Outlook Penyediaan Perumahan Tahun 2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2019

Upaya Memenuhi Kebutuhan Hunian Berkualitas, Terjangkau dan Berimbang

1


Upaya Memenuhi Kebutuhan Hunian Berkualitas, Terjangkau dan Berimbang

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni merupakan amanah konstitusi yang ditegaskan undang-undang dasar negara serta berbagai konvensi internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah bertanggungjawab membantu masyarakat untuk memperoleh haknya dengan menyediakan hunian layak huni serta meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan. Sampai saat ini, ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas pengembang yang belum didukung regulasi yang bersifat intensif ditambah masih rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR baik untuk membangun ataupun membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal dirumah layak huni. Hal ini tentunya menjadi penyebab terjadinya degradasi kualitas permukiman dan menciptakan permukiman kumuh baru. Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu alternatif solusi sekaligus wujud kehadiran nyata negara dalam menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Penuntasan masalah ini tentunya memerlukan pendanaan yang besar sehingga memerlukan kemitraan yang solid antara pemerintah dengan swasta untuk bersama-sama mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Sejalan dengan kebijakan tersebut pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya secara terencana dan berkesinambungan agar pemenuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat terlaksana dengan efektif, optimal dan tepat sasaran.

4

UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN HUNIAN, BERKUALITAS, TERJANGKAU DAN BERIMBANG

Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu alternatif solusi sekaligus wujud kehadiran nyata negara dalam menyediakan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat. Penuntasan masalah ini tentunya memerlukan pendanaan yang besar sehingga memerlukan kemitraan yang solid antara pemerintah dengan swasta untuk bersama-sama mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Di tahun 2019, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan tetap melaksanakan program-program pembangunan perumahan dan akan memprioritaskan pemanfaatan anggaran untuk menyelesaikan target 2015-2019 yang belum diselesaikan. Pemanfaatan anggaran tersebut akan difokuskan untuk berbagai hal diantaranya: a. Penyelesaian direktif Presiden bagi proyek-proyek strategis nasional; b. Revitalisasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan penyempurnaan agar pemanfaatan aset berlangsung optimal; dan c. Penanganan rumah tidak layak huni agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sambil mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui pendekatan padat karya. Menyiasati salah satu tantangan pemenuhan ketersediaan rumah layak huni bagi MBR di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, juga telah dilakukan dan akan semakin diintensifkan peluang-peluang pendanaan non APBN untuk mempercepat pemenuhannya. Oleh katena itu, tahun 2019 juga akan dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk meningkatkan kualitas, keterjangkauan dan perimbangan penyediaan hunian layak huni, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya akan semakin di rasakan oleh masyarakat, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Jakarta, Desember 2018

KHALAWI ABDUL HAMID Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan


5

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

1

2

PENDAHULUAN

TANTANGAN PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN

hal 11-19

hal 22-29

Sambutan , Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 5

• Pemerintah Harus Terlibat dalam Upaya Penyediaan Perumahan yang Layak Huni • Pada Konteks Nasional, Pemenuhan Hak Perumahan Mempertimbangkan • Pada Konteks Global, Pemenuhan Hak Perumahan Mempertimbangkan

6

• Permasalahan Dasar • Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Penyediaan Perumahan a) Pertumbuhan Keluarga Baru b) Urbanisasi


3

4

PROGRAM SATU JUTA RUMAH

PROSPEK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN TH 2019

hal 32-63

hal 64-83

• Stakeholder • Kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pemenuhan Target Program Satu Juta Rumah • Target dan Capaian Pembangunan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan • Target dan Capaian Pembangunan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan

• Prospek Kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2019 • Prakondisi yang Harus Dipersiapkan untuk Mengoptimalkan Kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2019 • What Next? 2020 - 2024

5 LESSON LEARNED


7

Negara hanya mampu kelola 20 persen dari APBN untuk bangun rumah, kemudian 30 persen nilai subsidi. 50 persen sisanya kita berharap swasta, para pengembang mau membangun. Kita ingin mendorong semua pihak dan masyarakat rapatkan barisan dalam pembangunan rumah untuk MBR. KHALAWI ABDUL HAMID

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

Pendahuluan


9

PENDAHULUAN Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Rumah berfungsi sebagai tempat untuk bernaung, memiliki nilai ekonomi sehingga menjadi asset bagi pemilik, serta tempat untuk membina keluarga. Di samping itu, kondisi dan lokasi rumah sedikit banyak juga akan mempengaruhi citra dan kualitas psiko-sosial penghuni.

Untuk dapat berfungsi dengan baik, bangunan rumah harus berada dalam kondisi layak huni. Layak huni artinya adalah lokasi dan konstruksi rumah memenuhi ketentuan keselamatan serta kesehatan, luas rumah cukup memadai sesuai dengan jumlah penghuni, bangunan memiliki izin pembangunan dan ditempati secara sah sehingga terdapat keamanan bagi penghuni untuk menempati bangunan tersebut, serta memiliki akses terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi. Berdasarkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs), semua komponen tersebut harus dapat dipenuhi agar rumah dapat dikatakan layak huni. Disamping itu, lokasi perumahan juga harus terintegrasi dengan sistem aktivitas lainnya.

"Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan

infrasruktur yang dimulai dari lingkungan permukiman masyarakat"

Namun demikian, terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam proses penyediaan dan penghunian rumah yang layak huni tersebut. Tantangan tersebut sangat potensial mengganggu optimalitas supply dan demand perumahan. Dari sisi supply , tantangan yang muncul diantaranya adalah kelangkaan lahan terutama di sekitar pusat aktivitas sosial-ekonomi, proses perolehan izin pembangunan yang belum esien, keterbatasan dukungan infrastruktur, dan keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah utuk membiayai pembangunan rumah-rumah murah bagi MBR. Sementara dari sisi demand , tantangan yang dihadapi dalam proses penghunian antara lain adalah suplai jumlah rumah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, tidak sinerginya lokasi dan segmentasi suplai rumah dengan kebutuhan

10


dan kemampuan ekonomi masyarakat, keterbatasan akses masyarakat terhadap pembiayaan sektor perbankan, pembelian rumah dengan motif spekulasi sehingga menimbulkan vacant houses, serta keterbatasan kemampuan penghuni untuk melakukan pemeliharaan terhadap kondisi sik rumah. Terdapat 2 (dua) implikasi permasalahan yang timbul ketika kebijakan bidang perumahan gagal mengatasi permasalahan supply-demand , yaitu: • Terdapat housing backlog yang potensial memicu homeless dan household crowding, • Munculnya rumah tidak layak huni baik yang dibangun diatas tanah yang dikuasai secara sah (slum) maupun liar (squatter ).


11

Rumah Khusus Bencana Longsor Kabupaten Kuningan

PENDAHULUAN

12


Rumah Khusus Nelayan Purirano, Kendari


13

PENDAHULUAN

PEMERINTAH HARUS TERLIBAT DALAM UPAYA PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dalam bentuk tugas dan peran masing-masing secara seimbang. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang lebih dominan dalam memfasilitasi dan memberikan mediasi, sedangkan masyarakat diharapkan dapat lebih bertanggung jawab secara penuh dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, terutama secara sik. Perumahan, mungkin merupakan permasalahan lingkungan yang tidak terduga sebelumnya (Bruce Stokes, 1982). Di masa lalu, penganut lingkungan menganjurkan dikuranginya pertumbuhan perumahan yang telah meruntuhkan impian banyak orang untuk dapat memiliki rumah keluarga tunggal di atas persil lahan yang dimilikinya. Ironisnya dewasa ini impian tersebut telah mati, justru karena masyarakat telah mengabaikan keterbatasan sumberdaya alam pada pembangunan rumah yang tidak terencana. Penggunaan lahan untuk perumahan di daerah perkotaan menacuk prosentase yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan yang lain (Sammis B. White, 1992). Sektor perumahan memegang peran penting dalam perekonomian nasional, dan merupakan kebijakan sosial nasional. Sebagian besar perumahan dimiliki secara pribadi dan bersifat eksklusif, meskipun pemerintah ikut terlibat aktif dalam berbagai aspek perumahan. Pembangunan perumahan perlu diarahkan sehingga muncul kebersamaan pandang antara pemerintah dan masyarakat, secara seimbang sesuai kedudukan dan perannya masing-masing. Pemerintah berada pada posisi untuk dapat memberikan fasilitas dan mediasi dalam menyediakan dan meningkatkan perumahan dan permukiman agar lebih sehat dan nyaman dihuni. Sedangkan masyarakat harus didorong agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal secara swadaya namun tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perumahan dan Permukiman dalam suatu tata ruang wilayah menunjukkan dominasi pengembangan dan pembangunan yang tidak terkendali baik di wilayah perdesaan dengan semakin menyusutnya lahan-lahan produktif menjadi lahanlahan terbangun untuk perumahan dan permukiman, maupun semakin padatnya perumahan dan permukiman kota.

14


Tanggung jawab pemerintah di bidang pembangunan perumahan dan permukiman terdapat dalam beberapa aspek, yakni aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak setiap warga negara seperti yang tercantum dalam konstitusi (Pasal 28 ayat 1 UUD 1945) menetapkan bahwa 'setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan'. Demikian halnya dalam konsideran huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diperkuat pula dengan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang memperjelas bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. Hak atas perumahan merupakan hak asasi manusia, oleh karenanya menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi, menghormati dan melaksanakannya. Kewajiban negara tersebut telah jelas tertuang dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara”. Bahkan, Article 25 Universal Declaration of Human Right PBB menyebutkan bahwa 'Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control'.


15

PENDAHULUAN

PADA KONTEKS NASIONAL, PEMENUHAN HAK PERUMAHAN MEMPERTIMBANGKAN:

Visi Indonesia 2045 Untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, pembangunan bidang perumahan menjadi bagian dari upaya: • Pemerataan Infrastruktur Prasarana Perkotaan dan Perdesaan Pembangunan bidang perumahan diarahkan pada upaya peningkatan rumah vertikal, rumah bergerak/terapung/underground, penyediaan bahan bangunan murah yang dapat diproduksi massal, menggunakan desain futuristik dan minimalis, memanfaatkan teknologi fast develop (seft-assembled/knock-down material), hemat energi, tersedianya housing information system, menerapkan pendekatan housing career system, dan melakukan pengendalian tata ruang. • Pemerataan Infrastruktur Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan harus dilayani oleh prasarana dasar. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN) Tahun 2005-2025 Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, pembangunan bidang perumahan diarahkan pada: • Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan esien;

Rumah Khusus Nelayan, Desa Busung Kabupaten Bintan, Kep. Riau

16



17

PENDAHULUAN

• Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan • Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hi dup. Pada tahun 2025 ditargetkan akan dapat dipenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, esien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Visium PUPR 2030 Dalam rangka mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal, ditetapkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: • Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/ tahun; • Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle; • 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas). Hunian cerdas (smart living) merupakan permukiman yang layak huni, mampu memitigasi dan adaptif terhadap risiko bencana, menerapkan konsep ramah lingkungan/bangunan hijau, serta menerapkan inovasi teknologi informasi. Pembangunan bidang perumahan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi 100% smart living dilaksanakan melalui: • 2017-2019 Pembangunan 814 ribu unit rumah oleh pemerintah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 28,05 Triliun. • 2020-2024 Pembangunan 976 ribu - 1.170 ribu unit rumah oleh pemerintah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 156 Triliun - Rp. 234 Triliun. • 2025-2030 Pembangunan 780 ribu - 1.464 ribu unit rumah oleh pemerintah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 244 Triliun - Rp. 366 Triliun.

18


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 Pembangunan bidang perumahan pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk melaksanakan: • Penyediaan 2,2 juta unit rumah oleh pemerintah melalui: a. pembangunan 550.000 unit rumah susun; b. pembangunan 50.000 unit rumah khusus; c. pembangunan baru 250.000 unit rumah swadaya; d. subsidi 900.000 unit rumah menggunakan fasilitas KPR FLPP; e. subsidi 450.000 unti rumah menggunakan fasilitas KPR Swadaya; • Peningkatan kualitas 1,5 juta unit rumah tidak layak huni yang dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Secara rinci, target bidang perumahan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:


19

PENDAHULUAN

PADA KONTEKS GLOBAL, PEMENUHAN HAK PERUMAHAN MEMPERTIMBANGKAN:

Agenda Internasional Pembangunan Perumahan: New Urban Agenda (NUA) Pada tahun 2016 dalam konferensi Habitat III di Quito, disepakati arah pembangunan perkotaan untuk 20 tahun mendatang akan difokuskan pada upaya untuk: • Memperkuat hubungan antara urbanisasi dan pembangunan; • Memberikan Rasa aman bagi setiap penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan; • Pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan kawasan perkotaan dalam menghadapi ancaman bencana; • Pelaksanaan pembangunan secara demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; • Pengentasan kemiskinan; • Pengurangan ketidak-adilan bagi semua dalam proses pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya perkotaan; • Mewujudkan keberlanjutan pembangunan. Terkait dengan perumahan, upaya penyediaan perumahan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs merupakan blueprint pembangunan yang ditetapkan oleh United Nations General Assembly pada tahun 2015 sebagai agenda global yang akan dilaksanakan oleh para anggota UN untuk mengurangi kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh kesejahteraan pada tahun 2030. Secara umum, terdapat 17 tujuan pembangunan dalam agenda SDGs. Agenda No. 6 (upaya penyediaan air bersih dan sanitasi) dan Agenda No. 11 (upaya penyediaan layanan dasar, termasuk perumahan) terkait erat dengan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam konteks nasional, terkait pembangunan bidang perumahan, Bappenas menetapkan pemenuhan agenda SDGs dilakukan dengan menyediakan rumah yang layak huni dan sehat berdasarkan indikator: • Kecukupan luas tempat tinggal (7,2 m 2 per kapita); • Ketahanan bangunan (kelayakan material dan keselamatan konstruksi); • Memperoleh layanan dasar infrastruktur permukiman seperti air bersih, sanitasi, persampahan, dan ruang terbuka hijau.

20


Salah satu Rumah Swadaya di Kelurahan Wawomalata, Kota Kendari


21

Penerima bantuan swadaya BSPS di Tahun 2019 lebih efektif bila dilakukan secara terpadu dengan program pengentasan kemiskinan, program penanganan kumuh, dan program peningkatan kualitas hidup MBR. Lokasinya perlu dikaitkan dengan kawasan rawan bencana. DWITYO A. SOERANTO

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan

22


Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan


23

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN Berbagai perkembangan, isu strategis, dan permasalahan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi ruang dan waktu, tetapi juga perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. PERMASALAHAN DASAR

Kemampuan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman yang masih relatif terbatas dan mulai bertumbuh-kembangnya peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan sendiri kebutuhannya akan perumahan dan permukiman, juga sangat mendasari kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut diharapkan realistik, dengan mengkaitkannya dengan kebijakan ekonomi makro, sosial, demogra, lingkungan, dan kebudayaan. Disamping itu, implementasinya dapat mendorong pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan, serta t elah mengadopsi dan melaksanakan pendekatan lintas sektoral dan desentralisasi. Pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan salah satu hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Pemerintah sudah melakukan berbagai terobosan kebijakan, namun masih banyak kendala menerpa pemenuhan hak rakyat tersebut. Beberapa masalah pokok di sektor perumahan rakyat yang masih harus diselesaikan pemerintah antara lain masih tingginya angka desit rumah (backlog)

24


dan rumah kosong (housing stock), kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih rendah. Daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) masih lemah.


25

Permasalahan kedua adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni di Indonesia.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN

Masalah lain berkaitan dengan masih terjadinya penguasaan tanah skala besar yang tidak berkeadilan, serta belum terbangunnya sistem kelembagaan dan tata kelola perumahan.

Backlog Perumahan Secara umum backlog perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian tersebut, backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Backlog perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga. Backlog Perumahan, pada dasarnya memiliki urgensi yang strategis bagi implementasi perencanaan dan perancangan perumahan dan permukiman, serta panduan bagi pemerintah dan masyarakat (termasuk usaha swasta di bidang pengembang perumahan) untuk menciptakan kebersamaan dalam menentukan arah dan bentuk pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman secara terstruktur dan terukur, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lingkungan binaannya. Mengingat dominasi pemanfaatan

Rumah Khusus Nelayan, Desa Busung Kabupaten Bintan, Kep. Riau

26


ruang perumahan dan permukiman yang ada pada rencana tata ruang diharapkan pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman yang tumbuh secara swadaya maupun oleh pengembang dapat didukung oleh arahan dan pengendalian yang benar untuk menghindari terganggunya kelangsungan perkembangan wilayah, baik kegiatan fungsional maupun aktivitas penduduk di dalamnya. Mengutip data baseline RPJMN Tahun 2015-2019 diketahui bahwa terdapat 7,6 juta unit angka backlog penghunian di Indonesia. Itu artinya, masih ada 7,6 juta keluarga di Indonesia yang melakukan praktik sharing-houses atau bahkan homeless. Disamping itu potensi backlog bisa bertambah besar apabila tidak dilakukan segera dilakukan penanganan yang tepat untuk memenuhi demand akibat dinamika demogra (urbanisasi dan pertumbuhan keluarga baru). Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya backlog perumahan, diantaranya adalah: • Jumlah suplai rumah yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pasar perumahan (demand akibat backlog perumahan dan pertumbuhan keluarga baru). RINCIAN TARGET DAN POTENSI CAPAIAN KEGIATAN BSPS TAHUN 2015 - 2019

NO.

TAHUN

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH KELUARGA BARU

1.

2010

238.518.800

59.629.700

2.

2015

255.461.700

63.865.425

3.

2020

271.066.400

67.766.600

4.

2025

284.829.000

71.207.250

Sumber: Diolah dari BPS, 2013, Asumsi ukuran keluarga : 4 jiwa

• Suplai rumah diserap oleh pembeli dengan motif investasi. Spekulan perumahan membeli rumah dan menjual kembali dengan harga diluar jangkauan kelompok MBR/keluarga baru yang hendak memiliki rumah pertama. • Harga rumah (harga jual dan/atau harga sewa) tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari angka backlog. • Lokasi pembangunan rumah jauh dari lokasi titik aktivitas ekonomi dan tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.


27


Rumah Tidak Layak Huni Di Indonesia masih terdapat rumah yang tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keamanan bangunan, kesehatan, serta tidak dilayani oleh layanan sanitasi dan air bersih yang memadai. Namun terutama karena ketidakberdayaan secara ekonomi, rumah-rumah tersebut masih dimanfaatkan sebagai hunian keluarga. Data baseline RPJMN Tahun 2015-2019 mencatat masih terdapat sekitar 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Keberadaan rumah yang tidak layak huni sedikitnya disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:

• Tidak layak karena proses pembangunan; hal ini karena rumah tidak dibangun mengikuti kaidah keselamatan dan kelayakan konstruksi, tidak memenuhi standar kecukupan luas sesuai dengan jumlah penghuni, tidak memenuhi standar kesehatan, tidak memiliki layanan air bersih dan sanitasi, tidak dibangun diatas lahan peruntukan yang sesuai dan dikuasai secara sah, serta tidak memiliki izin pembangunan. • Tidak layak karena proses pemeliharaan; rumah dibangun mengikuti kaidah kelayakan konstruksi, namun kualitas bangunan dan lingkungan terdegradasi karena tidak dipelihara dengan baik atau menjadi tidak layak karena akibat kejadian bencana.

Rumah tidak layak huni

28


TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pertumbuhan Keluarga Baru Selain untuk memenuhi backlog eksisting, penyediaan perumahan idealnya juga mampu mencukupi kebutuhan yang timbul akibat pertumbuhan keluarga baru. Dengan demikian, tidak muncul tambahan angka backlog baru perumahan. Dengan menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2013), diketahui bahwa terdapat 7,341juta keluarga baru di Indonesia pada periode tahun 1015 - 2025 atau setara dengan rata-rata sekitar 734.183 keluarga baru per tahun. Dengan asumsi bahwa setiap keluarga baru akan menghuni 1 (satu) unit rumah tinggal, maka terdapat kebutuhan rata sekitar 734.183 unit rumah baru per tahun, hanya untuk mengimbangi laju pertumbuhan keluarga. Namun demikian, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan rumah untuk keluarga baru, misalnya saja, kemampuan ekonomi, lokasi kerja, dan kebiasaan keluarga baru untuk tinggal dalam periode waktu tertentu di rumah orang tua.

Sumber: BPS, 2013


29


Urbanisasi Tingginya proses urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota merupakan dampak dari ekonomi Indonesia yang sejauh ini bisa tetap tumbuh tinggi. Namun demikian, pertumbuhan urbanisasi yang cukup ti nggi juga menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Data BPS (2013) menyebutkan bahwa rasio penduduk perkotaan akan semakin dominan di masa yang akan datang. Dominasi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan antara lain disebabkan oleh intensikasi dan ekstensikasi aktivitas perkotaan di kota-kota besar dan kota menengah yang secara eksisting telah berkembang, serta tumbuhnya titik-titik pertumbuhan baru akibat kebijakan pengembangan fungsi industri, pariwisata, dan kota-kota baru. Diperkirakan, rasio penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 56,7%, dan terus mengalami peningkatan hingga 60% pada tahun 2025. Urbanisasi juga mengakibatkan urban sprawl akibat spill over perkotaan yang berimbas kepada maraknya alih fungsi lahan perdesaan di wilayah sub urban tanpa diawali dengan perencanaan yang baik. Karena kondisi ini daerah perkotaan dan sub urban berkembang acak dan tidak terstruktur, karena tidak diawali dengan perencanaan yang baik. Perkembangan permukiman dan perumahan di wilayah sub urban sangat membebani infrastruktur perkotaan yang tidak direncanakan untuk menampung bangkitan fungsi perumahan dan permukiman baru di sub urban tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan morfologi kota menjadi tidak teratur, sehingga struktur ruang perkotaan yang direncanakan tidak mampu mendukung beban perkembangan di wilayah sub urban tersebut. Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, maka terdapat beberapa implikasi dari proses urbanisasi terhadap trend kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan, diantaranya adalah: • Jumlah rumah yang harus disediakan tidak hanya mempertimbangkan angka pertumbuhan alami penduduk kota, namun juga kebutuhan yang timbul akibat urbanisasi. • Kebutuhan rumah secara keseluruhan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja migran bisa saja telah memiliki rumah di daerah asalnya namun membutuhkan hunian lain di kawasan perkotaan yang menjadi lokasi kerjanya.

30


PERMASALAHAN LAHAN DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN

• Menimbang aspek ketersediaan dan harga lahan, maka prioritas hunian yang dikembangkan di wilayah perkotaan adalah berbentuk hunian vertikal. • Menimbang pola kerja para migran, kemungkinan kepemilikan rumah di wilayah asal, dan harga rumah yang tinggi di wilayah perkotaan, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan rumah sewa di wilayah perkotaan. • Menimbang pada tingkat pendapatan pekerja migran yang sebagian berpenghasilan rendah dan bekerja pada sektor informal, maka perlu ada jaminan ketersediaan suplai rumah sewa murah. • Dalam konteks sustainabilitas lingkungan serta esiensi biaya transportasi dan pergerakan perkotaan, maka lokasi hunian sebaiknya dikembangkan disekitar titik-titik lokasi kerja atau disekitar hub transportasi massal (hunian dengan konsep Transit Oriented Development /TOD). • Pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur permukiman dan transportasi untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah pengguna. Disamping untuk menjamin aspek kualitas layanan, keberadaan infrastruktur juga krusial untuk menghindari tumbuhnya kawasan kumuh diperkotaan. • Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan pemanfaatan ruang untuk mencegah timbulnya squatter .


31


Keterbatasan Lahan Lahan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan perumahan. Rumah tidak bisa dibangun jika tidak terdapat tapakan lahan yang secara sik layak bangun, secara administratif dikuasai secara sah dan bebas sengketa, serta secara spasial diperuntukkan untuk fungsi perumahan/permukiman. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ketersediaan lahan sangat bergantung pada kesiapan penerima bantuan (lembaga pemerintahan atau lembaga sosial). Permasalahannya, kadangkala lahan yang dimiliki oleh penerima bantuan jauh dari pusat aktivitas sosial-ekonomi, tidak memiliki infrastruktur penunjang aktivitas permukiman, kondisi sik yang belum siap bangun, atau secara legal belum didukung oleh dokumen-dokumen penguasaan/kepemilikan yang sah. Dalam konteks penyediaan perumahan yang dilakukan oleh pihak swasta, calon pengembang membutuhkan biaya yang mahal untuk penyediaan lahan. Hal tersebut diantaranya disebabkan terbatasnya lahan di lokasi yang layak bangun yang menyebabkan tingginya harga, panjang dan rumitnya proses pembebasan lahan karena negosiasi yang panjang dengan pemilik atau para spekulan atau jauhnya lokasi lahan dari pusat aktivitas sehingga membutuhkan investasi tambahan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam proses penyediaan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, hambatan dalam proses penyediaan lahan berimplikasi pada 2 (dua) hal, yaitu: • Lokasi pembangunan hunian jauh dari pusat aktivitas sehingga tidak menarik bagi calon penghuni, atau membutuhkan biaya tambahan untuk meningkatkan aksesibilitas para penghuni; • Pembangunan gagal dilaksanakan karena ketidaksiapan lahan sehingga kelompok penerima manfaat kehilangan kesempatan untuk memperoleh hunian yang layak. Sementara pada kasus pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak s wasta, aspek hambatan lahan mengakibatkan beberapa persoalan seperti : • Kegagalan pembangunan perumahan sehingga suplai rumah menjadi tidak optimal; • Lokasi pembangunan rumah di wilayah hinterland/sub-urban karena lahannya masih relatif tersedia dengan harganya relatif terjangkau; • Terbatasnya suplai rumah murah karena harga lahan yang tinggi bersifat linier dengan harga jual rumah.

32


Persoalan lahan juga dihadapi oleh masyarakat atau individu-individu yang membangun rumah secara swadaya. Alasan tingginya harga kemudian mendorong mereka untuk membeli lahan dan membangun rumah di wilayah pinggiran kota yang harga lahannya masih terjangkau.

Ketidakpastian Proses Perizinan Pembangunan Perumahan Proses perizinan masih menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan suplai perumahan. Hasil survei harga property residential mengungkapkan bahwa permasalahan perizinan masih merupakan salah satu kendala serius yang dikeluhan para pengembang karena ketidakpastian prosesnya. Ketidakpastian tersebut meliputi : ketidakpastian waktu, persyaratan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini sangat besar pengaruhnya karena proses pembangunan belum dapat dimulai apabila izin mendirikan bangunan (IMB) belum diterbitkan oleh pihak pemerintah daerah. Selain berimplikasi pada jumlah suplai rumah, ketidakpastian perizinan pembangunan juga mempengaruhi harga rumah yang harus dibayarkan konsumen karena biaya produksi pada dasarnya memang dibebankan oleh pengembang kepada konsumen. Secara rinci, permasalahan terkait perizinan pembangunan perumahan di daerah di antaranya meliputi:

• Persyaratan yang rumit disebabkan karena masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerapkan sejumlah izin yang sudah dihapuskan. REI misalnya pernah menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembangunan perumahan masih harus mengurus hingga 48 persyaratan untuk memperoleh IMB, padahal jika mengacu pada regulasi yang berlaku hanya terdapat 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan izin pembangunan perumahan bagi MBR dengan luasan maksimal 5 hektar. • Hasil kajian Indonesia Property Watch, antara lain mengungkapkan bahwa durasi waktu pengeluaran izin pembangunan perumahan masih cenderung lama dengan rata – rata 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun. • Hasil kajian lain dari Indonesia Property Watch juga mengungkap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk proses perizinan cukup mahal, berkisar 4,6% - 15% dari harga jual rumah FLPP.


33

Untuk mengurangi hambatan suplai rumah akibat proses perizinan yang panjang, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR. Ketentuan tersebut meliputi:

• Paket Kebijakan Ekonomi XIII (tiga belas) tentang Perumahan untuk MBR, yaitu terkait percepatan proses dan tahapan perizinan dari 13 menjadi 11 perizinan dalam waktu 44 hari, penghilangan 7 perizinan, penggabungan beberapa perizinan, serta penurunan biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. • Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. • PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR yang memberikan kemudahan persyaratan, waktu, dan biaya untuk pembangunan MBR dengan hamparan lahan peruntukan bagi pembangunan rumah tapak seluas 0,5 - 5,0 ha • Permendagri No. 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan bagi MBR yang menghapuskan beberapa perizinan seperti izin lokasi, rekomendasi peil banjir, izin cut and fll , serta Amdal. • Permen PUPR No. 19 Tahun 2018 tentang IMB Gedung dan SLF Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mendukung PP No. 24/ 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ketentuan penyederhanaan pelayanan perizinan pembangunan perumahan diberikan melalui penghapusan sebagian perizinan, penggabungan perizinan; dan percepatan waktu penyelesaian.

Belum Adanya Pengaturan Rental Housing Rumah sewa merupakan salah satu alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan hunian di Indonesia. Data statistik (BPS, 2016) mengungkap bahwa 8,08% rumah tangga di Indonesia memperoleh hunian dengan cara menyewa/mengontrak, baik pada rumah sewa yang disediakan pihak pemerintah (social-rental housing) maupun non-pemerintah (private-rental housing). Secara umum, rumah sewa di Indonesia disediakan secara mandiri oleh masyarakat dalam bentuk rumah yang dibangun untuk peruntukan sebagai kontrakan (secara bulanan atau tahunan) berbentuk tunggal atau deret, kamar kost, unit hunian vertikal yang disewakan secara komersial, rumah kosong yang disewakan secara temporer, serta rumah susun sewa yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah.

34


Terdapat beberapa alasan yang mendorong pilihan penghunian rumah sewa. Diantara factor penentu tersebut adalah keterbatasan ekonomi rumah tangga untuk memiliki rumah, pola kerja yang mobile, serta lokasi kerja yang jauh dari tempat domisili. Sementara itu, jika ditinjau dari sisi sebaran demogras, suplai rumah sewa sebagian besar tersebar di wilayah perkotaan dan disekitar titik pusat aktivitas social ekonomi. Pada saat ini, rumah sewa di banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) masih dianggap sebagai bagian dari sector informal sehingga belum dikelola secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat (Peppercorn, 2013) . Kondisi ini antara lain terlihat dari pola penyediaan dan pengelolaan rumah sewa yang didominasi oleh inisiatif masyarakat secara individual, tidak terdapat asosiasi tertentu yang menjadi media pengawasan dan perlindungan bagi penyedia dan konsumen, belum adanya control terhadap kualitas sik dan harga, terbatasnya regulasi yang mengatur tentang penyediaan dan pengelolaan rumah sewa, serta terbatasnya dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan suplai dan pengawasan terhadap rumah sewa. Akibatnya kemudian, rumah sewa tumbuh tanpa pengaturan dan pengawasan yang layak untuk menjamin kesesuaian kondisi sik, dukungan infrastruktur, harga sewa, persebaran lokasi dan kesesuaian dengan fungsi ruang, serta keamanan dan kenyamanan bermukim. Dalam rangka untuk mendukung optimalitas suplai rumah sewa di Indonesia yang memenuhi persyaratan kelayakan dan kesehatan bangunan serta menjamin perlindungan hak penyedia dan pengguna, maka perlu dirumuskan positioning rumah sewa dan bentuk pembinaan rumah sewa di Indonesia.

Keterbatasan Anggaran Pembangunan Alokasi APBN melalui Ditjen Penyediaan Perumahan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan pada periode tahun 2015-2018 adalah Rp. 34,014 Triliun. Anggaran tersebut sangat minimal dibandingkan dengan target penanganan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Bappenas pernah memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur perumahan mencapai Rp. 336 Trilliun. Dengan demikian, alokasi APBN pada periode 4 tahun hanya mampu memenuhi 10,12% dari kebutuhan pembangunan.


35

Alokasi Anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2018 (Rp T)

Sumber: emonitoring.pu.go.id

Keterbatasan Affordabilitas Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah Keterbatasan daya jangkau masyarakat (affordabilitas) terutama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah sehingga tidak mampu membeli tipe kecil sebagai rumah pertama atau tidak mampu membayar sewa rumah/kamar sebagai hunian yang layak. Akibatnya, sebagian besar kelompok MBR akhirnya menempati Hunian yang tidak layak, tidak sehat, dan seringnya berada dalam kawasan kumuh perkotaan. Dalam konteks kepemilikan, data hasil Survei Property Residensial tahun 2013-Semester III 2018 yang dilaksanakan oleh BI mengungkap bahwa daya beli kelompok pembeli rumah pertama di Indonesia relative terbatas serta sensitive terhadap kenaikan harga rumah dan suku bunga KPR. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa kondisi seperti: serapan rumah terbanyak ada pada jenis rumah tipe kecil, kenaikan harga rumah tertinggi pada jenis rumah tipe kecil, dan lebih dari 70% pembeli menggunakan fasilitas KPR untuk membeli rumah tersebut. Untuk membantu masyarakat kelompok ini, pemerintah menerapkans ejumlah skema pembiayaan perumahan serta menerbitkan PBI No. 20/8/PBI yang memungkinkan bank untuk membiayai kredit perumahan hingga 100% dari nilai asset sehingga pembeli tidak perlu menyediakan uang muka.

36


Sementara dalam konteks kepenghunian, pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan berusaha menyediakan hunian layak dan murah dalam bentuk Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Khusus (Rusus) yang dapat dihuni oleh kelompok MBR dengan cara menyewa.

Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Melaksanakan Pembangunan Perumahan Penyelenggaraan perumahan berkaitan dengan dua ketentuan dasar, yaitu regulasi yang sectoral mengatur penyelenggaraan perumahan, serta regulasi yang mengaturan pembagian kewenangan antarhirarki pemerintahan. Merujuk pada peraturan sectoral (UU No. 1 Tahun 2011, dan UU No. 20 Tahun 2011), kewenangan penyelenggaraan perumahan dibagi antara Pemerintah, dan pemerintah daerah. Sementara merujuk pada UU kewenangan pemerintahah, urusan penyediaan perumahan untuk MBR menjadi kewenangan Pemerintah semata. Adapun kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pihak pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan menjadi terbatas. Terdapat pemda yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi, namun dibatasi oleh batasan kewenangan. Disisi lain, sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat untuk menyediakan rumah yang layak untuk MBR juga sangat terbatas. Akibatnya, upaya pemenuhan hak masyarakat (terutama pihak MBR) untuk memenempati Hunian yang layak huni menjadi tidak optimal.

Belum Memadainya Data dan Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan Data dan dokumen perencanaan memiliki fungsi krusial dalam proses penanganan permasalahan di Daerah. Data memberikan gambaran dasar tentang anatomi permasalahan yang harus ditangani, sementara dokumen perencanaan menjadi acuan bagi stakeholder untuk melaksanakan proses penanganan secara sistematis sesuai dengan potensi sumberdaya yan tersedia. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011, penyusunan basis data dan dokumen perencanaan merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pemda.


37

Pada periode tahun 2015-2018, Ditjen Penyediaan Perumahan melalui Satuan Kerja Non-vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan pada masingmasing provinsi melakukan pendampingan kepada pemda untuk melaksanakan pendataan dan perencanaan. Pada akhir tahun 2018, telah terdapat ... kab/kota dan ... provinsi yang telah menyusun rencana penanganan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bentuk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Sinergi Antar Stakeholder Terdapat banyak stakeholder dalam proses penyelenggaraan perumahan. Masingmasing stakeholder memiliki fungsi berbeda, namun perlu saling mendukung agar upaya suplai rumah yang layak huni dan sehat dapat dioptimalkan. Sebagai contoh, untuk dapat melaksanakan pembangunan rumah, maka pengembang swasta harus melakukan negosiasi pengalihan penguasaan lahan dari masyarakat selaku pemilik awal, memperoleh izin pembangunan dan sertikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemda, bekerja sama dengan industry perumahan yang menyuplai bahan dan material, menggunakan inovasi teknologi konstruksi perumahan yang dikembangkan oleh akademisi/peneliti, bekerja sama dengan perbankan untuk mendukung pembiayaan konstruksi dan pembelian rumah, serta bekerja sama dengan pemda/penyedia jaringan infrastruktur untuk menjamin agar rumah yang dikonstruksi dilayani oleh sistem infrastruktur permukiman. Untuk mengoptimalkan sinergi tersebut, sejak tahun 2016 Ditjen Penyediaan Perumahan bekerja sama dengan pemda untuk melakukan pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang mengakomodasi semua stakeholder perumahan di Daerah. Di dalam forum pertemuan rutin Pokja dapat dibahas hambatan/permasalahan penyediaan perumahan, serta solusi untuk permasalahan tersebut. Hingga akhir tahun 2018, telah terbentuk 320 Pokja PKP di tingkat kab/kota dan 33 Pokja PKP dilevel provinsi. Untuk menjaga efektivitasan Pokja, perlu secara kontinyu dilakukan pembinaan.

38



39

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota/ Kabupaten dan M\masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam penanganan kumuh, mengubah wajah permukiman kumuh dan mewujudkan keberlanjutan. KHALAWI ABDUL HAMID

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

40


Program Satu Juta Rumah


41

42


PROGRAM SATU JUTA RUMAH Program Satu Juta Rumah merupakan gerakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah suplai perumahan di Indonesia, terutama untuk pangsa pasar menengah ke bawah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peningkatan suplai rumah dengan harga yang relatif terjangkau diharapkan akan memberikan kesempatan bagi kelompok MBR untuk menghuni atau memiliki rumah pertamanya. OUTLOOK Penyediaan Perumahan 2019

43

Program Satu Juta Rumah bukan proyek besar yang seluruhnya dibiayai dengan menggunakan dana pemerintah. Program ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peningkatkan koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam melaksanakan pembangunan perumahan seperti pemerintah (pusat dan daerah), pengembang swasta, BUMN/BUMD, masyarakat, inovator teknologi perumahan, akademisi/pemerhati bidang perumahan, perbankan, organisasi sosial, dan pelaku industri perumahan. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun melengkapi dalam proses penyelenggaraan perumahan. Pada tahun 2015-2017, capaian pembangunan perumahan di Indonesia masih dibawah target angka satu juta, meskipun terlihat kecenderungan peningkatan output di setiap tahunnya. Pada tahun 2018, angka pembangunan perumahan berhasil melewati angka satu juta unit dan diharapkan akan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

44


Sumber: Data Capaian PSR, Data tahun 2018 per tanggal ... Desember 2018

Sebagian besar rumah yang dibangun pada periode tahun 2015-2018 merupakan rumah tipe kecil yang ditujukan untuk kelompok MBR. Secara rinci, rasio untuk masing-masing kelompok pendapatan (MBR dan Non-MBR) adalah sebagai berikut:

CAPAIAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

2015 2016 2015 2017 2015

BERDASARKAN

2018

KELOMPOK SASARAN (%)

Sumber: Diolah dari data capaian Program Satu Juta Rumah Tahun 2015 - 2018


45


Stakeholder Penyediaan rumah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, terutama adalah masyarakat, pemerintah (pusat dan daerah), pengembang, dan lembaga sosial lainnya yang antara lain menggunakan dana CSR. Berdasarkan rincian data capaian Program Satu Juta Rumah, diketahui kontribusi masing-masing stakeholder sebagai berikut:

MBR

46


NON-MBR

TOTAL UNIT

Kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pemenuhan Target Program Satu Juta Rumah Di lingkup Kementerian PUPR, penanganan bidang perumahan dilaksanakan oleh 2 (dua) unit organisasi (unor), yaitu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Kedua unor tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan penanganan permasalahan perumahan dengan cara memberikan akses calon penerima manfaat untuk menghuni rumah yang layak, melalui: • Pembangunan unit hunian baru (rumah susun sewa, dan rumah khusus) yang kemudian dimanfaatkan oleh penerima manfaat dengan cara menyewa dan bukan menyewa; • penanganan rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).


47


Sementara Ditjen Pembiayaan Perumahan melakukan penanganan dengan cara menyalurkan subsidi kepemilikan rumah dan skema pembiayaan lainnya untuk meningkatkan daya beli konsumen kelompok MBR sehingga mampu memiliki rumah pertama yang layak, menggunakan program-program sebagai berikut: • Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); • Bantuan Uang Muka (Subsidi Bantuan Uang Muka/SBUM); • Subsidi Selisih Bunga (SSB); • Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT); • Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

48


Target dan Capaian Pembangunan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Pengertian, Rincian Target dan Capaian: Pembangunan Rumah Susun Sewa Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik secara horizontal maupun vertikal. Satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (UU No 20 tahun 2011 pasal 1 ayat 2). Dalam konteks bantuan pembangunan rumah susun sewa yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, rumah susun hasil pembangunan diserahkan kepada penerima bantuan untuk kemudian disewakan kepada kelompok penerima manfaat yang terdiri atas Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pekerja, mahasiswa, dan santri. Pada tahun 2015, selain pembangunan rumah susun untuk MBR, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun rumah susun untuk TNI/POLRI. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,6 triliun, telah terbangun 5.015 unit rumah susun TNI dan POLRI. Selain itu pembangunan rumah susun j uga diarahkan untuk MBR yang telah terbangun sebanyak 5.482 unit. Dengan pembangunan 10.497 unit rumah susun sewa tersebut, maka capaian penyediaan rumah susun tahun 2015 hanya mencapai 51,20% dari target 20.500 unit. Belum optimalnya capaian ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan APBN di tahun 2015. Pada tahun 2016, dengan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun telah terbangun 7.740 unit rumah susun sewa dengan kelompok target sasaran 2.666 unit rumah susun sewa MBR, 645 rumah susun sewa Pekerja, 2.075 unit rumah susun TNI dan POLRI, 1.754 unit rumah susun sewa Mahasiswa, dan 600 unit rumah susun sewa Asrama Ponpes. Pada tahun 2017, berhasil dibangun sebanyak 13.251 unit rumah susun sewa, yang didominasi oleh peruntukan MBR 10.673 unit, rumah susun sewa pekerja 822 unit, rumah susun TNI dan Polri 130 unit, rumah susun sewa Asrama Mahasiswa 936 unit, dan rumah susun sewa Asrama Ponpes 690 unit. Pada tahun 2018, ditargetkan pembangunan rumah susun sewa sejumlah 13.405 unit. Adapun target sasaran pembangunan rumah susun diantaranya 4.267 unit rumah susun sewa MBR, 2.867 unit rumah susun sewa ASN, 600 unit rumah susun sewa Pekerja, 2.770 unit rumah susun sewa Asrama Mahasiswa, dan 2.901 unit rumah susun sewa Asrama Ponpes.


49


Secara rinci, distribusi pembangunan rumah susun sewa berdasarkan kelompok penerima manfaat Tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut: Pembangunan Rumah Khusus DISTRIBUSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA BERDASARKAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT TAHUN 2015-2018

KELOMPOK SASARAN

NO.

2015

2016

2017

2018

TOTAL

1.

MBR

1,126

2,666

10,673

4,267

18,732

2.

Pekerja

2,166

645

822

600

4,233

3.

Mahasiswa

1,500

1,754

936

2,770

6,960

4.

Santri

690

600

690

2,901

4,881

5.

TNI

3,096

1,088

83

-

4,267

6.

POLRI

1,919

987

47

-

2,953

7.

ASN

-

-

-

2,867

2,867

10,497

7,740

13,251

13,405

44,893

Total

50


Tata Cara Pengusulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Penyaluran bantuan rumah susun sewa dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul adalah sebagai berikut: ADMINSTRASI

1. Surat Permohonan; 2. Gambaran Umum Kebutuhan Perumahan; 3. Surat Pernyataan Dukungan Pemda atau K/L; 4. Salinan sertifkat tanah;

5. Surat Pernyataan Kesesuaian Lokasi dengan RTRW Kab/Kota; 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pemohon Bantuan Rusun; 7. Salinan Akta Pendirian Lembaga/ Yayasan.

TEKNIS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sesuai RTRW; Tersedia Akses; Bebas Bencana Banjir & Longsor; Tidak melanggar GS bangunan, sungai, dan pantai; Tersedia Listrik; Tersedia Air Bersih; Luas tanah dapat menampung pembangunan Rusun sesuai rencana kota; 8. Tanah tidak dalam sengketa; 9. Kondisi tanah siap bangun; 10. Di atas Peil Banjir.

Mekanisme pengusulan bantuan adalah sebagai berikut:


51


Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (UU Nomor 1 tahun 2011 pasal 1 ayat 11) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus. Kelompok kebutuhan khusus yang disasar melalui skema bantuan ini meliputi : nelayan berpenghasilan rendah, TNI/POLRI, masyarakat di daerah tertinggal, terpencil dan pulau terluar, petugas perbatasan, masyarakat korban bencana alam / sosial, masyarakat terkena dampak Program Pemerintah Pusat, dan kebutuhan khusus lainnya (riset, rumah penitipan anak, dan lainnya). Pada tahun 2015, telah dilakukan pembangunan 6.310 unit-unit rumah khusus yang terdiri dari 2.705 unit rumah khusus TNI/POLRI, dan 4.615 unit unit rumah khusus lainnya (daerah pasca bencana/konik, maritim/nelayan dan perbatasan negara). Pada tahun 2016, dengan alokasi total Rp 1,31 triliun, telah terbangun 6.048 unit rumah khusus yang terdiri atas 32 unit rumah khusus untuk penduduk di pulau terluar, 16 rumah khusus untuk kebutuhan riset, 25 unit rumah khusus untuk masyarakat terkena program pemerintah, 639 unit rumah khusus untuk masyarakat korban bencana, 674 unit rumah khusus untuk Kawasan perbatasan negara, 1.373 unit rumah khusus untuk daerah terpencil, 2.007 unit rumah khusus nelayan, dan 1.282 unit rumah khusus TNI/POLRI. Pada tahun 2017, dialokasikan anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp 1,16 triliun. Dari anggaran tersebut, dibangun 5.038 unit rumah dengan perincian sebanyak 3.427 unit rumah khusus MBR/nelayan, 215 rumah khusus di Kawasan perbatasan, 811 unit urmah khusus di daerah tertinggal, 144 unit rumah khusus untuk masyarakat terkena program pemerintah, dan 450 unit rumah khusus untuk korban bencana. Untuk tahun 2018, penyediaan rumah khusus diharapkan mampu mancapai target sebanyak 4.550 unit dengan kelompok sasaran target 1.855 unit rumah khusus untuk MBR, 396 unit rumah khusus di kawasan perbatasan, 769 unit rumah khusus untuk masyarakat terkena program pemerintah, 1.230 unit rumah khusus di daerah tertinggal dan pulau terluar, 140 unit rumah khusus untuk korban bencana, dan 160 unit rumah khusus untuk Kodam.

52


Berdasarkan kelompok sasaran penerima manfaat, diketahui kelompok sasaran penerima bantuan rumah khusus adalah sebagai berikut: DISTRIBUSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS BERDASARKAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT TAHUN 2015-2018

REALISASI

KELOMPOK SASARAN

NO.

2015

2016

2017

2018

TOTAL

1.

MBR/Nelayan

4,375

2,007

3,427

1,855

11.664

2.

TNI

1,264

743

-

-

2,007

3.

POLRI

1,074

539

-

-

1,613

4.

Daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar

-

1,405

760

1,230

3.395

5.

Petugas perbatasan

-

674

215

396

1.114

6.

Korban bencana alam / sosial

-

639

450

140

1,229

7.

Terkena dampak Program Pemerintah Pusat

-

25

144

769

1.028

8.

Lain-lain

-

16

51

160

227

6,713

6,048

5,047

4,550

22,777

Total


53


Tata Cara Pengusulan Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Pengusulan bantuan Rumah Khusus harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut: ADMINSTRASI

TEKNIS

1. Surat Usulan; 2. Gambaran Umum; 3. Surat Pernyataan Pemda Provinsi dan Kab/ Kota; 4. Surat Pernyataan Calon Penerima; 5. Surat Keterangan Kesesuaian RTRW Kab/ Kota; 6. Keputusan Penetapan Calon Penerima Manfaat: 7. Bukti legalitas kepemilikan tanah; 8. Dokumen analisis lingkungan hidup.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tanah bebas sengketa; Kondisi tanah siap bangun; Tidak memindahkan lokasi pembangunan; Tersedia Prasarana Listrik dan Air Membantu pengurusan IMB; Tidak mengalihfungsikan bangunan rusus; Menerima dan mengelola aset rusus; Melaksanakan penghunian oleh penerima manfaat.

Adapun alur mekanisme pengusulan adalah sebagai berikut:

54


Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Kegiatan ini dilaksananakn melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak yang dihuni oleh MBR. Tahun 2015, dengan alokasi anggaran Rp 1,51 triliun telah dilakukan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap 61.489 unit RTLH dengan besaran bantuan berkisar antara Rp 7,5 - Rp 15 juta per unit. Pada tahun yang sama juga dilakukan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 20.756 unit dengan besar bantuan Rp 30 juta per unit. Memasuki tahun 2016, terjadi pergeseran kebijakan, yaitu prioritas kegiatan BSPS adalah Peningkatan Kualitas, sehingga komposisi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) jauh lebih banyak daripada Pembangunan Baru Rumah Swadaya. Dengan alokasi BSPS Rp 1,60 triliun, telah dilakukan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap 96.881 unit dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya terhadap 1.007 unit. Pada tahun 2017, alokasi BSPS mengalami peningkatan menjadi Rp 1,93 triliun. Dari alokasi tersebut telah dilakukan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap 110.732 unit RTLH dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sejumlah 2.000 unit. Pada tahun 2017, lokasi kegiatan BSPS juga diarahkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Mulai tahun 2018, kegiatan BSPS diintegrasikan sebagai bagian dari kebijakan Padat Karya Tunai. Dengan alokasi sebesar Rp 3,29 triliun dan tambahan NAHP sebesar Rp 365 miliar yang diharapkan dapat menyelesaikan 203.300 unit rumah tidak layak huni, dan tentunya masih mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Secara rinci, realisasi kegiatan BSPS tahun 2015 - 2018 adalah sebagai berikut: REALISASI NO.

KELOMPOK SASARAN 2015

2016

2017

2018

TOTAL

1.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya

20,756

1,007

2,000

6,000

29,763

2.

Peningkatan Kualitas RTLH

61,489

96,881

110,732

197,300

466,402

82,245

97,888

112,732

203,300

496.165

Total


55


Tata Cara Pengusulan BSPS Kelompok sasaran BSPS adalah: • Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah tidak layak huni dengan kerusakan ringan-sedang dan memiliki bukti penguasaan atas tanah; • Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah tidak layak huni dengan kerusakan berat dan/atau tidak memiliki tempat tinggal tetapi memiliki bukti penguasaan atas tanah; Calon penerima BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut: ADMINSTRASI

1. Surat Usulan Bupati/Walikota/ Gubernur DKI atau Kementerian/ Lembaga; 2. Usulan nama desa/kelurahan dilengkapi data: Jumlah RTLH dan Jumlah kekurangan rumah (backlog). 3. Data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang telah dimutakhirkan oleh pemda; 4. Jumlah data RTLH atau backlog per desa/kelurahan minimal 20 unit.

TEKNIS

1. Persyaratan Penerima BSPS: 2. WNI yang sudah berkeluarga; 3. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah (tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah); 4. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni; 5. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan 6. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan 7. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Adapun alur mekanisme pengusulan adalah sebagai berikut:

56


Pembangunan PSU Perumahan Umum Selain pembangunan hunian baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, Ditjen Penyediaan Perumahan juga melaksanakan pembangunan PSU pada rumah umum yang diperuntukkan untuk MBR. Penyediaan PSU merupakan insentif untuk meningkatkan minat pengembang untuk menyediakan rumah bagi MBR, serta instrumen untuk meminimalkan harga jual rumah. Jenis PSU yang disediakan sesuai dengan Permen PUPR No. 03 Tahun 2018 adalah jalan lingkungan, jaringan air minum, dan fasilitas tempat pembuangan sampah. Pada periode tahun 2015 - 2018, telah dilaksanakan pembangunan PSU yang melayani ... unit rumah umum, dengan perincian sebagai berikut: TAHUN

JUMLAH RUMAH UMUM YANG DILAYANI (UNIT)

1.

2015

28.778

2.

2016

26.884

3.

2017

17.266

4.

2018

27.011

Total

99.939


57


Target dan Capaian Pembangunan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan

TARGET DAN CAPAIAN PENYALURAN SUBSIDI PERUMAHAN

58


Pengertian, Rincian Target dan Capaian Fasilitas LIKUIDITAS Pembiayaan Perumahan (FLPP) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. FLPP merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN yang dipadukan dengan dana bank penerbit KPR dengan menggunakan metode blended fnancing sebagai pokok kredit. Proporsi pembiayaan adalah 90% dari dana APBN melalui BA. 999 dan 10% dana dari Bank Pelaksana. Dengan blended nancing diharapkan tingkat suku bunga KPR dapat ditekan dan dipertahankan sebesar 1 (satu) digit sepanjang masa tenor pinjaman. Keuntungan yang diperoleh calon penerima dari KPR-FLPP antara lain suku bunga maksimal 5% sudah termasuk premi asuransi kebakaran dan kredit tetap selama tenor dengan metode perhitungan bunga anuitas serta jangka waktu KPR yang dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan calon penerima. Jangka waktu maksimal KPR adalah 20 tahun sehingga cicilan menjadi ringan. Saat ini, pengelolaan FLPP dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-P2DPP) melalui lembaga perbankan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pembiayaan perumahan nasional yang berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR. Ke depan diupayakan agar sumber pembiayaan FLPP tidak hanya sebatas dari dana APBN namun juga melibatkan dana-dana jangka panjang lainnya seperti dana Taperum-PNS atau lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan MBR dengan batasan penghasilan sebagai berikut.


59


BATASAN PENGHASILAN KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA

KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA

NO.

PENGHASILAN MAKSIMAL PER BULAN

1.

KPR Sejahtera Tapak

Rp. 4.000.000,00

2.

KPR Sejahtera Syariah Tapak

Rp. 4.000.000,00

3.

KPR Sejahtera Susun

Rp. 7.000.000,00

4.

KPR Sejahtera Syariah Susun

Rp. 7.000.000,00

Adapun realisasi KPR FLPP pada periode tahun 2015-2018 dapat ditampilkan pada tabel berikut: TARGET DAN REALISASI KPR-FLPP TAHUN 2015-2018

TARGET

REALISASI

TAHUN ANGGARAN (RP.)

UNIT

ANGGARAN (RP.)

UNIT

2015

5.106.330.000.000

58.090

6.055.243.293.208

76.489

2016

9.227.931.000.000

95.913

5.627.538.999.307

58.469

2017

3.100.000.000.000

40.000

2.706.624.492.776

23.763

2018

2.180.000.000.000

42.000

811.065.537.000*

7.106*

*Data sampai dengan Mei 2018

60


Bantuan Uang Muka (Subsidi Bantuan Uang Muka/SBUM) Salah satu kendala yang dihadapi oleh MBR dalam memperoleh rumah melalui KPR adalah kesulitan untuk menyediakan uang muka yang dipersyaratkan bank dan dana-dana lain yang dibutuhkan untuk proses KPR. Di lain sisi, jika permasalahan perumahan tidak segera ditanggulangi, maka backlog perumahan akan semakin tinggi karena gap antara kemampuan MBR dengan harga rumah akan semakin tinggi sehingga tidak akan mampu menempati tempat tinggal yang layak. Karena itu, Pemerintah memandang perlunya diberikan bantuan bagi MBR untuk mendapatkan akses terhadap KPR Bersubsidi dalam bentuk pemberian bantuan uang muka KPR Bersubsidi. Bantuan Uang Muka (BUM) bertujuan untuk meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merumahkan masyarakat melalui pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi. BUM diberikan sebagai stimulus kepada MBR yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan uang muka pembelian rumah sejahtera tapak sehingga dapat menjadi lebih bankable mendapatkan pembiayaan perumahan. Nilai BUM yang diberikan sebesar Rp. 4.000.000,-. Untuk mengajukan permohonan BUM, calon penerima bantuan harus memiliki Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) KPR Bersubsidi dan memiliki keterbatasan dalam melunasi uang muka yang dibuktikan dengan surat pengakuan kekurangan bayar uang muka KPR bersubsidi dari MBR kepada pengembang. Dengan demikian, BUM tidak menggantikan uang yang telah diserahkan calon penerima kepada pengembang sebagai uang muka pembelian rumah secara KPR. TARGET DAN REALISASI BANTUAN SBUM TAHUN 2015-2019

TARGET

REALISASI


UNIT

ANGGARAN (RP.)

UNIT

2015

220.000.000.000

55.000

800.000.000

200

2016

1.224.000.000.000

306.000

303.732.000.000

75.933

2017

1.120.000.000.000

278.000

826.384.000.000

206.596

2018

1.378.000.000.000

344.500

14.564.000.000*

3.641*

*Data sampai dengan Mei 2018


61


Subsidi Selisih Bunga (SSB) Subsidi Selisih Bunga (SSB) adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa selisih suku bunga/marjin antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga/marjin kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah menetapkan suku bunga 5% at kepada debitur yang memperoleh rumah melalui KPR bersubsidi, sisa bunga yang ditetapkan oleh Bank Penyalur ditanggung oleh Pemerintah. SSB bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perolehan rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun. Pada tahun 2015, subsidi ini berbentuk Subsidi Selisih Angsuran (SSA). TARGET DAN REALISASI SSB TAHUN 2015-2017

TARGET

REALISASI


UNIT

ANGGARAN (RP.)

UNIT

2015

-

-

66.752.376.000*

13.152*

2016

1.337.363.916.000

431.096

259.210.087.172

111.585

2017

1.978.047.000.000

239.000

411.211.939.008

231.324

2018

2.529.737.000.000

225.000

-

-

*Dalam bentuk SSA

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. Bantuan berupa dana BP2BT diberikan 1 (satu) kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan. Jenis rumah yang dapat dibiayai dengan BP2BT adalah rumah tapak dan/atau sarusun milik . Adapun kelompok sasaran dari BP2BT adalah MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami isteri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan

62


kelompok sasaran merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami-isteri. Batasan penghasilan dari kelompok sasaran ditetapkan melalui Kepmen PUPR No. 857/ KPTS/M/2017 tentang zona wilayah, Batasan penghasilan, saldo tabungan terendah, Batasan harga rumah tapak dan sarusun, biaya pembangunan rumah swadaya, Batasan luas tanah dan luas lantai rumah, Batasan dana BP2BT dan indeks dalam Pelaksanaan BP2BT. Untuk dapat menerima BP2BT, calon penerima bantuan harus memiliki tabungan dengan minimal saldo sebesar Rp 2 juta - Rp 5 juta. Setelah itu, calon penerima bantuan dapat melapor pada bank yang telah bekerja sama untuk pengajuan bantuan hanya dengan memperlihatkan buku tabungan. Lama durasi tabungan yang bisa dijadikan acuan pendaftaran program, minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Calon penerima bantuan juga sebelumnya belum mendapat bantuan atau subsidi perolehan rumah atau subsidi pembangunan rumah dari pemerintah Pada tahun 2018, sebagai pilot project terdapat 169 unit rumah yang menjadi usulan BP2BT dengan sebaran sebagai berikut:

SEBARAN LOKASI USULAN PB2BT TAHUN 2018 DI 16 PROVINSI


63


Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Untuk memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia, Pemerintah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan. UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat telah disahkan pada tanggal 24 Maret 2016. Tabungan Perumahan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu, Tabungan Wajib Perumahan (compulsory saving), Perjanjian Tabungan Uang Muka dan Cicilan (contractual saving), dan tabungan sukarela perumahan (voluntary saving for housing).

64


Tabungan perumahan merupakan salah satu konsep mobilisasi dana masyarakat melalui cara menabung pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Khusus untuk contractual saving Pemerintah dapat saja memberikan insentif atas nilai uang yang ditabung oleh masyarakat. Dengan contractual saving, masyarakat mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai uang muka untuk memanfaatkan fasilitas kredit dari LJK (dalam hal ini Bank) dengan keuntungankeuntungan tertentu, seperti suku bunga pinjaman yang lebih rendah, masa pinjaman yang bisa lebih lama, dan lain sebagainya. Bank sebagai pengelola contractual saving menerima tabungan dari masyarakat. Tabungan tersebut dikenakan bunga tertentu dan ditambah dengan dana pendamping dari Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan insentif pada masyarakat untuk menabung uang muka pada Bank sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman perumahan (KPR) dari Bank tersebut. Pengumpulan dana masyarakat melalui BP Tapera tahun 2019 direncanakan mencapai Rp. 4.320.000.000.000,- dan dapat dimanfaatkan untuk mendanai 36.000 unit rumah.


65



66


Prospek  Direktorat  Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2019


67

PROSPEK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2019

Target Kinerja 2019 Alokasi Anggaran • Anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2019 adalah Rp. 7.819,66 Milliar. • Berdasarkan perspektif jenis belanja, 0,72% anggaran digunakan untuk membiayai belanja pegawai, 91,40% digunakan untuk membiayai belanja barang, dan 7,88% untuk belanja modal.

• Berdasarkan sumber dana, 95,52% anggaran merupakan dana Rupiah Murni, sementara 4,48% bersumber dari pinjaman luar negeri. • Berdasarkan alokasi kegiatan, penanganan rumah tidak layak huni oleh Direktorat Rumah Swadaya memperoleh porsi anggaran terbesar yaitu 53,24%, pembangunan rumah susun 33,55%, dan pembangunan rumah khusus 8,70%.

Total 7.819,66 M

Target Pembangunan

68


Fokus pada Upaya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Upaya pengurangan jumlah rumah tidak layak huni melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memperoleh alokasi anggaran sebesar 53,24% dari total anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2019. Kegiatan ini mampu memberikan multiplier effect dalam bentuk kumulasi dana keswadayaan masyarakat, pelaksanaan pelaksanaan padat karya tunai yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan daya beli, mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dibandingkan program bantuan perumahan lainnya, serta mendukung penanganan Prioritas Pembangunan Nasional seperti KSPN, KPPN, penanganan kumuh, KSP Papua dan Papua Barat, dan perbatasan negara.

Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Kebijakan Padat Karya Tunai Tunai Program Padat Karya Tunai merupakan inisiatif Presiden dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada tahun 2018, Program ini dilaksanakan dalam kegiatan Rumah Khusus (10.275 orang tenaga kerja, komponen upah kerja senil ai Rp. 140 M) dan Rumah Swadaya (180.300 orang tenaga kerja, komponen upah kerja sekitar Rp. 478 M). Program Padat Karya Tunai akan dilanjutkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Swadaya pada tahun 2019. Diperkirakan akan mampu menyerap ... orang tenaga kerja dengan nilai uang untuk upah kerja senilai Rp. ...

OUTLOOK Penyediaan Penyediaan Perumahan 2019

69


Pengembangan Rumah untuk ASN/TNI/Polri Saat ini terdapat terdapat 1.558.329 orang ASN/TNI/Polri yang belum memiliki rumah, rumah, dengan perincian 964.463 orang ASN, 318.866 TNI, dan 275.000 Polri. Pemerintah berusaha agar ASN/TNI/Polri dapat menghuni rumah yang layak dan/ atau memiliki rumah. Skema yang direkomendasikan untuk digunakan: • KPR ASN/TNI/Polri, bagi yang ingin memiliki rumah pertama (melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan) Merupakan pengembangan pengembangan skema Kredit Kepemilikan Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/KPR FLPP (penghasilan berdasarkan gabungan gaji pokok dan tunjangan, digunakan untuk membeli rumah pertama, berhak mendapat fasilitas KPR ASN/TNI/Polri minimal setelah bekerja 1 tahun, tenor angsuran dapat melewati batas usia pensiun).

• Penyediaan Rumah Susun Sewa ASN (melalui Ditjen Penyediaan Perumahan) Menggunanan skema pembangunan pembangunan rumah susun sewa bagi bagi ASN yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Susun. Bangunan rumah susun dapat dihuni dengan cara menyewa. Terutama ditujukan ditujukan bagi ASN yang belum ingin membeli rumah, rumah, atau ASN yang sering berpindah lokasi kerja karena alasan penempatan.

Implementasi Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan rumah bagi ASN Kementerian PUPR menggunakan skema KPBU pada lahan-lahan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Sebagai langkah awal, pada tahun 2019 perlu dilakukan penetapan lokasi dan penyusunan studi kelayakan. Penyediaan Regulasi Penyelenggaraan Perumahan Pada tahun 2019, ditargetkan akan diselesaikan penyusunan ... Peraturan Menteri sebagai acuan penyelenggaraan perumahan. Regulasi tersebut meliputi: • Penyediaan

70


PRAKONDISI YANG YANG HARUS DIPERSIAPKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN KINERJA DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2019

Kesiapan Lokasi/Lahan Lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan, khususnya Rumah Susun dan Rumah Khusus, harus memiliki legalitas yang jelas. Selain itu, kondisi sik lahan sudah harus bersih dari bangunan lain dan siap bangun (clean and clear), tidak butuh lagi pembersihan lahan dan cut and ll. Faktor keamanan lokasi juga harus dipastikan, sehingga tidak ada lagi hambatan atau gangguan ketika pembangunan berlangsung. Penetapan Lokasi Lokasi-lokasi yang telah lolos verikasi teknis, selanjutnya ditetapkan dalam bentuk SK Penetapan Lokasi yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. SK Penetapan Lokasi ini sebaiknya dikeluarkan pada T-1 T-1 atau maksimal 3 bulan pertama T0 agar tidak menghambat proses konstruksi. Penyesuaian Desain Perlu segera dilakukan penyesuaian desain sebelum pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap tipologi rumah yang dikeluarkan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sesuai dengan lokasi pembangunan yang telah lolos verikasi teknis sehingga tidak menghambat proses pembangunan. Kemitraan dengan Badan Usaha Skema KPBU merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan sektor non-pemerintah dalam melaksanakan penyediaan rumah bagi MBR. Skema KPBU menjadi krusial dalam konteks upaya percepatan layanan perumahan bagi MBR serta untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan pemerintah dalam pembangunan perumahan. Terdapat 3 (tiga) skema KPBU yang ditawarkan di bidang perumahan, yaitu: • Kerjasama Pemanfaatan (KSP), • Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), • Availability Payment (AP).


71


Masing-masing skema tersebut dapat dilaksanakan secara selektif sesuai dengan karakteristik lokasi dan pemanfaatan, dengan mempertimbangkan daya tarik investasi dan bankability. Tantangan utama mendorong KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur adalah peningkatan daya tarik investasi dari infrastruktur layak ekonomi dan layak nansial sehingga mampu menarik minat badan usaha untuk berinvestasi. Aspek penyediaan lahan dan nilai pengembalian investasi yang cenderung rendah apabila hanya mengandalkan pengembalian investasi hanya melalui pengenaan tarif layanan. Perlu inovasi untuk mengelola risiko dan meningkatkan daya tarik investasi, antara lain melalui konsep bundling dengan kegiatan komersial atau VGF (Viability Gap Fund) dengan nilai maksimal sebesar 49% dari nilai investasi proyek. Pelaksanaan KPBU dapat diprakarsai oleh pemerintah (solicited project) atau badan usaha (unsolicited project). Hal ini sudah diatur secara detail dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 dan Permen PPN/ Bappenas No. 4 Tahun 2015 serta Permen PUPR No. 21 Tahun 2018 yang baru diterbitkan pada 23 Agustus 2018. Meskipun begitu jika menggunakan pola solicited program akan berlangsung dengan lama sehingga akan lebih cepat dengan pola unsoli cited. Beberapa Pola kerjasama yang bisa dikembangkan adalah pola KPBU-KSP, KPBU-KSPI, dan KPBU-AP. Beberapa strategi yang bisa dilakukan diantaranya: (1) Pemanfaatan lahan-lahan premium milik pemerintah dan lahan milik BUMN menjadi lokasi pembangunan perumahan dengan skema KPBU; (2) Melakukan bundling rusunawa atau rusunami dengan komersil; (3) Pembangunan perumahan di area-area konsolidasi lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dilaksanakan dengan skema KPBU. Sebagai langkah awal penerapan skema KPBU, Ditjen Penyediaan perumahan harus melakukan penyusunan studi kelayakan terhadap lahan siap bangun yang dimiliki oleh Ditjen Penyediaan Perumahan/Kementerian PUPR agar dapat dikembangkan oleh Badan Usaha.

72


Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Saat ini setiap pemerintah daerah telah memiliki organisasi perangkat daerah dalam bentuk Dinas Perumahan dan Permukiman (nama dinas bervariasi sesuai dengan karakteristik pemda) yang bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan urusan perumahan sesuai dengan batasan kewenangan pemerintahan. Selain itu, pemda juga telah memiliki Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) sebagai media bagi stakeholder dari latar belakang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan bidang PKP. Peran Daerah dalam pelaksanaan bantuan perumahan sangat krusial. Pemda merupakan penyedia data kebutuhan penanganan permasalahan perumahan, penerima bantuan, mitra dalam proses monitoring pembangunan bantuan perumahan, serta pemilik dan pengelola aset terbangun. Perlu kerja sama dan koordinasi secara reguler dengan pemda untuk memastikan kebutuhan pembangunan, penyediaan lahan, kelancaran proses konstruksi, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan memastikan agar aset dimanfaatkan dengan baik.


73


What Next?: 2020 - 2024 Penyusunan Rencana Strategis Ditjen penyediaan Perumahan Tahun Tahun 2020-2024 Pada tahun 2019, periode pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 selesai dilaksanakan, untuk itu perlu disusun kebijakan pembangunan jangka menengah bidang perumahan untuk periode berikutnya. Ditjen Penyediaan Perumahan sedang melakukan penyiapan penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dengan tahapan sebagai berikut: • 2018, Inventarisasi masukan stakeholder dan penyusunan rumusan awal sebagai masukan terhadap arah kebijakan RPJMN dan Renstra Tahun 20202024 • 2019, Penyusunan draft teknokratik Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan antara lain mengacu pada RPJPN 2005-2025, arahan kebijakan awal yang diterbitkan Bappenas, dan target Visium Kementerian PUPR 2030 Penyesuaian substansi teknokratik dengan visi dan dan misi kepala kepala negara terpilih. • 2020, Penerbitan Keputusan Dirjen untuk menetapkan dokumen Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan. Kerangka waktu waktu penyusunan dan substansi Renstra Ditjen Penyediaan Penyediaan Perumahan sinergi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR. Penyusunan Roadmap Pembangunan Perumahan sebagai sebagai Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan Pasal 13 UU No. 1 Tahun Tahun 2011 menugaskan Pemerintah untuk menyusun kebijakan nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai pedoman bagi stakeholder (Pemerintah dan pemerintah daerah) untuk melakukan penanganan permasalahan sektor PKP secara sinergis. Penyiapan masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2026 - 2045 Pada tahun 2025, RPJPN 2005-2025 selesai diimplementasi. Perlu disusun rumusan masukan pembangunan bidang perumahan untuk diadopsi dalam dokumen RPJPN sebagai arah kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Penyediaan 976 ribu - 1.170 ribu unit hunian layak huni bagi MBR pada tahun 2020-2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 156 Triliun Rp. 234 Triliun.

74



75



76


Lesson Learned


77

KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT

RUMAH YANG SANGAT DIBUTUHKAN DAN SANGAT DINANTIKAN

D

I AWAL PERTEMUAN, H.M. RIDWAN SETIAWAN MENGUNGKAPKAN BAHWA

PEMBERIAN BANTUAN RUMAH KHUSUS OLEH KEMENTERIAN PUPR SANGAT MEMBANTU MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN KHUSUSNYA KORBAN BENCANA DAN WARGA YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK KUNINGAN AGAR DAPAT HIDUP NORMAL DAN BERAKTIVITAS KEMBALI DENGAN TENANG.

H.M. Ridwan Setiawan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

“Kami sangat bersyukur karena bantuan rumah dari Kementerian

PUPR berupa 40 unit rumah untuk masyarakat yang terdampak pembangunan waduk Kuningan, serta 60 unit rumah untuk korban bencana longsor Cilayung pada tahun 2016 sekarang sudah terhuni semua. Saat ini mereka sudah menikmati tinggal di rumah baru yang juga sudah dilengkap perabotannya. Mereka mengaku senang dan nyaman tinggal di tempat baru, serta tidak ada lagi yang kembali ke lokasi rumah lamanya. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan kami karena itu artinya masyarakat bisa langsung mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah”, tutur Ridwan mengawali penuturannya.

78


Ridwan menuturkan bahwa antusiasme warga penerima bantuan rumah tersebut sangat luar biasa. Mereka tidak hanya pasif menunggu, tapi ikut mendorong pemerintah daerah agar pembangunan cepat selesai karena mereka sudah tidak sabar segera pindah ke tempat baru. TINGGINYA KEBUTUHAN RUMAH UNTUK KORBAN BENCANA

Kebutuhan rumah akibat dampak bencana sangat tinggi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan karena posisi geograsnya yang terletak di lempengan Jawa bagian Utara, dengan kontur tanah berbukit. Dengan kondisi tersebut, sebagian tanah di Kabupaten Kuningan memiliki struktur labil yang menurut para geolog pergerakan tanahnya termasuk dalam daerah zona merah.

Akibat kondisi tersebut di tahun 2018 telah terjadi musibah bencana akibat pergerakan tanah yang berdampak pada 18 desa dan 10 kecamatan. Akibat kondisi tersebut sekitar 1.077 rumah terdampak, dengan 585 orang dari 10 desa harus direlokasi. “Pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dengan menampung warga korban mencana dalam hunian sementera (huntara) yang dibangun pemda. Saat ini yang tertampung di sana kurang lebih 387 KK dari 585 KK, sisanya memutuskan untuk tinggal di rumah saudara. Ini adalah realitas yang kami hadapi dan harus segera dicarikan jalan keluarnya”.


79

MENDESAKNYA RUMAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN WADUK KUNINGAN

Saat ini di Kabupaten Kuningan juga tengah diselesaikan pembangunan Waduk Kuningan dengan pembangunan sik yang sudah mencapai 95%. Terkait kondisi tersebut, masyarakat yang terdampak juga sudah menanyakan kapan mereka akan dipindahkan ke lokasi baru. Permasalahan ini juga perlu segera dicarikan solusinya agar bendungan yang rencananya akan dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan pembangkit tenaga listrik ini dapat beroperasi secara optimal. LANGKAH RESPONSIF PEMERINTAH

langsung lokasinya. Kebutuhan seluruhnya untuk warga yang terdampak pembangunan bendungan cukup banyak yaitu sekitar 444 unit. Saat ini kami sudah mempersiakan dan meratakan sekitar 17,5 hektare. Di lahan tersebut juga telah dibangun jalan, drainase, aliran listrik, tembok penahan tebing dan infrastruktur pendukung lainnya. Sementara untuk menampung warga terdampak bencana sudah disiapkan juga lahan di Cilayung dan Cimanga. Harapan kami tentu 585 warga yang berasal dari 3 desa yang saat ini tinggal di rumah yang memang sudah tidak layak huni bisa segera mendapatkan hunian yang aman dan layak”, Ridwan menyampaikan kesiapan dan harapannya.

DAERAH

Pemda telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan kebutuhan hunian khusus baik untuk korban bencana maupun akibat pembangunan salah satunya dengan mempersiapkan lahan. “Kemarin kami

sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri PUPR, beliau juga sudah melihat

80

Menutup perbincangan Ridwan menyampaikan terimakasih atas besarnya perhatian pemerintah pusat serta berharap segera akan solusi komprehensif untuk memenuhi mendesaknya kebutuhan rumah masyarakat korban bencana dan terdampak pembangunan waduk di Kabupaten Kuningan.



81

Desa Cilayung Rumah Khusus Terkena Dampak Bencana DANTA HIDAYAT

permanen yang bagus, lengkap dengan perabotan serta fasilitas listrik, air dan jalan yang sangat layak.

Kepala Desa Cilayung, Kecamatan Ciwaru

S

ebagai kepala desa, Danta Hidayat mengaku sangat bahagia dan bersyukur karena warganya, masyarakat dusun Cimeong yang terkena dampak bencana tanah lonsor kini sudah mendapatkan hunian baru yang sangat layak.

“Tidak hanya saya, warga tentunya lebih senang dan bersyukur atas bantuan pemerintah ini. Karena itu saya menyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang telah peduli pada masalah yang kami alami. Selanjutnya saya tentu berharap agar jika ada program lain untuk menyempurnakan fasilitas dikawasan perumahan ini kami masih bisa dapat, seperti tembok untuk penahan tebing agar tidak longsor dan tidak menutup jalan yang sekarang sudah bagus”, tuturnya penuh harap.

Danta layak merasa bahagia karena warganya yang sebelumnya tinggal dirumah yang retak-retak dan sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan nyawanya kini bisa tidur tenang dalam bangunan

HERRY KISWANTO

NOVI

Warga Perumahan Mekarsari- Cilayung

Warga Perumahan Mekarsari- Cilayung

“Saya sangat senang bisa mendapatkan rumah yang bagus dan nyaman di sini. Lokasinya juga lebih dekat kemana-mana dibandingkan lokasi rumah saya dulu. Susah dijangkau dengan jalanan sempit yang berkelokkelok. Kalau sedang musim hujan kami juga selalu khawatir kalau tiba-tiba terjadi longsor. Saya juga bangga punya kepala desa yang tanggap dan gigih bekerja 24 jam untuk mengurus kami. Beliau hebat, tidak kenal lelah. Setiap hari melakukan survei, mengontrol dan menanyakan kepada kami apa yang masih kurang. Kami bersyukur bisa mendapatkan bantuan ini”.

“Saya terkena musibah longsor pada tahun 2017. Saat itu kami terpaksa mengungsi di rumah warga lainnya selama setahun, makanya saat mendengar kabar bahwa saya bisa mendapatkan rumah bantuan pemerintah rasanya senang, sangat terharu dan hampir tidak percaya. Saat melihat rumahnya saya nggak bisa menahan tangis, bagus sekali dan sudah lengkap dengan perabotannya. Terimakasih kepada pemerintah yang sudah membantu kami”.

82


Perumahan Resmi Mulya Rumah Khusus Dampak Pembangunan SAMSU

Kepala Desa Tanjung Kerta

P

embangunan waduk Kuningan berdampak pada masyarakat yang disekitar lokasi pembangunan waduk. Ada lima desa yang terdampak langsung yaitu Randusari, Kawungsari, Sintajaya, Tanjung Kerta dan Suka Rapih. Warga yang direlokasi ke lokasi baru yang kemudian dinamai perumahan Resmi Mulya adalah warga RT 05 yang terdiri dari 287 jiwa dengan 40 rumah. Sebelum

adanya pembangunan waduk, tanah di RT 05 memang dalam kondisi tidak stabil dan retak-retak. Adanya pembangunan waduk kemudian membuat relokasi dilakukan lebih cepat. “Alhamdulillah, kami bersyukur karena perjuangan kami agar bisa segera direlokasi akhirnya mendapatkan jawaban. 40 unit rumah tipe 36 lengkap dengan perabotan seperti sofa, meja dan kursi sudah dapat dihuni warga. Listrik dan air juga sudah tersedia. Karena itu kami sangat berterimakasih kepada pemerintah yang telah meringankan beban, dan menghilangkan kekhawatiran kami jika tiba-tiba terjadi bencana”, ungkap Samsu.

MARYATI

RUDISNA Warga

Warga

Rudisna adalah salah satu warga dusun 3 RT 05 yang di relokasi ke perumahan Resmi Mulya. Ia mengaku sangat senang dan sangat bersyukur.”Kondisi rumah di sini sangat layak dan nyaman, alhamdulillah. Apalagi selain rumah, saya juga mendapatkan perabotan lain seperti kursi, sofa dan tempat tidur, sehingga rumah sudah bisa langsung ditempati. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuannya. Tanpa mengurangi rasa syukur, kami merasa berat dengan daya listrik terpasang sebesar 9000 kw. Bagi kami yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, rasanya agak berat”, ungkap Rudisna.

“Saya sangat senang bisa pindah kesini, rumahnya jauh lebih bagus dari rumah saya sebelumnya. Kalau rumah saya dulu kondisinya retak-retak, bocor disana sini. Rumah yang baru ini bagus dan baru jadi merasa lebih aman, nyaman dan juga tenang. Perabotan yang lengkap juga sangat saya syukuri karena tidak perlu repot-repot lagi, langsung masuk dan bisa bekerja seperti biasa. Semua bagus, cuma saya punya harapan agar nantinya juga ada tempat ibadah seperti mushola, agar warga punya tempat ibadah bersama”, harapnya.


83

JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

SASANA TRESNA WERDHA RIA PEMBANGUNAN

R

USUN SASANA TRESNA WERDHA TERLIHAT SANGAT BERBEDA DENGAN GAMBARAN

RUSUN PADA UMUMNYA. BANGUNAN BERLANTAI TIGA YANG DICAT PUTIH TERSEBUT TERLIHAT SANGAT BERSIH DENGAN POHON BESAR DAN KEBUN ASRI YANG TERTATA RAPI DAN SANGAT TERPELIHARA. TIDAK HERAN JIKA PARA PENGHUNI RUSUN LANSIA PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA INI MENGAKU SANGAT NYAMAN TINGGAL DI TEMPAT INI.

Ibnu Abas Kepala Sasana Tresna Werdha Ria Pembangunan

RUMAH BESAR LANSIA YANG PENUH CINTA

Sasana Tresna Werdha yang artinya Rumah besar penuh cinta bagi para lanjut usia ini diprakarsai pendiriannya oleh Ibu Tien Soeharto melalui Yayasan Karya Bhakti Ria Pembangunan. Yayasan Karya Bhakti yang berarti kerja nyata atau layanan yang penuh keiklasan atau dedikasi ini sejak awal pendiriannya memang berorientasi melakukan atau memberikan pelayanan yang dilandasi keiklasan. Adapun RIA merupakan singkatan dari Rukun Ibu Ampera (sesuai dengan nama kabinet pada saat itu). Pemberian nama tersebut karena yayasan dijalankan oleh kelompok arisan istri kabinet Ampera.

84


Sasana Tresna Werdha awalnya 3 (tiga) unit wisma. Masing-masing unit wisma memiliki 26 kamar. Bersama waktu, kondisi wisma yang dibangun pada tahun 1984 tersebut semakin rusak dan tidak layak huni. Disisi lain yayasan tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan renovasi. Kondisi ini sangat dilematis mengingat para lansia yang tinggal ditempat ini masih banyak dan membutuhkan hunian yang layak.

informasi bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki program bantuan pembangunan perumahan seperti asrama tentara, mahasiswa atau polisi. Dengan pertimbangan tersebut kemudian diputuskan untuk mengajukan pembangunan rusun lansia. Setahu kami hal ini merupakan terobosan pertama, baru satu-satunya di Indonesia”, tutur Ibnu.

RUSUN KHUSUS LANSIA SEBUAH

Dalam proses pembangunannya, Ibnu mengaku sangat puas, karena Kementerian PUPR menaruh perhatian sangat serius atas pemenuhan berbagai kekhususan rusun ini. Dirjen Penyediaan Perumahan, bahkan menyempatkan hadir beberapa kali sebelum peresmian untuk memastikan kelayakan dan kerapian bangunan rusunnya.

TEROBOSAN

Pendirian rumah susun lansia awalnya di prakarsai oleh Ketua Pembina Yayasan, bapak Hayono Suyono yang berupaya mencari solusi terobosan untuk mengatasi keterbatasan dana yayasan untuk merenovasi wisma lama. “Beliau mendapatkan


85

“Pada tahun 2015, saat perencanaan pembangunannya, kementerian PUPR mendengarkan dengan cermat masukan-masukan yang kami berikan. Meskipun mereka telah memiliki blue print untuk pembangunan rusun, khusus untuk rusun lansia ini dilakukan berbagai penyesuaian. Kami memberikan masukan seperti bagaimana bentuk kamar ideal, kamar mandi yang harus pakai hand rail dan ada tempat duduknya, trail disepanjang koridor, hingga lift. Disisi bangunan kalau dilihat lobi kami tertutup, tidak seperti lobi rusun yang umumnya terbuka. Ram juga disediakan, yang akan dimanfaatkan jika penghuni tidak memungkinkan naik lift atau memerlukan bantuan kursi roda. Pantry yang sebelumnya direncanakan ada disetiap kamar juga dihilangkan, karena kami anggap tidak aman. Cukup disediakan satu ruangan sebagai dapur umum saja jika kakek atau nenek ingin memasak. Saat perencanaan itulah kami mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa penghuni benar-benar aman”. Terkait adanya berbagai masukan tersebut, Ibnu mengakui bahwa pihak PUPR sangat responsif dan bersedia memenuhi hal-hal yang prinsip dan sangat dibutuhkan seperti keberadaan pintu kaca dipintu masuk utama dan exhaust atau ventilasi untuk mengurangi cuaca panas di lantai 2 dan 3. Keistimewaannya tidak berhenti disitu saja. Pemeliharaannya juga memerlukan materi dan keahlian khusus karena menggunakan material yang tidak biasa, seperti pada pipa air bersih dan kotornya.

86

UPAYA KONSISTEN MEMBUAT PENGHUNI NYAMAN

Setelah melalui proses perencanaan dan pembangunan, bangunan rusun diserahterimakan pada bulan April tahun 2017 dan mulai dihuni pada bulan September di tahun yang sama. Proses pemindahan agak tertunda karena belum terbiasanya penghuni untuk tinggal di bangunan bertingkat. “Untuk mempercepat proses kepindahan kami berusaha keras meyakinkan mereka agar tidak perlu takut. Kami melakukan berbagai cara untuk meyakinkan, termasuk menyampaikan bahwa pemandangan dari atas lebih baik. Alhamdulilah mereka akhirnya mau pindah setelah kami pastikan dan yakinkan bahwa kami selalu ada mendampingi mereka. Mereka juga bisa tetap mudah menghubungi kami di luar jadwal-jadwal kunjungan terjadwal seperti membawa pakaian kotor, mengantar pakaian bersih, mengantar makanan dan kunjungan petugas kesehatan. Karena kami komit untuk meakukan itu, pelan-pelan mereka merasakan aman dan nyaman. Sekarang semua sudah berjalan baik. Melihat apa yang kami capai, rasanya model rusun buat lansia mungkin bisa diterapkan juga didaerah lainnya”, pungkas Ibnu.



87

SITI CHOMSAH �OMA ALIT�

Bangunan Bagus Sesuai Kebutuhan Lansia

S

iti Chomsah yang akrab di sapa oma Alit tinggal di Sasana Tresna Werdha RIA Pembangunan sejak bulan Oktober tahun 2015. Sebelum menempati Rumah Susun Khusus (Rusus) yang berlantai tiga, Oma Alit menempati paviliun Cempaka di gedung lama. Pada saat awal mendapatkan informasi akan dipindahkan di Rusus dengan gedung bertingkat ia mengaku sempat menolak karena tidak terbiasa. “Banyak yang saya pikirkan. Bagaimana nanti naik liftnya, bagaimana kalau lifnya macet, dan bagaimana harus naik atau turun kalau pas lagi ada perlu atau ikut acara. Buat orang seusia saya yang sudah susah jalan, rasanya berat. Tapi setelah diyakinkan bahwa nanti selalu akan ada yang menemani kalau mau naik atau turun, saya mulai tenang. Dan akhirnya saya tidak bisa menunda lagi untuk pindah, karena bangunan lama yang saya tingali tambah hancur dimakan rayap”, tutur oma Alit mengingat kembali kepindahannya ke Rusus. Sekarang setelah setahun tinggak di rusun, pendapatnya berubah. Ia mengaku sangat

senang karena tempatnya bagus dan bersih. Perabotannya juga sudah disesuaikan dengan kondisinya, misalnya adanya railing (pegangan) di hampir semua tempat yang dilewati termasuk di kamar mandi. “Rasanya jauh lebih nyaman dibandingkan tinggal di rumah saya di Banten. Rumah dengan ruangan yang besar tapi kosong tidak ada orang, tidak ada teman. Repot kalau mau mengerjakan apa-apa. Belum lagi kalau malam, gelap dan sepi. Beda dengan disini. Banyak teman, ada kegiatan bersama dan selalu ada yang mengurus dan menemani. Apalagi anakanak Oma semua tinggal di Jakarta, jadi mereka jadi gampang kalau mau menenggok Oma”. Oma Alit yang nampak segar diusia yang telah melewati 80 tahun rajin menggikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pengelola seperti senan ringan di kamar, sekedar jalan-jalan di halaman, mengaji atau kelas lain untuk mengasah daya ingatnya. “ Perawat dan dokter yang merawat oma sudah oma anggap sebagai anak dan cucu sendiri. Kami sudah sangat akrab, itu juga yang membuat oma betah disamping gedungnya yang bagus dan bersih”, pungkasnya.

ASFAN LUBIS DAN SITI ROCHAYATI

Fasilitas Membantu Keamanan Beraktivitas

O

pa Asfan Lubis dan Oma Siti Rochayati adalah

pasangan pensiunan tentara dan penulis yang tinggal di Sasana Tresna Werdha RIA Pembangunan sejak 1 Juni 2013. Sebelum pindah ke rusun khusus, pasangan ini juga dulunya tinggal

88

di paviliun Wijaya Kusuma yang terletak di belakang rusun saat ini. Mengetahui keberadaan tempat ini dari internet, opa Asfan kemudian berinisiatif untuk datang sendiri ke kantor pengelola untuk mendapatkan informasi lebih detail. Selanjutnya, opa Asfan dan oma


Siti kemudian berdiskusi sekitar satu bulan sebelum akhirnya mantap memutuskan untuk tinggal di tempat ini. Pasangan ini kemudian memilih lantai bawah yang halaman belakangnya terdapat taman dan jalur khusus untuk jalan kaki. “Tinggal di rusun ini sangat menyenangkan, sangat nyaman. Kami juga merasa lebih mandiri karena dapat mengurus diri sendiri. Jika ada hal yang tidak mampu kami lakukan, ada staf yang baik dan sangat responsif membantu kami. Dari sisi tempat, bangunan ini juga sangat bagus dan layak. Fasilitasnya sesuai dengan kemampuan kami yang sudah sangat terbatas. Kamar mandi dilengkapi pegangan, begitu pula dengan ruangan dan bahkan lorong yang kami lewati. Dengan begitu

kami tidak takut terjatuh saat beraktivitas sendirian”, tutur oma Siti. “Saya mengibaratkan hidup disini seperti di muara, tidak seperti samudera yang luas. Kecil tapi nyaman, karena memang saya sudah tidak perlu dan tidak mampu hidup ditempat yang sangat luas dengan berbagai kesibukannya. Di sini tidak perlu memikirkan nyapu, ngepel atau beres-beres rumah. Di sini juga lebih esien juga, karena tidak perlu belanja macam-macam, cukup yang diperlukan saja karena semau sudah disediakan. Ini adalah tempat yang pas. Sangat bersih, aman dan nyaman untuk kami menghabiskan usia tua bersama, tanpa merepotkan anak-anak yang semua sudah punya kesibukan sendirisendiri”, opa Asfan menambahkan.


89

RUMAH SUSUN KABIL, KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU

MENJADI ASRI LEBIH UTAMA

S

EJAK TAHUN ��, RUMAH SUSUN UNIT KABIL INI TELAH BEROPERASI DAN

DIPERUNTUKKAN BAGI ATAU PEKERJA KARENA LETAKNYA YANG DEKAT DENGAN KAWASAN INDUSTRI. TINGKAT HUNIANNYA SUDAH MENCAPAI ��-��%. ADA � TOWER.

Sangkot Sihombing Kepala Unit Rumah Susun Kabil

Sejak tahun 2012, Rumah Susun Unit Kabil ini telah beroperasi dan diperuntukkan bagi atau pekerja karena letaknya yang dekat dengan kawasan industri. Tingkat huniannya sudah mencapai 60-70%. Ada 4 Tower. Yang pertama dibangun 2 queen block, blok CD dan EF. Kamarnya masingmasing 80. Dengan tipe 2 kamar (24 dan 27) dan sudah dilengkapi dengan mebel dan perabotan,” kata Pak Sangkot yang baru 4 bulan mengelola rusun. Terkait biaya sewa, ia mengaku sempat menemui kendala. “Dulu, kita patok biaya sewa per orang 85.000-115.000 per bulan. Namun, tahun Januari 2017, harga sewa kita naik sebesar 50%. Jadi per orang dikenai harga sewa berkisar 127.500-172.500.”

90


Untuk Januari 2018, tarif kamar kembali naik, yakni sebesar 400.000-500.000 per unit per bulan. “Sekarang ini, kita sedang banyak melakukan perbaikan dan melengkapi kelengkapan perabotan, seperti kasur dan seprai.” Untuk kenaikan tarif, ia sudah mensosialisasikan hal tersebut ke seluruh penghuni supaya tidak ada yang terkejut.

pendukung perminatan. Keduanya sedang kolaps. 127 galangan kapal di Batam, hanya 20 yang masih beroperasi dan kondisi kolaps telah berlangsung sejak 2016,” ujar Pak Sangkot. TANTANGAN PENGELOLAAN RUSUN: MENGUBAH KEBIASAAN BURUK PENGHUNI

PENGARUH TURUNNYA EKONOMI BATAM

Ekonomi Batam yang sedang down 30-40% ikut mempengaruhi naiknya harga sewa Rusun dan turunnya jumlah hunian. “Di Kabil ini, ada dua industri yang berkemban, industri galangan kapal dan industri

Tantangan pengelolaan Rusun menurut Pak Sangkot adalah mengubah kebiasaan buruk penghuni. Misalnya buang sampah sembarangan, penggunaan toilet, dan penggunaan fasilitas lainnya. “Kebiasaan buruk mereka memang tidak mempengaruhi kualitas dan


91

umur bangunan, namun mempengaruhi maintenance bangunan. Nah, kendalanya adalah masih banyak fasilitas yang harus diperbaiki dari proses pembangunan yang belum maksimal selesai. Jadi kita hanya bisa menghimbau agar penghuni bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas,” kata Pak Sangkot. UPAYA MEYAKINKAN PEMERINTAH

Terkait biaya maintenance yang diambil dari anggaran, Pak Sangkot mengakui ia hanya meyakinkan pimpinannya. Misalnya di Rusun Kabil ini biaya operasional telah diberikan 4-5 kali karena ada beberapa perbaikan. “Kalau misalnya dibilang perusahaan nombok, ya, masih. Apalagi kalau dihitung dengan gaji. Nggak cukup. Cuma ini, kan, program pemerintah ke masyarakat, jadi orientasinya seharusnya bukan pendapatan, tapi sosial. Ini yang perlu kita yakinkan ke pemerintah. ” PENTINGNYA RUSUN BAGI PEKERJA

Keberadaan Rusun ini membantu untuk pekerja dirasa Pak Sangkot sangat penting. Selain jarak tempat kerja yang lebih dekat dengan rusun, pembangunan rusun berfungsi bagi pekerja berfungsi menekan laju pembangunan rumah-rumah liar yang tidak berizin

sekaligus menata lokasi pemukiman supaya terlihat lebih rapi. Untuk ke depannya, Pak Sangkot berharap pimpinan mengubah sudut pandangnya sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan. “Yang kedua, yang saya lihat selama ini promosi terhadap rusun ini masih belum gencar. Jadi kita sudah promosikan dengan memasang iklan di koran-koran, promosi di forum-forum supaya semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program rusun ini. Jadi program rusun ini umum, bukan khusus untuk pekerja saja. ” TIDAK PERLU PERSYARATAN KHUSUS

Tidak ada persyaratan khusus mengenai supaya bisa tinggal di Rusun. “Kalau dulu, memang ada. Ada surat keterangan dari tempat kerja. Tapi karena sekarang untuk umum, tidak jadi persyaratan wajib,” tukas Pak Sangkot. “Mungkin karena dulu namanya Rumah Susun Pekerja. Tapi sebenarnya pekerja yang informal seperti pedagang dari dulu juga bisa tinggal di sini. Hanya saja harus ada surat keterangan dari RT atau RW kalau yang orang umum mau tinggal di sini.”

SUPARNO

Nyaman Tinggal Di Sini “Saya sudah 26 tahun menetap di Batam. Begitu saya pensiun dari CV Bintang Jaya Sejati, ada anak angkat yang kasih tahu saya ada program rusun.” Kisah Pak Suparno saat pertama kali ia tahu ada program rusun. Ia pun merasa bersyukur bisa tinggal di sini karena sewa tempatnya terhitung murah, yakni 67.000 Rupiah per bulan.

92

“Selain itu, air dan listriknya pun bisa berfungsi dengan baik. Jalanan juga rapi dan bersih. Kalau ada kekurangan di rusun, cepat diperbaiki oleh petugas di rusun. Sangat responsif dan saya nyaman tinggal di sini.” tutur Pak Suparno yang menyewa 2 unit, satu untuk tempat tinggal dan satu untuk usaha warungnya. Untuk tarif, Pak Suparno berharap agar tidak ada kenaikan dengan fasilitas sebaik dan selengkap ini.



93

DAHLIA�PENGHUNI RUSUN BINTAN

gampang. Selain itu, perlu adanya taman bermain karena di sini banyak anak-anak.”

S

aya menghuni rusun ini sejak Januari 2018. Sebelumnya saya tinggal di kampung nelayan di bawah,” kisah Dahlia. Rumahnya yang ada di kampung nelayan telah dirobohkan karena kondisinya sudah memprihatinkan. Ia merasa senang dan bersyukur karena bisa dipindahkan ke rusun. “Dulu waktu di kampung nelayan, kayu dan papannya sudah lapuk, sering bocor, jadi membahayakan juga. Di rusun lebih bagus, lebih luas. Air dan listrik juga sudah tersedia,” ujar Dahlia antusias. Harapan perbaikan Dahlia untuk rusun ini adalah agar dilengkapi dengan dapur. “Untuk saat ini, saya mensiasati dengan masak di warung,” tutup ibu anak dua ini.

NASRI�PENGHUNI RUSUN BINTAN

S

udah hampir setahun Nasri menempati rusun di Desa Busung. Sebelumnya ia menempati rumah panggung yang tidak layak huni. “Saya tahu rusun ini dari petugas yang survei dan datang ke kampung. Katanya ada pembangunan rusun bagi penduduk yang rumahnya tidak layak huni. Hanya perlu setahun untuk menunggu rusun bisa ditempati.” Dibandingkan dengan tempat tinggal yang lama, Nasri merasa puas dan lebih nyaman tinggal di rusun. “Di sini tidak bocor. Rumahnya juga sudah permanen dan halamannya luas. Jadi bisa lebih nyaman tinggal di sini,” kata Pak Nasri yang tinggal bersama sang istri. “Saran saya, disediakan lampu jalan di simpang sana sekaligus sarana olahraga supaya olahraga lebih

94

Selain fasilitas, Pak Nasir mengungkapkan agar suratsurat kepemilikan rusun segera diproses dan diterima. “Kami mohon supaya segera diproses karena pada awal pemberitahuan saat dipindah, memang jadi rumah hunian sementara saja. Tidak boleh jual dan segala macam. Jadi, kami butuh kejelasan.”

SABARIAH�PENGHUNI RUSUN BINTAN

S

abariah pernah mendaftar di tahuntahun sebelumnya agar bisa mendapat program rusun. Namun, baru tahun ini, keinginannya untuk tinggal di rumah yang layak dan bagus terkabul. “Saya tahu program rusun karena ada orang dari PUPR, kepala desa yang mencatat penduduk yang rumahnya tidak layak huni. Senang sekali bisa tinggal di rumah yang lebih layak meskipun kecil. Rumah yang waktu itu di kampung nelayan tidak layak. Akhirnya saya bisa tidur dengan tenang karena sudah tidak takut lagi rumahnya bocor dan roboh,” kata Sabariah sambil menangis terharu. Selain mendapatkan rumah, Sabariah juga mendapat tempat untuk usaha warung makan. Terkait dengan surat yang menunjukkan bahwa Bu Sabariah pemiliki unit, ia mengaku hanya untuk keperluan pindah saja, belum ada kepastian akan tinggal hingga jangka waktu tertentu. “Dari pihak desa, dijanjikan surat kepastian kepemilikan akan keluar setelah 6 bulan. Sudah setahun lebih saya tinggal, belum ada suratnya. Kalau ada surat, enak lah untuk memperbaiki yang kurang-kurang, misalnya teras ini bisa ditutup kain supaya jualan tidak basah saat hujan.” Terkait fasilitas rusun, Sabariah mengaku sangat puas. “Semua fasilitas ada dan cukup terjangkau. Akses saya pulang ke Pinang juga ada, karena di depan ada angkutan. Dagang juga lebih enak karena di sini ramai. Ada saja yang beli meskipun sedikit.”



95

KOTA BATAM, KEPRI

STUDENT CASTLE VITKA: RUSUN PERTAMA KHUSUS MAHASISWA

J

ADI MEMANG SUDAH ADA KEBIJAKAN BAGI PARA MAHASISWA BARU TINGKAT � UNTUK

WAJIB MENGHUNI RUSUN INI SELAMA SATU TAHUN. DI SINI ADA �� UNIT. �� YANG BIASA, � UNIT UNTUK DIFABEL.

Kemal Mustafa Pengelola Student Castle Vitka

Batam Tourism Polytechnic (BTP) adalah sebuah politeknik pariwisata

yang didirikan oleh Bapak Asman Abnur, S.E., M.Si, selaku pemilik grup Vitka. Pada 15 September 2014, BTP diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak saat itu, BTP kebanjiran pendaftar yang ingin memperdalam ilmu pariwisata. Oleh karena itu, BTP menyediakan fasilitas pendukung mahasiswa, salah satunya Rusun Student Castle Vitka yang bekerja sama dengan PUPR. “Jadi memang sudah ada kebijakan bagi para mahasiswa baru tingkat 1 untuk wajib menghuni rusun ini selama satu tahun. Di sini ada 37 unit. 35 yang biasa, 2 unit untuk difabel. Satu unit dihuni 2 orang. Untuk fasilitas, diberikan masing-masing,” kata Kemal. Fasilitas yang ada disediakan rusun pun terbilang lengkap. Fasilitas tersebut

96


berupa AC, tirai, seprai, bantal, Wi, CCTV di 16 titik, jemuran di setiap lantai, dan akses menggunakan fnger print .

Tower. Yang beroperasi memang baru yang ini saja,” Kata Kemal. SEKAT: PEMBATAS ANTARA MAHASIWA

“Sedangkan meja, kursi, ranjang, dan lemari di setiap unit disediakan oleh PUPR. Saat ini kita sedang berusaha menyediakan fasilitas rak sepatu karena dilarang masuk ke rusun dengan sepatu. Jadi anakanak nggak usah tenteng sepatu, cukup ditaruh di luar. Nanti rak ada tutupnya,” jelas Kemal. Rusun ini mulai dihuni sejak Agustus 2018 setelah penyerahan resmi kunci pada Februari 2018. “Ini memang rusun pertama. Yang kedua yang tengah dibangun di sana. Rencananya nanti akan dibangun 3

DAN MAHASIWI

“Agar mahasiswa dan mahasiswi lebih nyaman dan terjaga, kami membangun sekat. Untuk lantai 3, kita khususkan untuk mahasiswi karena tahun ini lebih banyak perempuan yang masuk BTP. Jadi lantai 2 yang disekat. Lantai 3 hanya disekat di depannya,” sahut Kemal. Untuk kapasitas rusun, Kemal mengaku rusun ini cukup menampung sekitar 70 mahasiswa baru, terutama yang mendapatkan beasiswa dari Pemda. “Ada yang dari Anambas, Natuna, Padang, dan masih banyak lagi.”


97

BANYAK PEMINAT

PRIORITASKAN MAHASISWA LUAR BATAM

Terkait dengan fasilitas yang diberikan rusun ini, Kemal mengaku para mahasiswa puas. “Bahkan mereka berharap agar unit kembali ditambah karena masih banyak yang belum dapat. Karena selain dekat, rusun ini diminati karena tempat kos di daerah sini masih jauh,” ujarnya seraya tertawa lebar. Biaya sewa rusun 600.000 Rupiah per orang per bulan pun dinilai terjangkau jika dibandingkan ngekos di luar. “Rata-rata harga sewa kosan di daerah sini dengan fasilitas AC bisa mencapai 800.000-1.000.000 Rupiah. Makanya banyak yang minat tinggal di sini.”

Persentase mahasiswa beasiswa dan reguler di rusun sebanyak 80-20%. Mahasiswa yang diprioritaskan adalah yang mahasiswa yang datang dari luar Batam. Meskipun begitu, Kemal meyakinkan bahwa tarif antara mahasiswa reguler dan penerima beasiswa pemda sama.

KANTIN: FASILITAS YANG DIDAMBAKAN PENGHUNI RUSUN

Untuk penambahan fasilitas, mahasiswa berharap agar ada kantin yang buka hingga malam hari karena selama ini, kantin hanya buka hingga sore, Para mahasiswa juga belum bisa memasak karena belum ada akses memadai untuk dapur. Sistem pembayaran pun sudah diatur layaknya hotel, yakni memanfaatkan sistem deposit. Jadi langsung setor ke rekening rusun. “Depositnya 500.000 Rupiah. Jadi, nanti ketika mahasiswa sudah mau keluar, uang itu dikembalikan. Tapi ini berlaku hanya untuk mahasiswa yang reguler. Kalau mahasiswa beasiswa, tidak usah menyetor deposit.”

98

Terkait kebersihan, ada dua petugas cleaning service yang membantu membersihkan area rusun, mulai dari jam delapan hingga jam empat sore sehingga kebersihan rusun tetap terjaga. “Untuk kebersihan kamar memang menjadi tanggung jawab masingmasing. Tapi kalau mahasiswa mau pinjam alat kebersihan kami, kami sediakan.” Seperti layaknya tinggal di asrama, Student Castle Vitka ini memberlakukan jam malam, yakni jam sebelas malam. “ Yang kuliahnya masuk malam pun, selesai kuliah jam sebelas. Jadi kami mengikuti jam selesainya kuliah. Jika pulang di atas jam sebelas, nanti dikunci, kecuali memang ada izin yang meyakinkan. Kita juga ada security yang tugasnya mengecek sehingga keamanan dan kenyamanan sekitar rusun terjamin. Secara sistem rusun sudah bagus dan siap ditempati.” Saat ini sudah ada tiga program studi BTP, yaitu Manajemen Kuliner, Manajemen Divisi Kamar, dan Manajemen Kuliner. “Selain itu di sini juga akan dibangun Institut Teknologi Batam (ITEBA). Jadi pembangunan rusun ini tidak hanya untuk BTP, tapi juga untuk mahasiswa ITEBA karena satu yayasan,” pungkas Kemal cepat.



99

OLIN�MAHASISWI BTP

Tinggal di Rusun Mempermudah Sosialisasi

S

elain dekat dengan kampus, Olin mengaku memilih tinggal di Rusun karena mempermudah ia bersosialisasi dan mendapat teman-teman baru. Jarak kampus yang dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki 2-3 menit, membuat Olin memutuskan tinggal di rusun dibandingkan ngekos. “Selain itu, fasilitas di sini pun cukup memadai, termasuk fasilitas untuk belajar. Tinggal di sini pun merasa aman karena ada tenaga security.” ujar Olin yang berasal dari Padang, Sumatra Barat. Kedepannya ia berharap, ada dapur karena ia kesulitan mencari makan di sekitar rusun.

DERRY MARION RANESTHY� MAHASISWA BTP

Bertekad Majukan Pariwisata Natuna

S

aya memilih sekolah di sini karena memanfaatkan kesempatan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Sebelum kuliah, saya memang bekerja di bidang pariwisata, jadi memilih kuliah BTP supaya bisa menggali lebih dalam mengenai ilmu pariwisata,” ujar Derry yang berasal dari Natuna. “Terkait pariwisata, Natuna memang sedang berkembang karena aksesnya juga susah dan lambat. Selain itu, masih kurang SDM-nya. Jadi, saya ambil kesempatan untuk sekolah di sini supaya bisa memajukan pariwisata Natuna. Kalau bisa, kelak setelah lulus, jadi pengusaha pariwisata di Natuna.”

100

Dia mengaku senang tinggal di rusun karena banyak temanteman seangkatannya yang berasal dari Natuna tinggal di rusun. “Satu angkatan ada 11 orang,” kata Derry ceria. Untuk ke depannya, Derry berharap agar ada fasilitas kantin yang memudahkan ia untuk makan dan harganya bisa lebih murah, sesuai dengan harga mahasiswa.

WELLY ANG�MAHASISWA BTP

Memilih Melanjutkan Sekolah di Indonesia

S

aya lama di Singapura karena Papa orang sana, sedangkan Mama asli Medan. Alasan saya pilih bersekolah di sini karena saya mau menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki untuk Indonesia. Selain itu, Batam juga dekat dengan Singapura, jadi orangtua gampang mengunjungi saya,” terang Welly. Tentunya ia mengakui jika bersekolah di sini memang ada kekurangan dibandingkan bersekolah di Singapura. Namun, ia menyatakan bahwa pola pikir untuk berubah dan maju ke depan lah yang membuat ia memutuskan sekolah di BTP. “Kalau sudah ada pola pikir untuk maju, pasti akan lebih mudah bagi saya untuk belajar. Di sini saya juga sering berbagi pengalaman saya sebagai orang yang tinggal lama di luar negeri. Jadi semakin memotivasi teman-teman supaya bisa lebih maju,” tegas Welly yang memilih sebagai WNI.


Welly tahu BTP dari media sosial Instagram. “Sebelumnya, ada salah satu teman di Tanjung Pinang yang memberi tahu mengenai BTP. Saya lihat pengalaman para dosen-dosennya. Ada juga dosen yang lama tinggal di luar negeri, jadi saya makin mantap sekolah di Batam.”

memilih tinggal di asrama karena kesannya kotor dan tidak teratur. Tapi di sini tidak. Semua sudah rapi dan bersih. Saya juga senang di sini karena bisa belajar bahasa daerah dari teman-teman satu asrama. Seru rasanya bisa mengenal orang dengan latar belakang berbeda.

Sejauh ini, ia merasa nyaman dengan lingkungan asrama. “Menurut saya, asrama di sini sudah seperti luar negeri. Aman, indah, dan tertib. Awalnya saya ragu

Welly berharap agar ke depannya ada fasilitas kesehatan, misalnya klinik supaya tidak repot jika sakit tengah malam.


101

102



103

Outlook Penyediaan Perumahan Tahun 2019

Recommend Documents