LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan
Oleh Nama
: Ambi Nainggolan
NPM
: 100120018
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
i
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI Jl.Setia Budi No.479-F Tanjung Sari- Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas: Nama
: Ambi Nainggolan
NPM
: 100120018
Departemen
: Akuntansi
Program Studi
: Akuntansi
Judul
: LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai syarat menyusun skripsi Medan, 16 Mei 2014
Ketua Program Studi
Dosen Pembimbing
( Joana L. Saragih, S.E, M.Si)
(Dra. I.R. Saragih, M.Si, Ak)
NIDN: 0113087201
NIDN: 0106056002
i
LEMBAR EKSEKUTIF Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli Daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahuai salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dispenda Kota Medan penulis banyak mengetahui, mengerjakan laporan yang berhubungan dengan penagihan pajak restoran dan pajak hotel. pajak ditagih karena diketahui ada masih ada pajak terutang/belum dibayar maka dikeluarkan surat tagihan yang dibuat sesuai prosedur penagihan pajak daerah. pertama melakukan PKL disana banyak menemukan kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan tetapi selanjutnya penulis sudah terbiasa dan bisa mengatasi masalah tersebut. ii
PENGESAHAN LAPORAN PTAKTIK KERJA LAPANGAN
Laporan ini disusun oleh
:
Nama
: Ambi Nainggolan
NPM
: 100120018
Departement
: Akuntansi
Program Studi
: Akuntansi
Judul
: LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
Medan,
Disetujui Oleh,
Mei 2014
Diketahui Oleh,
Dosen Pembimbing PKL
KepalaDepartemenAkuntansi
(Dra. I.R.Saragih, M.si, Ak)
(Romasi Lumban Gaol, S.E, M.Si)
NIDN: 0113087201
NIDN: 0109086301 iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Maha Esa atas limpahan kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan, yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisi tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja di Dinas Pendapatan Kota Medan serta pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam proses penyelesaian laporan ini penulis telah banyak menerima dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. P. Dr. Hieronimus Simorangkir, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. 2. Keluarga saya khususnya ibuku yang penuh dengan rasa kasih telah mengasuh, membimbing, mendoakan tiada henti dan saudarasaudaraku yang sangat kusayangi, yang tidak hentinya memberi dorongan dan semangat,Terimakasih atas doanya. 3. Drs.S.Sihombing MBA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. iv
4. Ibu Romasi Lumban Gaol, SE, M.Si selaku Kepala Departemen Akuntansi
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Katolik
Santo
ThomasSumatera Utara 5. Ibu Dra. I. R Saragih, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing PKL saya dengan ikhlas telah meluangkan waktu vember bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi terselesaikannya laporan praktik kerja lapangan ini. 6. Bapak pimpinan serta seluruh Staf pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan 7. Sahabatku The Fighters, Terimakasih buat semangat dan doanya dan juga buat semua teman-teman yang telah bersedia membantu penulis dalam penyelesaian laporan PKL ini. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Maka penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dengan harapan akan meningkatkan ilmu pengetahuan di masa sekarang dan yang akan datang.
Medan,
Mei 2014
Penulis
Ambi Nainggolan v
DAFTAR ISI LEMBAR EKSEKUTIF…………………………………………….
ii
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………...
iii
KATA PENGANTAR……………………………………………….
iv
DAFTAR ISI…………………………………………………………
vi
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….
1
A. Latar Belakang PKL…………………………………………..
1
B. Maksud dan Tujuan PKL ……………………………………..
4
C. Waktu Pelaksanaan PKL………………………………………
7
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL………………………
8
A. Sejarah Singkat Dispenda Kota Medan……………………….
8
B. Struktur Organisasi Dispenda Kota Medan…………………..
9
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Medan …….
11
D. Gambaran Umum Pegawai Dispenda Kota Medan…………..
21
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN……
24
A. Bidang Kerja…………………………………………………..
24
B. Kendala Yang Dihadapi……………………………………….
27
C. Cara Mengatasi Kendala………………………………………
27
BAB IV KESIMPULAN………………………………………..…...
28
A. Kesimpulan…………………………………………………….
28
B. Saran……………………………………………………………
29
LAMPIRAN
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli Daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahuai salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000
1
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari : 1. Pajak Kenderaan Bermotor 2. Bea Balik Naman Kenderaan Bermotor 3. Pajak Bahan bakar kederaan bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari : 1. Pajak hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan dalam pelaksanaan Pajak daerah tersebut tentunya masih banyak di temukan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan terutama bagi Pemerintah Daerah yang mengakibatkan berkurangnya PAD yang diterima. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak daerah ini khususnya bagian penagihan yang bertanggung jawab menangani pajak daerah yang tertunggak 2
harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah, yang nantinya akan dapat digunakan sebagai pembangunan daerah. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran juga sangat potensial
dalam
meningkatkan
penerimaan
daerah,
maka
dalam
menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak Restoran ini sesuai dengan peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah di tetapkan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di Kota Medan. Bagaimana sebenarnya prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan, dimana pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dalam memilih kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memilih judul “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bagian Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota medan” sebagai objek pajak yang menarik untuk di jadikan wadah praktik kerja lapangan. 3
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Praktik kerja Lapangan (PKL) ini adalah hasil penulisan mahasiswa setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan berdasarkan data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah. 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan penulisan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: a. untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan dalam penulisan tugas akhir b. memberikan
kesempatan
kepada
mahasiswa
untuk
mengenal
dan
mengetahui secara langsung tentang perusahaan sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karir. Mahasiswa juga dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki. c. Memperoleh Link dan Match antara perguruan tinggi dan dunia kerja. d. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya sehingga tantangan berupa kualitas, kuantitas dan kinerja yang berasal dari dunia pendidikan dapat dijawab dan dipenuhi. e. Memberikan pengalaman kerja pada dunia kerja kepada mahasiswa dalam rangka menerapkan dan membandingkan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya dalam perkuliahan atau praktikum dengan situasi nyata ditempat kerja praktek.
4
f. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. g. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas professional. h. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja. 2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah : a. Manfaat bagi Mahasiswa Manfaat mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 1. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang perpajakan. 2. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja. 3. Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan yang sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas yang diberikan perusahaan maupun kesiapan dalam membina hubungan dilingkungan perusahaan. 4. Mahasiswa
diharapkan
dapat
memperbaikan
sikap
terutama
cara
berkomunikasi, penampilan, etika, maupun sopan santun sebagaimana yang terdapat dalam suasana kerja yang sebenarnya. 5. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
5
6. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak daerah pada dinas pendapatan kota medan. b. Manfaat bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Adapun manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara antara lain: 1. Dapat meningkatkan kerja sama antara Dinas Pendapatan Kota Medan dengan Program studi Strata 1 Akuntansi. 2. Untuk memperkenalkan sumber daya Universitas Katolik Santo Thomas khususnya program studi strata 1 Akuntansi perpajakan. 3. Membuka interaksi antara program studi strata satu akuntansi perpajakan UNIKA dengan instansi yang bersangkutan yaitu Dinas Pendapatan Kota Medan. 4. Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa yang professional berkualitas dan berdisiplin tinggi. 5. Menyesuaikan kurikulum UNIKA Santo Thomas Sumatera Utara dengan perkembangan dunia usaha. c. Manfaat Bagi Instansi Adapun manfaat bagi instansi yang telah menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 1. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Dinas Pendapatan Kota Medan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara khususnya program studi strata satu Akuntansi 2. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama PKL 6
3. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja yang ada di Dinas Pendapatan Kota Medan. 4. Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendapatan Kota Medan. C. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan merupakan unit Dinas Pemerintah Kota Medan yang beralamat di JL. Abdul Haris Nasusition Nomor 32 Medan. Dispenda Kota Medan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun alasan memilih tempat ini sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah karena berhubungan jurusan konsentrasi yang diambil yaitu Akuntansi perpajakan, maka penulis memilih Dispenda Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang menangani pajak daerah. Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan yaitu selama satu bulan: 1. Dimulainya waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tanggal 1 April 2014 dan selesai tanggal 16 Mei 2014 2. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota Medan, Jl. A.H Nasution No 32 Medan
7
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak / wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/wajib retribusi di dalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Lainnya. Sehubungan dengan instruksi Mentri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10 tentang Penyeragaman Sruktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Di seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang ini dibentuklah seksi- seksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu sub sektor perpajakan, 8
retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontibusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara pembangunan dan di dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan. B. Sruktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Keuangan b. Sub Bagian Kepegawaian c. Sub Bagian Perlengkapan 3. Sub Dinas Program terdiri dari: 9
a. Seksi Penyusunan Program b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian c. Seksi Pengendalian Pendapatan d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 4. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari: a. Seksi Pendataan dan Penetapan b. Seksi Pengelolahan Data Informasi c. Seksi Penetapan d. Seksi Pemeriksaan 5. Sub Dinas Penagihan terdiri dari: a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi b. Seksi Penagihan dan Perhitungan c. Seksi Restitusi dan Pembukuan d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan 6. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dab Pendapatan Lain-Lain b. Seksi Penerimaan Lain-lain c. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga 7. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak b. Seksi Bagi Hasil Pajak c. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan. 10
8. Kelompok Jabatan Fungsional 9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi: 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah. 2. Melakukan Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak Bumi Bagunan. 3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi. 4. Melakukan Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan penetapan daerah lainnya seta PBB. 5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidangnya. 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. 1) Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolahan administrasi keuangan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya. 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kerja kegiatan 2. Melaksanakan pengelolahan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
3. Mengelolah urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan 4. Mengelolah administrasi kepegawaian 5. Mengelolah urusan perlengkapan, kerumahtanggaan pengadaan barang dinas 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya. Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengelolah keuangan dari perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan. b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolahan administrasi di bidang kepegawaian. c. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas kegiatan melaksanakan di bidang perlengkapan,kerumahtanggaan da pengadaan barang. d. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelolah tatausaha dan surat menyurat serta urusan umum lainnya. 2) Sub Dinas Program
12
Sub Dinas Program mempunyai tugas sebagian tugas dinas di bidang Penyusutan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana deimaksud, Sub Dinas Program mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kerja kegiatan 2. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program kegiatan dan perencanaan Pendapatan Daerah 3. Menyususn kebijakan teknis serta program kerja jangka pendek, menengah dan panjang 4. Menyusun penerimaan Pendapatan Daerah, merencanakan sistem dan prosedur kerja 5.
Menyusun rencana serta mengkaji pengembangan potensi pendapatan daerah
6. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendaptan terhadap semua unit yang melaksanakan pungutan daerah 7. Menyajikan
data
statistic
target
dan
realisasi
pendapatan
serta
mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah 8. Melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah 9. Melaksanakan tukar menukar informasi tentang target dan realisasi penerimaan daerah dengan daerah lainnya 10. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah 11. Mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan teknis operasional pengelolahan pendapatan daerah 13
12. Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikann oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Program terdiri dari: a. Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah, sitem dan prosedur kerja seta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek,menegah serta jangka panjang b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing teknis di bidang daerah dan melaksanakan kegiatan pemantauan yang melaksanakan dan pengendalian terhadap tugas yang dilaksanakan di bidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah c. Seksi Pengembangann Pendapatan, mempunyai tugasc menyusun rencana serta mengkaji untuk pengembangan potensi pendapatan daerah dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan teknis operasional pengelolahan pendapatan daerah, menyajikan data statistic target dan realisasi pendapatan daerah, mengidentifikasikan permasalahan pendapatan daerah dan menyusun laporan realisasi pendapatan daerah. 3) Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
14
Sub Dinas Pendapatan dan Penetaaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kegiatan kerja 2. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh Wajib Pajak, Wajib Retribusi,dan Pendapatan Daerah Lainnya 3. Melaksanakan Pengelolahan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) Hasil Pemerikasaan dan Informasi Terkait Lainnya 4. Melaksanakan Penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya 5. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
Sub Dinas Pendapataan dan Penetapan terdiri dari: a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi
Daerah
(SPTRD),
melaksankan
pendaftaran
Wajib
Pajak
Daerah/Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan, 15
mendistribusikan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah serta menyusun Surat Perpajkan Daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan. b. Seksi Pengelolahan Data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolahan data Objek Pajak Daerah/Rertibusi Daerah, menuangkan hasil pengelolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada Seksi Penetapan dan demikian sebaliknya. c. Seksi Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan Pokok Pajak Daerah/Retribusi Daerah berdasarkan kertu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serata menyimpan arsip Surat Perpajakn Daerah/Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak d. Seksi Penerimaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaaan Objek Pajak/Retribusi, menatausahan hasil pemeriksan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepada Seksi Pengelolahan Data Informasi.
4) Sub Dinas Penagihan Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan
16
perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kerja kegiatan 2. Melaksanakan Pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 3. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah,retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 4. Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindahbukuan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya 5. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya Sub Dinas Penagihan terdiri dari: a. Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencataan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga, Menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah Retribusi Daerah dab Pendapatan Daerah Lainnya serta 17
menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secra berkala b. Seksi Penagihan dan Perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta mmenyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan c. Seksi
retribusi
dan
pemindahbukuan,
mempunyai
tugas
menerima
permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari Wajib Pajak , meneliti kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak/restitusi dan meneliti keberatan WP serta membuat pertimbangan atas keberatan WP dan mempersiapkan Surat Keputusan Keapala Dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan tersebut. 5) Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kegiatan kerja 2. Melaksankan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat 18
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat 4. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain 5. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan penerimaan retribusi dan Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksankan penatausahan penerimaan retribusi dan melaksanakan penatausahaan pendapatan lain-lain b. Seksi Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan penatausaahn penerimaan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah maupun dilembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat c. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melaksankan penatausahaan hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga dann melaksanakan pembukuan surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 19
dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain. 6) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kegiatan kerja 2. Melaksanakan pinatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak 3. Melaksanakan koordinasi dengan pemberian bagi hasil, non pajak 4. Melaksankan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang bagi hasil pendapatan 6. Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari: a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, menatausahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak b. Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan suarat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Bumu dan 20
Bagunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan
penerimaan
bagi
hasil
pajak
lainnya
serta
membantu
menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada Kantor Pelayanan PBB c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penerimaan dari hasil Dana Alokasi Umum, melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus d. Seksi
Peraturan
Perundang-Undangan
dan
Pengkajian
Pendapatan,
mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan
serta
melaksanakan
pengkajian
atas
penerimaan pendaptan daerah secara periodik. 7) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. D. Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan Komposisi pegawai/karyawan di Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut:
21
No
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2011 Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola Jumlah 1 Sekretariat
71 Orang
Dinas
1 Orang
Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program
36 Orang
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
20 Orang
Penyimpan Barang Berharga/Penyimpan Barang
14 Orang
& Pengurus Barang 2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
26 Orang
3 Bidang Penagihan
49 Orang
4 Bidang Pendataan & Penetapan (DATAP)
77 Orang
5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP)
85 Orang
6 Unit Pelaksana Teknis
336 Orang
7 Security
18 Orang
Jumlahan PNS dan Pegawai HONOR Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan
22
662 Orang
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2011 Golongan Jumlah
No
1 Golongan IV/b
1 Orang
2 Golongan IV/a
5 Orang
3 Golongan III/d
35 Orang
4 Golongan III/c
37 Orang
5 Golongan III/b
62 Orang
6 Golongan III/a
70 Orang
7 Golongan II/d
8 Orang
8 Golongan II/c
17 Orang
9 Golongan II/b
6 Orang
10 Golongan II/a
51Orang
Jumlah Keseluruhan Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan Keterangan: Pegawai Negeri Sipil
: 292 orang
Pegawai Honor
: 59 orang
Yang dikaryakan
: 1 orang
Pegawai Outsourcing
: 310 orang
Jumlah
: 662 orang
23
292 Orang
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja Bagian Penagihan Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Penagihan Pajak Restoran Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Tata Cara Penagihan Pajak Restoran a. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran b. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalm Surat Teguran atau Surat Peringatan
24
atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang masih harus dibayar ditagih dengan surat paksa c. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya. d. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalan jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pajabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) e. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara f. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,tanggal,jam dan tempat lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak g. Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan di bidang penagihan penagihan pajak restoran dan hotel, pekerjaan yang dilakukan adalah 1. Membuat daftar pajak restoran dan Hotel yang tertunggak dari tahun wajip pajak (WP) terdaftar sampai tahun 2012 tiap wilayah. Dalam hal ini karena kota medan terdiri dari 21 kecamatan maka pendataan wajib pajak dibuat per kecamatan yang dalam praktiknya disebut wilayah. Dari pekerjaan tersebut penulis mengetahui bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya sudah cukup tinggi. 25
2. Membuat daftar pajak restoran dan hotel yang tertunggak tahun 2013 tiap wilayah. pekerjaan ini dilakukan dengan mengecek terhadap sistem pendapatan daerah didalam computer, masukkan NPWP maka data mengenai WP tersebut akan muncul berapa jumlah pajak yang terutang. 3. Mencocokkan data pajak restoran dan hotel yang tertunggak dari komputer yang lama dengan komputer yang baru. pekerjaan ini mencocokkan data dalam neraca tentang pajak yang tertunggak, mengecek apakah sudah betul data yang ada dineraca. hal ini dikarenakan data dari komputer lama dengan yang baru bisa berbeda yang mungkin disebabkan oleh data yang belum di update atau terjadi kesalahan. 4. Memeriksa data WP yang masih terutang pajak hotel dan restoran. Pekerjaan ini adalah memeriksa kembali WP yang masih terutang karena pada bulan sebelumnya WP sudah dimasukkan kedalam daftar WP yang terutang pajak hotel maka pada bulan selanjutnya dicek kembali kedalam komputer apakah WP tersebut masih tetap terutang. hal ini penting dilakukan karena bisa saja WP sudah membayar pajak yang terutang karena jika WP tersebut mempunyai tunggakan maka tim penagih akan turun kelapangan untuk melihat keadaan WP dan melakukan pendekatan supaya melunasi pajak terutangnya jadi penting untuk memeriksa kembali supaya tidak dimasukkan lagi kedalam daftar WP yang masih terutang. A. Kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi pada awal pelaksanaan PKL adalah
kurangnya
Percaya diri terhadap pekerjaan yang dilakukan, takut serta segan untuk bertanya 26
bila bertemu kesulitan ditambah lagi sebagian komputer yang dipakai masih komputer lama yang kerjanya lambat sehingga waktu untuk menyelesaikan satu pekerjaan menjadi terlalu lama, namun selanjutnya penulis mejadi terbiasa dan berani untuk bertanya sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. B. Cara Mengatasi Kendala Mengatasi kendala tersebut dengan membiasakan diri dengan pegawai, bertanya jika tidak tahu, bertanya kepada pegawai juga kepada teman dan mereka besedia membantu dan menjelaskan sampai paham dan pekerjaanpun bisa diselesaikan lebih cepat.
27
BAB IV KESIMPULAN A. Kesimpulan Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. PAD ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dinas Pendapatan Kota Medan adalah unit kerja Pemerintah Kota Medan yang bertugas mengelola pendapatan daerah kota medan. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah 28
melalui Dinas Pendapatan Daerah kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak Restoran ini sesuai dengan peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah di tetapkan, supaya tidak hilang potensi penerimaan yang bisa meningkatkan PAD. Petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak daerah ini khususnya bagian penagihan yang bertanggung jawab menangani pajak daerah yang tertunggak harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. B. Saran a. Bagi Instansi 1. Dispenda
diharapkan
meningkatkan
kinerja
lagi
dalam
meningkatkan penerimaan pajak karena banyak WP yang berusaha mengurangi pajak yang dibayar bahkan tidak membayar, jadi perlu usaha untuk mengawasi WP tersebut. 2. Pegawai Dispenda diharapkan memberi pekerjaan terhadap anak PKL karena terkadang seharian tidak ada pekerjaan yang membuat anak PKL mengantuk diruangan b. Bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara 1. Waktu pelaksanaan PKL terlalu singkat sehingga belum sempat terbiasa dengan wilayah kerja dan waktu pelaksanaan PKL sudah habis, diharapkan menambah waktu pelaksanaan PKL supaya mahasiswa menjadi leluasa dan mandiri dalam dunia kerja 2. Sebaiknya PKL diganti dengan KKN karena tempat untuk melaksanakan PKL sangat sulit ditemukan, bahkan tidak jarang 29
perusahaan menolak untuk dijadikan tempat PKL karena alasan internal
perusahaan
sedangkan
bila
KKN
bisa
memperkenalkan Unika St Thomas keberbagai daerah.
30
sekalian
