EDISI II TAHUN 2011
Lingkungan Hunian Berimbang
2011 Kemenpera Raih Opini WTP BPK ke-5 Menpera: “Kinerja Kemenpera harus lebih baik” Hari Perumahan Nasional 2011:
‘Dengan Sinergi Pusat, Daerah dan Mitra Kita Wujudkan Rumah Murah Bagi Rakyat’ 1
Pelindung Menteri Negara Perumahan Rakyat Penasehat Redaksi Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Depu Bidang Pembiay Pembiayaan aan Perumahan Depu Bidang Pengem Pengembangan bangan Kawasan Depu Bidang Perumahan Swadaya Depu Bidang Perumahan Formal Pemimpin Redaksi Oswar Mungkasa
Dewan Redaksi Rifaid M. Nur Hardi Simamora Eko D. Heripoerwanto Lukman Hakim Redaksi Pelaksana Moch. Yusuf Hariagung Eko Suhendratma David Agus Sagita Penyunng dan Penyelaras Naskah Jery Tri Pudji Astu Arief Karyawan Hotman Sahat Gayus Reporter Ristyan Mega Putra Akbar Pandu Pratamalistya
Desain dan Produksi Aris Karnadhi Rossi Dwi Apriawan Agus Sumarno Bagian Administrasi Angga Dwijayan Bagian Distribusi Saiful Anwar Ruby Marchelinus Sri Rahmi Purnamasari Puska Chandra Kasih Jadima Lumban R Kontributor Lusia Nini Purwaja Ridho Fauzy Koresponden R. Budiono Subambang Toni Rusmarsidik B. Ekoputro Cut Lisa Bambang Sucipto Yuwono
Alamat Redaksi Inforum: Bagian Humas dan Protokol Kementerian Perumahan Rakyat Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp / Fax : (021) 724687 Email : majalah.inforum
[email protected] @gmail.com Website : www.kemenpera.go.id
Redaksi menerima arkel, berita, karikatur yang terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan gambar/foto dan identas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait bidang perumahan rakyat ke email:
[email protected] atau saran dan pengaduan di www.k www.kemenpera.go.id emenpera.go.id Desain cover: Agus Sumarno Foto cover depan: Ismewa
2
K
ehadiran kami telah berlangsung secara rutin, namun tetap saja saat-saat Inorum sampai ke tangan pembaca selalu menjadi momen paling bahagia bagi kami. Kebahagian ini semakin membuncah karena kehadiran keha diran Inorum bertepatan dengan momen Idul Fitri. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H. Mohon maa lahir batin. Semoga keberkahan ramadhan mengawal langkah kita selanjutnya. Rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan hak asasi manusia telah menjadi pemahaman kita semua. Namun bagaimana membumikannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kita semua, tidak hanya pada skala Indonesia bahkan global. Sampai saat ini di Indonesia masih tercatat setidaknya 8 juta kepala keluarga belum menempati rumah layak huni. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebu tuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) di Indonesia adalah melalui konsep hunian berimbang. ber imbang. Konsep ini diperkenalkan dengan kesadaran bahwa tanpa campur tangan pemerintah, MBR akan kesulitan memperoleh akses terhadap rumah layak huni. Selain juga untuk memastikan tidak terjadinya segregasi sosial dalam pembangunan pemba ngunan kawasan permukiman. Menjadi menarik kemudian untuk melihat seberapa jauh kita berhasil atau bahkan ‘seberapa gagal’ kita menerapkan konsep ini. Jawaban terhadap pertanyaan yang kritis ini menjadi semakin bermakna dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagaimana kemudian peluang kehadiran undang-undang ini dapat menjadi pendorong konsep hunian berimbang agar lebih mumpuni. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan di kepala kita tentang implementasi dari konsep ini. Edisi Inorum kali ini menggunakan momen kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk melihat kembali keberadaan konsep hunian berimbang ini. Baik dari aspek teoritis, maupun praktisnya. Selain itu masa depan kota kembali dipertanyakan, akankah ada kehidupan pasca-kota, jika perkembangan perkotaan di Indonesia tidak terarah dan memiliki sebuah cetak biru perencanaan kota yang terintegrasi dengan baik. Semoga sajian kami dapat lebih menambah pemahaman kita semua terhadap kondisi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Selamat membaca.
Edisi 2 Tahun 2011
PENGGEMAR BARU Redaksi Inforum Yth. Inforum Yth. Waktu W aktu saya berkunjung ke perpustakaan perpustakaan daerah saya secara tidak sengaja menemukan Majalah INFORUM Edisi I Tahun 2011. Setelah saya baca ternyata ter nyata isinya cukup menarik dan lumayan berbobot, tetapi waktu saya tanyakan adakah edisi sebelumnya, ternyata perpustakaan daerah tempat saya membaca tidak memiliki koleksi Majalah INFORUM edisi sebelumnya. Dimanakah saya bisa memperoleh Majalah INFORUM edisi sebelumnya, apakah saya bisa berlangganan? Haris – Malang Yth. Sdr. Sdr. Haris di Malang Malang Terima kasih atas ketertarikan anda kepada Majalah INFO- RUM. Saat ini memang distribusi Majalah INFORUM belum merata ke seluruh perpustakaan-perpustakaan daerah tapi dalam waktu dekat Majalah INFORUM dapat didistribusikan ke daerah dengan merata. Jika anda ingin membaca Majalah INFORUM edisi 2010 anda dapat mengunduhnya secara gratis melalui situs www www.kemenpera.go.id, .kemenpera.go.id, demikian juga untuk edisi- edisi ke depan.
DEKONSENTRASI 2011 Yth. Dewan Redaksi, Dalam edisi 1 yang lalu tahun 2011, INFORUM membahas tentang program kegiatan Dekonsentrasi 2011 lingkup kementerian Perumahan Rakyat. Saya berharap inforum tetap meng-update meng- update setiap setiap kegiatan Dekonsentrasi 2011, agar kami dapat mengetahui perkembangan dari seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Dekonsentrasi 2011. Salam - Rozak Yth. Sdr. Sdr. Rozak Terima kasih atas saran dan masukannya. Redaksi Infor um akan terus memberikan info seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam Dekonsentrasi 2011 Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat. Info tersebut juga dapat diakses melalui situs BP BPA A Kemenpera (www (www.bpa.kemenpera.go.id) .bpa.kemenpera.go.id)
KEGIATAN HARI HABITAT DUNIA 2011 Yth. Majalah Inforum, Inforum, Hampir 1 tahun yang lalu saya pernah membaca tentang rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2010 di Majalah INFORUM terutama pada keterlibatan kaum muda dalam kegiatan tersebut. Apakah saya dapat mengetahui agenda acara untuk rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia 2011, dan bagaimana saya dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut? Nauval (Mahasiswa) – Denpasar Yth. Sdr. Sdr. Nauval Nauval Rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2011 sedang dikompi- lasi karena masih menunggu masukan dari berbagai instansi/ lembaga. Kami berharap Kalender Kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Habitat Dunia akan diumumkan pada akhir Agustus atau awal September 2011. Silahkan buka buka website: www.habitat-indonesia.or.id www .habitat-indonesia.or.id untuk posting informasi terkini. Ke- terlibatan anak muda dalam Hari Habitat Dunia sangat diharapkan. Tahun ini Kementerian Perumahan R aky akyat at bekerja sama dengan Seknas Habitat akan menyeleng garakan Lomba Esai bagi pelajar SMA dan Mahasiswa Mahasiswa dengan tema ‘Perumah- an dan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan’.
PENULISAN ARTIKEL Yth. Redaksi Redaksi Inforum, Saya tertarik untuk mengirimkan tulisan untuk Majalah INFORUM , akan tetapi saya masih mahasiswa dan takut topik yang saya sajikan tidak begitu dalam. Apakah ada halaman khusus yang ditujukan untuk mahasiswa yang tertarik menulis seperti saya? Salam – Rizkya (Tenggarong) Yth. Sdr. Sdr. Rizkya Terima kasih atas ketertarikan anda untuk menyumbangkan tulisan ke INFORUM jangan takut untuk menulis jika tulisan anda memang menarik pasti akan dimuat di INFORUM. Saat ini kami belum memiliki rubrik yang khusus ditujukan untuk kaum muda, tetapi masukan anda akan menjadi m enjadi pertimbangan kami dalam mengembangkan INFORUM ke depan.
3
Wawancara Khusus
Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Teratur Pelaksanaan konsep Lingkungan Pelaksanaan Hunian Berimbang (LHB) berjalan tanpa adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepernya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan berkesempata n untuk berbincang-bincang berbincang-bincan g dengan Dr. Hazaddin T. S. Depu Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat , tentang keberlanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011.
10
Laporan Utama
6
Lebih Jelas tentang Lingkungan Hunian Berimbang Pengeran berimbang lebih menekankan yang bertempat nggal atau yang bermukim adalah berbagai kelompok masyarakat yang majemuk, dak membentuk eksklusitas dari kelompok tertentu saja.
Dari Redaksi
02
Surat Pembaca
03
Daftar Isi
04
Laporan Utama
06
Wawancara Khusus
10
Wacana
12
Liputan
30
Kata Pemangku Kepentingan
40
Tanya Jawab
41
Intermezzo
42
Pengelolaan Pengetahuan
44
Fakta
49
Praktek Unggulan
50
Galeri Foto
52
Agenda
53
Jelang
55
Intermezzo
Wacana
12
Liputan
32
“End of Cities ” Pertemuan Forum Perencana Muda Internasional (International Young Planners Forum ) Forum ) ke-2
Fenomena Pemekaran Perkotaan yang Tidak Teratur Teratur Urban sprawl merupakan sebuah fenomena perembetan sik perkotaan ke wilayah sub urban yang dak terencana dengan baik. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara urban dengan sub urban-nya.
4
42
Kota menjadi sebuah ajang pertempuran untuk menentukan kalah atau menang kepada generasi masa depan. Banyak dari kota-kota besar dan mega-kota (megacies) di dunia mengalami kejatuhan.
SETUBABAKAN
Menguatkan Eksistensi Masyarakat Betawi Melalui Perkampungan Budaya Betawi Jakarta kini sudah bukan milik masyarakat Betawi saja tapi merupakan kebanggaan dan milik seluruh masyarakat Indonesia yang ingin hidup di Ibu kota. Apakah mereka termarjinalkan oleh para pendatang baru yang memiliki modal yang kuat untuk memiliki dan membangun Jakarta?
Edisi 3 Tahun 2010
44
Resensi Buku
46
Perubahan-perubahan sosial yang dipelajari dari sudut ruang perkotaan secara umum, dan penyediaan perumahan pada khususnya. Fokus buku ini terletak pada masalah yang ada di perumahan sehari-hari, dan kombinasinya pada ngkat analisis lokal, serta memberikan wawasan segar tentang bagaimana pengalaman orangorang pada zaman dekolonisasi dekolonisasi..
45
Info Situs
50
Praktek Unggulan
MUKIMITS http://www.mukimits.com
Desa Sukunan (Y (Yogyakarta) ogyakarta) dari Sampah Menjadi Emas
Situs ini dikelola oleh Laboratoruim Perumahan dan Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perkembang an ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perumahan dan Permukiman.
Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki oleh masyarakat desa Sukunan sering termbun oleh sampah plask dan lainnya yang terbawa melalui saluran irigasi dan mulai mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sebuah sistem manajemen berbasis rumah tangga dengan menggunakan teknologi pemilahan sederhana dan pengomposan serta adanya sebuah sistem kolekf pengelolaan sampah diterapkan.
Info CD
Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (DVD) Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 guna mempermudah masyarakat dalam memahami kandungan dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahu Tahunn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
48
Info Pustaka
Tahapan Pelaksanaan Program Smulan Pembangunan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB)
Fakta Rumah Susun dalam Sinema Indonesia
58
Jelang
Tema Hari Habitat Dunia 2011: Kota dan Perubahan Iklim 49
Pada era ini, pada umumnya masyarakat nggal di perkotaan, dan yang menjadi perhaan kita saat ini adalah dampak bencana terbesar sebagai akibat perubahan iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim.
Pemerintah sejak beberapa dekade lalu telah mulai menggalakkan rumah susun di berbagai lokasi di Indonesia. Munculnya rumah susun sebagai latar sinema Indonesia menunjukkan rumah susun mulai mendapat tempat di masyarakat. Meski, potret rumah susun dalam kega lm tersebut lebih dikaitkan dengan kemiskinan ataupun kriminalitas.
5
Laporan Utama
Hunian Berimbang: Bukan Suatu yang Mustahil
S
udah sering kita mendengar lam pembangunan perumahan. Menpernyataan rumah merupa- jadi menarik kemudian mengetahui kan kebutuhan dasar dan lebih jauh seperti apa konsepnya, babahkan hak asasi manusia. gaimana konsep ini bekerja, kemudiIni bukan tanpa dasar. Su- an kendala yang dihadapi, serta prosdah sejak awal kemerdekaan, prinsip peknya ke depan. Inorum mencoba rumah sebagai hak dasar dan hak asasi menyajikannya. manusia dapat ditemukan dalam berbagai aturan dan regulasi. Mulai dari Sejarah Hunian Berimbang UUD 1945 yang awal sampai UUD Konsep hunian berimbang su1945 Amandemen, UU Nomor 39 dah sejak lama dikenal di Indonesia. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma- Setidaknya dimulai pada zaman Orde nusia pasal 40, sampai kemudian Baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait regulasi terbaru yaitu UU Nomor 1 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Kawasan Permukiman pasal 129. Na- Perumahan Rakyat menerbitkan Surat mun bagaimana kenyataannya? Ke- Keputusan Bersama Nomor 648-384 mampuan Negara yang diwakili oleh pemerintah sampai saat ini belum dapat memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang tersebut. Akibatnya tercatat masih sekitar 8,2 juta keluarga Indonesia belum menempati me nempati rumah yang layak huni. Tentu saja telah banyak program, kegiatan dan upaya yang dilakukan semua Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 73 9/KPTS/1992 pihak termasuk pemerintah, namun dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang hasilnya belum menunjukkan hasil Pedoman Pembangunan Perumahan yang menggembirakan menggembirakan.. dan Permukiman dengan Lingkungan Lingkungan Salah satu upaya pemerintah se- Hunian yang Berimbang. Latar belalama ini berupa penerapan konsep kang diterbitkannya SKB ini adalah hunian berimbang, yaitu prinsip pem- untuk menghindari terciptanya lingbangunan ba ngunan rumah mewah, menengah kungan perumahan dengan pengedan sederhana secara berimbang, da- lompokan hunian yang dapat men-
6
dorong terjadinya kerawanan sosial. Selain itu, disebutkan pula tentang perlunya kesetiakawanan diantara berbagai kelompok masyarakat, sehingga dimungkinkan kelompok masyarakat mampu membantu masyarakat yang kurang mampu. Pada saat itu, konsep hunian berimbang diterjemahkan sebagai pembangunan rumah dalam satu kompleks hunian dengan komposisi 1:3:6 yaitu pembangunan rumah 1 (satu) unit rumah mewah selalu disertai dengan pembangunan 3 (tiga) unit rumah menengah dan 6 (enam) unit rumah sederhana. Selain itu juga ditetapkan kriteria luasan dan biaya pembangunan rumah. Kendala Penerapan Konsep Hunian Berimbang Pertanyaan yang kemudian menge me ngemuka muka adalah apakah aturan dalam SKB tersebut dijalankan? Dalam prakteknya sangat sulit ditemui kompleks perumahan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis rumah tersebut. Lebih banyak ditemukan perumahan mewah bertebaran dimana-mana tanpa adanya pembauran dengan rumah sederhana bahkan rumah menengah sekalipun. Dimana letak kegagalannya? Pertama, tentunya penerapan penerapan hukum yang tidak tegas. Kedua, tidak tersedia insenti bagi pengembang yang mematuhi aturan hunian berimbang. Ketiga, kondisi kondisi setiap daerah beragam,
Edisi 2 Tahun 2011
terutama ketersediaan lahan, sementara pengaturannya bersiat seragam. Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Kegagalan penerapan SKB terdahulu mendorong pemerintah untuk mempunyai payung hukum yang lebih lengkap. Untuk itu, di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dicantumkan pengaturan tentang hunian berimbang ini. Secara jelas diamanatkan bahwa hunian berimbang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selanjutnya, substansi hunian berimbang diatur dalam pasal 34 sampai 37. Prinsip utama yang diatur adalah (i) badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang; (ii) pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewu judkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Hal yang menarik bahwa dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan harus ha rus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota oleh badan hukum yang sama; (iii) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insenti kepada badan hukum untuk mendorong pembangun pembangunan an perumahan dengan hunian berimbang. Kategori hunian berimbang sendiri masih tetap sama yaitu meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Namun disadari sepenuhnya bahwa pengaturan dalam undang-undang masih perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan lebih rinci sehingga ditetapkan bahwa ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri.
nian berimbang, sekaligus juga bagi Revitalisasi Konsep Hunian Berimbang pengurangan ‘backlog ’ perumahan. Kenyataan bahwa penerapan kon- Untuk menjaga momentum ini, dibusep hunian berimbang kurang ber- tuhkan segera acuan acuan yang jelas dalam hasil selama ini mendorong perlunya bentuk Peraturan Menteri sebagaimana dilakukan revitalisasi terhadap konsep diamanatkan dalam undang-undang itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Namun tentunya dibutuhkan selama ini, beberapa hal perlu menda- peraturan yang membumi agar dapat pat perhatian. Pertama, kondisi daerah daerah dilaksanakan oleh semua pihak yang beragam sehingga dibutuhkan ek- berkepenting berkepentingan, an, sehing sehingga ga keterlibatan keterlibatan sibilitas dalam pengaturannya. Hal ini semua pihak dalam proses penyusunsebaiknya tercermin dalam perda yang annya menjadi suatu keniscayaan. keniscayaan. Unakan dibuat oleh masing-masing pe- tuk selanjutnya, ditindaklanjuti oleh merintah daerah. Kedua, rumah susun penetapan Peraturan daerah daerah oleh mabisa menjadi salah satu pilihan dalam sing-masing pemerintah pemerintah daerah. Kita penerapan konsep hunian berimbang. menyadari bahwa ini bukan pekerjaan Ketiga, pengaturan tidak hanya ber- mudah namun dengan semangat kegantung pada aspek penegakan hukum bersamaan diantara semua ‘stakeholdtetapi juga sebaiknya mengedepankan ers ’,’, tidak ada yang muskil maupun penyediaan insenti yang memadai. mustahil. Kita tunggu (OM). Keempat , konsep hunian berimbang tidak terlepas dari keberadaan aturan tata Pasal 33 (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi ruang di masing-mabadan ba dan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR. sing daerah. daerah. Kelima, (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan hunian berimbang juga terhadap badan hukum yang dak memenuhi kewajibannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan terkait dengan aspek tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. sosial sehingga dampak pembauran hunian juPasal 34 (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewuga perlu mendapat judkan perumahan dengan hunian berimbang. berimbang. perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum perhatian. Keenam, (2) Pembangunan wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. mitos mi tos komposisi huni- (3) Kewajiban sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan perumahan yang seluruhnya ditujukan ditujukan an berimbang 1:3:6 untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum. hal pembangunan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat perlu ditinjau kembali. (4) Dalam (1), Pemerintah Pemerintah dan/atau pemerintah pemerintah daerah dapat memberikan insenf kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan pembangunan perumahan Apakah Apak ah komp komposisi osisi ini dengan hunian berimbang. mutlak adanya? adanya? KetuPasal 35 juh, pene penerapan rapan good go- (1) Pembangunan Pembangunan perumahan perumahan skala besar dengan hunian berimbang berimbang melipu rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. vernance harus menjadi (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Peraturan Menbagian dari penerapan teri. hunian berimbang, Pasal 36 sehingga keterbukaan (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang dak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dilaksanakan harus dikedepankan. dalam satu daerah kabupaten/ko kabupaten/kota. ta. Agenda Kedepan Lahirnya UndangUndang 1 Tahun 2011 merupakan momentum penting bagi penerap ne rapan an konsep hu-
(2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan pelayanan atau tempat tempat kerja. (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah. (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama. Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan dan Pasal Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri. Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7
Laporan Utama
sumber foto: ismewa
Lebih Jelas Jelas tentang Lingkungan Hunian Berimbang Yusuf Y usuf Yuniarto* Yuniarto*
P
engertian Lingkungan Hunian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011, 201 1, merupakan merupa kan bagian dari kawasan permukiman, yang dapat berupa kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan, yang berungsi sebagai tempat tinggal (bermukim). Jadi tekanan dari ungsi lingkungan hunian adalah tempat tinggal atau bermukim. Tempat tinggal atau bermukiman tersebut dapat berupa, perumahan atau permukiman tergantung dari besar atau jumlah tempat tinggal yang menjadi satu kesatuan komunitas dan pelayanannya. Peng Pengerertian berimbang lebih menekankan yang bertempat tinggal atau yang bermukim adalah berbagai kelompok masyarakat yang majemuk, tidak membentuk eksklusitas dari kelompok tertentu saja. Tujuan utama ketentuan kete ntuan lingkungan hunian yang berimbang disebutkan di dalam Surat Keputusan Bersama 3
8
menteri tahun 1992 sebagai berikut: ‘Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan dan permukiman yang serasi tersebut di atas, perlu diwujudkan lingkungan permukiman yang penghuninya terdiri dari berbagai proesi, tingkat ekonomi dan status sosial yang saling membutuhkan dengan dilandasi rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan, serta menghindari terciptanya lingkungan perumahan dengan pengelompokan hunian yang dapat mendorong terjadinya kerawanan sosial’. (Konsideran Menimbang huru b. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang 1992) Dari konsideran SKB 3 Menteri huru b tersebut nampak bahwa hunian berimbang ditekankan suatu kesetia-kawanan sosial dari berbagai lapisan masyarakat, baik proesi, sta-
tus sosial serta tingkat ekonomi yang berbeda, mencegah terjadinya kerawanan sosial. Pelaksanaan Lingkungan Hunian Berimbang Masa Lalu Ketentuan lingkungan hunian berimbang sebenarnya sudah berjalan jauh sebelum peraturan 3 menteri ini diterbitkan. Perumahan baru dibangun pada awal 1980-an sampai dengan awal 1990-an dapat menerapkan lingkungan hunian berimbang dengan baik sampai dengan awal tahun 1990-an. Perumahan yang dibangun oleh instansi pemerintah atau oleh perusahaan swasta juga menerapkan lingkungan hunian berimbang yang diperuntukkan bagi eksekuti utama, tenaga eksekuti madya dan tenaga kerja di bawah tingkat tersebut dengan komposisi rumah tertentu. Perkembangan Per kembangan selanjutnya, rumah dan perumahan bukan lagi dibangun
Edisi 2 Tahun 2011
dan dijual sebagai pemenuhan kebutuhan dasar saja tetapi sudah melekat dengan nilai prestise/pencitraan diri secara sosial (social prestige ). ). Dengan tambahan nilai pencitraan diri atas kebutuhan dasar tersebut harga jual rumah menjadi berlipat dan sangat menguntungkan bagi pembangunnya. Ternyata masyarakat juga mengikuti pancingan pasar sehingga, pasar rumah dan perumahan dengan tambahan nilai prestise tersebut laris manis. Rumah dan perumahan yang dibangun tanpa menambahkan menambahkan nilai nilai pencitraan diri ditinggalkan, bukan karena tidak menguntungkan yang membangun, tetapi akan lebih untung jika menjual rumah dengan diberikan tambahan pencitraan diri (social prestige ). ). Oleh sebab itu, rumah sederhana yang dibangun sekedar untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tidak diminati oleh pembangun rumah dan perumahan, karena akan lebih menguntungkan meng untungkan membangun rumah dan perumahan yang mempunyai tambahan tambahan pencitraan diri. Ukuran rumah dapat sama, misalnya mi salnya tipe 36 36 m2 dengan ukuran kavling tanah yang sama dengan rumah dan perumahan sederhana, tetapi dengan tambahan nilai pencitraan diri lebih tinggi, harga jual rumah dan perumahannya perumah annya dapat mencapai 3 atau bahkan 5 kali lebih mahal dari rumah dan perumahan sederhana. Pelaksanaan Lingkungan Hunian Berimbang Masa Depan Ketentuan lingkungan hunian berimbang yang mengharuskan dibangunnya rumah sederhana disamping rumah menengah dan mewah tidak sepenuhnya dijalankan. Prot men jadi motivasi utama para pembangun permukiman. Hanya pembangun permukiman yang mempunyai idealisme mewujudkan jiwa kenasionalan
tinggi, jiwa Bhineka Tunggal Ika dan gotong royong, tetap membangun rumah sederhana. Maka terjadi segregasi lokasi yang tajam antara rumah sederhana dan rumah yang lainnya. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001, yang salah satunya berasaskan ber asaskan Kenasionalan, Lingkungan Hunian Berimbang lebih terkait dengan de ngan jiwa Bhineka Tunggal Ika. Lebih sempit lagi semangat kegotongroyongan royong an pada masyarakat masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok dapat
tercipta dalam suatu permukiman, sebagai salah satu pelaksanaan dari asas tersebut. Oleh sebab itu, pembangunan permukiman wajib melaksanakan pembangunan lingkungan hunian yang berimbang sebagai suatu perwujudan jiwa nasionalisme dan jiwa Persatuan Persatuan Indonesia Indonesia dari Pancasi Pancasi-la. Kesengajaan tidak melaksanakan pembangunan pembangun an permukiman dengan lingkungan hunian berimbang, apapun dalihnya, merupakan pengingkaran asas kenasionalan dari UndangUndang. Pelaksanaan pembangunan permukiman dengan lingkungan huni-
an dengan pola 1:3:6 perlu ditinjau ulang, apakah perbandingan itu sudah merupakan cerminan komposisi masyarakat dari salah satu wilayah, atau dengan komposisi tersebut jiwa kenasionalan dapat terwujud? Ketentuan ini sebaiknya mengikuti komposisi masyarakat setiap wilayah, dan penelitian yang mendalam apakah dengan perbandingan perbandingan tersebut benarbenar dapat membangun jiwa kenasionalan lebih baik dan lebih cepat. Pengertian rumah sederhana apakah berdasar ukuran kavling tanahnya (ketentuan UU 1/2011, ukuran rumah minimal adalah 36 m2), atau harga jualnya. Ketentuan yang lalu rumah sederhana berdasarkan pada harga pembangunannya pembangunannya yang senilai 75% dari pembangunan pembangunan rumah negara tipe C. Hal-hal tersebut perlu dikaji ulang dalam pelaksanaan ketentuan lingkungan hunian berimbang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, sesuai dengan jiwa yang melandasi. Momentum sekarang adalah kesempatan yang sangat baik untuk dapat merumuskan ketentuan pelaksanaan lingkungan hunian berimbang berasaskan kenasionalan yang melandasi ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut. Pelaksanaan Pelaksana an jiwa kenasionalan hendaknya juga dipahami oleh perumus Rencana Peraturan Pemerintah dalam merumuskan aturan tentang penggunaan nama perumahan atau kelompok rumah (klaster) yang mencerminkan kenasionalan untuk tidak memperpanjang penyakit sosial kita, inerior complex, pada lingkup penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman, yang selama ini lebih bangga dengan menggunakan bentuk bangunan, bahasa dan nama asing. *Sta Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang ata Ruang, Pertanahan dan Permukiman
9
Wawancara Khusus
Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Topik tentang Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya SKB ga menteri pada tahun 1992 yang kemudian lebih dikenal khalayak ramai sebagai konsep 1, 3, 6. Pelaksana Pelaksanaan an konsep ini berjalan tanpa adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepernya sangat sulit untuk diimplementasikan. diimplementasikan. Inforum berkesempat berkesempatan an untuk berbincang-bincan berbincang-bincang g dengan Dr. Hazaddin T. S. Depu Bidang Pengembang Pengembangan an Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat, tentang kelanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disela-sela kesibukannya.
S
elama ini kebijakan tentang Lingkungan Hunian Berimbang hanya dinaungi oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri pada tahun 1992, dengan harapan terwujudnya sebuah lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, bagaimana Bapak memandang kebi jakan ini di masa lalu? Sebagaimana dimaklumi kebijakan tentang Hunian Berimbang pada waktu yang lalu adalah melalui SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Berimbang atau yang lebih dikenal dengan pola 1:3:6. Kebijakan Lingkungan Berimbang dimasa lalu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain. Pertama, Pe rtama, dari aspek tujuan, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukim permukiman an yang sehat, aman, serasi dan teratur dengan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai proesi, tingkat ekonomi dan status sosial, berbasis rasa kekeluargaan kekeluargaan,, kebersamaan dan kegotong-royongan kegotong-r oyongan serta menghindari terciptanya lingkungan perumahan eksklusi, yang dapat mendorong terjadinya kerawanan dan kecemburuan sosial melalui pola 1:3:6 (1 rumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana). Kedua, dari aspek pelaksanaannya kebijakan ini harus diakui banyak menghadapi kendala dalam operasionalisasinya. Kendala tersebut antara lain, harga tanah di perkotaan mahal dan terbatas; image /citra /citra lingkungan perumahan yang dibangun cenderung menurun kalau ada rumah sederhana, dalam SKB LHB tidak diatur secara jelas dan tegas tentang insenti dan disinsenti (sanksi); persoalan kompensasi yang tidak jelas dan sebagainya Ketiga, dari aspek yuridis SKB tidak punya legitimasi yang kuat karena tidak dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi (undang-undang) sebagaimana yang sedang disiapkan ini.
10
Ruh dari SKB tersebut kemudian dicoba untuk diangkat kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandangan Bapak apakah sejumlah pasal yang membahas tentang Lingkungan Hunian Berimbang dalam UU tersebut yaitu pasal 34, 35, 36 dan 37, telah dianggap memadai? Kebijakan Hunian Berimbang yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tentu saja belum memadai. Oleh karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut (rinci) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri tentang Hunian Berimbang, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dan saat ini proses penyusunan penyusunan rancangannya masih dalam pembahasan tentang insenti. Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama pelaksanaan pelaksanaan aturan hunian berimbang selama ini? Apakah pengaturan yang ada saat ini sudah bisa menangani kendala tersebut? Apakah dengan nantinya masih dianggap perlu dibuatkan pengaturan lebih lanjut sebagai kelanjutan dari pengaturan dalam UU? (Jika ya, apa bentuknya dan kapan rencananya) Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya beberapa kendala utama pelaksanaan LHB antara lain, kewajiban membangun rumah sederhana dalam satu hamparan dinilai mengurangi keuntungan pengembang; pengembang; harga tanah mahal sehingga sulit dibangun rumah sederhana untuk mewujudkan LHB sesuai ketentuan; image /citra /citra lingkungan perumahan yang dinilai akan turun; kelompok yang lebih mampu (mewah) tidak ingin hidup berdampingan dengan MBR; belum ada insenti dan disinsenti yang jelas untuk menjadi daya tarik pembangunan dengan Hunian Berimbang, dan lain-lain. Apakah konsep Lingkungan Hunian Berimbang hanya
Edisi 2 Tahun 2011
terpaku pada konsep 1 Rumah Mewah, 3 Rumah Menengah, dan 6 Rumah Sederhana? Sebelumnya memang konsep komposisi LHB sesuai dengan yang termaktub dalam SKB tersebut, tapi saat ini kita (Kemenpera-Red) sedang mencoba mengembangkan menjadi lebih luas termasuk menyangkut hal rumah tapak dan rumah susun juga kemungkinan perubahan komposisi, misalnya menjadi 1:2:3 termasuk insenti dan diinsenti. Harapannya bisa diimplementasikan di daerah.
Apakah insenti yang bisa diberikan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) kepada pengembang jika telah membangun kawasan perumahan dan permukiman dengan konsep hunian berimbang? Berbagai insenti memang perlu dipikirkan. Beberapa insenti yang sedang diusulkan dalam Rancangan Permenpera tentang Hunian Berimbang saat ini antara lain; pemberian stimulan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas – Red.) untuk rumah sederhana; pemberian stimulan DAK bidang perumahan dan permukiman; pemberian program-program KeBeberapa rumor beredar bahwa sebenarnya konsep 1, 3, 6 menpera (RP3KP, Rencana Rinci, DED), pemberian pengini terlalu dipaksakan untuk diwujudkan, padahal sebenarnya hargaan di bidang perumahan; serta dari Pemda memberikan memberikan pihak penyelenggara perumahan kurang bisa memperoleh keun- pembebasan restribusi dan perijinan dan juga pemberian tungan, bagaimana Bapak melihat persoalan ini? kemudahan lainnya. Intinya kita akan berusaha memberikan Rumor tersebut ada benarnya, tapi saat ini kita sudah insenti yang lebih, bukan pas dengan modal, karena harus berdasarkan berdasark an amanat undang-undang karena karena itu saat ini kita kita hargai pengorbanan yang mereka (pengembang – Red.) (Kemenpera-Red.) mencoba memperbaiki aturannya melalui lakukan untuk mewujudkan ini. Permenpera tentang Hunian Berimbang yang sedang di Apakah yang telah dilakukan selama ini dalam upaya susun. Dalam prosesnya kita mengadakan semacam ‘dengar “memberikan pemahaman” pemahaman” kepada para p ara pengembang agar pendapat’ untuk menjaring masukan atau keinginan dari melaksanakan konsep Lingkungan Hunian para pemangku kepentingan penyeBerimbang? lenggara dan pelaksana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman permukiman.. Dalam rangka menyiapkan Permenpera Hunian Berimbang, Berimbang, seperti di awal telah di...nantinya Bagaimana peran pemerintah daerah terangkan kita sudah melakukan diskusi-disdiskusi-disPermenpera dalam hal ini? kusi di Pusat dan Daerah sekaligus menginorini dapat Peran Pemda masih terbatas dan masikan dengan mengundang para pemangku kurang memahami benar atas tujuan kepentingan di bidang perumahan seperti dari mewadahi Hunian Berimbang, padahal Hunian Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian berbagai Berimbang sangat terkait dengan Dalam Negeri, REI, APERSI, PERUMNAS, macam aspirasi... kepentingan Pemda sendiri dalam KOPERASI, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupenyediaan rumah bagi semua kelompaten, kalangan civitas akademika dari pergupok masyarakat termasuk bagi MBR di ruan tinggi, pengamat perumahan dan lainnya daerahnya serta menjadi tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat, masukan, Pemda Pe mda dalam penyediaan rumah sebagaimana diatur dalam saran, bahkan uneg-uneg -nya -nya tentang Hunian Berimbang. PP Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian nantinya Permenpera ini dapat mewadahi berbagai macam aspirasi dan keinginan serta ide-ide baru Sejauh ini implementasi hunian berimbang yang sudah yang segar. dilakukan dan berhasil ada di daerah mana saja? Selama ini konsep Lingkungan Hunian Berimbang selalu Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan perumahan diterapkan pada ‘Rumah Tapak Tapak’,’, apakah bisa konsep ini ditedengan konsep Hunian Berimbang sampai saat ini antara rapkan pada ‘Rumah Susun’? Mohon penjelasan Bapak. lain; Perumahan Telaga Kahuripan di kabupaten Bogor dengan luas lokasi lebih kurang 750 Ha, Perumahan Bukit Konsep pembangunan perumahan dengan hunian berSemarang Baru di kabupaten Semarang dengan luas lokasi imbang pada prinsipnya dapat juga diterapkan pada pemlebih kurang 1.250 Ha, Perumahan Bukit Baruga di kota bangunan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI). Hal tersebut Makassar dengan luas lokasi lebih kurang 1.000 Ha, Perusedang dicoba untuk dikembangkan misalnya dalam satu mahan Driyorejo di kabupaten Gresik dengan luas lokasi kawasan dibangun apartemen mewah, apartemen menengah lebih kurang 1.000 Ha dan Perumahan Kurnia Jaya di kota dan disampingnya dapat dibangun Rusunami. Atau untuk Batam dengan luas lokasi lebih kurang 100 Ha. Diharapkan rumah tapak misalnya jika memiliki lahan sempit maka unke depan akan banyak lagi pengembang yang akan melaktuk rumah sederhananya dapat dikonver dikonversi si menjadi rusunami sanakan konsep Hunian Berimbang ini. sehingga Hunian Berimbang dapat diwujudkan.
11
Wacana
Fenomena Pemekaran Perkotaan yang yan g Tidak Tidak T eraturr eratu Teratu sumber foto: googleearth
Eko Suhendratma*
T
ahun 1970 Jakarta hanya berpenduduk 4,5 juta jiwa dan pada tahun 2010 angka ini ini melonjak menjadi 9,6 juta jiwa di malam hari. Pertanyaan besarnya kemudian adalah berapa penduduk Jakarta di siang hari? Ternyata pada siang hari Jakarta dihuni oleh 15 juta penduduk, ini berarti ada sekitar 5,4 juta jiwa penduduk yang komuter masuk dan keluar Jakarta setiap harinya. Pertanyaan kedua adalah kemanakah 5,4 juta j uta orang tersebut pergi? Jawaban Jawaba n dari pertanyaan di atas pasti ke daerahdaerahdaerah penyangga di sekitaran Jakarta seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi. Datang pagi hari dan kembali ke rumah pada sore hingga malam hari. Jika kita perhatikan dengan seksama maka kita dapat menemukan sebuah enomena dimana tidak ada laginya perbedaan atau batasan yang jelas antara Jakarta dengan ‘kota ‘kota’’ penyangganya. Wujud yang dapat kita jumpai selalu akan sama yaitu açade (tampak muka) bangunan rumah atau ruko (rumah toko). Fenomena ini dikenal dengan urban sprawl atau dapat disebut juga dengan perembetan sik perkotaan ke wilayah sub urban yang tidak terencana dengan baik secara sporadis. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara urban dengan sub urban-nya. Djaljoeni 1988, mendenisikan kota sebagai sistem jaringan kehidupan kehidupan manusia yang ditandai ditandai dengan
12
tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta coraknya materialis. Sedangkan sub urban dapat didenisikan sebagai sebuah wilayah peralihan yang memiliki karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, biasanya disebut dengan pinggiran kota ( urban ). Jadi sub urban merupakan suatu wilayah yang periphery ). berada di antara urban (kota) dan rural (desa). Jika hal ini dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka sub urban merupakan komunitas yang memiliki siat-siat urban yang berada di tengah-tengah rural (Kuswitoyo, 2000). Urban sprawl ditandai juga dengan terjadinya alih ungsi lahan-lahan pertanian menjadi sesuatu yang bukan pertanian. Data terakhir mencatat di Jakarta telah terjadi konversi lahan pertanian dengan rata-rata 12,03 persen per tahun. Lahan-lahan pertanian inilah yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai batas tegas antara wilayah urban dengan sub urban-nya. Contoh mengenai hal ini masih dapat kita jumpai di beberapa negara maju, ketika kita keluar dari kota maka yang akan ditemui adalah hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang sangat luas tanpa permukiman. Antara kota yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan zonasi yang jelas. Dengan terjadinya enomena ini, maka muncullah pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan TangerangDepok-Bogor-Bekasi. Depok-Bog or-Bekasi. Hal ini terjadi karena pemerintah
Edisi 2 Tahun 2011
juga mendorong munculnya pusat-pusat pusat-pusat permukiman permukiman dengan gaya ‘kota’ di wilayah-wilayah tersebut. Tidak hanya permukiman yang muncul, kawasan industri pun bergeser sehingga secara ekonomi hal ini ikut mempengaruhi struktur ekonomi Jakarta. Sektor industri di wilayah sekitar Jakarta ini memberikan kontribusi yang meningkat pada daerahnya masing-masing, Bekasi 60,9 persen (1993) menjadi 81,7 persen (2009), Bogor 49,4 persen (1993) menjadi 68,8 persen (2009) dan Tangerang 59,3 persen (1993) menjadi 71,7 persen (2009). Perubahan Perubah an struktur ekonomi ini juga yang ikut memicu tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru. Tak bisa dipungkiri, kota adalah magnet yang menjadi daya-tarik manusia untuk ditempati. Kota ibarat sebuah peradaban yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik dari daerah asal (perdesaan). Itulah yang selalu terpatri di benak para angkatan kerja, baik yang telah dibekali skill dan kompetensi melalui pendidikan ormal, ataupun masyarakat inormal yang hanya mengandalkan tenaga dan daya juangnya untuk melangsungkan melangsungkan kehidupan. Dengan kata lain kondisi kota dipandang mampu menyediakan kesempatan kerja yang lebih berkualitas sehingga menjadi aktor penarik Walaupun W alaupun muncul pusatpusatpusat kegiatan perekonomian baru, konsentrasi kegiatan di Jakarta belum sepenuhnya berhasil di transer ke wilayah luar Jakarta. Jakarta. Masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jakarta mengakibatkan mengakibatka n orang tetap memilih untuk bekerja di Jakarta. Namun dikarenakan ketersediaan lahan di Jakarta yang yang semakin terbatas terbatas dan mahal, orang lebih memilih untuk bergerak ke pinggiran kota atau sub urban dan bermukim di kota-kota baru tersebut. Hal ini mengakibatkan mengakibatka n terjadinya mobilitas yang tinggi antara ‘kota inti’ dan ‘kota penyangga’. “Pembiaran” mobilisasi penduduk ini akan menimbulkan masalah dalam pemanaatan tata ruang wilayah, sehingga kepadatan kawasan pemukiman akan bergeser meluas keluar laksana Pertambahan kawasan ringer area atau seperti jari tangan. Pertambahan permukiman ke luar kawasan perkotaan menimbulkan
berbagai interaksi baik ke dalam atau keluar dan menimbulkan dampak ketidakteraturan. Pencampuran kegiatan dan interaksi ini akan mengakibatkan batas antara kawasan perkotaan dan pinggiran menjadi tidak jelas lagi. Hal ini akan tentunya tidak menguntungkan dan sangat terasa di berbagai sektor, sektor, utamanya penggunaan moda transportasi akibat mobilitas penduduk dari daerah pinggir ke lokasi bisnis di pusat perniagaan perkotaan memerlukan waktu tempuh yang panjang. Ketidakmampuan Ketidakmamp uan ‘kota inti’ menangani perpindahan warganya dari dan menuju ‘kota penyangga penyangga’’ akhirnya akan membawa persoalan baru dimana kemacetan lalu lintas akan bertambah parah. Seyogyanya, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu diimbangi dengan penegakan regulasi (peraturan) bagi pengelola kota sehingga pemekaran kota akan sejalan dengan rencana tata ruang dan wilayah yang disusun. Dan mungkin sebaiknya antara Jakarta dan kawasan sekitarnya seharusnya memerlukan “satu regulasi” atau bahkan mungkin “satu penanganan”. Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR (RTRW) W) seharusnya segera disusun dan diimplementasik diimplementasikan an dalam mencapai tata ruang yang pro lingkungan dan mendukung pemerataan ekonomi. Pemerintah Pemeri ntah daerah juga perlu sumber foto: ismewa segera membuat panduan pelaksanaan pembangunan untuk menjaga konsistensi perkembangan kawasan perkotaan. Dalam jangka panjang, perlu segera menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya, sekitarnya, serta menciptakan menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dengan wilayah sekitarnya. Mengimplementasikan Mengimp lementasikan rencana struktur dan pola pemanaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upaya pengelolaan kawasan kawasan ungsional, yang akan menjadi tugas utama dalam pengendalian pembangunan kawasan perkotaan. Hal inilah yang akan mengurangi pemekaran wilayah kota yang tak teratur, teratur, sehingga dampak dampak negati dari urban sprawl dapat diminimalisir.
*memperoleh gelar Master Urban Management dari Institutte or Housing and Development Studies, Erasmus University, Rotrerdam
13
Wacana
Menimbang Kembali Kebijakan Hunian Berimbang
I
stilah hunian berimbang telah muncul dalam undang-undang perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 34 sampai pasal 37, UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, memuat ketentuan tentang pembangunan perumahan dengan hunian berimbang. Dengan demikian kebijakan hunian berimbang yang semula hanya merupakan prakarsa dan kesepakatan bersama tiga menteri, kini merupakan pengaturan yang kehadirannya diwajibkan oleh undang-undang undang-undang.. Sejauh dapat dimengerti, undangundang ini tidak begitu saja mengadopsi kebijakan hunian berimbang seperti yang tertera dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri PU, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 1992 itu. Karena meski hunian berimbang dianggap penting, tetapi ada pengetahuan empirik tentang pelaksanaan SKB tersebut dan ada hal baru yang akan tercipta oleh UU Nomor 1/2011 ini yang harus menjadi pertimbangan. Hal baru tersebut belum ada dalam pemikiran perumusan SKB, tidak tercantum dalam UU perumahan lama dan bahkan belum dijumpai dalam kondisi nyata. Hal baru tersebut haharus dipertimbangkan dan harus menjiwai konsep hunian berimbang yang masih ditunggu kelahirannya. Paling tidak ada empat hal baru itu yang harus dipertimbangkan secara mendalam, dalam pengembang an an konsep dan kebijakan pembangunan pemba ngunan perumahan dengan hunian berimbang. Pertama , UU Nomor 1/2011 telah menentukan adanya pengategorian rumah komersial, rumah umum,
14
Oleh Tjuk Kuswartojo Kuswartojo sumber foto: google earth
Upaya mewujudkan blok hunian berimbang: Tergolong rumah sederha sederhanakah nakah yang ber beraada di jalan yang lebih kecil. kecil.
rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Selanjutnya, UU ini mengatur bahwa badan hukum yang membangun rumah komersial atau campuran antara rumahan komersial komersial dan rumah umum skala besar yang wajib mewujudkan hunian berimbang. Rumah komersial menurut UU tersebut diselenggarakan untuk tujuan mendapatkan keuntungan, sedang rumah umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan ber penghasilan rendah. Secara implisit UU ini menganggap bahwa pembangunan rumah umum tidak bisa mendapatkan keuntungan karena itulah pembangunan rumah umum ini dibantu subsidi atau fasilitas dari pemerintah. Mungkin dapat dipertimbangkan pula adanya imbalan ( fee ) jasa penyelenggaraan perumahan yang transsparan dan bukan keuntungan tran yang cara memperolehnya tersembunyi. Kedua , pembangunan perumahan dengan hunian berimbang hanya dike-
nakan pada pembangunan perumahan komersial atau campuran komersial umum skala besar. Apakah skala besar ini akan merupakan angka mutlak atau angka relatif yang disesuaikan dengan kondisi setempat, masih harus dipertegas. Undang-undang ini sendiri memberikan ketentuan yang mendua, di satu sisi skala besar tersebut diharuskan berupa satu hamparan (pasal 34 ayat 2), tetapi pada sisi lain boleh tidak satu hamparan asal dalam satu daerah kabupaten/kota (pasal 36 ayat 1). Ketiga , bahwa untuk mewujudkan pembangunan perumahan dengan hunian hu nian berimbang, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif, apa bentuk insentif yang paling merangsang bangkitnya nafsu mewujudkan hunian berimbang masih harus dicari. Keempat , bahwa Menteri Perumahan Rakyat mendapatkan mandat UU untuk menindak lanjuti dan mengatur lebih lanjut ketentuan tentang hunian berimbang tersebut. Ada dua pasal (pasal 35 dan pasal 37) yang mengamanatkan bahwa hunian berimbang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Dengan demikian, Kementerian Perumahan Rakyat akan selalu dapat melakukan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan tanpa harus bernegosiasi dengan kementerian lain. Sebelum hadirnya UU Nomor 1/2011 tersebut sesungguhnya telah ada upaya unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat untuk meninjau kembali SKB tiga menteri tersebut. Walaupun demikian sejauh yang dapat diamati, peninjauan SKB tersebut masih dibelenggu oleh
Edisi 2 Tahun 2011
sumber foto: google earth
pemikiran bahwa hunian berimbang adalah proporsi satu rumah mewah, tiga rumah sedang dan enam rumah sederhana. Walapun angkanya dicoba diotak-atik kembali tetapi konsep proporsi tipe rumah tersebut tetap dipertahankan. Konsep yang dicetuskan sekitar duapuluh tahun yang lalu itu hampir menjadi mitos untuk mewujudkan keseimbangan keseim bangan pembangunan perumahan. Suatu upaya agar pembangunan perumahan (oleh pengembang) tidak didominasi oleh rumah mewah saja. SKB Hunian Berimbang: Kebijakan Muskil, Implementasi Mustahil Apabila disimak pertimbangan yang mendasari SKB hunian berimbang tahun 1992 tersebut, akan diperoleh kesan bahwa rumusannya memang sederhana. SKB ini hanya mengenai proporsi jumlah rumah yang dibangun, tetapi dibalik itu sesungguhnya ada tujuan muskil yang hendak dicapai. Bagaimana tidak, kebijakan hunian berimbang yang mematok pembangunan perumahan dengan formula 1 mewah: 3 sedang: 6 sederhana harus diterapkan di seluruh Indonesia yang beragam. Dibalik formula sederhana itu, sesungguhnya ada tujuan memang mulia, muluk muluk dan juga muskil. Pembangunan perumahan digunakan untuk merekayasa terwujudnya suatu satuan sosial multistrata yang harmonis. Kebijakan hunian berimbang adalah upaya untuk mewujudkan komunitas yang meski terdiri dari berbagai lapisan masyarakat tetapi tetap serasi. Kehadiran eksklusiftas tempat ting gal dapat dicegah dan kesetia-kawanan sosial bisa terwujud. Pemanfaatan prasarana dan fasilitas dapat dilakukan secara adil dan subsidi silangpun dapat dilaksanakan. Pokoknya perumahan peru mahan dengan komposisi 1:3:6 tersebut diharapkan akan mewujudkan suatu komunitas serasi meskipun
Tatanan Belanda (1920an): Rumah untuk masyarakat lapisan atas yang disetarakan dengan Belanda menghadap jalan besar, besar, rumah pribumi pegawai rendahan di belakangnya belakangnya dengan MCK umum. Kini semua rumah telah menjadi rumah gedongan dan dihuni lapisan atas.
terdiri dari aneka status sosial, aneka profesi, aneka asal usul dan semuanya mendapatkan pelayanan serta fasilitas publik secara adil. Apakah selama ini kebijakan kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Rasanya belum pernah terdengar adanya evaluasi evaluasi yang serius atas implementasi kebijakan ini. Karena itu sebetulnya belum diketahui secara persis berapa banyak pembangunan perumahan yang benar-benar menaati kebijakan ini. Kenyataannya tidak mudah mudah untuk menemukan perumahan yang dibangun sejak 1993 yang menaati SKB tersebut dalam satu hamparan. Ternyata eksklusiftas dan dominasi penggunaan prasarana umum terus bermunculan tanpa ada tindak apapun untuk mengatasinya. Agaknya para pemberi izin dan pelaksana kebijakan tersebut memahami bahwa formula 1:3:6 adalah kebijakan yang mustahil untuk diwujudkan, apalagi dalam kaitannya dengan pembangunan perumahan komersial. Kehadiran angka enam dalam hamparan perumahan komersial justru
dianggap bisa membawa sial. Mana mau orang kaya hidup berdampingan dengan orang sederhana. Karena itu ada pemerintah daerah yang terangterangan menolak formula ini. Ada pula pemerintah daerah daerah secara kreatif memelintir kebijakan ini dengan menyilahkan pembangunan rumah me wah saja, asalkan dana pembangunan untuk rumah sederhana diserahkan pada suatu organisasi yang dibentuk untuk mengurusi jenis r umah ini. Formula 1:3:6 tetap dapat dipenuhi, tetapi tentu saja jauh jauh dari niat untuk mewujudkan komunitas multistrata yang harmonis, walaupun mungkin subsidi silang memang bisa dilakukan. Meski tidak banyak, tetapi ada badan usaha yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dengan konsep hunian berimbang tersebut. Pembangunan rumah mewah, sedang dan sederhana ditata dalam satu blok dengan mengadopsi apa yang dikonsepkan dan pernah diwujudkan oleh perencana zaman kolonial Belanda (Thomas Karsten) sekitar
15
Wacana tahun 1920an. 1920an. Rencana Rencana tersebut menempatkan rumah gedongan menghadap jalan besar dan satu blok dengan rumah kampung sederhana yang menghadap gang kecil dibelakangnya. Rumah gedongan diperuntukkan golongan yang berkedudukan sosial serta penghasilan penghasil an yang lebih tinggi daripada penghuni rumah kampung di belakangnya, “orang kampung” tersebut bisa mendapatkan penghidupannya dari penghuni gedongan penghuni gedongan dan dan sebaliknya orang gedongan bisa mendapatkan jasa orang kampung. Wujud konsep peninggalan pe ninggalan perencana Belanda ini masih bisa ditemukan antara lain di Semarang, tetapi tentu realitanya tentu tidak seperti yang diteorikan. Apakah adopsi konsep Belanda tersebut berhasil mewujudkan komunitas multi strata yang harmonis, ternyata tidak. Rumah sederhana yang ditempatkan di belakang rumah sedang, ternyata tidak dibeli oleh orang sederhana. Bahkan banyak yang hanya untuk investasi dan tidak untuk ditempati. Karena itu bisa terjadi dua tiga rumah di tangan satu pemilik. Sedang para penghuninya, jangankan membentuk komunitas, saling kenal pun juga tidak. Juga ada yang menggag menggagas as untuk mengadopsi konsep komunitas multi strata seperti sistem ngindung ngindung dan dan ma- gersari bangsawan gersari bangsawan Jaw Jawa. a. Atas kebaikan hati sang bangsawan, di halaman belakang rumah besarnya ( dalem dalem ageng ) dibangun rumah untuk para kawula yang sederhana dengan status ngin- dung ( nebeng nebeng ) atau magersari magersari (semacam (semacam rumah dinas) disekitarnya. Tentu saja konsep semacam ini mustahil diterapkan, karena dalam sistem ngindung perumahan adalah produk sistem sosial, sedang konsep hunian berimbang berimbang merupakan proses sebaliknya yaitu perumahan untuk membangun sistem sosial. Lagi pula dalam kehidupan kehi dupan yang mengota dan modern, tidak mungkin dapat dijumpai bangsawan baik hati dalam jumlah yang sebanding dengan
16
jumlah para kawula. Implementasi kebijakan hunian berimbang dengan formula 1:3:6 bukan hanya buruk, tetapi juga mustahil untuk dapat diwujudkan. SKB hunian berimbang tersebut diberlakukan di seluruh Indonesia, tanpa petunjuk bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi daerah. Padahal daerah di Indonesia memunyai perkembangan dan kondisi yang sangat beraneka ragam, ra gam, sehingga tidak mungkin ada satu kebijakan pembangunan perumahan yang dapat diberlakukan dengan cara yang sama untuk seluruh daerah. Meskipun semua daerah perlu mewujudkan keserasian dan keadilan, tetapi oleh stratifkasi dan kondisi lingkung an an yang berbeda, cara untuk mencapainyapun perlu dibedakan. Bahkan ada kemungkinan suatu daerah tidak membutuhkan adanya kebijakan hunian berimbang, karena memang tidak ada perumahan mewah yang dibangun. Sebaliknya mungkin
saja suatu daerah mempunyai begitu banyak ba nyak lapisan masyarakat sehingga tidak cukup untuk ditampung hanya dalam tiga tipe rumah. Mungkin harus diciptakan tipe rumah sangat sederhana, hampir sederhana, sederhana, agak menengah, menengah, menengah plus, hampir mewah, mewah, sangat mewah dan sebagainya. Skala pembangunan juga tidak dipertimbangkan secara mendalam dalam SKB hunian berimbang ini. Tampaknya tidak diperhitungkan, berapa luas hamparan atau berapa jumlah rumah yang dibangun agar dapat memenuhi formula hunian berimbang untuk mewujudkan komunitas harmonis dan subsidi silang. Skala ini juga menentukan jangka waktu pembangunan yang menentukan proses pembentukan dan perkembangan komunitas. Pasti ada bedanya pembangunan yang dimulai dengan rumah sederhana dulu, mewah dulu atau dilakukan bersamaan. Malaysia mengsumber foto: google earth
Satu hamparan perumah campuran: campuran: perumahan komersial mewah, sedang, sederhana dan perumahan swadaya sederhana. Apakah juga merupakan suatu satuan komunitas.
Edisi 2 Tahun 2011
atur agar rumah sederhana dulu yang harus dibangun sebagai syarat untuk mendapatkan izin membangun rumah mewah. Sejak SKB tiga menteri sesungguhnya puluhan perumahan skala besar telah hadir terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang semuanya pasti mencoba menyiasati pelaksanaan SKB hunian berimbang tersebut. Apa yang telah terjadi ini perlu dipelajari dengan seksama agar dapat diperoleh gambaran nyata bagaimana sesungguhnya pembentukan komunitas terjadi. Mungkin ada pandangan bahwa SKB hunian berimbang tersebut merupakan pedoman umum, yang operasionalisasinya harus ditindak lanjuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Sehingga merekalah yang bertanggung jawab menyukseskan SKB tersebut. Hal yang demikian itu memang terjadi dan karena itu juga dianggap sah saja apabila ada kepala kepala daerah tidak melaksanakannya atau menerjemahkannya dengan konsepnya sendiri. Benarkah begitu. Kalau memang boleh demikian mengapa harus ada pedoman yang ditetapkan dengan surat keputusan bersama.
dicatat sebagai berikut: (1).Kebijakan hunian berimbang hanya ha nya diberlakukan untuk pembangunan pemba ngunan skala besar. Berapa jumlah unit rumah atau berapa luas hamparan yang akan dibangun masih harus ditetapkan. Skala ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkiraan perkembangan daerah yang akan menampung pembangunan perumahan skala besar tersebut. (2).Kebijakan hunian berimbang harus ha rus bertolak dari adanya pengategorian rumah komersial dan rumah umum. Karena badan hukum yang membangun rumah komersial atau campuran antara rumah komersial dan rumah umum berskala besar yang wajib mewujudkan hunian berimbang. (3).Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif. Tentang insentif ini perlu dipadukan dengan insentif/disinsentif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman (pasal 85). (4).Rumah sederhana, menengah dan mewah seperti yang dimaksud pasal 3, UU Nomor 1/2011 perlu dipahami secara lebih imajinatif dan kreatif. Di Indonesia pernah Kebijakan Hunian Berimbang ada kebijakan yang menetapkan dalam Perspektif Perspektif Undang-Undang Undang-Undang.. Undang-Undang Nomor 1/2011 adanya: rumah inti, rumah sangat memberi perspektif dan kerangka sederhana dan rumah sederhana baru tentang hunian berimbang. Kini dalam kaitannya dengan fasilitasi kebijakan hunian berimbang menjadi pembiayaan. Kini undang-undang wewenang dan tanggung jawab Ketelah mematok angka minimum menterian Perumahan Rakyat. Sebagai luas rumah 36 m2 tanpa dikaitpelaksanaaan undang-undang, dengan de ngan kan dengan jumlah penghuni dan sendirinya substansi pengaturan harus kualitas rumahnya. Istilah rumah dikembangkan dari apa yang menjiwai sederhanapun mulai tidak disukai dan ditetapkan UU secara menyelutanpa alasan yang bisa dimengerti. ruh. Karena itu mestinya peraturan Sejauh apa yang dapat dipahami menteri tersebut tidak terpaku hanya dari UU Nomor 1/2011, upaya unpada pasal yang mengamanatkan tuk meninjau dan menyusun kembali adanya peraturan hunian berimbang kebijakan hunian berimbang perlu saja. Ketentuan dalam UU Nomor mempertimbangkan hal-hal sebagai 1/2011 yang perlu digunakan sebagai berikut: dasar merumuskan peraturan tentang (1).Kebijakan hunian berimbang adahunian berimbang paling tidak dapat lah tindak lanjut dari kebijakan
pembangunan perumahan skala besar. Oleh karena itu, rencana pembangunan kawasan permukiman harus menjadi dasar menyusun kebijakan hunian berimbang. Di daerah mana perumahan skala besar (permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman) akan dikembangkan harus ditetapkan dulu dan baru kemudian ditetapkan kebijakan hunian berimbang. (2).Kebijakan hunian berimbang, tidak hanya mengenai proporsi rumah sederhana, menengah dan me wah, tetapi yang perlu ditetapkan proporsi berapa rumah komersial dan berapa rumah umum. (3).Kebijan hunian berimbang yang akan datang harus bisa lebih berkekuatan, karena meskipun tidak ada sanksi tetapi ada insentif yang dapat dijadikan alat pemaksa ( forcing instrument ) diterapkannya kebijakan tersebut. (4).Kebijakan hunian berimbang, perlu dikaitkan dengan berbagai kebijakan lain yang juga diamanatkan oleh undang-undang, seperti penyelenggaraan perumahan dan penyelenggaraan kawasan. (5).Kebijakan hunian berimbang sebagai instrumen rekayasa sosial hanya dapat dilakukan secara selektif. Pada umumnya perkembangan permukiman di Indonesia terlanjur acak, apalagi sekitar kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain-lainnya, sehingga rekayasa sosial yang dilakukan hanya dalam satu hamparan hamparan efeknya akan sangat terbatas dan menjadi upaya yang sia-sia. Demikian, mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi bahan renungan dan pemikiran dalam upaya meninjau dan menimbang kembali kebijakan hunian berimbang. Bandung, 5 Agustus 2011 Penulis adalah Pemerhati masalah permukiman,
perkotaan dan lingkungan hidup.
17
Wacana
“Sisi Lain” Hunian Berimbang dalam Satu Hamparan kelompok tersebut melakukan suatu proses untuk membuat suatu bentuk ntuk memenuhi kebutuhan ruang yang sesuai bagi mereka. Proses hunian bagi masyarakat bertersebut di kenal sebagai clustering pro- peng hasilan hasilan rendah (MBR) cess . Hasilnya berupa kantong ( enclave enclave ) dan implementasi konsep permukimyang menggambarkan dialog antara an yang berkeadilan, Kementerian Kemen terian kelompok-kelompok tersebut. Perumahan Rakyat menegaskan kemProses ini kemudian membagi kebali pola pembangunan hu nian berlompok-kelompok tersebut dalam seimbang. Peraturan ini ditujukan bagi Fenomena Ruang Konik pada butan “kita” dan “mereka”. Sehingga pengembang untuk membangun mem bangun ru- Permukiman Masyarakat Plural terjadi proses inklusi dan eksklusi yang mah sejahtera tapak bagi kebutuhan Kota, sebagai pusat berkumpulnya menyebabkan timbulnya batas-batas masyarakat kecil. Pola hunian berim- populasi pluralis terbesar, merupakan area milik masing-masing kelompok. bang ini diatur dalam Undang-undang gabungan dari area-area milik berbagai Ini diikuti dengan penekanan tanda Perumahan dan Kawasan Permu- kelompok yang berbeda, ia adalah a set dan simbol masing-masing kelompok kiman (PKP), utamanya pada Pasal of areas of diffe different rent grou groupp. Kelompok- untuk menandai kehadiran mereka di 34, 35 dan 36. Pada Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa pembangunan peGambar 1 rumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Sedangkan Pasal 35 (1) menjelaskan bahwa pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Dapat dipastikan bahwa, masingmasing kelompok rumah, akan membentuk komunitas sendiri-sendiri berdasarkan segregasi sosial ekonomi masing-masing penghuninya. Walaupun belum dipastikan komposisi yang akan diterapkan pada masing-masing kelompok rumah, menyatukan mereka *Retno Hastijanti
U
18
dalam satu hamparan, akan menimbulkan “sisi lain” yang perlu diwaspadai. Terdapat Terda pat potensi untuk menghasilkan “ruang konik” diantara kelompokkelompok rumah tersebut. Sedangkan perumahan skala besar tersebut akan menghasilkan masyarakat plural baru di wilayah perkotaan.
Edisi 2 Tahun 2011
area tersebut. Dengan demikian kota akan dibagi-bagi berdasarkan pada keberadaan kelompok homogen yang bermacam-macam. Dan kedua kekuatan tersebut, selalu ada, walau terkadang kekuatan salah satu mendominasi yang lain. Proses pengelompokan yang terjadi, pada akhirnya menghasilkan suatu tatanan yang didasarkan pada perilaku penghuninya. Tatanan ini diatur oleh berbagai macam tanda yang diketahui dan dipatuhi oleh penghuninya. Mereka mempunyai kesamaan budaya dan menjalankan bersama aturan-aturan yang tak tertulis. Mereka adalah kelompok yang homogen. Dalam kondisi seperti itu, kelompok homogen tersebut memiliki privacy memiliki privacy , yang didefnisikan sebagai kontrol akses diri yang selektif. Dengan privacy , kelompok tersebut dapat mengontrol keterbukaan dan ketertutupan mereka dalam bersosialisasi dengan kelompok lain. Privacy dapat Privacy dapat berupa suatu proses dialog dua arah untuk mengontrol batasbatas yang disepakati. Dengan bergabung dalam suatu kelompok, dan mempunyai privacy kelompok, maka individu akan merasa lebih aman. Disini mereka melakukan privatism melakukan privatism , suatu pencarian kestabilan dalam dunia yang tidak stabil dan menakutkan. Contoh dampak privatisasi, adalah tumbuhnya tumbuh nya gated communities , suatu hunian yang jalan masuknya dijaga dan diawasi serta terpisah dari lingkungan sekitarnya, biasanya dipisah oleh pagar tinggi. Dan ini adalah awal perubahan ruang menjadi tempat yang mencerminkan proses eksklusi dan tempat yang mencerminkan proses inklusi. inklusi. Atau dengan kata lain, akibat terjadinya proses privatisasi ini, kita dapatkan ruang eksklusif dan ruang inklusif. Blakely dan Snyder menyebut ruang eksklusif yang berpotensi konik sebagai - the gated , walled, private community - dan merupakan bentuk baru dalam diskriminasi. Dengan cara ini, maka suatu ruang publik diprivati-
potensi terbentuknya ruang eksklusif. Itu membuat ruang-ruang permukiman kota menjadi terpetak-petak. Ruang Terbentuknya Terbe ntuknya ruang eksklusif dan inklusif, pada dasarnya juga mencerekslusif juga minkan adanya pembagian kekuasaan menyimbolkan ( power ) dalam masyarakat. Ruang eksklusif merupakan salah satu bentuk identitas sosial contoh bagi “kekuasaan lebih” suatu kelompok masyarakat terhadap kedan perbedaan lompok masyarakat yang lain. Ia juga penghuninya. merupakan perantara wujud kekuasaan pada arsitektur, dan mempunyai dimensi yang spesifk. Antara lain, dimensi yang menekankan adanya sasi sehingga menjadi milik kelompok pembagian ruang berdasarkan hak tertentu. Bentuk ini membuat frag- istimewa suatu kelompok terhadap mentasi atau merusak apa yang disedise- kelompok lain. Selain itu, juga mebut civitas , yang mengatur hidup ko- nekankan adanya ‘batas’ ruang yang munitas. Ada 3 (tiga) hal utama yang memisahkan kelompok masyarakat menyebabkan terjadinya lingkungan berdasarkan status, gender, ras, buini, berdasarkan motivasi dari peng- daya, kelas dan umur, serta menciptahuninya, yaitu komunitas dengan gaya kan ruang istimewa bagi kenyamanan hidup tertentu; komunitas elit; atau kelompok tertentu. Ruang eksklusif kebutuhan untuk membentuk zona juga menyimbolkan identitas sosial keamanan. Makin berkembangnya dan perbedaan penghuninya. Dengan ruang-ruangg eksklusif di perumahan penyelesaian batas ruang dan tempat ruang-ruan saat ini, seiring dengan makin berkem- yang tegas, suatu komunitas kemubangnya konsep perumahan yang ada. dian mendapat hak istimewa terhadap Konsep-konsep perumahan seperti kelompok lain. Dan dampak negatif konsep regency , thematic cluster , ataupun dari hal ini lebih besar dari dampak strata title , merupakan konsep dengan positifnya.
Gambar 2
19
Wacana Pada akhirnya, ruang eksklusif inilah yang memiliki potensi sebagai ruang yang rawan konik. Rawan konik artinya bisa menimbulkan konik, antara penghuninya dengan penghuni ruang lain disekitarnya. Konik itu bisa berupa konik sosial, psikologi bahkan fsik. Ruang Konik pada Konsep Hunian Berimbang dalam Satu Hamparan
Permukiman dengan konsep hunian berimbang utamanya dalam satu hamparan, cenderung menjadi permukiman yang pluralis. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan munculnya proses pengelompokan komunitaskomunitas tertentu sangatlah besar. Pada masa tertentu, ternyata hal itu tidak menjadi masalah. Dalam arti antara kelompok yang satu dengan yang lain, mampu menjalankan hubungan sosial dengan baik, sehingga bisa hidup berdampingan dengan damai. Tetapi pada saat yang lain, terlihat adanya dampak-dampak dampak-dampak negatif dari pengelompokan ini. Pada dasarnya, setiap ruang memiliki keseimbangan. Demikian pula dengan permukiman masyarakat plural. Keseimbangan suatu lingkung an, an, itu secara ‘konstan berubah’. Adanya
berbagai proses yang terjadi dan melibatkan individu serta lingkungan berakibat pada perubahan keseimbangan lingkungan. Di satu sisi terjadi keseimbangan ruang yang menyebabkan konik yang melibatkan antarkelompok-kelompok pemilik ruang-ruang tersebut. Di sini, keseimbangan ruang itu kemudian berpihak pada salah satu kelompok. Di sisi lain, para pemilik ruang mampu membangun suatu sistim yang menjaga keseimbangan ruang sedemikian hingga tidak terjadi dampak negatif dari perubahannya. Dengan demikian kita melihat bahwa keseimbangan ruang ini sangat penting untuk menjaga keutuhan, baik ‘ruang’ terbangun itu sendiri (dalam hal ini ruang permukiman) maupun ‘manusia’ sebagai penghuninya (dalam hal ini ‘kelompok masyarakat’), utamanya bila ruang tersebut merupakan ‘milik’ beberapa kelompok masyarakat yang berlainan (plural). Yang Y ang dimaksu dimaksud d de dengan ngan ruang di sini bila dihubungkan dengan perilaku sosial (berhubungan dengan kelompok masyarakat), maka erat keterkaitannya dengan ruang publik. pu blik. Ruang publik inilah yang dianggap mampu menjadi ruang negosiasi dan mampu mengeliminir potensi konik yang ada. Konsep perencanaan dan peran-
Gambar 3
Pada dasarnya, setiap ruang memiliki keseimbangan. cangan ruang publik yang baik dan benar, mampu membuatnya menjadi ruang yang menyatukan komunitaskomunitas yang berbeda. Dengan meletakkan ruang terbuka hijau yang cantik sebagai ruang komunal (gambar 1), maka diharapkan terjadi keseimbangan yang harmonis antara komunitas kelas menengah (kelompok rumah menengah) dan komunitas kelas atas (kelompok rumah mewah). Dan bila terpaksa, dengan meletakkan tembok dekoratif serta sekaligus membagi penerangan umum kompleks permukiman, diharapkan terjadi keseimbangan yang harmonis antara komunitas kelas menengah (kelompok rumah menengah) serta atas (kelompok rumah mewah) dengan komunitas kelas bawah (kelompok rumah sederhana), seperti pada gambar 2. Bila masih dimungkinkan, maka ruang komunal atau jalan pembagi lebih diutamakan pada kasus ini. Pembangunan fasilitas sosial, merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keharmonisan keseimbangan lingkungan antara komunitas kelas bawah (kelompok rumah sederhana) dengan komunitas kelas bawah lainnya (kelompok rumah sederhana), seperti terlihat pada gambar 3. Dengan adanya pengelolaan yang baik, utamanya terhadap ruang-ruang publik, maka keseimbangan ruang dalam permukiman dapat menjadi alat ukur bagi keutuhan masyarakat di kawasan hunian berimbang, utamanya dalam satu hamparan. * Memperoleh gelar Doktor di bidang Arsitektur dengan program kekhususan kekhususan Perumahan dan Permukiman dari ITS Surabaya. Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Staf Pengajar di Jurusan Arsitektur Universitas Universitas 17 Agustus 1945 1945 Surabaya.
20
Edisi 2 Tahun 2011
Eco Village Agung Bhakti Utama, ST Staf Asdep Kerjasama Antar Lembaga, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Rakyat sumber foto-foto: gen.ecovillage.org
Seusai sarapan, kita dapat memulai aktivitas sehari-hari yang berarti terhadap diri dan lingkungan kita. Tentu saja aktivitas ini jauh dari kegiatan dalam rangka membela proft peru sahaan tempat kita bernaung, bukan dalam rangka berkompetisi dengan orang lain dari perusahaan lain, bukan pula menyuap pihak otoritas untuk mendapatkan proyek, atau menggolkan kebijakan yang kita atau perusahaan inginkan. Kegiatan sehari-hari akan sangat berarti bagi diri kita sendiri, keluarga, serta lingkungan. Kita hadir di muka bumi tidak dalam rangka merusak manusia dan lingkungan. Kita hidup dalam keseimbangan baik antar sesama manusia maupun dengan Suasana lingkungan di sebuah eco village. lingkungan. Output dari kegiatan kita ayangkan ketika kita terba- tidak perlu pusing memikirkan opera- sangat jelas, sejelas toilet yang bersih ngun di suatu pagi, kita tidak sional serta pemeliharaannya karena setelah dibersihkan oleh para penjaga perlu tergesa-gesa untuk se- rumah tersebut memang dirancang kebersihan toilet. Ya, kita keluar rugera berangkat kerja ke kantor kantor.. Tem- menggunakan pencahayaan alami di mah untuk bergabung dengan orang pat kita bekerja tidak jauh dari ru- siang hari, serta menggunakan sum- lain dalam rangka membangun rumah mah. Ya, kita bekerja di di kampung kita ber energi alternatif yang dibangun bagi salah satu atau beberapa warga. sendiri, sehingga pagi hari kita dapat secara lokal di kampung kita. Kemewahan kehidupan di atas diisi dengan kegiatan yang berkualitidak hanya dirasakan oleh segelintas seperti olah raga, membaca buku, tir orang saja. Kemewahan tersebut menyiapkan serta menikmati sarapan larut dalam berimbangnya kehidupan bersama keluarga kita, bahkan bersaantar manusia serta manusia terhadap ma tetangg tetangga. a. Kita bersama keluarga alam, sangat larut, sehingga kita akan tinggal di dalam sebuah rumah yang sulit membedakan apakah sebuah runyaman karena sirkulasi udaranya bemah itu tergolong dalam rumah yang nar-benar diperhitungkan oleh arsitek proporsinya 1, 3, atau 6 (dalam UU lokal, yang memberikan rancanganNomor 1 Tahun 2011, proporsi rumah nya secara gratis atau kalaupun harus Suasana makan bersama di rumah bersama mewah : menengah : sederhana adalah membayar harganya terjangkau. Kita (common house). 1 : 3 : 6). Seorang arsitek atau ahli ba-
B
21
Wacana
Tim Pembangun Perumahan dan Tim Pertanian.
ngunan menjadi pemimpin bagi warga yang berprofesi sebagai pembangun perumahan. Seorang ahli pangan pangan dan gizi berbaur dengan masyarakat yang memilih mendedikasikan hidupnya
untuk memasak. Seorang ahli pertanian menjadi pemimpin para petani makmur yang bercocok tanam dan berternak untuk memenuhi kebutuhan kampungnya. Tidak ada yang
kurang kesejahteraannya selama seseorang tersebut bekerja. Sementara anak-anak mereka hidup dalam berkelimpahan waktu orang tua serta fasilitas pendidikan yang memadai yang
Dimensi Keberlanjutan Keberlanjutan dalam Sebuah Eco Village 1. Dimensi Sosial/Komuni Sosial/Komunitas tas Sebuah komunitas eco village terdiri atas orang-orang yang merasa didukung serta sekaligus bertanggungjawab terhadap orang-orang sekelilingnya. Mereka memiliki rasa kepemilikan yang nggi terhadap kelompoknya. Komunitas tersebut cukup kecil sehingga seap seap orang merasa aman, diberi wewenang, terlihat, serta didengarkan aspirasinya. Orang-orang tersebut dapat ikut serta dalam pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri melalui proses-proses yang transparan. sumber foto-foto: gen.ecovillage.org
•
•
•
•
•
Komunitas berar :
kebutuhan sehari-hari mereka seper
Mengenali dan terhubung dengan yang lainnya;
makanan, pakaian, dan tempat nggal, dengan tetap menghorma siklus
Membagi sumberdaya milik bersama serta menyediakan bantuan yang saling menguntungkan;
alam.
Menekankan pada praktek kesehatan yang prevenf dan menyeluruh; Mengintegrasikan kelompok-k kelompok-kelomelompok marginal; Mempromosikan pendidikan yang dak pernah berakhir (unending educaon);
•
Menggalakkan kesatuan melalui
•
sikap hormat-menghorma terhadap perbedaan; Memberikan tempat untuk ekspresi
Ekologis berar : •
budaya.
2. Dimensi Ekologis Eco village memungkinkan seap orang mengalami hubungan pribadinya dengan bumi yang hidup. Masyarakat menikma interaksi sehari-hari dengan tanah, air, angin, tumbuh-tumbuhan, serta hewan. Mereka menyediakan menyediakan
22
Menyediakan makanan sebanyak mungkin dalam komunitas pada satu wilayah;
•
Mendukung produksi makanan
•
organik; Membuat perumahan dari bahanbahan yang disesuaikan dengan keadaan lokal;
•
Menggunakan sistem energi terbarui yang terintegrasi;
Edisi 2 Tahun 2011
dapat membantu mereka menguak misteri alam serta mengolahnya menjadi teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Seorang remaja berkembang imajinasi dan kreativitasnya karena tidak pernah ditakut-takuti akan jenjang karir di masa depan, jauh dari didikan untuk berebut suplai uang yang beredar dalam sistem perekonomian, karena ia hidup dalam sebuah lingkungan dimana kesejahteraan terjamin selama ia berkarya. Kita semua memimpikan orangorang dan komunitas dapat hidup secara sehat, kooperatif, secara alami merasakan kebahagiaan yang sejati karena menjalani gaya hidup yang berarti ( meaningful meaningful ). Pancaran harapan •
•
•
Menjaga keragaman biologi (biodiversity); Memberi tempat untuk prinsipprinsip bisnis ekologis;
yang akan membantu kita semua dalam transisi menuju masa depan yang berkelanjutan di atas bumi ini. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, yaitu melalui penerapan konsep eco village , yang di dalamnya terjadi keseimbangan baik antar masyarakat maupun terhadap kondisi alam. Dalam eco village , keadaan saling sa ling menghormati, saling berbagi, serta niat yang baik benar-benar mendapat tempat. Eco Village Eco villages villages adalah adalah komunitas masyamasya rakat baik perkotaan maupun pede-
•
•
perayaan; Rasa kesatuan komunitas dan dukungan yang bersifat mbal balik; Penghormatan dan dukungan ter-
Menetapkan siklus hidup dari seluruh produk dalam kacamata sosial, spriual, dan ekologi, di-
•
hadap manifestasi spiritual; Fleksibilitas dan sikap responsif terhadap kesulitan yang dihadapi;
mana produk yang dibuat sebaiknya
•
Perwujudan dunia yang damai,
dari bahan-bahan terbaik sehingga
saan yang berjuang untuk mengintegrasikan sebuah lingkungan sosial yang mendukung dengan cara hidup yang tidak banyak mempengaruhi/ mempenga ruhi/ merusak lingkungan. Untuk mencapainya, mereka menggabungkan berbagai ber bagai aspek seperti: desain ramah lingkungan, permaculture lingkungan, permaculture , bangunan ramah lingkungan, produksi secara alamiah, energi alternatif, pembangunan komunitas, dan lain sebagainya. Motivasi untuk melakukan eco vil- lages didasari atas komitmen untuk mengembalikan struktur sosial/budaya yang secara perlahan terdisintegrasi serta sebagai desakan terhadap praktek-praktek perusakan lingkungan di atas planet bumi ini.
penuh cinta, serta berkelanjutan.
tahan lama untuk menghindari siklus konsumsi yang cepat ter-
•
hadap alam, hal ini tentunya perlu didukung oleh teknologi; Menjaga kebersihan tanah, air, dan
•
udara melalui manajemen energi
komunitas;
dan limbah yang benar. benar.
3. Dimensi Budaya Budaya/Spiritual /Spiritual Kebanyakan eco village dak menempatkan me nempatkan penekanan praktek spriual, namun dengan cara mereka sendiri eco village menghorma serta mendukung – Bumi dan semua makhluk hidup di atasnya; budaya dan pengayaan seni serta ekspresi, dan keragaman spiritual. Spiritual berar : Membagi kreavitas, ekspresi • seni, akvitas budaya, ritual, dan
Ekonomi berar : Menjaga uang tetap berada dalam
•
Memutarnya ke sebanyak mungkin
•
orang; Mencari, membelanjakan, serta menginvestasikan menginvestasik an uang dalam
3. Dimensi Ekonomi Seiring dengan grup lokal dan komunitas menciptakan sendiri mata uang dan sistem pertukaran mereka, mereka belajar tentang rahasia terdalam dari ekonomi: uang dan informasi itu seimbang -- dan dak ada satupun yang langka! (Hazel Henderson)
•
bisnis yang dimiliki anggota komunitas; Menyimpannya dalam instusi keuangan lokal (home-grown fnanfnancial instuon).
Sumber tulisan: hp://gen.ecovillage.org/ecovillages.html
23
Wacana
“Penilaian Studi Kelayakan sebagai Bahan Pengambilan Keputusan terhadap Perencanaan Kawasan Perumahan”
S
tudi kelayakan merupakan hal terMoch.Yusuf pokok agar bisa memperoleh gambaran sejak awal mengenai aspekaspek yang dipikirkan dalam proses pembangunan. Produk studi kelayakan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari suatu studi kelayakan secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan dalam investasi dan kebutuhan untuk para pemangku kepentingan ( stakeholders ) dalam studi tersebut. Aspek-aspek yang dikaji dalam studi kelayakan terangkum dalam 7 kelompok aspek kajian: aspek lingkungan, aspek legal, aspek pasar, aspek teknis, aspek fnansial, aspek ekonomi, aspek sosial. Ketujuh kelompok aspek kajian tersebut dianalisis secara hirarkis dan sekuensial. Bila aspek awal sudah layak dilanjutkan aspek berikutnya, sampai semua aspek dinyatakan layak sehingga bisa dinyatakan pembangunan kawasan perumahan dinyatakan layak. Tahapan dalam ka jian studi kelayakan kelayakan digambarkan digambarkan sebagai berikut: berikut:
vestasi dilakukan dan memiliki resiko Hariagung yang cukup besar, tidak hanya karena besarnya jumlah dana yang terikat, melainkan juga karena jangka waktu yang panjang yang diperlukan untuk memetik keuntungan. Keputusan investasi yang keliru tidak dapat direvisi. *)
Pengambilan Keputusan Investasi Pembangunan Kawasan Perumahan Untuk pengambilan keputusan investasi tersebut dilakukan langkah-langkah kajian sebagai berikut: 1. Kajian Aspek Lingkungan - Data tentang kualitas udara, kualitas air dan sistem pembuangan lingkungan kawasan; - Hasil analisis dampak yang ditimbulkan selama proses proyek pembangunan ; l Pra konstruksi (pembebasan lahan, lingkungan sekitar, sosial, tenaga kerja), Alur Aspek Kajian Studi Kelayakan l Konstruksi (gangguan suara, penempatan material, penempatan pekerja, aksesbilitas dari PENETAPAN LOKASI dan menuju proyek), l Pasacakonstruksi Pasacako nstruksi (pengelolaan dan pengamanan PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN INVESTASI lingkungan serta integrasi sistem pengelolaan ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK limbah terhadap lingkungan sekitar) LINGKUNGAN LEGAL PASAR TEKNIS FINANSIAL EKONOMI SOSIAL Aspek lingkungan, walaupun merupakan aspek sekunder, namun saat ini pendekatan utama investasi harus dilakukan dengan keberlanjutan sesuai kondisi DOKUMEN STUDI KELAYAKAN INVESTASI lingkungan ekternal. Bila seluruh kajian aspek lingInvestasi Pembangunan Perumahan kungan sudah dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan deInvestasi pembangunan perumahan merupakan bentuk ngan kajian aspek berikutnya yaitu aspek legal. investasi barang modal atau investasi proyek, dengan kon- 2. Kajian Aspek Legal sekuensi menyerap dan mengikat dana dalam persentase yang - Kejelasan Pemrakarsa Pekerjaan (Investor/Lembaga) dibukcukup besar jumlahnya serta dengan jangka waktu ikatan tikan dengan kepemilikan akta perusahaan; dana yang cukup lama. Kesalahan dalam perencanaan atau - Kejelasan kepemilikan lahan rencana pembangunan dibukevaluasi kelayakan rencana investasi menimbulkan dampak tikan dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik; negati yang berlangsung lama atau kerugian yang sangat be- - Kejelasan jenis usaha yang dimiliki oleh investor/lembaga sar. Pertimbangan utama dalam menentukan pembangunan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Usaha (SIUJK/ kawasan perumahan adalah penetapan lokasi perumahan. TDR/NPWP/PKP/Ijin HO); Ciri investasi suatu proyek tidak terkecuali pembangunan - Kejelasan Struktur Organisasi Pemrakarsa dibuktikan dekawasan perumahan memberikan manaat atau keuntungan ngan Organisasi Tata Laksana (OTK) investor/lembaga; baru dapat dinikmati beberapa bulan atau tahun setelah in- - Kejelasan tentang Izin Prinsip Kepala Daerah, dibuktikan
24
Edisi 2 Tahun 2011
dengan Surat Izin Prinsip Walikota tentang Pembangunan; - Surat-Surat Keputusan Menteri tentang Pembangunan; - Pedoman Teknis Teknis Pembangunan. - Kejelasan tentang Zonasi Kawasan sesuai peruntukan dibuktikan dengan RTRW/RRTR Kabupaten/Kota terhadap kawasan dengan peruntukannya; - Kejelasan tentang Peruntukan lahan/tata guna lahan (land use ) sesuai ungsi kawasan terbangun yang dibuktikan dengan RTRW/RRTR Kabupaten/Kota; - Kejelasan tentang KDB, KLB dan RTH pada lahan rencana pembangunan kawasan perumahan dibuktikan dengan de ngan RTRW/RRTR yang telah disyahkan oleh DPRD Kabupaten/Kota; - Kejelasan tentang jaringan utilitas dibuktikan dengan penyediaan utilitas (listrik, air bersih, Tlp, gas) pada kawasan (data dari PLN, PDAM dan Telkom serta Dinas Pertambangan dan Energi sebagai penyedia). Bila seluruh persyaratan aspek legal sudah dipenuhi dan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek pasar. 3. Aspek Pasar - Data tentang pangsa pasar (market share ) ketertarikan calon penghuni terhadap proyek kawasan perumahan di Kabupaten/Kota; - Data tentang sasaran pasar (target market ); ); - Data pembanding (competitor ) sekurang-kurangnya yang sudah dibangun Kabupaten/Kota. Bila seluruh persyaratan aspek pasar sudah direspon positi dan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek teknik. 4. Kajian Aspek Teknik Teknik - Data lokasi proyek, luas lahan, status proyek sebagai bahan dalam melakukan desain bangunan dan asilitasnya; - Data mengenai peta garis untuk menentukan lokasi lahan terhadap lingkungan sekitar; - Analisis konsep konsep zonasi; - Analisis kebutuhan kebutuhan ruang dan asilitas; asilitas; - Data tentang Harga Satuan Bahan dan Upah tahun terakhir sebagai dasar dalam menentukan biaya bangunan; - Hasil analisis sistem dan kebutuhan M/E/P sebagai dasar rancangan MEP serta perhitungan biaya; - Hasil analisis kebutuhan urniture dan peralatan sebagai dasar menentukan biaya ( bila model turn key ); ); - Biaya-biaya teknis teknis yang harus ditanggung (Inormasi dari Pemkab/Pemkot tentang biaya IMB, AMDAL/AMDALALIN, Ijin HO, Biaya FS, Biaya Perencanaan dan Biaya MK /Rujukan dari Dirjen Cipta Karya); - Gambar rancangan Pradesain arsitektur. Bila seluruh persyaratan aspek teknik sudah didesain dan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek ekonomi.
5. Kajian Aspek Ekonomi - Data tentang tingkat inasi Kabupaten/Kota tahun berjalan sebagai bahan kajian perhitungan Present Value ; - Data tentang suku bunga Sertipikat Bank Indonesia tahun berjalan sebagai bahan perhitungan Present Value; - Data tentang suku bunga komersial yang berlaku pada pasar sebagai pembanding untuk menentukan Discount Factor (DF) sebagai dasar menentukan Present Value ; Bila seluruh persyaratan aspek ekonomi sudah memiliki manaat dan eek multiplier dan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek fnansial. 6. Kajian Aspek Finansial Semua perhitungan biaya teknis sebagai nilai yang diperhitungkan dalam biaya investasi langsung; - Semua perhitungan biaya pengelolaan selama 1 tahun yang diperhitungkan dalam biaya modal (termasuk depresiasi bangunan, biaya bunga, asuransi kebakaran); - Proyeksi-proyeksi penerimaan dari semua pendapatan yang diproyeksi sekurang-kurangnya 10 tahun atau lebih disesuaikan dengan masa pinjaman (10 tahun/15 tahun/20 tahun/25 tahun atau terlama 30 tahun); - Proyeksi Rugi Laba selama masa proyeksi-proyeksi penerimaan; - Perhitungan Net Cash Inow dan Net Cash outow dengan memperhatikan DF (dasar suku bunga) sebagai proyeksi nilai uang masa yang akan datang; - Perhitungan Net Present Value (NPV) dan Beneft and Cost Ratio (B/C) untuk menentukan tingkat kelayakan; - Perhitungan IRR untuk membandingkan tingkat keuntungan terhadap suku bunga komersial, apakah proyek tersebut layak atau tidak dikemudian hari; - Perhitungan Payback Period guna mengetahui waktu tercepat pengembalian investasi. Bila seluruh persyaratan aspek fnansial sudah memiliki proyeksi keuntungan investasi di masa yang akan datang dan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek sosial 7. Aspek Sosial Merupakan aspek akhir dari seluruh hirarki dari kajian seluruh studi kelayakan. kelayakan. Suatu proyek investasi investasi harus memiliki kohesi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulk menimbulkan an inklusi. Sehingga investasi tersebut tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan perumahan. Dinilai layak investasi dan dapat diambil suatu keputusan investasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kajian secara hirarki dan proyek dapat dinyatakan GO. *)Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera
25
Wacana
Hunian Berimbang Berimbang,, Antara Teori dan Realita
U
ndang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumaha Perumahan n dan Kawasan Permukiman mengamanatkan pembangunan lingkungan hunian berimbang (LHB). Hal ini tertera dalam pasal 54 ayat 1 sampai 5. Ketentuan ini dimaksudkan dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pasal tersebut juga disebutkan sanksi yang s u um b m e er r i l ll l . : i s st m t e bisa dikenakan kepada pengembang yang wa w tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Ketentuan hunian berimbang berimbang ini mengulang mengulang sejarah era Orde Baru. Pada November 1992, tiga orang menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Rudini, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Muhtar, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo, menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang hunian berimbang. Ketiga menteri sepakat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR lewat ketentuan tersebut. Dalam SKB tersebut ditetapkan konsep 1:3:6. Ini berarti pengembang pengembang yang membangun membangun 1 unit unit rumah mewah, maka harus membangun 3 unit rumah menengah dan 6 unit rumah sederhana. Secara logika, jika aturan ini diterapkan diterapkan maka maka pembangunan rumah bagi MBR akan melaju kencang. Alhasil masalah backlog pun tidak akan terjadi. Namun sayangnya, dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak bisa bisa diaplikasikan diaplikasikan dengan baik. Bahkan cenderung diabaikan diabaikan oleh para pengembang. pengembang. Hal ini antara lain karena karena tidak sinkronnya dengan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah (Pemd (Pemda). a). Ada sebagian Pemda yang justru mengeluarkan aturan yang kontradikti dengan SKB tiga menteri. Akibatnya, kontradikti pelaksanaannya jauh panggang dari api. Sekarang kita tentu berharap aturan hunian berimbang yang diamanatkan UU PKP tidak mengalami nasib yang sama. Untuk itu perlu perhatian semua
26
untuk mengawal dan stakeholder perumahan untuk mengawasi pelaksanaannya. Pemer Pemerintah, intah, dituntut untuk konsisten dan konsekuen terhadap aturan yang ditetapkan. Tentu saja harus memperhatikan suara dan aspirasi dari para pengembang yang memikul kewajiban melaksanakan aturan tersebut. Selain memberikan sanksi, pemerintah juga diminta memberikan memberikan insenti bagi bagi para pengembang yang mentaati aturan tersebut dengan baik dan benar benar.. Insentinya seperti apa, bisa dikaji bersama. Misalnya Misalnya insenti pajak atau dalam bentuk lain. Sebaliknya, para pengembang pengembang juga harus jujur dan konsisten dalam melaksanakan aturan tersebut. Jujur dalam arti tidak memanipulasi data jumlah rumah yang telah dibangunnya sehingga bisa diketahui berapa banyak rumah menengah dan dan sederhana yang yang harus dibangun. Hal ini penting karena kesuksesan pelaksanaan aturan hunian berimbang berimbang antara lain berada di pundak pengembang. Harus diakui, sampai sampai saat ini memang memang masih muncul sejumlah persoalan. Antara lain lokasi pembangunan hunian berimbang, apakah berada dalam satu
Edisi 2 Tahun 2011
hamparan atau bisa di lokasi lain. Ini terutama di berbagai sektor terutama di bidang perumahan, menyangkut lahan yang terbatas dan harganya yang permukiman, dan perhubungan, perlu dipadukan untuk mahal. Tentu tidak mungkin jika ada pengemban pengembangg yang mewujudkan kawasan yang asri dan menjamin kualitas membangun rumah mewah di Jakarta Jakarta terus diharuskan diharuskan kehidupan penduduknya. membangun rumah menengah dan sederhana di lokasi Demikian juga asilitas pendidikan dan perdagangan yang sama karena harga tanahnya yang mahal. perlu dipadukan. Hanya keterpaduan pembangunan Selain itu, juga muncul perdebatan tentang komposisi asilitas inilah yang akan menghasilkan kawasan idealnya, apakah tetap 1:3:6 atau menggunakan aturan permukiman yang diminati masyarakat dari semua lain yang sesuai dengan dengan perkembangan perkembangan saat ini. Hal golongan. Inilah yang dijalankan Housing Development itulah yang harus diakomodir oleh Peraturan Menteri Menteri Board (HDB) di Singapura, KNHC di Korea Selatan, Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) tentang hunian dan URA di Jepang. berimbang yang akan segera diterbitkan. Ini penting demi Tidak kalah pentingnya adalah kontribusi Pemerintah menjamin eektivitas pelaksanaannya nanti. Daerah. Caranya dengan memberikan kemudahan dalam Dalam berbagai kesempatan, Menpera Suharso perizinan bagi para pengembang untuk membangun Monoara mengatakan, pihaknya memastikan awal rumah. Biaya siluman yang selama ini banyak dikeluhkan semester kedua tahun ini peraturan peraturan tentang hunian pengembang harus segera dihilangkan. Jika ini terjadi, berimbang akan segera diterbitkan. “Kami akan dorong pembangunan perumahan bagi MBR akan lebih cepat agar pola hunian berimbang ini dapat diberlakukan berjalan. kembali. Itulah amanah UU PKP yang baru di disahkan sahkan Kita boleh berharap tinggi akan kesuksesan DPR di penghujung tahun lalu lalu”. ”. pelaksanaan pembangunan hunian hunian berimbang demi Menurutnya, dalam UU PKP pengembang wajib meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat menyediakan me nyediakan sekian persen lahan untuk pe perumahan khususnya MBR. Tapi jika tidak ada sinergi, kejujuran, bagi MBR.Namun pihaknya belum bisa menjelaskan dan komitmen semua pihak terkait, tentu harapan itu berapa persenta persentasenya. senya. Saat ini pihaknya bersama ber sama hanya angan-angan belaka. Sebagai salah satu anak asosiasi pengembang sudah mulai melakukan pendapendabangsa, saya akan sangat bersedih jika hal itu ternyata taan mengenai mengenai perusahaan properti properti milik pengembang menjadi kenyataan. perumahan berikut anak perusahaannya, perusahaannya, termasuk jenis proyek yang sedang dikerjakan. Data ini penting agar Anjar Fahmiarto Fahmiarto (Forwapera) (Forwapera) dapat diketahui diketahui berapa unit rumah sederhana yang wajib dibangun pengembang pengembang bersangkutan, perban perbandingan dingan total rumah menengah menengah atas yang dibangun grup pengem pe ngembang bang tersebut. Tentu kita berharap aturan tentang hunian berimbang ini bisa tersosialisasi dan terlaksana dengan baik. Sebab pada dasarnya konsep hunian berimbang mengandung prinsip-prin prinsip-prinsip sip pro poor , pro green dan pro growth. Tentunya, terpenting program inrastruktur
27
a w e m s i : o t o f r e b m u s
Wacana
Governing Council ke-23 UN-Habitat 11-15 April 2011 sumber foto: Delegasi RI
S
idang Governing Council ke-23 (GC-23) United Nations Human Settlements Programme (UNHabitat) dengan tema ‘Sustainable Urban Development through Expanding Equitable Access to Land, Housing, Basic Services and Inrastructure’ telah diselenggarakan pada tanggal 11-15 April 2011 di Nairobi. Sidang dihadiri negara-negara anggota, badan-badan PBB, dan Mitra Agenda Habitat yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, lembaga donor donor,, organisasi masyarakat madani, dan organisasi internasional/ swasta lainnya. GC23 UN-Habitat dibuka secara resmi oleh Presiden Kenya, Mwai Kibaki, dan diisi dengan sambutan dari Mr. Achim Steiner, Steiner, Direktur Eksekuti UNEP UNEP,, Sekjen PBB Ban Ki-moon yang dibacakan Wakil Direktur UN-Habitat Mrs. Inga Bjork-Klevby, dan dr. Joan Clos, Direktur Eksekuti UN-Habitat. UN-Habitat. Beberapa hal yang yang menjadi perhatian dalam sesi pembukaan adalah: a. Peni Peningkatan ngkatan urbanisasi global yang tinggi (saat ini sudah lebih dari separuh dan diperkirak diperkirakan an tahun 2050 mencapai 70%) dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk kemiskinan, transportasi, kurangnya lapangan pekerjaan, tumbuhnya permukiman kumuh dan inormal serta perubahan iklim. b. Perlunya inovasi kebijakan dan program yang pro rakyat miskin serta berbagi pengalaman antarnegara dalam menangani masalah urbanisasi. c. Hasil pembahasan GC23 UN-Habitat merupakan peluang penting agar agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai tema utama pertemuan dapat tereeksikan di dalam konerensi PBB tentang Pembangunan Pemb angunan Berkelanjutan (Rio +20) yang akan digelar tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. d. Perlunya mengembalikan penanganan perkotaan
28
melalui perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan dasar perkotaan (basic urban planning ), ), yaitu dengan menekankan kepada pentingnya penataan pola dan jaringan jalan, pencadangan pencadangan lahan untuk untuk kepentingkepentingan umum (land as common goods ), ), dan penyediaan pelayanan dasar perkotaan ( urban services ); ); menyiapkan kelembagaan dan tata penyelenggara penyelenggaraan an kota; serta mendorong tumbuhnya ekonomi perkotaan, khususnya penciptaan lapangan pekerjaan. Penanganan perkotaan yang baik harus mampu mencegah terjadinya urban sprawl (perkembanga (perkembangan n kota secara sporadis), yang menyebabkan hilangnya potensi ekonomi urbanisasi dan aglomerasi. Sidang juga telah memilih Mr. Vincent Karega, Menteri Inrastruktur Rwanda, sebagai Presid Presiden en Governing Council 2011-2013 dengan dibantu oleh 3 wakil presiden dan 1 Rapporteur dari Chili (mewakili Amerika Latin), Cina (mewakilil Asia), Rusia (mewakili Eropa Timur) dan Finlandia. High-Level Segment Sesi High-level Segment telah membahas mengenai tema utama pertemuan yaitu pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui perluasan akses kepada lahan, perumahan, dan pelayanan serta inrastruktur dasar. dasar. Pada sesi ini, Menteri Perumahan Perumahan Rakyat RI menyampaikan pernyataan, baik dalam kapasitas sebagai Ketua Delri maupun sebagai Ketua Asia Pacifc Ministerial Ministerial Conerence on Housing and Urban Development Development (APMCHUD). Pokok-pokok pernyataan Ketua Delri sebagai berikut: Rencana Implementasi Solo yang dihasilkan dalam APMCHUD ke-3 memberikan kerangka kerangka kerja untuk untuk pemberdayaan pemberdayaa n masyarakat dalam menghadapi tantangan regional melalui kerjasama dan pertukaran •
Edisi 2 Tahun 2011
taan dan pada akhirnya merupakan kontribusi kota terhadap upaya pencapaian sustainable development. Dialog pada sesi sore yang membahas Equitable Access to Basic Services and Inr Inrastructure astructure , menghadirkan panelis unsur Pemerintah (Menteri Inrastruktur Rwanda dan pejabat senior Kementerian Perumahan Sri Lanka); pemerintah daerah (Walikota Harare, Zimbabwe); dan Mitra Agenda Habitat Habitat (World Business Council or Sustainable ). Hal-hal yang mengemuka antara lain: Development ). Perencanaan Per encanaan dan penyediaan layanan dasar merupakan bagian penting bagi pengembangan kota berkelan jutan, termasuk diantaranya diantaranya energi, transportasi, transportasi, air dan sanitasi. Akses terhadap jasa-jasa ini adalah aktor penentu lokasi berkumpulnya populasi dan mempengaruhi pertumbuhan serta pengembangan mereka. Terdapat kesamaan pandangan bahwa diperlukan kolaborasi erat antara berbagai sektor pemerintahan, Sesi dialog pihak swasta dan masyarakat madani, serta peningPembahasan Pembaha san sesi pagi bertopik “ Sustainable Urban katan dan penguatan kerangka peraturan. Kesetaraan akses terhadap layanan dasar membutuhDevelopment Trough Equitable Access to Basic Services And kan investasi dalam jumlah yang tidak kecil. Namun Inrastructure ” menampilkan beberapa panelis yaitu dari unsur Pemerintah (Menteri Perumahan Maroko); Mitra demikian, disadari bahwa akses ini memiliki potensi Agenda Habitat (Global Parliamentarians jangka panjang menuju menuju green growth Parliamentarians or Habitat dan growth melalui penciptaan lapangan kerja, terutama untuk kaum miskin. Shack/Slum Dwellers International); serta akademisi (Delt University o Technology, Belanda). Hal-hal pokok yang Pada kedua sesi, mayoritas peserta sependapat bahwa mengemuka selama sesi ini yaitu: pemerintah, organisasi internasional, dan mitra Agenda Terdapat kesepakatan bahwa lahan merupakan Habitat (institusi keuangan, kelompok masyarakat, komponen kritis untuk perumahan, inrastruktur organisasi proesi, dan lain-lain) memainkan peran kunci dan pelayanan, terutama bagi masyarakat berpengdan harus bekerjasama dalam peningkatan akses terhadap hasilan rendah dan rentan. Mengingat jumlahnya tanah, perumahan, pelayanan dasar dan inrastruktur. inrastruktur. yang terbatas, diperlukan kebijakan, undang-undang ataupun sistem yang menjamin kepemilikan lahan. Catatan Akhir Hasil studi negara-negara dunia menunjukkan bahwa Pertemuan GC UN-Habitat ke-23 kali ini merudukungan kebijakan yang inovati dalam kerangka pakan pertemuan yang dipandang strategis mengingat tata-kelola pertanahan yang baik dapat meningkatka meningkatkan n isu-isu terkait perumahan dan pembangunan kota yang akses masyarakat berpenghasilan rendah (low income berkelanjutan telah menghadapi berbagai tantangan baru. Isu-isu baru seperti perubahan iklim, dan green economy communities ) ke tanah dan perumahan. Terdapat pandangan bahwa perumahan memainkan memberikan tantangan tersendiri bagi upaya pencapaiperan sentral dalam pengembangan ekonomi melalui an program pembangunan kota yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan akses terhadap perumahan. Dalam konteks ini dan mendan promosi praktik pembangunan rumah yang jelang pertemuan Rio+20 Rio+20 di Brazil, Brazil, pelaksanaan GC keberkesinambungan dan ramah lingkungan. Statistik 23 UN-Habitat diharapkan dapat memberikan kontribusi menunjukkan bahwa sektor perumahan menyumpenting bagi pertemuan Rio+20, terutama dalam kaitan bangkan hampir 20 persen pembentukan modal dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. dalam Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Disepakati bahwa GC UN-Habitat tidak secara Untuk kawasan kumuh, program slum upgrading spesik membahas substansi green economy namun hanya Pemerintah ntah dalam mencatat pentingnya kontribusi UN-Habitat terhadap and prevention dapat menjadi alat Pemeri mengembangkan akses terhadap perumahan berbiaya pertemuan Rio+20 terutama dalam kaitan dengan pemrendah dan mengendalikan jejak kaki ( ootpr ootprint) int) perko- bangunan kota yang berkelanjutan. (LW/Delegasi RI) •
•
•
•
praktek unggulan ( best practices ). ). Perlunya mobilisasi dana yang inovati dan tidak bergantung pada dana publik, dengan memberdayakan dana swasta dan masyarakat untuk rehabilitasi dan pencegahan bencana. Perlunya Perlun ya perkuatan jejaring kerja antarpemerintah, swasta dan masyarakat untuk menjawab tantangan meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi dan sektor inormal. Ajakan kerjasama UN-Habitat UN-Habitat dan mitra mitra Agenda Habitat untuk mendukung Regional Center or Community Empowerment in Housing and Urban Development (RC-CEHUD) menjadi center o excellence di kawasan Asia-Pasik. Komitmen Indonesia untuk persiapan konerensi Habitat III tahun 2016.
•
•
•
•
•
•
29
Liputan
Pembenahan Kawasan Kumuh Kota Batam Melalui PLP2K-BK
K
sumber: Asisten Depu Perencanaan Pengembangan Kawasan
ota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga menyebabkan pula tingginya arus urbanisasi. Kondisi di Indonesia sebagai negara berkembang tidak jauh berbeda, tingginya tingginya angka pertambahan pertambahan penduduk di perkotaan masih menjadi masalah. Pesatnya perkembangan penduduk diperkotaan tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga mengakibatkan munculnya permukiman-perm permukiman-permukiman ukiman kumuh. Di Indonesia sendiri luas permukiman kumuh cenderung bertambah dari 54 ribu hektar pada tahun 2004 menjadi PLP2K-BK di Kampung Bagan. 58 ribu hektar pada tahun 2009. Bertambahnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan ini harus segera diPenataan Pena taan Kampung Bagan dengan PLP2K-BK tangani secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan kepentingan Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat di wilayah perkotaan itu sendiri, sehingga diharapkan sejak tahun 2010 berupaya memberikan stimulan untuk terwujud suatu lingkungan yang sehat, aman serasi dan membenahi kampung Bagan dengan pendekatan proteratur gram Penanganan Lingkungan Perumahan dan PermuKota Batam merupakan kota dengan populasi terbesar kiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Program ke tiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palemini merupakan suatu upaya untuk menata dan meningbang, dengan jumlah penduduk mencapai 1.081.527 katkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman jiwa dan memiliki memiliki laju pertumbuhan penduduk penduduk yang kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan Tridaya, sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga yaitu perbaikan dan pembangunan perumahan, penyedia2011 angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari an PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang 8 persen per tahun. wilayah dengan dengan mengintegrasikan mengintegrasikan konsep penanganannya penanganannya Secara geogras Batam memiliki posisi strategis karena melalui pemanaatan potensi wilayah disekitarnya. berada di jalur pelayaran internasional serta dekat dengan de ngan Stimulan melalui program PLP2K-BK diberikan Singapura dan Malaysia. Ketika dibangun pada awal dalam bentuk pemberian komponen sik berupa pem1970-an kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, buatan gorong-gorong, jalan steger steger,, saluran precast , dan dalam waktu 40 tahun penduduk Batam tumbuh hingga penerangan jalan. Hal ini diharapkan dapat mengemba170 kali lipat. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota likan ungsi kampung Bagan sesuai dengan rencana tata Batam memunculkan banyak permukiman kumuh, dian- ruang wilayahnya sebagai kawasan kampung tua yang taranya terletak di kampung Bagan, kelurahan Tanjung diarahkan sebagai cagar budaya dan kawasan wisata laut Piayu, kota Batam yang dikelilingi hutan mangrove. Awalnya, Awal nya, kampung yang yang sebagian besar penduduknya penduduknya Program PLP2K-BK di kampung Bagan maupun adalah pedagang dan buruh dengan rata-rata penghasildi beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia an Rp. 800 ribu per bulan ini merupakan salah satu diharapkan dapat menjadi stimulan bagi penanganan pena nganan pintu masuk ke pulau Batam, namun seiring berjalannya permukiman kumuh di Indonesia yang cenderung cenderung ber waktu, Kampung Kampung Bagan berkembang berkembang menjadi kawasan kawasan tambah. PLP2K-BK ini diharapkan menjadi skenario pepermukiman kumuh yang huniannya sebagian besar nanganan yang diimplementasikan secara konsisten oleh merupakan bangunan semi permanen yang tidak layak para stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah huni. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya sanitasi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan dan sumber air bersih. hunian yang layak, aman, nyaman dan sejahtera.
30
Edisi 2 Tahun 2011
Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
S
esuai dengan pelaksanaan misi ke-5 Kementerian Perumahan Rakyat yaitu “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman”, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Tahun 2011. 201 1. Tujuan Tujuan dari pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2011 adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah terhadap pembangunan perumahan di daerah dan meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pembangunan perumahan. Pada tahun 2011 ini, kegiatan utama Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat terdiri dari dua kegiatan utama yaitu Sosialisasi Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan pada 33 provinsi dalam waktu 2 (dua) bulan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk mengenalkan kebijakan dan program yang dilaksanakan di laksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, sasa sa sarrannya yaitu aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders terkaitperumahan, agar mereka stakeholders terkaitperumahan, mengetahui arah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kegiatan ini melibatkan semua unsur di unit Kedeputian di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yang bertindak sebagai nara sumber, mulai dari tingkat eselon IV sampai dengan de ngan tingkat eselon I yang bertugas menyampaikan segala inormasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah terkait kebi jakan bidang perumahan perum ahan dan kawasan kawa san permukiman. Contoh hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sosialisasi di Provinsi Jawa Timur. Timur. Persoalan perijinan dalam pembapemba ngunan rumah adalah salah satu rintangan yang dihadapi masyarakat Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan perumahan diutarakan pada kegiatan Sosialiasasi Kebi jakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di JawaTimur.. JawaTimur Sementara itu pada acara Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Peru-
sumber foto: Bagian Data dan Pelaporan, BPA
mahan Rakyat - Dr. Iskandar Saleh, menyampaikan bahwa masih sulitnya membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ditengarai karena komitmen yang tidak dimiliki Pemerintah Daerah. Beliau mengatakan menga takan bahwa dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 105, disebutkan tanggung jawab ketersediaan lahan dan rencana tata ruang berada di pundak Pemda. Dalam kesempatan itu pula, disampaikan program pembangunan rumah murah bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah. Pada tahun anggaran 2011 Kemenpera menargetkan 100.000 unit rumah murah. Saat ini baru Kota Malang (Jawa Timur) yang menangkap peluang ini dengan meminta 10.000 unit rumah. Ditegaskan bahwa hal ini bergantung pada inisiati dari walikota/bupatinya. walikota/bupat inya. Bersedia atau tidak t idak menyediakan rumah murah bagi warganya. Beliau juga mengatakan, syarat yang diperlukan untuk pengajuan program ini hanya satu yaitu Pemda menyediakan tanah. Untuk urusan inrastruktur dan prasarana Kementerian Perumahan Rakyat akan menyediakan, termasuk ketersediaan asilitas umum, sosial, mikrodrainase, saluran air dan listrik. Itu artinya, rumah tersebut siap huni dengan nilai bangunan yang dikreditkan senilai 20 juta sampai dengan 25 juta dengan cicilan sekitar Rp. 200.000 per bulan, untuk tipe 36. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, maka keluarga miskin dan berpenghasilan rendah berhak atas rumah murah, dan hak ini harus dipenuhi oleh Pemda. (Ochi ( Ochi )
31
Liputan
“End of Cities ” Pertemuan Forum Perencana Muda Internasional (International Young Planners Planner s Forum ) ke-2 Yogyakarta Yo gyakarta 13-15 Juli 2011 sumber foto: David A. Sagita/INFORUM
Pemukulan gong oleh Ir. Joessair Lubis, C.E.S. (Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang).
E
nd o Cities , yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘Akhir Kota’ adalah sebuah tema jenius yang diangkat pada Pertemuan Forum Perencana Muda Internasional (International Young Planners Forum – IYPF) ke-2 pada pertengahan Juli kemarin di Yogyakarta. Alasan dipilihnya tema tersebut dikarenakan pada saat ini kita telah memasuki milenium perkotaan. Tahun 2007 tercatat sebagai tahun bersejarah bagi umat manusia dengan ditandainya terjadi pergeseran demogras besar penduduk dunia, penduduk perkotaan lebih tinggi dari pada penduduk perdesaan untuk pertama kalinya. Pada 2011, populasi dunia diperkirakan mencapai 7 miliar jiwa, sebagian besar dari mereka hidup di kawasan Asia. Tahun 2015 akan ada 358 kota dengan penduduk lebih dari 1 juta di seluruh dunia dan 153 kota tersebut ada di Asia. Kencenderungan populasi
32
yang mengkhawatirkan tersebut memberikan peringatan kepada kita bahwa kota menjadi sebuah ajang pertempuran untuk menentukan kalah atau menang kepada generasi masa depan. Banyak dari kota-kota besar dan mega-kota (megacities ) di dunia mengalami kejatuhan. Makin memburuknya kemacetan, polusi yang semakin meningkat, bertambahnya ukuran dan jumlah kemiskinan serta permukiman kumuh dan liar dengan sanitasi buruk dan rendah pasokan air, adalah beberapa contoh bagaimana kita akan kehilangan tanah yang kita miliki. Terlebih lagi kita di Asia Pasik tinggal dalam sebuah jalur api (ring o fre ) yang membuat kota-kota kita sangat rentan terhadap bencana. Yogyakarta pada tahun 2006 dan 2010 serta Jepang 2011 adalah sebagian contoh kecil bagaimana bencana datang tanpa pemberitahuan dan kota-kota tersebut hancur. Hal ini diperburuk lagi dengan makin meningginya suhu di dunia, membuat kota-kota besar kita tidak nyaman lagi sebagai tempat tinggal. Hal ini kemudian menjadi perhatian utama dari 150 peserta yang hadir, 45 peserta diantaranya dari mancanegara Malaysia, Australia, Singapura dan India. Pemilihan kota Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan IYPF kali ini bukan tanpa alasan. Dari sisi sejarah, kota Yogyakarta pernah menjadi ‘kota raja’ kerajaan Mataram Islam sekitar abad 15 sampai abad 16 tepatnya di kawasan Kota Gede. Sekitar abad 17 adanya Kasultanan Yogyakarta berdiri dengan pusat pemerintahan Keraton Yogyakarta berada di Desa Beringharjo. Pada masa awal berdirinya Republik Indonesia, Yogyakarta sempat menjadi ibukota negara pada kurun tahun 1945-1949. Pada tahun 1950 Yogyakarta Y ogyakarta mendapatkan mendapatkan status sebagai sebagai Daerah Istimewa Istimewa setingkat Provinsi. Awal tahun 2006, kota Yogyakarta diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter dan tahun 2010 bencana kembali terjadi dengan
Edisi 2 Tahun 2011
meletusnya Gunung Merapi pada bulan Oktober. Selain Menteri Pekerjaan Umum yang dibacakan oleh Direktur bencana, Yogyakarta juga memiliki salah satu contoh Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ir. Joessair praktek unggulan dalam penanganan permukiman Lubis, C.E.S.. Dalam sambutannya Menteri Pekerjaan kumuh yaitu penanganan kawasan permukiman di Umum menekankan bahwa pembangunan perkotaan di bantaran sungai Code oleh arsitek Indonesia Y. B. Indonesia harus mulai direncanakan dengan baik. Mangunwijayaa atau yang biasa dikenal Mangunwijay Selanjutnya sambutan Menteri Negara dengan Romo Mangun. Perumahan Rakyat yang dibacakan oleh Sta Dalam pertemuan ini ada 3 sub tema Khusus Menteri Negara Perumahan Rakyat nasib yang dibahas untuk mendukung tema bidang Peran Serta Masyarakat Ir. Qoyum masa depan tersebut yakni; 1. Identikasi Sistem A. J., M.Si. menyampaikan menyampaikan tanggapan tanggapan atas kota kita Perencanaan Per encanaan di setiap negara peserta tema“End o Cities” dengan prespekti ‘PPP’ (Identiying Planning Systems in each Perumahan, Perkotaan dan Peradaban. ada ), 2. Konsep dari Kota Rumah membentuk kota dan kota berujung members countries ), di tangan Masa Depan (the Concept o Futur ), pada peradaban sebuah bangsa. Jika kotaFuturee Cities ), kaum muda 3. Penyusunan roadmap pembangunan kota akan tamat riwayatnya, kenapa itu bisa Kota Masa Depan (Roadmap o the Future terjadi dan kalau benar terjadi maka seperti ). Selain itu, pertemuan ini bertujuan apa bentuk kehidupan pasca-kota? Menteri Cities ). untuk memperbaharui deklarasi IYPF dan mendorong Negara Perumahan Rakyat juga menekankan bahwa terbentuknya Forum Perencana Muda tingkat Asia nasib masa depan kota kita ada di tangan kaum muda, Pasik. sehingga diharapkan pertemuan-pertemuan seperti Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Umum Ikatan IYPF tidak hanya menghasilkan sebuah kesepakatan Ahli Perencanaan Perencanaan (IAP) Indonesia Indonesia yang diwakili diwakili yang ditanda-tangani oleh orang banyak tetapi juga oleh Sekretaris Jenderal IAP Indonesia Ir. Bernardus menghasilkan sebuah program yang nyata serta dapat R. Djonoputro. Dalam sambutannya Bernadus diimplementasikan diimplementasi kan di Indonesia. menyampaikan pentingnya membuat jejaring kerja sama Pada kesempatan ini juga diluncurkan 2 buah buku di bidang perencanaan kota dan mengharapkan IYPF yaitu “th “thee State o Asian Cities 2010/11” yang diterbitkan menjadi salah satu jejaring yang mampu mewujudkan itu. oleh UN-Habitat dan“State o Indonesian Cities 2010” Kemudian acara dilanjutkan oleh pembacaan sambutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penataan sumber foto: ismewa
33
Liputan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Masing-masing buku tersebut diserahkan kepada pemangku kepentingan di bidang perkotaan yang diwakili oleh perwakilan lembaga akademis, pemerintah kota Yogyakarta, Yayasan Yogya Y ogya Kota Kita, perwakilan YUF Indonesia, Ketua Ketua IAP Yogyakarta Y ogyakarta dan perwakilan perwakilan peserta. Acara kemudian kemudian dilanjutkan dengan dengan sesi diskusi pertama dengan topik diskusi ‘Apakah kita memiliki sistem perencanaan yang tepat dalam menjawab tantangan perencanaan saat ini?’ (Do we have the right ). planning system to address address planning challenge today? today? ). Untuk sesi kedua topik yang diangkat adalah ‘Apa yang kita mau dari kota kita di masa depan? ( What do we want ). Kedua sesi ini menghadirkan our uture cities to be? ). 4 pembicara dari Malaysia, Singapura, Singapura, Australia dan Indonesia dengan moderator Noorli Noorliza za Hasyim, mantan Ketua Malaysia Institute o Planning. Malam harinya para peserta diundang untuk menghadiri jamuan makan malam dari Walikota Yogyakarta. Y ogyakarta. Pada Pada kesempatan ini ini para peserta berkesempatan untuk melakukan diskusi ringan tentang bagaimana Walikota Yogyakarta menghadapi bencana yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada hari kedua para perencana muda ini mengadakan sebuah pertemuan pararel dengan agenda khusus untuk membahas isi dari drat deklarasi IYPF Yogyakarta yang telah dirumuskan oleh tim perumus dari Indonesia dan Malaysia. Di lain kesempatan, Direktur Eksekuti IAP Indonesia mengemukakan “Forum ini dimaksudkan sebagai wadah tukar inormasi antar perencana muda di wilayah Asia Pasik mengenai permasalahan yang dihadapi kota-kota di regional. Kami berharap suara para perencana muda Asia-Pasik Asia-Pasi k dapat menggugah menggugah para pemimpin pemimpin kota untuk menaruh perhatian lebih besar pada aspek keberlanjutan pembangunan kota”. (DVD) sumber foto: David A. Sagita/INFORUM
34
Forum Perencana Muda Internaonal 13-15 Juli 2011 Yogyakarta, Indonesia
DEKLARASI RENCANA AKSI YOGY YOGYAKART AKARTA A Mempromosikan pertukaran pengetahuan tentang perencanaan kota berkelanjutan berkelanjutan
S
etelah deklarasi yang dibuat di Kuala Lumpur Forum Perencana Muda Internasional perdana pada 18 Oktober 2010, kami, para perencana muda dari Indonesia, Malaysia, Australia, dan Singapura telah berkumpul di Yogyakarta, Indonesia dari 13 ke-15 Juni 2011 2011 untuk untuk membangun kerjasama berdasarkan kebersamaan visi menuju kota layak huni dan berkomitmen untuk lebih meningkatkan masa kualitas kota-kota kita di masa depan dengan mencontoh dan menerapkan praktek perencanaan yang baik. Membuat rencana aksi sebagai berikut: IYPF mendesak peserta: (a) untuk belajar dari praktek perencanaan kota terbaik dan terburuk antara satu sama lain, (b) untuk mendukung agenda pemerintah dalam perencanaan kota berkelanjutan, (c) untuk secara akf membantu Pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah perkotaan dengan menelurkan ide-ide dan solusi, (d) untuk membentuk kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepenngan dalam melakukan penelian dan dalam menerapkan rencana aksi pada perencanaan kota yang berkelanjutan. Kami juga akan mendorong peluang-peluang: 1. Memperluas jejaring IYPF ke negara lain di wilayah Asia-Pasik; 2. Melakukan pertukaran perencana internasional; internasional; 3. Membangun sebuah situs yang diperbarui secara teratur ter atur untuk praktek perencanaan terbaik di seap negara; 4. Menyelenggarakan pertemuan Forum Perencana Muda Internasional pada 2013 untuk mengevaluasi pencapaian pen capaian rencana aksi ini dan mencari lokasi yang tepat.
Edisi 2 Tahun 2011
2011 Kemenpera Raih Opini WTP BPK ke-5 sumber foto: Bagian Humas dan Protokol Kemenpera
Menpera: Kinerja Kemenpera Harus Lebih Baik
K
ementerian Perumahan Rakyat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuang an an Tahun Anggaran 2010. Opini WTP dari BPK ini merupakan yang kelima secara berturut-turut setelahsebelumnya Kementerian Perumahan Rakyat memperoleh WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006-2009. Opini WTP dari hasil audit BPK ini diterima langsung oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa yang diserahkan oleh Ketua BPK Hadi Purnomo pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III Atas Laporan Keuangan Tahun Tahun 2010 di ruang Auditorium Kantor Pusat BPK, Jumat (24/6) kemarin. Menteri Negara Perumahan Rakyat menyatakan, prestasi Kementerian Perumahan Rakyat yang berhasil mempertahankan opini WTP BPK ini harus bisa memacu semangat kerja para karyawan di lingkungan Kemenpera. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perumahan yang pro rakyat. “Adanya prestasi ini (opini WTP BPK-red) harus bisa meningkatkan kinerja seluruh karyawan Kemenpera ke depan,” ujar Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan. Kementerian Perumahan Rakyat, ujar Suharso Monoarfa, terus berupaya untuk mengatasi backlog backlog (jumlah (jumlah
akumulasi angka kekurangan rumah) yang ada di Indonesia. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 lalu, diketahui angka backlog backlog perumahan perumahan di Indonesia mencapai angka lebih dari 13 juta unit. “Kami berharap Pemerintah Daerah (Pemda) setempat bisa ikut memberikan perhatian khusus terhadap sektor atau bidang perumahan di daerahnya masingmasing. ma sing. Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal ini akan terus mendorong serta memberi stimulan baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar daya beli masyarakat terhadap perumahan bisa lebih ditingkatkan”, tandasnya. LHP atas Laporan Keuangan Kemenpera Tahun 2010 tersebut terdiri dari LHP yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan Jumlah Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP meningkat pada 2011. Dari 33 Lembaga Negara/Kementerian Negara/ Lembaga Non Kementerian yang diperiksa oleh Auditoriat Keuangan Negara III, 70 persen WTP dan 30 persen Wajar W ajar Dengan Pengecualian (WDP). Hadi Purnomo menambahkan pada tahun 2008, Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WTP sebanyak 15 institusi sementara pada 2011 mencapai 22 institusi.
35
Liputan
Kemenpera Sosialisasikan Undang-Undang Undang-U ndang Nomor Nomor 1 Tahun Tahun 2011 2011 sumber foto: Bagian Humas dan Protokol Kemenpera
K
ementerian Perumahan Rakyat melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sosialisasi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk memahami dalam pengambilan kebijakan yang terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi dan Staf Ahli A hli Menpera Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman, Yusuf Yusuf Yuniarto
36
dan Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo. Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Hazaddin TS yang mewakili Sesmenpera Iskandar Saleh ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari seluruh Deputi dan unit kerja lingkup Kemenpera, perwakilan Kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Pemerintah Daerah, asosiasi pengembang dan kalangan perbankan serta perguruan tinggi. Menurut Yoseph Umar Hadi, dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik, setidaknya ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam program pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman di Indonesia. “Beberapa permasalahan itu antara lain keterbatasan lahan untuk perumahan, terutama di kota besar, harga tanah yang sangat mahal, Pemerintah Daerah tidak memiliki konsep penyediaan tanah untuk perumahan, konsep tata-ruang yang tidak jelas dan alih fungsi lahan”, tandasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, imbuhnya, juga terdapat beberapa hal pokok yang menunjukkan adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat. Hal-hal pokok itu yakni negara bertanggung jawab dalam menyediakan rumah, pemerintah harus lebih berperan terutama terhadap pemenuhan rumah bagi MBR, peningkatan kapasitas
Edisi 2 Tahun 2011
kelembagaan yaitu, peningkatan status Menteri yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman dari kategori C menjadi B, adanya kewajiban negara yang di delegasikan secara merata dari Pusat sampai ke daerah, alokasi anggaran perumahan tidak hanya harus ada di APBN, tapi juga APBD APBD,, Revisi Tata Ruang, Ruang, Konsolidasi Tanah Tanah dalam bentuk bank tanah, Kasiba dan Lisiba, alokasi anggaran untuk MBR, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman.
salah satu indikator kesejahteraan umum adalah perumahan
pemerintah ke depan terus berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Oleh karena itu, Kementerian Perumahan Rakyat yang bertanggungjawab sebagai sektor yang menangani bidang perumahan dan kawasan Perkuat Peran permukiman dirasa perlu melakukan Pemerintah Daerah sosialisasi Undang-Undang baru ini. Hal senada juga disampaikan Staf “Sosialisasi ini dilakukan dalam Ahli Menpera Bidang Tata Tata Ruang, rangka mengintegrasikan kebijakan Pertanahan dan Permukiman, Yusuf di sektor perumahan dari pusat Yuniarto. Yun iarto. Dirinya mengungkapkan, sampai daerah. Selain itu juga untuk Undang-Undang ini sebenarnya juga menjawab berbagai permasalahanmemperkuat peranan pemerintah permasalahan yang ada dalam daerah karena perumahan merupakan program pembangunan perumahan urusan wajib daerah. dan kawasan permukiman,” katanya. “Grand design perumahan design perumahan ingin Agus berharap, melalui sosialisasi menempatkan perumahan dalam ini akan muncul sinergi positif suatu kawasan, Pembukaan UUD dalam pengambilan kebijakan dalam 1945 menyebutkan cita-cita untuk bidang perumahan dan kawasan memajukan kesejahteraan umum, dan permukiman di masa mendatang. salah satu indikator kesejahteraan Apalagi rumah merupakan salah satu umum adalah perumahan,” kebutuhan pokok masyarakat serta terangnya. menjadi aset bangsa dan tolok ukur Kepala Biro Hukum dan kesejahteraan masyarakat. Kepegawaian Kemenpera, Sementara itu, Ketua Pengurus Agus Sumargiarto menyatakan, Harian YLKI Sudaryatmo sosialisasi Undang-Undang Nomor menyatakan, pihaknya sangat 1 Tahun 2011 yang dilaksanakan menyambut baik adanya Undangoleh Kementerian Perumahan Undang ini. Sudaryatmo melihat Rakyat merupakan salah satu kelahiran Undang-Undang bentuk penyebarluasan kebijakan Perumahan dan Kawasan sektor perumahan dan kawasan Permukiman sekurang-kurangnya permukiman. “Undang-Undang dapat dilihat dari dua perspektif. Nomor 1 Tahun 2011 juga menjadi Pertama, Undang-Undang ini pengganti Undang-Undang Nomor 4 merupakan jawaban solusi atas Tahun 1992 tentang tentang Perumahan dan berbagai persoalan yang muncul Permukiman,” ujarnya. dalam masyarakat dalam pengadaan Menurut Agus Sumargiarto, perumahan, baik yang dibangun
oleh pemerintah maupun oleh pengembang swasta. “Salah satu batu uji keberhasilan Undang-Undang ini adalah apakah Undang-Undang ini bisa menekan sengketa/masalah yang mucul di masyarakat dalam pembangunan perumahan di masa yang akan datang”, harapnya. Sedangkan perspektif yang kedua, katanya, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjadi alat rekayasa sosial ( social social engineering ) dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang. Dengan demikian, melalui Undang-Undang perumahan dan kawasan permukiman ini kita semua dapat membayangkan situasi seperti apa kondisi perumahan dan kawasan permukiman lima atau sepuluh tahun yang akan datang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan perumahan dan kawasan permukiman menegaskan bahwa rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan penyiapan generasi muda. Kebutuhan rumah bagi masyarakat dapat dilakukan dengan kepemilikan dengan cara sewa maupun cara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun pada dasarnya pemenuhan kebutuhan rumah merupakan tanggung jawab masyarakat secara mandiri, namun dukungan pencapaiannya membutuhkan pelibatan pemerintah, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan bidang perumahan dalam merealisasikannya.
37
Liputan
Rapat Koordinasi Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011 Jakarta 20-22 Juli 2011 sumber foto: Sekretariat Dekonsentrasi Kemenpera
R
apat Koordinasi Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juli 2011 2011 di Hotel Ambara, Jakarta. Jakarta. Acara Rapat Koordinasi Koordinasi ini dihadiri oleh peserta sebanyak 105 orang, yang terdiri dari 72 orang utusan SKPD (KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran) dan 33 orang TAPP dari 33 Provinsi. Selain itu Rapat Koordinasi dihadiri juga oleh para pejabat di lingkungan kedeputian Kementerian Perumahan Rakyat dan 2 orang narasumber dari Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Pelaksana Anggaran, Ditjen Perbendaharaan (drs. Tri Buwono Tunggal) dan Kepala Seksi Subdit Pelaksana Anggaran Direktorat Perbendaharaan Perb endaharaan (drs. Burhani, M.M.). Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi menampilkan pemaparan materi terkait pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2011 dan disampaikan oleh para narasumber baik dari Kemenpera maupun dari Kemenkeu. Sistem yang digunakan adalah diskusi interakti dan tanya jawab yang dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing Kelompok Perencanaan, Kelompok Pelaksanaan dan Kelompok Pelaporan. Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2011 telah dimulai pada bulan Maret 2011 dan telah menyelesaikan
38
Suasana Kelas B (Peserta SKPD) pada hari kedua (21 Juli 2011) tentang Pemaparan Tata Cara Pencairan Revisi DIPA Dekonsentrasi.
beberapa rangkaian kegiatan antara lain sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan sebahagian kegiatan peningkatan kapasitas daerah dalam hal perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Rapat Kerja bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan eektivitas pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011 serta dalam rangka penyiapan kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2012. Disamping itu juga sebagai upaya peningkatan kapasitas Tenaga Ahli
Perumahan Provinsi (TAPP) dan SKPD terkait. Rencana tindak lanjut kegiatan Rapat Koordinasi Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011 antara lain bahwa Kementerian Perumahan Rakyat akan mengirimkan surat kepada setiap SKPD Provinsi terkait tingkat penyerapan alokasi dana/ anggaran yang rendah dalam rangka meningkatkan kinerja provinsi, serta melakukan koordinasi penyusunan anggaran kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2012 antara Kemenpera dan SKPD Provinsi.
Edisi 2 Tahun 2011
Peringati Hapernas,
Kemenpera Adakan Workshop Workshop dan Pameran Kerjasama Kemitraan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Rumah Murah
K
ementerian Perumaha Perumahan n Rakyat dalam rangka Peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) menyelenggarakan Workshop “Kerjasama Kemitraan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Rumah Murah” di Hotel Bidakara Jakarta. Workshop ini diharapkan dapat menjadi upaya dan usaha untuk mencari dan merumuskan langkah-langkah kebersamaan para mitra dalam mewujudkan rumah murah untuk rakyat Salah satu tujuan workshop ini adalah sebagai sarana sosialisasi dan pendalaman pemahaman kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman termasuk penyelenggaraan rumah murah. Hapernas sendiri diperingati setiap tahunnya pada tanggal 25 Agustus, dan tahun ini mengambil tema “Dengan Sinergi Pusat, Daerah dan Mitra, Kita Wujudkan Rumah Murah untuk Rakyat”. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoara dan dihadiri sekitar 500 peserta dari Pemerintah, Pemda, Perbankan, Badan Usaha (BUMD, BUMD, Mitra Swasta, Koperasi), Badan Nirlaba (Asosiasi perusahaan dan proesi, Yayasan, Perhimpunan), serta media massa. Bertindak sebagai pembicara dalam workshop ini antara lain Iskandar Saleh (Sesmenpera), Yose Y ose Umar Hadi Hadi (DPR-RI), Michel Michel Sudarskis (Secretary General INTA), dan Efendi Gazali (Dosen UI). UI). Dalam kesempatan ini juga ditandatangani sebuah MOU ( Memorandum Memorandum o Understanding Understanding )
kerjasama dan kemitraan Pemerintah, Pemerintah, rumah tersebut harus layak huni, Badan Usaha dan Badan Nirlaba yaitu handal, memenuhi kecukupan tentang kerjasama dan kemitraan luas minimum, dan menjamin untuk rumah rumah murah. Seperti yang kesehatan bagi penghuninya, dan kita ketahui bersama Pemerintah berada pada lingkungan perumahan beberapa waktu lalu meluncurkan yang sehat dan aman, serta dibangun program pro-rakyat salah satunya sesuai RTRW, ada kepastian Hak adalah penyediaan rumah murah Atas Tanah Tanah dan IMB, serta dukungan dukungan bagi MBR. Rumah murah ini inrastrukturnya memadai. diperuntukkan bagi masyarakat Hasil workshop ini mencakup berpendapatan antara Rp 1,2 juta program atau rencana aksi guna hingga Rp 2,5 juta dengan harga mempercepat perwujudan rumah sebesar Rp 20-25 juta per unit. murah bagi masyarakat Indonesia. Rumah murah merupakan program Dalam kesempatan ini juga dilakukan pro-rakyat yang diwujudkan Deklarasi pemangku kepentingan dengan sinergitas pemerintah, industri perumahan dan kawasan melalui dukungan penyediaan permukiman dalam mendukung PSU, pembebasan harga tanah, dan program penyelenggaraan rumah biaya perizinan dalam membangun murah yang ditandatangani oleh para perumahan. stakeholder perumahan diantaranya Selain terjangkau oleh Perum Perumnas, DPP Apersi, DPP masyarakat, dan juga rumahnya REI, Asbanda, IAI, IAPPI, MP3I dan tersedia di pasaran, bagaimana pun IAP. *AP sumber foto: Bagian Humas dan Protokol Kemenpera
39
Kata Pemangku Kepentingan
Perumnas Garda Depan Penyedia Hunian Berimbang Himawan Arief Sugoto, Direktur Utama Perumnas
T
idak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini khususnya di kota-kota besar marak berkembang kawasan perumahan elit dengan pola klaster ( cluster ). ). Pola ini akhirnya membentuk kelompok eksklusi pada area perumahan dan permukiman yang berpotensi memicu timbulnya berbagai masalah yang terkait dengan tata ruang maupun problem sosial. Sinyal permasalahan ini sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dengan mencanangkan program hunian berimbang (LHB) 1:3:6 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/KPTS/BKP4N/1995 yang merupakan ketentuan lanjutan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 tahun 1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Berimbang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 diamanatkan kembali tentang konsep hunian berimbang yang menekankan pada pembangunan perumahan dengan konsep pemenuhan 1 Rumah mewah 3 rumah menengah dan 6 Rumah Sederhana Sehat. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi lingkungan perumahan yang apabila dikembangkan dalam skala besar akan mendukung dan menciptakan tingkat hunian yang nyaman di perkotaan. Lalu bagaimana dengan kesiapan para pengembang dalam menyukseskan program program ini? Ditengarai Ditengarai apabila diterapkan akan banyak pengembang yang enggan melaksanakan konsep hunian tersebut, apalagi di perkotaan perkotaan yang harga tanahnya sudah melambung tinggi. Bagi Perumnas konsep hunian berimbang 1:3:6 bukan merupakan hal baru mengembangkan kawasan perumahan perumah an dan permukiman skala besar. Namun seiring dengan mahalnya harga tanah khususnya di perkotaan, konsep ini mejadi mej adi sulit untuk diterapkan oleh Perumnas maupun pengembang yang lain. Menyikapi hal ini Perumnas bersama dengan pengembang lain membutuhkan insenti, misalnya berupa keringanan pembayaran PBB serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan lokasi dan pengendalian harga tanah. Prinsip Perumnas sebagai satu satunya BUMN pengembang dengan tugas pokok serta ungsi sebagai
40
penyedia perumahan bagi MBR, siap bersinergi dengan pengembang swasta yang dirasa kesulitan mengembangkan rumah sejahtera tapak. Untuk itu, Perumnas membutuhkan penunjukan khusus sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan proyek tersebut. Perumnas yang telah 37 tahun berkiprah dalam pengembangan perumahan dan permukiman skala besar sangat mengapresiasi adanya konsep hunian berimbang 1:3:6 ini, namun dirasa masih ada beberapa aktor yang menjadi pertimbangan Perumnas dalam melaksanakan program ini diantaranya adalah masalah pendanaan serta masalah penyediaan lahan. Masalah pengadaan lahan yang selama ini menjadi benturan bagi para pengembang tidak terkecuali Perumnas harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Perumnas membutuhkan land bank yang cukup untuk dapat menjalankan progam kerjanya dan untuk memaksimalkan progam tersebut. Pemerintah dapat memberikan lahan non produkti yang lokasinya sudah tidak tepat untuk industri atau perkebunan, sehingga memungkinkan untuk melakukan implementasi konsep hunian berimbang. Dengan adanya pengelolaan land banking maka harga tanah dapat dikendalikan. Akan sangat sulit apabila di satu sisi harga tanah melambung tinggi namun di sisi lain para pengembang diwajibkan untuk membangun Rumah Murah atau Rumah Sederhana Tapak/Susun. Hal ini merupakan anomali yang berdampak pada kalkulasi biaya yang mempengaruhi keuntungan para pengembang. Sehingga program ini kurang diminati tidak terkecuali Perumnas. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah ke depan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Program hunian berimbang 1:3:6 memang dapat dijadikan koridor awal dalam mengawal kesejahteraan rakyat khususnya untuk kecukupan kebutuhan perumahan dan permukiman namun tetap mengedepankan aspek tata ruang dan sosial dimana diharapkan mampu menciptakan lingkungan lingkungan hunian yang harmonis, teratur dan tentunya dapat meminimalisir gejolak-gejolak sosial yang diakibatkan oleh penataan konsep premukiman yang kurang baik. Maka tidak terlalu berlebihan apabila Perumnas Siap menjadi garda depan pembangunan perumahan dan permukiman dengan konsep hunian berimbang di Indonesia.
Tanya Jawab Perumahan
Edisi 2 Tahun 2011
sumber foto: ismewa
Tanya T anya:: Program Rumah Murah dan FLPP Dengan hormat, yang ingin saya tanyakan : 1) Bank mana yang yang dapat saya saya hubungi untuk mendapatkan informasi tentang FLPP atau Program Rumah Murah? 2) Dinasapa di Kabupaten Bandung yang menangani program di atas? SofanSauri
Jawab: Ja wab: Saudara Sofan, terima kasih atas pertanyaannnya, berikut
jawaban kami:
Tanya T anya:: Lokasi perumahan yang ikut program KPR bersubsidi PNS Salam, saya sudah coba hubungi nomor telepon t elepon BLU Pusat Pembiayaan Perumahan tapi tidak diangkat padahal masih jam kerja, boleh saya minta informasi dimana saja lokasi perumahan yang ikut program KPR Bersubsidi PNS. Aditya
Jawab: Ja wab: -
Terima kasih Saudara Adhitya. Nomor telepon BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera adalah 021-7220050 Program KPR Bersubsidi tidak ada dan telah diganti dengan KPR Sejahtera dengan Fasilitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) untuk masyarakat
-
Bank yang dapat dihubungi tentang program FLPP KPR Sejahtera adalah BTN dan Bukopin, sedangkan untuk Bank Pembangunan Daerah adalah BPD NTT, NT T, BPD Sumatera Utara Konvensional dan Syariah, BPD Kalimantan Timur, BPD Papua, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, BPD Riau Kepri Konvensional dan Syariah. - Peraturan untuk menunjang Program Rumah Murah masih dalam persiapan karena memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang perijinan dan penyediaan tanah. - Di Bandung, silahkan hubungi BTN, BNI ’46 dan dan Bukopin untuk mendapatkan keterangan lebih rinci tentang Program KPR Sejahtera FLPP. Dinas Perumahan tidak menangani me nangani program FLPP KPR.
berpenghasilan rendah, yaitu KPR dengan bunga satu digit sepanjang masa tenor. Persyaratan KPR Sejahtera FLPP adalah : - Belum pernah memiliki rumah/hunian - Belum pernah menerima subsidi perumahan - Mempunyai penghasilan max Rp 2,5 juta/bulan - Memiliki NPWP dan SPT Tahunan Pph Orang Pribadi - Bunga kredit melalui FLPP sebesar 8,15-8,50% untuk rumah sejahtera tapak dengan uang muka minimal 10%. Adapun suku bunga FLPP yang ditetapkan untuk untuk rumah sejahtera susun antara 9,25% hingga 9,95% dengan uang muka minimal 12,5%. - Tentang lokasi perumahan yang dapat dibeli melalui KPR Sejahtera FLPP lebih jelasnya silahkan ditanyakan kepada Bank Pelaksana Penerbitan KPR Sejahtera FLPP FLPP.. Mereka Mere ka mempunyai daftar pengembang yang membangun rumah sejahtera.
41
Intermezzo SETUBABAKAN
Menguatkan Eksistensi Masyarakat Betawi Melalui
Perkampungan Budaya Betawi akarta, Ibu kota yang
tanahnya, pendatang dak bisa ke
mengapa Setu Babakan dijadikan pilihan
menjadi harapan besar
sini. Jakarta dak bisa dibangun. Jadi,
untuk pembangunan Perkampunga Perkampungan n
tumbuhnya Jakarta karena kesadaran mereka”, tutur Imron.
Budaya Betawi adalah karena letaknya lebih asri dan aset pemda ada di sini yaitu
bagi seap pendatang dari penjuru daerah untuk mengais rezeki. Banyak
Pernyataan Pernyat aan Imron tersebut sekaligus
Setu Babakan dan Setu Manga Bolong,
pendatang baru yang mencoba mencari peruntungan di Jakarta. Ada yang hanya bermodal nekad saja. Jakarta
menjawab latar belakang dibangunnya Perkampungan Budaya Betawi. Lebih jauh lagi Imron menuturkan bahwa dengan
kata Imron.
kini sudah bukan milik masyarakat masyarakat Betawi saja tapi merupakan kebanggaan dan milik seluruh masyarakat masyarakat Indonesia yang ingin
adanya perkampungan Budaya Betawi ini dapat dijadikan sebagai wadah sosialisasi nilai-nilai budaya Betawi.
untuk Masyarakat Betawi Asli
hidup di Ibu kota. Pertanyaannya Pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan masyarakat Betawi itu
“Orang supaya cinta cinta terhadap budaya Betawi perlu ditanamkan rasa
dikhususkan untuk Masyarakat Betawi Asli dalam rangka melestarikan Budaya
saat ini? Apakah mereka termarjinalkan oleh para pendatang baru yang memiliki
memiliki, rasa cinta,dan harus tumbuh berkembang. Karena ada falsafahnya seni
Betawi dan ditetapkan lewat Perda Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Kawasan Perkam-
modal yang kuat kuat untuk memiliki dan membangun Jakarta?
akan berkembang pada masyarakat yang masyarakatnya masyarak atnya itu sendiri cinta terhadap seni”, ujar Imron.
pungan Budaya Betawi. Lalu, bagaimana dengan pendatang yang ingin nggal di Perkampungan Perkampunga n Budaya B udaya Betawi? Imron
Menguatkan Eksistensi Melalui Perkampungan Budaya Betawi
Sementara yang menjadi alasan sumber foto: Sri/INFORUM
Jawabannya Tentu dak. Masyarakat Betawi asli kian menguatkan eksistensinya eksistensinya melalui Perkampungan Budaya Betawi. Salah seorang tokoh masyarakat Betawi yang dijumpai INFORUM, Imron, yang juga menjabat sebagai Kasi Kasi Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat di Suku Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Selatan, mengatak mengatakan an bahwa mereka dak merasa termarjinalkan, oleh para pendatang. “Melihat latar belakang bahwa komunitas Betawi itu semakin berkurang dan karena kebesaran hanya untuk pembangunan kota Jakarta, orang Betawi dengan suka rela rela mau melepaskan tanahnya dan pindah ke wilayah lebih pinggir, bukan termajinalkan. Dia dengan pinggir, sadar,, kalau dia dak mau melepas sadar
42
Gerbang Masuk Perkampungan Budaya Betawi.
Perkampungan Budaya Betawi Khusus
Perkampungan Budaya Betawi yang dibangun di kawasan seluas ± 289 Ha ini
tentu memiliki jawaban sendiri untuk hal
Edisi 2 Tahun 2011
ini. “Pendatang seharusnya menger dan paham. Bahwa ini kepenngan budaya,
memiliki tempat rekreasi yang menarik, tentunya terbuka untuk semua orang yang ingin berkunjung dan menikma hiburan
yang tertuang dalam Peratura Peraturan n Daerah. Hal senada dituturkan oleh Imron bahwa aturan yang ditetapkan untuk Masyarakat
karena pembinaan harkat martabat generasi muda hanya bisa dilakukan melalui perekat budaya. Orang kalau sudah
yang ada. Areal Situs Perkampungan Budaya Betawi yang merupakan ciri atau pembeda Perkampungan Budaya Betawi
Betawi yang nggal di kawasan ini adalah berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 seper yang telah diulas pada bagian
bicara perekat persatuan dan kesatuan
dengan Perkampungan lainnya menjadi
awal.
melalui ekonomi dan polik akan pecah”, pecah”,
pilihan rekreasi murah dan biasanya
tutur Imron. Dari pernyataan tersebut tersirat bahwa perkampungan Budaya Betawi
digunakan sebagai sarana pementasan Budaya Betawi.
Betawi yang nggal di kawasan ini adalah Perda. Di dalam kawasan itu kita minta masyarakat masyar akat Betawi maupun non Betawi
ini tertutup bagi pendatang. Dalam aran, hanya diperuntukkan bagi
Masyarakat Betawi Terikat Aturan Perda
untuk menyesuaikan diri, membina, melestarikan melestarik an dan mengembangkan budaya
masyarakat masyara kat Betawi Asli untuk nggal di
di kawasan Perkampungan Budaya Betawi,
wilayah tersebut. Akan tetapi INFORUM
mereka terikat dengan aturan
menemukan ada Kepala Keluarga yang berasal dari luar nggal di Kawasan ini. Salah seorang petugas penjaga keamanan yang dijumpai INFORUM
Bagi Masyarakat Betawi yang nggal
“Aturan yang mengikat masyarakat
Betawi. Kita dak memaksa mereka.Itu
? w i i ? Bee t taa w yaa B udda y B u u s B S i i t t u s l l S a e re r A n a sa s a wa w a K m a la l a d i d a d ngg a yaa n saa j jaa y paa s A p o: Sri/INFORUM to t
fo o- fo to o t fo sumber f
melalui kesadaran masyarakat untuk membangun budayanya”, terang Imron. Dalam perjalanannya Perkampungan Budaya Betawi dikawal oleh Satgas Perkampungan Budaya
mengatakan bahwa Kepala keluarga itu sudah lama mendiami wilayah tersebut
Betawi (Satuan Gerakan Sosial Perkampungan Budaya Betawi) yang
jauh sebelum Perkampungan Perkampungan
tentu saja tujuan
Budaya Betawi dibangun.
utamanya adalah untuk
Adapun batas sik dari perkampungan Budaya
mengawal terbangunnya Perkampungan Budaya
Betawi adalah sebelah Barat Jl. Mochamad Kah. Sebelah Timur Jl. Desa Putera, dan
Betawi. Selain itu, ada juga Lembaga Pengelola Pengelola Perkampungan Budaya
di Sebelah Selatan sampai batas tanah baru Jawa Barat. Demikian tutur Imron. Untuk
okoh to gelola maupun t n f ormasi. Para pen I t or a to s n t u a P k i a l d o i l u e g m n e e i te t P d K antor wii bisa a w ta Be t a ya y a d u B n a g n u p araka t Perkam ya mas y . ini
Betawi yang bertugas dalam mengelola dan melakukan pembinaan
mencapai Perkampungan Budaya Betawi ini kita bisa
di dalam kawasan ini. Lembaga ini diketuai
menggunakan Kopaja 616 dari arah Blok M menuju ke Cipedak.
oleh Abdul Syukur dan beranggotakan 14 orang dari masyarakat yang dipilih melalui proses pemilihan dan
Areal Situs Membedakan Perkampungan Budaya Betawi
pencalonan sekaligus sebagai mitra kerja
dari Pekampungan Lainnya
MeskipunPerkampungan Budaya Betawi ini dikhususkan untuk masyarakat Betawi asli bukan berar masyarakat luar dak bisa masuk ke kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Sebagai salah satu satu kawasan yang yang
pemerintah. Sri
ungsi fu ber f a Betawi. Galeri ini y a d u B n a g angga, n ta u p m a u trri r mah t dus t Galeri Perk mamerkan hasil in e m k u tu t n u g n u d e g sebagai t.. ian ada t pe ala t musik, paka p o to pro t
43
Pengelolaan Pengetahuan
Resensi
P
engarusutamaan Gender (PUG) dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman (Buku Panduan pembangunan adalah strategi yang digunakan PPRG bidang PKP). untuk mengurangi kesenjang kesenjangan an antara penduduk Panduan tersebut berisi arahan mengenai tata laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistem dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta perencanaan dan penganggaran di Kement Kementerian erian meningkatkan parsipasi dan mengontrol proses Perumahan Rakyat, dimana penerapan tersebut pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan, dilakukan melalui pendekatan Alur Kerja Analisis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun Gender (Gender Analysis Pathway ) dan Anggaran 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Responsif Gender ( Gender Budget Statement ). (PUG) dalam Pembangunan Nasional, ). mengamanatkan mengamanatk an kepada semua Dengan terbitnya Buku Panduan Kementerian/Lembaga Kement erian/Lembaga termasuk Perencanan dan Penganggaran yang didalamnya Kementerian Perumahan Responsif Gender bidang Perumahan Rakyat untuk mengintegrasikan PUG dan Kawsan Permukiman, diharapkan pada saat menetapkan kebijakan, seluruh perencana, pelaksana serta penentu menyusun program dan kegiatan kebijakan kebijaka n di lingkungan Kementerian masing-masing. Perumahan Rakyat dapat menggunakanny menggunakannya a Dalam rangka menjalankan amanat sebagai acuan dalam menyusun Judul: tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat perencanaan dan penganggaran yang Panduan Perencanaan dan bekerja sama dengan Kementerian esien, efekf, dan berkeadilan bagi Penganggaran yang Resposif Gender: Bidang Perumahan dan Pemberdayaan Perempuan dan perempuan, laki-laki, lansia dan anak Kawasan Permukiman Perlidungan Anak telah menyusun Buku serta orang dengan kebutuhan khusus Penerbit: Kementerian Perumahan Rakyat Panduan Perencanaan dan Penganggar Penganggaran an (disable) di bidang Perumahan dan Tahun: 2011 yang Responsif Gender Bidang Kawasan Permukiman.
B
uku ini membahas perubahan sosial di kotasebaliknya bahwa dalam masyarakat perkotaan kota Indonesia selama proses dekolonisasi. kolonial sudah terbentuk garis pemisah perbedaan Gejolak polik pendudukan kelas yang dominan. Bagian kedua buku ini Jepang dan revolusi Indonesia, dan berfokus pada pergeseran keseimbangan langkah-langkah pertama untuk kekuasaan kekuas aan antara agen-agen utama dalam membangun bangsa yang berdaulat arena perkotaan. yang memiliki dampak besar bagi Beberapa topik khusus yang disajikan masyarakat perkotaan. Perubahandalam buku ini adalah: ketegangan antara perubahan sosial yang dipelajari dari otoritas sipil dan militer; kebencian sudut ruang perkotaan secara umum, yang berkembang di antara penduduk dan penyediaan perumahan pada kota tentang persyaratan ijin nggal, khususnya. Fokus buku ini terletak program bangunan publik, korupsi, polisi pada masalah yang ada di perumahan pamong praja; permainan kucing dan sehari-hari, dan kombinasinya pada kus diantara penduduk kampung dan ngkat analisis lokal, serta memberikan perkotaan administrasi; dan pergeser pergeseran an wawasan segar tentang bagaimana keseimbangan kekuasaan antara tuan pengalaman orang-orang pada zaman tanah dan penyewa. Judul: dekolonisasi. Melalui penggunaan sumber-sumbe sumber-sumberr Under Construcon: the Polics Pada paruh pertama buku, penulis sejarah yang sampai sekarang dak of Urban Space and Housing During the Decolonializaon of mencoba mempertanyakan kembali terpakai, buku ini menyajikan kekayaan Indonesia, 1930-1960 tentang gagasan dari pergeseran data baru tentang kota Indonesia dan Penulis: Freek Colombijn perbedaan etnis dan kelas dan proses dekolonisasi selama dekade tahun Penerbit: KITLV Press perubahan sosial yang terjadi selama 1940-an dan 1950 Tahun: 2010 dekolonisasi dan berpendapat
44
Info CD
Edisi 2 Tahun 2011
Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (DVD) Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 12 Januari 2011, maka perlu dindakla nju dengan sosialisasi serta penyebarluasan Undang-Undang dimaksud.
Salah satu cara penyebarluasan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dibuatlah Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 guna mempermudah masyarakat dalam memahami kandungan dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Film animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bertemakan “Warung Pak Roem” yang memiliki 4 (empat) buah judul, yaitu: Animasi pertama dengan judul “Jangan Asal Bangun”; Animasi Kedua dengan judul “Obral Tanah Air”; Animasi Kega dengan judul “Calo”; dan Animasi keempat dengan judul “Pahlawan Kesiangan” Kesiangan”.. Film animasi ini dicopy dalam bentuk DVD dan disediakan dengan berbagai format le, yaitu format v, format mp4, dan format mpg.
Kursus Pelahan tentang Hak Tanah, Proper dan Perumahan di Dunia Islam (CD) Kursus Pelahan tentang Hak Tanah, Proper dan Perumahan di Dunia Islam diadakan oleh Global Land Tool Network (GL (GLTN) TN) yang merupakan bagian dari jejaring akvis Islam dalam bidang pertanahan. Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, teori dan praktek merupakan hal penng yang memiliki kontribusi penng terhadap akses penyediaan lahan. Karena itu GLTN bertujuan untuk salah satunya melakukan idenkasi dan mengembangkan instrumen pertanahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta studi kasus melalui proses silang-budaya, interdisipliner dan bersifat global, dak hanya yang dimiliki oleh umat Islam tetapi
masyarakat sipil dan mitra pembangunan lai nnya. Kursus pelahan ini dirancang sebagai pengantar ke lapangan dan dibagi menjadi delapan modul yang mandiri serta bertujuan agar dapat digunakan di lingkungan masyarakat Islam secara luas. Secara umum modul ini disusun untuk mendorong parsipasi masyarakat lokal dalam melengkapi modul ini ke depan. Sebagai tambahan, modul juga dilengkapi dengan panduan untuk fasilitator dan lampiranlampiran yang diambil dari proses yang berjalan selama pelahan. Kelompok sasaran untuk pelahan ini adalah para pengambil kebijakan, peserta pemula atau sarjana strata satu tanpa pengetahuan tentang Hukum Pertanahan Islam tetapi memiliki pengalaman dasar dengan masalah pertanahan di dunia Islam.
45
Info Situs
Pengelolaan Pengetahuan
MUKIMITS
http://www.mukimits.com
US. Department of Housing US. and Urban Development http://Portal.hud.gov/portal/ page/portal/HUD
Merupakan situs resmi pemerintah Amerikas Serikat yang menangani bidang perumahan rakyat. Situs ini memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya dalam pencarian informasi bidang perumahan yang dibutuhkan. Para pengunjung situs ini dapat pula mencari informasi dan membeli rumah melalui pilihan-pilihan yang ada pada aplikasi “I “I want to”. to”. Situs ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pengunjung atau masyarakat yang memerlukan informasi perumahan. Situs ini dikelola oleh Laboratoruim Perumahan dan Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perumahan dan Permukiman. Pada situs ini kita dapat menemukan beberapa publikasi yang ditulis oleh beberapa peneliti senior di bidang perumahan dan permukiman seperti Prof. Ir. Johan Silas dan Prof. Dr. Happy Ratna, S, M.Sc.. Situs ini juga memuat penelitian terkini yang sedang dilakukan oleh para anggota labotariumnya, sehingga situs ini sangat menarik untuk menjadi rujukan berbagai pihak yang tertarik dengan bidang perumahan dan pemukiman.
Habitat Indonesia
http://www.habitatindonesia.org/ index.php/home
Habitat for Humanity Indonesia merupakan Indonesia merupakan bagian dari organisasi non-proft Habitat for Humanity International . Berkantor pusat di Jakarta, didirikan pada 1997 sebagai sebuah yayasan nasional. Sejak kiprahnya di Indonesia, Habitat for Humanity Indonesia telah Indonesia telah melayani 19.850 keluarga agar memiliki rumah yang layak huni di 13 provinsi. Saat ini, Habitat for Humanity Indonesia telah Indonesia telah bermitra dengan lebih dari 40 organisasi internasional dan LSM nasional, lembaga-lembaga keuangan mikro, koperasi, serta lembaga-lembaga keagamaan. Bermitra dengan lebih dari 250 Perusahaan, Yayasan, Organisasi PBB serta pemerintah lokal. Hingga saat ini, Habitat for Humanity Indonesia telah Indonesia telah memobilisasi 2.600 sukarelawan lokal dan 3.200 relawan asing.
46
HRC
http://www.hrcjogja.org/index.php Housing Resource Center (HRC) Center (HRC) pada awalnya diinisiasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta sebagai sebuah program untuk mendukung penguatan bantuan teknis pemerintah daerah dalam melayani publik di DIY dan sekitarnya. HRC merupakan lembaga madani bergerak pada bidang perumahan dan perkotaan, berperan sebagai perantara integratif antarantar-stakehoders stakehoders perumahan perumahan dan perkotaan untuk meningkatkan sinergi sumberdaya pada pemerintah, dunia usaha, kalangan profesi, akademisi, dan masyarakat dalam upaya bersama menyediakan perumahan dan perkotaan yang sehat, layak huni, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selain i tu, HRC menyelenggarakan pelatihan, workshop dan seminar di bidang perumahan dan pengembangan perkotaan, yang dilakukan sepanjang tahun.
Regulasi
Edisi 2 Tahun 2011
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Teknis Kawasan Siap Bangun Bang un dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 33/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Tatacara Penunjukkan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembang Pengem bangan Kawasan Nelayan
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Ulitas (PSU)
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembang Pengem bangan an Perumahan Kawasan Perbatasan
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 648-384 Tahun 1992 Nomor: 739/KPTS/1992 Nomor : 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang
Peraturan Menteri Negara erumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun Tahun 2010 tentang Pola Klasifkasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan Kementerian Perumahan Rakyat
47
Info Pustaka
Pengelolaan Pengetahuan
Buku:: Buku
Laporan KEMENTERIANPERUMAHANRAKYAT REPUBLIKINDONESIA
Indonesian Houses: Tradion and Transformon in Vernacular Architecture Architectur e Penerbit: KITLV Press (2004)
Indonesian Houses, Volume 2: Survey of Vernac Vernacular ular Architecture Architectur e in Western West ern Indonesia Penerbit: KITLV Press (2009)
Leet Pelaksanaan Integrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampung Depu Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat
Tahapan Pelaksanaan Program Smulan Pembangunan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Keuanga n Non Bank (LKM/LKNB)
Depu Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat
48
Laporan Kinerja Kemenpera 2010
Majalah/ Jurnal Bulen Tata Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Mei-Juni 2011
Fakta
Edisi 2 Tahun 2011
Rumah Susun dalam Sinema Indonesia
P
erkembangan kota yang semakin pesat menuntut manusia erkembangan untuk kembali beradaptasi antara lain dengan nggal di hunian verkal. Sebagai bentuk ansipasi, Pemerintah sejak beberapa dekade lalu telah mulai menggalakkan rumah susun di berbagai lokasi di Indonesia. Rusun-rusun yang pertama tersebut antara lain adalah Rusun Tanah Abang, Kebon Kacang, dan Klender di Jakarta yang mulai dihuni pada dekade 1980-an Kini, sudah sekitar ga dekade berlalu, kondisi lingkungan dan fenomena urbanisasi semakin menuntut penngnya hunian verkal. Namun, apakah hunian verkal atau rumah susun ini
Cintaku di Rumah Susun (1987)
Tahun: 1987 Genre: Komedi Sutradara: Nya Abbas Akub Pemain: Deddy Mizwar, Eva Arnaz, Asmuni, Rima Mela Penulis Naskah: Nya Abbas Akub Cintaku di Rumah Susun adalah sebuah lm komedi besutan Nya Abbas Akub dan bercerita tentang kehidupan dari penghuni yang beragam di sebuah rumah susun sederhana. Film ini dibuat keka rumah susun mulai diperkenalkan di Indonesia di dekade 1980-an. Tokoh utamanya adalah Somad (Deddy Mizwar) yang walau sudah cukup umur namun belum juga memiliki istri. Ada juga Badrun Badrun (Doyok Sudarmadji) Sudarmadji) lalu Zuleha (Eva Arnaz), si simpanan Gandun (Galeb Husein), yang sering menganggu Somad. Galub sendiri punya anak yaitu Enka (Meta Armys) yang ditaksir oleh Somad dan juga ada pula Asmuni sang ketua RT dan Mastun (Rima Mela) yang sering menunggak sewa. Interaksi antara penghuni rumah susun inilah yang mengurai jalannya cerita Cintaku di Rumah Susun.
sudah benar-benar diterima di masyarakat? Mungkin belum, tapi ternyata rumah susun telah muncul sebagai latar dalam beberapa lm di Indonesia. Munculnya rumah susun sebagai latar sinema Indonesia menunjukkan rumah susun mulai mendapat tempat di masyarakat. Meski, potret rumah susun dalam kega lm tersebut lebih dikaitkan dengan kemiskinan ataupun kriminalitas. Semoga potret tersebut hanya ada di ranah ksi semata. Berikut ini beberapa lm Indonesia yang mengangkat rumah susun sebagai latar belakang.
Mengejar Matahari (2004)
Fiksi (2008)
Tahun: 2004 Genre: Drama Sutradara: Rudi Soedjarwo Pemain: Winky Wiryawan, Udjo, Fauzi Baadila, Fedi Nuril, Agni Prathista Penulis Naskah: Tien Wamena, Rudi Soedjarwo
Tahun: 2008 Genre: Thriller Sutradara: Mouly Surya Pemain: Ladya Cheryl, Donny Almsayah, Kinar Yosih Yosih Penulis Naskah: Joko Anwar, Anwar, Mouly Surya
Kisah dalam lm ini menceritakan persahabatan persahabata n 4 orang yaitu Ardi (Winky (Winky Wiryawan), Nino (Fedi Nuril), Apin (Udjo), dan Damar (Fauzi Baadila) yang nggal di kompleks rumah susun. Mereka bersahabat sejak kecil dan memiliki ritual saling berlomba berlari mengelilingi kompleks tempat mereka nggal. Empat sahabat ini menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Obet, preman setempat. Persahabatan Persahabatan mereka lalu mulai terguncang keka Rara (Agni Prathista) muncul, seorang gadis penghuni baru yang sama-sama memikat Ardi dan Damar. Obet yang kembali dari penjara dan berhasrat untuk membalas dendam pun membuat permasalahan semakin pelik. Film ini mengambil mengambil gambar di rumah susun Kebon Kacang Jakarta, Jalan Sabang, dan Stasiun Tanah Abang. Penghargaan yang diraih oleh lm ini antara lain adalah Tata Sinematogra terbaik pada FFI 2004 serta Film Terpuji pada Fesval Film Bandung Tahun 2005.
Film ini bergenre thriller dan mengangkat kisah Alisha yang merasa kosong dan hampa nggal di sebuah rumah besar.. Hingga, Alisha besar A lisha pun mulai mengenal cinta sejak mendengar siulan Bari (Donny Alamsyah) yang sedang membersihkan kolam di rumahnya. Ini membawa A lisha untuk nggal di rumah susun, bersebelahan dengan kamar Bari dan kekasihn kekasihnya, ya, Renta (Kinar Yosih). Hidup Alisha yang kosong pun mulai berwarna, namun, obsesinya terhadap Bari membuat Alisha menggunakan segala cara untuk mendeka pujaannya. Mulai dari menipu, menjebak, bahkan hingga membunuh. Sudut pandang rumah susun yang kelam tampak dalam lm ini dan sejalan dengan alur cerita lm ini. Film yang mengambil latar belakang rumah susun Bendungan Hilir 2 di Jakarta ini meraih banyak penghargaan pada FFI 2008 termasuk untuk Film Terbaik dan Penyutradaraan Terbaik. (LNP, dari berbagai sumber )
49
Praktek Unggulan
Desa Sukunan (Yogyakarta) dari
Sampah Menjadi Emas
D
esa Sukunan adalah sebuah desa kecil dengan penduduk lebih kurang 800 warga (sekitar 250 rumah tangga) yang terletak di pinggiran wilayah Yogyakarta. Y ogyakarta. Sebagian Sebagian besar penduduk penduduk desa adalah buruh tingkat rendah yang bekerja di sektor pertanian dan dalam pelayanan umum kota, sementara sebagian kecil bekerja di sektor ormal. Ini merupakan salah satu ciri khas desa-desa di pinggiran sebuah kota besar di Indonesia. Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki oleh masyarakat desa Sukunan sering tertimbun oleh sampah plastik dan lainnya yang terbawa melalui saluran irigasi dan mulai mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Adalah Iswanto Iswanto (dosen Politeknik Politeknik Kesehatan) Kesehatan) dan Suharto (tokoh masyarakat) yang berupaya mengawali percarian solusi tehadap masalah tersebut dengan mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan peduli desa yang berbasis pada sistem manajemen pengelolaan sampah mandiri. Sebuah sistem manajemen berbasis rumah tangga dengan menggunakan teknologi pemilahan sederhana dan pengomposan serta adanya sebuah sistem kolekti pengelolaan sampah yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan nilai ekonomi dari sampah yang didaur ulang. Pada tahun 2003 Iswanto melakukan sebuah eksperimen sederhana tentang sistem manajemen pengelolaan limbah dengan menggunakan rumah miliknya sendiri sebagai studi kasus. Belajar dari bagaimana pemulung bekerja untuk mengumpulkan dan kemudian menjual beberapa jenis sampah seperti plastik, logam, kaca, dan kertas, Iswanto menerapkan hal tersebut di rumahnya. Dia juga mengembangkan teknik sederhana menggunakan pot tanah liat untuk membuat kompos dari sampah organik. Plastik dari kemasan sachet diubah menjadi barang kerajinan tangan seperti tas dan dompet. Tahun 2004, bekerja sama dengan pemimpin lokal, organisasi masyarakat bernama Paguyuban Sukunan Bersemi didirikan dan salah satu ungsinya adalah untuk menyebarkan ide tersebut kepada orang-orang. Sebuah tim inti kemudian dibentuk untuk
50
melakukan sosialisasi dan menerapkan sistem pengelolaan limbah sedangkan bantuan keuangan diberikan oleh ACICIS, sebuah konsorsium universitas Australia yang bekerja di Yogyakarta. Para pemuda di paguyuban berkontribusi dengan membuat tempat sampah untuk pemisahan sampah di tingkat rumah tangga. Banyaknya respon eksternal terhadap program ini kemudian memicu pengembangan sistem pengelolaan limbah. Setelah program ini berjalan, beberapa workshop daur ulang sampah diadakan antara lain workshop membuat pot dan batu bata dari styrooam, workshop membuat dan memasarkan kompos, workshop membuat berbagai macam kerajinan berbasis sampah dan cara memasarkannya, serta mendirikan pusat pelatihan untuk sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Awalnya Awaln ya program ini tidak didukung didukung oleh tokoh masyarakat karena mereka khawatir terhadap kelangsungan dari program. Hal ini disebabkan juga oleh tidak mudahnya mengubah perilaku dari masyarakat. Apalagi pada pada awalnya program program tersebut tidak tidak melibatkan masyarakat secara akti. Setelah melakukan diskusi beberapa kali dengan tokoh masyarakat, konsep dari program tersebut diubah total dengan membangun sebuah sistem berbasis komunitas dari bawah ke atas. Pada Januari Januari 2004, sebuah tim manajemen pengelolaan limbah yang terdiri dari beberapa anggota masyarakat foto: Daniel Suharta
Kantor Bank Sampah “Gemah Ripah”
sumber foto: ismewa
Hasil pengolahan limbah styrofoam menjadi pot-pot bunga.
dibentuk dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh tokoh masyarakat. Tim ini kemudian bekerja mengadakan pertemuan rutin komunitas dimana setiap orang dapat bertukar ide dan pengalaman dalam suatu proses partisipati. Selain itu, tim tersebut merancang sebuah program sosialisasi untuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 keluarga tentang konsep 3R (Reduce , Reuse , dan Recycle ). ). Tim ini juga menginisiasi sebuah kompetisi kecil pemilihan sampah antarkeluarga. Sebuah workshop tentang pembuatan barang-barang kerajinan dari sampah ditujukan untuk para wanita terutama ibu rumah tangga. Para pemuda diberikan pelatihan pembuatan tempat sampah yang diletakkan di 22 lokasi di desa Sukunan serta gantungan baju dari barang-barang bekas. Anak-anak diberikan pengetahuan melalui sebuah modul-modul permainan yang mendidik terutama di bidang pengelolaan sampah di lingkungan rumah. Dengan metode demikian, diharapkan anakanak mampu menyerap dan mempraktekk mempraktekkan an pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan rumah masingmasing. Tim ini juga mendorong pemilahan sampah disetiap rumah tinggal dengan memberikan tempat-tempat sampah yang dibuat oleh para pemuda yang sebelumnya sudah dilukis atau diberi slogan-slogan yang menarik sesuai dengan bahan yang akan dipilah misalnya plastik, kertas, logam/kaca. Selain itu, tim juga membagikan 360 pot tanah liat yang digunakan untuk melakukan proses pengomposan sampah dapur ke tiap-tiap rumah. Setiap 1 rumah mendapatkan 2 pot. Kompos yang dibuat di rumah-rumah tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpan untuk kemudian dijual. Setiap bulan desa
Edisi 2 Tahun 2011
akan mampu menjual beberapa produk hasil pemilahan sampah mereka seperti kompos dan hasil kerajinan. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar kolektor sampah dan mengisi kas desa. Keberhasilan desa Sukunan menerapkan sistem manajamen pengelolaan sampah ini mendorong desadesa lain di sekitar untuk ikut mengadopsinya. Sekarang Sekarang tim manajemen pengelolaan limbah tersebut membantu untuk mengadakan workshop serupa di desa-desa sekitar desa Sukunan, bahkan Pemerintah Daerah membantu dengan menyediakan barang-barang yang dihasilkan saat workshop untuk desa-desa lain yang tertarik mengadopsi sistem tersebut. Keberlanjutan sistem manajemen pengelolaan sampah di Sukunan tergantung pada seberapa baik masyarakat menyerap nilai-nilai dan perilaku yang membentuk sistem. Partisipasi dari semua segmen masyarakat: tokoh masyarakat, laki-laki dan perempuan anggota masyarakat, dan pemuda. Manaat ekonomi berlaku untuk semua rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan dalam hal pendapatan tambahan bagi anggota akti berpartisipasi (dalam kerajinan tangan dan produksi kompos, dan kegiatan pelatihan) dan pendapatan bagi kas desa yang dapat digunakan untuk membeli asilitas masyarakat umum serta paling tidak alat yang digunakan dalam sistem pengelolaan sampah diberikan secara gratis. Desa Sukunan telah juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pemeri ntah Republik Indonesia dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat desa. Saat ini desa Sukunan juga telah menjadi tempat tujuan wisata para wisatawan yang datang ke Yogyakarta ogyakarta.(DVD) .(DVD) sumber tulisan: http://www.unhabitat.org/ bestpractices/2010/mainview bestpractices/20 10/mainview.asp?BPID=2464 .asp?BPID=2464
Skema Sosialisasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Sukunan. sumber: KKN Universitas Gajah Mada Hargobinangun 2008.
51
Galeri Foto
Akbar Pandu P/Inforum
fo orum trra/In f yan Mega Pu t Ris t ya
NI. TN Rumah T
ur tu lasan dari Direk t tengah) mendapa t pen j jee ( te h e l a S r a n d a n n a k u g I s n a a r b e p m e n e p Sesm i t program teerka t wii, H Jamri t r w n a p a p k l i a B , n a g g n taama P T Graha Nusa Pe la w i U t p e S h u waarman di daera M / I VI V m a d o K I N TN T i g a b h ruma u lalu. tu waak t beberapa w
Kunjungan Kadin Malaysia. Menpera Suharso Monoarfa (kanan) memberikan cinderamata kepada Presiden Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM) dan Chinese Chambers of Commerce and Industry of Kuala Lumpur and Selangor (KLSCCCI) Tan Sri William Cheng Heng Jem (kiri) di sela-sela kunjungan bisnis delegasi Kadin Malaysia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (30/5).
Akbar Pandu P/Inforum
o r u m n f o P// I n a n d u P A k b a r P
r n a s. p i n D e p u n H a p e d i d m n g i t m a k e t a a h d a m a ih a e l i h n P e r u o n o a r f a a a u n g m e r t a P a m e r a S u h a r s o M i h a n M a r p e r u m a h a n s i h u t a
MoU Bapertarum. Menpera Suharso Monoarfa (tengah) menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tambahan Bantuan Uang Muka dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun antara Bapertarum PNS dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (24/8).
r a g a n p m e r a M e n p e r a n F o r m a l P a n t a n g a H a a a a n p a g k a m e m p e r i n h p g i a a e r k e b a a l e n e P e r u m a i s e l a b a a s s a m r a l a a k a r t a d a r u m a h p p e r u m a h a n d a p e r n a s ) d i J H H ( o h l o n a work s a n N a s i o h . ). ) P e r u m a l u 7 / 6 2 2 a u ( w a k t u l a
Ristyan Mega Putra/Inforum
orum fo innus/In f hee l in Ru b y Marc h
Buka Puasa Bersama, Gontor . Menpera Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada kegiatan Buka Puasa Bersama Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo dalam rangka Silaturahmi Ramadhan 1432 H di Jawa Timur Timur,, beberapa waktu lalu.
o mur Pradop T i im o b, Depo kn.gan Kapo l lrr i i J Jeendera l l T m im i r o ko k B a o M k a a w M a sun una wa su beersama de i pem b faa b Ru s baangunan Ru rso Monoar f as ka haa o k u h Su kee l lo ngan k Menpera S u. n j jaauan l laapa rapa wa k t i in u l laa l lu tu n e p n a ka k u ku k e a la l be b bee me epo k b D a u D a p a la l e mo b K Br i im
52
Agenda
Edisi 2 Tahun 2011
Tujuh Milyar Milyar Manusia: Bersama-sama Bertanggung Jawab dan Peduli Hari Kependudukan Dunia –11 Juli 2011 “Tis year’s World Population Day alls during a milestone year, when we anticipate the birth o the Earth’s seven billionth inhabitant. Tis is an opportunity to celebrate our common humanity and our diversity. It is also a reminder o our shared responsibility to care or each other and our planet”. Secretary-General Ban Ki-moon, Message for World Population Day, 11 July 201
T
anpa ada penanganan khusus, jumlah penduduk dunia pada tahun 2050 diprediksi bisa membengkak mencapai 10 miliar jiwa. Sementara itu, tepat pada Oktober 2011 nanti, penduduk Bumi bakal mencapai 7 miliar orang. Jika dihitung, jumlah ini lebih banyak sekitar 1 milyar jiwa dibanding 12-13 tahun yang lalu. Meningkatnya penduduk dunia ini dipicu oleh semakin pesatnya laju pertambahan penduduk dunia pada abad ini dibandingkan dengan beberapa dekade lalu. Yang perlu diperhatikan, 82% penduduk dunia tersebut tinggal di negara berkembang yang umumnya miskin. Rata-rata pertumbuhan
penduduk di negara maju sendiri umumnya kurang dari 0,3%. Sedangkan, di negara berkembang, rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,4-1,55 dan negara tertinggal mencapai sekitar 2%. Sementara itu, untuk laju pertumbuhan penduduk Indonesia, berada di angka 1,49%, angka yang cukup tinggi untuk pertumbuhan penduduk. Untuk memusatkan perhatian dunia pada urgensi dan pentingnya masalah penduduk dalam konteks rencana dan program-program pembangunan secara keseluruhan untuk mencari solusi dari masalah kependudukan tersebut, sejak tahun 1989, dalam Decision 89/46 , the Governing Council o
Aksi 7 Milyar 7 Milyar adalah sebuah tantangan Saat ini, masalah manusia yang paling mendesak adalah masalah transnasional, keka kita berbagi dalam hal ras, agama dan kebangsaan. Dengan semakin banyaknya manusia, tantangan baru akan muncul dan memecahkan tantangan yang ada akan menjadi semakin lebih mendesak. 7 Milyar adalah sebuah kesempatan Ada masalah yang dapat dan harus dipecahkan. Sebagai individu, kita memainkan peran kunci dalam menciptakan dunia yang berkelanjutan yang dicirikan oleh keseimbangan dan kedamaian untuk semua. Kita adalah bagian dari komunitas besar yang saling berhubungan dengan ndakan yang diambil dalam satu negara atau wilayah dapat memiliki dampak langsung pada bagianbagian lain dunia. Kita memiliki kapasitas yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, baik secara
individual maupun secara kolekf, untuk mengakses dan mengevaluasi informasi, membuat koneksi dan mengejar ide-ide, serta menghubungkan dan melibatkan masyarakat untuk memecahkan masalah yang belum pernah sebelumnya.
7 Milyar adalah panggilan untuk berndak Ada banyak masalah yang berbeda yang disebabkan oleh jumlah yang semakin banyaknya manusia dalam dunia yang berukuran terbatas. Berbagai masalah ini dapat diatasi dan solusi baru akan muncul dari waktu ke waktu. Mengurangi kesenjangan dan menemukan cara untuk menjamin kesejahteraan orang yang hidup hari ini serta generasi generasi yang datang akan membutuhkan cara-cara berpikir baru dan kerja sama global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat untuk berndak adalah sekarang.
53
Agenda
sumber foto: ismewa
the United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan merekomendasik an bahwa11 Juli perlu diperingati masyarakat internasional sebagai Hari Kependudukan Dunia (World Population Day ). ).
berkelanjutan. Dalam dunia dengan 7 milyar manusia, penduduk dunia bersama dan bergantung satu sama lain. Dengan bekerja bersama-sama, aksi ini akan dapat menghasilkan dampak yang signikan.
7 Milyar Manusia Berbeda dengan peringatan hari internasional lainnya seperti Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup yang sudah marak terdengar gaungnya, peringatan Hari Kependudukan Dunia atau World Population Day memang relati belum amiliar di masyarakat. Padahal, tantangan populasi dunia makin besar setiap tahunnya. Untuk tahun 2011, peringatan ini mengambil tema “Seven billion people counting each other ”. ”. Menghadapi 7 milyar manusia tersebut, terdapat gerakan “Aksi 7 Milyar” yang diluncurkan oleh UNFPA ( United Nations ). Lahir dari sebuah pertemuan unik Population Fund ). yang diikuti oleh pemimpin dari media, perusahaan, LSM, universitas, dan organisasi akar rumput, “Aksi 7 Miliar”adalah Miliar ”adalah gerakan global yang terbuka untuk setiap organisasi dan individu berkomitmen untuk mengatasi masalah yang paling menantang saat ini. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan
Urbanisasi: Perencanaan untuk Pertumbuhan Meningkatnya Meningka tnya penduduk menjadi 7 milyar manusia pada tahun 2011 ini tentu menimbulkan berbagai dampak yang perlu diantisipasi. Aksi 7 Milyar menggarisbawahi pada 7 tantangan kunci dengan salah satu tantangan diantaranya adalah Urbanisasi: Perencanaan untuk Pertumbuhan (Urbanization: Planning or Growth). Walaupun W alaupun kota-kota kota-kota adalah tempat tempat konsentrasi kemiskinan, kota juga adalah menyediakan tempat terbaik untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Sejak dulu, kota-kota selalu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, daerah dengan kepadatan yang lebih tinggi cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan dibandingkan dengan daerah yang tumbuh menyebar (sprawling communities ) sekaligus memungkinkan untuk penyediaan jasa yang lebih esien. Perencanaan yang baik dan dilakukan sejak awal adalah kunci antisipasi. (Dari berbagai sumber/unpa.org/7 sumber/unpa.org/7billionsaction.org/LNP) billionsaction.org/LNP) sumber foto: ismewa
54
Jelang
Edisi 2 Tahun 2011
Peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2011
Dengan Sinergi Pusat, Daerah, dan Mitra, Kita Wujudkan Wujudkan Rumah Murah untuk Rakyat
66
tahun sudah bangsa ini merdeka, dan bukanlah hal yang mudah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu hak dasar yang diamanatkan dalam konstitusi dan tercantum dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan kesehatan”. ”. Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dalam meningkatkan mutu kehidupan serta pencerminan diri dalam upaya peningkatan peradaban bangsa. Rumah juga merupakan pusat pusat pendidikan keluarga, persemaian persemaian budaya, penyiapan generasi muda, serta menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan Pemban gunan perumahan telah berlangsung sejak pra kemerdekaan. Setelah Kemerdekaan pada tahun 1947 dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat “Balai Perumahan”, karena pada saat itu sebagian unsur Kementerian penanganannya pada tingkat Balai dan Jawatan. Kemudian pada tanggal 25–30 Agustus 1950 diselenggarakanlah diselenggarakanlah Kongres Kongres Perumahan Rakyat, dengan menghasilkan pokok-pok pokok-pokok ok keputusan, diantaranya adalah mengusulkan didirikannya perusahaan pembangunan perumahan di daerah-daerah, mengusulkan penetapan syarat-syarat minimal bagi pembangunan perumahan rakyat; dan mengusulkan pembentukan badan/lembaga yang menangani perumahan. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Djawatan Perumahan Rakyat yang bertugas membangun perumahan dengan harga di bawah harga pasaran, khususnya untuk golongan
menengah ke bawah. Dalam pidatonya pada kongres tersebut, Wakil Presiden RI pertama Moh. Hatta menggaris bawahi bahwa permasalahan perumahan merupakan permasalahan nasional yang dipandang sangat kompleks dan terus menerus harus diusahakan, Upaya pemerintah dalam menangani masalah perumahan terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini tercermin dalam kelembagaan yang menangani masalah perumahan dan permukiman dari masa ke masa. Dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, telah dibentuk dan disesuaikan lembaga yang menangani perumahan diantaranya: 1. Orde Baru tahun 1978–1984 Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, tahun 1984–1998 Menteri Negara Perumahan Rakyat, tahun 1998–1999 Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 2. Orde Reormasi tahun 2000- 2004, Direktorat Jenderal Perumahan Perumahan dan Permukiman, Permukiman, bagian bagian dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan 3. Sejak Tahun 2004, Menteri Negara Perumahan Rakyat. Salah satu momentum bersejarahnya adalah pada tanggal 10 Juli 2008, para stakeholder bidang perumahan sepakat melakukan deklarasi mengusulkan kepada Pemerintah untuk menetapkan Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjutii dengan ditindaklanjut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/ M/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS). (HAPERNAS).
55
Jelang nya. Kebijakan harus mampu partisipati dan transparan, Hapernas dan Tantangan Pembangunan serta mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku perumahan saat ini Peringatan Hari Perumahan Nasional yang tahun ini utama pembangunan. Untuk pelaksanaan di daerah, pendiperingati untuk ketiga kalinya seharusnya tidak hanya jabaran kebijakan dan produk pengaturan pengaturan telah disesuaidisesuaisebatas peringatan seremonial semata. Hapernas tahun kan dengan kondisi di daerah sehingga perlu ditindaklanini semestinya bisa digunakan sebagai momentum dalam juti dengan Peraturan Peraturan Daerah (Perda). (Perda). Hal tersebut tersebut bisa upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan membentuk kelembagaan yang diberi akan hunian layak, terlebih mengingat lingkungan strate- tugas menangani masalah perumahan dari perencanaan gis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sampai ke pengawasan pembangunan. Juga menetapkan yang semakin berat. Hal ini terlihat dari kondisi saat ini, zonasi kawasan perumahan serta memiliki peraturan dengan meningkatnya jumlah kekurangan rumah (backdaerah yang mengatur tentang tata ruang. Untuk itu, diperlukan kerja sama atau sinergi antara pemerintah log ) dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009 dengan pertambahan sebesar pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan 710 ribu unit per tahunnya, termasuk kecenderungan perumahan. permukiman kumuh yang semakin meluas, pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirak diperkirakan an mencapai Adiupaya Puritama Puritama 2011 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha Pemerintah Pemeri ntah pusat sebenarnya telah melakukan bebepada akhir tahun 2004. Oleh karenanya dibutuhkan suarapa cara untuk terus mendorong stakeholder terutama tu terobosan yang mumpuni untuk mewujudkan hunian pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah perumahan, salah satunya adalah dengan pemberian kebawah. penghargaan peng hargaan Adiupaya Puritama yang diselenggaraka diselenggarakan n Pemerintah Pemeri ntah pusat terus melakukan setiap tahunnya bertepatan dengan upaya-upaya meningkatkan pemenuhan Hari Perumahan Nasional. PengPemberian kebutuhan rumah layak huni terutama hargaan ini adalah bentuk apresiasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada Pemerintah Daerah yang telah penghargaan (MBR), salah satunya adalah bersama Adiupaya Adiupay a Puritama melaksanakan program pembangunan DPR dalam membentuk Undangini diharapkan dapat perumahan. Pemberian penghargaan Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 Tentang Tentang Adiupaya Adi upaya Puritama IV ini ditujukan mendorong dan Perumahan Perumah an dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memotivasi (UU PKP). Dalam UU PKP ini salah yang dinilai berhasil dalam melaksapemerintah kota dan nakan penyelenggaraan perumahan satunya mengamanatkan perumahan perumahan dan kawasan permukiman diselenggaradan kawasan permukiman permukiman di daerahkabupaten kan dengan tujuan antara lain untuk nya masing-masing. Selain itu, memberdayakan memberdayaka n para pemangku kepenghargaan ini juga akan diberikan pentingan bidang pembangunan perumahan perumah an dan kawasan kepada Pemerintah Provinsi pada lokasi Kabupaten dan permukiman. Hal ini dapat diartikan pemerintah pusat Kota penerima penghargaan, sebagai bentuk apresiasi bertugas memberdayakan pemangku kepentingan dalam terhadap upaya pembinaan yang telah dilakukan. PemPembidang perumahan dan kawasan permukiman pada skala berian penghargaan Adiupaya Puritama ini diharapkan nasional, begitu pula halnya pemerintah provinsi dan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah kota dan kabupaten kota pada lintas dan skala kabupaten/kota. kabupaten untuk senantiasa meningkatkan upaya peSesuai ketetapan di dalam UU PKP tersebut, maka nyelenggaraan pengembangan program perumahan dan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya masing-masing. permukiman harus mampu mendukung upaya pemberPada tahun 2011 ini ada 8 aspek bidang penyelengdayaan dan peningkatan kapasitas dan peran masyarakat/ garaan perumahan dan kawasan permukiman yang akan badan nirlaba, badan usaha, dan Pemerintah serta Pemda menjadi kriteria penilaian, yaitu; 1) Kriteria Rencana sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Kebijakan Strategis Daerah, 2) Kriteria Realisasi Pengembangan Pengembangan dimaksud diharapkan dapat memantau pengendalian pePerumahan, 3) Kriteria Pembiayaan Pengembangan manaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman Perumahan, 4) Kriteria Kelembagaan Pengembangan sesuai dengan rancangan awal dan pemanaatan ruangPerumahan, Peruma han, 5) Kriteria Penilaian Penilaian oleh Asosiasi, 6) Kriteria
56
Edisi 2 Tahun 2011
Pemberdayaan/Kemitraan Masyarakat dan Pengembang, 7) Kriteria Lingkungan, serta 8) Kriteria Terobosan dan Inovasi. Keseluruhan aspek ini mengacu kepada prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi, yang merupakan suatu sistem dalam tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang baik, dengan pemberian penghargaan ini diharapkan keseriusan pemangku kepentingan di bidang perumahan dalam mewujudkan hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terus diupayakan Butuh Peran Semua Pihak untuk Wujudkan Rumah Murah Pemerintah Pemeri ntah sangat peduli dengan pengadaan rumah murah bagi MBR ini, hal ini terbukti dengan beberapa waktu lalu Presiden Presiden RI Susilo Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan 6 (enam) program pro rakyat dan perlindungan sosial. Salah satu program program pro rakyat rakyat tersebut adalah program rumah sangat murah dan rumah r umah murah untuk rakyat dengan kisaran harga 20-25 juta rupiah r upiah Suksesnya program rumah murah dan rumah sangat murah ini tidak lepas dari dukungan pemda karena sesuai amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah
Agenda Kegiatan Peringatan Hari Perumahan Nasional 2011
Peran pemerintah daerah dalam memastikan perijinan serta penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan rumah murah bagi masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena Pemda lah yang mengetahui jumlah kebutuhan rumah masyarakatnya. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Perumah an Rakyat (Kemenpera) juga terus mendorong pemda dalam menyukseskan pembangunan rumah murah ini melalui pemberian stimulan asilitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Diharapkan Dana Dekonsentrasi dan DAK merupakan pendorong program pembangunan perumahan untuk masyarakat di daerah. Selain itu tidak kalah penting adalah peran swasta sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rumah murah melalui pengembangan teknologi rumah murah yang ramah lingkungan dan berkearian lokal sehingga dapat menekan biaya produksi rumah. Oleh karenanya dengan semangat Hapernas Tahun 2011 yang mengambil tema “Dengan Sinergi Pusat, Daerah Dan Mitra, Kita Wujudkan Rumah Murah Untuk Rakyat” hendaknya dapat menciptakan sebuah sinergi Public Private Partnership (PPP) yang mempertemukan program Pemerintah mewakili kepentingan publik dengan kemampuan skal pihak swasta, sehingga program penyediaan rumah bagi MBR dapat ditingkatkan dan bermuara pada berkurangnya backlog , sehingga pada akhirnya diharapkan setiap keluarga Indonesia dapat menempati rumah yang layak huni seperti yang dicitacitakan para pejuang kemerdekaan 66 tahun yang lalu untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik. (Akbar Pandu Pratamalistya)
Lokakarya (21 Juli 2011)
s i s i d E a n p D e
Tema: Tem a: “Percepatan Pembangunan Rumah Murah”
Seminar, Bedah Buku dan Kuliah Umum (21-23 Juli 2011) Tema: “Rumah Murah dan Kota Baru” Tema: Tempat: Tem pat: Instut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong
Lokakarya dan Pameran (26 Juli 2011)
Tema: Kerjasama Kemitraan Pemangku Kepenngan Dalam Tema: Penyelenggaraan Penyelenggar aan Rumah Murah” Keynote Speaker: Menteri Negara Perumahan Rakyat Tempat: Tem pat: Biwara Room – Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Tasyakuran (18 Agustus 2011)
Tempat: Ruang Rapat Prambanan, Kantor Kemenpera Lt. 2 Wing I Tempat: Narasumber: Muhammad Syai Antonio
Bazaar (18 Agustus 2011) Tempat: Tem pat: Halaman parkir gedung kantor Kemenpera
Fun Bike (18 September 2011)
Rute: Kantor Kemenpera-Bundaran HI-Kantor Kemenpera
Donor Darah (19 September 2011) Upacara Bendera (22 September 2011)
Tempat: Tem pat: Halaman parkir gedung kantor Kemenpera
Resepsi (22 September 2011)
Tempat: Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Kebijakan Tabungan Perumahan Redaksi menerima artikel, ar tikel, berita, karikatur yang terkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12, spasi 1,5. Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait bidang perumahan rakyat ke email majalah.inforum@ gmail.com atau saran dan pengaduan di www.kemenpera. www.kemenpera. go.id
57
Jelang Tema T ema Hari Habitat Dunia 2011: 2011:
Kota dan Perubahan Iklim P erayaan Hari Habitat Dunia tahun ini akan diselenggarakan di Meksiko dengan tema “Cies and Climate Change” atau “Kota dan Perubahan Iklim”.. Tahun lalu Meksiko juga telah menjadi tuan rumah Iklim” untuk acara Perbincangan tentang Perubahan Iklim PBB di Cancun. Sekjen PBB Ban Ki Moon mengingatkan bahwa hasil dari pertemuan Cancun harus dapat menjadi alat untuk memperkuat upaya kita dalam berndak sejalan dengan pemikiran ilmiah. Tema Cies and Climate Change dipilih karena perubahan iklim yang berlangsung sangat cepat menjadi tantangan pembangunan paling utama, di abad 21. Tidak ada yang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi terhadap sebuah kota dalam kurun waktu 10-20 dan 30 tahun. Pada era ini, pada umumnya masyarakat nggal di perkotaan, dan yang menjadi perhaan kita saat ini ada lah dampak bencana terbesar sebagai akibat perubahan iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim. Kondisi ini memunculkan banyak peluang, karena kota beserta masyarakatnya, industri, pendidikan, budaya dan infrastruktur dapat memberikan solusi terbaik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan mekanisme penanganan dan mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Pencegahan dapat dingkatkan melalui perencanaan tata guna lahan dan peraturan bangunan yang lebih baik sehingga kota dapat mengurangi jejak tapak ekologis (ecological footprint) serta memaskan warganya, terutama warga miskin, terlindungi dari bencana perubahan iklim, seper kekeringan, banjir ataupun bencana lainnya. Dalam menghadapi kemiskinan perkotaan dan perubahan iklim, kita harus berpikir secara global dan juga lokal. Kita perlu memahami cara paling cepat untuk migasi sumber foto: ismewa
perubahan iklim adalah mengurangi kemiskinan perkotaan serta menghemat penggunaan energi. Bukan suatu kebetulan bahwa perubahan iklim secara global sudah menjadi isu internasional, terutama pada saat yang bersamaan dengan dunia yang menjadi semakin mengota (urbanized). Alasan ini menjadikan UN Habitat 2011 Global Report on Human Selements memokuskan pada kota dan perubahan iklim. Hasil yang mengejutkan dalam laporan tersebut adalah bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kota memberikan kontribusi 70% dari polusi dunia – sebagian besar berasal dari konsumsi bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, penggunaan energi pada gedunggedung komersial dan perumahan, industri serta sampah. Hal ini juga memperlihatkan meningkatnya buk-buk terhadap resiko perubahan iklim di kawasan perkotaan dan peningkatan populasi yang berdampak pada ketersediaan air, infrastruktur sik, transportasi, ekosistem barang dan pelayanan, penyediaan energi, produksi industri dan ekonomi. Laporan tersebut berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dalam pembangunan perkotaan dan perubahan iklim termasuk kontribusi kota-kota terhadap perubahan iklim dan dampaknya terhadap kota. Yang terutama, pengetahuan ini dapat digunakan dalam mengidenkasi migasi dan pengukuran adaptasi untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh. Kerjasamaantara UN Habitat dengan Meksiko semakin meningkat setelah pada tahun 2004, Meksiko menjadi tuan rumah kantor nasional UN Habitat. Program kerjanya menunjukkan komitmen Meksiko dalam mengurangi permukiman kumuh, yang sejalan dengan MDGs. Saat ini kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiat an yang didukung oleh UN Habitat Meksiko memfokuskan pada sektor air dan sanitasi, perencanaan perkotaan serta promosi keamanan perkotaan dan kenyamanan di ruang publik. Harapan penyelenggaran Hari Habitat Dunia 2011 pada tanggal 3 Oktober adalah untuk meningkatkan kepedulian yang lebih besar terhadap dimensi perkotaan terutama, perubahan iklim. Bersama-sama kita dapat melakukan sesuatu untuk masa depan bumi dengan melakukan aksi-aksi baru untuk membantu mengurangi krisis perubahan iklim. Tahun ini peringatan puncak H ari Habitat Dunia 2011 diselenggarakan di kota Makassar. Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia dapat dicatatkan ke Sekretariat Nasional Habitat Indonesia untuk dimasukkan dalam Kalender Acara Hari Habitat Dunia.
Sekretariat Nasional Habitat Indonesia Jalan Wijaya I No. 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp. 021-7226530, Email:
[email protected].
58
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
HARI PERUMAHAN NASIONAL
