Laporan Realisasi Anggaran

STANDA NDAR R AKUNTANS NSII PEMERINTAHAN

PSAP NOMOR 02

LAPORAN RE REALISASI ANGGARAN

J ULI 2009

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

1

BAB II

PENDAHULUAN A

Latar Belakang

1

B

Tujuan Pembelajaran

1

C

D eskripsi Ringkas

1

D

Metode Pembelajaran

2

PENGERTI PENGERTIAN AN DAN RUANG RUANG LINGKU LINGKUP P LAPORAN LAPORAN REALI REALISASI SASI

3

ANGGARAN

BAB III

BAB IV

A

Pengertian

3

B

Ruang Lingkup

3

BASIS AKUNTANSI

5

A

B asis Anggaran dan Basis Akuntansi

5

B

Pengakuan Pendapatan

5

C

Pengakuan Belanja

5

D

Pengakuan Pembiayaan

6

STRUKTU STRUKTUR R LAPORAN LAPORAN REALISASI REALISASI ANGGARAN ANGGARAN DAN

7

KLASIFIKASI ANGGARAN A

S truktur Anggaran

7

B

Pendapatan

7

C

B elanja

8

D

Transfer

9

E

S urplus/Defisit

9

F

Pembiayaan

9

G

Pembiayaan Neto

10

H

S isa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

10

ii

BAB BA BV

AKUNT AKUNTAN ANSI SI PEND PENDAP APAT ATAN AN,, BE BELA LANJ NJA, A, DAN DAN PEMBI EMBIAYAA AYAAN N

11

A

Akuntansi Anggaran

11

B

Akuntansi Pendapatan

12

C

Akuntansi Belanja

17

D

Akuntansi Surplus/Defisit

23

E

Akuntansi Pembiayaan

24

F

Akunta Akuntansi nsi Sis Sisa a Lebi Lebih/K h/Kura urang ng Pembia Pembiayaa yaan n Anggar Anggaran an

26

G

Transaksi Transaksi Pendapatan Pendapatan,, Belanja, Belanja, dan Pe Pembia mbiayaan yaan

26

Berbentuk Barang

Soal Latihan

28

Daftar Bacaan

30

iii

Modul LRA (PSAP (PSAP 02) dan LAK LAK (PSAP 03)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Modul LRA ini disusun untuk memudahkan dalam memahami Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Modul ini disusun sebagai bahan Pelatihan untuk pelatih Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan Dengan mempelaj mempelajari ari modul ini diharapka diharapkan n peserta peserta dapat

belajar belajar mandiri mandiri (self

study) atas study) atas materi LRA pada pemerintah pusat.

Modul ini menguraikan pelaksanaan anggaran, khususnya sistem penerimaan dan sistem sistem pembay pembayar aran, an, serta serta perlak perlakuan uan akunta akuntans nsii untuk untuk setia setiap p jenis jenis transa transaks ksii anggaran. Materi pelatihan ini dilengkapi dengan contoh-contoh yang terjadi dalam kegiatan operasional pemerintahan, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai ruju rujuka kan n

bagi bagi peng penggu guna na angg anggar aran an dala dalam m

imple mpleme menta ntasi si Stan Standar dar Akun Akunta tans nsii

Pemerintahan, Pemerintahan, khususnya untuk menyusun dan menyajikan LRA.

B. Tujuan T ujuan Pembelajaran Tujuan Pembelaj P embelajaran aran Umum: Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: 1. memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. mampu mengimplement mengimplementasikan asikan SAP dalam dalam menyusun dan dan menyajikan menyajikan Laporan Keuangan.

Tujuan Pembelaj P embelajaran aran Khusus: Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: 1. memahami struktur anggaran; 2. memahami pengertian pendapatan, belanja, dan pembiayaan; pembiayaan; 3. memahami pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; pembiayaan; 4. memahami mekanisme penerimaan penerimaan dan pembayaran; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

1


5. mampu melaksanakan melaksanakan akuntansi pendapatan, pendapatan, belanja, belanja, dan pembiayaan; pembiayaan; 6. memahami perlakuan pengembalian pengembalian pendapatan pendapatan dan belanja; belanja; dan dan 7. memahami penyusunan dan penyajian LRA.

C. Deskripsi Ringkas Modul LRA menyajikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup LRA, basis akunta akuntansi nsi untuk untuk angga anggara ran n pendap pendapata atan, n, belanj belanja, a, serta serta pembia pembiaya yaan, an, strukt struktur ur anggaran, klasifikasi anggaran, akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, akuntansi transaksi PFK, akuntansi hibah yang diterima dalam bentuk nonkas, dan penutupan pos-pos anggaran.

D. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara pemaparan teori oleh fasilitator fasilitator yang yang diikuti diikuti dengan tanya jawab jawab serta diskusi, diskusi, latihan latihan soal dan cont contoh oh kas kasus yang yang bert bertal alia ian n deng dengan an tran transa saks ksii pend pendap apata atan, n, bela belanj nja, a, dan dan pemb pembiiayaa ayaan n.

Kebe Keberh rhas asil ilan an pemb pembel elaj ajar aran an ini ini juga juga sang sangat at terg tergan antu tung ng pada pada

partisipasi aktif dari para peserta pelatihan dalam aktivitas diskusi dan tanya jawab, jawab, serta latihan soal.

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

2


BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. Pengertia Pengertian n Laporan Laporan Realis Realisasi asi Anggaran Anggaran (LRA) (LRA) merupaka merupakan n salah satu kompone komponen n laporan laporan keuangan pemerintah pemerintah yang menyajikan menyajikan informasi informasi tentang realisasi dan dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian targettarget yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundan perundang-u g-undan ndangan. gan. Informasi Informasi tersebut tersebut berguna berguna bagi para penggun pengguna a laporan laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabil akuntabilitas itas,, dan ketaatan ketaatan entitas entitas pelapora pelaporan n terhadap terhadap anggara anggaran. n. Berhubun Berhubung g anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBN seharu seharusny snya a digun digunak akan an strukt struktur, ur, defini definisi, si, dan basis basis yang yang sama sama dengan dengan yang yang digunakan dalam pelaporannya.

B. Ruang Lingkup APBN terdiri dari anggaran pendapatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan dan tida tidak k perlu perlu dibay dibayar ar kemb kembal alii oleh oleh peme pemeri rinta ntah. h. Bela Belanj nja a adal adalah ah semu semua a pengel pengeluar uaran an kas kas umum umum negara negara yang yang mengu mengura rangi ngi ekuit ekuitas as dana dana lanc lancar ar dalam dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan (financing ( financing ) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran anggaran bersangku bersangkutan tan maupun maupun tahun-tah tahun-tahun un anggaran anggaran berikutny berikutnya, a, yang dalam pengang penganggaran garan pemerinta pemerintah h terutama terutama dimaksudka dimaksudkan n untuk menutup menutup defisit defisit atau memanfaatkan surplus anggaran


3


Penda Pendapa pata tan n dipu dipung ngut ut berd berdas asar arka kan n Unda Undangng-U Undan ndang. g. Oleh Oleh karen karena a itu itu jeni jenis s pendapatan yang dipungut dan/atau diterima oleh p emerintah harus sesuai dengan Undang-U Undang-Unda ndang. ng.

Belanja Belanja mencakup mencakup seluruh seluruh jenis belanja belanja sebagaim sebagaimana ana diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Pembiayaan mencakup seluruh transaksi penerimaa penerimaan n pembiay pembiayaan aan dan pengelua pengeluaran ran pembiaya pembiayaan. an. Disampin Disamping g itu terdapat terdapat transfer antar pemerintahan sehubungan dengan adanya desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan. Bagi yang menerima dikelompokkan dalam pendapatan transfer, sedangkan bagi yang memberikan ditampung dalam belanja transfer.

Anggaran pemerintah dituangkan dalam bentuk APBN, yang merupakan pedoman tindak tindakan an yang yang akan akan dilaks dilaksana anakan kan pemeri pemerinta ntah, h, melipu meliputi ti renc rencana ana pendap pendapata atan, n, belanja, belanja, transfer transfer,, dan pembiayaan pembiayaan selama suatu suatu periode periode terntentu terntentu.. Anggaran Anggaran diukur dengan satuan rupiah. Anggaran diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Anggaran belanja yang dituangkan dituangkan dalam Undang-undang Undang-undang (UU) APBN A PBN disebut sebagai apropriasi, yaitu merupakan anggaran yang disetujui disetujui DPR yang merupakan merupakan mandat mandat yang diberikan diberikan kepada kepada Presiden Presiden untuk untuk melaku melakuka kan n pengel pengeluar uaranan-pen pengel geluar uaran an sesua sesuaii tujuan tujuan yang yang diteta ditetapka pkan. n. Sedangkan anggaran pendapatan pendapatan dalam UU APBN disebut Estimasi Pendapatan. Pendapatan.

Berdasarkan APBN selanjutnya disiapkan peraturan kepala Kementrian/Lembaga (K/L) tentang Penjabaran Penjabaran APBN. Anggaran yang yang dialokasikan kepada kepada setiap K/L sebagai pengguna pengguna anggaran dituangkan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran pendapatan K/L pada DIPA disebut Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan. Anggaran belanja pada DIPA disebut Allotment. Dengan demikian, LRA K/L membandingkan membandingkan antara realisasi realisasi terhadap alokasi anggaran anggaran dalam DIPA DIPA K/L yang yang bersan bersangku gkutan tan,, sedan sedangka gkan n untuk untuk

LRA LRA di tingka tingkatt pemeri pemerinta ntah h pusat pusat

realisasi anggaran dibandingkan dengan estimasi pendapatan dan apropriasi yang tertuang dalam APBN.


4


BAB III BASIS AKUNTANSI

A. Basis Anggaran dan Basis Akuntansi Anggaran pemerintah pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya seharusnya sama dengan dengan basis basis anggaran anggaran.. Untuk Untuk tujuan tujuan penyusun penyusunan an Laporan Laporan Realisasi Realisasi Anggara Anggaran, n, pada pada saat ini Pemerinta Pemerintah h Indonesia Indonesia masih masih menggunak menggunakan an basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya.

B. Pengakuan Pendapatan Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan: −

Wajib bayar/masyarakat bayar/masyarakat langsung langsung menyetor ke rekening rekening Kas Umum Negara Negara

−

Wajib bayar/m bayar/masyar asyarakat akat menyetor menyetor ke juru juru pungut/ pungut/Bend Bendahara ahara Penerima Penerimaan, an, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Negara.

Dengan Dengan menggu menggunakan nakan basis kas, pendapatan pendapatan diakui pada pada saat diterima diterima pada rekeni rekening ng Kas Kas Umum Umum Negar Negara. a. Oleh Oleh karena karena itu, itu, pada pada saat saat uang uang diteri diterima ma juru juru pungut/Bendahara pungut/Bendahara Penerimaan, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan, pengak pengakua uann nnya ya baru baru dilaku dilakuka kan n setel setelah ah uang uang terseb tersebut ut diseto disetorr ke rekeni rekening ng Kas Umum Negara.

C. Pengakuan Belanja Sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran anggaran ada dua, yaitu: −

Pembayaran langsung kepada yang berhak (beneficiary (beneficiary )

−

Pembayaran dengan dana kas kas kecil melalui Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Basis Kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui pada pada saat saat terjad terjadin inya ya pengel pengeluar uaran an dari dari rekeni rekening ng Kas Umum Umum Negar Negara. a. Khusu Khusus s


5


pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUN atau Kuasa BUN.

Denga Dengan n demiki demikian, an, untuk untuk pembay pembayara aran n lang langsun sung g kepad kepada a pihak pihak ketig ketiga/v a/vend endor or pengak pengakua uan n belanj belanja a dilak dilakuka ukan n pada pada saat saat uang uang dikel dikeluar uarka kan, n, yaitu yaitu pada pada saat saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Sedangkan untuk pembayaran dengan dana kas kecil, pada saat diterbitkannya SP2D untuk pemberian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran (SP2D UP) ataupun untuk penambahan uang persediaan (SP2D TU) belum diakui sebagai belanja. Pengel Pengeluar uaran an terse tersebut but merupa merupaka kan n trans transaks aksii transi transito to yang yang belum belum membeb membebani ani anggaran. Pengakuan belanja baru dilakukan setelah pengeluaran yang dilakukan dipertanggungjawabkan olah Bendahara Pengeluaran dan telah diverifikasi serta disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditandai dengan diberikannya pengganti uang persediaan dengan diterbitkannya SP2D GU.

D. Pengakuan Pembiayaan Pelaksanaan anggaran anggaran pembiayaan merupakan kewenangan BUN. Penerimaan pembiayaan pembiayaan diakui diakui pada pada saat diterima diterima kas pada rekening rekening Kas Umum Negara. Negara. Dengan demikian, perlakuan pengakuan penerimaan pembiayaan ini sama dengan pengakuan pendapatan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu.

Pengeluara Pengeluaran n pembiaya pembiayaan an diakui diakui pada saat saat dikeluark dikeluarkan an kas dari rekening rekening Kas Umum Negara. Pengeluaran pembiayaan antara lain untuk pemberian pinjaman dan penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui pembayaran langs langsung ung.. Penga Pengakua kuanny nnya a sama sama dengan dengan pengak pengakua uan n belanj belanja, a, yaitu yaitu pada pada saat saat diterbitkannya diterbitkannya SP2D LS.


6


BAB IV STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN KLASIFIKASI ANGGARAN ANGGARAN

A. Struktur Anggaran Anggaran Anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. pembiayaan. Struktur anggaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

.....................

b. Belanja

.....................

c. Surplus/Defisit

(a (a – b)

d. Pembiayaan:

..................... .....................

Penerimaan Pembiayaan (d1)

.....................

Pengeluaran Pembiayaan (d2)

.....................

Pembiayaan Neto (d1 – d2)

.....................

e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (c – d)

.....................

B. Pendapatan Pendapatan pemerintah pusat berasal dari Pendapatan Pajak dan Pendapatan Bukan Pajak.

1. Pendapatan Pajak Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh pengeluaran, terdiri dari:


7


-

Pendapatan Pendapatan Pajak dalam Negeri o

PPh

o

PPN

o

PBB

o

HTB

o

Cukai

o

-

Pajak Lainnya

Pajak Perdagangan Perdagangan Internasional o

Bea Masuk

o

Pungutan Ekspor

2. Pendapatan Bukan Pajak Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pene peneri rima maan an

lain lainny nya a

(PNB (PNBP) P)

yang yang

tida tidak k

dapa dapatt

dika dikate tegor gorik ikan an

keda kedala lam m

penerima penerimaan an pajak pajak yang yang sepenuh sepenuhnya nya dipergun dipergunakan akan untuk menutupi menutupi seluruh seluruh pengeluaran, terdiri dari:

- Penerimaan Penerimaan Sumber Daya Alam - Penerimaan Penerimaan bagian bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba Laba BUMN BUMN - PNBP PNBP Lainny Lainnya a

3. Pendapatan Hibah Penerimaan Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya.

C. Belanja Belanja Belanj Belanja a dikla diklasi sifika fikasik sikan an menur menurut ut organi organisas sasi, i, fungsi fungsi,, dan ekono ekonomi. mi. Klasi Klasifik fikas asii belanja belanja menurut menurut organisa organisasi si artinya artinya anggaran anggaran dialokas dialokasikan ikan ke organisas organisasii sesuai sesuai dengan dengan strukt struktur ur organi organisas sasii pemeri pemerinta ntah h dalam dalam hal ini kement kementria rian/l n/lemb embaga aga.. Klasifikasi menurut organisasi ini tidak d isajikan di lembar muka laporan keuangan, melainkan disajikan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan.


8


1. Klasifikasi Fungsi Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut:

-

Pelayanan Umum

- Pertahanan -

Ketertiban dan Keamanan

- Ekonomi -

Lingkungan Hidup

-

Perumahan dan Fasilitas Umum

- Kesehatan -

Pariwisata dan Budaya

- Agama - Pendidikan -

Perlindungan Perlindungan Sosial

Fungsi Fungsi adala adalah h perwuj perwujuda udan n tugas tugas kepeme kepemeri rinta ntahan han di bidang bidang terten tertentu tu yang yang dilaksanakan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) UU 17 tahun 2003. Klasifikasi fungsi perlu dilihat hubungannya dengan program dan kegiatan suatu entitas atau satuan kerja. Klasifikasi fungsi ini disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja Operasi dan Belanja Modal Berdasarkan karakternya belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Operasi antara antara lain lain meliputi meliputi belanja belanja pegawai, pegawai, belanja barang non investasi, investasi, pemb pembay ayar aran an bung bunga a utan utang, g, subs subsid idi, i, hiba hibah, h, bant bantua uan n sosia sosial, l, dan dan bela belanj nja a operasional lainnya.


9


Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan perolehan tanah, gedung dan bangunan, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

3. Klasifikasi Ekonomi Klasifikasi Klasifikasi ekonomi ekonomi adalah adalah klasifikasi klasifikasi belanja belanja berdasark berdasarkan an jenis jenis belanjany belanjanya, a, terdiri dari:

Belanja Operasi: - Belanja Pegawai

xx x

- Belanja Barang

xxx

- Pembayaran Bunga Utang

xx x

- Subsidi

xx x

- Hibah

xx x

- Bantuan Sosial

x xx

- Belanja Lain-lain

xxx

Belanja Modal: - Belanja Modal - Tanah

xxx

- Belanja Modal – Peralatan dan mesin

xxx

- Belanja Modal – Gedung dan Bangunan

xxx

- Bel Belanja nja Modal odal – Jal Jalan, an, Iriga rigasi si,, dan Jari Jaring ngan an

xxx xxx

- Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

xxx

- Belanja Modal - Aset Lainnya

xxx

D. Transfer ke Daerah PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

10


Transfer ke daerah yaitu pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelap pelapor oran an lain, lain, sepert sepertii penge pengelua luara ran n dana dana perim perimban bangan gan dan trans transfer fer lainny lainnya. a. Contoh: bagi hasil Pajak ke propinsi/kabupaten/ko propinsi/kabupaten/kota, ta, DAU,DAK. DAU,DAK.

E. Surplus/Defisit Surplus/Defisit Surplus/Defisit timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di mana jumlah pendapatan pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Surplus adalah selisih lebih antara antara pendapat pendapatan an dan belanja belanja selama selama satu satu periode periode pelapora pelaporan. n. Defisit Defisit adalah adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

F. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah adalah selur seluruh uh transa transaksi ksi keuang keuangan an pemeri pemerinta ntah, h, baik baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggara penganggaran n pemerint pemerintah ah terutama terutama dimaksudka dimaksudkan n untuk menutup menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat dapat berasal berasal dari pinjaman pinjaman dan hasil hasil divestasi divestasi.. Sementara Sementara,, pengelua pengeluaran ran pembiayaan pembiayaan antara lain lain digunaka digunakan n untuk pembayar pembayaran an kembali kembali pokok pokok pinjaman pinjaman,, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

G. Pembiayaan Pembiayaan Neto Pembi Pembiaya ayaan an Neto Neto adal adalah ah seli selisi sih h

anta antara ra pener penerim imaa aan n

pemb pembia iaya yaan an deng dengan an

pengeluar pengeluaran an pembiayaan pembiayaan.. Apabila Apabila manajeme manajemen n keuangan keuangan pemerint pemerintah ah dilakukan dilakukan dengan dengan baik baik maka maka jumlah jumlah pembiay pembiayaan aan netto ini seharusny seharusnya a mendekati mendekati jumlah surplus/defisit surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

H. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Dalam penyusunan APBN, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dala dalam m real realiisasi sasi angg anggar aran an pada pada umum umumny nya a SILPA SILPA akan akan munc muncul ul.. Juml Jumlah ah ini ini merupakan merupakan selisih selisih antara antara penerim penerimaan aan anggaran anggaran dikurang dikurangii dengan dengan pengelua pengeluaran ran


11


angg anggar aran an..

Deng Dengan an kata kata lain lain jumla umlah h

ini diper diperol oleh eh deng dengan an menjum enjumla lahk hkan an

surplus/defisit surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, seba sebabb-se seb bab

terj terjad adin inya ya

perb erbedaa edaan n

yang yang

mater ateria iall

antar ntara a

ang anggar garan

dan

reali realisas sasin inya ya,, serta serta daftar daftar-d -daft aftar ar yang yang merinc merincii lebih lebih lanju lanjutt angkaangka-ang angka ka yang yang dianggap perlu untuk dijelaskan.


12


BAB V AKUNTANSI AKUNTANSI PENDAPATAN, BELANJA, BE LANJA, DAN PEMBIAYAAN

A. Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran anggaran merupakan merupakan teknik pertanggungjawaban pertanggungjawaban dan pengendalian pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari dari anggar anggaran an pendap pendapata atan, n, belanj belanja, a, dan pembia pembiaya yaan. an. Anggar Anggaran an pendap pendapata atan n meli melipu puti ti

esti estima masi si

pend pendap apat atan an

yang yang

dija dijaba bark rkan an

menj menjadi adi

alok alokas asii

esti estima masi si

pendapatan. Anggaran belanja dalam APBN terdiri dari apropriasi yang kemudian dijabarka dijabarkan n menjadi menjadi otorisasi otorisasi kredit kredit anggaran anggaran ( allotment ) dala dalam m bent bentuk uk DIPA DIPA.. Anggaran pembiayaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan, dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran d itandai dengan terbitnya UU APBN. Akuntansi diselenggarakan di K/L dan di BUN. Akuntansi di K/L dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Akuntansi di tingkat BUN terutama terutama dimaksudkan dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Laporan Arus Kas.

Akuntansi anggaran anggaran untuk UU APBN dilakukan di BUN. Ilustrasi akuntansi untuk anggaran yang disahkan dengan UU APBN adalah:

Tanggal

Uraian Estimasi Pendapatan Surplus/Defisit


13

Ref

Debet

Kredit

xxx X xx


Surplus Defisit

xxx

Apropriasi Belanja Belanja

Estimasi penerimaan Pembiayaan

xxx

Pembiayaan Netto

x xx

Pembiayaan Neto

xxx

Apropriasi Pengeluaran Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan

Xxx

Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DIPA), berarti K/L mempunyai hak untuk menggunakan dana maksimum sebesar angg anggar aran an bela belanj nja a yang yang dial dialok okas asik ikan an dan dan K/L K/L memp mempun unya yaii kewa kewaji jiba ban n untuk untuk meny menyet etor orka kan n


ke

BUN/ BUN/Ku Kuas asa a

BUN BUN

sebes sebesar ar

alok alokas asii

esti estima masi si

pendapatan yang dituangkan di DIPA. Pada BUN, tidak dilakukan penjurnalan. Jurnal pengalokasian pengalokasian dana berupa berupa DIPA dicatat seperti berikut: berikut:

K/L Tanggal

Uraian Estimasi Pendapatan yg Dialokasikan

Ref

Debet xxx

Utang kepada KUN

Piutang dari KUN

xxx

xxx

Allotment Belanja Belanja

Estimasi Estimasi Penerima Penerimaan an Pembiay Pembiayaan aan yg dialokasikan

xxx

xxx

Utang kepada KUN

Piutang dari KUN PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

14

Kredit

xxx

xxx


Allotment Pengeluaran Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan

xxx

B. Akuntansi Akuntansi Pendapatan Pendap Pendapata atan n diaku diakuii pada pada saat saat kas diteri diterima ma pada pada rekeni rekening ng kas kas umum umum negara negara.. Seperti diuraikan di atas bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendah bendahara ara peneri penerima maan an atau atau langs langsung ung disetor disetor ke kas kas umum umum negara negara.. Apabil Apabila a pendap pendapata atan n lans lansung ung diseto disetorr ke kas umum umum negar negara, a, maka maka K/L akan akan meng mengaku akuii adanya realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada KUN. Oleh karena itu, trans transaks aksii ini ini dicata dicatatt dengan dengan mend mendebe ebett Utang Utang kepad kepada a KUN dan mengkr mengkredi editt Pendapatan. Pendapatan. Apabila pendapatan pendapatan disetor d isetor melalui bendahara penerimaan, maka K/L membuat catatan besarnya pendapatan tersebut dan pada tutup buku membuat jurnal penyesuaian penyesuaian dengan mendebet Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit mengkredit Pendapata Pendapatan n yang yang Ditangguh Ditangguhkan. kan. Pendapata Pendapatan n yang Ditangg Ditangguhkan uhkan mencerminkan mencerminkan adanya kewajiban bagi K/L untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening Kas Umum Negara. Oleh karena itu, Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan utang K/L kepada BUN. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka K/L mende mendebet bet Utang Utang kepada kepada BUN dan meng mengkre kredit dit Pendap Pendapata atan. n. Selanj Selanjutn utnya ya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun Pendap Pendapata atan n yang yang Ditang Ditanggu guhka hkan. n. Jurnal Jurnal balik balik dilak dilakuka ukan n dengan dengan mend mendebe ebett Pendapatan yang Ditangguhkan dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan.

BUN BUN tida tidak k mela melaku kuka kan n penc pencat atat atan an pada pada saat saat kas kas dite diteri rima ma oleh oleh bend bendah ahar ara a peneri penerimaa maan. n. BUN melakuk melakukan an pencat pencatata atan n pada pada saat saat kas kas telah telah disetor disetorkan kan dan diterima pada rekening Kas Umum Negara, dengan mendebet Kas Umum Negara dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi rekonsiliasi pendapatan antara antara K/L dan BUN.

Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah.

Berikut ini ilustrasi akuntansi untuk penerimaan pendapatan pendapatan pajak:


15


Pendapatan yang disetor ke BUN K/L Uraian

Tanggal

Ref

Utang kepada KUN

Debet

Kredit

x xx

Pendapatan

xxx

(Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

BUN Tanggal

Uraian

Ref

Kas Umum Negara

Debet

Kredit

x xx

Pendapatan ....

xxx


Pendapatan melalui Kas Bendahara Penerimaan Penerimaan K/L Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan (tidak membuat jurnal hanya membuat catatan besarnya penerimaan.)

Penyetoran kas oleh K/L kepada BUN Tanggal

Uraian Utang kepada KUN Pendapatan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)


16

Ref

Debet

Kredit

xxx xxx


Pada saat penyusunan penyusunan laporan laporan keuanga keuangan, n, membuat membuat jurnal penyesuaian penyesuaian untuk mencatat sisa dana yang berada pada bendahara penerimaan sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Tanggal

Uraian

Ref

Pendapatan yang Ditangguhkan

Debet

Kredit

xxx

Kas Bendahara Penerimaan

xxx


BUN Penerimaan Kas pada K/L Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Tidak ada Jurnal

Penerimaan Setoran Setoran Kas dari K/L K/ L Tanggal

Uraian Kas Umum Negara Pendapatan....

Ref

Debet

Kredit

xxx xxx


Akuntansi pendapatan dilaksanakan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukuka membukukan n penerim penerimaan aan bruto, bruto, dan tidak tidak mencatat mencatat jumlah jumlah netonya netonya (setelah (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).


17


Terhadap pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap/lainnya perlu ada jurnal pendamping pendamping untuk mengakui penurunan aset yang bersangkutan bersangkutan pada K/L. Jurnal pendamping ini sering disebut Jurnal Korolari.

Sebagai contoh: Diterima hasil penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp10 juta. Harga perolehan kendaraan tersebut Rp20 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

K/L Tanggal

Uraian

Ref

Utang kepada KUN

Debet

Kredit

10 juta

Pendapatan PNBP Lainnya

10 juta

(Untuk mencatat mencatat hasil penjualan kendaraan)

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

20 juta

Peralatan dan Mesin

20 juta

(Untuk mencatat mesin yang dijual)

BUN Tanggal

Uraian Kas Umum Negara Pendapatan

Ref

Debet

Kredit

10 juta 10 juta

(Untuk mencatat mencatat hasil penjualan kendaraan)

Apabila terdapat pengembalian pendapatan maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengem pengembalia balian n tersebut. tersebut. Pengemb Pengembalian alian yang yang sifatnya sifatnya normal normal dan berulang berulang PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

18


(recurring ) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode periode sebelumn sebelumnya ya dibukukan dibukukan sebagai sebagai pengura pengurang ng pendapa pendapatan. tan. Koreksi Koreksi dan pengem pengembal baliian yang yang sifatn sifatnya ya tidak tidak berul berulang ang (non-recurring ) atas atas peneri penerimaa maan n pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Contoh: Berdasarkan peraturan perundang-undangan pembayaran Pajak X dibayar secara cici cicila lan n seti setiap ap bulan bulan berda berdasa sark rkan an jumla umlah h pajak pajak yang yang diba dibaya yarr pada pada tahu tahun n sebelumny sebelumnya. a. Dalam Dalam tahun tahun 2005 2005 jumlah jumlah pajak yang sudah dibayar dibayar setap bulan sebesar Rp1.200.000,00. Ternyata setelah diperhitungkan pada akhir tahun, pajak yang menjadi beban perusahaan tersebut pada tahun 2 005 hanya Rp1.000.000,00. Pengembali Pengembalian an kelebiha kelebihan n pajak pajak Rp200.00 Rp200.000,00 0,00 ini dibayark dibayarkan an pada bulan bulan Maret Maret 2006.

Jurnal untuk pengembalian pendapatan pendapatan pada tahun 2006 tersebut adalah: K/L Tanggal

Uraian

Ref

Pendapatan Pajak

Debet

Kredit

200 juta

Utang kepada KUN

200 juta

BUN Tanggal

Uraian Pendapatan Pajak

Ref

Debet

Kredit

200 juta

Kas Umum Negara

200 juta

Koreks Koreksii dan pengem pengembal balian ian yang yang sifatn sifatnya ya tidak tidak berul berulang ang ( non-recurring ) atas atas peneri penerimaa maan n pendap pendapata atan n yang yang terja terjadi di pada pada period periode e pener penerim imaan aan pendap pendapata atan n dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.


19


Contoh: Pada Pada perio periode de Januar Januarii sampai sampai dengan dengan Novem November ber

2005 2005 terdap terdapat at peneri penerimaa maan n

pendapatan sumber daya alam sebesar Rp100 juta. Pada bulan Desember 2005 diketemuk diketemukan an adanya adanya kesalaha kesalahan n dan kelebiha kelebihan n penerima penerimaan an sebesar sebesar Rp5 juta. juta. Kelebihan ini dikembalikan kepada yang berhak pada bulan Desember 2005.

Jurnal untuk pengembalian pendapatan pendapatan pada tahun t ahun 2005 tersebut adalah: K/L Tanggal

Uraian

Ref

Pendapatan Sumber Daya Alam

Debet

Kredit

5 juta

Utang kepada KUN

5 juta

BUN Tanggal

Uraian Pendapatan Sumber Daya Alam

Ref

Debet

Kredit

5 juta

Kas Umum Negara

5 juta

Koreks Koreksii dan pengem pengembal balian ian yang yang sifatn sifatnya ya tidak tidak berul berulang ang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya sebelumnya dibukukan sebagai peng pengur uran ang g ekui ekuita tas s

dana dana lanc lancar ar pada pada peri period ode e ditem ditemuk ukan anny nya a

kore koreks ksii dan dan

pengembalian pengembalian tersebut.

Contoh: Pada Pada tahun tahun 2005 2005 terda terdapat pat penju penjual alan an tanah tanah kemen kementer teria ian n A seluas seluas 1.050 1.050 m 2 dengan dengan harga harga Rp1.000,0 Rp1.000,00 0 per m2. Pada tahun tahun 2005 telah telah diterima diterima seluruhny seluruhnya. a. Pada tahun tahun 2006 2006 oleh pembeli dilakukan dilakukan pengukur pengukuran an ulang, ulang, ternyata ternyata luasnya luasnya hanya 1.000 m2, sehingga Pemerintah harus mengembalikan 50 x Rp1.000,00 = Rp50.000,00. Rp50.000,00. Pada tahun 2006 tidak terjadi lagi penjualan tanah oleh pemerintah. Pengembalian pendapatan yang diterima tahun lalu pada umumnya dibayar oleh BUN maka transaksi ini tidak dibukukan oleh K/L. Transaksi tersebut mengurangi


20


ekuitas dana. Pengembalian tersebut dicatat oleh BUN dengan mendebet SILPA dan mengkredit Kas Umum Negara. Jurnal untuk pengembalian pendapatan pendapatan pada tahun t ahun 2006 tersebut adalah:

K/L Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Ref

Debet

Kredit

Tidak ada Jurnal

BUN Tanggal

Uraian SILPA (Pengembalian Pendapatan) Kas Umum Negara

50.000 50.000

C. Akuntansi Belanja Dalam manaj manajemen emen anggaran anggaran,, pada pada prinsipny prinsipnya a belanja belanja baru dapat dapat dibayarka dibayarkan n setelah barang/jasa yang dibeli diterima Pemerintah. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. 1. Pembayar Pembayaran an langsung langsung Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak ( beneficiary ) jika jumlah, peruntukan, peruntukan, dan penerimanya penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Contoh: pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2006 dengan SP2D LS sebesar Rp50 juta. Dari

jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Askes, Taspen, dan

Taperum sebesar Rp3 juta.


21


Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai tersebut adalah:

K/L Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Pegawai

Debet

Kredit

50 juta

Piutang dari KUN

50 juta

(Untuk mencatat mencatat belanja pegawai)

BUN Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Pegawai

Debet

Kredit

50 juta

Kas Umum Negara

50 juta

(Untuk mencatat mencatat belanja pegawai) Kas Umum Negara

3 juta

Penerimaan PFK

3 juta

Potongan Potongan atas pembayar pembayaran an yang dilakuk dilakukan an pemerinta pemerintah h untuk untuk kepentin kepentingan gan pihak lain dicatat sebagai penerimaan PFK, sebaliknya pada saat disetorkan kepada pihak lain yang berhak dicatat sebagai Penyetoran PFK. Penerimaan dan dan peny penyeto etora ran n PFK PFK ini ini buka bukan n tran transa saks ksii angg anggar aran an teta tetapi pi dala dalam m isti istila lah h keuangan

dik dikenal

sebagai

tra transaksi

transito. to.

Oleh

karen arena a

itu

penerimaan/pengeluaran PFK tidak disajikan dalam LRA tetapi disajikan dalam Laporan Arus Kas.

Contoh: Apabila potongan sebesar Rp3 juta di atas dikeluarkan dari Kas Negara sebagai pembayaran kepada pihak ketiga, misalnya Taspen, akan dijurnal:


22


Tanggal

Uraian

Ref

Pengeluaran PFK

Debet

Kredit

3 juta

Kas Umum Negara

3 juta

(Untuk mencatat penyetoran PFK)

Apabila terdapat belanja untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya, maka pada saat terjadi pembayaran tidak hanya dilakukan pencatatan belanja tetapi sekaligus sekaligus perolehan perolehan asetnya. asetnya. Pencatatan Pencatatan aset tetap yang yang diperole diperoleh h dapat dapat dilakukan dilakukan dengan dengan menggun menggunakan akan jurnal jurnal pendampi pendamping ng yang yang seringkal seringkalii dikenal dikenal sebagai jurnal korolari.

Contoh: Dibeli mesin fotocopy seharga Rp60 juta dari PT Tritanu dan sudah dibayar secara langsung dengan SP2D LS pada tanggal 30 Mei 2006. Jurnal untuk pembelian mesin fotocopy tersebut adalah:

K/L Tanggal

Uraian Bela Belanj nja a Mesin

Modal odal –

Per Peralat alatan an dan

Ref

Debet

Kredit

60 juta

Piutang dari KUN

60 juta

(Untuk (Untuk menca mencatat tat reali realisa sasi si belanj belanja a modal)

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan mesin fotocopy)

BUN PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

23

60 juta 60 juta


Tanggal

Uraian Bela Belanj nja a Mesin

Modal odal –

Ref

Per Peralat alatan an dan

Debet

Kredit

60 juta

Kas Umum Negara

60 juta

(Untuk (Untuk menca mencatat tat reali realisa sasi si belanj belanja a modal)

2. Pembayaran melalui Dana Kas Kecil Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari perkanto perkantoran. ran. Pada dasarnya dasarnya pemerint pemerintah ah menggu menggunakan nakan sistem sistem dana tetap. tetap. Dana kas kecil ini disebut Uang Persediaan (UP). Pada saat uang persediaan diberikan diberikan kepada kepada para Bendahar Bendahara a Pengeluar Pengeluaran an belum membebani membebani belanja belanja.. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit perbendaharaan, dalam hal ini Kuasa BUN, ditandai dengan terbitnya SPM GU atau SPM GU Nihil.

Contoh: Diberikan uang persediaan sebesar Rp10 juta kepada Sdr. Zulfikar, Bendahara pengeluaran pengeluaran di Departemen Departemen Perindustrian. P erindustrian.

Jurnal untuk pemberian uang persediaan persediaan tersebut adalah: k/L No.

Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari KUN (Untuk mencatat pemberian uang muka kerja)


24

Ref

Debet

Kredit

10 juta 10 juta


BUN No.

Uraian

Ref

Pengeluaran transito

Debet

Kredit

10 juta

Kas Umum Negara

10 juta

(Untuk mencatat pemberian uang muka kerja)

Pada saat saat dibelanj dibelanjakan akan oleh Bendahara Bendahara Pengeluar Pengeluaran an belum diakui sebaga sebagaii belanja. belanja. Pada Pada saat dipertang dipertanggung gungjawa jawabkan bkan barulah barulah diakui diakui sebagai sebagai belanja. belanja. Dengan Dengan sistem sistem dana dana tetap tetap,, maka maka dalam dalam tahun tahun berjal berjalan an kepad kepada a K/L akan akan diberikan SP2D GU sebagai pengganti uang yang telah dibelanjakan sehingga UP di Bendahara Pengeluaran kembali ke jumlah UP semula.

Contoh: Dari UP telah dibelanjakan Rp8 juta untuk biaya perjalanan dinas. Pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan ke BUN/Kuasa BUN dan setelah diverifikasi pengel pengeluar uaran an terseb tersebut ut disetu disetujui jui.. Selanj Selanjutn utnya ya diberi diberika kan n pengg penggant antii denga dengan n menerbitkan menerbitkan SP2D-GU sebesar Rp8 juta.

Jurnal untuk pertanggungjawaban pertanggungjawaban UP serta penggantian penggantian tersebut te rsebut adalah: K/L Tanggal

Uraian Belanja Barang Piutang dari KUN (Untuk mencatat mencatat belanja perjalanan perjalanan dinas)


25

Ref

Debet

Kredit

8 juta 8 juta


BUN Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Barang

Debet

Kredit

8 juta

Kas Umum Negara

8 juta

Dalam hal terdapat kebutuhan pengeluaran kas yang besar, melebihi UP yang tersedia, tersedia, SKPD dapat dapat mengajuk mengajukan an permintaa permintaan n tambahan tambahan uang persedia persediaan an (TUP) kepada BUD. Perlakuan akuntansi TUP ini adalah seperti dana kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. TUP ini harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan. Terhadap TUP yang telah dipertanggungjawabkan tidak diberikan penggantian. penggantian. Sebagai pengesahan pengesahan atas pertanggungjawaban TUP diterbitkan SP2D GU Nihil.

Contoh: Diberi Diberikan kan TUP TUP Rp 25 juta juta kepad kepada a Benda Bendahar hara a Penge Pengelua luaan an Depar Departem temen en Perdagangan. Jurnal untuk pemberian TUP adalah:

K/L Tanggal

Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari KUN (Untuk (Untuk mencatat mencatat TUP)


26

Ref

Debet

Kredit

25 juta 25 juta


BUN Tanggal

Uraian

Ref

Pengeluaran Transito

Debet

Kredit

25 juta

Kas Umum Negara

25 juta

(Untuk (Untuk mencatat mencatat TUP)

Dari Dari TUP TUP terse tersebut but telah telah dikel dikeluar uarka kan n untuk untuk belanj belanja a perjal perjalana anan n dan telah telah dipertan dipertanggun ggungjaw gjawabkan abkan sebesar Rp20 Rp20 juta dan telah diterbitkan diterbitkan SP2D GU Nihil.

K/L untuk mengakui realisasi belanja Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Barang

Debet

Kredit

20 juta

Piutang dari KUN

20 juta

(Untuk mencatat mencatat belanja perjalanan perjalanan dinas)

BUN Tanggal

Uraian Belanja Barang Kas Umum Negara

Ref

Debet

Kredit

20 juta 20 juta

Pemeri Pemerint ntah ah pada pada umumn umumnya ya menge mengelua luark rkan an ketent ketentuan uan tenta tentang ng batas batas akhir akhir penerb penerbit itan an SP2D SP2D GU sebag sebagai ai pengg penggant antii UP yang yang telah telah dikelu dikeluark arkan an oleh oleh Bendahar Bendahara a Pengelua Pengeluaran. ran. Pertanggu Pertanggungja ngjawaba waban n atas pengelua pengeluaran ran UP yang yang telah melewati batas akhir penerbitan SP2D GU tidak diberikan penggantian kas. Pengesa Pengesahan han atas pertangg pertanggungja ungjawaba waban n pengelua pengeluaran ran akan diterbitk diterbitkan an PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

27


SP2D SP2D GU Nihi Nihil. l. Sisa Sisa UP pada pada akhi akhirr tahu tahun n angg anggar aran an dise diseto torr kemb kembal alii ke rekening Kas Umum Negara. Sebagai bukti penyetoran akan diperoleh Surat Tanda Setoran (STS). Demikian pula sisa TUP, apabila kegiatan sudah selesai maka sisa TUP harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Negara.

Contoh: Dari UP sejumlah Rp10 juta telah dibelanjakan Rp9 juta untuk belanja barang dan jasa. Pengeluaran ini dipertanggungjawabkan pada tanggal 27 Desember 2005. 2005. Terhada erhadap p pengel pengeluar uaran an ini tidak tidak diberi diberikan kan pengga pengganti ntian an UP, UP, tetap tetapii diterbitkan SPM dan SP2D GU Nihil. Jurnal SPM dan SP2D GU Nihil, adalah: adalah: K/L Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Barang

Debet

Kredit

9 juta

Piutang dari KUN

9 juta

BUN Tanggal

Uraian Belanja Barang

Ref

Debet

Kredit

9 juta

Kas Umum Negara

9 juta

Terhadap sisa UP akan disetor kembali ke rekening Kas Umum Negara. Contoh: Sisa UP untuk contoh di atas adalah Rp1 juta. Jumlah tersebut disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2006. Jurnal untuk setoran sisa UP adalah:


28


K/L Tanggal

Uraian

Ref

Uang Muka dari KUN

Debet

Kredit

1 juta

Kas di Bendahara Pengeluaran

1 juta

BUN Tanggal

Uraian

Ref

Kas Umum Negara

Debet

Kredit

1 juta

Penerimaan Transito

1 juta

3. Penerim Penerimaan aan Kemba Kembali li Belanja Belanja Walaup Walaupun un pembay pembayara aran n belanj belanja a telah telah dilaku dilakuka kan n secar secara a hatihati-hati hati,, namun namun kadang kadang-k -kada adang ng terja terjadi di kesala kesalaha han/k n/kel elebi ebihan han sehingg sehingga a

ada korek koreksi si atau atau

peneri penerima maan an kembal kembalii belan belanja ja di kemudi kemudian an hari. hari. Koreks Koreksii atas atas

pengel pengeluar uaran an

belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanj belanja a dibuk dibukuka ukan n sebaga sebagaii pengur penguran ang g belanj belanja a pada pada perio periode de yang yang sama. sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan Bukan Pajak Lainnya. Lainnya.

Contoh 1: Pada bulan Juni 2006 2006 diterima diterima kembali kembali belanja belanja pegawai pegawai bulan bulan Maret Maret 2006 2006 sejumlah Rp2 juta. Jurnal untuk penerimaan kembali belanja tersebut adalah: K/L Tanggal

Uraian Piutang dari KUN Belanja Pegawai


29

Ref

Debet

Kredit

2 juta 2 juta


(Unt (Untuk uk

menc encatat atat

pene peneri rima maan an

kembali belanja pegawai)

BUN Tanggal

Uraian

Ref

Kas Umum Negara

Debet

Kredit

2 juta

Belanja Pegawai

2 juta

(Unt (Untuk uk menc encatat atat pene peneri rima maan an kembali belanja pegawai)

Contoh 2: Pada Pada bulan bulan Juni Juni 2006 2006 diteri diterima ma pengem pengembal balia ian n bela belanja nja perjal perjalana anan n dinas dinas sejumlah Rp5 juta dari seorang pegawai yang dibayarkan pada tahun 2005. Jurnal untuk penerimaan kembali belanja tersebut adalah:

K/L Tanggal

Uraian

Ref

Utang kepada KUN Pend Pendap apat atan an lainnya

Debet

Kredit

5 juta

Buka Bukan n

Paj Pajak

5 juta

(Unt (Untuk uk menc encatat atat pene peneri rima maan an kembali kembali belanja belanja perjalana perjalanan n dinas dinas tahun lalu)

BUN Tanggal

Uraian

Ref

Kas Umum Negara Pend Pendap apat atan an lainnya

Kredit

5 juta Bukan Bukan


30

Debet

Pajak Pajak

5 juta


(Unt (Untuk uk menc encatat atat pene peneri rima maan an kembali kembali belanja belanja perjalana perjalanan n dinas dinas tahun lalu)

D. Akuntansi Akuntansi Surplus/Defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu perio periode de pelapo pelapora ran. n. Selisi Selisih h lebih/ lebih/kur kurang ang antara antara pendap pendapata atan n dan dan belanj belanja a selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Surplus/defisit dipe diperroleh oleh

mel melalui alui

jurn jurnal al

penu penutu tup p


dan dan

bela elanja. nja.

Perh Perhit itun unga gan n

Surpl Surplus/ us/de defis fisit it dilaku dilakuka kan n melal melalui ui jurnal jurnal penut penutup up pada pada saat saat dilak dilakuka ukan n prose proses s penggabungan penggabungan di BUN. Di K/L tidak dilakukan penandingan penandingan antara pendapatan dan belanja sehingga tidak ada surplus/defisit. surplus/defisit.

Dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan penutupan akun secara berjenjang. Di K/L, akun realisasi anggaran ditutup ke akun alokasi anggaran dalam DIPA.

Contoh: Estimasi pendapatan di DIPA kementerian A Rp10 juta dan realisasi pendapatan Rp9 juta. Allotment Belanja sebesar Rp20 Rp20 juta dan dan realisasi belanja Rp18 Rp18 juta. Jurnal penutup di K/L adalah:

K/L Tanggal

Uraian

Debet

Pendapatan

9 juta

Utang kepada KUN

1 juta

Estimasi Pendapa dapattan dialokasikan

Allotment Belanja Piutang dari KUN PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

31

Ref

yang

Kredit

10 juta

20 juta 2 juta


Belanja

18 juta

Selanjutnya penutupan akun pendapatan dan belanja serta anggarannya di BUN dapat diilustrasikan berikut ini.

Contoh: Estimasi Estimasi Pendapa Pendapatan tan Rp1.000 Rp1.000 miliar miliar dan realisas realisasii Pendapa Pendapatan tan Rp950 Rp950 miliar. miliar. Sementara Apropriasi Belanja Rp1.250 miliar dan Realisasi Belanja Rp1.100 miliar.

Jurnal Penutup (Rp miliar) Tanggal Des 31

Uraian Apropriasi Belanja

Ref

Debet 1.250

Belanja

1.100

Surplus/Defisit

Des 31

Pendapatan Surplus/Def isit

150

950 50

Estimasi Pendapatan

Des 31

Surplus/Def isit

Kredit

1.000

100

Silpa

100

E. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah adalah selur seluruh uh transa transaksi ksi keuang keuangan an pemeri pemerinta ntah, h, baik baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggara penganggaran n pemerint pemerintah ah terutama terutama dimaksudka dimaksudkan n untuk menutup menutup defisit defisit dan/atau dan/atau memanfaa memanfaatkan tkan surplus surplus anggaran anggaran.. Transaksi Transaksi pembiaya pembiayaan an dapat dapat berupa transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

32


1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas umum negara antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi BUMN, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, ketiga, dan penjualan penjualan investas investasii permanen permanen lainnya. lainnya. Penerima Penerimaan an pembiaya pembiayaan an diakui pada saat diterima di Kas Umum Negara.

Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal. Pertama, untuk meng mengak akui ui real realis isas asii pene peneri rima maan an angg anggar aran an,, kedu kedua, a, jurnal urnal koro korola lari ri untu untuk k mengakui akun neraca terkait yang dipengaru d ipengaruhi hi transaksi tersebut. Sesuai Sesuai deng dengan an Pasal Pasal 7 ayat ayat (2) (2) huruf huruf h, j, k, dan dan l UU 1/200 1/2004, 4, bahw bahwa a Bendahara Umum Negara berwenang untuk:

•

menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan mengelola/ menatausahakan investasi;

•

menyiapk menyiapkan an pelaksan pelaksanaan aan pinjaman pinjaman dan pemberian pemberian jaminan jaminan atas nama pemerintah;

•

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah; pemerint ah;

•

melakukan pengelolaan pengelolaan utang dan piutang negara.

Berdasarkan kewenangan tersebut, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Umum Negara.

Contoh: Pada tahun 2006 diterima pinjaman dari Pemerintah Jepang sejumlah Rp500 juta. Pinjaman Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang, yang akan diangsur selama 5 tahun mulai tahun 2008. Jurnal untuk penerimaan pinjaman tersebut adalah:

BUN Tanggal

Uraian


33

Ref

Debet

Kredit


Kas umum Negara

500 juta

Penerimaan Pinjaman

500 juta

Dana ana yg harus arus dis disedi ediaka akan untu untuk k pemb embayar ayaran an utan utang g jk panjang

500 juta

Utang LN

500 juta

K/L (Unit Penanggung Jawab Pembiayaan) Tanggal

Uraian

Ref

Hutang Kepada KUN

Debet

Kredit

500 juta

Penerimaan Pinjaman

500 juta

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Pengel Pengeluar uaran an pembia pembiaya yaan an adala adalah h semua semua penge pengelu luara aran n kas umum umum negara negara kare karena na memb member erik ikan an pinj pinjam aman an kepa kepada da piha pihak k keti ketiga ga,, peny penyer erta taan an moda modall pemerintah, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya kas umum negara.

Contoh: Dikeluarkan uang sejumlah Rp100 juta sebagai penyertaan modal pada BUMN. Jurnal untuk pengeluaran penyertaan modal pada BUMN tersebut adalah:

BUN Tanggal

Uraian


34

Ref

Debet

Kredit


Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah

100 juta

Kas Umum Negara

100 juta

(Untu (Untuk k menc mencat atat at peny penyer erta taan an modal pada BUMN)

K/L (Unit Penanggung Jawab Pembiayaan) Tanggal

Uraian Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah

Ref

Debet 500 juta

Piutang dari KUN

Penyertaan Modal Pemerintah

Kredit

500 juta

100 juta

Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang

100 juta

(Untu (Untuk k menc mencat atat at peny penyer erta taan an modal pada BUMN)

3. Akuntan Akuntansi si Pembiay Pembiayaan aan Neto Neto Pembi Pembiay ayaan aan neto neto adala adalah h selisi selisih h antara antara pener penerima imaan an pembia pembiaya yaan an setel setelah ah dikurang dikurangii pengelua pengeluaran ran pembiay pembiayaan aan dalam dalam periode periode tahun tahun anggaran anggaran tertentu. tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Contoh: Selam Selama a satu satu tahun tahun angga anggara ran, n, anggar anggaran an peneri penerimaa maan n pembia pembiaya yaan an adala adalah h Rp250 Rp250 juta dan realisasi realisasi penerim penerimaan aan pembiaya pembiayaan an berasal berasal dari penerim penerimaan aan pinjaman sejumlah Rp200 juta, sedangkan anggaran pengeluaran pembiayaan Rp300 Rp300 juta juta dan dan penge pengelu luara aran n pembia pembiaya yaan an hanya hanya untuk untuk penyer penyertaa taan n modal modal sejumlah Rp250 juta.


35


Jurnal penutupnya adalah: BUN Tanggal

Uraian

Ref

Penerimaan Pinjaman

Debet

Kredit

200 juta

Pembiayaan Neto

50 juta

Pengeluaran Penyertaan Modal

250 juta

(Untu (Untuk k menu menutu tup p pene peneri rima maan an dan pengeluaran pembiayaan)

K/L (Penanggung Jawab Pembiayaan) Tanggal

Uraian

Ref

Penerimaan Pinjaman

Debet

Kredit

200 juta

Hutang Kepada KUN

50 juta

Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan

250 juta

(Untuk menutup penerimaan)

Allotment Pembiayaan

Pengeluaran Pengeluaran

Penge engelu luar ara an Modal

Peny Penyer erta taaa aan n

300 juta

250 juta

Piutang dari KUN

50 juta

F. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Pembiayaan Anggaran Selis Selisih ih

lebi lebih/k h/kur uran ang g

pemb pembia iaya yaan an

angg anggar aran an

(SIL (SILPA PA/SI /SIKP KPA) A)

adal adalah ah

seli selisi sih h

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan pelaporan.. Selisih Selisih lebih/kur lebih/kurang ang antara antara realisas realisasii penerimaa penerimaan n dan pengelua pengeluaran ran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.


36


SILPA/SIKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran.

Contoh: Surpl Surplus us/d /defi efisi sitt pada pada cont contoh oh di atas atas bers bersal aldo do kred kredit it Rp10 Rp100 0 juta juta seda sedang ngka kan n Pembiayaan Neto bersaldo debet Rp50 juta. Jurnal penutupnya adalah: BUN Tanggal

Uraian Surplus/Def isit

Ref

Debet

Kredit

100 juta

Pembiayaan Neto

50 juta

SILPA

50 juta

(Untuk menutup Surplus/defisit dan Pembiayaan neto)

G. Transaksi Pendapatan, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pembiayaan Berbentuk Barang Barang Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/aset harus dilaporka dilaporkan n dalam dalam LRA dengan cara cara menaksir menaksir nilai aset tersebut tersebut pada tanggal transaksi. Berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan, maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan, belanja, atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Berdasarkan dokumen pengesahan inilah dibuat jurnal untuk mencatat transaksi ini. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada pada Catat Catatan an atas atas Lapora Laporan n Keuang Keuangan an sehin sehingga gga dapat dapat member memberika ikan n semua semua infor informa masi si yang yang rel relevan evan meng mengen enai ai bentu bentuk k dari dari penda pendapa pata tan, n, bela belanj nja, a, dan dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang dan barang rampasan. Contoh: PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

37


Diterima hibah dari UNICEF sebuah mobil ambulance seharga Rp200 juta. Jurnal penerimaan hibah berupa barang ini adalah: K/L Tanggal

Uraian

Ref

Utang kepada KUN

Debet 200 juta

Pendapatan Hibah

200 juta

Belan Belanja ja Modal Modal – Peral Peralata atan n dan Mesin

200 juta

Piutang dari KUN

200 juta

Peralatan dan Mesin Diin Diinve vest stas asik ikan an Tetap

Kredit

200 juta dala dalam m

Aset Aset

200 juta

BUN Tanggal

Uraian Belanj Belanja a Modal Modal – Peral Peralata atan n dan Mesin Pendapatan Hibah

Ref

Debet

Kredit

200 juta

200 juta

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah)


38


Anggaran 20X1 NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN PERPAJAKAN 3 Pendapatan Paj ak Penghasi lan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan 4 Penj ual an Barang Mewah 5 Pendapatan Paj ak Bumi dan Bangunan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas 6 Tanah dan Bangunan 7 Pendapatan Cukai 8 Pendapatan Bea Masuk 9 Pendapatan Paj ak Ekspor 10 Pendapatan Paj ak Lai nnya Jumlah Pendapatan Pendapatan Perpajakan Perpajakan (3 11 s/d 10) 12 13 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 14 Pendapatan Sumber Daya Alam 15 Pendapatan Bagian Pem erintah at as Laba 16 Pendapatan Negara Bukan Paj ak Lai nnya Jumlah Pendapatan Negara Bukan 17 Pajak (14 s/d 16) 18 19 PENDAPATAN PENDAPATAN HIBAH 20 Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 21 20) JUMLAH PENDAPATAN (11 22 + 17 + 21) 23 24 BELANJA 25 BELANJA OPERASI 26 Bel anja Pegawai 27 Bel anja Barang 28 Bunga 29 Subsidi 30 Hi bah 31 Bantuan Sosi al 32 Bel anja Lain-lain 33 Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32) 34 35 BELANJA MODAL 36 Bel anja Tanah 37 Bel anja Peral atan dan Mesin 38 Bel anja Gedung dan Bangunan 39 Bel anja Jalan, Irigasi dan Jari ngan 40 Bel anja Aset Tetap Lainnya 41 Bel anja Aset Lainnya 42 Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41) JUMLAH BELANJA (33 + 43 42) 44 45 TRANSFER 46 DANA PERIMBANGAN 47 Dana Bagi Hasil Pajak 48 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 49 Dana Alokasi Umum 50 Dana Alokasi Khusus 51 Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

39

Realisasi 20X1

(%)

Realisasi 20X0

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xx x xx xxx xxx xxx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx




xx xx xx xx xx xx xx xx


xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx xxx


50) 52 53 54 55 56 57 58 59

TRANSFER TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) JUMLAH TRANSFER (51 + 56) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)

SURPLUS / DEFISIT (22 60 58) 61 PEMBIAYAAN 62 PENERIMAAN 63 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 64 Penggunaan Si LPA Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 65 Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – 66 Obl igasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – 67 Lainnya 68 Pen erimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 69 Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 70 Perusahaan Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 71 Dal am Negeri (64 s/d 70) 72 73 PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI 74 Pen erimaan Pi njaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman kepada 75 Lem baga Int ernasional Jumlah Penerimaan Pembiayaan 76 Luar Negeri (74 s/d 75) JUMLAH PENERIMAAN 77 PEM BIAYAAN (71 + 76) 78 79 PENGELUARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM 80 NEGERI Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 81 Neg eri - Sektor Perbankan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 82 Neg eri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 83 Neg eri - Lainnya Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 84 (PMP) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 85 Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 86 Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 87 Dal am Negeri (81 s/d 86) 88 89 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI 90 Pem bayaran Pokok Pinj aman Luar Negeri Pemberian Pinjaman kepada Lembaga 91 Internasional Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 92 Luar Negeri (90 s/d 91) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

40

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx

xxx

xx

xx xxx

xxx

xxx

xx

xx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xx xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx


93 94 95

JUMLAH PENGELUARAN PEM BIAYAAN (87 + 92) PEMBIAYAAN NETO (77 – 93) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60 + 94)

DAFTAR BACAAN


41

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx


1.

UU No. 17/2003 17/2003 tentang tentang Keuangan Keuangan Negara; Negara;

2.

UU No. 1/2004 1/2004 tentang tentang Perbenda Perbendahara haraan an Negara; Negara;

3.

UU No. No. 15/20 15/2004 04 tenta tentang ng Peme Pemeri riks ksaa aan n Peng Pengel elol olaa aan n dan dan Tang Tanggu gung ng Jawa Jawab b Keuangan Negara;

4.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional;

5.

PP No. 14/2 14/200 005 5 tent tentan ang g Tata Tata Cara ara Peng Pengha hapu pusa san n Piut Piutan ang g Negar Negara/ a/Da Daer erah ah,, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006;

6.

PP No. 20/2004 20/2004 tentang tentang Rencana Rencana Kerja Kerja Pemerintah; Pemerintah;

7.

PP No. 21/2004 21/2004 tentang tentang Penyusu Penyusunan nan Renc Rencana ana Kerja Kerja dan Anggar Anggaran an Kemen Kementeria terian n Negara/ Lembaga;

8.

PP No. 23/2005 23/2005 tentang tentang Pengelola Pengelolaan an Keuanga Keuangan n BLU;

9.

PP No. 24/2005 24/2005 tentang tentang Standar Standar Akuntansi Akuntansi Pemerinta Pemerintahan; han;

10.

PP No. 65/2005 65/2005 tentang Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h tentang Pedoman Pedoman Penyusuna Penyusunan n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11.

PP No. 2/2006 2/2006 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Pengadaan Pinjama Pinjaman n dan/atau dan/atau Penerimaan Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

12.

PP No. No. 6/2006 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Barang Milik Milik Negara/Daerah; Negara/Daerah;

13.

PP No. 8/2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kinerja Instansi Instansi Pemerintah; Pemerintah;

14.

PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah; Pemerintah;

15.

PP No. No. 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Negara/Daerah;


42

STANDA NDAR R AKUNTANS NSII PEMERINTAHAN

PSAP NOMOR 03

LAPORAN ARUS KAS

J ULI 2009

DAFTAR ISI Halaman

HALAMAN JUDUL

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A

Latar Belakang

1

B

Tujuan Pembelajaran

1

C

D eskripsi Ringkas

2

D

Metode Pembelajaran

2

PENGERTIAN DAN MANFAA AAT T LAPORAN ARUS KAS

3

A

Pengertian

3

B

Manfaat Arus Kas

4

BENTUK DAN STRUKTUR LAPORAN ARUS KAS

6

A

Aktivitas Operasi

6

B

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

7

C

Aktivitas Pembiayaan

7

D

Aktivitas Nonanggaran

8

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

9

A

Entitas Penyaji Laporan Keuangan

9

B

Metode Penyajian Laporan Arus Kas

9

C

Hubungan Laporan Arus Kas dan Neraca

10

Soal Latihan

12

Daftar Bacaan

13

ii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Belakang Komp Kompon onen en lapo laporran keua keuang ngan an yan yang disy disyar arat atka kan n Stan Stand dar Aku Akuntan ntans si Pemerintahan (SAP) terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Catatan atas Laporan Keuangan. Keuangan. Penyajian Penyajian keempat komponen komponen secara secara umum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01. Pos-pos neraca diatur dalam PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, PSAP 08, PSAP 09. Laporan Realisasi Anggaran diatur secara khusus dalam PSAP 02, Laporan Arus Kas diatur secara khusus dalam PSAP 03, dan Catatan atas Laporan Keuangan diatur secara khusus dalam PSAP 04. Modul ini membahas mengenai Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAP 03. Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi historis meng mengen enai ai per peruba ubahan han kas kas dan dan seta setara ra kas kas suat suatu u enti entita tas s pel pelapor aporan an denga engan n meng mengkl klas asiifika fikasi sik kan arus arus kas berd erdasar asarka kan n akti aktivi vita tas s oper operas asi, i, inves nvesta tasi si aset set nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Laporan Arus Kas mempunyai kekhususan. Laporan tersebut menggambarkan saldo awal kas, perubahan selama periode tertentu, dan saldo akhir. Dalam Laporan Arus Kas disajikan disajikan seluruh arus masuk dan keluar kas ka s serta saldo baik yang berasal dari transaski yang berhubungan dengan anggaran maupun yang tidak. Laporan ini juga hanya disajikan disajikan oleh unit unit yang mempunyai mempunyai fungsi perbendaharaa perbendaharaan n Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode pe riode akuntansi dan saldo kas kas dan seta setarra kas kas pada ada tan tanggal ggal pel pelapor aporan an.. Info Inform rmas asii ini ini disa disaji jik kan untu untuk k pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

B. Tujuan T ujuan Pembelajaran Tujuan Pembelaja Pe mbelajaran ran Umum Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: 1. memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. mampu mengimplement mengimplementasikan asikan SAP dalam dalam menyusun dan dan menyajikan menyajikan Laporan Keuangan Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: 1. memahami pengertian Kas dan Setara Setara Kas serta serta manfaat informasi informasi Laporan Laporan Arus Kas; 2. mengetahui bentuk dan struktur struktur Laporan Laporan Arus Arus Kas; Kas; 3. memahami dasar pengklasifikasi pengklasifikasian an penyajian penyajian Laporan Laporan Arus Kas; 4. mengetahui entitas pelaporan arus kas; 5. memahami metode penyajian Laporan Arus Kas; Kas; 6. menyajik menyajikan an Lapor Laporan an Arus Arus Kas. Kas.

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Arus Kas

1


C. Deskripsi Singkat Lapor Laporan an Arus Arus Kas Kas mer merupak upakan an sala salah h satu satu komp kompon onen en lapor laporan an keua keuang ngan an pemerintah. Laporan Laporan ini menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas selama satu periode, kemudian dihubungkan dengan saldo kas awal dan akhir periode. Arus kas diklas diklasifi ifikas kasik ikan an berdas berdasark arkan an aktivit aktivitasas-akti aktivit vitas. as. Lapora Laporan n Arus Arus Kas berhub berhubung ungan an dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

D. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara pemaparan teori yang diikuti dengan tanya jawab serta diskusi soal-soal latihan dan contoh kasus yang bertalian dengan penyusunan Laporan Arus Kas.


2


BAB II PENGERTIAN DAN MANFAAT LAPORAN ARUS KAS

A. Pengertian Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai peneri penerimaa maan n dan dan pengel pengeluar uaran an kas kas melalu melaluii kas kas umum umum negara negara/ka /kas s daera daerah h selam selama a perio periode de terten tertentu tu.. Pada Pada dasarn dasarnya ya aktivit aktivitas as keuan keuangan gan pemeri pemerinta ntah h sebagi sebagian an besar besar meru merupa paka kan n pene peneri rima maan an dan dan peng pengel elua uara ran n kas kas nega negara ra/d /dae aera rah h dala dalam m rang rangka ka pencapaia pencapaian n sasaran-s sasaran-sasar asaran an yang yang ditetapka ditetapkan. n. Bahkan Bahkan penentu penentuan an adanya adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah. Hal ini sesuai dengan basis yang dianut yaitu basis kas menuju akrual. Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas d an setara kas. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, tetap, penca pencair iran an dana dana cadan cadangan gan,, penju penjuala alan n kekay kekayaan aan negara negara yang yang dipisa dipisahka hkan, n, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah (PFK). Arus kas keluar misalnya misalnya pembayaran pembayaran tunai belanja belanja pegawai, belanja modal, modal, pembayara pembayaran n cicilan cicilan hutang, hutang, pemberia pemberian n pinjaman, pinjaman, pembentuk pembentukan an dana dana cadanga cadangan, n, penyer penyertaa taan n modal modal pemeri pemerinta ntah, h, dan penyet penyetora oran n kepada kepada pihak pihak ketig ketiga a (PFK) (PFK) atas atas pemotongan yang telah dilakukan. Pener Penerim imaa aan n dan dan peng pengel elua uara ran n kas kas dala dalam m Lapo Lapora ran n Arus Arus Kas disa disaji jika kan n berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan pemerintahan. Penerimaan dan pengeluaran dikelompokkan berdasarkan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut terdiri dari aktivitas oper operas asi, i, inv investa estasi si aset aset nonk nonkeu eua angan ngan,, akti aktivi vita tas s pemb pembiiayaa ayaan n, dan dan akti aktivi vita tas s nonanggaran. Hal ini berbeda dengan dengan penyajian yang ada dalam dalam Laporan Realisasi Realisasi Anggaran. Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam Laporan Arus Kas sama dengan penerimaan penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam Laporan Realisasi Realisasi Anggara Anggaran. n. Pendapa Pendapatan tan dan belanja belanja juga penerim penerimaan aan dan pengelua pengeluaran ran pembi pembiaya ayaan an seper seperti ti yang yang terca tercantum ntum dalam dalam Lapora Laporan n Reali Realisas sasii Anggar Anggaran an diaku diakuii berda berdasa sark rkan an pene peneri rima maan an dan dan peng pengel elua uara ran n kas kas di kas kas nega negara ra/d /daer aerah. ah. Hal Hal ini ini disebabkan basis yang dianut dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yaitu basis kas. Akan tetapi ada transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan. Artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi a tau aktivitas ini disebut transaksi nonanggaran. Transaksi ini sebenarnya merupakan penerimaan kas untuk dan atas nama pihak lain yang harus diserahkan kepada pihak tersebut. Oleh karena itu transaksi ini disebut transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK). Misalnya, bendahara satker diwajibk diwajibkan an memungut memungut iuran iuran askes dari gaji yang dsibayar dsibayarkan. kan. Pemunguta Pemungutan n tersebut untuk dan atas nama PT ASKES dan harus disetor kepada PT ASKES melalui kas negara. Transaksi ini merupakan arus masuk dan keluar kas dan mempengaruhi posisi kas tetapi tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi nonanggaran menjadi faktor yang membedakan substansi Laporan Reali Realisas sasii Angga Anggara ran n dan dan Lapor Laporan an Arus Arus Kas. Kas. Hal lain lain yang yang membed membedaka akan n adala adalah h penyajian. penyajian. Penerim Penerimaan aan dan pengelua pengeluaran ran kas dalam Laporan Laporan Realisasi Realisasi Anggaran Anggaran


3


diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sedangkan penyajian dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas keuangan keuangan pemerintah pe merintahan. an. Penger Pengerti tian an kas dan setar setara a kas kas yang yang ada dalam dalam Lapora Laporan n Arus Arus Kas Kas sama sama dengan pengertian kas dan setara kas dalam neraca. Saldo-saldo yang ditunjukkan dalam Laporan Arus Kas harus menunjukkan jumlah yang sama dalam neraca.

B. Manfaat Laporan Arus Kas Laporan Laporan Arus Kas bermanfa bermanfaat at untuk untuk berbagai berbagai kepentingan. kepentingan. Informasi Informasi arus masuk dan keluar kas dalam Laporan Arus Kas berguna untuk melihat transaksi kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dalam paragraf 5, 6, dan 7 PSAP P SAP 03 mengungkapkan mengungkapkan bahwa Laporan Arus Kas berguna:

-

sebagai indikator indikator jumlah arus arus kas di masa yang yang akan datang, serta serta berguna untuk untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya;

-

sebagai sebagai alat pertanggungpertanggung-jaw jawaban aban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan;

-

member memberika ikan n infor informas masii yang yang berma bermanfa nfaat at bagi bagi para para pengg pengguna una lapora laporan n dalam dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). solvabilitas).

Realisasi arus kas dapat dijadikan sebagai indikator arus kas di masa yang akan datang. Kejadian yang akan datang dapat diperkirakan dari realisasi yang terjadi saat ini. Perkiraan atau prediksi ini akan lebih baik kalau didasarkan pada data masa lalu lalu lebih lebih dari dari satu. satu. Data Data lebi lebih h dari dari satu satu ini dapat dapat disusu disusun n dalam dalam bentuk bentuk anali analisis sis kecenderungan (trend (trend ) untuk mendapatkan perkiraan yang lebih tepat. Arus kas dapat digunakan dalam analisis trend trend untuk memperkirakan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas merupakan merupakan transaksi penting dalam pemerintahan. pemerintahan. Arus kas keluar dan dan masu masuk k meru merupa paka kan n pred predik iksi si sebe sebelu lum m terj terjadi adi.. Sebu Sebuah ah Lapor Laporan an Arus Arus Kas Kas menunjukkan realisasi arus kas yang diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, Laporan Arus Kas yang disusun dapat dijadikan untuk menilai kecermatan taksiran yang telah dibuat sebelumnya. Penerima Penerimaan an dan penggun penggunaan aan kas sebenarny sebenarnya a direncanak direncanakan an dan disepakat disepakatii dari awal. Jenis-janis Jenis-janis penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan merupakan kesepakatan kesepakatan adanya penerimaan dan pengeluaran kas untuk berbagai aktivitas. Oleh karena itu penyajian laporan Arus Kas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Laporan Laporan Arus Kas sebagai sebagai pertanggu pertanggungjaw ngjawaba aban n terkait terkait juga juga dengan dengan fungsi yang yang menya menyajik jikan annya nya.. Lapora Laporan n Arus Arus Kas dibua dibuatt oleh oleh unit unit yang yang memega memegang ng fungsi fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan yang dimaksud adalah Bendahara Umum Negara sehingga merupakan bentuk pertanggungjawaban Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai arus kas juga dapat dijadikan bahan evaluasi aktiva bersih atau ekuitas. Peningkatan jumlah kas akan meningkatkan juga ekuitas. Kas Umum Negar Negara a dan dan Kas Kas di Benda Bendahar hara a Pengel Pengeluar uaran an akan akan dapat dapat dilih dilihat at dalam dalam rekeni rekening ng kelompok ekuitas yaitu SiLPA. Sementara itu, Kas di Bendahara Penerimaan juga


4


dapat dapat dili diliha hatt dala dalam m kel kelompo ompok k ekuit ekuitas as teta tetapi pi denga dengan n nama nama akun akun Pend Pendap apat atan an Ditan Ditangg gguh uhka kan. n. Hal Hal ini mer merupak upakan an pence pencerm rmin inan an kons konsep ep reke rekeni ning ng yang yang sali saling ng menyeimbangkan (self (self balancing account ). ). Klasifikasi Klasifikasi arus kas menurut menurut aktivitas aktivitas operasi, operasi, investasi investasi aset nonkeuan nonkeuangan, gan, pembiayaan pembiayaan,, dan non anggaran anggaran memberika memberikan n informasi informasi yang memungki memungkinkan nkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan dan setar setara a kas kas peme pemeri rint ntah ah.. Infor Inform masi terse tersebu butt juga juga dapat dapat digu diguna naka kan n untuk untuk mengev mengeval aluasi uasi hubun hubunga gan n antar antar aktiv aktivita itas s opera operasi, si, invest investasi asi aset aset nonke nonkeuan uangan gan,, pembiayaan, dan nonanggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya misalnya transaksi transaksi pelunasan pelunasan utang yang yang terdiri terdiri dari pelunasan pelunasan pokok utang utang dan bunga bunga utang. utang. Pembay Pembayara aran n pokok pokok utang utang akan akan diklas diklasifi ifika kasik sikan an ke dalam dalam aktivit aktivitas as pembiayaan pembiayaan sedangkan sedangkan pembayar pembayaran an bunga bunga utang utang akan diklasifi diklasifikasi kasikan kan ke dalam dalam aktivitas operasi. operasi.


5


BAB III BENTUK DAN STRUKTUR LAPORAN ARUS KAS

Bentuk dan struktur Laporan Arus Kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian Laporan Arus Kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian didahului dengan arus kas masuk dan keluar berbagai aktivitas. Kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas. Struktur Struktur Laporan Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar keluar kas berbagai berbagai aktivitas. aktivitas. Dari arus masuk masuk dan arus masuk setiap aktivitas aktivitas akan akan diperoleh diperoleh arus kas bersih bersih dari setiap setiap aktivitas. aktivitas. Arus kas bersih setiap setiap aktivitas aktivitas dijumlahkan dijumlahkan sehingga sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas. Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan ditambahkan dengan dengan saldo saldo akhir akhir sehingg sehingga a diperoleh diperoleh saldo saldo akhir. akhir. Saldo Saldo akhir akhir yang dihasilkan dari penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masing-masing akun yang berkaitan. Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian Laporan Arus Kas terdiri dari aktivit aktivitas as opera operasi, si, inves investasi tasi aset nonke nonkeuan uangan gan,, pembia pembiaya yaan, an, dan nonang nonanggar garan. an. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi aset nonkeuangan nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuang nonkeuangan an lainny lainnya. a. Aktivitas Aktivitas pembiayaa pembiayaan n adalah adalah aktivitas aktivitas penerim penerimaan aan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakib mengakibatkan atkan perubah perubahan an dalam dalam jumlah jumlah dan komposisi komposisi investasi jangka jangka panjang, panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau atau pengg penggun unaa aan n surpl surplus us angg anggar aran an.. Akti Aktivi vitas tas non nonan angg ggar aran an adal adalah ah akti aktivi vita tas s penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, transfer, dan pembiayaan pembiayaan pemerintah. pemerintah. Aktivitas-aktivitas Aktivitas-aktivitas dalam penyajian Laporan Arus Kas diuraikan lebih rinci sebagai berikut: A. Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan menunjukkan kemam kemampu puan an operas perasii peme pemeri rint ntah ah dala dalam m meng mengha hasi silk lkan an kas kas yang yang cuku cukup p untu untuk k membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi operasi terutama diperoleh diperoleh dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Penerima Penerimaan an Perpajaka Perpajakan; n; Penerimaan Penerimaan Negara Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerima Penerimaan an Hibah; Hibah; Penerimaan Penerimaan Bagian Laba Laba perusahaan perusahaan negara negara dan Investasi Lainnya; dan dan Transfer Transfer masuk. masuk.


6


Arus keluar kas untuk aktivitas operasi operasi terutama digunakan digunakan untuk pengeluaran: pengeluaran: 1. Belanja Belanja Pegawai; Pegawai; 2. Belanja Belanja Barang; Barang; 3. Bunga Bunga;; 4. Subsid Subsidi; i; 5. Bantuan Bantuan Sosial; Sosial; 6. Hiba Hibah; h; 7. Belanja Belanja Lain-lain; Lain-lain; dan 8. Transfer Transfer keluar. keluar. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan dengan persedi persediaan, aan, yang dibeli untuk dijual, dijual, maka perolehan perolehan dan penjuala penjualan n surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika Jika suatu suatu entit entitas as mendap mendapatk atkan an otoris otorisasi asi dana dana untuk untuk suatu suatu kegiat kegiatan an yang yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk memb membia iaya yaii akti aktivi vita tas s peri period ode e berj berjal alan an,, maka maka pembe pemberi rian an dana dana ters terseb ebut ut harus harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

B.

Aktivitas Aktivitas Investasi Investasi Aset Aset Nonkeuanga Nonkeuangan n

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan penerimaan dan pengelu pengeluara aran n kas bruto dalam rangka rangka peroleha perolehan n dan pelepasan pelepasan sumber sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi investasi aset nonkeuangan nonkeuangan terdiri dari: 1. Penjualan Penjualan Aset Tetap; Tetap; 2. Penjualan Penjualan Aset Lainnya. Lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi investasi aset nonkeuangan nonkeuangan terdiri dari : 1. Perolehan Perolehan Aset Tetap; Tetap; 2. Perolehan Perolehan Aset Lainnya. Lainnya.

C. Aktivitas Pembiayaan Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan mencerminkan penerimaan dan pengeluar pengeluaran an kas kas bruto bruto sehubung sehubungan an dengan dengan pendana pendanaan an defisit defisit atau pengguna penggunaan an surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah pemerintah terhadap pihak lain di masa masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan pembiayaan antara lain: lain: 1. Penerima Penerimaan an Pinjaman; Pinjaman; 2. Penjualan Surat Utang Utang Negara Pemerintah; 3. Hasil Privatisasi Perusahaan Perusahaan Negara; Negara; 4. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan pembiayaan antara lain: lain: 1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang; 2. Pembayaran Obligasi Pemerintah; 3. Penyertaan Modal Pemerintah;


7


4. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan

D. Aktivitas Nonanggaran Arus kas dari aktivitas nonanggaran nonanggaran mencerminkan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga Ketiga (PFK) (PFK) dan kiriman kiriman uang. uang. PFK menggamb menggambarka arkan n kas yang yang berasal berasal dari dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai unt untuk piha pihak k keti etiga misal isalny nya a poto potong ngan an Taspe spen dan Aske Askes s. Kir Kiriman man uang uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan, arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.


8


BAB IV PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

A. Entitas Penyaji Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas mempunyai ciri khas dalam penyajiannya. Tidak seluruh entitas entitas menyajikan menyajikan Laporan Laporan Arus Kas. Laporan Laporan ini hanya disajika disajikan n oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Hal ini diatur dalam paragraf 12 PSAP 03 yang berbunyi sebagai berikut: Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan laporan arus kas adalah adalah unit organisas organisasii yang mempunyai mempunyai fungsi perbendah perbendaharaa araan. n. Selanjutnya dalam paragraf 13 disebutkan: unit organisasi yang mempunyai fungsi perbe perbend ndah ahar araa aan n adal adalah ah unit unit yang yang dite diteta tapk pkan an seba sebaga gaii bend bendah ahar araw awan an umum umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. negara/daerah. Di pemerinta pemerintah h pusat pusat unit yang yang mempunya mempunyaii fungsi perbendahar perbendaharaan aan adalah adalah Bendahara Umum Negara (BUN). Dengan demikian yang membuat Laporan Arus Kas di pemerintah pusat adalah Bendahara Umum Negara. Pada pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga merupakan entitas pelaporan tetapi tetapi tidak tidak memb membua uatt Lapo Lapora ran n Arus Arus Kas. Kas. Lapo Lapora ran n Arus Arus Kas Kas hany hanya a dibu dibuat at oleh oleh Bendaharawan Bendaharawan Umum Negara yaitu Menteri Keuangan.

B. Metode Penyajian Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas dapat disajikan dalam dua metode. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: 1. M e t o d e L a n g s u n g Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 2. Metode Tidak Tidak Langsu ng Dalam metode ini, surplus surplus atau defisit disesuaikan dengan dengan transaksi-transaksi transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral ( deferral ) atau pengakuan (accrual ( accrual ) penerimaan kas atau atau pembay pembayara aran n yang yang lalu/y lalu/yang ang akan akan datan datang, g, serta serta unsur unsur pendap pendapata atan n dan belanja dalam bentuk bentuk kas yang berkaitan dengan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan nonkeuangan dan pembiayaan. Entitas pelaporan pemerintah pusat sebaiknya sebaiknya menggunakan metode langsung langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut: 1. Menyedia Menyediakan kan informasi informasi yang lebih baik untuk mengestimas mengestimasika ikan n arus kas di masa yang akan datang; 2. Lebih mudah mudah dipahami dipahami oleh oleh pengguna pengguna laporan; laporan; dan


9


3. Data tentang kelompok kelompok penerimaan penerimaan dan dan pengeluaran pengeluaran kas bruto dapat dapat langsung langsung diperoleh dari catatan akuntansi. a kuntansi. Disamp Disampin ing g itu, dengan dengan basis basis yang yang dian dianut ut saat saat ini belum belum memung memungkin kinkan kan diguna digunaka kanny nnya a metode metode tidak tidak langs langsung ung.. Trans Transaks aksii-tran transa saksi ksi nonkas nonkas tidak tidak secara secara langsung langsung mempen mempengaru garuhi hi posisi posisi kas dan penanggu penangguhanhan-pena penanggu ngguhan han tidak dapat dapat disaji disajikan kan.. Oleh Oleh kare karena na itu itu sanga sangatt berala beralasan san jika jika metode metode yang yang disara disarank nkan an untuk untuk digunakan adalah metode langsung.

C. Hubungan Laporan Arus Kas Dan Neraca Paragraf 52 PSAP 03 menyebutkan “Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca”. Artinya, ada hubungan atau kesesuaian antara jumlah-jumlah yang ada dalam Laporan Arus Kas dan Neraca. Untuk Untuk menje menjela laska skan n hubung hubungan an Neraca Neraca dan Lapor Laporan an Reali Realisas sasii Angga Anggara ran n terseb tersebut ut diambi diambill contoh contoh di bawah bawah ini. ini. Misal Misalkan kan di awal awal tahun tahun 2005 2005 sebuah sebuah entitas entitas pemda pemda memiliki struktur kas sebagai berikut: - Kas Umum Negara

Rp 60.000,00

- Kas di Bendah Bendahar ara a Pengel Pengeluar uaran an

Rp

8.000, 8.000,00 00

- Kas di Bendahara Penerimaan

Rp

3.000,00

Pada Pada tangga tanggall 10 Januar Januarii 2005 2005 saldo saldo kas yang yang ada di Bendah Bendahara ara Pengel Pengeluar uaran an disetorkan ke Kas Umum Negara. Selama tahun 2005 tersebut menerima pendapatan sebesar sebesar Rp740.0 Rp740.000,0 00,00 0 dan mengelua mengeluarkan rkan belanja belanja sebesar sebesar Rp700.00 Rp700.000,00 0,00.. Dalam realisasi pendapatan termasuk yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh Bendahara Bendahara Penerim Penerimaan. aan. Belanja Belanja tersebut tersebut termasuk termasuk pengeluar pengeluaran an dari Bendahara Bendahara Pengeluaran yang sudah di-SPJ-kan dan telah terbit SPM/SP2D GU Nihil sebesar Rp25 Rp250. 0.00 000, 0,00 00.. Nila Nilaii Uang Uang Perse ersedi diaa aan n awal awal yang yang dite diteri rima ma oleh oleh Bend Bendah ahar ara a Pengeluaran dari Kas Umum Negara adalah sebesar Rp259.000,00. Dengan demikian jumlah belanja yang dibayar langsung oleh Kas Umum Negara hanya sebesar Rp450.000,00. Dengan transaksi di atas maka dalam Neraca per 31 Desember 2005, saldo Kas Umum Umum Negara Negara pada akhir akhir tahun sebesar sebesar Rp99.00 Rp99.000,00, 0,00, dan saldo saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp9.000,00. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk saldo buku besar sebagai berikut: Kas Umum Negara Uraian

Debet

Kredit

Saldo Awal Setoran dari Bend Pengeluaran Pendapatan

Sa S aldo 60.000

8.000

68.000

740.000

808.000

Pengeluaran ke Bend Pengel

259.000

Pengeluaran Belanja

450.000 99.000


549.000

10


Kas di Bendahara Pengeluaran Uraian

Debet

Kredit

Saldo

Saldo Awal

8.000

Setoran ke Kas Daerah Penerimaan UP dari Kas Daerah

8.000

-

259.000

Pengeluaran Belanja

259.000 250.000

9.000

Transaks Transaksii selama selama satu tahun di atas mengakib mengakibatkan atkan kenaikan kenaikan kas sebesar Rp40.000,00 yang terdiri dari kenaikan Kas Umum Negara sebesar Rp39.000,00 dan kenaikan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.000,00. Kenaikan Kas Umum Negara Negara adalah adalah selisih selisih antara antara pendapat pendapatan an sebesar sebesar Rp740.00 Rp740.000,00 0,00 dengan dengan belanja belanja sebesar sebesar Rp700 Rp700.00 .000,0 0,00 0 serta serta selis selisih ih antara antara pembe pembentu ntuka kan n UP dan dan pener penerim imaan aan pengembalian UP (Rp259.000,00-258.000,00). Diasumsikan bahwa pada akhir tahun terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.500,00 bagaimana melaporkan posisi kas awal dan akhir serta kenaikan kas dalam Laporan Arus Kas? Mengikuti Ilustrasi yang ada di PSAP 03 maka kenaikan kas serta posisi awal dan posisi akhir akan dilaporkan sebagai berikut: - Kenaikan Kas

Rp 39.000,00

- Saldo Awal Kas Umum Negara

Rp 60.000,00

- Saldo Akhir Kas Umum Negara

Rp 99.000,00

- Saldo Saldo Akhi Akhirr Kas Kas di Bend Bendah ahar ara a Peng Pengel elua uara ran n

Rp

9.00 9.000, 0,00 00

- Saldo Saldo Akhi Akhirr Kas Kas di Bend Bendah ahar ara a Pene Peneri rima maan an

Rp

4.50 4.500, 0,00 00

- Saldo Akhir Kas

Rp 112.500,00

Saldo akhir kas dalam Laporan Arus Kas adalah sebesar Rp112.500,00. Rp112.500,00.


11



12



13


DAFTAR BACAAN

1.

UU No. 17/2003 17/2003 tentang tentang Keuangan Keuangan Negara; Negara;

2.

UU No. 1/2004 1/2004 tentang tentang Perbenda Perbendahara haraan an Negara; Negara;

3.

UU No. No. 15/20 15/2004 04 tenta tentang ng Peme Pemeri riks ksaa aan n Peng Pengel elol olaa aan n dan dan Tang Tanggu gung ng Jawa Jawab b Keuangan Negara;

4.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional;

5.

PP No. 14/2 14/200 005 5 tent tentan ang g Tata Tata Cara ara Peng Pengha hapu pusa san n Piut Piutan ang g Negar Negara/ a/Da Daer erah ah,, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006;

6.

PP No. 20/2004 20/2004 tentang tentang Rencana Rencana Kerja Kerja Pemerintah; Pemerintah;

7.

PP No. 21/2004 21/2004 tentang tentang Penyusu Penyusunan nan Renc Rencana ana Kerja Kerja dan Anggar Anggaran an Kemen Kementeria terian n Negara/ Lembaga;

8.

PP No. 23/2005 23/2005 tentang tentang Pengelola Pengelolaan an Keuanga Keuangan n BLU;

9.

PP No. 24/2005 24/2005 tentang tentang Standar Standar Akuntansi Akuntansi Pemerinta Pemerintahan; han;

10.

PP No. 65/2005 65/2005 tentang Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h tentang Pedoman Pedoman Penyusuna Penyusunan n dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11.

PP No. 2/2006 2/2006 tentang tentang Tata Cara Pengadaan Pengadaan Pinjama Pinjaman n dan/atau dan/atau Penerimaan Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

12.

PP No. No. 6/2006 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Barang Milik Milik Negara/Daerah; Negara/Daerah;

13.

PP No. 8/2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Kinerja Instansi Instansi Pemerintah; Pemerintah;

14.

PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah; Pemerintah;

15.

PP No. No. 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Negara/Daerah;


14

Laporan Realisasi Anggaran

Recommend Documents