M-tata Guna Tanah

Modul Perkuliahan

1

HUKUM ADMINISTRASI DAN TATA GUNA TANAH

BAB I TATA GUNA TANAH

A. PENGERTIAN PENGERTIAN.. Istilah tata guna tanah biasa juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai “Land Use Planning ”. ”. Apabila istilah tata guna tanah dikaitkan

dengan obyek hukum agraria nasional (UUPA), maka penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan obyek hukum agraria meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tata guna tanah hanya berobyek tanah yang merupakan salah satu bagian dari obyek hukum agraria. Maka istilah yang tepat adalah “Tata Guna Agraria” atau “A grarian Use Planning ”

yang meliputi: 1. Tata Guna Tanah (land (land use planning ) 2. Tata Guna Air (water ( water use palnning ) 3. Tata Guna Ruang Angkasa (air ( air use planning ) Dalam ketentuan menimbang huruf a TAP MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ditegaskan bahwa bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan Nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang

dan

generasi

mendatang

dalam

rangka

mewujudkan

masyarakat adil dan makmur. Ada beberapa definisi definisi tata guna tanah yang dapat dapat dijadikan acuan: acuan: 1. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan

Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

2


teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. 2. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. 3. Tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek-proyek pembangunan, baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa dan swadaya masyarakat sesuai dengan daftar sekala prioritas, sehingga di satu pihak dapat tercapai tertib penggunaan tanah, sedangkan di pihak lain

tetap dihormati

peraturan perundangan yang berlaku. Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil unsur-unsur yang ada, yaitu: a. Adanya serangkaian serangkaian kegiatan. kegiatan. Yang meliputi

pengumpulan data lapangan yang menyangkut

tentang penggunaan, penguasaan, dan kemampuan fisik tanah, pembuatan rencana/pola penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengawasan serta keterpaduan di dalam pelaksanaanya. b. Penggunaan tanah harus dilakukan secara berencana. Ini mengandung konsekuensi bahwa penggunaan tanah harus dilakukan atas dasar prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut ialah lestari, optimal, serasi dan seimbang. c. Adanya tujuan yang yang hendak dicapai. dicapai. Ialah untuk tercapainya sebesar-besar sebesar-besar kemakmuran rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. 4. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

yang

berujud

konsolidasi

pemanfaatan

tanah

melalui

pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

3


sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (Pasal 1 PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah). Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Sedangkan pengertian penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok P okok-pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Sedangkan tanah menurut PP 16 Tahun 2004 ialah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Penatagunaan tanah merupakan bagian dari sub sistem penataan ruang wilayah yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah ialah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

B. RUANG LINGKUP PROGRAM LAND USE 1. Tujuan Tata Guna Tanah. Tujuan dari tata guna tanah harus diarahkan untuk dapat mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut: a. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. Maksudnya

setiap

kegiatan

yang

memerlukan

tanah

harus

diperhatikan mengenai data kemampuan fisik tanah untuk


Modul Perkuliahan

4


mengetahui sesuai tidaknya kemampuan tanah tersebut dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. b. Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus. Maksudnya setiap harus melaksanakan kewajibannya memelihara tanah yang dikuasainya. Hal ini untuk mencegah menurunnya kualitas sumber daya tanah yang akirnya akan timbul kerusakan tanah. c. Mengusahakan adanya penggendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat akan tanah. Pengendalian ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan akibat penggunaan tanah. d. Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hakhak atas tanah warga masyarakat. Jaminan kepatian hukum penting untuk melindungi warga masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan proyek pembangunan. Berdasarkan ketentuan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Secara rinci penatagunaan tanah bertujuan untuk: a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW; b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRW; c. mewujudkan penggunaan

tertib dan

pemanfaatan tanah;


pertanahan pemanfaatan

yang tanah

meliputi

penguasaan,

serta

pengendalian

Modul Perkuliahan

5


d. menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan.

2. Asas-Asas Dalam Dalam Tata Guna Tanah Tanah Perencanaan tata agraria harus didasarkan pada tiga prinsip: a. Prinsip penggunaan aneka (principle of multiple use) Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. b. Prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum production) Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. c. Prinsip penggunaan optimum (principle of optimum use) Prinsip ini menghendaki agar penggunaan suatu bidang agraria dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri. Dalam literatur Hukum Agraria biasanya dibedakan 2 kelompok asas tata guna tanah yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan titik berat penggunaan tanah diantara keduanya dimana penggunaan tanah di daerah pedesaan lebih dititikberatkan pada usaha-usaha pertanian. Sedangkan penggunaan tanah di daerah perkotaan dititikberatkan pada kegiatan non pertanian serta perbedaan ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (5) PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa pedoman teknis penggunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) diwilayah pedesaan serta aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

6


yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi pertanahan. Secara rinci asas tata guna tanah itu dijelaskan dijelaskan sebagai berikut: a. Asas tata guna tanah untuk daerah pedesaan (rural land use planning) . Biasanya disingkat dengan LOSS. 1) Lestari Tanah harus dimanfaatkan dan digunakan dalam jangka waktu yang lama yang akan berdampak pada: a) Akan terjadi penghematan penghematan dalam dalam penggunaan tanah. tanah. b) Agar supaya generasi yang sekarang dapat memenuhi kewajibannya untuk mewarislan sumber daya alam kepada generasi yang akan datang. Suatu ungkapan dari seorang raja Afrika bahwa:

the land

belongs to agreat family of which many member are dead, some are living and the large number still to the born . born . (jadi tanah bukan milik masyarakat sekarang saja, tetapi tanah milik dari masyarakat dulu masyarakat sekarang dan masyarakat yang akan datang). 2) Optimal Pemanfaatan

tanah

harus

mendatangkan

hasil

atau

keuntungan ekonomis yang setinggi-tingginya. setinggi-tingginya. 3) Serasi dan seimbang Suatu ruang atas tanah harus dapat menampung berbagai macam kepentingan pihak-pihak, sehingga dapat dihindari adanya pertentangan atau konflik dalam penggunaan tanah. b. Asas tata guna tanah untuk daerah perkotaan (urban land use planning) 1) Aman Maksudnya

aman

dari:

bahaya

kebakaran,

dari

tindak

kejahatan, bahaya banjir, bahaya kecelakaan lalu lintas dan aman dari ketunakaryaan. Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

7


2) Tertib Maksudnya tertib dalam bidang pelayanan, dalam penataan wilayah perkotaan, dalam lalu lintas, dan dalam hukum. 3) Lancar Maksudnya lancar dalam pelayanan, lancar berlalu lintas, dan lancar dalam komunikasi. 4) Sehat Maksudnya sehat dari segi jasmani dan sehat dari segi rohani. Sedangkan asas penatagunaan tanah menurut PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ialah keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan keadilan dan perlindungan hukum (Pasal 2).

3. Model-Model Perencanaan Penggunaan Tanah Sebelum dikeluarkannya PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, masalah model perencanaan penggunaan tanah

masih

merupakan

masalah

yang

belum

tuntas

artinya

masalahnya masih menjadi pembicaraan diantara para perencana pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan belum ditemukan model

perencanaan

penggunaan

tanah

yang

dapat

dijadikan

pedoman oleh para perencana pembangunan. Adapun faktor-faktornya faktor-faktornya adalah: adalah: 1) UUPA sendiri hanya mengatur secara garis besarnya saja. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Pasal 14 menentukan agar Pemerintah membuat “rencana umum” penggunaan tanah untuk berbagai macam

kepentingan masyarakat masyarakat dan negara. menentukan


agar

penggunaan

Sedang Pasal 15 UUPA

tanah

tidak

menimbulkan

Modul Perkuliahan

8


kerusakan bagi lingkungan hidup termasuk terpeliharanya tingkat kesuburan tanah. 2) Adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan dari rencana penggunaan tanah. 3) Selama

ini

pemerintah

Indonesia

menggunakan

model

perencanaan penataan wilayah termasuk penggunaan tanah yang diwarisi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi setelah keluar PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

maka sudah sudah ada aturan yang yang bisa bisa dipergunakan sebagai

acuan dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan penatagunaan penatagun aan tanah di Indonesia.

Ada beberapa Model Model Perencanaan Perencanaan Penggunaan Tanah yaitu: yaitu: 1) Model Zoning Menurut model ini, tanah di suatu wilayah/daerah tertentu dibagi dalam beberapa zone penggunaan atau kepentingankepentingan/kegiatan-kegi kepentingan/kegiatan-kegiatan/usaha-us atan/usaha-usaha aha yang dilakukan. Contoh model zoning yang dikembangkan oleh Ernest W Borgess untuk kota Chicago, dimana wilayah dibagi menjadi: a) Wilayah “the loop” yang yang merupakan wilayah wilayah perdagangan yang sering disebut “downtown”.

b) “The zone in transitions” merupakan wilayah yang disiapkan bagi perkembangan industri dan perdagangan. c) “The zone of working men’s homes” merupakan wilayah pemukiman bagi pekerja-pekerja kelas bawah. d) “The residential zone” merupakan wilayah pemukiman bagi orang-orang kaya e) “The commuters zone” merupakan merupakan wilayah diluar batas kota. Kebaikan dari model zoning adalah: a) Tugas perencana penggunaan tanah cukup sederhana. Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

9


b) Adanya jaminan kepastian kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah warga masyarakat. Kelemahan-kelemahannya adalah: a) Tidak adanya ruang atas tanah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan

yang

dipandang

merugikan

atau

mengganggu apabila diletekkan pada zone-zone tertentu. b) Akan terjadi perkembangan wilayah wilayah yang tidak tidak merata. c) Pada suatu saat, suatu zone akan mengalami tingkat kepadatan yang tinggi. 2) Model Terbuka Istilah terbuka mempunyai arti bahwa suatu ruang atas tanah dalam satu wilayah tertentu tidak terbagi-bagi dalam zonezone penggunaan sebagaimana dalam model zoning. Model terbuka menitikberatkan pada usaha-usaha untuk mencari lokasi yang sesuai bagi suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Untuk memperoleh lokasi yang sesuai, faktor-faktor tertentu harus diperhatikan antara lain: a) Data kemampuan fisik tanah Atas data kemampuan fisik tanah dibuatlah pola penggunaan

tanah.

Pola

penggunaan

tanah

perkotaan

dibuatlah jaringan jalan dengan tetap memperhatikan asas ATLAS. Sedangkan pola penggunaan tanah untuk pedesaan dibuat atas dasar tinggi dan tingkat kemiringan tanah. Atas dasar ini maka suatu wilayah pedesaan dibedakan menjadi beberapa wilayah penggunaan utama yang disebut wilayah tanah usaha. Wilayah tanah usaha dibedakan menjadi: -

Wilayah tanah usaha terbatas. Ketinggian < 7 m

-

Wilayah tanah usaha utama Ia.


Modul Perkuliahan

10


Ketinggian 7 m – 10 m -

Wilayah tanah usaha utama Ib Ketinggian 10 – 25 m

-

Wilayah tanah usaha Ic Ketinggian 25 – 100 m

-

Wilayah tanah usaha Id Ketinggian 100 – 500 m

-

Wilayah tanah usaha utama II Ketinggian 500 – 1000 m

-

Wilayah tanah usaha utama III Ketinggian > 1000 m Perbedaan ketinggian tanah ini akan membedakan pula perbedaan pola penggunaan tanah

b) Keadaan sosial ekonomi masyarakat Meliputi: kepadatan penduduk, kegiatan yang dilakukan penduduk

&

mata

pencaharian,

rata-rata

pendapatan

perkapita, adat istiadat dll. Data ini penting untuk mencegah keresahan-keresahan

masyarakat

sebagai

akibat

adanya

kegiatan pembangunan. c) Keadaan lingkungan hidup. Untuk

mengetahui

pengaruh

pembangunan

terhadap

lingkungan hidup dilakukan dengan ANDAL (analisa dampak lingkungan) d) Data mengenai penguasaan tanah yang ada di wilayah tersebut. Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam model terbuka: a) Bahwa perencanaan penggunaan tanah tidak menggariskan kegiatan yang harus diletakkan, tetapi meletakkan kegiatan yang telah digariskan.


Modul Perkuliahan

11


b) Tersedianya peta penggunaan tanah bukan merupakan tujuan tetapi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mecapai tujuan pembangunan. c) Bahwa tanah itu sendiri tidak dapat memberikan suatu bagi manusia, tetapi kegiatan yang ada di atasnyalah yang memberikan memberikan manfaat dan kemakmuran. Kebaikan dari model terbuka: a) Semua kegiatan pembangunan baik pemerintah maupun swasta dilaksanakan dan tertampung, tanpa ada kekawatiran akan terjadi konflik dalam penggunaan tanah. b) Tanah dapat digunakan sesuai dengan asas-asas penggunaan tanah. Kelemahan

model

terbuka

adalah

kurangnya

jaminan

kepastian hukum terhadap hak atas tanah warga masyarakat. Hak atas tanah warga masyarakat kurang mendapatkan jaminan hukum. Untuk mengatasi ini maka hendaknya proses pembebasan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Land Consolidation Dikenal

pula

adanya

teknik

konsolidasi

tanah

(land

consolidation) yaitu teknik penataan kembali lokasi dan batasbatas tanah serta sarana dan prasarana (pelurusan jalan, sungai, saluran pembagian/pembuangan air) sedemikian rupa, sehingga pengkaplingan menjadi berbentuk segi empat panjang dan setiap persil dapat dicapai secara efisien oleh penggarap atau saluran air. Penatagunaan tanah juga mencakup arti pemeliharaan. Tanah itu harus dipelihara baik-baik menurut cara yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dari

jawatan-jawatan

yang

bersangkutan

kesuburan serta dicegah kerusakannya. kerusakannya.


agar

bertambah

Modul Perkuliahan

12


C. LANDASAN HUKUM TATA GUNA TANAH 1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut terkandung prinsip-prinsip prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. b) Bahwa

negara

sebagai

organisasi

kekuasaan

dari

bangsa

Indonesia harus menggunakan BARA + K tersebut untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. c) Bahwa hubungan antara negara dengan BARA + K merupakan hubungan menguasai. 2. Sebagai pelaksana dari pasal 33 ayat (3) UUD 45 adalah Pasal 14 dan 15 UUPA Pasal 14

menentukan agar pemerintah membuat suatu rencana umum

mengenai

persediaan,

peruntukan

dan

penggunaan BARA + K untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat politis, ekonomis, sosial dan keagamaan. Pasal 15

menentukan suatu kewajiban kepada semua pihak yang menggunakan

tanah

baik

Pemerintah,

masyarakat

maupun perseorangan untuk memelihara memelihara tanahnya. Undang-undang yang diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pembuatan rencana umum penggunaan tanah sebagaimana dikehendaki pasal 14 UUPA ialah peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 3. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. UU No. 38 Prp Tahun 1960 jo UU No. 20 Tahun 1964 tentang Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. 5. Mengenai penertiban/pemanfaatan: penertiban/pemanfaatan: a) UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. b) Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 1982 tertanggal 30 Januari 1982 Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

13


c) Keputusan Mendagri No. 268 Tahun 1982 tertanggal 17 Januari 1982 6. Mengenai Fatwa tata guna tanah diatur dalam Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 1972 jo No. 6 Tahun 1986. 7. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

D. LEMBAGA YANG MENANGANI TGT 1. Tahun 1948 Dinamakan Bureau Der Landrichting yang kemudian diganti dengan nama Kantor Perancang Tata Bumi (KPTB) di bawah naungan Dep. Pertanian. Faktor-faktor yang melatarbelakangi melatarbelakangi pendirian lembaga ini ialah: a) Jumlah penduduk Indonesia dan kebutuhan terhadap tanah diperkirakan akan terus meningkat pada masa-masa yang akan datang. b) Tanah yang yang tidak diurus diurus sebagai sebagai akibat akibat perladangan perladangan berpindahpindah sudah semakin meluas. c) Perbedaan yang makin besar antara debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau. 2. Tahun 1960 Dibentuk Direktorat Landreform dan Land Use yang bertugas menangani tugas-tugas di bidang Landreform dan tata guna tanah di bawah naungan Dep. Agraria. 3. Tahun 1962 Terjadi

penggabungan

kedua

departemen

di

atas

menjadi

Departemen Pertanian dan Agraria. 4. Tahun 1964 Terjadi pemisahan antara Dep. Pertanian dengan Dep. Agraria sehingga bidang tata guna tanah dilakukan oleh direktorat Land Use. Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

14


5. Tahun 1966 Departemen Agraria Dihapus dan tugas-tugasnya dilimpahkan ke Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaan tugas sehari-hari dalam bidang keagrariaan dilakukan oleh Direktorat. Sedangkan tata guna tanah ditangani oleh Direktorat Tata Guna Tanah. Fungsi Dir. Tata Guna Tanah ialah: a) Mengumpulkan data-data penggunaan tanah dan kemampuan tanah sebagai bahan perumusan pola/peta penggunaan tanah. b) Memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah c) Menyelenggarakan Menyelenggarakan koordinasi koordinasi dengan dengan pihak-pihak pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah d) Memberikan pertimbangan tentang tata guna tanah dalam penerimaan penerimaan hak atas tanah dan ijin perubahan penggunaan tanah e) Menyebarluaskan Menyebarluaskan hasil karya di bidang penggunaan tanah. 6. Tahun 1988 Berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1988 kegiatan Penatagunaan Tanah menjadi tugas Direktorat Penatagunaan Tanah pada Deputy Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional. 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ayat (8) bahwa pedoman, standar dan kriteria teknis pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan pedoman teknis.

E. PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH Kebijakan Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap: Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

15


a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar; b. tanah negara; c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaran Penyelenggaran penatagunaan tanah meliputi kegiatan: a. Pelaksanaan inventarisasi inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; b. Penetapan

perimbangan

antara

ketersediaan

dan

kebutuhan

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan; c. Penetapan

pola

penyesuaian

penguasaan,

penggunaan,

dan

pemanfaatan tanah dengan RTRW. Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

disesuaikan

melalui

penyelenggaraan penatagunaan tanah. Pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan melalui : a.

penataan kembali;

b.

upaya kemitraan;

c.

penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kebijakan penatagunaan tanah; b. hak-hak masyarakat masyarakat pemilik tanah; Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

16


c. investasi investasi pembangunan prasarana dan sarana; d. evaluasi tanah.

F. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

PEMERINTAH

DALAM

BIDANG

PENATAGUNAAN TANAH 1. Catur Tertib Pertanahan Pertanahan Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timgul dalam bidang pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan agar pembangunan di bidang pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Atas dasar Tap MPR No. IV/MPR/1978, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Bidang Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres No. 7 Tahun 1979, meliputi: a. Tertib Hukum Pertanahan Diarahkan pada program: 1) Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. 2) Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan. 3) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. 4) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan hukum agraria. b. Tertib Administrasi Pertanahan Diarahkan pada program: 1) Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan. Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

17


2) Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi

masyarakat

perencanaan

sebagai

penggunaan

bahan

tanah

dalam

bagi

penyusunan

kegiatan-kegiatan

pembangunan. 3) Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanahtanah negara. 4) Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor agraria maupun di kantor PPAT. 5) Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah. c. Tertib Penggunaan Tanah Diarahkan pada usaha untuk: 1) Menumbuhkan

pengertian

mengenai

arti

pentingnya

penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah. 2) Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. 3) Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah. 4) Melakukan survey sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis. d. Tertib Pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup Diarahkan pada usaha: 1) Menyadarkan

masyarakat

bahwa

pemeliharaan

tanah

merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya

atau

pemegang

haknya

yang

bersangkutan,

melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau isntansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah. Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

18


2) Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah. Pertimbangan dari segi tata guna tanah, antara lain menjawab: a) Apakah pemberian hak atas tanah kepada pemohon itu sesuai dengan rencana tata guna tanah yang sudah ada ? b) Apakah

penggunaan

pemohon

sesuai

tanah

dengan

sebagai daya

yang

dimaksud

kesanggupan

dan

kemampuan tanah yang bersangkutan ? c) Apakah

tidak

perlu

diadakan

syarat-syarat khusus

mengenai pemeliharaan pemeliharaan kesuburan dan pengawetan tanah yang bersangkutan ? 3) Melakukan analisa dampak lingkungan (ANDAL) sebelum suatu usaha industri/pabrik didirikan. 4) Melakukan pemantauan terhadap penggunaan tanah. Yang erat kaitannya dengan bidang tata guna tanah adalah tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah & lingkungan hidup.

2. Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan Berdasarkan Kep. Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan dicanangkanlah suatu gerakan nasional dengan nama Gerakan Nasional Pemasangan Tanda Batas Pemilikan Tanah, yaitu gerakan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan Catur Tertib Pertanahan. Pemasangan tanda batas pemilikan tanah dilakukan oleh pemilik tanah yang berdampingan secara bersama-sama yang tergabung dalam

wadah

Kelompok

Masyarakat

Sadar

(POKMASDARTIBNAH) Gerakan Nasional Nasional Sadar Tertib Pertanahan: a. Tujuan


Tertib

Pertanahan

Modul Perkuliahan

19


Sebagai

gerakan

mempercepat

partisipasi

Catur

Tertib

masyarakat Pertanahan

dalam

serta

rangka

menigkatkan

pelayanan kepada masyarakat. b. Prinsip Dasar 1) Pemasangan tanda batas tanah dilakukan oleh pemilik tanah secara bersama-sama pemilik tanah yang berdampingan 2) Diciptakan adanya kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini. 3) Sasaran Masyarakat pemilik tanah di perkotaan dan pedesaan, melalui kelompok POKMASDARTIBNAH, POKMASDARTIBNAH, dimana Kepala Kantor Pertanahan P ertanahan Kabupaten/Kotamadya

bertindak

selaku

motivator

maupun

sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut.

3. Penatagunaan Tanah Pertanian Tanpa

adanya

planning,

maka

pemakaian

tanah-tanah

pertanian terutama hanya akan berpedoman pada kepentingan masing-masing

atau

pada

keuntungan

insidentil

yang

mereka

harapkan dari jenis-jenis tanaman tertentu. Dengan planning maka dapat dicapai keseimbangan yang baik antara luas tanah dengan jenis-jenis jenis-jenis tanaman yang yang penting bagi rakyat rakyat dan negara. Dalam planning diberikan jatah tanah menurut keperluan rakyat dan dan negara untuk jenis tanaman-tanaman tanaman-tanaman yang penting penting bagi program sandang pangan, baik bagi bahan pangan maupun tanaman perdagangan. Usaha

kearah

penatagunaan

tanah

secara

teknis

telah

dilakukan tetapi belum secara menyeluruh, antara lain dalam bentuk perundang-undangan seperti: a) UU No. 38 Prp Tahun 1960 mengenai luas minimum tanaman tebu yang harus ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk dapat menjamin produksi tebu dan kesinambungan produktifitas pabrik gula yang Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

20


harus diimbangi dengan penetapan maksimum luas tanah di daerah sekitar perkebunan tebu/pabrik gula yang bersangkutan, yang boleh ditanami tanaman perdagangan lain. b) UU No. 20 Tahun 1964 yang mensyaratkan penetapan jumlah sewa yang layak, dalam arti sewa yang tidak merugikan kaum tani atas tanah-tanah yang diharuskan ditanam(tebu). Rencana pembangunan Tahunan (Repeta) tahun 2004 di bidang pembangunan sektor pertanian terdapat beberapa kendala, yaitu: a. Masalah teknis yaitu keterlambatan musim hujan b. Tekanan

dari

komoditas

pertanian

dari

luar

negeri

akibat

dibukanya mekanisme impor dan makin menurunya tariff bea masuk c. Terfragmentasinya lahan pertanian yang didorong dengan laju konversi lahan pertanian yang semakin meningkat.

4. Penertiban Pemakaian tanah secara liar. Penertiban pemakaian tanah liar sudah sejak lama dilakukan yaitu: a) Pada tahun 1948 dengan Ordonansi Onrechtmatige Ocupatie van gronden b) UU Darurat No. 8 Tahun 1954 c) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 yang diganti dengan d) UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang berhak atau kuasanya. Kepada penguasa daerah diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan penyelesaian atas tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan, yang digunakan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang ada di daerahnya antara lain dengan perintah pengosongan, dengan memperhatikan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.


Modul Perkuliahan

21


Dalam penjelasan UU ini disebutkan mengenai banyaknya tanah-tanah di dalam maupun di luar kota yang dipakai orang-orang tanpa izin. Juga pemekaian tanah secara tidak teratur di perkotaan, lebih-lebih yang melanggar norma hukum dan tata tertib yang menghambat pembangunan yang direncanakan.

5. Penyediaan

Dan

Penggunaan

Tanah

Bagi

Keperluan

Perusahaan Pembangunan

yang

terus

meningkat

jelas

menuntut

tersedianya tanah sebagai sarananya. Di satu pihak luas tanah yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu apabila keperluan tanah bagi perusahaan-perusahaan

terutama

perusahaan

yang

menunjang

perekonomian negara tidak diatur maka akhirnya tanah akan menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Atas dasar pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan mengeluarkan kebijaksanaan kebijaksanaan tentang bagaimana penyediaan penyediaan dan penggunaan tanah bagi keperluan perusahaan (diatur dalam PMDN No. 5 Tahun 1974): a. Agar

tercipta

suasana

dan

keadaan

yang

serasi

dan

menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. b. Agar supaya pada satu pihak, kebutuhan para pengusaha dan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah dapat dicukupi dengan memuaskan. Dengan

demikian

penyediaan

tanah

untuk

kepentingan

perusahaan tidak hanya didasarkan pada segi keuntungan ekonomis tetapi juga harus diperhatikan segi-segi yang lain, yaitu: -

segi yuridis

-

pengaruhnya terhadap situasi sosial politik keamaan nasional

-

didasarkan pada asas-asas pembangunan nasional.

Dalam kebijaksanaan yang diatur dalam PMDN No. 5 Tahun 1974 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Keppres No. 83 Tahun 1989 ditentukan antara lain: Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

22


a. Penetapan lokasi perusahaan: 1) Sejauh mungkin dihindari pengurangan areal tanah pertanian yang subur. 2) Sedapat mungkin harus dihindari pengurangan areal pertanian yang subur. 3) Hendaknya dihindari pemindahan penduduk dari tempat kediamannya. 4) Harus memperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran/pencemaran pengotoran/pencemaran lingkungan. Point 1) ini biasanya sering diabaikan yaitu perubahan fungsi dari tanah pertanian menjadi tanah kering untuk lokasi perusahaan. Perubahan yang demikian biasanya didasarkan pada pertimbangan: a) Kepentingan nasional memang menghendaki perubahan tanah pertanian menjadi lokasi perusahaan. b) Perubahan ini harus mendatangkan keuntungan ekonomis yang lebih tinggi c) Perusahaan yang bersangkutan harus dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. d) Sedapat mungkin digunakan tanah-tanah yang tidak atau kurang produktif. e) Hendaknya dihindari pemindahan penduduk yang tanahnya masuk dalam lokasi proyek. f) Harus memperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran/pencemaran pengotoran/pencemaran lingkungan. b. Penetapan luas tanah yang diperlukan: Ditentukan bahwa luas tanah yang diperlukan luasnya disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata artinya kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk menyelenggarakan usahanya dan kemungkinan perluasan usahanya dikemudian hari. Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

23


Penetapan luas tanah yang diperlukan perusahaan perusahaan harus dilakukan secara tepat dan cermat, hal ini untuk menghindari akibat-akibat yang tidak baik: 1) Luas tanah yang diberikan melebihi luas yang benar-benar diperlukan Ini

mengakibatkan

ada

dimanfaatkan/ditelantarkan

sebagian dimana

tanah hal

ini

yang

tidak

bertentangan

dengan asas optimal dan fungsi sosial hak atas tanah. 2) Untuk mencegah usaha-usaha yang bersifat monopoli dan spekulatif. Untuk

mencegah

hal

tersebut

maka

dikeluarkanlah

beberapa peraturan: 1) Surat Keputusan MDN No. 268 tahun 1982 yang menentukan bahwa perusahaan yang memperoleh tanah dari negara harus memanfaatkan/menggunakan tanah tersebut dalam waktu 10 tahun sejak keluarnya ijin pembebasan tanah. 2) Instruksi mendagri No. 21 Tahun 1973 yang memerintahkan kepada

Gubernur

untuk

melarang

perusahaan

baik

perseorangan maupun badan hukum untuk memiliki dan menguasai tanah yang melampaui tanah yang melampaui batas kebutuhan usaha sesungguhnya. c. Macam Hak atas tanah yang dapat diberikan: 1) Jika perusahaan itu merupakan usaha perseorangan dan pemiliknya WNI hak atas tanah yang diberikan ialah: hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. 2) Jika perusahaan itu berbentuk badan hukum hak atas tanah yang diberikan ialah:

Hak Pengelolaan, Pengelolaan , HGU, HGB, dan hak

pakai. Khusus mengenai hak pengelolaan ini perusahaan yang diberi hak mempunyai wewenang: Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

24


a) merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahnya. b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. c) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah kepada pihak ketiga yang memerlukan. memerlukan. Misalnya PERUMNAS (Perusahaan Perumahan Nasional) dalam kegiatannya berupa: a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan. b) Pelaksanaan pembangunan perumahan c) Menyerahkan rumah beserta tanahnya kepada yang berhak

6. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan ketentuan Pasal 13 PP No. 16 Tahun 2004 ditentukkan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTRW. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh ditelantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya. Pemanfaatan tanah di kawasan

budidaya

tidak

saling

bertentangan,

tidak

saling

mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunan

tanahnya.

Ketentuan

mengenai

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah ditetapkan melalui pedoman teknis penetagunaan tanah, yang menjadi syarat menggunakan dan memanfaatkan memanfaatkan tanah. Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib menikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini antara lain pedoman teknis penatagunaan tanah, persyaratan mendirikan bangunan, persyaratan dalam analisis mengenai dampak lingkungan, persyaratan Samun Ismaya, SH., MHum.

Modul Perkuliahan

25


usaha,

dan

ketentuan

lainnya

yang

diatur

dalam

peraturan

perundang-undangan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bbidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau,

sempadan

waduk,

dan

atau

sempadan

sungai

harus

memperhatikan: a. Kepentingan umum; b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan. Apabila

terjadi

perubahan

RTRW,

maka

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah mengikuti RTRW yang terakhir. Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan tanahnya. Peningkatan pemanfaatan tanah harus memperhatikan hak atas tanahnya serta kepentingan masyarakat. Pemanfaatan tanah untuk kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan

pendidikan,

penelitian

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan tehnologi, dan ekowisata apabila menganggu fungsi kawasan. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah

yang

tidak

dilaksanakan

terkait

apabila

dengan

tidak

penguasaan

mengganggu

tanah

penggunaan

dapat dan

pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Jika kegiatan tersebut menggangu

pemanfaatan

tanah

harus

mendapat

persetujuan

pemegang hak atas tanah. Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.


Modul Perkuliahan

26


7. Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk TanamanTanaman Tertentu Beberapa aturan yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk tanaman-tanaman tertentu ialah: a) UU No. 38 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah bagi tanaman-tanaman tanaman-tanaman tertentu. b) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi Intensifikasi (TRI) Hal-hal

yang

penting

yang

harus

diperhatikan

dalam

pengadaan tanah ini: a) Mengenai letak tanah Ditentukan di desa-desa yang termasuk dalam wilayah kerja perusahaan yang memerlukan tanah b) Mengenai luas tanah Harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan masyarakat serta kelangsungan kesuburan tanah c) Pola tanam Agar tanah yang diperlukan bagi tanaman tertentu ditentukan secara bergiliran. Kemudian cara untuk memperoleh tanah dapat dilakukan dengan: a) Perjanjian sewa tanah antara petani pemilik tanah atau kelompok tani dengan perusahaan yang memerlukan tanah. Yang perlu diperhatikan diperhatikan dalam hal ini ialah besarnya penetapan uang sewa. Jumlah uang sewa minimal sama dengan hasil yang diperoleh apabila tanah itu dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. b) Perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah besarnya imbangan pembagian hasil antara pemilik dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Samun Ismaya, SH., MHum.

M-tata Guna Tanah

Recommend Documents