Perpajakan Edisi Revisi 2011
Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak Daftar Pustaka Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang undang Nomor 7 Tahun 1991 Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang – undang undang perpajakan tersebut. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang berkaitan dengan dengan undang undang – undang undang perpajakan tersebut. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang – undang undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang – undang perpajakan tersebut. Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Brotodiharjo R., Santosa, Pegantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1989. Kartasasmita, Husein, Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan 1984, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1985. Kartoprandjono, Moedjiono, Sanksi – sanksi Perpajakan dan Penerapannya, Makalah pada Dies Natalis FISIP UI ke XXXVIII,1987. Soemitro, Rochmat, Dasar – dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994, PT Eresco, Bandung, 1992. _______ , Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2, PT Eresco, Bandung, 1992. Sukarji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai : Rajawali Pers, 2009.
