Ibkk/12/8/05 bkk/12/8/05
LAPORAN PELAK SANAAN ANAAN KEGIATAN MONIT MONIT ORING ORING KI NERJ A K ELEM BA BAGAAN GAAN INSPEKTORAT INSPEKTORAT BIDANG BIDANG K INERJ A K ELEM BAGAAN BAGAAN
I . L atar tar Belakan Belakang g K egiatan monitori onitoring ng dan dan eval evaluasi merupakan bagian gian dari dari pelaksanaan tugas tugas dan fungs fungsii di I nspektorat ektorat Bi Bidang Ki Kinerja rja Kelem Kelembagaan (IB (I BK K ) yang dilakukan secara terus menerus atau secara berkala. berkala. Data dan iinf nforma ormasi yang yang dikump dikumpulkan ulkan dari dari kegiata kegiatan monitori onitoring ng selanjutnya selanjutnya diol diolah ah untuk kemudian udian diguna digunakan sebagai dasar evaluasi. evaluasi. K arena arena itu, keg kegiatan monitori onitoring ng dan dan evaluasi di I BK K merupakan akan rangkai rangkaian an dua dua kegi kegiat atan an yang yang tida tidak terpi terpisahkan. hkan. Pelaksa Pelaksanaan kegiata kegiatan monitori onitoring ng dan dan eval evaluasi, antara antara lain lain dil dilakukan melalui elalui kegiata kegiatan atau pertemuanpertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit-unit kerja/instansi-instansi terkait. Dalam tahun tahun 2005 2005, ketiga ketiga kegi kegiat atan an (koordina (koordinasi, si, monitori onitoring ng,, dan eval evaluasi) si) dil dilakukan akukan dal dalam satu payung kegiata kegiatan monitori onitoring, ng, dikarena dikarenakan kesulitan kesuli tan untuk untuk membedakan ketiga kegiata kegiatan tese tesebut dalampelaksanaan Tupoksi IB I BK K . Agar kegiatan monitori onitoring ng dapat dil dilaksanaka aksanakan n dengan ngan efisien sien dan obyektif obyektif maka harus didukung didukung oleh oleh data dan inf informa ormasi yang releva relevan, n, lengkap dan akurat (pe (penyusunan data base, disusu disusun dalam dalam kegiata kegiatan tersendi tersendiri sejalan sejalan dengan keg kegiatan pengem pengembangan konsep Sistem Sistem Manajemen A kunta kuntabili bilitas K inerja rja/SMA /SM AK ). Adapun kegiatan monitori onitoring ng yang yang dil dilakukan akukan oleh oleh I BK K adalah sebagai berikut: berikut: 1.
Monitori onitoring kine kinerja rja atas tas pelaksanaan Rencana cana Kerja Kerja (R (Renja) unit kerja, kerja, berdasarkan indikator ndikator kine ki nerja rja dan target yang yang telah telah diteta ditetapkan.
2.
Monitori onitoring pelaksanaan tugas tugas pokok dan dan fungsi fungsi unit-unit unit-unit kerja kerja di li l ingkungan Kan Kantor Meneg PPN PPN/Bap /Bappenas.
3.
Monitori onitoring ng pel pelaksanaa aksanaan ti tinda ndak lanjut temuan pengawasan/pengaduan yang terkait terkait dengan pengawasan kinerj kinerja. a.
4.
Monitori onitoring ng pelaksana aksanaan kegiata kegiatan-kegi n-kegiata atan Kem Kementerian terian PPN/Bapp /B appenas yang berada di daerah.
1
Ibkk/12/8/05 bkk/12/8/05
5.
Analisis sis dan evaluasi ki kinerja, rja, anta antara la lain berdasarka rdasarkan n hasil sil monitori onitoring ng di di atas atas.
6.
Monitori onitoring ng pelaksanaan elaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen K inerja nerja dan Pengukurannya engukurannya untuk peningkata peningkatan kine ki nerja rj a Bapp Bappenas secara secara keseluruha keseluruhan.
7.
Monitori onitoring pelaksanaan Penyusu Penyusuna nan Ped Pedoman Audit Audit K inerja rja untuk untuk kepentingan kepentingan audit kine kinerja rja di lingkunga ngkungan Kem K ementerian Negara PPN PPN/Bap /B appenas.
8.
Monitoring onitoring atas pe pelaksanaan kegiata kegiatan Aud Audiit Ka K ajian da dari Unit K erja rja Eselon II II di lingkunga ngkungan K ementerian terian Negara PPN PPN/B /Bap appenas.
9.
Monitori onitoring pelaksanaan kegiatan kegiatan Seminar Hasil Hasil Evaluasi E valuasi Audit A udit Kaji K ajian an dan Persiap rsiapan Tah Tahun An Ang ggaran 2006.
I I . T ujuan ujuan K egiata iatan Tuju Tujua an dilak ilakukannya kegiat iatan monito itoring ing sebagai beriku ikut: 1.
Agar diketahui ketahui perkem rkembangan pelaksanaan Rencana K erja erja (Renja) (Renja) lem lembaga/unit ga/unit kerja kerja berdasarkan indikator indikator kine ki nerja rja yang yang telah dise disepakati.
2.
Agar dapat diketah diketahui ui secara dini dini hambatan-ham n-hambatan dalam dalam pelaksa elaksana naan Renja Renja tersebut tersebut dan dan mencari solusi solusinya. nya.
3.
Agar dapat dipe diperoleh roleh feedback dari hasil evaluasi untuk penyempurnaan purnaan Renja Renja tahun selanjutnya utnya (ha (hasil sil/manfaat). nfaat).
4.
Untuk mem memastikan astikan pelaksana aksanaan tinda tindak lanjut temuan pengawasa ngawasan kine ki nerja. rj a.
5.
Agar terdapa terdapat kesa kesamaan pandangan terhadap permasalaha salahan antara inspektor inspektorat at dengan uni unit kerja kerja yang yang di dievaluasi valuasi (melalui koordinasi) koordinasi)
6.
Agar tersedi tersedia data data dan inf informa ormasi sebagai masukan dalam dalampenyusunan kebij kebijakan.
7.
Mendiskusik diskusikan an kegiatan kegiatan IB IBK K khususnya khususnya penerapan SMA SM A K dengan instansiinstansi-iinstansi terkai terkaitt atau narasumber untuk untuk memperoleh peroleh tanggapan/panda n/pandangan guna penyempurnaan di masa mendatang.
2
Ibkk/12/8/05
8.
Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dan Pengukurannya.
9.
Agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaan Penyusunan Manual Audit Kinerja.
10.
Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Audit Kajian Tahun Anggaran 2005 oleh Unit Kerja Eselon II.
11.
Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit K ajian serta Persiapan Tahun Anggaran 2006.
12.
Untuk memperoleh feedback dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan sebagai bagian dari langkah-langkah penyempurnaan kegiatan di Tahun Anggaran 2006.
13.
Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Kajian yang telah dilakukan.
14.
Menyusun perencanaan tindak lanjut/follow up dari hasil monitoring yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses penerapan sistem audit kinerja yang dirancang untuk lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
II I.
Tahapan K egiatan Tahapan kegiatan monitoring (di dalamnya inheren/termasuk evaluasi dan koordinasi) meliputi: 1.
Mengadakan pertemuan-pertemuan pembahasan pelaksanaan kegiatan monitoring.
2.
Mengolah data dan informasi hasil monitoring.
3.
Menganalisis hasil pelaksanaan monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra/Renja lembaga dan Renja unit-unit kerja; dan penyempurnaannya di masa mendatang.
4.
Melakukan
penilaian/evaluasi
kinerja
pelaksanaan
tupoksi/Renja
dengan
mempertimbangkan antara lain hasil-hasil monitoring.
3
Ibkk/12/8/05
5.
Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan unit-unit pengawasan/ instansi lain dalamrangka pengembangan sistempengawasan/evaluasi kinerja.
6.
Mengadakan pertemuan-pertemuan pembahasan rencana pelaksanaan kegiatankegiatan TA 2006 beserta format pelaksanaan kegiatan monitoring terkait.
7.
Mengadakan pembahasan internal (organisasi/unit kerja) untuk menganalisa lebih lanjut hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan program atau kegiatan TA 2007 antara lain penyempurnaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dan Pengukurannya serta Pedoman Audit Kinerja
8.
Melakukan
penilaian/evaluasi
kinerja
pelaksanaan
tupoksi/Renja
dengan
mempertimbangkan antara lain hasil-hasil monitoring dari kegiatan Audit K ajian TA 2005. 9.
Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan unit-unit kerja eselon I I internal Bappenas untuk membahas hasil evaluasi melalui kegiatan Seminar atau Diskusi Terfokus.
IV. K eluaran/Hasil (Output/Outcome) Pelaksanaan Monitoring K inerja 1. Uj i Coba Penerapan Sistem Manajemen Akuntabilitas K inerja (SMAK ) di beberapa instansi (melalui kuesioner dan wawancara) a
Pelaksanaan: Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
1). mencari data/informasi yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan sistem pengawasan kinerja yang akan dikembangkan melalui payung Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja (SMAK) yang sudah mencapai tahap uji coba baik secara internal maupun eksternal. Secara Internal dilakukan dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas dengan melakukan pre test kepada beberapa responden yang diambil dari beberapa unit kerja eselon (UKE) II secara acak sebanyak 7 orang. Secara eksternal dengan melakukan peninjauan ke lapangan (survey) dengan sasaran beberapa Kantor Bappeda dan Kantor Dinas di 8 Propinsi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, serta terkait dengan pelaksanaan proyek Bappenas yang dilakukan di beberapa propinsi tersebut;
4
Ibkk/12/8/05
2). Melakukan monitoring dan koordinasi pengawasan kinerja kelembagaan yang terkait dengan pengembangan sistem kinerja dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas melalui kegiatan rapat koordinasi lintas unit kerja terkait, menindaklanjuti laporan pengawasan kinerja dari unit kerja terkait. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran monitoring, maka setelah pengisisan kuesioner dilanjutkan dengan wawancara terhadap responden mengenai hasil isian kuesioner, kondisi manajemen organisasi, pelaksanaan koordinasi yang dilakukan selama ini yang ada hubungannya dengan kegiatan keproyekan di Bappenas, dan mengumpulkan data/informasi model monitoring dan pengawasan kinerja dalamorganisasi tersebut. b. Analisis hasil pelaksanaan 1)
Dari hasil analisis pelaksanaan uji coba Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja (survey) tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Terjadi inskonsistensi dalam pengisian sehingga terjadi perbedaan yang mempengaruhi hasil penilaian, seperti antara hasil kerja dikaitkan dengan proses yang ada dalam organisasi (hasil kerja rata-rata baik, namun jika dilihat dari proses ada yang tidak menunjang) b) Diindikasikan sistem manajemen organisasi berjalan hanya dikarenakan faktor kepemimpinan yang baik saja. Hal ini terlihat dari tingginya penilaian terhadap kepemimpinan namun dalam proses dan hasil kerja ada beberapa yang tidak mengeluarkan hasil
yang baik. Dengan demikian kategori
perbaikan
berkelanjutan dan kategori yang lainnya perlu juga disempurnakan. c) Rata-rata penilaian yang dilakukan terhadap pengembangan sumber daya manusia masih menunjukkan penilaian yang rendah/sangat rendah dan ini harus dicari pemcahannya/dibuat kebijakan manajemen SDM yang terstrategi. d) Masih belum jelasnya pengertian Nilai Inti Budaya Organisasi (NIBO) dengan budaya kerja,. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa responden mengisi bahwa NIBO sudah ada di organisasi. NIBO lebih ditekankan kepada gambaran organisasi dalam merespon dan mensosialisasikan kebutuhan stakeholder ke dalam program-program yang disusun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (keinginan/keikutsertaan dari
masyarakat dalam pelaksanaan
5
Ibkk/12/8/05
pembangunan diaspirasikan). Manajemen kinerja sudah ada dibeberapa organisasi dan apakah hal itu benar-benar sudah berjalan/ada perlu menjadi pertanyaan/klarifikasi 2) Hasil dari pelaksanaan monitoring dan koordinasi pengawasan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Pelaksanaan dilakukan tetap dengan mengacu pada konsep-konsep yang terdapat dalamSistemManajemen Akuntabilitas Kinerja dihubungkan dengan pelaksanaan monitoing dan koordinasi yang dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dengan unit kerja terkait, membantu dalam penyusunan sistem prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen organisasi di Kementerian PPN/Bappenas dengan tetap mengacu kepada Renstra dan Renja yang ada. Penyusunan SOP dilakukan dalam rangka pengembangan sistem manajemen internal untuk memudahkan unit kerja eselon I I menterjemahkan undang-undang no. 17 tahun 2001 mengenai Keuangan Negara dan UndangUndang no 25 tahun 2003 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. b) Melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi di luar K ementerian PPN/Bappenas dalam mengembangkan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja kedepan melalui pelaksanaan pre test pelaksanaan SMAK. c) Melakukan koordinasi dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon II dengan biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana. K oordinasi dilakukan berdasarkan kesamaan kepentingan bersama untuk memudahkan masing-masing UKE II menterjemahkan tugas pokok dan fungsinya kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, disamping itu juga untuk memudahkan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja UKE II tersebut.
6
Ibkk/12/8/05
c. Rekomendasi 1)
Perlu dibuat suatu sistem yang terkoordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan kordinasi pengawasan kinerja di K ementerian PPN/Bappenas dengan mengikut sertakan unit-unit kerja terkait dalam rangka perbaikan sistem manajemen akuntabilitas kinerja kelembagaan yang arahnya ditujukan pada penerapan nilai-nilai budaya yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian perlu dirumuskan kembali langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi organisasi Kementerian PPN/Bappenas khususnya yang berkaitan dengan pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dan mempunyai maknya yang penting dalam menindaklanjuti penyusunan rencana kerja Unit Kerja Eselon II yang didasari atas hasil analisis pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh unit kerja itu sendiri atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas (Sekretariat Utama/Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Inspektorat Utama).
2)
Sistem Manajemen
Akuntabilitas Kinerja
dapat
dijadikan
dasar
dalam
pengembangan/perbaikan sistem manajemen organisasi di lingkungan K ementerian PPN/Bappenas dalam rangka membantu menjalankan sistem/prosedur operasional yang sudah ada khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai Think Tank, koordinator dan administrator, dan membantu dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan Rencana K erja (Renja) Tahun 2005 a. Pelaksanaan. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan pelaksanaan rencana kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam hal ini data-data yang digunakan terutama bersumber dari Buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Renortala) Agustus 2005, dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/K egiatan APBN Tahun 2005 (data per September 2005 ) yang dikeluarkan oleh Biro Renortala, Oktober 2005. Dari Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/K egiatan APBN Tahun 2005 tersebut diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:
7
Ibkk/12/8/05
1). Secara keseluruhan realisasi penyerapan dana Kementerian Negara PPN/ Bappenas sampai dengan akhir September 2005 baru mencapai 50,94% atau sebesar Rp. 133.814.271.494,- yang terdiri dari dana RM 51,55% dan dana PHLN 49,59%; 2). Program dengan realisasi penyerapan dana terendah untuk Anggaran Bagian 55 terdapat pada program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu hanya sebesar 25,59%. Sedangkan realisasi penyerapan dana terendah untuk Anggaran Bagian 69 terdapat pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara yaitu masih 0%; 3). PPA dengan realisasi penyerapan dana terendah untuk anggaran bagian 55 terdapat pada PPA Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yaitu hanya sebesar 8,95%, sedangkan realisasi penyerapan dana terendah untuk anggaran bagian 69 terdapat pada PPA Pengembangan Sistem Elektronik Pengadaan Barang/J asa Pemerintah yaitu masih 0%. Hambatan yang dikemukakan untuk kegiiatan ini adalah karena usulan-usulan kegiatan masih dalam tahap proses pelelangan, sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan.
b. Analisis Hasil Pelaksanaan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Biro Renortala disebutkan bahwa penyebab rendah dan lambatnya pencapaian target realisasi penyerapan dana secara umum adalah sebagai berikut: 1). Lambatnya proses penyelesaian dokumen DIPA tahun 2005 yang baru terbit pada April 2005, sehinggakegiatan proyek secara efektif baru dapat dimulai pada sekitar Mei 2005; 2). SDM pengelola keuangan dengan sistembaru belum dapat menyesuaikan; 3). J umlah uang persediaan (JUP) terbatas, sehingga pembayaran hanya dapat dibayar dengan jumlah terbatas (kecil/sedikit); 4). Kesulitan dalam pengajuan tambahan uang persediaan (TUP) yang terkait dengan PPA lain, dan; 5). Tidak adanya juklak dan juknis mengenai proses pengelolaan keuangan dengan sistem baru sehingga proses pencairan anggaran yang memerlukan waktu cukup lama yang
8
Ibkk/12/8/05
umumnya masih dihadapi oleh para PPA sampai saat ini juga menyebabkan rendahnya pencapaian target realisasi. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan dan pelaporan Renja tahun 2005 sebagai berikut: 1). Buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Renortala hanya memuat kegiatan-kegiatan yang didukung oleh anggaran. Sedangkan kegiatan-kegiatan penting lain yang tidak memerlukan anggaran atau didukung oleh dana pinjaman/hibah tidak tercantum dalambuku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005. 2). Kerangka Acuan Kerja Kajian/Studi yang terdapat dalam buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005 belum memasukkan indikator output/outcome yang akan dihasilkan oleh kajian/studi yang akan dilaksanakan. Hal ini tentunya menyulitkan bagi pengawas/pemantau untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara akurat. 3). Laporan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan APBN Th 2005 (September 2005) yang dikeluarkan oleh Renortala hanya melaporkan dari sisi penyerapan dana, dan belum melaporkan mengenai perkembangan penyelesaian substansi kajian/studi. 4). Pencairan dana tercepat yang diterima oleh PPA adalah Mei 2005. Hal ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang dilakukan oleh pihak III (dikontrakkan). Dengan demikian, pengawas pun mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan kegiatan semester pertama yang pada umumnya baru mulai berjalan. 5). Penerapan SK Meneg PPN/K epala Bappenas Nomor:223/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di
L ingkungan
Kementerian PPN/Bappenas telah menimbulkan
kecemburuan social dan rasa ketidakadilan diantara sesama staf dikarenakan pendapatan honorarium yang bisa jauh berbeda untuk staf dengan golongan dan jabatan yang sama.
9
Ibkk/12/8/05
c. Rekomendasi 1). Sehubungan dengan masa akhir kegiatan yang sudah semakin dekat, diusulkan agar setiap pelaksana kegiatan kajian/studi segera menyelenggarakan seminar/workshop (jika terdapat alokasi seminar dalamRAB kajian/studi tersebut) dengan mengundang pihak-pihak terkait serta Inspektorat. 2). Setiap unit kerja agar segera menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan yang menggunakan anggaran maupun yang tidak menggunakan anggaran. 3). Bappenas, melalui Biro Renortala perlu mengkaji ulang terhadap Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul akibat penerapan pedoman tersebut. 4). Agar Laporan Pelaksanaan Program/K egiatan APBN Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Biro Renortala tidak hanya memuat laporan penyerapan dana tetapi juga memuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari sisi substansi kegiatan.
3. Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja a
Pelaksanaan: Monitoring dilakukan melalui beberapakegiatan yaitu:
Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja dilakukan dengan cara mencari data/informasi yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan sistem audit kinerja yang akan dikembangkan sejalan dengan penerapan konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Langkah penerapan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja terdiri dari 3 tahapan. Tahapan awal adalah proses penelaahan kajian diagnostik untuk melihat analisis kesenjangan yang menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan guna menyempurnakan praktek pengukuran kinerja di Bappenas (1), proses pengembangan pedoman (2) dan tahapan implementasi pada Unit Pilot (3). Padatahap awal sekumpulan dokumen pendukung yang berupa produk-produk Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan telah diserahkan kepada Tenaga Ahli sebagai acuan dalam melakukan mapping keadaan kinerja organisasi Bappenas secara umum. Dokumen-dokumen pendukung yang telah diserahkan seperti Tupoksi Bappenas, Renstra tahun 2005-2009, Renja UKE II Bappenas, No. 17 thn 2003
10
Ibkk/12/8/05
tentang Keuangan Negara dan UU.25 thn 2004 tentang SPN, hasil Audit Organisasi thn 2003, hasil Audit Kajian, dokumen SMAK (Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja), buku Indikator K inerja UK E II serta Pedoman Pengawasan Anggaran. Dalamtahap proses pengembangan
pedoman
digunakan
pertimbangan
analisis
kesenjangan
untuk
mengembangkan pedoman manajemen kinerja. Hasil utama dari tahap ini adalah Pedoman Manajemen Kinerja dan dalam tahap ini pedoman masih akan bersifat draft, sebelum tahap implementasi pilot, perbaikan pedoman akan selesai terlaksana. Tahap implementasi pada Unit Pilot dilakukan untuk memastikan bahwa pedoman yang dikembangkan akan dapat diterapkan oleh semua tingkat jabatan di Bappenas. I mplementasi dilakukan terhadap 3 UK E II yaitu Direktorat Pemukiman dan Perumahan (1), Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan (2) serta Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana (3).
Untuk memperdalam penjelasan konsep serta pemahaman implementasi Pedoman Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas maka telah dilakukan serangkaian pra workshop dan workshop dengan mengundang perwakilan 3 Unit Pilot terpilih. Dalam pra workshop dibahas mengenai strategic allignment dari deskripsi tugas pokok dan fungsi UKE II terkait . Penyelarasan strategis merupakan bagian dari penerapan konsep Balanced Scorecard yang memberikan penjelasan penggunaan Sasaran dan Inisiatif serta Key Performance Indicator yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian Manajemen Strategis lembaga Kementerian Negara PPN/Bappenas secara keseluruhan. K onsep ini juga menggunakan model Cascading yang berupa penjabaran Sasaran dan Inisiatif Strategis Eselon I hingga tingkat Pejabat Fungsional Perencana. Hasil dari penerapan model Cascading akan menghasilkan indikator-indikator yang dijadikan acuan pengukuran kinerja berdasarkan Pedoman Manajemen Kinerja. Pendalaman selanjutnya diadakan melalui kegiatan workshop yang mengagendakan pembahasan hasil strategic allignment beserta perumusan indikator-indikator UKE II.
b. Analisis hasil pelaksanaan Dari hasil analisis pelaksanaan Penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1). Terdapat ketidaksesuaian penggunaan data dalam proses pengolahannya menjadi informasi yang terkait dengan penjabaran Sasaran dan Inisiatif Strategis dari Eselon I
11
Ibkk/12/8/05
hingga tingkat Pejabat Fungsional Perencana. K etidaksesuaian ini terjadi antara dokumendokumen pendukung yang diserahkan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dengan dokumen yang digunakan oleh Tim Tenaga Ahli. Terdapat beberapa dokumen/produk-produk IBKK yang belum direvisi tetap digunakan dalam analisis. Meskipun serangkaian dokumen pendukung terbaru juga telah diikutsertakan dalam tahap awal penyusunan pedoman. Hal ini menyebabkan hasil olahan data atau informasi yang didapat menjadi kurang sesuai dengan kondisi UKE II yang ada saat ini. 2). Masih belum jelasnya pemahaman terhadap konsep Balanced Scorecard terutama mengenai model Cascading yang berupa penjabaran Sasaran dan Inisiatif Strategis Eselon I hinggga tingkat Pejabat Fungsional Perencana. Untuk penjabaran tersebut diperlukan deskripsi pekerjaan yang spesifik dari masing-masing UK E II Unit Pilot dan tidak cukup hanya menggunakan penjabaran umum tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam PerMen 01. thn 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. Uraian job description dibutuhkan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai deskripsi pekerjaan dari Pejabat Fungsional Perencana dan atau Staff Perencana sebagai tingkat manajemen terbawah dari strata fungsional yang ada di Bappenas. Selain itu, penjabaran deskripsi pekerjaan dari Pejabat Fungsional Perencana belum bersifat tehnis. 3). Masih belum jelasnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Fungsional Perencana dan Staff Perencana karena dalam kenyataannya tugas sehari-hari adalah untuk mendukung Eselon I atau dapat juga membantu pelaksanaan tugas dari Eselon II dan Eselon III. Sehingga, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai hal tersebut terutama dalam hal perumusan indikator kinerja UK E II yang memungkinkan adanya penilaian terhadap kinerja individu. 4). Dari hasil pembahasan deskripsi pekerjaan untuk penyelarasan strategis dan perumusan indikator yang hendak dicapai, disimpulkan bahwa terdapat tugas tambahan dari UKE I I selain tugas pokok dan fungsi dasarnya yang tertera dalam PerMen 01. thn 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas.Tugas tambahan ini diakui cukup mendominasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dasar dari direktorat.
12
Ibkk/12/8/05
c. Rekomendasi 1).Diperlukannya koordinasi antara Tim Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dengan Tim Tenaga Ahli terutama mengenai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pengolahan data menjadi informasi yang relevan dan aplikatif untuk UK E II di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Hal ini untuk menghindari kesenjangan informasi sehingga tidak menghasilkan analisa yang kurang sesuai. Untuk itu, tingkat pantauan terhadap kesesuaian dokumen perlu ditingkatkan melalui proses re-check dengan Tim Tenaga Ahli dan Unit Pilot. Selain itu, validitas dokumen pendukung dapat dikoordinasikan dengan pihak yang menerbitkan/mengeluarkan dokumen tersebut seperti Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana. 2).Penjabaran konsep Balanced Scorecard dan model Cascading pada dasarnya telah mencakup kondisi dan lingkup tugas dari masin-masing UKE II yang menjadi Unit Pilot. Akan tetapi, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut terutama terkait dengan penggunaan informasi deskripsi pekerjaan dari Eselon I hingga tingkat Pejabat Fungsional Perencana dan Staff Perencana. Deskripsi pekerjaan yang dimaksud diharapkan dapat lebih bersifat tehnis sehingga dapat dihasilkan suatu pola atau indikator pengukuran kinerja yang generik apabila terdapat kesamaan inisiatif strategis antar UKE II. 3) Diperlukan pemisahan analisa pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi utama dari direktorat dengan tugas tambahan yang dilaksanakan direktorat. Salah satu alternatif adalah dengan memilah dan melaksanakan tugas-tugas tambahan yang hanya mendukung pencapaian sasaran strategis UK E II atau tugas pokok dan fungsi utama direktorat sehingga tugas tambahan tersebut dapat memberi nilai tambah (value added) bagi direktorat. Selain itu, dalam Pedoman Manajemen Kinerja akan diberikan format matriks tersendiri untuk memudahkan analisa. 4) Diperlukan koordinasi dalam penyusunan tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon II dengan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana. Koordinasi dilakukan berdasarkan kesamaan
kepentingan
bersama
untuk
memudahkan
masing-masing
UKE
II
menterjemahkan tugas pokok dan fungsinya kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan (Inisiatif Strategis). Selain itu juga untuk memudahkan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata laksana dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan dalam melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan inisiatif strategis UK E II tersebut.
13
Ibkk/12/8/05
4. Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Audit K inerja a. Pelaksanaan: Monitoring dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
Tahapan Kegiatan I : Persiapan dan Survey Diagnostik -- Penelaahan dokumen umumorganisasi. Pada awal hingga pertengahan bulan Mei 2006, sekumpulan dokumen pendukung yang berupa produk-produk Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan telah diserahkan kepada Tenaga Ahli sebagai acuan dalam melakukan mapping keadaan kinerja organisasi Bappenas secara umum. Dokumen-dokumen pendukung yang telah diserahkan seperti Tupoksi Bappenas, UU No. 17 thn 2003 tentang Keuangan Negara dan UU.25 thn 2004 tentang SPN, hasil Audit Organisasi thn 2003, hasil Audit Kajian, dokumen SMAK (Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja), buku Indikator Kinerja UKE II serta Pedoman Pengawasan Anggaran.
a.
Survey kondisi performance audit dan mapping pada unit pilot (1 atau 2) kegiatan audit kinerja. Pada tahap ini direncanakan melakukan survey dengan menggunakan bantuan team tenaga ahli dan juga berkoordinasi dengan pihak internal unit pilot untuk pelaksanaan survey. Kegiatan ini direncanakan dilakukan pada minggu ke-empat bulan Mei hingga minggu ke-empat bulan Juni. Dalam perkembangan selanjutnya, survey baru dapat dilaksanakan setelah tersusun draft/kerangka Pedoman Audit Kinerja dan akan didiskusikan terkait dengan pemilihan unit pilot yang akan diberikan bimbingan implementasi.
Tahapan Kegiatan II : Pengembangan Pedoman Audit Kinerja -- Kajian, pendalaman konsep dan analisis pengembangan sistem Audit Kinerja yang relevan. Kegiatan ini dilakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Juli tahun 2006. Pendalaman konsep dan analisis pengembangan merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yaitu penyusunan draft/kerangka konsep Pedoman Audit Kinerja untuk pemilihan unit pilot. Pemilihan unit pilot diputuskan tidak hanya mengacu kepada unit pilot saja, akan tetapi dapat mengacu kepada program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh unit pilot terkait.
14
Ibkk/12/8/05
b. Penyusunan Draft Manual/Pedoman Audit K inerja Kegiatan ini sesuai dengan Jadwal Rencana Kegiatan sedang dilaksanakan pada minggu ke-empat bulan Juli tahun 2006. Dalam tahap ini Tenaga Ahli beserta team terkait menyusun draft tersebut dengan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Audit Kinerja secara lebih spesifik di lingkungan unit pilot terpilih.
Tahapan Kegiatan III : Bimbingan Implementasi Konsep Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang meliputi antara lain pelaksanaan Workshop dan Sosialisasi Pedoman Audit K inerja kemudian akan direncanakan bimbingan implementasi pada 1 atau 2 kegiatan Audit Kinerja yang relevan. Setelah itu, akan dilakukan pemaparan dan evaluasi implementasi pada kegiatan Unit Pilot disertai dengan penyerahan laporan final.
b.Analisis Hasil Pelaksanaan. Analisis hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pedoman Audit K inerja menunjukkan beberapa kesimpulan antara lain terutama terkait dengan materi atau substansi dari Pedoman Audit K inerja yang masih bersifat draft. 1).K urang jelasnya kategori audit yang dimaksud dalamPedoman Audit K inerja. Masih belum terdapat pembedaan antara pemeriksaan dan evaluasi audit; 2) Belum adanya penjelasan mengenai batas atau jenis-jenis audit yang tertera dalam Pedoman sehingga tidak terlihat spesifikasi jenis audit yang akan dilaksanakan. Pembatasan jenis audit yang dilaksanakan akan berdampak kepada langkah-langkah audit yang digunakan; 3) Faktor perencanaan dan penjadwalan untuk kegiatan audit atau Audit Program belum terdapat dalamPedoman Audit Kinerja; 4) Estimasi Akibat yang terdapat dalam Identifikasi Peluang Perbaikan dapat menyebabkan persepsi tumpang tindih antara audit anggaran dengan audit kinerja sehingga dapat membingungkan bagi pihak auditee(pihak yang diaudit); 5) Belum jelasnya penentuan objek audit atau belum spesifik merujuk kepada objek pemeriksanaan tertentu;
15
Ibkk/12/8/05
c. Rekomendasi 1) Sebaiknya dalam Pedoman Audit Kinerja lebih diberikan batasan mengenai lingkup dan kategori audit yang terdapat dalam pedoman. Sebab patut dipahami pula perbedaan audit operasional dengan audit kinerja. Audit operasional lebih mengacu kepada audit proses kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan audit kinerja tidak hanya pada proses saja akan tetapi juga mengacu kepada audit output yang dihasilkan kegiatan tersebut. J ika terdapat kesenjangan antara kriteria dengan output yang dihasilkan maka langkah selanjutnya adalah melihat proses kegiatan yang telah berjalan. 2) Perlu dilakukan upaya pembedaan jenis-jenis audit yang akan dilaksanakan seperti audit kajian atau audit terhadap Tupoksi UKE II yang ada I lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Hal ini dibutuhkan untuk menetapkan langkah-langkah audit selanjutnya dalamkegiatan audit tersebut. 3) Perlu diupayakan penetapan perencanaan dan penjadwalan kegiatan serta objek audit agar lebih mempermudah proses atau kegiatan audit yang akan dilaksanakan. 4) Untuk estimasi akibat, diperlukan uraian lebih lanjut agar dapat dibedakan lingkup audit anggaran dan audit kinerja dan tidak terjadi overlap. Penjelasan dapat lebih diarahkan seperti estimasi akibat dilihat untuk menilai dampak kerugian pada organisasi sehingga yang dimaksudkan estimasi akibat finansial adalah bukan pada konsekuensi anggaran. Hal ini disebabkan ukuran kuantitatif selalu lebih mudah untuk digunakan.
b. Pelaksanaan Audit K ajian Tahun Anggaran 2005 a. Monitoring untuk pelaksanaan Audit K ajian TA 2005 dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: 1).Pengumpulan data dan informasi dapat menggunakan tata cara diskusi terfokus, seminar, atau bentuk lainnya untuk membangun pemahaman dan kesepakatan tentang permasalahan audit kinerja di sektor publik khususnya di Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2).Studi literatur yang akan menggunakan sarana studi pustaka, dan bentuk pengumpulan data/informasi lainnya yang relevan. 3) Pada tahap pendalaman dan analisa dapat dilakukan survey atau interview dengan stake holders di dalaminternal lembaga atau nara sumber lain yang dianggap kompeten.
16
Ibkk/12/8/05
4).Melakukan modeling/ uji coba detail konsep yang telah dirumuskan pada sedikitnya satu (1) buah pelaksanaan audit kinerja.
5).Presentasi hasil kajian/studi oleh penanggung jawab kajian/pimpinan unit kerja dilanjutkan dengan tanggapan dan analisa terhadap hasil kajian oleh tim teknis/pembahas dan peserta forum presentasi. 6).Penyelenggaraan loka-karya atau
diskusi terfokus
internal
Bappenas untuk
membangun kesepahaman dan kesepakatan peran Bappenas dalamfungsinya sebagai lembaga think-tank.
b. Analisis Hasil Pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan Audit Kajian ini dilakukan dalam beberapa tahap dan diakhiri dengan penulisan laporan yang berisi kesimpulan (temuan) dan rekomendasi. L ingkup kegiatan pengukuran kinerja meliputi proses verifikasi dan penilaian terhadap pendekatan pengukuran kinerja: input (masukan), process (aktivitas), output (hasil), dan outcomes (manfaat). pengukuran kinerja kegiatan pada
Di dalam
proses/ aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan
kegiatan kajian/studi dan output serta manfaat yang dihasilkan penilaian akan dibantu oleh para nara sumber.
1) Verifikasi dan Penilaian Awal Padatahap awal, auditor melakukan penilaian dan verifikasi secara umum berdasarkan kriteria pengukuran dan indikator yang telah disepakati bersama auditee (Biro Ortala beserta tim nara sumber).
Penilaian awal lebih difokuskan pada verifikasi dan penilaian pada aspek
pengukuran verifikasi dan penilaian kinerja Input dan Proses. 2) Evaluasi Penilaian Tenaga Ahli dan Presentasi Hasil Kajian Tim Nara Sumber akan membantu dalam proses penilaian dan evaluasi terhadap kualitas Kinerja Output dan/ Proses, dan Outcomes atau Manfaat dalam pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh masing-masing UKE. Tim Nara Sumber terdiri dari para ahli dalam bidang pembangunan masing-masing yang akan memberikan masukan evaluasi terhadap laporan kajian dan pelaksanaan presentasi. Tim nara sumber dapat berasal dari luar Bappenas dan dari
dalam Bappenas (pejabat fungsional/struktural yang dianggap ahli dan mempunyai
pengalaman yang dapat memberikan opini dalambidang tertentu).
17
Ibkk/12/8/05
3) Loka karya/ Diskusi Terfokus Setelah
proses presentasi selesai dan tim auditors telah melakukan kompilasi
review/penilaian, selanjutnya akan dilakukan lokakarya/diskusi terfokus yang terbatas (untuk mengefektifkan proses diskusi) akan dilakukan sebagai bagian dari proses review/penilaian ini.
Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memberikan
pengayaan (enrichment) terhadap
rekomendasi yang akan diberikan untuk peningkatan kualitas peran Bappenas sebagai lembaga pemikir dan pengkaji di dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan nasional. Di dalam lokakarya akan dipresentasikan dan dibahas hasil temuan review awal yang telah dijalankan dan diskusi secara umum peran Bappenas dalam kegiatan kajian/perumusan kebijakan. Lokakarya dilaksanakan di Bappenas.
4). Penulisan Laporan dan Rekomendasi Hasil dari kegiatan pengawasan ini adalah laporan hasil audit kajian yang berisi kesimpulan opini hasil audit (temuan) dan rekomendasi baik secara umum maupun per UK E II.
Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut: 1).Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (Terms of refference) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, TOR belum sepenuhnya merinci kualifikasi personil yang terlibat terutama penggunaan SDM dalam keterlibtannya di FGD. Selain itu, belum terdapat pemisahan TOR pekerjaan yang diswakelolakan dengan pekerjaan yang dikontrakkan, kemudian terdapat ketidakjelasan pembagian tugas antara pihak penyelenggara kegiatan dengan pihak ketiga terutama dalam penyelengaaraan seminar dan survey, belum tertibnya adminsitrasi data keuangan dan SK pembentukan Tim Kajian belum sepenuhnya merinci tugas serta tanggung jawab dari pihak personil yang terlibat. Hal ini dapat disebabkan kurang cermatnya Unit Pelaksana Kajian dalam menyusun TOR serta Tim Perumus SK internal Bappenas belum melakukan rincian tugas dan tanggung jawab pihak personil yang terlibat penyusunan Kajian.
2). Proses pelaksanaan kajian yang tertera dalam laporan akhir kajian belum sepenuhnya menunjukkan pengendalian internal yang memadai. K eterlibatan stakeholders terkait belum selengkapnya terlihat dalam laporan akhir. Selain itu, dokumentasi proses belum sepenuhnya lengkap dengan penekanan logical framework. Kekurangan-kekurangan ini dapat dikarenakan pelaksana kegiatan belum memberikan informasi proses akuntabilitas dalam penyusunan kajian secara optimal.
18
Ibkk/12/8/05
3). Kualitas output menunjukkan masih diperlukannya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Hal ini juga dapat dilihat dari masih diperlukannya penyesuaian topik kajian dengan Tupoksi UKE II serta fokus yang diharapkan. Penyesuaian lainnya adalah penyesuaian ketepatan penentuan pelaksana kajian dari Bappenas agar tidak overlap dengan departemen tehnis. Penentuan metodologi dan analisa kualitatif dari pihak ketiga belum mendalam sehubungan dengan rancangan penelitian awal yang belum optimal. Sehingga pada akhirnya menghasilkan rekomendasi yang bersifat umum dan akibatnya implikasi kebijakan yang dirumuskan juga menjadi tidak jelas.
4).Dari analisa kegiatan didapati bahwa masih terdapat output yang tidak dapat segera dimanfaatkan terutama terkait dengan peran Bappenas dan belum disertai rencana tindak lanjut serta rencana pemanfaatan hasil kajian. Hal ini dapat disebabkan masih terdapat proses partisipatori stakeholder yang belumdilakukan secara optimal.
c. Rekomendasi Beberapa rekomendasi terkait dengan monitoring kegiatan Audit K ajian TA 2005 dapat dilihat sebagai berikut: 1). Perlu diupayakan sosialisasi peraturan-peraturan yang menjadi pedoman pembuatan Kerangka Acuan Kerja pedoman pelaksanaan kajian. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana. 2). Tim Anggaran agar dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam penilaian usulan kegiatan terutama terkait dengan usulan Rencana Anggaran Biaya. 3). Tim Perumus SK internal Bappenas agar sebaiknya merinci tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak/fungsi yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kajian. 4). Perlu diupayakan proses partisipatori yang lebih baik dan optimal dengan stakeholder terkait melalui seminar, diskusi, konsinyasi disertai dukungan pembuktian dokumentasi proses sehingga terdapat akuntabilitas dan transparansi proses yang terlaksana.
19
Ibkk/12/8/05
5). Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana serta pihak Penanggung Jawab kegiatan agar berkoordinasi lebih baik untuk mengendalikan kualitas kajian terutama dalam hal pemilihan topik kajian. Terkait dengan pemilihan topik kajian agar disesuaikan dengan program dam prioritas yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 6). Pelaksana kegiatan perlu memantau pekerjaan pihak ketiga apabila diperlukan untuk merancang desain penelitian. 7). Pelaksana kegiatan dapat mengembangkan rekomendasi secara lebih spesifik sehingga hasil kajian dapat lebih diaplikasikan. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan hasil pelaksanaan kegiatan sehingga output kegiatan dapat dimanfaatkan. 8). Persiapan pelaksanaan kegiatan agar dapat dilakukan secara memadai sehingga tersusun rencana tindak lanjut dan rencana pemanfaatan yang mempengaruhi implikasi kebijakan di sektor terkait
5.Monitoring Pelaksanaan Seminar Hasil Evaluasi Audit K ajian TA 2005 dan Persiapan TA 2006 Kegiatan Monitoring untuk pelaksanaan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian TA 2005 dan Persiapan TA 2006 mencakup beberapa hal seperti: 1). Seminar Hasil Evaluasi Audit K ajian TA 2005 dilaksanakan untuk mensosialisasikan hasil kajian audit dan juga akan membahas langkah-langkah penyempurnaan kegiatan kajian dari masing-masing direktorat untuk Tahun Anggaran 2007 mendatang. Hasil evaluasi yang dimaksudkan berupa evaluasi terhadap proses, keluaran, hasil, dan manfaat dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh setiap UK E I/II. Selain itu, hasil evaluasi kegiatan kajian dilaksanakan bertujuan selain untuk memberikan masukan terhadap pengendalian kualitas hasil kajian, juga sebagai bagian dari upaya penerapan nilai-nilai transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas dari kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara untuk mendukung terciptanya
pelaksanaan
kepemerintahan yang baik di lingkungan kementrian PPN/Bappenas. 2). Pembahasan dalam kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian berdasarkan kepada hasil audit kajian yang telah dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertengahan bulan Juni tahun 2006. Hasil Audit K ajian yang akan dibahas merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh
20
Ibkk/12/8/05
staff auditor I nspektorat Utama dengan menggunakan pertimbangan atau masukkan (critical review) para Nara Sumber yang memiliki kompetensi terkait topik kajian. L angkah-langkah yang tercakup dalamkegiatan Seminar Hasil Evaluasi Audit Kajian di antaranya adalah: Æ
Pembahasan langkah-langkah penyempurnaan Kegiatan Audit Kajian untuk Tahun Anggaran 2007.
Æ
Pembahasan langkah-langkah penyempurnaan Kegiatan Kajian dari masing-masing Unit Kerja Eselon II untuk TA 2007 di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas.
Æ
Pembahasan penerapan implikasi-implikasi kajian terhadap kebijakan.
---ooo---
21
