindihnya kepentingan masingmasing instansi. Selain itu, kepemimpinan dalam pengelolaan infrastruktur kota menjadi sangat penting. Kata kunci untuk penuntasan kebutuhan infrastruktur jakarta adalah apakah pembangunannya akan membantu memecahkan persoalan

sosial

manusianya,

ekonomi

atau

hanya

masyarakat

hingga

masalah

hak

asasi

menambah

beban

baru

dengan

cara

meminggirkan mereka. 14


BAB III PENUTUP 3.1.

KESIMPULAN



Aspek sosial merupakan kajian yang perlu da harus dilakukan dalam



setiap tahap proses pelaksanaan pembangunan. Prasarana sosial ekonomi merupakan prasarana yang paling utama



dalam meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi atau sosial, Dimensi kultural dan modal sosial yang terabaikan yang diambil oleh



dimensi ekonomi dan politik. Konsep dasar pembangunan prasarana perkotaan terpadu yang dilatar belakangi oleh pemikiran untuk menerapkan suatu pendekatan baru di dalam penyusunan program pembangunan prasarana kota.

3.2. 

SARAN

Perencana harus memahami bahwa dalam penyiapan suatu rencana komprehensif harus ada peran serta masyarakat dan instansi-instansi terkait. 15




Perencana harus mempunyai suatu daya cipta yang aktif dalam



pembangunan Pendekatan pembangunan tentang perancangan fisik harus dilihat



sebagai suatu sistem sosial Program pembangunan seyogyanya dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku sosial

Daftar Pustaka Analisis Sosial Dalam Pengelolaan Pembangunan http://salga.xtgem.com/files/ANALIS2.TXT aspek-sosial-dalam-pembangunan.html http://anca45-kumpulan-makalah.blogspot.com/2011/12/ Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur http://air.bappenas.go.id/main/doc/pdf Tata Cara Kajian Dampak Sosial http://www.rekompakjrf.org/download

16


MAKALAH ASPEK SOSIAL

Recommend Documents