Makalah Laporan Realisasi Anggaran

BAB I PENDAHULUAN Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realiasasi anggaran yang semestinya. Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan

Laporan Realisasi Anggaran

1

anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas perlaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini yang kemudian akan dipindahkan ke neraca kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisai anggaran harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). LRA dan SAP dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP No.2 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA. Tujuan standar LRA menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntanbilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.


2

BAB II LANDASAN TEORI 2.1

Laporan Realisasi Anggaran. Laporan

realisasi

anggaran

merupakan

penyampaian

laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas informasi berikut pada setiap halaman laporan: 1. nama entitas pelaporan pemerintah atau sarana identifikasi lainnya 2. cakupan entitas pelaporan 3. periode yang dicakup 4. mata uang pelaporan 5. satuan angka yang digunakan


3

Laporan realisasi anggaran setidaknya disajikan secara tahunan. Tahun anggaran pemerintah dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun anggaran. Apabila hal tersebut terjadi maka sebagai tambahan informasi terhadap periode cakupan laporan realisasi anggaran mengungkap: a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode tahunan b. Fakta bahwa angka-angka komperatif dalam laporan realisasi anggaran tidak dapat diperbandingan. Manfaat suatu laporan realisasi berkurang apabila jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya suatu entitas pemerintahan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu. 2.2

Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar

penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan . laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyadingan antara anggara dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut PSAP No. 2 alinea 6 (2010), laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing diperbadingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan tersebut dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-


4

sumber daya ekonomi serta untuk menyediakan akuntabilitas entitas atas sumber – sumber daya tersebut dengan : a. Menyediakan

informasi

mengenai

sumber-sumber

daya

ekonomi

alokasi dan penggunaan sumber-sumber tersebut b. Menyediakan

informasi

realisasi

anggaran

secara

menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber – sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan : a. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan hemat. b. Telah sesuai dengan anggaranya c. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3

Basis Akuntansi

2.3.1

Basis Anggaran dan Basis Akuntansi Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah

pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya. Apabila ada pemerintah daerah yang menerapkan basis akrual penuh dalam sistem akuntansinya, termasuk untuk pendapatan dan belanja, maka dalam penyusunan LRA, laporan yang dihasilkan dari basis akrual tersebut harus dikonversi ke LRA berbasis kas. Konversi dari LRA berbasis akrual ke LRA


5

wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan. 2.3.2

Pengakuan Pendapatan Sistem penerimaan pendapatan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan

Daerah. Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan: a. Wajib bayar/masyarakat langsung menyetor ke rekening Kas Umum Daerah. b. Wajib

bayar/masyarakat

menyetor

ke

juru

pungut/Bendahara

Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Daerah. Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat uang diterima juru pungut/Bendahara Penerimaan, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan daerah, pengakuannya baru dilakukan setelah uang tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah. 2.3.3

Pengakuan Belanja Sistem pembayaran dalam pelaksanaan anggaran ada dua, yaitu: a. Pembayaran langsung kepada yang berhak b. Pembayaran dengan dana kas kecil melalui Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Basis Kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD). Dengan

demikian,

untuk

pembayaran

langsung

kepada

pihak

ketiga/vendor pengakuan belanjanya dilakukan pada saat uang dikeluarkan, yaitu pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Sedangkan untuk pembayaran dengan dana kas kecil, pada saat diterbitkannya


6

SP2D untuk pemberian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran (SP2D UP) ataupun untuk penambahan uang persediaan (SP2D TU) belum diakui sebagai belanja. Pengeluaran tersebut merupakan transaksi transito yang belum membebani anggaran. Pengakuan belanja baru dilakukan setelah pengeluaran yang dilakukan dipertanggungjawabkan olah Bendahara Pengeluaran dan telah diverifikasi serta disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditandai dengan diberikannya pengganti uang persediaan dengan diterbitkannya SP2D GU. 2.3.4

Pengakuan Pembiayaan Pelaksanaan anggaran pembiayaan merupakan kewenangan Bendahara

Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Dengan demikian, perlakuan pengakuan penerimaan pembiayaan ini sama dengan pengakuan pendapatan sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan antara lain untuk pemberian pinjaman, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan. Pembayarannya dapat dilakukan melalui pembayaran langsung atau melalui Bendahara Pengeluaran dengan uang persediaan. Pengakuannya sama dengan pengakuan belanja, yaitu untuk pembayaran langsung diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS sedangkan untuk pembayaran melalui uang persediaan dilakukan setelah pertanggungjawaban atas pengeluaran ini diverifikasi dan disetujui oleh SKPKD. 2.4

Isi dan Format Laporan Realisasi Anggaran. Laporan

realisasi

anggaran

disajikan

sedemikian

rupa

sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menbandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya. Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan realisasi anggaran minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :


7

a.

Pendapatan.

b.

Belanja.

c.

Transfer.

d.

Surflus atau Deficit.

e.

Penerimaan Pembiayaan.

f.

Pengeluaran Pembiayaan.

g.

Pembiayaan Netto.Selisih lebih / kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) Pos, judul dan sub jumlah lainnya disajikan dalam laporan realisasi

anggaran apabila diwajibkan oleh standar akuntansi pemerintahan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran secara wajar. Dalam konteks laporan realisasi anggaran, aktivitas operasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh entitas dalam rangka mencapai tujuan utamanya. Belanja yang timbul dari aktivitas operasi dibedakan menurut belanja yang timbul dari aktivitas perolehan aset dan yang timbul dari aktivitas pembiayaan entitas. Entitas pemerintah harus menyajikan pada laporan realisasi anggaran atau pada catatan atas laporan keuangan sub-klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pemerintah menyajikan belanja menurut jenis dalam laporan realisasi anggaran. Rincian belanja menurut klasifikasi organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran menurut jenis belanja. Berikut ini adalah penjelasan tentang item-item yang ada dalam laporan realisasi anggaran. a.

Pendapatan. Menurut PSAP No.2.1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian pendapatan adalah :


8

“ Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara / kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat / daerah ”. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Realisasi anggaran pendapatan harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan, sedangkan pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan dari periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. b.

Belanja. Menurut PSAP No.2.dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian belanja adalah : “Belanja adalah semua pengeluaran kas umum Negara / kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat / daerah. Belanja ditetapkan dengan dokumen otoritas kredit anggaran (allotment)”. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas umum Negara / kas daerah. Khusus pengeluaran kepada pemegang kas diakui pada saat dipertanggung jawabkan. Realisasi anggaran belanja harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. c.

Transfer Menurut PSAP No.2.1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“ Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas ke entitas lain seperti pengeluaran dan dana bagi hasil”.


9

d.

Surflus / Defisit. Menurut PSAP No.2. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian surflus adalah : “Surflus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja”. e.

Penerimaan Pembiayaan. Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

pengertian penerimaan pembiayaan adalah : “Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas umum Negara / kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privitisasi BUMN / BUMD, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga danpenjualan investasi permanent lainnya”. f.

Pengeluaran Pembiayaan. Menurut PSAP No.2 dalam Peratura Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas umum Negara atau daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau pembayaran klaim kepada pihak ketiga dalam periode tahun anggaran tertentu”. g.

Pembiayaan Netto Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“Penerimaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu”. h.

Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran. Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :

“Selisih lebih kurang perhitungan anggaran adalah akumulasi surplus / defisit dengan pembiayaan netto”. Transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.


10

Contoh format Laporan Realisai Anggaran merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan contoh ini mengilustrasikan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi nantinya. (lampiran) 2.5.

Akuntansi dalam Penyusunan LRA Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, terdapat berbagai akuntansi

yang disusun. Antara lain adalah : 1. Akuntansi Anggaran Akuntansi

anggaran

merupakan

teknik

pertanggungjawaban

dan

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan srtuktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran ditandai dengan terbitnya Perda APBD. Akuntansi diselenggarakan di SKPD dan di BUD. Akuntansi di SKPD dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Akuntansi di tingkat BUD terutama dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas. Akuntansi anggaran untuk Perda APBD dilakukan di BUD. Ilustrasi akuntansi untuk anggaran yang disahkan dengan Perda APBD adalah: Tanggal

Uraian Estimasi Pendapatan Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan Neto Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan


Ref

Debet xxx

Kredit xxx xxx

xxx xxx Xxx

11

Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD), berarti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai hak untuk menggunakan dana maksimal sebesar anggaran belanja yang dialokasikan dan SKPD mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA SKPD. Jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat seperti berikut: SKPD

Tanggal

Uraian Estimasi Pendapatan yg Dialokasikan Utang kepada BUD

Ref

Debet xxx

Kredit xxx

Piutang kepada BUD Allotment Belanja

xxx xxx

BUD

Tanggal

Uraian Alokasi Estimasi Pendapatan Alokasi Apropriasi Belanja

Ref

Debet xxx

Kredit xxx

2. Akuntansi Pendapatan – LRA Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Seperti diuraikan di atas bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Apabila pendapatan lansung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada BUD. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dengan mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka SKPD akan mendebet Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit Pendapatan yang Ditangguhkan. Pendapatan yang Ditangguhkan mencerminkan adanya kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD


12

mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun Pendapatan yang Ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebet Pendapatan yang Ditangguhkan dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan. BUD tidak melakukan pencatatan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas telah disetorkan dan diterima pada rekening Kas Umum Daerah, dengan mendebet Kas di Kas Daerah dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD. Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah. Berikut ini ilustrasi akuntansi untuk penerimaan pendapatan pajak: a. Pendapatan yang disetor ke BUD 1) SKPD Tgl

Uraian

Ref

Utang kepada BUD Pendapatan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Debet xxx

Kredit xxx

2) BUD Tgl

Uraian

Ref

Kas di Kas Daerah Pendapatan .... (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Debet xxx

Kredit xxx

b. Pendapatan melalui Kas Bendahara Penerimaan 1) SKPD Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan Tgl

Uraian Kas Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)


Ref

Debet xxx

Kredit xxx

13

Tgl

Penyetoran kas oleh SKPD kepada BUD Jurnal 1 Uraian Utang kepada BUD Pendapatan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Ref

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal 2 Tgl

Uraian Pendapatan yang Ditangguhkan Kas Bendahara Penerimaan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Ref

Debet xxx

Kredit xxx

2) BUD Penerimaan Kas pada SKPD Tgl

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Tidak ada Jurnal

Penerimaan Setoran Kas dari SKPD Uraian Kas di Kas Daerah Pendapatan.... (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Tgl

Ref

Debet xxx

Kredit xxx

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 3. Akuntansi Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh unit

yang mempunyai fungsi perbendaharaan.


Belanja

14

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja pemerintah daerah adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi

belanja

disusun

selain

untuk

memenuhi

kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.


15

Berikut ini adalah contoh pencatatan pada akuntansi belanja : Belanja Operasi: - Belanja Pegawai xxx - Belanja Barang xxx - Bunga xxx - Subsidi xxx - Hibah xxx - Bantuan Sosial xxx Belanja Modal: - Belanja Aset Tetap - Belanja Aset Lainnya Belanja Lain-lain/Tak Terduga

xxx xxx xxx

4. Akuntansi Surplus / Defisit – LRA Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/defisit diperoleh melalui jurnal penutup pendapatan dan belanja. Perhitungan Surplus/defisit dilakukan di tingkat pemerintah daerah (BUD) melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses penggabungan di BUD. Di SKPD tidak dilakukan penandingan antara pendapatan dan belanja sehingga tidak ada surplus/defisit. Dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan penutupan akun secara berjenjang. Di SKPD, akun realisasi anggaran ditutup ke akun alokasi anggaran dalam DPA SKPD. Contoh: Estimasi pendapatan di DPA SKPD Rp10 juta dan realisasi pendapatan Rp9 juta. Allotment Belanja sebesar Rp20 juta dan realisasi belanja Rp18 juta.


16

Jurnal penutup di SKPD adalah: Tanggal

Uraian Pendapatan Utang kepada BUD Estimasi Pendapatan dialokasikan

Ref

Debet 9 juta 1 juta

yang

Kredit

10 juta

Allotment Belanja Piutang dari BUD Belanja ...

20 juta 2 juta 18 juta

Selanjutnya penutupan akun pendapatan dan belanja serta anggarannya di BUD dapat diilustrasikan berikut ini. Contoh: Estimasi Pendapatan Rp1.000 miliar dan realisasi Pendapatan Rp950 miliar. Sementara Apropriasi Belanja Rp1.250 miliar dan Realisasi Belanja Rp1.100 miliar. Jurna Penutup Tanggal Uraian Des 31 Apropriasi Belanja Alokasi Apropriasi Belanja Des 31

Des 31

Alokasi Estimasi Pendapatan Estimasi Pendapatan Pendapatan Surplus/Defisit Belanja

Ref

(Rp miliar) Debet Kredit 1.250 1.250 1.000 1.000 950 150 1.100

5. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran


17

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. a.

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal. Pertama, untuk mengakui realisasi penerimaan anggaran, kedua, jurnal korolari untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi transaksi tersebut. Berdasarkan kewenangan tersebut, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah. Contoh: Pada tahun 2006 diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp500 juta. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang, yang akan diangsur selama 5 tahun mulai tahun 2008. Jurnal untuk penerimaan pinjaman tersebut adalah: Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah

Ref

Debet 500 juta

Penerimaan Pinjaman

Dana yg harus disediakan untuk

Kredit

500 juta

500 juta

pembayaran utang jk panjang Utang kepada Pemerintah Pusat


500juta

18

b.

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatanLRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Contoh: Dikeluarkan uang sejumlah Rp100 juta sebagai penyertaan modal pada PDAM. Jurnal untuk pengeluaran penyertaan modal pada PDAM tersebut adalah: Tgl

c.

Uraian Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM) Penyertaan Modal Pemda Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang (Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)

Ref

Debet 100 juta

Kredit 100 juta

100 juta 100 juta

Akuntansi Pembiayaan Netto Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah

dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Contoh: Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp200 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp250 juta.


19

Jurnal penutupnya adalah:

Tanggal

Uraian Penerimaan Pinjaman Pembiayaan Neto Pengeluaran Penyertaan Modal (Untuk menutup penerimaan pengeluaran pembiayaan)

Ref

Debet 200 juta 50 juta

Kredit

250 juta dan

6. Akuntansi Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SILPA/SIKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran. Contoh: Surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp100 juta sedangkan Pembiayaan Neto bersaldo debet Rp50 juta. Jurnal penutupnya adalah: Tanggal

Uraian Surplus/Defisit

Ref

Debet

Kredit

100 juta

Pembiayaan Neto

50 juta

SILPA

50 juta

(Untuk menutup Surplus/defisit dan Pembiayaan neto)


20

7. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/aset harus

dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada

tanggal transaksi. Berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan, maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan, belanja, atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Berdasarkan dokumen pengesahan inilah dibuat jurnal untuk mencatat transaksi ini. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang dan barang rampasan. Contoh: Diterima hibah dari UNICEF sebuah mobil ambulance seharga Rp200 juta. Jurnal penerimaan hibah berupa barang ini adalah: SKPD Tanggal

Uraian Utang kepada BUD Pendapatan Hibah Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Ref

Debet 200 juta

Kredit 200 juta

200 juta 200 juta 200 juta 200 juta

BUD Tanggal

Uraian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Pendapatan Hibah


Ref

Debet 200 juta

Kredit 200 juta

21

ILUSTRASI LRA PEMERINTAH PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0 dan 20X0 (DalamRupiah) Anggaran 20X0

Realisasi 20X0

(%)

Realisasi 20X0

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Cukai

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Bea Masuk

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Pajak Ekspor

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Pajak Lainnya

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Sumber Daya Alam

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Pegawai

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Barang

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Bunga

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Subsidi

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Hibah

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Bantuan Sosial

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Lain-lain

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

No

Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN

xxxx

BELANJA BELANJA OPERASI

Jumlah Belanja Operasi


22

BELANJA MODAL Belanja Tanah

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Peralatan dan Mesin

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Gedung dan Bangunan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Belanja Aset Tetap Lainnya

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

Belanja Aset Lainnya

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dana Bagi Hasil Pajak

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dana Alokasi Umum

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dana Alokasi Khusus

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxx

Dana Otonomi Khusus

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Dana Penyesuaian

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

SURPLUS / DEFISIT

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Penggunaan SiLPA

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan dari Divestasi

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional

xxxx

xxxx

xxxx

Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA

xxxx

TRANSFER DANA PERIMBANGAN

Jumlah Dana Perimbangan TRANSFER LAINNYA (disesuaikan dengan program yang ada)

Jumlah Transfer Lainnya JUMLAH TRANSFER

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

xxxx

xxxx

xxxx

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI


xxxx

23

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Xxxx

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

PEMBIAYAAN NETO

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

xxxx

PENGELUARAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI


24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh PPKD Kota Bandung telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran PP No. 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan PSAP

No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Berbasis Kas (Laporan Terlampir) Berdasarkan dari Laporan Realisasi Anggaran diketahui sebagai berikut : 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012

sebagaimana

yang

tertuang

dalam

APBD

dianggarkan

sebesar

Rp3.609.909.735.354,63dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.666.703.946.900,00 atau mencapai sebesar 101,57% dari target yang telah ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan No.

Uraian

Anggaran Pendapatan

1

PAD

933.920.994.572

2

Dana Perimbangan

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah

Realisasi Anggaran

%

1.005.836.878.460

107,70

1.794.296.154.447

1.806.832.269.571

100,70

881.692.586.336

854.034.798.869

3.609.909.735.355

3.666.703.946.900

96,86 101,57

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013


25

Perincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan No.

Uraian

1

Hasil Pajak Daerah

2

Anggaran

Realisasi

Pendapatan

Anggaran

%

727.000.000.000

821.045.120.342

112,94

Hasil Retribusi Daerah

71.174.028.328

78.649.880.372

110,50

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

10.269.067.395

7.227.067.446

70,38

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

125.477.898.849

98.914.810.300

78,83

1.005.836.878.460

107,70

Jumlah

933.920.994.572


3.3

Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan

sebesar

Rp3.864.669.570.886,63

dan

dapat

direalisasikan

Rp3.490.099.865.059,00 atau mencapai 90,31%(sebelum dilakukan audit BPKRI)yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan No.

Uraian

1

Belanja Tidak Langsung

2

Belanja Langsung Jumlah

Anggaran Belanja 2.167.730.394.921,30 1.696.939.175.965,33 3.864.669.570.886,63

Realisasi Belanja

%

2.106.950.224.766,00

97,20%

1.383.149.640.293,00

81,51% 90,31%

3.490.099.865.059,00


Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan No.

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah


Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Tidak Langsung

Tidak Langsung

1.673.067.994.188,92

%

1.634.604.768.384,00

-

97,70%

-

-

62.055.500.000,00

62.055.500.000,00

100,00%

428.630.606.304,00

408.328.642.999,00

95,26%

26

5

Belanja Bantuan Sosial

468.585.880,00

383.850.600,00

81,92%

6

Belanja Tidak Terduga

814.272.441,00

814.044.939,00

99,97%

7

Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik

2.693.436.107,38

763.417.844,00

28,34%

2.106.950.224.766,00

97,20%

Jumlah

2.167.730.394.921,30


Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 setelah Perubahan No.

Uraian

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Langsung

Langsung

%

1

Belanja Pegawai

124.008.137.050,00

110.083.025.846,00

88,77%

2

Belanja Barang & Jasa

533.184.303.248,07

466.326.408.024,00

87,46%

3

Belanja Modal

1.039.746.735.667,26

806.740.206.423,00

77,59%

Jumlah

1.696.939.175.965,33 1.383.149.640.293,00

81,51%


Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran juga merupakan wujud kinerja suatu instansi lembaga pemerintah dala menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.


27

BAB IV PENUTUP 4.1

Kesimpulan Pelaporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan

anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : Secara garis besar Realisasi Anggaran Kota Bandung pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Realisasai Pendapatan Pemerintah Kota Bandung melibihi target yang ditetapkan atau mencapai sebesar 101,57% dari target yang telah ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). 2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung mencapai 90,31% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dari target yang dianggarakan. 3. Terdapat

Sisa

Lebih

Pembiayaan

Anggaran

sebesar

Rp.

432.448.611.338,00 Secara umum, Laporan Realisasi anggaran pada tahun 2012 Kota Bandung cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.


28

4.2

Saran Dalam

pemanafaatan

anggaran,

sebaiknya

pemerintah

lebih

memperhatikan ketercapaian target dari program-program pemerintah secara efektif dan efisien, tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran saja. Anggaran yang sudah dianggarkan seharusnya digunakan secara tepat sasaran, dan dapat diserap oleh seluruh departemen secara baik dan tepat waktu. Sebaiknya terdapat Laporan Realisasi Anggaran Komparatif yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun ini dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun lalu.


29

DAFTAR PUSTAKA 1. Abdul Hafiz Tanjung, Akuntansi Pemerintahan Derah Berbasis Akrual, ALFABETA,Bandung, 2012 2. Mahmudi akuntansi sektor publik; yogyakarta,UII press, 2011 3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSPI), “Laporan Realisasi Anggaran” Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan, 4. http://www.bandung.go.id/index.php?fa=berita.detail&id=2083 5. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kota Bandung Tahun 2012 6. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. UU No. 17 tahun 2003, tentang keuangan negara.


30

Makalah Laporan Realisasi Anggaran

Recommend Documents