Konsep Pengembangan Wilayah melalui Analisis Ekonomi Wilayah Kab. Wonosobo

Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Kontruksi
Industri Pengolahan
Pertambangan dan Penggalian
Sektor Tertinggal

Real Estate
Jasa Perusahaan
Informasi dan Komunikasi
Pengadaan Listrik dan Gas
Sektor Potensial

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Pertanian, kehutanan, dan perikanan
Sektor Berkembang

Jasa lainnya
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Pendidikan
Jasa Keuangan dan Asuransi
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Transportasi dan Pergudangan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
Sektor Unggulan

31

Sektor Unggulan
Jasa Pendidikan
Jasa lainnya
Sektor Berkembang
Pertanian, kehutanan, dan perikanan
Sektor Potensial
Jasa Perusahaan
Real Estate
Sektor Tertinggal
Industri Pengolahan
Kontruksi
Jumlah Penduduk Miskin

Disusun Oleh :Yana Bunga D. 3614100047Naomi Zakina 3614100066Syifa Nashella 3614100071 Agung Rachmadi 3614100703Disusun Oleh :Yana Bunga D. 3614100047Naomi Zakina 3614100066Syifa Nashella 3614100071 Agung Rachmadi 3614100703Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Ekonomi Wilayah(Studi Kasus : Kabupaten Wonosobo)Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Ekonomi Wilayah(Studi Kasus : Kabupaten Wonosobo)
Disusun Oleh :
Yana Bunga D. 3614100047
Naomi Zakina 3614100066
Syifa Nashella 3614100071
Agung Rachmadi 3614100703

Disusun Oleh :
Yana Bunga D. 3614100047
Naomi Zakina 3614100066
Syifa Nashella 3614100071
Agung Rachmadi 3614100703

Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Ekonomi Wilayah
(Studi Kasus : Kabupaten Wonosobo)
Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Ekonomi Wilayah
(Studi Kasus : Kabupaten Wonosobo)

Jurusan Perencanaan Wilayah dan KotaFakultas Teknik Sipil dan PerencanaanInstitut Teknologi Sepuluh Nopember2017Jurusan Perencanaan Wilayah dan KotaFakultas Teknik Sipil dan PerencanaanInstitut Teknologi Sepuluh Nopember2017

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2017
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2017
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah tugas mata kuliah Ekonomi Wilayah yang berjudul "Konsep Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Ekonomi Wilayah (Studi Kasus: Kabupaten Wonosobo)"
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian makalah ini, secara khusus kepada:
Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kami kesehatan serta kesempatan untuk membuat makalah ini sehingga makalah ini dapat selesai.
Ibu Ema Umilia, ST., MT dan Ibu Belinda Ulfa Aulia, ST., M.Sc. selaku dosen pengajar sekaligus dosen pembimbing pembuatan makalah tugas mata kuliah Ekonomi Wilayah atas bimbingannya dalam membantu memberikan saran, masukan, maupun kritik selama penyusunan makalah ini sampai selesai.
Penyusunan makalah tugas mata kuliah Ekonomi Wilayah ini bertujuan untuk mengetahui sektor yang paling berpotensi di Kabupaten Wonosobo yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam menyusun arahan untuk mengembangkan ekonomi Kabupaten Wonosobo sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo semakin baik dan meningkat.
Dalam penyusunan makalah, penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, baik pada teknis penulisan maupun pembahasan materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada khususnya dan dapat memberikan masukan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Surabaya, Juni 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 5
BAB II KAJIAN KEBIJAKAN DAN LITERATUR 6
2.1 Kajian Kebijakan 6
2.1.1 RTRW Provinsi Jawa Tengah 6
2.1.2 RTRW Kabupaten Wonosobo 2011 – 2031 7
2.1.3 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 7
2.2 Kajian Literatur 9
2.2.1 Teori Pengembangan Wilayah 9
2.2.2 Ketimpangan Antar Wilayah 11
2.2.3 Teori Basis Ekonomi 15
2.2.4 Analisa Model Ratio Pertumbuhan (MRP) 16
2.2.5 Tipologi Klassen 17
2.2.6 Analisa Indeks Williamson 18
BAB III GAMBARAN UMUM 19
3.1 Gambaran Perekonomian Wilayah Perencanaan 19
BAB IV ANALISA 22
4.1 Analisis Ketertinggalan Wilayah 22
4.1.1 Indeks Williamson 22
4.1.2 Kesejahteraan Sosial 22
4.1.3 Faktor Lain 24
4.1.1 Simpulan Hasil Ketertinggalan Wilayah 25
4.2 Analisis Sektor 26
4.2.1 Identifikasi Sektor Basis Kabupaten Wonosobo 27
4.2.2 Identifikasi Pendapatn Bersih (PB) Sektor Perekonomian Kabupaten Wonosobo 29
4.2.3 Analisa Sektor Unggulan dan Tipologi Klassen 31
BAB V KONSEP DAN STRATEGI 33
5.1 Konsep Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonosobo 33
5.2 Strategi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonosobo 34
BAB VI PENUTUP 38
6.1 Kesimpulan 38
6.2 Lesson Learned 38
Daftar Pustaka 39

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Syamsul, 2005). Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) yang dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal.
Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah. Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai leading sektor
Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu wilayah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.
Menurut Williamson (1965) berkaitan tentang pembangunan ekonomi regional, menyatakan bahwa dalam tahap pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.
Provinsi jawa tengah terdiri dari 35 kabupaten kota yang juga memiliki ketidak merataan dalam pembangunan daerah nya. Identifikasi awal dapat dilihat dari rasio pendapatan regional domestik bruto (PDRB) masing-masing wilayah kabupaten/kota terhadap PDRB Jawa tengah. Penyebab ketidak merataan antar daerah ini di sebabkan oleh perbedaan sumber daya yang di miliki, perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan akses modal (Mudrajat Kuncoro, 2004: 157). Dari penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai kabupaten tertinggal di provinsi jawa tengah dengan rentang tahun 2006-2009. Terdapat delapan kabupaten tertinggal yaitu: Kab Kebumen, Kab Wonosobo, Kab Klaten, Kab Rembang, Kab Demak, Kab Temanggung, Kab Batang, Kab Pekalongan. Berdasarkan analisa tingkat spesialisasi yang di lakukan pada penelitian ini, Kab Wonosobo tidak memiliki spesialisi di sektor apapun. Berdasarkan PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2009 wonosobo nilai Share 1,22% di bandingkan Kota Semarang memiliki nilai Share 13,51% dan kota Surakarta dengan nilai Share 3,24%.
Dibutuhkan nya strategi pembangunan daerah tertinggal untuk Kab Wonosobo sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat disparitas di suatu wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Kab Wonosobo ini. Strategi yang di maksud adalah pengembangan agropolitan, strategi ini di arahakan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan di dasarkan pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal yang di miliki daerah.
Tujuan
Adapun tujuan dari laporan yang ditulis adalah:
Mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya persoalan ekonomi wilayah dan mampu menilai dampak / implikasi persoalan ekonomi wilayah
Menyusun konsep dan strategi untuk mengatasi persoalan ekonomi wilayah yang telah diidentifikasi
1.3 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembaca memahami isi dari laporan ini, maka laporan ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan pada bab ini memuat latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II Kajian Kebijakan dan Literatur pada bab ini berisi kajian literature mengenai kajian kebijakan di wilayah studi dan literature yang mendukung penelitian ini
BAB III Gambaran Umum bab ini memuat gambaran wilayah studi dalam penelitian ini secara detail
BAB IV Analisa pada bab ini memuat analisa data berdasarkan data terkait yang telah di cari terdahulu
BAB V Konsep dan Strategi Bab ini memuat konsep dan strategi dalam menjawab hasil analisa dan tujuan awal di adakan nya penelitian ini
BAB VI Penutup pada bab ini memuat Penutup berupa garis besar maksud dari pembahasan yang telah dilakukan

BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN DAN LITERATUR

2.1 Kajian Kebijakan
2.1.1 RTRW Provinsi Jawa Tengah
Penetapan Sistem Perwilayahan utamanya ditujukan sebagai arahan umum bagi para pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tentang keterkaitan fungsional kota-kota dan hinterland yang ada di Jawa Tengah. Jadi, suatu satuan wilayah dapat dipandang sebagai suatu subsistem kota-kota dan hinterland-nya dalam kesatuan sistem kota-kota dan hinterland lingkup Jawa Tengah. Perencanaan sarana dan prasarana, misalnya, terutama yang terkait dengan pelayanan lebih dari satu kabupaten/kota, akan memerlukan pertimbangan keterkaitan fungsional pada tingkat sub sistem ini.
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, rencana sistem perwilayahan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut.
Purwomanggung; meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Untuk skala provinsi, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata.
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri atas sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
PKN (Pusat Kegiatan Nasional), Kawasan perkotaan diklasifikasikan sebagai PKN memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Tengah adalah kawasan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang dan Purwodadi, Kawasan Perkotaan Surakarta dan Cilacap.
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup Provinsi atau beberapa kabupaten. Kawasan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW diwilayah pesisir Provinsi Jawa Tengah adalah Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.
PKL (Pusat Kegiatan Lokal), Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi PKL di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur yakni Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar Kebumen, Prembun, Kutoarjo, Purworejo, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ampel, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Jaten, Delanggu, Prambanan, Tawangmangu, Blora, Purwodadi, Gubug, Godong, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Pecangaan, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Parakan, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Batang, Kajen, Wiradesa, Comal, Pemalang, Slawi-Adiwerna, Ketanggungan-Kersana, Brebes dan Bumiayu.
2.1.2 RTRW Kabupaten Wonosobo 2011 – 2031
Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa Kebijakan yang terdapat di daerah Kabupaten wonosobo, yaitu:
Menurut RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031 di kabupaten Wonosobo memiliki sistem pusat kegiatan yang terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan sendiri terdiri dari 3 jenis sistem di dalam nya, yaitu:
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup Provinsi atau beberapa kabupaten. Dengan fungsi utama pengembangan kawasan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kesehatan. Kawasan yang di arahkan sebagai PKW pada Kabupaten Wonosobo berada di Kecamatan Wonosobo.
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKLp memiliki fungsi utama pengembangan kawasan sebagai Pemerintahan Kecamatan, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Menengah, Jasa Pariwisata, Pertanian, Pelayanan Sosial dan ekonomi Skala Regional, Pengembangan Pemukiman, Peruntukan Industri. Kawasan yang di arahkan sebagai PKLp pada Kabupaten Wonosobo berada di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Selomerto.
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PPK memiliki fungsi utama pengembangan kawasan sebagai Pemerintahan Kecamatan, Pertanian, Pendidikan, Perternakan, Pariwisata, Perkebunan, Jasa dan Pelayanan Sosial ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa. Kawasan yang di arahkan sebagai PKW pada Kabupaten Wonosobo berada di Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Sapuran.
Sistem Perdesaan di Kabupaten Wonosobo berupa PPL (Pusat Pelayanan Lokal) Kawasan perdesaan yang diklasifikasikan sebagai PPK memiliki fungsi utama pengembangan kawasan sebagai Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan desa, Pusat Pemukiman desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan Pelayanan Sosial ekonomi skala antar desa, Pendukung aktivitas Wisata. Kawasan yang di arahkan sebagai PPL pada Kabupaten Wonosobo berada di Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Sukoharjo; dan Kecamatan Kalibawang.
2.1.3 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
Berdasarkan data BPS Tahun 2012 di dalam dokuman RPJMD Jawa Tengah, terdapat 15 kabupaten di Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata angka Jawa Tengah dan nasional, yaitu Wonosobo, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Grobogan, Cilacap dan Blora. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, diketahui bahwa masih cukup banyak kabupaten yang berada pada kelompok relatif tertinggal (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di bawah rata-rata) yaitu Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Blora, Rembang, Demak, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Oleh karena itu perlu adanya upaya lebih intensif untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memprioritaskan pembangunan pada wilayah-wilayah tertinggal tersebut.
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, rencana sistem perwilayahan di jawa tengah adalah sebagai berikut.
Wilayah Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, berfungsi sebagai PKW dan PKL di bagian tengah dan selatan Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, didukung oleh sektor perkebunan, dan peternakan. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang-Mungkid-Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo-Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Purwomanggung adalah: (1) primer berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) sekunder berupa industri kayu dan pengolahan buah; dan (3) tersier berupa pariwisata.
Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu:
Kabupaten Purworejo: industri unggulan mebel, bambu, gula kelapa; Agropolitan Bagelen, STA Krendetan di Kecamatan Bagelen, dengan komoditas unggulan kambing Etawa, buah-buahan, padi; klaster gula kelapa, kambing Etawa Kaligesing, jagung; serta destinasi wisata Gua Seplawan, Pantai Jatimalang dan Ketawang.
Kabupaten Wonosobo: industri unggulan gula kelapa, pupuk organik Agropolitan Rojonoto, STA Sempol di Kecamatan Sukoharjo, dengan komoditas unggulan salak, jagung, durian, kelapa dan kambing; klaster carica, wisata Desa Reco, domba; dan destinasi wisata Dieng.
Kabupaten Magelang: industri unggulan batu pahat, karoseri; Agropolitan Merapi Merbabu, STA Sewukan di Kecamatan Dukun, dengan komoditas unggulan cabai, tomat, kobis, buncis perancis, jeruk manis, klengkeng, duku, jagung, ketela pohon, ketela rambat, sapi, bunga potong, produk olahan, dendeng abon, kripik nangka, durian; klaster pariwisata Borobudur, pahat batu, slondok, salak nglumut; serta destinasi wisata yaitu kawasan wisata Candi Borobudur, Mendut, Pawon dan Ketep Pass.
Kota Magelang: industri unggulan makanan; klaster pengolahan makanan ringan, kerajinan, batik, konveksi; dan destinasi wisata Taman Kyai Langgeng;
Kabupaten Temanggung: industri unggulan kopi, tenun; STA Soropadan, Agropolitan Kota Tani Utama, STA Kranggan di Kecamatan Kranggan, dengan komoditas unggulan kopi dan durian; klaster kopi, genteng dan batu bata, kerajinan tangan, makanan ringan, batik; serta destinasi wisata Mata Air Jumprit dan Air Terjun Lawe.
2.2 Kajian Literatur
2.2.1 Teori Pengembangan Wilayah
Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu
Keunggulan Komparatif (imperfect mobility of factor)
Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.
Aglomerasi (imperfect divisibility).
Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.
Biaya transport (imperfect mobility of good and service).
Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknya sistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan suatu proses kontiniu hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.
Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (sektor theory) dan teori tahapan perkembangan (development stages theory). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tertier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder. Sedangkan teori tahapan perkembangan dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson dan lain-lain. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahanan teori sektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan.
Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya.
Tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekpsor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya. Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produk turunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnya premium, solar dan bahan baku plastik.
Tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya.
Tahapan pembentukan metropolis (regional metropolis). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringi dengan kenaikan impor yang sangat signifikan.
Tahapan kemajuan teknis dan profesional (technical professional virtuosity). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam wilayah berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (economic reciproating system), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2004).
Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian "wilayah" yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (Jayadinata, 1999).
2.2.2 Ketimpangan Antar Wilayah
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu wilayah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.
Menurut Williamson (1965) berkaitan tentang pembangunan ekonomi regional, menyatakan bahwa dalam tahap pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.
Ketimpangan antar daerah juga disebabkan oleh mobilitas sumber-sumber daya yang dimilki oleh suatu daerah. Sumber-sumber daya tersebut antara lain akumulasi modal, tenaga kerja, dan sumber alam yang dimiliki. Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012).
Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyrakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau kurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.
Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisanya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).
Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.
Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).
Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam melihat ketimpangan pembangunan suatu wilayah. Selain itu pendapatan perkapita juga banyak digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan wilayah bukan dari tingginya pendapatan tetapi bagaimana peendapatan tersebut terdistribusi secara merata.
Shenggen (2011) melakukan penelitian tentang menilai evolusi kesenjangan antar daerah di Cina, dan menunjukan bahwa ketimpangan regional di dua indikator yaitu Gini ratio dan Theil indeks menunjukkan bahwa kesenjangan sosial telah meningkat terus dan ada tiga elemen dalam kebijakan yang diambil yaitu: infrastruktur, investasi sosial dan perlindungan, dan reformasi pemerintahan. Yilmaz (2002), meneliti bagaimana pola dan struktur perekonomian cenderung konvergen dan divergen. Hasilnya menjelaskan bahwa perbedaan wilayah dan perilaku temporal dari perekonomian nasional mempunyai efek terhadap kecepatan kondisi konvergensi. Ying (2000) melakukan penelitian juga di Cina tentang kesenjangan regional di 30 propinsi di Cina periode tahun 1978-1994.
Mopanga (2010), melakukan penelitian Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Belanja Infrastruktur signifikan sebagai sumber utama ketimpangan.Lebih lanjut secara deskriptif, Mopanga (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan (Indeks Gini).Artinya secara vertikal pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan. Ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu (Syafrial,2012)

Perbedaan sumber daya alam pada masing-masing daerah.
Perbedaan sumberdaya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup banyak akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murahdibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber dayaalam yang lebih sedikit. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai sumber daya alam yang sedikit hanya akan memproduksi barang-barang denganbiaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.
Perbedaan kondisi demografis.
Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhandan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikandan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah tersebut. Kondisi demografis ini akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat daerah tersebut.
Kurang Lancarnya mobilitas barang dan jasa
Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah danmigrasi, baik yang disposori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan), karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang sangat membutuhkan. Demikian pula dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lainyang membutuhkan sehingga darah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.
Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Pertumbuhan ekonomi daerah yang akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Alokasi dana pembangunan antar wilayah
Bila sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimmpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Jika sistem yang dianut bersifat otonomi, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan akan cenderung rendah.
Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup,
Self-financing atau cost recorvery dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.
Cofinancing atau coproduction, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam)
Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Simanjuntak (2001) berpendapat ada beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisai yaitu: Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Hal ini merupakan strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi.
Keputusan menerapkan Desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang terhadap meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna (Sumarsono dan Utomo, 2009).
Untuk mengidentifikasi suatu kabupaten mengalami ketertinggalan dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional. Dalam hal mengidentifikasi masalah ketertinggalan digunakan 6 (enam) kriteria dan 27 (duapuluh tujuh) indikator daerah tertinggal yang meliputi:
Kriteria Perekonomian
Terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu
Persentase penduduk miskin
Pengeluaran Per Kapita Penduduk (rupiah)
Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM)
Terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu :
Angka Harapan Hidup/AHH (tahun),
Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (tahun)
Angka Melek Huruf /AMH(persen)
Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)
Terdiri hanya 1 (satu) indikator yaitu Kemampuan Keuangan Daerah
Kriteria Infrastruktur / Sarana Prasarana
Terdiri dari 11 (sebelas) Indikator yang digolongkan atas Jalan antar desa melalui darat dan Jalan antar desa bukan melalui darat (jumlah desa) yaitu:
Jalan antar desa melalui darat terdiri dari inidkator antara lain
Jalan aspal/beton (jumlah desa)
Jalan diperkeras (jumlah desa)
Jalan tanah (jumlah desa)
Jalan lainnya (jumlah desa).
Jalan antar desa bukan melalui darat (jumlah desa) terdiri dari inidkator – indicator;
Pasar tanpa bangunan (jumlah desa)
Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk (unit/buah)
Dokter per 1000 penduduk (orang)
Fasilitas pendidikan dasar per 1000 penduduk (unit/buah)
Persentase rumahtangga pengguna listrik
Persentase rumahtangga pengguna telepon dan
Persentase rumahtangga pengguna air bersih.
Kriteria Aksesibilitas
Terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu;
Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer)
Akses ke pelayanan kesehatan (kilometer)
Akses ke pelayanan pendidikan dasar (kilometer)
Kriteria Karakteristik Daerah
Terdiri dari 7 (tujuh) Indikator yaitu
Gempa bumi (persentase jumlah desa)
Tanah longsor (persentase jumlah desa)
Banjir (persentase Jumlah desa)
Bencana lainnya (persentase jumlah desa)
Kawasan hutan lindung (persentase jumlah desa)
Berlahan kritis (persentase jumlah desa), dan
Desa konflik (persentase jumlah desa).
2.2.3 Teori Basis Ekonomi
Teori Basis Merupakan teori yang menjelaskan perubahan-perubahan regional, dengan menekankan hubungan antar sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian regional. Yang paling sederhana adalah teori basis ekonomi, konsep dasar ekonomi membagi perekonomian regional menjadi 2 sektor, yaitu: sektor basis dan sektor non basis (Tarigan, 2005).
Sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat diluar perbatasan perekonomian masyarakat atau memasarkan barang dan jasa kepada orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat bersangkutan.
Sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran penting sebagai penggerak utama.
Pendekatan secara tidak langsung untuk memisahkan kegiatan basis danbukan basis dapat menggunakan metode Location Quotient (LQ). Teknik analisa LQ merupakan teknik permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relative ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut:
LQ= SiSNiN
Keterangan:
LQ = Besarnya Location Quotient
Si = Nilai tambah sektor di tingkat Kabupaten i
S = PDRB di Kabupaten i
Ni = Nilai tambah sektor di tingkat Propinsi
N = PDRB di tingkat Propinsi.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil untuk menentukan sektor basis atau bukan basis dapat dilihat nilai LQnya. LQ>1 berarti bahwa daerah tersebut mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (sektor basis). Jika LQ=1 berarti bahwa daerah tersebut telah mencukupi dalam kegiatan tertentu. Apabila LQ<1 berarti bahwa daerah tersebut mempunyai impor dalam kegiatan tertentu.
Analisa Model Ratio Pertumbuhan (MRP)
Merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat suatu sektor ekonomi yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah, baik eksternal maupun internal (Yusuf, 1999). Rumus untuk menghitung MRP (Buhana dan Masyuri, 2006) adalah sebagai berikut:
Ratio Pertumbuhan Wilayah Referensi (Rpr)
Rpr= YinYin(t) YnYn(t)
Ratio Pertumbuhan Wilayah Studi (Rps)

Rps= YijYij(t) YjYj(t)
Keterangan:
ΔYn = Yin(t+1) – Yin(t) adalah perubahan PDRB wilayah referensi di sektor i
Yin(t) = PDRB wilayah referensi di sektor i pada awal periode penelitian
ΔYn = Yij(t+1) – Yn(t) adalah perubahan PDRB wilayah referensi
Yn(t) = PDRB wilayah referensi pada awal periode penelitian
Δyij = Yij(t+1) – Yij(t) adalah perubahan PDRB wilayah studi di sektor i
Yij(t) = PDRB wilayah studi di sektor i pada awal periode penelitian
ΔYj = Yj(t+1) – Yj(t) adalah perubahan PDRB wilayah studi
Yj(t) = PDRB wilayah studi pada awal periode penelitian
Tipologi Klassen
Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan, yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral, dimana merupakan perpaduan antara alat analisis LQ dengan model rasio pertumbuhan (Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM, 2006). Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:
Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I).
Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang lebih luas (g) dan nilai LQ>1. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang dominan karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang lebih luas
Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II).
Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang lebih luas (g), tetapi memiliki nilai LQ>1. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.
Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III).
Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang tinggi tingkatnya (g), nilai LQnya <1. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming.
Sektor relatif tertingggal (Kuadran IV).
Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang lebih luas (g) dan sekaligus memiliki nilai LQ<1.
Tabel. 2.1
Klasifikasi Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral/Daerah
Kuadran I
Kuadran II
Sektor/Daerah maju dan
tumbuh dengan pesat
gi>g, LQ>1
Sektor/Daerah maju dan
Terteka
gi1
Kuadran III
Kuadran IV
Sektor/Daerah yang masih
Dapat berkembang dengan pesat
gi>g, LQ<1
Sektor/Daerah relatif
tertinggal
gi Sumber: Syafrizal, 1997
2.2.6 Analisa Indeks Williamson
Indeks Williamson untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dalam Penelitian Sutarno & Kuncoro (2003), Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang.
Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Sjafrizal, 2012):
IW=(Yi-Y)2 (fin)
Keterangan:
IW = Indeks Williamson
Yi = PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota
Y = PDRB Per kapita referensi tingkat 1
Fi = Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota
n = Jumlah Penduduk referensi tingkat 1
Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson: Jika nilai Iw menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai Iw mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.
Semakin besar nilai indeks, berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Apabila nilai Indeks Williamson diatas 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan tinggi. Namun apabila nilai Indeks Williamson dibawah 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan rendah.

BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Perekonomian Wilayah Perencanaan
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 0,56% dibandingkan tahun 2013. Hal ini dapat diidentifikasi pada grafik jumlah penduduk miskin berikut :

Sumber: RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014-2019
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan cukup signifikan dari 170.100 jiwa menjadi 165.800 jiwa pada tahun 2014 dimana inflasi pada tahun yang sama juga mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin ini juga berimplikasi pada menurunnya persentase penduduk miskin dari 22,08 menjadi 21,42 persen pada tahun 2014.


Pada periode tahun 2010-2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman dan keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2011. Dengan kenaikan sebesar 0,56 indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2011 bergeser naik menjadi 4,52 demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan menjadi 1,25 pada tahun 2011. Pada periode 2 tahun berikutnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meskipun melambat namun mengalami penurunan menjadi 3,74 untuk indeks kedalaman kemiskinan dan 1,07 untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2014. Grafik perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan, pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, dengan demikian adanya peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Sedangkan penurunan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin menyempit-nya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Aspek terakhir yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah ketenagakerjaan, terutama jumlah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data BPS tahun 2014 angka pengangguran terbuka Kabupaten Wonosobo 5,40 % masih di bawah angka provinsi (5,68%) dan nasional (5,94%).

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013, yaitu 5,83 menjadi 5,34 atau mengalami penurunan 0,49%. Meskipun pengangguran menurun, Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih harus melakukan intervensi untuk penduduk yang belum memiliki pekerjaan, seperti pelatihan yang berkelanjutan, yang berarti setelah dilatih, peserta tetap harus dipantau.

BAB IV
ANALISA

4.1 Analisis Ketertinggalan Wilayah
Berdasarkan sintesa tinjauan pustaka pada Bab II, dalam mengidentifikasi ketertinggalan wilayah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah digunakan beberapa pendekatan yaitu melalui data perhitungan Indeks Gini dan Indeks Williamson Kabupaten Wonosobo, tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah hasil analisis ketimpangan wilayah di Kabupaten Wonosobo.
4.1.1 Indeks Williamson
Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan data input berupa data pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan data pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga tahun 2014. Proses perhitungan tersebut dapat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1 Perhitungan Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2014

Jumlah Penduduk
PDRB
PDRB per kapita
yi-y
fin
yi-y2
yi-y2fin
i=1nyi-y2finy
Iw

Wonosobo
Jateng
Wonosobo
Jateng
Wonosobo
Jateng

2010
756182
32443899
9005925,5
623224621,33
11,909733
19,2093
-7,299568232
0,023
53,284
1,242
0,065
0,254
2011
760828
32725378
9489550,5
658003645,36
12,472662
20,10683
-7,634169047
0,023
58,281
1,355
0,067
0,260
2012
765113
32998692
9935905,3
690461017,10
12,986193
20,92389
-7,937697164
0,023
63,007
1,461
0,070
0,264
2013
769396
33264339
10333757
726652111,09
13,430999
21,84478
-8,413779124
0,023
70,792
1,637
0,075
0,274
2014
773391
33522663
10839456
763369944,34
14,015493
22,77176
-8,756263849
0,023
76,672
1,769
0,078
0,279
Sumber : Analisis Penulis, 2017
Melalui perhitungan indeks Williamson diatas, kondisi ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Wonosobo relatif rendah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa angka indeks Williamson Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 mendekati angka nol dan berada di bawah 0,5. Namun demikian, perkembangan angka ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan dan dikhawatirkan mampu memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan dan perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat untuk menurunkan ketimpangan wilayah di Kabupaten Wonosobo.
4.1.2 Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial digunakan untuk menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat di suatu wilayah secara individu maupun kelompok berdasarkan tingkat ekonomi, kesehatan dan pendidikan. IPM dihitung dengan rumus :
IPM=Indeks Harapan Hidup+Indeks Pendidikan+Indeks Konsumsi Per Kapita 3
Indeks Pendidikan=23 Indeks Melek Huruf+13 Indeks Rata-Rata Lama Sekolah
Dalam menilai IPM, United Nation Development Programme (UNDP) memklasifikasikan kualitas kehidupan dalam kelompok berikut :
Rendah : IPM < 50
Menengah bawah : 50 < IPM <66
Menengah atas : 66 < IPM < 80
Tinggi : IPM > 80
Sedangkan untuk menghitung laju perkembangan IPM digunakan pendekatan reduksi short fall pertahun, dengan persamaan sebagai berikut :
r=IPMt+n-IPMtIPM ideal-IPMt×1001n
Dimana : IPMt : IPM pada tahun t
IPMt-n : IPM pada tahun t+n
IPM ideal : 100
Kriteria dalam laju perkembangan IPM menurut UNDP :
Sangat Lambat : Rasio Short Fall < 1,3
Lambat : Rasio Short Fall 1,3-1,5
Menengah : Rasio Short Fall 1,5-1,7
Cepat : Rasio Short Fall > 1,7
Hasil perhitungan IPM di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2. Perhitungan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
Angka Harapan Hidup (tahun)
70,37
70,5
70,63
70,67
70,82
Harapan Lama Sekolah (tahun)
9,96
10,09
10,83
11,03
11,34
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
5,81
5,87
5,9
6,07
6,11
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah)
9,032
9,275
9,404
9,458
9,491
IPM
62,5
63,07
64,18
65,2
65,7
Laju Perkembangan IPM
1,52
3,005686
2,847571
1,436782
Laju Perkembangan IPM tahun 2010-2014
0,54048
Melalui tabel diatas, IPM Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Akan tetapi IPM Kabupaten Wonosobo masih bertengger pada angka 65,7 yang tergolong dalam tingkat status menengah bawah yakni, 50 Sedangkan untuk laju perkembangan IPM tiap tahun di Kabupaten Wonosobo mengalami fluktuasi yang siginfikan. Seperti perkembangan IPM tahun 2012 laju perkembangan IPM nya tergolong cepat dibandingkan dengan perkembangan IPM tahun 2011, 2013 dan 2014. Sedangkan tahun 2014 merupakan tahun dimana perkembangan IPM Kabupaten Wonosobo tergolong lambat dengan angka indeks short fall paling rendah. Jika dilakukan perhitungan perkembangan IPM tahun 2011-2014 maka Kab. Wonosobo termasuk dalam kelompok perkembangan sangat lambat yakni hanya memiliki angka indeks short fall sebesar 0,54.
Setelah ditelusuri lebih jauh, terdapat beberapa hal yang menyebabkan tingkat kesejahtera-an penduduk di Kabupaten Wonosobo masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah, antara lain :
Angka kemiskinan masih relatif tinggi
Meskipun terdapat penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo, tetapi angka tersebut masih dirasa cukup tinggi. Dari hasil perhitungan Indeks Williamson terjadi peningkatan ketimpangan wilayah di Kabupaten Wonosobo. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan antarwilayah Kecamatan. Salah satu penyebab masih adanya penduduk miskin dalam jumlah relatif tinggi di Kabupaten Wonosobo adalah akibat naiknya garis kemiskinan. Nilai garis Kemiskinan selalu mengikuti inflasi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Angka pengangguran terbuka yang relatif tinggi
Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan tahun 2014, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo sebesar 5,34%. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelum-nya yang disebabkan oleh terj adinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang kolaps. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasii kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif.
Ketersedian sarana pendidikan yang masih kurang memadai
Rendahnya angka rata-rata lama sekolah disebabkan oleh minimnya sarana pendidikan di Kabupaten Wonsobo. Terbukti bahwa, dibeberapa kecamatan per 1000 penduduknya tersedia 5-6 SMP, akan tetapi di kecamatan lainnya dalam setiap 1000 penduduknya hanya memiliki 1-2 sekolah SMP. Jumlah tenaga pendidik yang tidak merata dari segi kuantitas dan kualitas dimana sebagian besar menumpuk di ibukota kabupaten. Ditambah lagi kondisi geografis Kabupaten Wonosobo menyulitkan anak-anak desa yang ingin mengakses sekolah SMP. Minimnya keterampilan dan kualitas penduduk Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu penyumbang faktor tingginya angka pengangguran penduduk.
4.1.3 Faktor Lain
Pendekatan lain yang digunakan dalam menganalisis ketertinggalan wilayah di Kabupaten Wonosobo adalah melalui identifikasi penyediaan pelayanan infrastruktur, pelayanan pemerintah, serta kontribusi PDRB Kabupaten Wonosobo terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.
Penyediaan Infrastruktur Wilayah
Berdasarkan hasil telaah laporan pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2015, penyediaan jalan berkondisi baik di Kabupaten Wonosobo sebesar 54% pada tahun 2014. Angka tersebut masih cukup jauh dan belum mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat. Ditambah lagi, prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan setiap tahun. Terbukti bahwa proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Wonosobo tahun 2012 sebesar 64% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga angka 54%. Dengan kata lain, hampir setengah panjang jaringan jalan di Kabupaten Wonosobo berada dalam kondisi rusak.
Aksesibilitas di Kabupaten Wonosobo diperparah dengan penurunan izin trayek perkotaan dan pedesaan yang semula berjumlah 384 dan 152 menjadi hanya berjumlah 339 dan 150 trayek saja. Jumlah angkutan bus yang melayani permintaan sistem transportasi juga menurun dari 1.772 angkutan di tahun 2013 menurun hingga 1.557 pada tahun 2014. Hal ini mengakibatkan tingkat layanan transportasi di Kabupaten Wonosobo menurun.
Selain itu, berdasarkan data dinas tata ruang dan ciptakarya Kabupaten Wonosobo 0,87% dari seluruh lingkungan permukimannya termasuk dalam kawasan permukiman kumuh. Selama tahun 2011-2013, lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo sebanyak 0,25% namun kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2014 mencapai angka 773.280. Hal ini disebabkan, pemenuhan kebutuhan dasar permukiman seperti pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan drainase, pembuangan sampah dan fasilitas air bersih masih minim.
Kondisi Sosial Penduduk
Data dari Dinas Sosial mengatakan bahwa selama tahun 2010-2014 jumlah penderita sakit jiwa, pecandu narkoba, anak terlantar, penyandang tuna netra, pengidap HIV/AIDS, tuna susila dan bekas narapidana mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan kualitas dan kuantitas.
Kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Ditinjau dari hasil share PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan kontribusi paling rendah. Artinya, pendapatan daerah Kabupaten Wonsobo dibandingkan dengan pendapatan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah masih tergolong rendah. Ditambah lagi, dengan kondisi fisik Kabupaten Wonosobo yang memiliki topografi bergelombang dan bergunung menyebabkan kemampuan lahannya diarahkan sebagai kawasan budidaya sehingga kegiatan ekonomi di kabupaten ini kurang masif dan tidak secepat wilayah jalur pantura dan jalu lintas selatan.
4.1.1 Simpulan Hasil Ketertinggalan Wilayah
Dengan mempertimbangkan kriteria perekonomian pada inidikator masalah ketertinggalan perekonomian menurut Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional hasil indeks Gini Rasio, indeks Williamson, dan tingkat kesejahteraan penduduk, serta pendekatan penyedian infrastruktur dan tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori TERTINGGAL. Untuk mengetahui lebih detail penyebab ketertinggalan Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi jawa tengah dapat dilihat pada gambar bagan berikut.

Gambar 4.1. Bagan identifikasi Ketertinggalan Kabupaten Wonosobo
4.2 Analisis Sektor
Dari hasil analisis sebelumnya, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan analisis LQ dan Shift Share guna mencari keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo.
4.2.1 Identifikasi Sektor Basis Kabupaten Wonosobo
Identifikasi sektor basis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Location Quotient (LQ). Metode ini digunakan untuk melakukan perbandingan tentang besarnya peran suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Ada dua metode analisis LQ, yaitu Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). SLQ adalah suatu indeks yang mengukur apakah suatu sektor merupakan sektor unggulan (basic) atau tidak bagi suatu daerah, sedangkan DLQ adalah indeks yang melihat laju pertumbuhan suatu sektor unggulan di suatu wilayah. Karena yang ingin dicari adalah sektor basis di Kabupaten Wonosobo, maka metode yang digunakan adalah Static Location Quotient.
Data yang digunakan untuk menghitung sektor basis di Kabupaten Wonosobo adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2014 yang didapatkan dari data Badan Pusat Statistik. Hasil analisis SLQ pada Kabupaten Wonosobo dapat dilihat di Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Perhitungan SLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Wonosobo 2010 – 2014
SEKTOR
Static Location Quotient

2010
2011
2012
2013
2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2,224
2,208
2,225
2,229
2,313
0,469
0,495
0,487
0,475
0,493
Industri Pengolahan
0,467
0,470
0,467
0,468
0,457
0,365
0,359
0,361
0,358
0,367
1,543
1,590
1,634
1,693
1,782
Kontruksi
0,591
0,590
0,598
0,603
0,616
1,196
1,196
1,216
1,224
1,248
1,670
1,674
1,694
1,690
1,727
0,980
0,987
1,007
1,016
1,026
0,323
0,332
0,338
0,341
0,342
0,988
1,004
1,020
1,049
1,128
Real Estate
0,916
0,901
0,905
0,928
0,965
Jasa Perusahaan
0,677
0,665
0,661
0,659
0,671
0,888
0,894
0,902
0,905
0,921
Jasa Pendidikan
1,517
1,481
1,463
1,461
1,489
1,492
1,496
1,522
1,541
1,566
Jasa lainnya
1,379
1,373
1,377
1,396
1,417
Sumber: Hasil Analisis, 2017
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor-sektor tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor yang angka SLQ > 1 dan non basis adalah yang memiliki angka SLQ < 1. Kemudian, juga dapat dilihat bahwa terjadi perubahan sektor pertanian, yaitu pada tahun 2010 dan 2011 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bukan sektor basis. Sektor jasa keuangan juga belum menjadi sektor basis pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 4.2.
Tabel 4. 2 Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Wonosobo 2014
SEKTOR
BASIS
NON BASIS

Jasa Pendidikan
Jasa lainnya
Industri Pengolahan
Kontruksi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada banyak sektor di Kabupaten Wonosobo yang merupakan sektor basis, yaitu ada 9 sektor. Dari kesembilan sektor tersebut, yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan nilai SLQ yang selalu bertambah setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan Sektor Basis Pertanian di Kabupaten Wonosobo tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.2. Grafik Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sumber: Analisis Penulis, 2017
4.2.2 Identifikasi Pendapatn Bersih (PB) Sektor Perekonomian Kabupaten Wonosobo
Analisis perekonomian di Kabupaten Wonosobo yang dilakukan adalah analisis Shift Share. Analisis Shift Share adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Terdapat dua komponen yang akan dianalisis yaitu, Komponen Perubahan Proporsional (KPP) dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW).
KPP adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh komposisi sektor dalam permintaan produk akhir, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. KPPW adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut, adanya dukungan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, serta kebijakan lokal di wilayah tersebut. KPP bertujuan untuk mengetahui sektor mana yang memiliki pertumbuhan cepat ataupun lambat, sedangkan KPPW bertujuan untuk mengetahui sektor mana yang memiliki daya saing ataupun tidak. Hasil perhitungan analisis Shift Share dapat dilihat dalam Tabel 4.5 dibawah ini.
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Analisis Shift Share Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2014
SEKTOR
KPP
Keterangan
KPPW
Keterangan
PB
-16,468
Spesialisasi sektor yang tumbuh lambat di skala regional
2,446
Memiliki daya
saing
-14,022
-6,497
3,955
Memiliki daya
saing
-2,542
Industri Pengolahan
4,848
Spesialisasi sektor yang tumbuh cepat di skala regional
-4,877
Tidak memiliki daya
saing
-0,029
8,531
-1,510
Tidak memiliki daya
saing
7,021
-18,398
14,238
Memiliki daya
saing
-4,160
Kontruksi
-3,924
2,959
Memiliki daya
saing
-0,966
-2,579
3,175
Memiliki daya
saing
0,596
10,076
2,327
Memiliki daya
saing
12,402
2,047
3,782
Memiliki daya
saing
5,829
21,716
6,217
Memiliki daya
saing
27,934
-5,699
14,466
Memiliki daya
saing
8,767
Real Estate
6,163
4,693
Memiliki daya
saing
10,856
Jasa Perusahaan
19,218
-3,581
Tidak memiliki daya
saing
15,637
-16,321
2,101
Memiliki daya
saing
-14,220
Jasa Pendidikan
45,015
-5,787
Tidak memiliki daya
saing
39,229
21,270
4,700
Memiliki daya
saing
25,970
Jasa lainnya
-0,389
1,391
Memiliki daya
saing
1,002
Perhitungan Bersih (PB) adalah penjumlahan dari KPP dan KPPW. PB digunakan untuk melihat kondisi pertumbuhan sektor-sektor yang ada, apabila PB > 1, maka sektor mengalami kemajuan, namun apabila PB < 1, maka sektor mengalami kemunduran. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sektor progresif adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.
4.2.3 Analisa Sektor Unggulan dan Tipologi Klassen
Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kabupaten Wonosobo digunakan hasil perhitungan SLQ dan PB yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil perhitungan tersebut dikomparasi sehingga dapat terlihat sektor-sektor yang terbagi ke dalam empat tipologi, yaitu:
Sektor unggulan, yaitu sektor basis dengan pertumbuhan cepat.
Sektor berkembang, yaitu sektor basis dengan pertumbuhan lambat.
Sektor potensial, yaitu sektor non basis dengan pertumbuhan cepat.
Sektor tertinggal, yaitu sektor non basis dengan pertumbuhan lambat.
Tabel 4. 4 Komparasi Perhitungan SLQ dan PB Kabupaten Wonosobo
SEKTOR
2014
PB
2,313
-14,022
0,493
-2,542
Industri Pengolahan
0,457
-0,029
0,367
7,021
1,782
-4,160
Kontruksi
0,616
-0,966
1,248
0,596
1,727
12,402
1,026
5,829
0,342
27,934
1,128
8,767
Real Estate
0,965
10,856
Jasa Perusahaan
0,671
15,637
0,921
-14,220
Jasa Pendidikan
1,489
39,229
1,566
25,970
Jasa lainnya
1,417
1,002

SLQ > 1SLQ > 1
SLQ > 1
SLQ > 1

SLQ < 1SLQ < 1PB > 1PB > 1PB < 1PB < 1
SLQ < 1
SLQ < 1
PB > 1
PB > 1
PB < 1
PB < 1

Gambar 4.3 Tipologi Klassen Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Wonosobo
Sumber: Analsis Penulis, 2017

BAB V
KONSEP DAN STRATEGI

5.1 Konsep Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan arahan pengembangan di RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Wonosobo, pengembangan untuk wilayah Wonosobo diarahkan sebagai kawasan agropolitan. Ditunjau dari RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, secara umum Kabupaten Wonosobo diarahkan sebagai PKW dan termasuk ke dalam sistem perwilayahan Parwomanggung bersama Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, yang memiliki kedudukan strategis sebagai pengumpul bagi wilayah di sekitarnya sehingga mendukung pertumbuhan pariwisata, agrobisnis dan agroindustri. Kemudian, dalam RTRW Kabupaten Wonosobo 2011-2031 telah ditetapkan bahwa tujuan penataan ruang daerahnya berbasis agroindustri.
Hal ini juga didukung dari hasil analisis ekonomi wilauah menggunakan analisis SLQ dan Shift Share bahwa sektor pertanian termasuk dalam sektor potensial, yaitu merupakan sektor basis dengan pertumbuhannya lambat. Sebagai sektor basis, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan daerah, yaitu 48,96%. Sedangkan untuk sub sektor unggulannya adalah perkebunan meliputi komoditas kopi, teh, labu siam, dan kentang. Oleh karena itu, dari arah kebijakan dan hasil analisa maka dirumuskan konsep pengembangan wilayah yang sesuai dengan Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya agar tidak tertinggal adalah dengan konsep agropolitan.
Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sehingga dalam pengembangannya, kawasan agropolitan akan didukung dengan pengembangan agrobisnis.
Dalam pengembangan kawasan agropolitan, harus ditentukan wilayah mana yang menjadi kawasan penghasil bahan baku, pengumpul, sentra produksi, dan pasar. Dari lima belas kecamatan di Kabupaten Wonosobo, dua belas diantaranya merupakan daerah penghasil komoditas pertanian sehingga ditetapkan menjadi kawasan penghasil bahan baku. Kedua belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Solomerto, Kalikajar, Kertek, Wadaslintang, Sapuran, Garung, Kejajar, Kaliwiro, Leksono, Kalibawang, dan Sukoharjo.
Penentuan kawasan yang dijadikan daerah pengumpul dilakukan berdasarkan kesamaan fungsi kawasan, batasan kemampuan jangkauan, pelayanan, batasan wilayah administrasi, kekompakan wilayah, dan kemudahan hubungan antar bagian wilayah. Sehingga, terbentuklah enam sistem perwilayahan yang sesuai dengan arahan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, yaitu:
Jarga, terdiri dari Kecamatan Kejajar dan Garung, dengan pusat Kecamatan Garung.
Selowomo, terdiri dari Kecamatan Selomerto, Wonosobo, dan Mojotengah, dengan pusat Kecamatan Wonosobo.
Kerjajar, terdiri dari Kecamatan Kertek dan Kalikajar, dengan pusat Kecamatan Kertek.
Suwalek, terdiri dari Kecamatan Watumalang, Sukaharjo, dan Lekosono, dengan pusat Kecamatan Leksono.
Kaliwadas, terdiri dari Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang, dengan pusat Kecamatan Kaliwiro.
Sapilawang, terdiri dari Kecamatan Sapuran, Kepil, dan Kalibawang, dengan pusat Kecamatan Sapuran.
Kawasan yang ditentukan menjadi pusat akan dikembangkan sebagai kawasan pengumpul dan sentra produksi. Untuk kawasan yang dijadikan sebagai pasar adalah Kecamatan Wonosobo sebagai ibukota kabupaten dan memiliki lokasi strategis, yaitu ditengah wilayah kabupaten. Lebih jelasnya, ilustrasi pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Kota BesarKota BesarKotaSedangKotaSedang112233
Kota Besar
Kota Besar
Kota
Sedang
Kota
Sedang
1
1
2
2
3
3
Kota KecilKota Kecil44AA
Kota Kecil
Kota Kecil
4
4
A
A
6655
6
6
5
5

Gambar 5.1 Ilustrasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Wonosobo
Keterangan:
1 Pengumpul dan Sentra Produksi: Kecamatan Garung
Penghasil Bahan Baku: Kecamatan Kejajar dan Garung
2 Pengumpul dan Sentra Produksi: Kecamatan Wonosobo
Penghasil Bahan Baku: Kecamatan Selomerto, Wonosobo, dan Mojotengah
3 Pengumpul dan Sentra Produksi: Kecamatan Kertek
Penghasil Bahan Baku: Kecamatan Kertek dan Kalikajar
4 Pengumpul dan Sentra Produksi: Kecamatan Leksono
Penghasil Bahan Baku: Kecamatan Watumalang, Sukaharjo, dan Lekosono
5 Pengumpul dan Sentra Produksi: Kecamatan Kaliwiro
Penghasil Bahan Baku: Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang
6 Pengumpul dan Sentra Produksi: Kecamatan Sapuran
Penghasil Bahan Baku: Kecamatan Sapuran, Kepil, dan Kalibawang
A Pasar: Kecamatan Wonosobo
5.2 Strategi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonosobo
Untuk mendukung konsep pengembangan agropolitan maka di butuhkan strategi yang dapat langsung tepat guna dengan menggunakan langkah yang tepat. Melalui pengembangan konsep agropolitan ini diharapkan dapat mengintregasikan secara simultan dan harmonis pembangunan sektor pertanian dengan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster pengembangan wilayah. Secara simultan artinya seluruh aspek terkait dengan pengembangan agropolitan yang meliputi:
Pengembangan Sumber Daya Alam
Kabupaten Wonosobo memiliki topografi yang cocok untuk wilayah pertanian. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa sektor pertanian menyumbang hingga 49,5% di dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kualitas pemanfaatan harus di lakukan lagi dikarenakan ektor ini termasuk kedalam sektor basis namun daya saing nya dengan daerah lain termasuk rendah. Oleh karena itu di perlukan peningkatan produktivitas melalui pelatihan terhadap segala aspek pemanfataan dalam forward-Backward Linkage suatu produk.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
IPM Kabupaten Wonosobo terus mengalami peningkatan. Akan tetapi IPM Kabupaten Wonosobo masih bertengger pada angka 65,7 yang tergolong dalam tingkat status menengah bawah yakni, 50 Sistem dan Usaha Pertanian
Pusat dari konsep agropolitan sendiri adalah sektor pertanian oleh karena itu hal ini menjadi penting dalam konsep agropolitan. Untuk meningkatkan kualitas kami menyarankan untuk menggunakan konsep agribisnis untuk mendukung kegiatan sistem dan usaha pertanian dengan pengembangan:
Mengembangkan entrepreneur dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam lingkup subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) yakni industri yang menghasilkan barang modal bagi pertanian (arti luas) yakni industri perbenihan/pembibitan (genome-DNA) tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak, ikan, manusia) dan industri agro-otomatif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukung lainnya.
Mengembangkan entrepreneur dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam sub-sistem usahatani (on-farm agribusiness) yakni kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer tanaman pangan, pakan, serat, hortikultura, rempah, herbal, obat-obatan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Mengembangkan entrepreneur dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar yang bergerak dalam sub-sistem pengolahan (down-stream agribusiness) yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan antara (intermediateproduct) dan akhir (finish product). Termasuk di dalamnya industri makanan, minuman, pakan, industri dasar bahan serat (karet, plywood, pulp, kertas, kayu, rayon, komposit, benang kapas/sutera, barang kulit), industri biofarma, agrowisata, estetika dan kosmetika.
Mengembangkan entrepreneur dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam subsistem jasa bagi subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani dan subsistem agribisnis hilir. Dalam subsistem ini adalah jasa keuangan, hukum, perkreditan, asuransi, transportasi (darat, laut, udara), pergudangan, pendidikan, penelitian, pelatihan, periklanan dan sistem informasi-komputerasi.
Mengembangkan entrepreneur dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam sistem yang terintegrasi mulai dari hulu-hilir sampai pemasaran hasil komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan (segar maupun olahan). Termasuk didalamnya adalah kegiatan distribusi, perdagangan, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar (market intelligence) agar bisa bertahan di pasar domestik dan bersaing di pasar global.

Permodalan
Permodalan merupakan aspek pendukung dalam mengembangkan pengusaha baru dan saat ini sektor jasa keuangan di Kabupaten Wonosobo masuk kedalam sektor unggulan dengan daya saing yang baik dengan daerah sekitar. Oleh karena itu strategi yang tepat yaitu dengan melakukan penyuluhan ke tiap masyarakat sekitar agar mengetahui cara mendapatkan modal untuk membuka usaha maupun mengembangkan usaha yang ada. Selain itu di permudahkan dalam pengajuan modal dengan syarat yang lebih mudah di capai untuk setiap golongan masyarakat kebawah.
Prasaranan dan Sarana
Berdasarkan hasil telaah laporan pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2015, penyediaan jalan berkondisi baik di Kabupaten Wonosobo sebesar 54% pada tahun 2014. Angka tersebut masih cukup jauh dan belum mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat. Ditambah lagi, prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan setiap tahun. Terbukti bahwa proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Wonosobo tahun 2012 sebesar 64% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga angka 54%. Dengan kata lain, hampir setengah panjang jaringan jalan di Kabupaten Wonosobo berada dalam kondisi rusak. Padahal dalam konsep agropolitan sendiri aksesbilitas diperlukan untuk melakukan distribusi barang maupun jasa. Strategi untuk mendukung aspek ini yaitu dengan peningkatan aksesbilitas dengan perbaikan di segala bentuk jalan. Selain itu jaringan listrik dan jaringan air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam membuka usaha pertanian dan pengolahan. Ketertinggalan pengembangan salah satu aspek akan menjadi hambatan dalam pengembangan agropolitan secara keseluruhan.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penulisan makalah ini yaitu:
Berdasarkan kondisi eksisting, perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Willliamson Kabupaten Wonosobo termasuk kedalam wilayah tertinggal.
Dalam menangani ketertinggalan wilayah di Kabupaten Wonosobo menggunakan konsep agropolitan yang difokuskan dalam pengembangan agrobisnis
Strategi yang dilakukan dalam mendukung pengembangan konsep agropolitan yakni melalui pengembangan sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, mendukung kegiatan sistem dan usaha pertanian, melakukan penyuluhan pemodalan ke masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan konsep agropolitan di Kabupaten Wonosobo.
6.2 Lesson Learned
Berdasarkan hasil perhitungan ekonomi wilayah SLQ dan Shift Share yang telah penulis lakukan terdapat perbedaan terhadap hasil interpretasi pada sektor pertanian, pada perhitungan yang telah dilakukan sektor pertanian menjadi sektor berkembang sedangkan pada data BPS PDRB Kabupaten Wonosobo merupakan sektor dengan penyumbang terbesar hingga 49,5%. Hal ini diperlukan analisis lebih lanjut sehingga diketahui lebih mendalam sebab ketidaksesuaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021
Oktavilia, Shanty. 2011. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Sntar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Semarang. Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora
Dedi NS Setiono [2011], Ekonomi Pengembangan Wilayah: Teori Dan Analisis, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. Bab 11
Tarigan, Robinson [2006] Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta. Bab 5
Stimson, Robert J., Stough, Roger R., Roberts, Brian H. [2006], Regional Economic Development: Analysis And Planning Strategy,Springer-Verlag, Berlin. Chapter 3
Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R, Panuju [2009], Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Konsep Pengembangan Wilayah melalui Analisis Ekonomi Wilayah Kab. Wonosobo

Recommend Documents