TERM OF REFERENCE REFERENCE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN DETIL KEGIATAN
1.
: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TU GAS TEKNIS LAINNYA : PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMBIAYAAN, DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN : 1. JAMINAN KESEHATAN BAGI IBU MASKIN 2. RAPAT LINTAS KOORDINASI 3. RAPAT SOSIALISASI JAMPERSAL 4. ADMINISTRASI KEGIATAN
Latar Belakang a. Dasar Hukum i. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional iii. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan iv. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana DAK non Fisik b. Gambaran Umum Singkat Dana Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit) maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). 2. Kegiatan yang dilaksanakan a. Uraian Kegiatan 1). Jaminan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Miskin Visi pembangunan kesehatan “Indonesia Sehat” dijabarkan lebih lanjut ke dalam visi Kementrian Kesehatan yang berbunyi “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” melalui visi Kementrian Kesehatan ini selanjutnya dijalankan dengan misi “Membuat Rakyat Sehat”. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementrian Kesehatan tersebut, telah ditetapkan empat strategi utama, diantaranya adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu caranya adalah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terutama ibu hamil yang belum terdaftar sebagai
peserta JKN KIS. Karena pelayanan kesehatan ibu hamil termasuk dalam berbagai indicator baik Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, SDGs, dan Keluarga Sehat. 2). Rapat Koordinasi Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara tim kendali Jampersal dengan pihak pemberi pelayanan kesehatan baik Puskesmas, Rumah Sakit swasta maupun pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan Jampersal. Kegiatan ini dilakukan dalam menyamakan persepsi sehingga kegiatan jampersal berjalan lebih optimal. 3). Rapat Sosialiasasi Jampersal Kegiatan ini dimaksudkan untuk agar Puskesmas menyampaikan ke masyarakat diwilayah kerjanya tentang adanya Jampersal serta persyaratan administrasi yang dilengkapi. Disamping itu juga meningkatkan jenis layanan yang sudah ada dipuskesmas yaitu layanan persalinan, sehingga terpenuhinya komponen pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standard dapat terpenuhi. 4). Administrasi Kegiatan Kegiatan berupa honorarium bagi pelaksana teknis dan staf administrasi untuk memastikan bahwa kegiatan Jampersal berjalan sesuai peraturan yang ada. 3.
4. 5.
6.
7.
Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Adanya pembiayaan jaminan persalinan bagi ibu hamil masyarakat miskin kota Banjarmasin b. Tujuan Kegiatan 1. Terlayaninya ibu hamil miskin dan tidak mampu yang memerlukan Jaminan Kesehatan di Kota Banjarmasin 2. Terbayarnya asuransi kesehatan ibu masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam PBI Kota Banjarmasin 3. Terlaksananya kegiatan administrasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan seksi Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran 1. Terlayaninya ibu masyarakat miskin dan tidak mampu yang memerlukan Jaminan Kesehatan di Kota Banjarmasin 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Jaminan Persalinan Tingkat Kota Banjarmasin 3. Terselenggaranya Rapat Sosialisasi Jampersal bagi ibu Masyarakat Miskin Tingkat Kota Banjarmasin b. Keluaran Cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Banjarmasin Cara Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan cara pembayaran klaim pelayanan persalinan baik dari puskesmas maupun rumah sakit. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari s.d Desember 2018
b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No Kegiatan I 1 2 3 4
II
III
IV
Bulan V
VI
VII
Rapat Koordinasi Rapat Sosialisasi Klaim Jampersal Adminstrasi Kegiatan
8. Biaya Kegiatan ini dibiayai oleh DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2018 sebesar Rp.1.856.065.000,. Banjarmasin, Desember 2017 Kuasa Pengguna Anggaran
Nazwa Adibah, S.Si, Apt, NIP. 19690907 199903 2 003
VII
TERM OF REFERENCE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN DETIL KEGIATAN
: KESEHATAN : DINAS KESEHATAN : PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN : PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN DASAR : 1. SURVEI AKREDITASI 2. PENDAMPINGAN PERSIAPAN AKREDITASI
1. Latar Belakang a. Dasar Hukum i. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ii. Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas iii. Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas iv. Permenkes nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi v. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana DAK non Fisik b. Gambaran Umum Singkat Pengaturan Akreditasi Puskesmas, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas; dan meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat. Akreditasi Puskesmas sesuai amanat Permenkes nomor 75 tahun 2014 harus dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Saat ini upaya pembinaan pasca akreditasi sangat diperlukan dalam rangka pemeliharaan status akreditasi Puskesmas. Pendampingan harus secara berkala dilaksanakan baik berupa pemenuhan kompetensi SDM,peningkatan pengetahuan dalam upaya PMKP, pedoman pencegahan infeksi dilingkungan Puskesmas serta pemeliharaan implementasi standarstandar penilaian akreditasi. 2. Kegiatan yang dilaksanakan a. Uraian Kegiatan 1). Survei Akreditasi Untuk menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas berkualitas dan terukur maka perlu dilakukan penilaian oleh lembaga independen yaitu Komisi Akreditasi FKTP. Pengakuan ini secara resmi didapatkan setelah dilakukan penilaian terhadap standard penilaian baik dari segi administrasi, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Diharapkan dengan adanya survey ini akan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas yang selama ini belum terukur dengan baik sehingga fungsi Puskesmas sebagai pemberi pelayanan akan optimal. 2). Pendampingan Persiapan Akreditasi Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam menjalankan sistem yang sudah terstruktur dengan baik agar tetap berjalan. Pendampingan dilakukan berupa workshop PMKP, PPI dan Implementasi Akreditasi bagi Puskesmas.
3). Administrasi Kegiatan Kegiatan berupa honorarium bagi pelaksana teknis dan staf administrasi untuk memastikan bahwa kegiatan Akreditasi berjalan sesuai peraturan yang ada. 3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Kegiatan Adanya pembiayaan keberlangsungan proses Akreditasi Puskesmas kota Banjarmasin b. Tujuan Kegiatan 1. Terlaksananya kegiatan survey akreditasi Puskesmas 2. Terlaksananya upaya pemeliharaan terhadap implementasi akreditasi Puskesmas 3. Terlaksananya kegiatan administrasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 4. Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan seksi Pelayanan Kesehatan 5. Indikator Keluaran dan Keluaran a. Indikator Keluaran 1. Terselenggaranya kegiatan pendampingan akreditasi puskesmas 2. Terselenggaranya kegiatan survey akreditasi puskesmas b. Keluaran Meningkatnya jumlah puskesmas terakreditasi di Kota Banjarmasin 6. Cara Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan cara pemberian materi, diskusi, telusur lapangan, telaah dokumen 7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari s.d Desember 2018 b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan No Kegiatan Bulan I II III IV V VI VII VIII 1 Workshop PMKP 2 Workshop PPI 3 Workshop Implementasi 4 Survei Akreditasi 8. Biaya Kegiatan ini dibiayai oleh DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2018 sebesar Rp.1.250.000.000,Banjarmasin, Desember 2017 Kuasa Pengguna Anggaran
Nazwa Adibah, S.Si, Apt, NIP. 19690907 199903 2 003
