KRITERIA KAWASAN LINDUNG, KEHUTANAN DAN PERTANIAN
1. Kawasan Lindung Menurut Keppres 32 tahun 1990, Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah
serta
budaya
bangsa
guna
kepentingan
pembangunan
berkelanjutan. a.
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya Kriteria kawasan hutan lindung: -
Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau
-
Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau
-
Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan lut 2000 meter atau lebih
b.
Kawasan Perlindungan Setempat Perlindungan terhadap sempadan antai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan sungai: -
Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya 100 eter di di kiri kanan sungai besa dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman
-
Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
c.
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Perlindungan
terhadap
suaka
alam
dilakukan
untuk
melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilu pengetahuan dan pembangunan ada umumnya.
d.
Kawasan Rawan Bencana Alam Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berai, gema bumi dan tanah longsor.
2. Kawasan Kehutanan Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap Kriteria hutan produksi dan lindung yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian memberikan kriteria fungsi k awasan hutan berdasarkan sistem skoring. Faktor-faktor yang dinilai mencakup 3 komponen utama :
Kelerengan
Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan
Curah hujan rata-rata (mm/hari hujan) Penetapan batas hutan produksi pada kawasan peruntukan hutan
produksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981. Kriteria teknis, mencakup:
Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi: -
500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
-
200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
-
100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
-
50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
-
2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
-
130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
Kawasan hutan produksi dapat dikonversi dengan ketentuan sebagai berikut: –
Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan
setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;
–
Secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan
transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri.
Luas kawasan hutan dalam setiap DAS dan atau pulau minimal 30% dari luas daratan. Berdasarkan pertimbangan tersebut setiap prov. dan kab/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% perlu menambah luas hutannya. Sedangkan bagi prov. dan kab/kota yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya.
3. Kawasan Pertanian Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan. Kawasan Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan palawija, perkebunan-tanaman keras, peternakan, perikanan air tawar, dan perikanan laut memiliki fungsi utama, yaitu: •
Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan;
•
Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya; dan
•
Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat
Kawasan pertanian tercantum dalam : -
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ,
-
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan ,
-
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewani ,
-
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Kriteria umum dan norma-norma perencanaan : •
Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
•
Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
•
Penanganan limbah pertanian, peternakan, dan perikanan, serta polusi yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL disertakan dalam dokumen Amdal; dan
•
Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan
Karakteristik kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan. Kriteria teknis, mencakup: •
Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
•
Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat; Kawasan pertanian lahan basah mencakup:
•
–
Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir; dan
–
Tindakan konservasi berkaitan dengan
Kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian tanaman tahunan mencakup: kemiringan 0 – 6%; kemiringan 8 – 15%; dan kemiringan 15 – 40 %
•
Kawasan perikanan mencakup luas lahan untuk kegiatan budi daya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya adalah ≥ 25 Ha, budi daya perikanan terapung di air tawar luas ≥ 2,5 Ha atau jumlah ≥ 500 unit;
•
Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi;
•
Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun;
•
Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas V) yang tidak berupaya
untuk
melakukan
perbaikan
usaha
setelah
dilakukan
pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan nonperkebunan.
DAFTAR PUSTAKA - Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.pdf - Keppres no. 32 tahun 1990.pdf - http://tnrawku.wordpress.com/2013/06/26/kawasan-lindung
Tugas 3: KRITERIA KAWASAN LINDUNG, KEHUTANAN DAN PERTANIAN Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Tata Guna Lahan Semester III Tahun Ajaran 2013 / 2014
Di Susun Oleh :
Laxmi Aristiyani Nur Fadillah
10070312021
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 2013 M / 1434 H
