BAB I PENDAHULUAN
A. Nama Kegiatan
: Evaluasi Program Jamkesmas di Kota Semarang
B. Waktu
: Juni 2012
C. Tempat / Lokasi
:
1. Puskesmas Penyelenggara Jamkesmas di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 2. Kantor Kecamatan Kecamatan Banyumanik Kota Kota Semarang. Semarang. 3. Dinas Kesehatan Kota Semarang 4. Badan Kesbang Pol dan Linmas
D. Sumber Dana
: Dana PRKP
E. Latar Belakang Kegiatan
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dalam hal pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, upaya kesehatan, maupun lingkungan strategis kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting karena 3 alasan pokok: 1. Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai tahun 2010. 2. Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang
kebersamaan
dalam
memenuhi
komitmen
global
guna
mnurunkan
kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin. 3. Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Apalagi, memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dituntut daya saing yang memerlukan sumberdaya manusia dengan kuantitas dan kualitas tinggi. Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dilatarbelakangi dilatarbelakangi mengenai alasan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta keharusan mutlak untuk melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan penduduk miskin. JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan pemenuhan hak rakyat r akyat atas kesehatan dan amanat Undang – Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.
Kebijakan
JAMKESEMAS/ASKESKIN
diselenggarakan
oleh
Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi
kebersamaan
dalam
memenuhi
komitmen
global
guna
mnurunkan
kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin. 3. Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Apalagi, memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dituntut daya saing yang memerlukan sumberdaya manusia dengan kuantitas dan kualitas tinggi. Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dilatarbelakangi dilatarbelakangi mengenai alasan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta keharusan mutlak untuk melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan penduduk miskin. JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan pemenuhan hak rakyat r akyat atas kesehatan dan amanat Undang – Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.
Kebijakan
JAMKESEMAS/ASKESKIN
diselenggarakan
oleh
Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu selama masa transisi pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nasional (UU SJSN). Selanjutnya, penyelenggaraan penyelenggaraan akan diserahkanny di serahkannyaa kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai UU SJSN. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat.
Program
JAMKESMAS sebagai kelanjutan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin atau dikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN).
F. Tujuan Kegiatan
1. Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan publik secara langsung di lapangan dengan kegiatan praktikum. 2. Mahasiswa dapat membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan teori yang di dapat saat perkuliahan. 3. Sebagai media berlatih menganalisis persoalan-persoalan persoalan-persoalan selama
sebuah
kebijakan publik diterapkan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui apakah program Jamkesmas di kota Semarang sudah berhasil apa belum, apakah program tersebut sudah tepat sasaran atau belum. 5. Hasil evaluasi ini dapat digunakan oleh masyarakat atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi program Jamkesmas agar kedepannya lebih maju.
G. Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis : Penelitian ini mendiskripsikan mengenai evaluasi program JAMKESMAS (jaminan kesehatan masyarakat) dimana pelaksanaan ini tentu berbeda-beda di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini bisa digunakan sebagai pembanding pelaksanaan pelaksanaan program jamkesmas di setiap daerah.
Manfaat Praktis Praktis : Penelitian ini memberikan memberikan gambaran gambaran mengenai mengenai program Jamkesmas di kota kota Semarang. Selain itu juga membahas membahas mengenai kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain
kaitannya dengan program jamkesmas. Hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan yang berkaitan dengan evaluasi sebuah kebijakan ataupun program khususnya di sektor publik
dan
memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.
H. Kerangka Teori
Kajian pustaka digunakan sebagai sumber untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Evaluasi yang akan digunakan adalah dalam bentuk evaluasi kinerja proyek dimana indikator-indikator yang ada didalamnya adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Oleh karena itu, landasan teori merupakan pemikiran lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut . Secara harafiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh,
dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002).
Berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program, sementara itu evaluasi sumatif merupakan upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan (Lehman, 1990). Brigman dan Davis mengatakan bahwa secara umum evaluasi kinerja kebijakan mengacu pada empat indikator pokok, yaitu indikator input, process, output, dan outcome (Badjuri dan Yuwono, 2002:130). Indikator input (masukan), memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. Indikator process (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Indikator output (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat
menghasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator ini misalnya beberapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Beberapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seharusnya. Indikator outcome (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.
Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai.
I.
Metodologi Penelitian
Metode peneltian pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan umum penelitian. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Penggunaan metode yang tepat di dalam penelitian berarti sebagai berikut (Nawawi, 1995:61) : 1. Menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, terutama dalam bidang ilmu sosial yang variabelnya sangat dipengaruhi oleh sifat subjektivitas manusia yang mengungkapkannya. 2. Menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang bersifat trial
and
error sebagai
cara yang tidak menguntungkan bagi
perkembangan ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. 3. Meningkatkan sifat objektivitas dalam menggali kebenaran pengetahuan yang tidak saja penting artinya secara teoritis tetapi juga sangat besar pengaruhnya terhadap kegunaan praktis hasil penelitian di dalam kehidupan manusia. Untuk mengevaluasi program Jamkesmas ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, agar evaluasi dapat lebih mendalam dan detail.
1. Model Penelitian
Menurut Koentjoroningrat (1994:29) ada bermacam-macam model penelitian antara lain : model penelitian yang bersifat menjelajah (ekslporatif), deskripstif dan menerangkan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka model penelitian yang digunakan adalah model penelitian eksploratif, yaitu model penelitian yang bersifat terbuka, yang masih mencari dan belum mempunyai hipotesis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan program Jamkesmas melalui berbagai macam kegiatannya dan hal-hal yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut.
2. Sumber dan Jenis Data
Populasi Menurut Nawawi (1983:144), Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik berupa hasil perhitungan maupun ukuran, kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang ada di kota Semarang. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 1)
Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus ( focus grup discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner.
2)
Data Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada waktu melakukan penelitian dengan menggunakan suatu metode tertentu (Arikunto, 2002:126). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti perlu memiliki rasa keingintahuan untuk mengamati dan memahami permasalahan dalam penelitiannya. Peneliti harus mempunyai kemampuan dalam memberikan pandangan dan makna mengenai data yang diperoleh sehinggan peneliti memahaminya dan dapat memisahkan hal-hal yang tidak berkaitan. Selain itu, peneliti harus bisa menciptakan kedekatan yang maksimal dengan para narasumber sehingga mereka mau bekerja sama.
4. Pemilihan Informan
Pemilihan informan dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang Program JAMKESMAS. Informan yang dijadikan narasumber penelitian ini adalah : Kepala Rumah Sakit dan Puskesmas Pemerintah di Kota Semarang.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Dalam hal ini akan meninjau langsung ke rumah sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Semarang b. Wawancara Wawancara ini dimaksudkan untuk menyerap informasi mengenai persepsi, pandangan, pola pikir, pendapat/interprestasi masalah penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara memerlukan suatu instrumen, yaitu interview guide (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti terjun ke
lapangan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila narasumber kurang aktif di dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
6. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan datadilakukan melalui beberapa cara yaitu : a.
Editing, yaitu data yang diperoleh perlu diproses dahulu sebelum disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh, sehingga kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya dapat dihindari. Hal ini untuk meneliti kesempurnaan dan ketepatan dari data dan informasi yang diperoleh.
b.
Koding, yaitu data yang diperoleh perlu diproses terlebih dahulu dengan cara memilih dan mengelompokkan dalam kelompoknya masing-masing.
c.
Tabulasi, yaitu data yang diperoleh perlu diproses dahulu untuk dijadikan tabel untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
7. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data
Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dapat dilakukan antara lain : 1.
Melakukan wawancara mendalam kepada informan
2.
Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan.
3.
Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumbersumber lain.
8. Penentuan Alat dan Instrumen
Daftar Pertanyaan/Instrumen : Untuk kepala Puskesmas : 1)
Kapan sosialisasi Jamkesmas mulai dilaksanakan?
2)
Bagaimana sosialisasi terhadap program Jamkesmas?
3)
Mulai dari tingkat manakah sosialisasi tersebut dilakukan? (RT, RW, saat POSYANDU, pertemuan-pertemuan di Kecamatan)
4)
Bagaimana cara penyampaian sosialisasi Jamkesmas, apakah dinilai sudah efektif dan berhasil?
5)
Saat sosialisasi apakah sudah diberitahukan kepada masyarakat tentang : -
syarat-syarat masyarakat yang mendapatkan Jamkesmas
-
bentuk Jamkesmas berupa apa
-
saat seperti apa masyarakat bisa menggunakan Jamkesmas
-
siapa saja yang berhak memperoleh jamkesmas
-
kemudahan apa saja yang diperoleh masyarakat yang mendapatkan Jamkesmas
6)
Kapan dan dalam keadaan yang bagaimana Jamkesmas dapat digunakan oleh masyarakat?
7)
Berapa lama Jamkesmas berlaku?
8)
Dimanakah masyarakat dapat menggunakan Jamkesmas? (rumah sakit swasta, negri atau di puskesmas)
9)
Apakah fasilitas yang didapat oleh masyarakat yang menerima Jamkesmas?
10)
Apakah masyarakat yang menggunakan Jamkesmas bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti masyarakat yang membayar penuh?
11)
Bagaimana pelaksanaan program jamkesmas, apakah sudah memuaskan bagi masyarakat dan apakah sudah melayani masyarakat dengan baik?
12)
Apakah sudah ada evaluasi dari program tersebut selama periode tertentu? Bagaimana hasil yang diperoleh?
13)
Tujuan jamkesmas adalah melayani masyarakat miskin dalam bidang kesehatan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai?
14)
Berapa banyak masyarakat yang memperoleh program jamkesmas?
15)
Apakah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sudah terjawab dan terpenuhi dengan adanya program Jamkesmas?
16)
Bagaimanakah pendapat bapak/ibu berkaitan dengan pemberitaan yang sekarang ini marak tentang rakyat miskin yang tidak segera dilayani di rumah sakit padahal keadaannya sudah parah, padahal ia mempunyai kartu Askes, berkaitan dengan program jamkesmas?
17)
Bagaimana hasil yang didapat setelah program jamkesmas dilaksanakan, apakah kesehatan masyarakat miskin terjamin?
18)
Adakah penurunan angka kematian dan peningkatan kesehatan masyarakat di kecamatan Banyumanik setelah program Jamkesmas dilaksanakan? Seberapa besar tingkat kenaikan atau penurunannya?
19)
Bagaimana partisipasi penerima Jamkesmas sendiri dalam menggunakan fasilitas ini?
20)
Bagaimana berita acara untuk program Jmkesmas itu sendiri?
21)
Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Jamkesmas? Dapatkah kendala tersebut diatasi?
Untuk penerima Jamkesmas : 1)
Darimana penerima Jamkesmas mengetahui adanya program ini?
2)
Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh puskesmas terkait dengan program Jamkesmas?
3)
Seperti apa prosedur yang dilakukan masyarakat untuk dapat menerima Jamkesmas?
4)
Syarat-syarat apa saja yang diminta agar dapat menerima Jamkesmas?
5)
Apakah program ini cukup membantu bagi penerima Jamkesmas?
6)
Apa saja yang didapat dari program Jamkesmas ini?
7)
Apakah ada biaya tambahan untuk pemeriksaan kesehatan tertentu?
8)
Apakah masyarakat sudah merasakan perubahan pelayanan kesehatan setelah program Jamkesmas dilaksanakan? Bagaimana pelayanan yang dirasakan? Lebih baik atau malah lebih buruk?
9)
Menurut masyarakat (yang mendapatkan Jamkesmas), bagaimana pendapat masyarakat, sudah efektifkah program tersebut?
10)
Apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam pelaksanaan program Jamkesmas itu sendiri? Seperti apa kekurangan dan kelebihannya?
11)
Apa harapan penerima Jamkesmas terkait dengan program ini?
12)
Apa saran dari penerima Jamkesmas untuk program ini?
9. Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:103). Analisis data ini bertujuan menyajikan informasi yang diperoleh peneliti untuk lebih mudah dipahami dan dimaknai atau ditafsirkan oleh semua pihak yang membaca hasil penelitian.
Secara garis besar analisis dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a. Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah analisa yang diperuntukkan bagi data besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. b. Analisis Kualitatif Analisis kualitatif yaitu analisa yang dipergunakan untuk data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang datanya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dan dengan menggunakan Kerangka Kerja Logis Kegiatan yang terdiri dari proses analisis yang sistematis dan mendalam serta cara menyajikan hasil proses analisis tersebut. Penelitian ini menggunakan KKLK yang merupakan salah satu model evaluasi program sebagai kerangka analisis penelitian ini, mengingat model ini dapat dipergunakan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan. Metode
analisis
yang
dipergunakan
untuk
mengetahui
tingkat
keberhasilan kegiatan/ program/ kebijakan adalah metode komparasi. Metode komparasi dilakukan dengan cara membandingkan antara proporsi yang dicantumkan dalam rencana dengan proporsi realisasi setelah kegiatan/ program berakhir dengan indikator yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact
Untuk menganalisis data kualitatif digunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dan observasi secara langsung di l apangan.
BAB II DISKRIPSI PROGRAM JAMKESMAS
Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin ti ga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin. Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007). Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.
Untuk menjamin asuransi kesehatan penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal Agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telah berjalan memasuki tahun ke delapan dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi antara lain: kepesertaan yang belum tuntas, peran fungsi ganda sebagai pengelola, verifikator dan sekaligus sebagai pembayar atas pelayanan kesehatan, verifikasi belum berjalan dengan optimal, kendala dalam kecepatan pembayaran, kurangnya pengendalian biaya, penyelenggara tidak menanggung resiko. Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin pada tahun 2008. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT yang selanjutnya disebut JAMKESMAS dengan tidak ada perubahan jumlah sasaran. Jamkesmas adalah Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Tujuan umum dari program Jamkesmas ini adalah untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin
dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan khususnya adalah : 1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Sasaran program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Dana Jamkesmas, pada dasarnya terbatas untuk pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan operasional pelayanan terbatas tidak termasuk pembiayaan untuk obat, bahan medis habis pakai, vaksin dan logistik yang lain. Kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, vaksin dan logistik lainnya untuk pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya yang meliputi : 1. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (Obat PKD) 2. Alat dan Obat Kontrasepsi 3. Obat Program 4. Vaksin 5. Reagen dan Logistik Penunjang 6. Bahan Habis Pakai Pelayanan Kesehatan 7. Logistik lainnya Prasyarat Jamkesmas yaitu masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta yang diberi kesempatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Lebih khusus Jamkesmas diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan indikator sebagai berikut (Jati dan Syamsulhuda, 2009) : 1. Tidak sanggup makan 2 kali sehari 2. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar karena alasan biaya 3. Tidak mengkonsumsi protein hewani minimal sekali dalam seminggu 4. Tidak dapat mencukupi konsumsi pangan sehari-hari dari mata pencaharian utama 5. Lantai rumah berupa tanah dengan luas kurang dari 7 m2/orang 6. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas. Berikut ini prosedur pelaksanaan program Jamkesmas :
1. Hak pelayanan kesehatan dasar meliputi: a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) b. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) c. pelayanan gawat darurat. 2. Manfaat jaminan berbentuk pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik. 3. Pemberi Pelayanan kesehatan (PPK): a. Pelayanan kesehatan dasar (RJTP dan RITP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya. b. Persalinan normal dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (praktek dokter dan bidan swasta) dan biayanya diklaimkan ke Puskesmas setempat sebagaimana diatur dalam juknis pelayanan dasar. c. Pelayanan tingkat lanjut (RJTL dan RITL) diberikan di PPK lanjutan jaringan Jamkesmas (Balkesmas, Rumah Sakit Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/Polri dan RS Swasta) berdasarkan rujukan. d. Pelayanan RITL diberikan di ruang rawat inap kelas III (tiga). Apabila tidak tersedianya tempat tidur, peserta dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas III, biaya pelayanannya tetap diklaimkan menurut biaya kelas III. e. RS khusus (RS Jiwa, RS Kusta, RS Paru, dll) yang juga melayani pasien umum, klaim pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpisah antara pasien khusus sesuai dengan kekhususannya dan pasien umum. 4. Gawat darurat (emergency) seluruh PPK wajib memberikan pelayanan penanganan pertama walaupun tidak sebagai PPK jaringan Jamkesmas. Selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan PPK Jamkesmas untuk penanganan lebih lanjut. 5. Peserta Jamkesmas tidak boleh dikenakan iuran dengan alasan apapun. 6. Pemberian pelayanan kepada peserta oleh PPK lanjutan harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Berikut ini prosedur pelayanan umum Jamkesmas : 1. Peserta membawa kartu Jamkesmas.
a. peserta gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, menggunakan surat keterangan/rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat. b. peserta PKH yang belum memiliki kartu Jamkesmas, menggunakan kartu PKH. 2. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. 3. Bila (menurut indikasi medis) peserta memerlukan pelayanan tingkat lanjut, maka dapat merujuk peserta ke PPK lanjutan. Sedangkan prosedur pelayanan tingkat lanjut : 1. Peserta Jamkesmas yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut membawa kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan dibawa ke loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapannya. a. Emergency b.
tidak memerlukan surat rujukan.
Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesmas, otomatis menjadi peserta.
Pelayanan
kesehatannya
menggunakan kartu
peserta
Jamkesmas orang tuanya dan dilampirkan surat keterangan lahir dan Kartu Keluarga orang tuanya. 2. Diberikan Surat Keabsahan Peserta (SKP) oleh petugas PT. ASKES 3. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan. 4. Jenis Pelayanan: a.
Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit dan Balkesmas
b.
Pelayanan rawat inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit
c.
Pelayanan obat-obatan dan alat/bahan medis habis pakai
d.
Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya
5. Kasus kronis (perawatan berkelanjutan dalam waktu lama) a.
Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal, Kanker, dll, surat rujukan berlaku selama 1 bulan.
b.
Gangguan jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, surat rujukan dapat berlaku selama 3 bulan.
6. Peserta yang berobat lintas daerah, verifikasi kepesertaan dilakukan oleh PT. Askes (Persero) dengan melihat pada kartu Jamkesmas. 7. Rujukan pasien antar RS termasuk rujukan RS antar daerah dilengkapi surat rujukan dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat dikeluarkan SKP oleh petugas PT. Askes (Persero).
8. Gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan. Peserta diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitasnya (kartu peserta disertai KK dan KTP) 9. Kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks (severity level-3)harus mendapatkan pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau Supervisor yang ditunjuk/diberi tanggungjawab oleh RS 10. Biaya transport rujukan: a.
pasien dari Puskesmas ke PPK lanjutan di Kabupaten/Kota setempat menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk
b.
pemulangan pasien dari RS serta rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya tidak ditanggung dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah asal peserta.
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISI DATA A. PENYAJIAN DATA
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima responden untuk mengumpulkan data. Data peneliti dapatkan dengan cara wawancara. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan kelima responden tersebut : 1. Ibu Lia (teknisi program Jamkesmas Puskesmas Srondol) Ibu Lia mengatakan bahwa sosialisasi jamkesmas dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan oleh kader kesehatan yang ada di masing-masing RW di tiap
kelurahan.
Sosialisasi
program
Jamkesmas
ini
merupakan
tugas
kelurahan/kecamatan untuk melakukannya dan puskesmas juga ikut memantau pelaksanaan Jamkesmas dan juga sebagai pihak pelaksana itu sendiri. Puskesmas sebagai tempat/alat dalam pelayanan kaitannya dengan program jamkesmas. Dalam program jamkesmas juga tidak ada pungutan biaya dan untuk tindakan lab (harus sesuai dengan indikasi pasien/keluhannya) Tidak ada pembedaan dalam hal pelayanan dan fasilitas yang di berikan,semua yang menggunakan kartu jamkesmas sama. Dulunya kartu jamkesmas dipakai satu kartu untuk satu keluarga namun sekarang satu kartu Jamkesmas untuk satu orang. Persyaratan dalam berobat menggunakan pelayanan jamkesmas sendiri yaitu dengan : 1. Adanya kartu kunjungan pasien 2. Adanya kartu peserta jamkesmas Untuk estimasi penggunaan kartu jamkesmas di puskesmas srondol yaitu sekitar 250 orang per bulannya. Untuk rumah sakit swasta/privat harus ada MOU dengan program jamkesmas dan juga dengan dinas kesehatan kota dalam penggunaan kartu jamkesmas itu sendiri. Evaluasi program jamkesmas sudah ada dari dinas kesehatan kota mengenai program jamkesmas ini meliputi : 1. Jumlah pasien 2. Pengguna kartu
3. Penyakit/komplain (untuk puskesmas srondol belum ada kompalin) Kendala dari puskesmas srondol sendiri yaitu 1. Sering ada salah paham antar petugas mengenai rujukan pasien 2. Kurangnya koordinasi yang sinergis antara rumah sakit, dinas kesehatan kota, dan puskesmas 3. Belum maksimalnya sosialisasi karena terbatasnya kader kesehatan (RW) dan masih dilakukannya sosialisasi seperti saat Posyandu. Saran untuk program ini yaitu sarana sudah lengkap dan perlunya penekanan pada sosialisasi lintas sektor agar tidak ada misskomunikasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar program ini bisa sampai kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. 2. Bapak Dalimin Bapak Dalimin yang berumur 64 tahun merupakan penerima Jamkesmas. Beliau tinggal di Srondol Kulon RT 5 RW 5. Pak Dalimin mengetahui adanya program Jamkesmas dari sosialisasi pihak puskesmas yang dilakukan lewat masing-masing RT. Untuk bisa menjadi penerima Jamkesmas, Pak Dalimin harus menyertakan surat keterangan tidak mampu, foto copy KTP, foto copy KK kepada petugas di puskesmas. Pak Dalimin merasa sangat terbantu dengan adanya program Jampersal ini, Pak Dalimin mendapatkan pelayanan yang bagus di Puskesmas, baik saat berobat maupun rawat inap di rumah sakit. Namun apabila obat yang harus diminum oleh pasien yang memakai Jamkesmas diluar dari obat yang tercantum untuk penerima Jamkesmas, maka pasien dikenai biaya. Menurut Pak Dalimin, tiap taunnya pelayanan kesehatan bagi penerima Jamkesmas semakin membaik. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi jadi hanya beberapa orang/warga saja yg mengetahui program jamkesmas ini, waktu pelayanan juga kurang efektif, tempat pelayanan kurang nyaman dan alat kesehatan yang masih terbatas. Harapan dari Pak Dalimin adalah supaya tiap tahunnya program ini semakin ditingkatkan, sosialisasi lebih diperluas dan akses untuk menerima program Jamkesmas dipermudah.
3. Ibu Muji Sri Rahayu Ibu Muji (39 tahun) tinggal di Srondol Wetan RT 2 RW 4 juga merupakan penerima Jamkesmas. Ia mengetahui adanya program Jamkesmas dari perangkat desa. Sosialisasi program Jamkesmas di puskesmas dilakukan dengan baik menurut Ibu Muji, pelayananannya juga ramah. Prosedur untuk menjadi penerima Jamkesmas sangat mudah, masyarakat hanya membuat surat keterangan tidak mampu dan surat pengajuan jamkesmas dan selebihnya akan diurus oleh perangkat desa setempat. Ibu Muji merasa terbantu dengan adanya program Jamkesmas ini, karena dapat mengurangi beban biaya kesehatan yang terbilang cukup mahal. Pelayanannya dinilai cukup baik walupun masih ada beberapa kekurangan, yaitu seringkali masih ada perlakuan berbeda pada pasien penerima Jamkesmas dan pasien yang tidak menerima Jamkesmas. Pasien yang membayar penuh atau bukan penerima Jamkesmas lebih diutamakan dan dilayani dengan baik. Diharapkan program jamkesmas ini pelayanannya lebih ramah tanpa membeda-bedakan pasien.
4. Bapak Mulyono Bapak Mulyono (58 Tahun) adalah orang terakhir yang peneliti wawancarai. Ia tinggal di Banyumanik RT 1,RW 8. Pak Mulyono mengetahui adanya program Jamkesmas ini dari ketua RT nya yang melakukan pendataan warga kurang mampu yang kemudian didaftarkan sebagai penerima Jamkesmas. Pak Mulyono mengaku bahwa Ia tidak disibukkan dengan berbagai prosedur, tapi hanya didata dan sesudah itu Ia menerima kartu Jamkesmas, jadi semua urusan sudah diurus oleh perangkat desa yang bersangkutan, yaitu Ketua RT. Syarat utama penerima Jamkesmas adalah benar benar tidak mampu, dan memberikan fotocopy KK (kartu keluarga) yang diserahkan kepada ketua RT. Sama dengan kedua responden di atas, Pak Mulyono merasa sangat dibantu dengan adanya program Jamkesmas ini, Ia merasa tidak dibeda-bedakan dengan masyarakat yang tidak menggunakan Jamkesmas. Pak Mulyono mengatakan tidak ada punggutan pembayaran lagi saat periksa apabila membawa kartu Jamkesmas. Jika dilihat dari aspek pelayanan, program Jamkesmas dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang signifikan. Akan tetapi Pak Mulyono merasa disetarakan dengan bukan penerima Jamkesmas, dan itu merupakan hal baik, pelaksanaan program Jamkesmas sudah efektif. Pak Mulyono berharap agar diadakan program lain untuk membantu masyarakat miskin di bidang lain.
5.
Ngatiem Ibu Ngatiem (54 tahun) tinggal di Srondol Kulon RT 5, RW 1. Ia mengetahui program Jamkesmas dari penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh perangkat desa. Masyarakat dikumpulkan di kelurahan atau di puskesmas, dan diberi pengarahan tentang seputar jamkesmas. Masyarakat yang di undang biasanya masyarakat yang sudah didata yang termasuk masyarakat miskin. Cara pendaftarannya adalah mendaftar ke pihak RT, dari RT akan melaporkan ke kelurahan, dan kelurahan akan memasukkan keanggotaan dalam Jamkesmas. Yang mendapatkan jamkesmas ini harus benar-benar masyarakat tidak mampu. Menurut Ibu Ngatiem, bantuan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu, karena bantuan sosial ini diberikan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Penerima jamkesmas mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis. Tidak terdapat biaya tambahan bagi penerima Jamkesmas bila berobat. Ibu Ngatiem merasakan perubahan setelah menerima jamkesmas. Pelayanan yang diberikan juga sudah dirasakan kemajuannya, yang tadinya masyarakat penerima Jamkesmas ini takut untuk berobat dikarekan biaya pengobatan yang begitu mahal, sekarang masyarakat tidak takut lagi, karena penerima Jamkesmas tidak dikenai biaya. Dan pelayanan yang diberikan juga cukup baik. Menurut Ibu Ngatiem, program ini sudah efektif. Karena Ia sudah merasakannya sendiri. Dan program ini sudah benar-benar sangat membantu. Tinggal memperbaiki kekurangan yang ada. Namun segala sesuatunya pasti tidak luput dari kekurangan, begitu juga pelaksanaan program Jamkesmas ini, kurang menjangkau penerima Jamkesmas. Terkadang masyarakat yang tidak perlu mendapatkan Jamkesmas malah mendapatkan Jamkesmas. Haraan Ibu Ngatiem semoga program Jamkesmas lebih terlaksana dengan baik lagi, semoga lebih bisa menjangkau ke semua masyarakat yang membutuhkan. Dan lebih mengutamakan penerima jamkesmas.
Berikut ini data warga miskin Kelurahan se Kecamatan Banyumanik 2011 No
Kelurahan
Jumlah KK
Jumlah Jiwa
1
Pudakpayung
765
2003
2
Gedawang
231
901
3
Jabungan
519
1770
4
Pedalangan
464
1648
5
Padangsari
356
1230
6
Banyumanik
604
2036
7
Srondol Kulon
361
1235
8
Srondol Wetan
962
3456
9
Sumurboto
326
1267
10
Ngesrep
700
2445
11
Tinjomoyo
718
2474
6006
20465
Berikut ini data warga miskin diambil dari data base puskesmas tahun 2012 No
1
2
3
4
Puskesmas
Ngesrep
Padangsari
Srondol
Pudakpayung
Kecamatan
Kelurahan
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Banyumanik
Masyarakat Miskin
Ngesrep
1376
Sumurboto
717
Tinjomoyo
1226
Padangsari
809
Pedalangan
1190
Jabungan
980
Srondol Kulon
738
Srondol Wetan
2123
Banyumanik
1419
Pudakpayung
1615
Gedawang
621
Total 12814
Data penerima Jamkesmas di kecamatan Banyumanik No
Kelurahan
Jumlah KK
Jumlah Jiwa
1
Banyumanik
609
1416
2
Ngesrep
683
2378
3
Jabungan
Tidak ada data
980
4
Srondol Wetan
886
13646
5
Pedalangan
418
1470
6
Padangsari
291
1035
Total
3319
2979
4280
2236
7
Gedawang
-
-
8
Pudakpayung
-
-
9
Srondol Kulon
362
1236
10
Tinjomoyo
515
1916
11
Sumurboto
-
-
Data pelayanan maskin dan pendanaan Puskesmas Srondol tahun 2012 No
Bulan
Kegiatan
Keterangan
Jumlah
Jumlah kunjungan
298
Jumlah kasus yang dirujuk Pelayanan kesehatan Jamkesmas
1
Januari
22
Jumlah peserta 5 - 14 th
42
Jumlah peserta 15 - 44 th
92
Jumlah peserta 45 - 64 th
141
Jumlah peserta 65 > th
24
Jumlah maskin yg Penggunaan Kartu
menggunakan
298
Jamkesmas Biaya pelayanan kesehatan dasar Pendanaan
Biaya jaminan persalinan Total biaya pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan Jumlah kasus yang dirujuk
2
Februari
RP 2.256.000 Rp 560.000 Rp 2.816.000 267 29
Pelayanan kesehatan
Jumlah peserta 1 - 4 th
2
Jamkesmas
Jumlah peserta 5 - 14 th
40
Jumlah peserta 15 - 44 th
74
Jumlah peserta 45 - 64 th
130
Jumlah peserta 65 > th
21
Penggunaan Kartu
Jumlah maskin yg menggunakan
267
Jamkesmas Biaya pelayanan kesehatan dasar Pendanaan
Biaya jaminan persalinan Total biaya pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan Jumlah kasus yang dirujuk
3
Rp 1.845.500 Rp 1.080.000 Rp 2.925.000 283 24
Pelayanan kesehatan
Jumlah peserta 1 - 4 th
4
Jamkesmas
Jumlah peserta 5 - 14 th
35
Jumlah peserta 15 - 44 th
86
Jumlah peserta 45 - 64 th
105
Jumlah peserta 65 > th
43
Maret
Jumlah maskin yg Penggunaan Kartu
menggunakan
283
Jamkesmas Biaya pelayanan kesehatan dasar Pendanaan
Biaya jaminan persalinan Total biaya pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan Jumlah kasus yang
Pelayanan kesehatan Jamkesmas 4
April
dirujuk
Rp 1.838.000 0 Rp 1.838.000 265 20
Jumlah peserta 5 - 14 th
48
Jumlah peserta 15 - 44 th
72
Jumlah peserta 45 - 64 th
112
Jumlah peserta 65 > th
33
Jumlah maskin yg Penggunaan Kartu
menggunakan
265
Jamkesmas Pendanaan
Biaya pelayanan
Rp 2.326.000
kesehatan dasar Biaya jaminan persalinan Total biaya pelayanan kesehatan
0 Rp 2.326.000
B. ANALISI DATA
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para responden, dapat disimpulkan bahwa, syarat warga bisa mendapatkan kartu Jamkesmas adalah warga yang tidak mampu di daerah tersebut. Banyak masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat miskin padahal mereka berkecukupan. Untuk menghindari hal ini, pendataan bagi para calon penerima Jamkesmas dilakukan oleh perangkat desa setempat. Agar hasil lebih akurat, pendataan dilakukan oleh Ketua RT daerah setempat, karena Ketua RT lah yang lebih mengetahui keadaan masyarakatnya, Ketua RT bisa melihat lebih dekat bagaimana keadaan para calon penerima Jamkesmas. Setelah ketua RT melakukan pendataan dan calon penerima Jamkesmas mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang digunakan sebagai pengantar penerima Jamkesmas kemudian menyerahkan surat itu kepada petugas di Kecamatan. Masyarakat miskin merasa sangat dibantu dengan adanya rogram Jamkesmas ini, karena penghasilan mereka hanya cukup untuk makan satu hari, jadi jika mereka sakit, mereka tidak punya uang untuk berobat, tapi sekarang setelah adanya program Jamkesmas ini, masyarakat miskin tidak lagi takut untuk berobat karena tidak punya uang, karena mereka dapat memeriksakan sakitnya dengan gratis. Tidak ada pungutan sama sekali bagi masyarakat yang membawa kartu Jamkesmas saat berobat di puskesmas ataupun rumah sakit. Pelayanan yang diberikan juga sudah baik. Masyarakat merasa dilayani dengan baik. Namun yang masih disayangkang, masih sering terjadi pembedaan yang dilakukan oleh petugas rumah sakit kepada pasien berjamkesmas dengan pasien reguler biasa. Walaupun pembedaan itu dalam sekala kecil, namun masyarakat penerima Jamkesmas sangat merasakannya. Masyarakat berharap agar program ini dapat terus terlaksana karena sangat membantu masyarakat miskin. Masyarakat juga berharap agar program ini terus dikembangkan, agar kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang masih sering terjadi dapat diperkecil guna kemajuan program Jamkesmas ini. Puskesmas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat miskin. Dari mulai pendataan dan laporan keuangan dilaksanakan dengan baik. Dapat
dilihat di atas bahwa semua masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan sudah diakomodir dengan baik. Transparansi keuangan juga sudah dilakukan dengan baik oleh puskesmas pelaksana program Jamkesmas. Tujuan Jamkesmas untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan tujuan khusus dari program Jamkesmas, yaitu : 1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Tujuan khusus program ini juga sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja masih diperlukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memperbaiki jalannya program ini dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin merasa puas mendapatkan pelayanan dan tidak merasakan dibedakan dengan masyarakat yang lebih berada, kesejahteraan masyarakat juga lebih terjamin.
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN
Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang kesehatan, maka pemerintah bertanggungjawab atas kesehatan seluruh masyarakat. Karena kemiskinan di Indonesia yang semakin marak dan kenaikan biaya yang begitu memberatkan khususnya di bidang kesehatan, maka pemerintah mengeluarkan program untuk meringankan masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Program tersebut bernama program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang memiliki tujuan untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Selain itu, program Jamkesmas ini juga bertujuan untuk: 1. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di kecamatan Banyumanik, masyarakat miskin telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tujuan program Jamkesmas dapat tercapai dengan baik dan masyarakat miskin merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Jadi dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Jamkesmas di kota Semarang dapat terlaksana dengan baik, masyarakat miskin kebutuhannya dapat terakomodir dan kesehatannya dapat terjamin dengan adanya program Jamkesmas ini. Transparansi keuangan bagi puskesmas maupun rumah sakit juga t erlaksana dengan baik.
B. REKOMENDASI
Semua hal di dunia ini pasti memiliki kekurangan yang arus diperbaiki, begitu juga dengan program Jamkesmas ini. Sebaiknya selalu dilakukan evaluasi atau kontrol untuk pelaksanaan program Jamkesmas, agar program ini dari waktu ke waktu dapat menjadi semakin baik, masyarakat miskin semakin mendapatkan pelayanan esehatan dengan baik. Yang ke dua, petugas kesehatan seharusnya menyadari tugasnya sebagai pelayan yang harus siap sedia melayani siapa saja dengan tidak memilih -milih, oleh karena itu tidak ada pembedaan pelayanan bagi masyarakat miskin dengan masyarakat mampu, agar seluruh warga negara Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik.
DAFTAR PUSTAKA
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia 2011.
Author.
Info
Gakin
dan
http://www.ygdi.org/_patientinfo.php?view=_infogakin.
(diakses
Jamkesmas.
tanggal
4
Juni2012) Taufik,
Muh.
2011.
Bagaimana
Cara
Memperoleh
Jamkesmas.
http://makassar.tribunnews.com/2011/08/15/bagaimana-cara-peroleh-jamkesmas. (diakses tanggal 7 Juni 2012) Dianti,
Tria.
2012.
Mencari
Sembuh
dengan
Jamkesmas.
http://www.antaranews.com/berita/309336/mencari-sembuh-dengan-jamkesmas. (diakses tanggal 4 Juni 2012) Indonesia,
Jamsos.
2011.
Regulasi
Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/cetak/print_artikel/34. (diakses tanggal 7 Juni 2012) Tridamayanti,
Annisa.
20120.
Sekilas
Tentang
Jamkesmas.
http://annisatridamayanti.wordpress.com/2010/11/27/sekilas-tentang-jamkesmas/. (diakses tanggal 6 Juni 2012) Jothi. 2010. Mengenai Jamkesmas. http://www.jothi.or.id/layanan-kesehatan-hiv-danaids/layanan-hiv-dan-aids?q=JAMKESMAS. (Diakses tanggal 4 Juni 2012) Jamsos
Indonesia.
Regulasi
Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/regulasi. (diakses tanggal 29 Juni 2012) Jamsos
Indonesia.
Manfaat
Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/manfaat. (diakses tanggal 29 Juni 2012) Jamsos
Indonesia.
Prosedur
Jamkesmas.
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/prosedur. (diakses tanggal 29 Juni 2012)
LAMPIRAN
Dokumentasi saat wawancara
