Provinsi DIY dengan lahan terbatas , perkembangan wilayahnya harus ditata pembangunannya dengan pengendalian tata ruangFull description
gunakan dengan bijakFull description
Deskripsi lengkap
Full description
tata udaraFull description
sistem tata udaraFull description
Full description
pengantar studi islam
Deskripsi lengkap
pengantar studi islam
Makalah Aspek HukumFull description
freeFull description
aedc
makalah ini mndeskripsikan aspek hukum dalam lembaga pembiayaanFull description
Aspek aspek hukum dalam keperawatan.Full description
jjjj;Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
makalah ini mndeskripsikan aspek hukum dalam lembaga pembiayaanFull description
ASPEK HUKUM UNTUK PEMBANGUNAN TATA RUANG UDARA R.I. KAITAN KEWENANGAN
Dalam pengembangan ilmu dan teknologi angkasa, wilayah Ruang Udara di atmosfer bumi (yang berisikan gas-gas udara yang dibutuhkan oleh semua makhluk serta tanaman penghuni bumi dan ruang angkasa yang hampa atau kosong gas-gas udara) dikatakan bahwa : WAJIB dikembangkan hukumnya. Dalam usaha ilmu dan teknologi keangkasaan, Hukum bukan saja mengikuti dan mendampingi ilmu dan teknologi bahkan ada kalanya mendahului perkembangannya hukum dapat diterapkan melalui hukum yang sudah ada dan berlaku atau melalui analogi atau menciptakan Hukum Baru berlaku di bidang ke-angkasa-an.
Bentuk 3 Dimensi Wilayah Nusantara Indonesia
Dimensi I wilayah Daratan Dimensi II wilayah Lautan teritorial laut Dimensi III wilayah Udara bagaimana status ruang udara di atas wilayah suatu negara di atas daratan & perairan teritorialnya.
Setiap Negara Anggota memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas Ruang Udara di atas wilayahnya (Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, Paris, October 13, 1919). Setelah PD II selesai Convention on International Civil Aviation, Chicago, Dec. 7, 1944 mengakui setiap negara Tidak satupun pesawat udara asing diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa ijin negara bersangkutan.
Wawasan Nusantara
Asosiasi pada Konvensi Hukum Laut, diterima 1982 pandangan diperluas dengan 3 dimensi tersebut yakni Hak Milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya, Kepemilikan atas segala yang ada di atasnya dan di dalam tanah. Sejak 1963, diperlukan kejelasan yang mengatur kegiatan manusia di dirgantara Hukum Udara (Air Law) dan Hukum Ruang Angkasa (Space Law) masing-masing telah berkembang diri & meluas.
Hukum Udara ke arah Hukum Angkutan Udara, Hukum Asuransi Penerbangan, Hukum Sengketa Penerbangan, Hukum Pidana Penerbangan, Hukum Ekonomi Penerbangan dll. Hukum Ruang Angkasa ke arah Hukum Telekomunikasi, Hukum Penginderaan Jauh, Hukum Milik Bersama Kemanusiaan, Hukum Persenjataan Ruang Angkasa.
“INDONESIA MEMPUNYAI KEDAULATAN YANG PENUH DI RUANG UDARA DI ATAS WILAYAH NEGARANYA” “TIDAK ADA HAK LINTAS BAGI SEGALA MACAM PESAWAT UDARA ASING DI RUANG UDARA DI ATAS WILAYAH NEGARA INDONESIA” Sebagai pedoman untuk mengatur pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan domestik dan kepentingan internasional. Dikomunikasikan secara Internasional.
TEORI KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA
1.
Penafsiran Luas Ruang Udara Negara secara Logika Yuridis
Keterangan : A merupakan wilayah udara negara di atmosfir yang jarak ketinggiannya ditentukan oleh kemampuan tinggi terbang (ceiling) pesawat udara pada masa sekarang B dan C kemampuan tinggi terbang di masa-masa yang akan datang D dan F ruang udara (air space) di atmosfir bumi yang berisikan cukup udara („sufficient air‟) untuk memberikan reaksi udara kepada pesawat udara.
TEORI PENGUASAAN COOPER (COOPER’S CONTROL
THEORY
TEORI RUANG UDARA SCHACHTER
Kedaulatan negara di ruang udara hanya terbatas pada daerah udara di mana dapat dilakukan penerbangan dengan pesawat udara yang dikemudikan manusia („navigable airspace‟) yang kini dapat mencapai ketinggian terbang sampai kira-kira 20 mil, dan di kemudian hari mungkin sampai ketinggian 40 mil
RUANG LINGKUP HUKUM UDARA
Meliputi : Sifat dan luas daerah di ruang udara di mana Hukum Udara diterapkan Bentuk Kegiatan manusia yang seperti apa dan bagaimana Alat penerbangan yang berhubungan dengan itu dan dalam hal ini pesawat udara
Pokok Persoalan
Berkisar pada :
Luas Ruang Udara Jarak Ketinggian
Klasifikasi dan Batasan Pesawat Udara
Luas Wewenang Negara terhadap daerah territorialnya bertalian dengan keamanan negara Masalah Hukum ketentuan hukum kebiasaan (customary law) ketentuan konvensi yang ada/baru
PANDANGAN BARU TERHADAP TEORI KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA
Ruang Penerbangan („Flight Space‟) secara fisik terbagi dalam :
a.
Ruang Udara („Air Space‟)
b.
Ruang Angkasa („Outer Space‟)
PANDANGAN BARU TERHADAP TEORI KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA
Jessup and Taubenfeld + Cooper and McDougal berdasarkan Konvensi Jalan Tengah.
Heinrich pemecahan kegiatan manusia di angkasa kepada bidang-bidang yang tidak mungkin dianalisi secara teknis+yuridis. Haley titik tolak moral „Haley‟s Unanimity Theory‟ berkeyakinan agar hukum harus selalu mendahului manusia di angkasa.
TEORI KERUKUNAN (Mochtar Kusumaatmadja)
Menghindarkan sedapat-dapatnya timbul atau dikemukakannya keberatan-keberatan oleh pihak ketiga. Kepekaan terhadap kepentingan yang sah (legitimate) dari negara-negara lain. Akomodasi untuk menyesuaikan kedua kepentingan tersebut terdahulu untuk sampai kepada pengakuan baik secara terangterangan atau diam-diam. Kesediaan untuk menemukan akomodasi kepentingan harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan nasional yang vital.
PERTIMBANGAN SEGI DOKTRIN yang ada di dunia
Doktrin Kebutuhan (Doctrine of Necessity) Doktrin Mempertahankan Diri ( Doctrine of Right of Self Preservation) Kaitan sebagai negara Indonesia butuh melindungi warga negara kepulauan + segi pertahanan keamanan Doktrin Nusantara “ Negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap Ruang Udara di atas wilayah Daratan dan di atas wilayah perairan yang menurut Undang-Undang Indonesia merupakan : PERAIRAN TERRITORIAL negara Indonesia” *harus sanggup dan mampu menjaga integritas dan keamanan negaranya.
