PENGERTIAN •
Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
FASILITAS YANG DIBERIKAN Pada dasarnya, fasilitas yang dimiliki oleh Kawasan Berikat diberikan terhadap : 1. impor barang; 2. pemasukan Barang Kena Pajak (BKP); 3. pengiriman hasil produksi; 4. pengeluaran barang; 5. penyerahan kembali BKP; 6. peminjaman mesin; 7. pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari KB.
•
Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi, yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB.
Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, diberikan fasilitas tidak dipungut
PPN dan PPnBM. •
Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, diberikan fasilitas tidak
dipungut PPN dan PPnBM. •
Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, diberikan fasilitas tidak dipungut
PPN dan PPnBM. Adapun fasilitas yang diberikan sebagai berikut :
•
•
•
Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB.
Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran, yang sematamata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB; barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai oleh PDKB, diberikan fasilitas pembebasan Bea
•
Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal, diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM.
•
Atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan fasilitas pembebasan cukai.
Masuk serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor. •
Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB, diberikan fasilitas
pembebasab Bea Masuk dan Cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 impor. •
Atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM.
Catatan •
Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
Namun, apabila pengeluaran tersebut ditujukan ke DPIL biasa, dikenakan pungutan negara berupa BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor. Dasar perhitungan pungutan negara tersebut adalah : a) BM berdasar tarif bahan baku dengan pembebasan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB; b) Cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c) PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor berdasar harga penyerahan •
•
TATA CARA PENDIRIAN •
•
Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor. Barang impor berupa makanan dan/atau minuman yang dimaksudkan akan dikonsumsi di dalam KB atau barang impor lainnya selain yang tercantum diatas wajib dilunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sesuai tatalaksana dibidang impor dan cukai di Kantor Pabean sebelum dimasukkan ke dalam KB.
•
•
Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta pemberian persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) atau PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan : a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ; b) Penanaman Modal Asing (PMA),baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing ; c) Non - PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ; d) Koperasi berbentuk badan hukum ; atau e) Yayasan. Perusahaan harus telah mempunyai kawasan yang berlokasi di kawasan industri. Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk dalam kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemda tingkat II. Dalam hal suatu perusahaan telah memiliki industri sebelum ditetapkan keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai PKB yang merangkap sebagai PDKB.
•
Persetujuan sebagai PKB diajukan oleh pengusaha kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai baik setelah ataupun sebelum fisik bangunan berdiri dengan melampirkan berbagai persyaratan lainnya sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat.
•
Pengusaha yang telah mendapat persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha di KB dari PKB wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal melalui PKB dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai kegiatannya dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan dalam Skep Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat.
PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SERTA SUBKONTRAK Pemasukan •
Pemasukan barang impor berupa barang modal atau peralatan yang digunakan untuk pembangunan/konstruksi, perluasan, penyelenggaraan kantor KB wajib memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor.
•
Pemasukan barang modal atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung
dalam proses produksi, barang dan/atau bahan ke KB dapat dilakukan dari : a) Tempat Penimbunan Sementara (TPS); b) Gudang Berikat (GB); c) KB lainnya; d) PDKB dalam satu KB; e) Produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan; dan f) DPIL. •
•
•
Barang-barang impor diatas yang terkena peraturan larangan impor tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam KB. Selain itu tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemasukan barang impor sebagaimana disebutkan diatas juga tidak diberlakukan ketentuan tataniaga dibidang impor. Pemasukan barang impor dari TPS, GB, KB lainnya dan PDKB dalam satu KB mempergunakan dokumen BC 2.3 yang dilampiri dengan B/L atau AWB, invoice, Packing List dan dokumen pendukung lainnya. Pemasukan barang atau bahan dari produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dan DPIL menggunakan formulir BC 4.0 yang dilampiri faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya.
Pengeluaran •
Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dapat dilakukan dengan tujuan : a) Ekspor; b) KB lainnya; c) PDKB dalam satu KB; d) ETP; atau e) DPIL.
•
Pengeluaran barang untuk tujuan ekspor dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan ketentuan pabean dibidang ekspor.
•
Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah dan akan diekspor kembali dilakukan dengan menggunakan PEB dan formulir BC 2.3.
•
Pengeluaran barang hasil olahan dari KB ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri kontrak pembelian.
•
Pengeluaran barang hasil olahan dari PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengepakan hasil industri, dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dilampiri dengan kontrak pembelian.
•
Pengeluaran barang hasil olahan dari PDKB ke ETP, dilakukan dengan menggunakan BC 2.3.
•
Pengeluaran barang yang telah diolah PDKB ke DPIL, dilakukan dengan menggunakan PIB (BC 2.0) sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor, setelah ada realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya, yaitu : k untuk komponen, sebanyak-banyaknya berjumlah 50% (lima puluh persen), dan k untuk barang lainnya sebanyakbanyaknya berjumlah 25% (dua puluh lima persen).
•
Pengeluaran barang dengan tujuan untuk diekspor, diekspor kembali, dari KB satu ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut, dari satu PDKB ke PDKB lainnya, dari PDKB ke ETP, tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
•
Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB dengan tujuan direparasi di luar negeri dilkukan dengan menggunakan PEB dan formulir BC 2.3, sedangkan apabila reparasi dilakukan di DPIL dapat dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dan mempertaruhkan jaminan serta dilakukan pemeriksaan fisik.
•
Mesin dan/atau peralatan yang direparasi tersebut harus dimasukkan kembali ke dalam KB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak bulan pengeluarannya dari KB.
Subkontrak •
•
•
•
•
•
PDKB dapat mensubkontrakan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada PDKB lain dalam satu KB, KB lainnya atau perusahaan industri di DPIL, kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, penyortiran dan pengepakan. Pekerjaan subkontrak tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya barang dan/atau bahan dari KB. Pengeluaran barang sebagaimana yang disebutkan diatas dilakukan dengan formulir BC 2.3 dengan dilampiri perjanjian subkontrak yang bersangkutan. Untuk subkontrak yang berkaitan dengan perusahaan di DPIL, dilakukan pemeriksaan fisik dan dengan mempertaruhkan jaminan berupa jaminan tunai atau jaminan bank atau custom bond atau atau surat sanggup bayar (khusus bagi perusahaan yang termasuk dalam daftar putih). PKB dapat meminjamkan mesin dan/atau peralatan pabrik untuk keperluan pengerjaan subkontrak kepada PDKB lainnya atau subkontraktor di DPIL untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Peminjaman dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan dan dilakukan pemeriksaan fisik serta PDKB wajib mempertaruhkan jaminan.
KEWAJIBAN PKB
•
Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan atau konstruksi dan peralatan perkantoran KB ;
•
Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia (GAAP) ;
•
Memberikan rekomendasi PDKB kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KB yang dikelolanya ;
•
Memasang tanda nama perusahaan dan fasilitas yang dimiliki di tempat yang dapat dilihat umum dengan jelas ;
•
Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi ;
•
Menyimpan dan memelihara buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 tahun ;
•
Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk pejabat Bea dan Cukai ;
•
Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatannya apabila dilakukan audit oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Pajak.
Catatan PKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan asal impor yang dipergunakan untuk membangun konstruksi serta peralatan perkantoran tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KEWAJIBAN PDKB
•
Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan pengeluaran barang dan/atau bahan di KB ;
•
Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran barang dan/atau bahan ke dan dari KB sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
•
Memberi kode untuk setiap jenis barang sesuai dengan sistem pembukuan perusahaan secara konsisten;
•
Menyimpan dan memelihara buku, catatan serta dokumen yang berkaitan kegiatan usaha dalam kurun waktu 10 tahun;
•
Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk pejabat Bea dan Cukai ;
•
Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatannya apabila dilakukan audit oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Pajak;
•
Membuat dan mengirim laporan tiga bulanan kepada Kepala Kantor selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.
Catatan PDKB dilarang memindahkan barang modal, peralatan pabrik asal impor yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
TANGGUNG JAWAB PKB/PDKB PKB/PDKB bertanggung jawab terhadap : a) Bea masuk b) Cukai c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) d) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) e) Pajak Penghasilan Pasal 22 impor (PPh pasal 22) yang terhutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Kawasan Berikat. PKB/PDKB dibebaskan dari tanggung jawab tersebut diatas dalam hal barang yang ada di KB : a) musnah tanpa sengaja; dan/atau; b) diekspor; dan/atau;
c) diekspor kembali; dan/atau; d) dimasukkan ke KB lainnya.
•
Apabila berdasarkan hasil audit terdapat selisih kurang atau adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya PDKB bertanggungjawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang terhutangdan Sanksi Administrasi berupa denda 100% dari pungutan yang terhutang.
•
Bila berdasarkan hasil audit kedapatan selisih lebih, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
DAFTAR PUTIH
PDKB dapat dimaksudkan di dalam Daftar Putih apabila : a) Selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan pelanggaran; b) Selalu memenuhi kewajiban pabean dan perpajakan dengan baik dan tepat waktu; c) Hasil Post Audit menunjukkan profil perusahaan baik. Daftar Putih bagi perusahaan baru berdiri dapat diberikan atas permohonan yang bersangkutan dan dicabut apabila di kemudian hari melanggar salah satu syarat diatas.
AUDITING
•
DJBC melakukan auditing atas pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan/ pengeluaran/ pemindahan/ pencacahan barang.
SANKSI UNTUK PKB
•
Apabila hasil audit menunjukan hasil adanya pelanggaran atas ketentuan kepabeanan dan mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, maka Menteri Keuangan dapat membekukan persetujuan sebagai PKB atas saran Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
•
Selain itu Persetujuan sebagai PKB juga dapat dibekukan, dalam hal : a) Berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan hutangnya; b) Menunjukan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan KB. c) Pembekuan ijin PKB dapat diubah menjadi pencabutan ijin atau dapat diberlakukan kembali, yaitu apabila :
d) Tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; e) Tidak mampu lagi mengusahakan KB. •
•
d) Dimusnahkan pengawasan DJBC. •
Pembekuan tersebut diatas dapat diberlakukan kembali bila PKB telah mampu melunasi hutangnya dan telah mampu kembali mengusahakan KB. Persetujuan PKB dicabut dalam hal : a) Dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan; b) Persetujuan usaha industri tidak berlaku lagi; c) Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan; d) Bertindak tidak jujur dalam usahanya; e) Setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan; f) Atas permohonan sendiri.
Barang modal dan/atau peralatan perkantoran milik PKB yang telah dicabut ijinnya, dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutannya harus : a) Diekspor kembali; b) Dipindahkan kepada PKB lain; c) Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cukai;atau
Apabila jangka waktu diatas tidak dipenuhi maka barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
SANKSI UNTUK PDKB •
Pencabutan persetujuan diatas ditetapkan oleh Menteri Keuangan. •
dibawah
Persetujuan PDKB dapat dicabut apabila : a) Dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha industri untuk tujuan ekspor; b) Persetujuan usaha industri tidak berlaku lagi; c) Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan; d) Bertindak tidak jujur dalam usahanya; e) Persetujuan PKB dicabut; f) Atas permohonan sendiri. Pencabutan persetujuan diatas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
•
Barang modal atau peralatandan/atau barang dan/atau bahan milik PDKB yang ijinnya dicabut, dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutannya harus : a) Diekspor kembali; b) Dipindahkan kepada PDKB lain; c) Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tatalaksana
kepabeanan di bidang impor dan cukai;atau d) Dimusnahkan dibawah pengawasan DJBC. •
Apabila jangka waktu diatas tidak dipenuhi maka barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
•
Barang dan/atau bahan yang berada di PDKB yang rusak atau busuk, PDKB wajib : a) Diekspor kembali; dan/atau b) Dimusnahkan di bawah pengawasan kepala kantor; dan/atau c) Dimasukkan untuk dipakai berdasarkan harga penyerahan. •
Barang sisa dan/atau potongan dari PDKB dapat : a) Dikeluarkan ke DPIL dengan melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi ketentuan tatalaksana kepabeanan dibidang b) Impor dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan pabean; c) Dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi KB yang bersangkutan.
