Perbedaan UU nomor 7 tahun 1996 dan uu nomor 18 tahun 2012
a. Ketahanan Pangan Menurut UU Pangan No.7 Th.1996 “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.”
Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi kondisi : 1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air. 4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga
b.
Ketahanan Pangan Menurut UU RI No.18 Th. 2012 tentang Pangan “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”
Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi kondisi :
1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat. 3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air. 4. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan bahwa pangan mudah diperoleh mulai dari negara hingga perorangan. 5. Terpenuhinya pangan dalam masyarakat, diartikan pangan yang tersedia dalam masyarakat mudah diterima di masyarakat yaitu tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya mereka serta dapat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Perbedaan kedua UU diatas. Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Dari pengertian ketahanan Pangan Menurut UU Pangan No.7 Th.1996 dan UU RI No.18 Th. 2012 Tentang Pangan diatas terlihat adanya suatu perbedaan pengertian ketahanan pangan pada kedua undang-undang yaitu dalam UU Pangan No.7 Th.1996 disebutkan bahwa “ Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga” sedangkan dalam UU RI No.18 Th.2012 menyebutkan bahwa “ Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan” ,
dari kutipan kedua pengertian pangan tersebut terlihat bahwa dalam UU RI No.18 Th.2012 lebih memperjelas bagi siapa saja kondisi pangan harus terpenuhi mulai dari negara sampai dengan perorangan bukan hanya didasarkan pada kondisi pangan bagi rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam UU Pangan No.7 Th.1996. Selain itu dalam UU RI No. 18 Th 2012 juga lebih memperjelas mengenai pencerminan tersendianya pangan yang cukup tidak hanya dilihat berdasarkan jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau seperti dalam UU Pangan No.7 Th.1996, tetapi juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa UU RI No.18 Th 2012 sudah mempertimbangkan aspek penerimaan pangan dalam masyarakat berdasarkan agama, keyakinan dan budaya mereka Sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang pangan baru hasil revisi UU Pangan No.7 Th.1996 yaitu UU RI No.18 Th 2012 tentang Pangan lebih menjabarkan dan memperjelas mengenai bagi siapa saja kondisi pangan harus terpenuhi serta pertimbangan aspek penerimaan pangan dalam masyarakat berdasarkan agama, keyakinan dan budaya mereka yang telah diperhatikan pemerintah
Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.
Perbedaan Pokok : Pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (1) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. (2) Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama. (3) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air. (4) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
-
Perbedaan pokok pada Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ketahan pangan bagi negara sampai perongan. Pada undang – undang no 18 ketahan pangan meliputi kebutuhan rumah tangga sampai dengan pemenuhan pagan bagi negara. Ketahan pangan di jelaskan secara lebih luas dan menyeluruh, sesuai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Tujuan nya adalah untuk dapat hidup sehat, produktif dan aktif secara berkelanjutan untuk membangun negeri Indonesia menjadi lebih baik dan menciptakan SDM yang berkualitas.
