LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

SISTEM INFORMASI PENCATATAN REGISTER PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh:
Nama : ALBERT AUW Nim : 125700009
DARA ERNIKA Nim : 125700034
M. SUHENDRI Nim : 125700026
RISKA HARTINI Nim : 125700015

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK ITMIMEDAN
2016

i
LEMBAR PENGESAHAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Judul : Sistem Informasi pencatatan register pada
Pengadilan Negeri Medan
Alamat PKL : Jl. Pengadilan No.8 Medan
Nama : 1. Albert Auw NIM : 125700009
: 2. Dara Ernika NIM : 125700034
: 3. M. Suhendri NIM : 125700026
: 4. Riska Hartini NIM : 125700015
Program studi : S1 Sistem Informasi
Menyetujui, Mengetahui,
Pembimbing Lapangan, KETUA JURUSAN
STMIK ITMI MEDAN
Wakil Ketua Jurusan I

Bu Eva NUR AISYAH, SE, MM

ii
TANDA PENGESAHAN
Telah dipertahankan di depan penguji Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Sistem Informasi STMIK ITMI pada:
Hari : Senin
Tanggal : 07 Desember 2015
PKL Atas Nama : 1. Albert Auw NIM : 125700009
2. Dara Ernika NIM : 125700034
3. M. Suhendri NIM : 125700026
4. Riska Hartini NIM : 125700015
Dinyatakan LULUS

Medan, 07 Desember 2015
Mengetahui,
Pembimbing Lapangan,

Bu Eva

iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini.
Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk penulisan skripsi pada Program Studi Sistem Informasi jenjang Pendidikan Strata – 1 (S-1) di STMIK ITMI Medan, Praktek Kerja Lapangan ini Penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 Medan.
Selesainya penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
Bapak Prof. Tonel Barus selaku Ketua STMIK ITMI
Ibu Nur Aisyah, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan kepada Penulis.
Bu nur, Bu Eva, Selaku Pembimbing PKL Pengadilan Negeri Medan serta Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh Staf Pegawai yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Medan.
Bapak / Ibu Dosen STMIK ITMI MEDAN yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dan seluruh Staf Pegawai yang ada di STMIK ITMI Medan.
Kedua Orangtua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta mendoakan penulis dalam setiap langkah dan usaha dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.
Teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.
Penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Lapangan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran guna kesempurnaan isi dari Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Medan, Desember 2015

Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL......................................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................................... ii
TANDA PENGESAHAN................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR...................................................................................................... iv
DAFTAR ISI.................................................................................................................... v-vi
DAFTAR GAMBAR....................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL............................................................................................................ viii
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (PKL) 1
Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 2
Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan (PKL) 3
Metode Pengumpulan Data 3
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 4
Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL).........................................................................4
Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 4-5

BAB II RUANG LINGKUP PENGADILAN NEGERI MEDAN
2.1 Sejarah 6
2.2 Visi dan Misi Pengadilan 8
2.2.1 Visi 8
2.2.2 Misi 9
2.3 Lokasi Pengadilan 9
2.4 Bentuk Logo dan Makna Logo 10
2.5 Struktur Organisasi PENGADILAN NEGERI MEDAN 11

v
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 16
3.1. Pengertian Sistem .................................................................................................... 16
3.2. Pengertian Informasi................................................................................................ 18
3.3. Pengertian Sistem Informasi ................................................................................... 19
3.4. Pengertian Data........................................................................................................ 19
3.5. Pengertian Database................................................................................................. 21
3.6 Tujuan Pengolahan Data........................................................................................... 21
3.7. Konsep-Konsep Yang Memegang Dalam Peranan Data......................................... 23
3.8. Pengertian Register.................................................................................................. 23

BAB IV. PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengamatan.............................................................................................................. 27
Pembahasan.............................................................................................................. 27
Analisa Permasalahan......................................................................................... 28
Kegiatan di Pengadilan Negeri Medan............................................................... 28

BAB V PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan............................................................................................................... 30
5.2 Saran......................................................................................................................... 30

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 31

LAMPIRAN................................................................................................................... 32

vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kantor Pengadilan Negeri Medan...................................................................6
Gambar 2.2 Logo Pengadilan Negeri Medan.....................................................................10
Gambar 3.3 Siklus Pengolahan Data..................................................................................20

Vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) 4

Viii
DAFTAR LAMPIRAN
Surat Pernyataan selesai Praktek Kerja Lapangan

xi
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi dewasa ini sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis dan pendidikan. Dunia pendidikan dituntut untuk dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan serta memiliki inisiatif dan kreatif tanpa mengabaikan ketaqwaan seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, kerja sama pendidikan dengan dunia usaha maupun didalam Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat haruslah sejalan, sehingga timbul keterpaduan yang sempurna, dimana semua unsur yang terkait
dapat berperan sebagaimana yang di harapkan.
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer ITMI Medan sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi menekankan pada Pendidikan Profesional dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sikap, kemampuan, berkompeten dan mampu menangani pekerjaan-pekerjaan dan mempunyai disiplin yang tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu usaha STMIK ITMI Medan adalah dengan mewajibkan seluruh Mahasiswa/I semester VII melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Pemerintahan dengan harapan agar para Mahasiswa/I memahami dan mengetahui bagaimana praktek operasi di Lembaga Pemerintahan maupun Swasta. Disamping itu Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata – 1 (S-1) di STMIK ITMI Medan.
Mengingat betapa pentingnya masalah Pencatatan dalam pelaksanaan Laporan register di Kantor Pengadilan Negeri Medan maupun penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini, maka hal inilah yang mendorong Penulis untuk memilih judul "Sistem Informasi Pencatatan Register di Pengadilan Negeri Medan ". Judul ini di ambil sesuai dengan kegiatan yang biasa penulis lakukan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL

1
Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan adalah :
Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata – 1 (S-1) di STMIK ITMI Medan.
Berguna bagi penulis yang lain sebagai bahan perbandingan dalam melaksanakan penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan di masa yang akan datang.
Untuk mengetahui dunia kerja yang sebenarnya dan mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.
Untuk menghadapi situasi dan kondisi kerja sehingga Mahasiswa dapat melatih komunikasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang di berika atasan.
Memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang di peroleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Memperoleh pengalaman sebagai seorang karyawan perusahaan yang diharapkan dengan cepat dalam menyesuaikan diri pada saat terjun di dunia usaha.
Membangun kesiapan Mahasiswa dalam menghadapi situasi dan kondisi kerja sehingga Mahasiswa dapat melatih komunikasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.
Mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama antara STMIK ITMI Medan dengan perusahaan khususnya yang membutuhkan tenaga siap pakai.

Adapun manfaat yang di peroleh Mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan adalah :
Penulis dapat mengetahui beberapa kuatnya kerja sama di dalam menjalankan suatu pekerjaan didalam sebuah instansi.
Penulis dapat mengetahui struktur dan perbedaan yang dikerjakan disetiap masing-masing instansi.
Mendapat motivasi, dedikasi, serta inisiatif pada pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan, pengetahuan yang didapat dibangku kuliah kemudian menerapkannya di tempat Praktek Kerja Lapangan.
Mengetahui secara langsung bagaimana cara kerja yang baik

2
Peserta dapat menilai diri pribadi, tentang kemampuan mengaplikasikan diri kepada pekerjaan di tempat Praktek Kerja Lapangan.
Mendapatkan pengetahuan yang baru, yang belum pernah didapatkan dibangku kuliah, yaitu pengetahuan aplikasi teori kepada pekerjaan yang sebenarnya di tempat Praktek Kerja Lapangan.

I.3. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan
Masalah yang sering terjadi yaitu pada Sistem Informasi Pengolahan Data Tata Cara Kearsipan register yang dilakukan masih menggunakan sistem manual, sehingga prosesnya akan semakin lambat dan tidak efesien. Untuk mendapatkan waktu yang tepat dan kinerja yang efesien, maka penulis mengidentifikasikan dan merumuskan masalah yang ada didalam Laporan register seperti Data perihal perkara, Nomor perkara, Nama yang meakukan perkara masih di lakukan secara manual, sehingga tidak terorganisir dengan baik dan mengakibatkan kesulitan dalam pencarian data-data kearsipan pegawai yangdiperlukan setiap bulannya.

1.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data, keterangan yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan praktek kerja ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :
Studi Kepustakaan (Library study)
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dri buku-buku, surat kabar, serta hal-hal lain yang berhubungan dan relevan dengan objek penelitian.
Dengan studi kepustakaan diharapkan dapat menperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah yang dipergunakan sebagai dasar pemikirandalam melakukan penulisan dan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
Studi Lapangan
Metode ini dilakukanpenulis secara langsung untuk mengumpulkan data yang
berhubungan dengan data yang ada pada Pengadilan Negeri Medan. Data-data tersebut penulis lakukan dengan cara pengamatan langsung (observasi) dan wawancara.

3
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Pelaksanaan PKL ini dilakukan di PT PENGADILAN NEGERI MEDAN yang berlokasi di Jalan Pengadilan No. 8 Medan. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 November 2015 – 4 Desember 2015.

Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Peserta yang melaksanakan PKL di PENGADILAN di kota Medan adalah:
Tabel 1.1 Peserta Praktek Kerja Lapangan

ALBERT AW
125700009
S. INFORMASI
DARA ERNIKA
125700034
S. INFORMASI
M. SUHENDRI
125700026
S. INFORMASI
RISKA HARTINI
125700015
S. INFORMASI

Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Sistematika penulisan Laporan PKL dibagi atas beberapa Bab, dimana masing-masing Bab dibagi atas beberapa Sub Bab. Dengan maksud mempermudah pembaca dalam memahami isi laporan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang diadakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL), Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL), Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL), Metode Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Dalam Bab ini memuat tentang Sejarah Umum Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Lokasi Perusahaan, Bentuk Logo dan Makna Logo, Kegiatan PENGADILAN NEGERI MEDAN, dan Struktur Organisasi MEDAN.

4
BAB III LAYANAN PERDATA
Pada Bab ini penulis membahas mengenai Pengertian mediasi, Pengertian laporan pembuatan Registar data narapidana, akte kelahiran anak dan laporan surat cerai, Keunggulan mediasi Khusus, Proses Pembuatan Registar Khusus, Sistem yang Berjalan, Bukti Transaksi dan Pembuatan Dokumen, dan Evaluasi Sistem Berjalan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Pada Bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran

5
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum Perusahaan
PENGADILAN NEGERI MEDAN terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni Kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak diatas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik

Gambar 2.1 PENGADILAN NEGERI MEDAN.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di
6
lingkungan peradilan umum. Tugas pokok pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:
Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan undang-undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya
Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayahdengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: " "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan". Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :
Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.
Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di jakarta

7
PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan yudikatif;
Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Medan, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

2.2 Visi dan Misi Pengadilan NEGERI MEDAN
Dalam pelaksanaan aktifitas dan Pencapaian tujuan, setiap Lembaga tentunya memiliki Visi dan Misi.
8
Visi dan Misi ini akan menjadi panduan dan pedoman bagi lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional lembaganya. Dalam hal ini PENGADILAN NEGERI MEDAN menetapkan Visi dan Misinya yaitu:
2.2.1 Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Medan. Visi Pengadilan Negeri Medan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
"MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG"
2.2.2 Misi
Misi PENGADILAN NEGERI MEDAN sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dengan baik. Misi pengadilan Negeri/Niaga/PHI/HAM/Perikanan dan TipikorMedan, adalah sebagai berikut :
Mewujudkan rasa keadialan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen,bebas dari campur tangan pihak lain.
Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
Memperbaiki kualitas input internal padap roses peradilan.
Mengujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermatabat serta dihormati.
Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

2.3 Lokasi Pengadilan Negeri Medan
PENGADILAN NEGERI MEDAN adalah salah satu terbesar dan terbaik umumnya di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Kedudukan PENGADILAN NEGERI di Jalan Pengadilan depan lapangan benteng Medan No. 8 Medan dengan letak yang strategis yaitu ditengah keramaian kota.

9
Bentuk Logo dan Makna Logo

Gambar 2.2 Logo

Setiap perusahaan dan organisasi memiliki logonya masing-masing yang berfungsi sebagai lambang atau tanda pengenal dari kantor atau organnisasi. Dalam hal ini, PENGADILAN NEGERI MEDAN juga memiliki logonya sendiri sebagai berikut dan makna yang terkandung didalamnya. Lambang dari PENGADILAN NEGERI MEDAN berupa gambar Bintang bersudut tiga, Pedang,Timbangan,Padi dan Kapas dan Seloka"Satya Adi Wicaksana" . Semuanya memiliki arti salah satunya Bintang besudut tiga salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.Pedang Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.Timbangan lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.Seloka "Satya Adi Wicaksana" Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti dan makna:
Satya Kesetiaan yang bersumberpada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

10
Adi kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
Wicaksana Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya : Makna tata warna yaitu : kuning dan hijau, warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam kandung / lukisan , keluhuran yang dijadikan cita-cita.
Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

Struktur Organisasi Kantor
Struktur organisasi Pengadilan negeri Medan berkembang secara dinamis karena di dorong faktor inter nal dan eksternal. Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Medan. masih bersifat sentralisasi sehingga semua keputusan, kebijakan dan wewenang menjadi tanggung jawab Kepala Kantor. Berdasarkan hierarki organisasi, pegawai dengan jabatan lebih rendah secara otomatis bertanggung jawab langsung kepada pegawai yang memiliki jabatan diatasnya. Struktur organisasi di PENGADLAN NEGERI MEDAN ditetapkan dalam suatu keputusan tersendiri dengan mengikusti pola struktur fungsional dan staff. Secara keseluruhan PENGADILAN NEGERI MEDAN dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Wakil Kepala Kantor.

11
2.7. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PENGADILAN NEGERI MEDAN
Ketua Pengadilan, antara lain:
Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
Masalah-masalah yang timbul
Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara

12
Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)
Wakil Ketua Pengadilan
Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
Mewakili ketua bila berhalangan
Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
Hakim
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
Panitera
Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
Membuat salinan putusan
Menerima dan mengirimkan berkas perkara
Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
Wakil Panitera
Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

13
Panitera Muda
Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing
Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan
Sekretaris
Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan
Wakil Sekretaris
Membantu tugas pokok Sekretaris
Kepala sub - Bagian Umum
Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
Kepala sub - Bagian Keuangan
Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan
Kepala sub - Bagian Kepegawaian
Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
Menangani keluar masuknya pegawai
Menangani pensiun pegawai
Menangani kenaikan pangkat pegawai
Menangani gaji pegawai
Menangani mutasi pegawai
Menangani tanda kehormatan
Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

14
Jurusita
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak

15
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Pengertian Sistem

Kata Sistem berasal dari bahasa yunani yang mengandung arti " Kesatuan" atau keseluruhan dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang sama. Suatu sistem adalah suatu jaringan yang saling berhubungan, bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu saran tertentu. Pernyataan sistem menurut beberapa ahli dapat didefenisikan sebagai berikut :
Menurut Tata Sutabri (Analisis Sistem Informasi : 2012: Edisi Pertama:4, Penerbit Andi, Yogyakarta). "Sistem adalah bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu sistem. "
Menurut Jogiyanto (Sistem Teknologi Informasi: 2009: Edisi III: 24, Penerbit Andi). "Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk kesatuan dalam usaha mencapai tujuan. "
Menurut Budi Sutedjo (Sistem Teknologi Informasi: 2009: Edisi Pertama: 34, Penerbit Andi). " Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. "
Jadi, Sistem merupakan sekumpulan komponen objek, alat, metode, atau aturan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain secara fungsional dan dapat bekerja sama untuk menghasilkan suatu kesatuan metode prosedur, teknik yang di gabung dan diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai data.
Sistem memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Komponen Sistem ( Component )
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja sama membentuk suatu komponen sistem atau bagian-bagian dari sistem.
b. Batasan Sistem (Boundary)
Merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan kerjanya.
c. Subsistem
Bagian-bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama
lain untuk mencapai tujuan dengan sasarannya masing-masing.
16
d. Lingkungan Luar Sistem (Environment)
Suatu sistem yang ada diluar dari batas sistem yang di pengaruhi oleh operasi sistem.
e. Penghubung Sistem (Interface)
Media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain. Adanya penghubung ini memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya.
f. Masukan Sistem (Input)
Energi yang masuk ke dalam sistem, berupa perawatan dan sinyal. Masukkan perawatan adalah energi yang di masukkan supaya sistem tersebut dapat berinteraksi.
g. Keluaran Sistem (Output)
Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.
h. Pengolahan Sistem (Procces)
Suatu tempat dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
i. Sasaran Sistem
Tujuan yang ingin dicapai sistem, akan dikatakan berasil apabila mengenai sasaran atau tujuan.

Klasifikasi sistem terdiri dari :
a. Sistem abstrak dan sistem fisik
Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologia, yaitu suatu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan , sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik, seperti sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi personalia dan sebagainya.
b. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi, terjadi siang dan malam, dan pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan manusia dengan mesin, yang disebut human machine system . Sistem informasi berbasis komputer
merupakan contohnya, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.
17
c. Sistem deterministik dan sistem probabilistic
Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, karena mengandung unsur probabilitas.
d. Sistem terbuka dan sistem tertutup
Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak
terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan pihak dari luar. Sedangkan system terbuka adalah system yang behubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang dapat menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistemnya.

3.2. Pengertian Informasi
Informasi merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah memunculkan arti (makna bagi manusia). Pengertian Informasi menurut beberapa ahli dapat di defenisikan sebagai berikut :
Menurut Tata Sutabri (Analisis Sistem Informasi: 2012: Edisi Pertama: 22, Penerbit Andi, Yogyakarta). "Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau di interprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. "
Menurut Murhada dan Yo Ceng Giap (Pengantar Teknologi Informasi,
2011: 16, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta). "Informasi merupakan data yang terstruktur hasil olahan data diproses menjadi informasi."
Menurut Deni Darmawan (Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi: 2012: Cetakan Pertama: 21, PenerbitRemaja Rosdakarya, Bandung). "Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan. "
Jadi Sistem informasi adalah sekumpulan proses, prosedur dan aturan yang di organisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi atau laporan-laporan yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.

18
3.3. Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data.
Menurut beberapa ahli pengertian Sistem Informasi adalah sebagai berikut:
Menurut Murhada dan Yo Ceng Giap (Pengantar Teknologi Informasi : 2011: 17, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta). "Sistem Informasi merupakan sekumpulan proses, mengeksekusi data mentah, untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. "
Menurut Bambang Haryanto (Dasar Informatika dan Ilmu Komputer, Model Input Output Basis Data 2009: Edisi III: 36, Penerbit Andi). "Sistem Informasi adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manaterial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan."
Menurut Jogiyanto (Sistem Teknologi Informasi: 2009: Edisi II: 33, Penerbit Andi). "Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi."
Menurut Murdick, R.G (Sistem Informasi :2009: Edisi 1: 7, Penerbit Salemba). "Sistem Informasi adalah Seperangkat Elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur / bagan-bagan Pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data/barang pada tujuan tertentu. "
Jadi, Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat komunikasi seperti hardware dan software komputer, prosedur (aturan pemakaian sistem informasi tersebut), dokumentasi (dokumen yang dipergunakan untuk memperoleh data), form (formulir users interfacenya) dan orang-orang uang bertanggung jawab terhadap manajemen dan informasi. Sementara tugas dari sistem informasi adalah sebagai alat untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi.

3.4. Pengertian Data
Data berasal dari bahasa Yunani " Datum" yang berarti fakta. Maka kata data bagi manusia adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia dari rancangan yang ada disekitarnya. Sedangkan makna kata dalam komputer adalah segala sesuatu yang bisa dikodekan (dilambangkan) dengan kode, symbol/lambang yang telah disediakan oleh komputer.

19
Menurut Tata Sutabri (Analisis Sistem Informasi: 2012: Edisi Pertama: 25, Penerbit andi, Yogyakarta). "Data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita sehingga perlu diolah lebih lanjut."
Menurut Murhada dan Yo Ceng Giap (Pengantar Teknologi Informasi: 2011: 16, Penerbit Mitra Wacana Media ,Jakarta). "Data merupakan kumpulan/himpunan fakta, dari suatu objek."
Menurut Deni Dermawan (Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi: 2012: Cetakan Pertama: 1, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung). "Data adalah fakta, kejadian, berita, fenomena dan sejenisnya yang dapat diolah atau diproses berdasarkan prosedur tertentu yang pada akhirnya menjadi keluaran dalam bentuk informasi."
Menurut Andri Kristanto (Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya: 2009: Edisi Rewvisi: 8, Gavasa Media, Yogyakarta). "Pengolahan data adlaah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan."
OuputProsesInput
Ouput

Proses

Input

Gambar III.3. Siklus Pengolahan Data

Dari gambar diatas dapat diuraikan satu persatu yaitu :
1. Tahapan Input
Tahapan input merupakan proses masukkan data ke dalam proses komputer lewat alat input (Input Device). Tang merupakan alat input masukkan adalah peralatan yang berfungsi untuk menerima dan yang diberikan oleh manusia atau peralatan lainnya yang mengirimkan data tersebut dalam bentuk digital kepada komputer.
2. Tahapan Proses
Tahapan proses merupakan pengolahan dari data yang sudah di masukkan dan dilakukan oleh alat pemroses (Prosessing device) yang berupa proses menghitung membandingkan, mengklasifikasikan, mengatur, mengendalikan atau mencari.
3. Tahapan output
Tahapan output merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data.
Tiap tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan dapat ditambah tiga atau lebih tahapan lagi.

20
Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang belum tersusun yang mempunyai arti yang di hubungkan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Data juga dapat disebut sebagai bahan mentah informasi sebagai kelompok simbol-simbol yang menyajikan kuantitas (jumlah), kegiatan atau objek. Pengolahan data memiliki dua metode yang digunakan yaitu :
a. Batch Processing Method (Metode Pengolahan Kumpulan)
Batch Proccesing Method merupakan pengolahan data yang dikumpulkan lebih dahulu selama beberapa periode. Data yang digunakan biasanya data yang telah dikumpulkan beberapa tahun yang lalu.
b. On-Line Proccesing Method (Metode Pengolahan Transaksi)
On-Line Proccesing Method adalah metode pengolahan yang mempunyai karakteristik yang tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara langsung digunakan untuk memutahirkan file induk.

3.5. Pengertian Database
Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi. Jadi, dapat diartikan bahwa database merupakan kumpulan data yang berhubungan dengan suatu interprise untuk beberapa penggunaan dan merupakan sistem dari data tersebut. Database yang merupakan kumpulan data yang harus diolah untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat di pergunakan sistem manajemen database, hasil pengolahan data akan lebih baik.

3.6. Tujuan Pengolahan Data

Tujuan pengolahan data adalah untuk menghasilkan suatu output atau keluaran yang nantinya akan digunakan yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau informasi.
Informasi harus memiliki beberapa komponen-komponen yaitu :
1. Data input
2. Proses
3. Hasil/informasi

21
3.7. Konsep-Konsep Yang Memegang Dalam Peranan Data
Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan pengolahan data, pemakaian informasi dan nilai informasi yaitu :
Informasi adalah data yang telah diolah dan laporannya disajikan sehubungan dengan waktu dan mutu.
Manusia sebagai Pengolah Data, yaitu menentukan sistem informasi dan sering mengesankan dasar rancangan dari diri manusia itu sendiri.
Konsep sistem, merupakan sebuah sistem informasi manajemen sehingga diperlukan suatu konsep untuk memahami dan merancang yang mengacu kepada pengembangan sistem informasi.
Konsep Organisasi Manajemen, merupakan sistem informasi yang selalu berada dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen, dengan kata lain informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian.
Konsep Pengambilan Keputusan, perancangan sistem informasi manajemen bukan hanya harus mencerminkan rancangan yang rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperlakuan pengambilan keputusan dalam organisasi.
Nilai informasi, dimana informasi dapat merubah semua keputusan, perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai dari suatu informasi.

3.8. Pengertian Register

A. Pengertian
Register berasal dari kata registrum, yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terinci mengenai suatu hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register perkara, register catatan sipil atau lain-lain. Menurut Bryan A. Games, register diartikan a book in which all docket entries are kept for the varions cases pending in a court yaitu sebuah buku yang di dalamnya memuat catatan-catatan mengenai berbagai perkara atau kasus yang ditangani di suatu pengadilan[1].

23
B. Fungsi
Register perkara berisi tentang uraian keadaan perkara sejak perkara didaftarkan sampai dengan diputus serta pelaksanaan putusan. Berdasarkan isi register perkara yang demikian, maka fungsi register perkara adalah[2] :
Merupakan sumber informasi data perkara
Gambaran tentang kegiatan hakim dan panitera yang pada akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas dan ini dapat digunakan sebagai penilaian dalam hal mutasi para hakim dan panitera.
Gambaran tentang formasi hakim dan panitera, sehingga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera yang harus dipenuhi pada setiap pengadilan agama
Buku yang dapat digunakan untuk memonitor hilangnya berkas perkara.
C. Jenis-Jenis Register
Register di Pengadilan terdiri :
a. Register Induk Perkara Gugatan
b. Register Induk Perkara Permohonan
c. Register Permohonan Banding
d. Register Permohonan Kasasi
e. Register Permohonan Peninjauan Kembali
f. Register Surat Kuasa Khusus
g. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak
h. Register Penyitaan Barang Bergerak
i. Register Eksekusi
j. Register Perkara Permohonan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa (P3HP)
k. Register Register Akta lahir
l. Register Mediasi
m. Register Mediator
24
D. Pengelolaan Register Perkara
Pendaftaran perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib dan cermat
Buku register diberi nomor halaman, halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan halaman lainnya diparaf
Banyaknya halaman pada setiap buku register dinyatakan pada halaman awal dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama. Apabila penuh, maka halaman awal ditulis: buku register ini merupakan lanjutan dari buku sebelumnya terdiri dari……….halaman
Buku register induk perkara memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.
Buku register harus diganti setiap tahun dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.
Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Induk Perkara Permohonan ditutup setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk satu tahun.
Penutupan buku register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register, dengan perincian sebagai berikut :
Sisa bulan lalu ………………………… perkara
Masuk bulan ini ………………………. Perkara
Putus bulan ini ………………………… perkara
Sisa bulan lalu ………………………… perkara
Penutupan buku register setiap akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama, dengan perincian sebagai berikut:
Sisa tahun lalu …………………………. Perkara
Masuk tahun ini ……………………….. perkara
Putus tahun ini ………………………… Perkara
Sisa tahun ini …………………………. Perkara
Buku Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, dan Register Permohonan Peninjauan Kembali ditutup setiap akhir tahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut :
Sisa tahun lalu …………………………. Perkara
Masuk tahun ini ………………………. Perkara
Putus tahun ini ………………………… Perkara
Sisa akhir tahun …………………..….. Perkara
25
a) Sudah dikirim ……………………. Perkara
b) Belum dikirim ……………………. Perkara
F. Penyimpanan Buku Register
Disimpan dalam lemari khusus agar terhindar dari kerusakan dan terjaga keaslianya, sehingga sehingga data -data yang ada dalam register dapat terus terpelihara

26
BAB IV
PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengamatan
Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis amati pada Kantor Pengadilan Negeri yang menjadi penempatan praktek kerja lapangan penulis adalah di bagian register. Subbagian Register bertanggung jawab atas segala laporan pencatatan, pencatatan gugatan, kasus, dan hukum.
Di Subbagian Register penulis belajar bagaimana urut-urutan atau proses pembuatan dan pengelolaan register-register di Kantor Pengadilan Negeri Medan, namun dalam prosesnya masih menggunakan cara penulisan manual contohnya seperti pada proses pencatatan laporan kasus,gugatan, dan hukum. Proses register di Kantor Pengadilan Medan diterima di bagian mediasi dicatat pada buku agenda untuk diberi nomor register, perihal, kemudian register diberi lembaran disposisi. Lembaran disposisi ini digunakan sebagai tempat mediasi memberikan tanggapan pada isi register, register-register masuk yang telah dicatat diberi lembaran disposisi disampaikan kepada Subbagian Program untuk diketahui isi, dan dilakukan pengecekan register. Jadi apabila ingin mencari register terdahulu maka harus mencari secara manual di buku register yang pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dengan adanya Sistem Informasi Pengolahan Data Kearsipan Pada Kantor Pengadilan Negeri Medan dengan menggunakan Visual Basic 6.0 akan membuat proses pengarsipan register menjadi lebih dinamis yaitu lebih efisien dari segi waktu dan kinerja pegawai.

4.2. Pembahasan
4.2.1 Analisa Permasalahan
Permasalahan yang penulis ambil pada Pengadilan Negeri Medan adalah bagaimana
Cara melakukan pendokumetasian register yang mudah dan cepat pada saat sirkulasi mediasi, karena menurut penulis Pengadilan Negeri Medan masih manual dan sederhana sekali dengan hanya menulis tangan, serta dengan layout sederhana dalam pencatatan register yang datang dari Peserta Pengadilan ke Pengadilan ini hingga pengembalian data, penulis melihat permasalahan ini sangat membutuhkan waktu pelaporan yang cepat sehingga mempermudah segala transaksi persidangan, pembayaran, dan pengembalian data peserta.
27
Perbaikan sistem tersebut, diantaranya meliputi penataan di bidang hukum, perdata dan penyelenggaraan pendaftaran peserta dan pencatatan sipil. Upaya-upaya dilakukan untuk memberikan kepastian dokumen identitas peserta. Untuk keamanan dan keseragaman dokumen peserta dilakukan pula penyempurnaan spesifikasi dokumen peserta. Sedang untuk memperoleh Keakuratan data peserta pendayagunaan data hasil pendaftaran peserta dan catatan sipil dilakukan pembangunan Database Kependudukan Nasional dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran peserta dan pencacatan sipil.
Ada empat (4) hal untuk tertib dan benarnya dalam mewujudkan keabsahan dokumen identitas peserta dan kualitas data peserta hasil pendaftaran peserta dan percatatan permasalahan peserta, yaitu :
1. Adanya Otoritas intitusi dan otoritas pejabat atau petugas yang diberi kewenangan dalam menerbitkan dokumen identitas peserta;
2. Adanya kebenaran dan Relevansi persyaratan yang dibuat oleh petugas dalam pelayanan dokumen identitas dan permasalahan peserta;
3. Adanya tatacara atau mekanisme dan prosedur yang benar (tidak berbelit-belit dan birokrasi serta lama) dalam pengurusan dokumen identitas dan rincian masalah peserta;
4. Adanya kebenaran input dan perekaman data permasalahan peserta yang dilakukan .

Kegiatan Pengadilan Negeri Medan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

28
Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

29
BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang penulis dapat dari laporan PKL antara lain:
Setelah menganalisa sistem register di pengadilan negeri medan ini masih menggunakan cara manual untuk melakukan hampir semua kegiatan pencatatan.
Bila sistem register sudah terkomputerisasi, maka semua kegiatan pengolahan data dan pengolahan laporan register dan laporan pencatatan permasalahan peserta akan lebih terorganisir, rapi, tidak terlalu banyak kesalahan yang terjadi, efektif dan efisien dalam pendokumentasian.

5.2 Saran
Setelah melakukan kegiatan kerja praktek terhadap register, maka penulis mempunyai saran dan pandangan umum yang perlu disampaikan agar sistem komputerisasi bisa diterima dan dapat dijalankan dengan semestinya, maka uraiannya sebagai berikut:
Dalam pembuatan sistem dengan cara komputerisasi perlu dipikirkan secara matang, karena hal tersebut membutuhkan biaya dan keseriusan dalam membuatnya.
Perlu adanya dukungan dan komitmen dari seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan pencatatan register.
Perlu adanya kegiatan pelatihan atau training kepada karyawan bagaimana cara menggunakan sistem komputer tersebut.
Perlu dilakukannya pemeliharaan terhadap sistem yang baru agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya, serta perlu dilakukannya pembenahan dan penyempurnaan terhadap sistem tersebut secara berkala untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pengguna

30
DAFTAR PUSTAKA
Sutabri Tata, 2012, Analisis Sistem Informasi, Edisi Pertama, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Jogiyanto, 2009, Sistem Teknologi Informasi, Edisi III, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Sutedjo Budi, 2009, Sistem Teknologi Informasi, Edisi Pertama, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
www.pn-medankota.go.id
Laporan PKL. 2015. Laporan Praktek Kerja Lapangan Program Studi Sistem Informasi.
STMIK ITMI.

31
LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : 1. ALBERT AW Nim : 125700009
2. DARA ERNIKA Nim : 125700034
3. M. Suhendri Nim : 125700026
4. RISKA HARTINI Nim : 125700015

Program Studi : Sistem Informasi
Tempat PKL : PENGADILAN NEGERI MEDAN
Bagian : PERDATA / MEDIASI

Pembimbing PKL Wakil I Ketua Jurusan

Bu Eva Nur Aisyah, S.E., MM

32
DAFTAR HADIR

Hari ke
Hari,tanggal
Masuk
Paraf
Pulang
Paraf
Keterangan
1
Senin 23 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
2
Selasa 24 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
3
Rabu 25 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
4
Kamis 26 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
5
Jum'at 27 nopember 2015
07:00

16:00

HADIR
6
Senin 30 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
7
Selasa 1 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
8
Rabu 2 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
9
Kamis 3 nopember 2015
08:00

16:30

HADIR
10
Jum'at 4 nopember 2015
07:00

16:00

HADIR

33
LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Minggu ke
Hari, Tanggal
Nama Kegiatan
Tanda Tangan
1
Senin, 23
November 2015
Pengenalan.
Mengisi register
Menyusun document

2
Selasa, 24
November 2015
Membuat surat Permohonan akte lahir
Mencocokkan identitas asli para pemohon kedalam Register

3
Rabu, 25
November 2015
Mengantar document ke meja Hakim
Membuat Register baru
Mengisi Register baru
Mengantar Register baru yang sudah slesai ke Ruang Perdata

4
Kamis, 26
November 2015
Menghadiri Ruang Mediasi
Mengisi Register Baru

5
Jum'at, 27
November 2015
Mencocokkan surat pemohon kedalam isi Register baru
Mengantar Register ke Ruang Perdata

6
Senin, 30
November 2015
Mengecek ulang surat pemohon perceraian dan disalin kedalam Register
34

7
Selasa,01
Desember 2015
Mengecek ulang surat pemohon perceraian dan disalin kedalam Register

8
Rabu, 02
Desember 2015
Membuat surat Permohonan akte lahir
Mencocokkan identitas asli para pemohon kedalam Register

9
Kamis,03
Desember 2015

10
Jum'at,04
Desember 2015


Mencocokkan surat pemohon kedalam isi Register baru


Pamit kepada pegawai pengadilan dan mengucapkan terimakasih kepada sluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk PKL dikantor pengadilan ini.

35

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL

Recommend Documents