BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Banjir dan gempa bumi terjadi diakibatkan interaksi lempeng tektonik dan letusan gunung berapi. Interaksi tersebut banyak terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera yang merupakan pertemuan lempeng benua Asia dan Samudera Hindia. Kondisi ini membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang dapat terjadi kapanpun. Dalam meminimalisir dampak bencana diperlukan manajemen bencana terpadu (total disaster management). Manajemen bencana terpadu adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam manajemen bencana terpadu terdapat siklus manajemen bencana yang meliputi tahap persiapan, tahap tanggap darurat, tahap pemulihan dan tahap mitigasi. Adapun tujuan penanganan bencana secara umum yaitu pengurangan resiko bencana (disaster risk ri sk reduction). Saat menjalankan manajemen bencana, bukan hanya membutuhkan peran pemerintah melainkan juga peran LSM. Peran LSM dalam penangan bencana alam yaitu menumbuhkan empati dan kepedulian, edukasi mitigasi,dan preparedness, mengorganisir relawan kemanusiaan, respon bencana di fase emergency, pemulihan pasca bencana (re covery and reconstuction); serta pemberdayaan masyarakat. Organisasi LSM ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi masalah sosial yang ada di Indonesia dengan visi dan misi LSM tersebut yang dapat mendidik kita sebagai manusia untuk memiliki rasa tolongmenolong dan solidaritas antar sesama manusia.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengertian dan sejarah LSM? 2. Bagaimana peran LSM dalam mengatasi bencana dan contohnya? 3. Bagaimana contoh peran LSM dalam penanggulangan bencana? 4. Bagaimana dasar hukum LSM dalam mengatasi bencana?
1
1.3 Tujuan
Setelah selesai mempelajari materi pembelajaran ini, pembaca diharapkan dapat: 1. Untuk mengetahui pengertian dan sejarah LSM 2. Untuk mengetahui peran LSM dalam mengatasi bencana 3. Untuk mengetahui seperti apa contoh peran LSM dalam menanggulangi bencana 4. Untuk mengetahui dasar hukum LSM dalam mengatasi bencan a
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar dan Sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu sebuah organisasi yang didirikan perorangan atau pun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Jenis dan kategri LSM yakni Organisasi Donor, Organisasi Mitra Pemerintah, Organisasi Profesional, serta Organisasi Oposisi. LSM sebagai suatu organisasi, khususnya organisasi non laba/non profit, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ormas, koperasi partai, bahkan dengan perusahaan. Sebagai suatu organisasi maka apa yang diharapkan adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuannya tersebut maka organisasi perlu dikelola dengan baik. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat juga diartikan organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Pembentukan LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, lembaga swadaya masyarakat juga berdiri diatas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa
diterapkan
dalam
setiap
kegiatan
LSM
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikalangan masyarakat organisasi/ lembaga swadaya masyarakat telah tumbuh dan berkembang sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara
3
sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani. Keberadaan dan keleluasan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat dan negara di lain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong semngat, kreativitas dan dinamika masyarakat di segala bidang, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Mitra Pemerintah, perlu dibina dengan jalan memberikan bimbingan, pengayoman dan dorongan. Lembaga swadaya masyarakat yang biasa disingkat menjadi LSM disebut juga di Indonesia sebagai Organisasi Non-Pemerintah (Ornop). Secara Internasional lembaga ini disebut sebagai Non-Government Organization (NGO). Dalam hal ini kebijaksanaan yang ditempuh oleh LSM adalah sebagai berikut 1. Meningkatkan peran serta masyarakat termasuk swasta pada semua tingkatan. 2. Membina kepemimpinan yang berorientasi kesehatan dalam setiap organisasi kemasyarakatan. 3. Memberi kemampuan, kekuatan dan kesempatan yang lebih besar kepada organisasi kemasyarakatan untuk berkiprah dalam pembangunan kesehatan dengan kemampuan sendiri. 4. Meningkatkan kepedulian LSM terhadap upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Masih merupakan tugas berat untuk melibatkan semua LSM untuk berkiprah dalam bidang kesehatan. 2. Sejarah Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia
Istilah LSM didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang
4
anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Dalam Pilot Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PPHBK) istilah LSM mencakup pengertian LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). PPHBK yang dikelola oleh Bank Indonesia dimaksudkan menghubungkan Bank (formal) dengan KSM (non formal) dalam bidang permodalan. Sejak diperkenalkan Bank Indonesia tahun 1988, skema HBK telah berjalan sangat baik, hingga September 2001, dilaksanakan di 23 propinsi, mencakup lebih dari 1000 kantor bank partisipan, 257 LPSM, 34.227 kelompok swadaya masyarakat dengan anggota sekitar 1.026.810 KK, menyalurkan kredit (akumulasi). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian LSM mencakup dua kategori yaitu KSM dan LPSM. Disamping itu ada kategori ketiga yang disebut LSM Jaringan, yaitu suatu bentuk kerjasama antara LSM dalam bidang kegiatan atau minat tertentu, misalnya : 1. Sekretariat Bina Desa (SBD), berdiri 1974, merupakan forum dari LSM yang bekerja di kawasan pedesaan 2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), berdiri 1976, merupakan wadah kebersamaan LSM yang memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan 3. Forum Indonesia untuk Keswadayaan Penduduk (FISKA), berdiri 1983, merupakan forum LSM yang bergerak dibidang kependudukan. 4. Forum Kerjasama Pengembangan Koperasi (FORMASI), berdiri 1986, merupakan forum LSM yang bekerja mengembangkan koperasi. Forum Pengembangan Keswadayaan (Participatory Development Forum- PDF), berdiri 1991, merupakan peningkatan dari Forum Kerjasama LSM dengan PBB (NGO
-
UN
Cooperation
Forum)
yang
didirikan
pada
1988.
PDF
menggabungkan berbagai LSM berinteraksi dengan Pemerintah, dunia us aha dan
5
badan-badan Internasional dalam suatu forum untuk mengembangkan peran serta berbagai aktor dalam pembangunan 2.2 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
Berikut peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menanggulangi bencanag berdasarkan fase-fase bencana: 1. Pra Bencana
Menumbuhkan empati dan kepedulian
Edukasi mitigasi dan preparedness
2. Tanggap Darurat
Mengorganisir relawan kemanusiaan
Respon bencana di fase emergency
3. Pasca Bencana
Pemulihan pasca bencana
Pemberdayaan masyarakat
Proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri
Turut serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar
Menjadi relawan untuk edukasi dan pelatihan di sekolah dan masyarakat
Membentuk bidang khusus untuk penanggulangan bencana, buat SOP
2.3 Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menanggulangi Bencana
Setelah dikeluarkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
terjadi
berbagai
perubahan
yang
signifikan
terhadap
upaya
penanggulangan bencana di Indonesia, baik dari tingkat nasional hingga daerah yang secara umum, peraturan ini telah mampu memeberi perlindungan keamanan bagi masyarakat dan wilayah Indonesia dengan cara penanggulangan bencana dalam hal karakteristik, frekuensi dan pemahana terhadap kerawanan dan risiko bencana. Dalam system baru yang diatur UU No.24 tahun 2007 jelas disebutkan mengenai peran masyarakat, namun belum menyebutkan dan atau mengatur pengorganisasian lembaga kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Tidak ada satupun perangkat hukum atau aturan apapun mengenai hal ini, namun biasanya peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) berlandaskan kepada visi dan misi organisasi tersebut dan bekerja mengacu kepada dasar hukum negara Indonesia
6
yaitu UUD Negara RI 1945 dan Pancasila. LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan perorangan ataupun kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi bencana meliputi menumbuhkan empati dan kepedulian, edukasi mitigasi, dan preparedness mengorganisir relawan kemanusiaan, respon bencana di fase emergency, pemulihan pascabencana (recovery & reconstruction) serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peranan LSM tersebut, Berikut bebrapa contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi bencana beserta kegiatan dalam mengatasi bencana : 1. Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana. KOGAMI berdiri di kota padang Sumatera Barat mengusung misi kemanusiaan untuk meminimalisir dampak korban jiwa akibat bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. Focus kegiatan yang dilakukan yang dilakukan berupa edukasi kesiapsiagaan bencana dan sector swasta serta mendukung pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait penanggulangan bencana. VISI : KOGAMI Duta Dunia Membangun Budaya Siaga Bencana , MISI : a. Membangun kelembagaan PB yang professional di lingkungan internal dan eksternal b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dalam PB berbasis masyarakat c. Memberdayakan jaringan untuk optimalisasi kinerja organisasi KOGAMI
sejauh
ini
telah
melaksanakan
berbagai
program
kerja
berdasarkan perannya yang bertujuan menanggulangi bencana, program tersebut berupa : a. Analisis Risko
Survey awal pada daerah target
Analisis risiko melibatkan masyarakat secara partisipatif
Penilaian kerentanan
7
Pendataan logisitik dan kebutuhan lainnya
Pembuatan peta bencana secara partisipatif
b. Pengembangan Sistem Penanganan Bencana
Memfasilitasi perancangan SOP tanggap darurat bencana
Gladi Posko untuk uji coba SOP
Ikut dalam perancangan rencana aksi daerah
c. Peningkatan Kapasitas
Sekolah siaga bencana
Meningkatkan kesiapsiagaan bencana ditingkat masyarakat
Simulasi evakuasi
Metoda sosialisasi lainnya.
2. Palang Merah Indonesia (PMI) Palang Merah Indonesia (PMI), adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Tujuannya semata-mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah. Perhimpunan Nasional yang berfungsi baik mempunyai struktur, sistem dan prosedur yang memungkinkan untuk memenuhi visi dan misinya. Struktur, sistem dan prosedur Palang Merah Indonesia tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI. Ada tiga peran PMI dalam penanggulangan bencana berdasarkan fase bencana: a. Pra Bencana (Kesiapsiagaan Bencana) PMI menjalankan Program PERTAMA (Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis
Masyarakat), yang
masyarakat untuk mendorong
merupakan program
pemberdayaan
kapasitas
berbasis
masyarakat agar
siaga dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di tempat tinggalnya. Masyarakat sebagai pihak yang langsung terkena dampak saat bencana terjadi harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampulan yang
8
memadai, sehingga mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak bencana dan risikonya. Program PERTAMA diterapkan di daerah yang rawan banjir, longsor, gempa, letusan gunung berapi, gelombang pasang dan tsunami dan di area dimana
masyarakat
mudah bekerjasama
(gotong royong)
untuk
melaksanakan upaya mitigasi atau pengurangan risiko. Demikian juga halnya dengan ketrampilan membuat peta rawan bencana, menentukan jalur evakuasi dan sistem peringatan dini. b. Tanggap Darurat Bencana Dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, PMI memberikan pelayanan yaitu:
Evakuasi korban
Penampungan darurat (pengungsian)
Pertolongan Pertama
Medis dan ambulans
Dapur umum
Distribusi bantuan
Air dan sanitasi
c. Pasca Bencana PMI juga terlibat dalam proses pemulihan bencana (recovery) dengan memberikan bantuan untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah dukungan psikososial yang bertujuan untuk meminimalisasi trauma yang dialami oleh survivor bencana. Kegiatan dukungan psikososial PMI diberikan kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga Lansia. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari kegiatan permainan, olahraga, ketangkasan, dan konseling. Lebih lanjut mengenai pelayanan PMI yang diberikan kepada korban bencana dalam masa pemulihan yaitu:
Dukungan Psikososial (Psychosocial Support Program)
Hunian sementara
Pemulihan Hubungan Keluarga (Restoring Family Links)
9
2.4 Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menanggulangi Bencana
1. Dasar hukum tentang organisasi masyarakat
UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat
UU No 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang telah diperbarui
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang organisasi masyarakat yang didirikan oleh WNA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakat
2. Dasar tentang penanggulangan bencana
UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
Perka BNPB No. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana
Perka BNPB No.1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa / kelurahan tangguh bencana
Perka BNPB No. 6A tahun 2011 tentang pedoman penggunaan dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana
10
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Saat menjalankan manajemen bencana, bukan hanya membutuhkan peran pemerintah melainkan juga peran LSM. Peran LSM dalam penangan bencana alam yaitu menumbuhkan empati dan kepedulian, edukasi mitigasi,dan preparedness, mengorganisir relawan kemanusiaan, respon bencana di fase emergency, pemulihan pasca bencana (recovery and reconstuction), serta pemberdayaan masyarakat.
3.2 Saran
Setelah membaca makalah ini penulis menyarankan agar pembaca dapat memahami tentang manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi bencana. Disarankan kepada pemabaca agar dapat membaca sumber lain sebagai tambahan referensi lain mengenai bahasan ini.
11
DAFTAR PUSTAKA
Bastian Indra. 2007. Akuntansi untuk LSM dan Parpol . Jakarta: Bima Aksara. Diakses
dari
http://iisip.ac.id/content/peran-lsm-dalam-penanganan-bencana-di-
indonesia- pada tanggal 20 September 2017 Palang Merah Indonesia. 2017. Di akses dari http://www.pmi.or.id/ pada tanggal 20 September 2017 http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat- diakses pada tanggal 20 September 2017 Jordan, Lisa dan Peter Van Tuijl. 2009. Akuntabilitas LSM Politik, Prinsip, dan Inovasi, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia. Profil
komunitas
siaga
tsunami
(KOGAMI)
diakses
https://gerashiaga.files.wordpress.com/2014/01/profil-kogami_ind.pdf
dari pada
tanggal 20 September 2017. Suardi, Riki. 2016. Inilah 61 LSM yang Terdaftar di Kesbangpol dan Linmas Kota Padang. Di akses dari http://news.klikpositif.com/baca/75/inilah-61-lsm-yangterdaftar-di kesbangpol-dan-linmas-kota-padang- pada tanggal 20 September 2017.
12
