A. Terminologi Biaya vs Belanja Management Accounting Accounting menyatakan: Menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya Management
“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi.”(2006;40) Disebut setara dengan kas ( cash equivalent ) karena sumber daya nonkas dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang dikehendaki, kemudian adapula pengertian menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya menyatakan: m enyatakan: “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”(2005;8) Dari beberapa definisi biaya di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur pokok yang terkandung yaitu: 1.
Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2.
Di ukur dalam satuan uang.
3.
Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4.
Pengorbanan Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Biaya dikeluarkan untuk menghasilkan manfaat-manfaat bagi perusahaan. Dalam usaha menghasilkan manfaat ini, para manajer harus melakukan berbagai usaha untuk meminimumkan biaya yang dibutuhkan tapi dapat mencapai hasil yang memuaskan. Mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat tertentu memiliki arti bahwa perusahaan menjadi lebih efisien. Sedangkan dalam konsep akuntansi pemerintah mengenal kata Expenditure atau belanja yang artinya adalah adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Belanja memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan biaya, yaitu selain mempunyai pengertian yang sama dengan biaya, juga termasuk di dalamnya adalah semua pembayaran pemerintah dalam pertukaran barang dan jasa, baik dalam bentuk upah dan gaji untuk karyawan, pembelian atas barang dan jasa dan angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang.
1 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
B. Indentifikasi Biaya
Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menjelaskan mengenai pengkategorian biaya pada lingkungan sektor publik, yaitu: “Biaya (cost ) dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
Biaya input . Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.
Biaya output . Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan.
Biaya
proses.
Biaya
proses
dapat
dipisahkan
berdasarkan
fungsi
organisasi.”(2004;38) Dari kutipan di atas dapat terlihat jelas bahwa penggolongan biaya pada sektor publik dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
Biaya Input . Biaya input adalah segala sumber daya yang dikorbankan perusahaan untuk memberikan sebuah pelayanan publik bagi masyarakat. Biaya input disini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, dengan kata lain biaya produksi. Biaya input dapat terdiri dari: biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku dalam proses penyediaan barang ataupun jasa publik untuk masyarakat.
Biaya Output . Merupakan biaya yang dikorbankan perusahaan untuk mendistribusikan produk hingga sampai ke pihak pelanggan. Pada entitas sektor publik, output dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan. Sebagai contoh pada pelayanan publik transportasi massa, biaya output yang mungkin di ukur berdasarkan biaya per penumpang.
Biaya Proses. Adalah biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya proses dapat diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Contoh: Departemen personalia; departemen ini melakukan pemilihan karyawan serta pemeliharaan catatan karyawan, termasuk tingkat upah. Informasi ini merupakan dasar untuk menghitung biaya gaji dan biaya lain yang berhubungan dengan tenaga kerja atas barang atau jasa publik yang dihasilkan. 2 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
Biaya dikaitkan dengan lingkungan sektor publik dapat dikategorikan menjadi Belanja dan Beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya-biaya nonkas baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan, penyisihan persediaan maupun pemanfaatan persediaan itu sendiri. Untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang menjadi input bagi sektor publik yang terjadi maka manajemen perusahaan sektor publik membutuhkan akuntansi biaya yang berperan memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan biaya. Menurut Mardiasmo dalan buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas dalam penentuan biaya yaitu sebagai berikut: “Proses penentuan biaya meliputi lima aktivitas, yaitu: cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost reduction, dan cost reporting .”(2004;39)
Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa aktivitas dalam menentukan biaya dalam perusahaan sektor publik adalah sebagai berikut: 1.
Cost Finding.
Pada tahap cost finding pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa pelayanan. 2.
Cost Recording.
Setelah berhasil dilakukan cost finding , tahap berikutnya adalah melakukan cost recording , yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi
organisasi. 3.
Cost Analyzing.
Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya ( cost driver ) agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya. 4.
Strategic Cost Reduction atau Strategic Cost Management .
Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai Value for Money. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya (manajemen biaya strategik) memiliki karakteristik sebagai berikut: 1.
Berjangka panjang. Manajemen biaya startegik merupakan usaha jangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama. 3 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
2.
Berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan ( continuous improvement ) dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Manajemen biaya strategik harus dilandasi oleh semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja organisasi sektor publik dalam melakukan pelayanan publik.
3.
Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya.
4.
Keseriusan manajemen puncak ( Top Manager ) merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya karena ada pada dasarnya manajemen biaya st rategik merupakan tone from the top.
5.
Cost Reporting.
Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian di agregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Informasi akuntansi manajemen hendaknya dapat mendeteksi sumber pemborosan yang masih berpotensi untuk diefisienkan serta mencari metoda atau teknik terbaik untuk menghemat biaya. Akuntansi manajemen hendaknya dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan prinsip Value for Money dan public accountability organisasi sektor publik.
C. Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK)
Tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah untuk menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly l inkages between performance and budget), meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency), meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Landasan Konseptual penganggaran berbasis kinerja adalah alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented), fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages), alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). Syarat penganggaran Berbasis Kinerja perlu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja. Standar biaya berupa SBU dan SBK. SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan , yang ditetapkan sebagai biaya masukan. SBK adalah besaran biaya yang
4 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah kegiatan
yang
merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. Standar Biaya merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam bidang penganggaran terpadat 2 (dua) jenis Standar biaya yaitu Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). 1. Standar Biaya Umum adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 2. Standar Biaya Khusus yaitu besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. Standar Biaya Umum (SBU) berisikan: 1. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan; 2. Tarif yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan; 3. Indeks satuan biaya komponen masukan yaitu satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan. Standar Biaya Khusus (SBK) berisikan: 1. Total Biaya Keluaran yaitu besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan; 2. Indeks satuan biaya keluaran yaitu satuan biaya yang merupakan gabungan komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
Standar Biaya sebagai pedoman penyusunan biaya kegiatan dalam RKA-K/L. Standar Biaya Umum (SBU) sebagai pedoman penyusunan biaya komponen masukan kegiatan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan: batas Tertinggi transaksi (msl.: honor, uang harian perjadin, dst). Estimasi transaksi (msl.: tarif hotel, indeks biaya kantor, dst). Standar Biaya Khusus (SBK) sebagai pedoman dalam penghitungan biaya keluaran dari suatu kegiatan, referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif Tahun Anggaran berikutnya. 5 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
Adapun tata cara atau langkah-langkah dalam penyusunan Standar Biaya Khusus: 1. Mengidentifikasi /Menentukan keluaran (output) kegiatan yang biayanya akan diusulkan menjadi SBK . Keluaran (output) dimaksud adalah keluaran (output) dari kegiatan yang merupakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan; 2. Menyusun KAK/TOR, sesuai format yang ditetapkan; 3. Membuat RAB sesuai format yang ditetapkan, dengan menerapkan satuan biaya mengacu SBU dan di luar SBU (bilamana tidak di atur di SBU à gunakan SPTJM) 4. Menetapkan SBK sebagai Indeks atau Total Biaya Keluaran 5. Menandatangani usulan dan rekapitulasi usulan SBK sesuai format, untuk selanjutnya diajukan oleh kementerian negara/lembaga c.q. Kepala Biro Perencanaan atau pejabat lain yang berwenang kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilengkapi dengan TOR, RAB, data pendukung lainnya serta backup data Aplikasi SBK.
Format dan data dukung yang perlu dilengkapi dalam penyusunan Standar Biaya Khusus, yaitu: 1. Kerangka Acuan Kegiatan atau Term Of reference (TOR), merupakan dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan singkat mengenai keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan/dicapai sesuai dengan tugas fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian serta biaya yang diperlukan. 2. Rincian Anggaran Biaya (RAB), merupakan dokumen
yang
berisi
tahapan
pelaksanaan, rincian komponen masukan (input) dan biaya masing-masing komponen masukan (input) suatu keluaran kegiatan. 3. Rekapitulasi Usulan SBK, merupakan daftar yang memuat usulan SBK pada setiap kementerian negara/lembaga. 4. Rekapitulasi Persetujuan SBK adalah berupa daftar yang memuat SBK yang telah disetujui pada setiap kementerian negara/lembaga. 5. Catatan Penelaahan, merupakan dokumen yang memuat hasil penelaahan SBK yang telah disepakati.
6 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
D. Penyusunan dan Analisis Standar Biaya (ASB)
ASB merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBN/D, dan penggunaan ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking ) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik ( best practices) dalam desain aktivitas. Dalam rangka penyusunan analisis biaya diperlukan
prosedur-prosedur yang dapat menjawab pertanyaan berikut : a. Berapa biaya yang harus dibebankan pada suatu pelayanan sehingga dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan pelayanan tersebut? b. Apakah lebih efektif jika kita mengontrakkan pelayanan kepada pihak luar daripada melaksanakannya sendiri? c. Jika kita meningkatkan/menurunkan volume pelayanan, apa pengaruhnya pada biaya yang akan kita keluarkan? Biaya apa yang akan berubah dan berapa banyak perubahannya? d. Biaya pelayanan apa yang harus dibayar tahun ini bila dibanding dengan tahun selanjutnya? Formulasi Analisis Standar Belanja
Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari : o
Belanja Langsung
o
Belanja Tidak Langsung
TOTAL BELANJA : BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG
7 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama ( common cost ) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam
penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1. Alokasi rata-rata sederhana yaitu metode alokasi anggarun belanja tidak langsung ke setiap kegiatan non investasi dengan cara membagi jumlah anggaran yang dialokasikan dengan jumlah kegiatan non investasi. 2. Alokasi bobot belanja langsung yaitu metode alokasi anggaran belanja tid ak langsung ke setiap kegiatan non investasi berdasarkan besarnya bobot (nilai relatif) belanja langsung dari kegiatan non investasi yang bersangkutan.
Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran. ASB merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Perhitungan ASB tidak dapat distandarisasi antara propinsi/kabupaten/kota dengan propinsi/kabupaten/kota lainnya karena standarisasi harga antara suatu tempat dengan tempat lainnya dapat berbeda. Misalnya harga obat di Jawa Barat dengan Papua sangat berbeda. Demikian juga, tarif perjalanan dinas, honor-honor dll dapat berbeda antara Jawa Barat dan Papua. Secara ringkas dari uraian tersebut di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa ABK disusun harus ada keterkaitan tahapan secara menyeluruh. Penyusunan ABK dimulai dengan menetapkan renstra yang menjelaskan visi, misi dan tujuan dari unit kerja, serta pendefinisian program yang hendak dilaksanakan beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Selanjutnya ditetapkan rencana kinerja tahunan yang mencakup tujuan/sasaran, program, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Penetapan target kinerja pada program terlihat dari indikator 8 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
outcome, sedangkan penetapan target kinerja kegiatan terlihat dari indikator output nya.
Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan tugas pokok dan fungsi (pelayanan, pemeliharaan, administrasi umum) dan kegiatan dalam rangka belanja investasi. Menghitung besarnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan dimulai dengan menganalisis beban kerja pada setiap kegiatan. Analisis beban kerja dan perhitungan biaya per unit menggunakan indikator efisiensi dan input sebagai dasar dari perhitungan standar biaya. Lingkup pengalokasian anggaran dan perhitungan total biayanya merupakan suatu ASB.
Penyusunan dan Analisa Standar Biaya pada Pemerintah Daerah
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan menyusun standar biaya atau dalam bahasa resmi dalam Permendagri 13/2006 yaitu Analisis Standar Belanja (ASB). Pentingnya ASB ini
karena
adanya
dilakukan
penyusunan
ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar
kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh : 1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan 2. Perbedaan output kegiatan 3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan 4. Perbedaan kebutuhan sumberdaya 5. Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja
Disamping ke lima penyebab tersebut diatas, sering juga terjadi pada anggaran pemerintah daerah pemborosan anggaran. Oleh karena itu dipandang perlu pemerintah daerah menyusun buku panduan analisis standar belanja (ASB) sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang bersangkutan serta sebagai alat evaluasi kewajaran RKA bagi pemerintah daerah. Apa yang dimaksud Analisis Standar Belanja , adalah : Penilaian
kewajaran
atas
beban
kerja
dan
biaya
yang
dialokasikan
untuk
melaksanakan suatu kegiatan.
9 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
Lalu apa peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis. 2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif 3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan. 4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.
Penyusunan Analisis Standar Belanja menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: pendekatan Activity Based Costing (ABC), pendekatan Ordinary Least Square (regresi sederhana) dan pendekatan metode diskusi ( focused group discussion). Ketiga pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pendekatan ABC Pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari satu kegiatan ( the cost and performance of activities ) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan. Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap ( fixed cost ) dan biaya variabel (variable cost ), sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah : Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel
Disamping
itu,
proses
evaluasi
dan
penilaian
kewajaran
biaya
dengan
pendekatan ABC dilakukan atas dasar biaya-biaya per kegiatan dan bukan atas dasar alokasi bruto (gross allocations ) pada suatu organisasi atau SKPD. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan pendekatan ABC adalah : 1. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output yang sama dalam satu kelompok. 2. Menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya dalam satu kegiatan. 10 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
3. Menentukan cost driver . yang merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dalam satu kegiatan, atau cost driver merupakan
variabel-variabel yang menjadi penyebab munculnya
perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. 2. Pendekatan Regresi Sederhana Analisis
regresi sederhana
adalah
suatu
teknik
yang
digunakan
untuk
membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun ASB berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja. Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut : Y a bX
Dimana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan.Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b. Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ,yaitu:
Dimana koefisien a merupakan biaya tetap, dan koefisien b
merupakan koefisien
untuk belanja variabel . Untuk melihat reliabilitas dari persamaan garis yang
11 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
ditaksir, maka dapat digunakan apa yang disebut sebagai kekeliruan baku taksiran (standar deviasi). Rumus yang digunakan adalah :
Jika prediksi terhadap Y ˆ
berdasarkan sebuah nilai X yang ditetapkan telah
dibuat, maka kita dapat menentukan interval taksiran untuk Y ˆ
ini dengan
menggunakan kekeliruan baku taksiran yang dikemukakan di atas. Dengan demikian batas bawah (minimum) untuk taksiran Y ˆ dapat dihitung dengan :
3. Pendekatan Metode Diskusi ( focused group discussion) Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masuk-masukan dari SKPD tentang aktivitas dan output dari suatu kegiatan, dan juga
masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hasil yang
diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan SKPD dalam penyusunan ASB.
12 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
Langkah-Langkah Penyusunan ASB
Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk penyusunan ASB dengan menggunakan ketiga pendekatan-pendekatan diatas : 1. Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada tahun berjalan (dapat berupa RKA atau DPA) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan. 2. Memeriksa kesesuai harga satuan yang ada pada RKA/DPA dengan peraturan gubernur/bupati/walikota tentang standar harga satuan. 3. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost driver nya. 4. Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASBnya. 5. Melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan output dan cost driver nya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok ASB tersebut. 6. Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas
kelompok-kelompok ASB tersebut. 7. Membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah disepakati. 8. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok ASB. 9. Menghitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum. 10. Menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan.
13 | Identifikasi Biaya dan Penyusunan Standar Biaya
