Monev Imunisasi

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IMUNISASI DI PUSKESMAS MAESAN

PUSKESMAS MAESAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Salah satu misi Puskesmas Maesan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya, selalu berupaya mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang yang berkunjung dan yang bertempat tinggal tinggal di

wilayah kerjanya, tanpa

diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Misi tersebut dapat dicapai apabila Puskesmas Maesan ikut berperan serta aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Maesan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan angka cakupan imunisasi dasar bayi di Kecamatan Maesan sebab dengan penigkatan angka cakupan tersebut Puskesmas Maesan dapat secara nyata menurunkan resiko terjadinya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Masalah PD3I akhir-akhir ini kembali menjadi masalah besar kesehatan nasional setelah sebelumnya berhasil ditekan. Begitu pula di wilayah kerja Puskesmas Maesan, kejadian PD3I kembali muncul pada akhir tahun 2014. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk meninjau dan mengkaji kembali penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Maesan apakah sudah memenuhi standar yang ditetapakan oleh pemerintah baik prosedur pelaksanaan maupun pencapaian targetnya.

Maka perlu kiranya upaya monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Maesan secara komprehensif. Monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan pada akhir tahun 2014 dan menemukan beberapa permasalahan penting yang harus segera ditindaklanjuti demi perbaikan kinerja penyelenggaraan imunisasi. Permasalahan utama yang diangkat sebagai prioritas untuk perbaikan adalah rendahnya angka cakupan imunisasi dasar bayi. Dan melalui pembahasan pemba hasan yang efektif antara penanggung jawab program imunisasi, tim manajamen mutu, pelaksana imunisasi dan Kepala Puskesmas, maka ditemukan beberapa penyebab yang mendasari permasalahan tersebut serta dibuat perencanaan untuk mengatasinya. Dengan kerja keras semua elemen di Puskesmas serta melibatkan peran serta aktif lintas sector, masyarakat serta sasaran, maka proses perbaikan tersebut membuahkan hasil yang membanggakan dengan ditandai oleh meningkatnya angka cakupan imunisasi hingga melebihi batas minimal yang ditetapkan pemerintah, yaiyu 90% dari jumlah sasaran bayi. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, perlu kiranya upaya untuk menjaga stabilitas pencapaian tersebut untuk waktu-waktu mendatang. Maka dibuat dan ditetapkanlah standar baru penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Maesan sebagai pedoman dalam kegiatan untuk terus menjaga dan meningkatkan angka cakupan imunisasi dengan hasil akhir yang bisa dinikmati dalam beberapa tahun kedepan, yaitu ttidak terjadinya lagi kejadian PD3I.

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Salah satu misi Puskesmas Maesan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya, selalu berupaya mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang yang berkunjung dan yang bertempat tinggal tinggal di

wilayah kerjanya, tanpa

diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Misi tersebut dapat dicapai apabila Puskesmas Maesan ikut berperan serta aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Maesan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan angka cakupan imunisasi dasar bayi di Kecamatan Maesan sebab dengan penigkatan angka cakupan tersebut Puskesmas Maesan dapat secara nyata menurunkan resiko terjadinya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Masalah PD3I akhir-akhir ini kembali menjadi masalah besar kesehatan nasional setelah sebelumnya berhasil ditekan. Begitu pula di wilayah kerja Puskesmas Maesan, kejadian PD3I kembali muncul pada akhir tahun 2014. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk meninjau dan mengkaji kembali penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Maesan apakah sudah memenuhi standar yang ditetapakan oleh pemerintah baik prosedur pelaksanaan maupun pencapaian targetnya.

Maka perlu kiranya upaya monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Maesan secara komprehensif. Monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan pada akhir tahun 2014 dan menemukan beberapa permasalahan penting yang harus segera ditindaklanjuti demi perbaikan kinerja penyelenggaraan imunisasi. Permasalahan utama yang diangkat sebagai prioritas untuk perbaikan adalah rendahnya angka cakupan imunisasi dasar bayi. Dan melalui pembahasan pemba hasan yang efektif antara penanggung jawab program imunisasi, tim manajamen mutu, pelaksana imunisasi dan Kepala Puskesmas, maka ditemukan beberapa penyebab yang mendasari permasalahan tersebut serta dibuat perencanaan untuk mengatasinya. Dengan kerja keras semua elemen di Puskesmas serta melibatkan peran serta aktif lintas sector, masyarakat serta sasaran, maka proses perbaikan tersebut membuahkan hasil yang membanggakan dengan ditandai oleh meningkatnya angka cakupan imunisasi hingga melebihi batas minimal yang ditetapkan pemerintah, yaiyu 90% dari jumlah sasaran bayi. Dengan keberhasilan yang telah dicapai, perlu kiranya upaya untuk menjaga stabilitas pencapaian tersebut untuk waktu-waktu mendatang. Maka dibuat dan ditetapkanlah standar baru penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Maesan sebagai pedoman dalam kegiatan untuk terus menjaga dan meningkatkan angka cakupan imunisasi dengan hasil akhir yang bisa dinikmati dalam beberapa tahun kedepan, yaitu ttidak terjadinya lagi kejadian PD3I.

1.2

Tujuan 1.2.1

Tujuan Umum

Tujuan upaya monitoring evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan kegiatan imunisasi adalah: Menemukan permasalahan penyelenggaraan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Maesan agar dapat diatasi dengan upaya perbaikan yang efektif.

1. Menemukan 1.3

Manfaat

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI HAMBATAN

2.1

Hasil Monitoring

2.1.1 Monitoring Input dan Proses A.

Perencanaan

1. Kegiatan imunisasi di Puskesmas masuk ke dalam Rencana usulan kegiatan (RUK) puskesmas. 2. Rencana kegiatan imunisasi tidak memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sebab koordinator imunisasi tidak mengerti cara untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. 3. Perencanaan kegiatan Imunisasi melibatkan peran serta lintas sector, lintas program dan masyarakat serta sasaran. Yang terlibat antara lain: a. Perangkat desa b. Tokoh masyarakat c. Kader kesehatan d. Sasaran program e. PLKB f.

PKK

Yang seharusnya terlibat tapi tidak dilibatkan: a. KUA b. Kecamatan 4. Rencana kegiatan imunisasi tidak mengandung unsur inovasi. Sebab Koordinator imunisasi tidak ada upaya untuk menggali peluang adanya inovasi dan peran serta aktif masyarakat. 5. Rencana kegiatan imunisasi memiliki jadwal yang jelas dan terintegrasi dengan kegiatan program lainnya. 6. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 7. Sasaran imunisasi ditentukan di awal tahun pada sasaran bayi imunisasi dasar dan Anak SD untuk imunisasi lanjutan. Sedangkan sasaran WUS tidak ditentukan. Sasaran Imunisasi Rutin: 635. Sasaran Anak SD pada imunisasi lanjutan: 1176. Sasaran Wus tidak ditentukan sebab kurang kerja sama dengan pihak KUA dan kecamatan. 8. Sasaran Imunisasi Tambahan dan khusus tidak ditentukan. Sasaran Imunisasi Tambahan dan khusus tidak ditentukan sebab petugas tidak mengerti cara menentukan sasaran Imunisasi Tambahan dan khusus.

9. Kebutuhan Logistik direncanakan. Perencanaan vaksin: a. BCG: 60 x 12 = 660 vial b. DPT: 80 x 12 = 880 vial c. Polio: 80 x 12 = 880 vial d. Campak: 60 x 12 = 660 vial e. TT: 60 x 12 = 660 vial f.

DT: 100% jumlah murid kelas I, II dan II = 1776.

g. Hb Uniject: 100 x 12 = 1100 vial. Perencanaan Auto Disable Syringe: a. Auto Disable Syringe 0,05 = 750 b. Auto Disable Syringe 0,5 = 4500 Perencanaan Safety Box? 12 x 15 = 180 biji. Perencanaan kebutuhan peralatan Cold Chain: 15 biji. 10. Pendanaan direncanakan dengan menggunakan dana JKN dan BOK.

B.

Pengadaan Logistik

1. Logistic yang ada: a. Vaksin: BCG, DPT, HB, Polio, Campak, TT, DT, HB Uniject, Pentavalen. b. Auto Disable Syringe: 250. c. Safety Box: 25 d. Cold Chain: 2 e. Emergency Kit: 0 2. Distribusi logistic sering terlambat. Sebab: a. Stok di Dinas Kesehatan sering kosong b. Pelaksana vaksin (Bidan dan Perawat Desa) kadang mengambil vaksin tidak berdasarkan kebutuhan sasaran. c. Koordinator

Imunisasi

tidak

melakukan

kontrol

penerimaan

logistic

dan

pengeluaran logistic. 3. Vaksin disimpan pada suhu 20C s/d 80C pada lemari Es 4. Vaksin Hepatitis B pada Bidan Desa disimpan pada suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari 5. Ada metode pemakaian vaksin berdasarkan keteterpaparan terhadap panas, masa kadaluarsa, waktu penerimaan dan pemakaian vaksin sisa berdasarkan metode VVM, Fifo in out control suhu.

6. Monitoring administrasi dan fisik vaksin dan logistic dilakukan setiap akhir bu lan. 7. Hasil monitoring tidak dicatat di kartu stok dan tidak dilaporkan secara berjenjang bersamaan dengan laporan cakupan imunisasi. Sebab Dinas kesehatan tidak pernah meminta laporan kartu stok. 8. Ada Lemari es and freezer untuk penyimpanan vaksin dan upaya untuk menjaga kestabilan suhu. 9. Petugas menggunakan Cold Box pada saat membawa vaksin. 10. Petugas menggunakan Vaksin Carrier untuk membawa/mengirim vaksin dari puskesmas ke posyandu. 11. Saat membawa/mengirim vaksin menggunakan cold pack. Cold pack beku disimpan di suhu -150C s/d -250C selama minimal 24 Jam. Cold pack cair apakah disimpan di suhu +20C s/d +80C selama minimal 24 Jam. 12. Pemeliharaan sarana cold chain dilakukan rutin secara harian, mingguan dan bulanan

C.

Tenaga pengelola

1. Ada petugas khusus dalam mengelola imunisasi. 2. Ada petugas khusus dalam mengelola imunisasi yaitu koordinator imunisasi dan surveilence KIPI namun pendidikan tidak berlatar belakang medis, keperawatan, kebidanan atau kesehatan lainnya yang kompeten. 3. Koordinator imunisasi dan surveilence KIPI serta pengelola vaksin sudah mendapatkan pelatihan Imunisasi? 4. Ada kebijakan puskesmas untuk pengembangan pelatihan petugas imunisasi dan kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan analisis kebutuhan pelatihan dan tindak lanjutnya.

D.

Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Wajib

1. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan imunisasi di dalam gedung. Unit yang menyelenggarakan: a. Pustu b. Polindes c. Unit KIA Puskesmas Maesan d. Bidan Praktek Swasta. 2. Semua petugas pelaksana vaksinasi berkompeten untuk melakukan vaksinasi 3. Semua petugas pelaksana vaksinasi telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan vaksinasi. Sebab tidak ada perencanaan pelatihan vaksinasi dari dinas kesehatan ataupun Puskesmas.

4. Puskesmas tidak memfasilitasi pengadaan logistic untuk Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (UPKS). Sebab tidak ada kebijakan dari kepala puskesmas untuk memfasulitasi kebutuhan logistic untuk UPKS. 5. Puskesmas tidak melibatkan peran mitra swasta sebagai provider/pemberi pelayanan imunisasi untuk melengkapi peralatan sesuai standar minimal. Sebab tidak ada kebijakan dari kepala puskesmas untuk memfasulitasi kebutuhan logistic untuk UPKS dan kurangnya kerja sama puskesmas dengan lintas sector. 6. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan imunisasi di luar gedung dalam bentuk posyandu. 7. Petugas pelaksana vaksin sudah memperhatikan: a. Vaksin sensitive beku b. Keterpaparan suhu c. Batas waktu vaksin yang sudah dibuka d. Pencampuran vaksin dengan pelarut 8. Petugas imunisasi kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa sebab koordinator imunisasi tidak ada inisiatif untuk memperhatikannya. 9. Petugas vaksinasi dalam pemberian imunisasi, menggunakan Auto disable syringe. 10. Petugas vaksinasi selalu tepat dosis, cara pemberian dan tempat pemberian saat melaksanakan vaksinasi? 11. Petugas vaksinasi selalu memberikan imunisasi dalam rentang minimal 4 minggu. 12. Petugas vaksinasi selalu melaksanakan tindakan a septik saat pemberian imunisasi. 13. Petugas vaksinasi selalu memperhatikan kontra indikasi saat pemberian imunisasi pada kelompok resiko. 14. Penyelanggaraan pelayanan imunisasi baik di luar gedung maupun dalam gedung sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. 15. Dalam pelaksanaan imunisasi, pelaksana vaksin juga melakukan penyuluhan imunisasi namun tidak menggunakan media penyuluhan.

E.

Penanganan Limbah Imunisasi

1. Pengelolaan limbah infeksius tidak menggunakan incinerator. Sebab tidak ada petugas yang terlatih untuk mengoperasikan incinerator. 2. Sebagai alternative juga tidak menggunakan alternative bak beton. Sebab petugas tidak berinisiatif untuk merencanakan pembuatan bak beton. 3. Sebagai alternative menggunakan bak beton, juga tidak menggunakan alternative pengelolaan jarum dan pengelolaan syringe. Sebab petugas tidak berinisiatif untuk merencanakan pembuatan bak beton.

4. Limbah infeksius non tajam berupa sisa vaksin tidak dikeluarkan dari dalam botol atau ampul dan sampah juga tidak didesinfeksi? Sebab petugas tidak mengetahui prosedur tersebut. 5. Limbah infeksius non tajam berupa sisa botol atau ampul tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah berwarna kuning untuk selanjutnya dibakar dalam incinerator. Sebab petugas tidak mengetahui prosedur tersebut. 6. Limbah infeksius non tajam berupa sisa limbah kertas pembungkus alat suntik dan kardus pembungkus tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah berwarna hitam dan selanjutnya disalurkan ke pemanfaat atau langsung ke TPA. Sebab petugas tidak mengetahui prosedur tersebut.

F.

Pemantauan dan Evaluasi

1. Koordinator Imunisasi melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) 2. Dalam PWS selalu memanfaatkan data yang ada 3. Dalam PWS menggunakan indicator yang sederhana 4. PWS tidak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan setempat Koordinator

Imunisasi

tidak

mengerti

cara

memanfaatkan

data

PWS

untuk

pengambilan keputusan setempat dan kurangnya kerja sama lintas program dan lintas sector. 5. PWS dilaksanakan secara teratur dan tepat waktu 6. PWS tidak dimanfaatkan untuk umpan balik dalam mengambil keputusan dari pada sekedar laporan Koordinator Imunisasi tidak mengerti cara memanfaatkan data PWS untuk pengambilan keputusan setempat. 7. PWS dibuat dan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk analisis data. 8. Koordinator imunisasi tidak melakukan evaluasi stok vaksin secara rutin. Sebab: a. Koordinator imunisasi tidak punya waktu cukup untuk mengevaluasi stok vaksin secara rutin sebab merangkap tugas sebagai pengemudi ambulan. b. Kepala puskesmas tidak menunjuk seorang petugas pengelola vaksin untuk membantu tugas-tugas koordinator imunisasi. 9. Koordinator imunisasi tidak melakukan Evaluasi Indeks Pemakaian Vaksin tiap jenis vaksin berdasarkan pencatatan stok setiap bulan. Sebab Koordinator imunisasi tidak melakukan evaluasi stok vaksin secara rutin 10. Pencatatan suhu lemari es dilakukan 2 kali sehari (siang dan sore). 11. Koordinator imunisasi melakukan evaluasi cakupan imunisasi pertahun (berdasarkan data sekunder). 12. Koordinator imunisasi tidak melakukan survey cakupan imunisasi.

Sebab: Koordinator imunisasi tidak mengerti cara melakukan survey cakupan imunisasi.

13. Koordinator imunisasi tidak melakukan survey dampak imunisasi. Sebab: Koordinator imunisasi tidak mengerti cara melakukan survey dampak imunisasi.

G.

Kejadian Ikutan Paska Imunisasi

1. Petugas imunisasi melakukan pemantauan KIPI namun keterlibatan peran serta aktif lintas sektor dan lintas program (masyarakat atau petugas lapangan, Supervisor tingkat Puskesmas, Tim KIPI Kabupaten, Komda PP KIPI, Komnas PP KIPI dan Badan Pengawas Obat dan makanan) masih lemah. Sebab koordinasi lintas sector dan lintas program masih lemah. 2. Tidak ada sosialisasi kepada lintas sector dan masyarakat tentang KIPI dalam rangka kerjasama upaya antisipasi penanggulangan KIPI. Sebab koordinasi lintas sector dan lintas program masih lemah. 3. Koordinator Imunisasi melakukan upaya-upaya untuk mencegah kejadian KIPI dalam bentuk sosialisasi kepada pelaksana vaksinasi tentang cara-cara dan prosedur melakukan vaksinasi yang benar.

H.

Pencatatan dan pelaporan?

1. Pencatatan yang ada sebagai berikut: a. Buku Stok Vaksin b. Pencatatan Logistik Imunisasi c. Buku Grafik Suhu d. Register Kohort Ibu dan Bayi e. Form Pelaporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi f.

Hasil Pendataan Sasaran Bayi per Desa

g. Jadwal Pertemuan Rutin Program Imunisasi h. Data Sasaran i.

Rekap imunisasi di lapangan (Buku Kuning dan Merah)

j.

Buku Bantu Pemberian Imunisasi di Komponen Statik

k. Rekap Pencatatan Imunisasi Puskesmas (Buku Biru)

2. Pencatatan yang harus ada namun kenyataannya tidak ada antara lain sebagai berikut: a. Laporan Uniject Rusak Sebab koordinator imunisasi tidak pernah melakakukan evaluasi kualitas vaksin. b. Jadwal Pengambilan Vaksin

Sebab kurang kerja sama antara koordinator imunisasi dengan pelaksana dan koordinator program UKS.

c. Rekap Imunisasi Anak Sekolah Sebab kurang kerja sama antara koordinator imunisasi dengan pelaksana dan koordinator program UKS.

3. Pelaporan yang dilakukan sebagai berikut: a. Laporan Imunisasi b. Laporan Hasil Pencapaian UCI c. Laporan Penerimaan dan Pengiriman Vaksin HB Uniject d. Laporan Imunisasi HB Uniject e. Laporan Hasil Imunisasi Bayi f.

Laporan Hasil Perhitungan Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

g. PWS Cakupan Imunisasi pada Bayi Dan Bumil h. PWS Campak i.

PWS Polio 4

a. Laporan Drop Out (DO) DPT/HB, Campak

4. Laporan yang harus dilakukan namun tidak dilakukan, antara lain sebagai berikut: b. Laporan Cakupan Imunisasi BIAS Puskesmas Sebab tidak ada kerja sama antara koordinator imunisasi dengan pelaksana dan koordinator program UKS. c. Laporan Cakupan BIAS Campak Sebab tidak ada kerja sama antara koordinator imunisasi dengan pelaksana dan koordinator program UKS. d. Hasil Kegiatan Skrining dan Imunisasi TT WUS per Desa/Kelurahan Sebab tidak ada kerja sama antara koordinator imunisasi dengan KUA dan Kecamatan. e. Laporan Imunisasi di Unit Pelayanan Kesehatan Swasta Sebab tidak ada kerja sama antara koordinator imunisasi dengan pihak swasta.

5. Apakah ada visualisasi data sebagai berikut: a. Cakupan Desa/Kelurahan Univrsal Child b. Imunization (UCI) c. Grafik Pencapaian Bias Campak Anak Sekolah SD/MI d. Grafik Pencapaian HB O (0-7) Hari e. Grafik Pencapaian Polio 1,2,3,4

f.

Grafik Pencapaian BCG

g. Grafik Pencapaian DPT/HB 1,2,3 h. Grafik Pencapaian Campak i.

Grafik Pencapaian Hasil Imunisasi Bayi

j.

Grafik Pencapaian Hasil Imunisasi Dasar Lengkap

k. Pemetaan Desa UCI l.

Grafik Drop Out DPT/HB (1) – Campak

6. Visualisasi data yang harus ada namun kenyataannya tidak ada, adalah Grafik Pencapaian BIAS DT/TD Anak Sekolah SD/MI Kelas 1. Sebab tidak ada kerja sama antara koordinator imunisasi dengan pelaksana dan koordinator program UKS. 7. Pelaksana vaksin selalu mencatat status imunisasi ke dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 8. Koordinator imunisasi telah menggunakan teknologi atau komputerisasi dalam pencatatan dan laporan. 9. Hasil pencatatan dan visualisasi data tidak digunakan untuk mengambil keputusan dalam upaya perbaikan kinerja program. Sebab petugas tidak mengerti cara mengambil keputusan dalam angka perbaikan kinerja program. 10. Pencatatan, laporan dan dokumen-dokumen terkait program imunisasi yang ada dikendalikan dan diarsipkan dengan baik.

2.1.2 Monitoring Output dan Outcome A. Hasil Cakupan Imunisasi Per Desa

Sumber Pakem 100 90 80 70 e s a t n e s e r P

60 50

52.63 46.32

45.26 41.05

40

38.95 34.74

30

37.89

25.26

20 10 0 POLIO 1

100.00 100

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4

DPT-HB 1 DPT-HB 2 DPT-HB 3 CAMPAK

Maesan 98.81

100.00

95.24 88.10

90

96.43 89.29

89.29

80 70 e s a t n e s e r P

60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Pakuniran 100 90

82.83

81.82

80.81

80

71.72

78.79 72.73

70.71

65.66

70 e s a t n e s e r P

60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Tanah Wulan 100 90

85.47

85.47

84.92

81.01

79.33

80

74.30

67.04


73.74

60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Sumberanyar 100 90.00 90

83.33

86.67 81.11

81.11

POLIO 3

POLIO 4

82.22

80.00

83.33


60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

100.00

100.00

100


Penanggungan

100.00

92.16

100.00 92.16

90 80.39

80.39


60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


suger lor 100 90 80 70 e s a t n e s e r P

68.03

60

67.21 54.10

51.64

50

44.26

41.80

40

41.80

34.43

30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Pujer Baru 100 90

85.23

85.23

85.23

84.66

POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4

85.23

85.23

84.66

85.23


60 50 40 30 20 10 0 DPT-HB 1 DPT-HB 2 DPT-HB 3 CAMPAK

Suco Lor 100 90.37

90.37

90

88.89

86.67

82.96 77.78

80

70.37

74.07


60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Gambangan 100 90 80

79.00

77.00

76.00

75.00 68.00

70

73.00 66.00 61.00

e s a t n e s e r P

60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Gunung Sari 100 90 79.95 80

75.81


65.21

60

53.92

50 39.40

40 29.49 30 20

13.82

10.83

10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


Sumbersari 100

92.86

93.51 88.31

90

83.77 78.57

80

89.61 81.17

77.92


60 50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


B. Hasil Cakupan Imunisasi Kecamatan

Kecamatan 100 90

81.98

80

81.98 75.20

74.63


64.75

63.84 57.23

60

56.61

50 40 30 20 10 0 POLIO 1

POLIO 2

POLIO 3

POLIO 4


C. Kesimpulan Monitoring dan Evaluasi Output/Outcome

1. Ada 5 Desa (41,67%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan

imunisasi

Polio

1,

yaitu:

Maesan,

Sumbersari,

Penanggungan,

Sumberanyar dan Suco Lor. 2. Ada 4 Desa (33,33%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi Polio 2, yaitu: Maesan, Sumbersari, Penanggungan dan Suco Lor. 3. Ada 2 Desa (16,67%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi Polio 3, yaitu: Maesan dan Penanggungan. 4. Tidak ada satupun Desa (0%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi Polio 4. 5. Ada 2 Desa (16,67%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi DPT-HB1, yaitu: Maesan dan Penanggungan. 6. Ada 2 Desa (16,67%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi DPT-HB2, yaitu: Maesan dan Penanggungan. 7. Tidak ada satupun Desa (0%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi DPT-HB3. 8. Tidak ada satupun Desa (0%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi Campak. 9. Tidak ada satupun Desa (0%) di Kecamatan Maesan yang mencapai target minimal cakupan imunisasi secara keseluruhan 90%.

10. Kecamatan Maesan secara keseluruhan tidak mencapai target minimal cakupan imunisasi 90%.

2.1.3 Monitoring Impact (Dampak) A. Kejadian Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

Kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada tahun 2014 adalah kasus difteri di desa Gunung Sari pada bulan Desember Tahun 2014 sampai menyebabkan kematian sehingga menjadi Kejadian Luar Biasa (K LB) Difteri.

B. Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)

KIPI yang terjadi selama tahun 2014 sebanyak 1 kasus yaitu di desa Sumber Pakem.

2.2

Evaluasi Hambatan

2.2.1 Hambatan Non Budaya/Agama

Hambatan non budaya yang terjadi dalam pelaksanaan imunisasi adalah sering ada orang tua bayi yang tidak mau anaknya diimunisasi oleh karena takut demam setelah imunisasi.

2.2.2 Hambatan Budaya/Agama

Hambatan budaya yang terjadi dalam pelaksanaan imunisasi adalah adanya orang tua bayi yang tidak mau anaknya diimunisasi oleh karena larangan dari salah satu kepercayaan.

BAB III ANALISIS DATA

3.1

Identifikasi Masalah

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi hambatan, masalah-masalah utama dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Cakupan Imunisasi rendah 2. Terjadi kasus penyakit yang dapat diatasi dengan imunisasi (PD3I) sampai terjadi KLB Difteri. 3. Penanganan limbah imunisasi tidak benar 4. Terjadi kasus kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI)

Alasan pemilihan 4 (empat) masalah utama di atas adalah sebagai berikut: No

3.2

Masalah

P (Productivity)

1

Cakupan rendah

Imunisasi

2

Terjadi PD3I sampai terjadi KLB Difteri.

3

Penanganan limbah imunisasi tidak benar

4

Terjadi KIPI

Q ( Quality )

C ( Cost )

D ( Delivery )

S ( Safety )

M ( Moral )

Tidak memenuhi Kualitas pelayanan Beresiko Beresiko gagal Beresiko target pemerintah imunisasi tidak menyebabkan biaya memberikan menyebabkan Universal Child memenuhi target yang dikeluarkan keamanan pada penurunan semangat Immunization (UCI) pemerintah pemerintah masyarakat di bidang kerja karyawan meningkat apabila kesehatan terjadi kasus PD3I Gagal Menekan Kualitas pelayanan Biaya yang Gagal memberikan Beresiko Angka Morbiditas imunisasi tidak dikeluarkan keamanan pada menyebabkan memenuhi tujuan pemerintah masyarakat di bidang penurunan semangat utama program meningkat terhadap kesehatan kerja karyawan imunisasi yaitu penanganan kasus pencegahan PD3I PD3I Gagal Melaksanakan Beresiko Beresiko mengakibatkan Beresiko gagal Beresiko Manajemen Resiko menyebabkan pendapatan puskesmas memberikan menyebabkan Terhadap complain masalah menurun disebabkan keamanan terhadap penurunan semangat Lingkungan sampah dan limbah angka kunjungan rendah efek sampah dan kerja karyawan oleh masyarakat oleh karena adanya limbah infeksius kepada Puskesmas complain pada lingkungan sekitar

Gagal Menjaga Mutu Pencegahan Resiko Klinis

Beresiko Biaya yang Mengakibatkan Beresiko gagal Beresiko menyebabkan dikeluarkan pendapatan puskesmas memberikan menyebabkan complain masalah pemerintah menurun disebabkan keamanan terhadap penurunan semangat efek samping meningkat terhadap angka kunjungan rendah efek samping kerja karyawan pelayanan imunisasi penanganan kasus oleh karena kepercayaan pelayanan imunisasi. KIPI pelanggan rendah

Analisis Prioritas Masalah

Masalah yang telah teridentifikasi diprioritaskan dengan metode CARL. Metode CARL (Capability, Accesibility, Readness, Leverage ) dengan menggunakan skore nilai 1 – 5. Kriteria CARL tersebut mempunyai arti: C : Ketersediaan Sumber Daya (dana dan sarana/peralatan) A : Kemudahan, masalah yang ada diatasi atau tidak Kemudahan dapat didasarkan pada ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan atau juklak. R: Kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran seperti keahlian/kemampuan dan motivasi L:

Seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan yang dibahas.

Nilai total merupakan hasil perkalian C x A x R x L, urutan ranking atau prioritas adalah nilai tertinggi sampai nilai terendah. Tabel Analisis CARL Masalah

C

A

R

L

Nilai

%

∑%

Ranking

A

4

4

3

4

192

69.06%

69.06%

1

Prioritas Ya

B

2

3

3

3

54

19.42%

88.49%

2

Tidak

C

2

2

2

3

24

8.63%

97.12%

3

Tidak

D

1

1

2

4

8

2.88%

100.00%

4

Tidak

278

100.00%

Jumlah

Keterangan: A: Cakupan Imunisasi rendah B: Terjadi kasus penyakit yang dapat diatasi dengan imunisasi (PD3I) sampai terjadi KLB Difteri.

C: Penanganan limbah imunisasi tidak benar D: Terjadi kasus kejadian ikutan paska imunisasi

Berdasarkan analisis prioritas, masalah utama yang akan diatasi oleh Puskesmas Maesan adalah Cakupan Imunisasi rendah. Target minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam cakupan imunisasi berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 adalah sebesar 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi yang terdiri dari imunisasi Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, DPT-HB 1, DPT-HB 2, DPT-

4

3.2

Terjadi KIPI

Gagal Menjaga Mutu Pencegahan Resiko Klinis

Beresiko Biaya yang Mengakibatkan Beresiko gagal Beresiko menyebabkan dikeluarkan pendapatan puskesmas memberikan menyebabkan complain masalah pemerintah menurun disebabkan keamanan terhadap penurunan semangat efek samping meningkat terhadap angka kunjungan rendah efek samping kerja karyawan pelayanan imunisasi penanganan kasus oleh karena kepercayaan pelayanan imunisasi. KIPI pelanggan rendah

Analisis Prioritas Masalah

Masalah yang telah teridentifikasi diprioritaskan dengan metode CARL. Metode CARL (Capability, Accesibility, Readness, Leverage ) dengan menggunakan skore nilai 1 – 5. Kriteria CARL tersebut mempunyai arti: C : Ketersediaan Sumber Daya (dana dan sarana/peralatan) A : Kemudahan, masalah yang ada diatasi atau tidak Kemudahan dapat didasarkan pada ketersediaan metode/cara/teknologi serta penunjang pelaksanaan seperti peraturan atau juklak. R: Kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran seperti keahlian/kemampuan dan motivasi L:

Seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan yang dibahas.

Nilai total merupakan hasil perkalian C x A x R x L, urutan ranking atau prioritas adalah nilai tertinggi sampai nilai terendah. Tabel Analisis CARL Masalah

C

A

R

L

Nilai

%

∑%

Ranking

A

4

4

3

4

192

69.06%

69.06%

1

Prioritas Ya

B

2

3

3

3

54

19.42%

88.49%

2

Tidak

C

2

2

2

3

24

8.63%

97.12%

3

Tidak

D

1

1

2

4

8

2.88%

100.00%

4

Tidak

278

100.00%

Jumlah

Keterangan: A: Cakupan Imunisasi rendah B: Terjadi kasus penyakit yang dapat diatasi dengan imunisasi (PD3I) sampai terjadi KLB Difteri.


Berdasarkan analisis prioritas, masalah utama yang akan diatasi oleh Puskesmas Maesan adalah Cakupan Imunisasi rendah. Target minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam cakupan imunisasi berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 adalah sebesar 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi yang terdiri dari imunisasi Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, DPT-HB 1, DPT-HB 2, DPTHB dan Campak. Maka target perbaikan dalam upaya perbaikan ini sebesar 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi. Sehingga upaya perbaikan penyelenggaraan imunisasi dapat disimpulkan sebagai berikut: Meningkatkan cakupan imunisasi sampai lebih dari 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi.

“

3.3

”

Analisis Sebab Akibat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hambatan, maka penyebab dari masalah cakupan imunisasi dasar bayi yang rendah, dapat di analisis sebagai berikut: Tabel Analisis Sebab Akibat

No

Dampak

Masalah

Penyebab

Penyebab

Penyebab Paling Dasar


Berdasarkan analisis prioritas, masalah utama yang akan diatasi oleh Puskesmas Maesan adalah Cakupan Imunisasi rendah. Target minimal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam cakupan imunisasi berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 adalah sebesar 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi yang terdiri dari imunisasi Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, DPT-HB 1, DPT-HB 2, DPTHB dan Campak. Maka target perbaikan dalam upaya perbaikan ini sebesar 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi. Sehingga upaya perbaikan penyelenggaraan imunisasi dapat disimpulkan sebagai berikut: Meningkatkan cakupan imunisasi sampai lebih dari 90% untuk semua jenis imunisasi dasar bayi.

“

3.3

”



No

1

Dampak

Masalah

Penyebab

Penyebab

Utama

Intermediate


Kasus

Cakupan

Imunisasi

Logistik

1. Pengambilan Vaksin Tidak didasarkan kebutuhan sasaran yang disebabkan oleh:

PD3I

Imunisasi

tidak

sering

2. Meningkatnya kebutuhan sasaran yang disebabkan oleh:

Rendah

dilakukan

terlambat

saat

a. UPKS tidak difasilitasi b. Tidak ada kebijakan kapus untuk memfasilitasi UPKS

posyandu

3. Kurangnya control terhadap logistic yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan saat pengambilan vaksin dan logistic oleh Koordinator Imunisasi sebagai akibat dari: a. Kartu Stok Jarang diisi sebab koordinator merangkap tugas dan tidak ada petugas khusus pengelola logistik b. Koordinator Imunisasi tidak kompeten sebab petugas tidak berlatar belakang medis atau kesehatan lainnya c. Koordinator Imunisasi merangkap tugas d. Tidak ada petugas khusus untuk mengelola vaksin. 4. Vaksin banyak tidak terpakai saat posyandu disebabkan oleh kunjungan posyandu dipengaruhi musim (musim tanam, musim panen, musim pernikahan dan kegiatan keagamaan)

No

2

Dampak

Masalah

Penyebab

Penyebab

Utama

Intermediate

Kasus

Cakupan

Orang

PD3I

Imunisasi Rendah

tua


Pengetahuan

1. Tingkat pendidikan dan status social ekonomi masyarakat rendah pada beberapa desa

bayi menolak

masyarakat

2. Kurangnya kegiatan promosi kesehatan tentang imunisasi yang disebabkan oleh:

imunisasi

rendah

a. Rendahnya ketrampilan pelaksana vaksinasi dalam upaya promosi kesehatan sebagai akibat dari kurangnya pelatihan promkes

3.3



No

1

Dampak

Masalah

Penyebab

Penyebab

Utama

Intermediate


Kasus

Cakupan

Imunisasi

Logistik

1. Pengambilan Vaksin Tidak didasarkan kebutuhan sasaran yang disebabkan oleh:

PD3I

Imunisasi

tidak

sering

2. Meningkatnya kebutuhan sasaran yang disebabkan oleh:

Rendah

dilakukan

terlambat

a. UPKS tidak difasilitasi

saat

b. Tidak ada kebijakan kapus untuk memfasilitasi UPKS

posyandu

3. Kurangnya control terhadap logistic yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan saat pengambilan vaksin dan logistic oleh Koordinator Imunisasi sebagai akibat dari: a. Kartu Stok Jarang diisi sebab koordinator merangkap tugas dan tidak ada petugas khusus pengelola logistik b. Koordinator Imunisasi tidak kompeten sebab petugas tidak berlatar belakang medis atau kesehatan lainnya c. Koordinator Imunisasi merangkap tugas d. Tidak ada petugas khusus untuk mengelola vaksin. 4. Vaksin banyak tidak terpakai saat posyandu disebabkan oleh kunjungan posyandu dipengaruhi musim (musim tanam, musim panen, musim pernikahan dan kegiatan keagamaan)

No

2

Dampak

Masalah

Penyebab

Penyebab

Utama

Intermediate

Kasus

Cakupan

Orang

PD3I

Imunisasi Rendah

tua


Pengetahuan

1. Tingkat pendidikan dan status social ekonomi masyarakat rendah pada beberapa desa

bayi menolak

masyarakat

2. Kurangnya kegiatan promosi kesehatan tentang imunisasi yang disebabkan oleh:

imunisasi

rendah

a. Rendahnya ketrampilan pelaksana vaksinasi dalam upaya promosi kesehatan sebagai akibat dari kurangnya pelatihan promkes b. Kurangnya media promkes

3

Kasus

Cakupan

Kurangnya

Inisiatif yang Kerja sama lintas sector rendah sebab koordinator imunisasi tidak mempunyai kemampuan

PD3I

Imunisasi

bantuan

rendah

Rendah

pelaksanaan

lintas

vaksinasi

dan

oleh

masyarakat

sector

lintas

dari untuk menjalin komunikasi lintas sector yang disebabkan tidak kompeten di bidangnya. sector

dan

masyarakat 4

Kasus

Cakupan

Vaksin Tidak

Tidak

Koordinator Imunisasi tidak mengerti cara melakukan survey cakupan & IP disebabkan

PD3I

Imunisasi

Cukup

dilakukannya

oleh Koordinator imunisasi tidak kompeten sebagai akibat dari latar belakang pendidikan

Rendah

Vaksin (IP)

survey

bukan kesehatan.

cakupan imunisasi dan Indeks Pemakaian

3.4

Diagram Tulang Ikan Kurangnya

Kurangnya

Kontrol

pengawasan pengambilan vaksin

Kartu Stok

Tidak ada

tidak diisi

Petugas

Tidak

Metode

logistik

Imunisasi tidak dilakukan

Inisiatif

saat posyandu

rendah dari Linsek

menjalin

Petugas tidak

kerjasa sama

kompeten

Monev Imunisasi

Recommend Documents