rangkuman sejarah buruh di tanah air dari masa kemasa
Deskripsi lengkap
good bookDeskripsi lengkap
Sejarah KB Di Indonesia
Menjelaskan tentang sejarah datum-datum yang pernah digunakan sebagai referensi di Indonesia
Kilasan Sejarah Notaris di IndonesiaFull description
Hukum Agraria
Full description
w
tax amnesty
Full description
sejarah farmasi di indonesiaDeskripsi lengkap
sejarah
Deskripsi lengkap
SEJARAH TAX AMNESTY DI INDONESIA
Penga engamp mpun unan an paja pajak k su suda dah h dila dilaks ksan anak akan an pada pada tahu tahun n 19 1964 64 melal melalui ui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang yang isin isinya ya bahw bahwa a untu untuk k kepen epenti ting ngan an Revol evolus usii Nasi Nasion onal al ndo ndone nesi sia a dan dan Pemban embangu guna nan n Nasi Nasion onal al !eme !emest sta a "eren# "eren#an ana a pada pada umum umumny nya a sert serta a untu untuk k memperla memperlan#a n#arr pelaksa pelaksanaa naan n $eklara $eklarasi si %kono %konomi mi tangga tanggall &' (aret (aret 196) 196) dan penger pengeraha ahan n segala segala dana* dana* daya daya dan tenaga tenaga pada pada khusus khususnya nya** perlu perlu diberi diberikan kan pengam pengampun punan an pajak pajak terhad terhadap ap modal modal yang yang berada berada dalam dalam masyar masyaraka akatt yang yang belu belum m pern pernah ah dike dikena naka kan n paja pajak k pers perser eroa oan* n* paja pajak k pend pendap apat atan an dan dan pajak pajak kekayaan* yang dida+tarkan pada $irektorat Pajak sebelum tanggal 1, -gustus 1965* tidak dijadikan dijadikan alasan alasan bagi nstansiinst nstansiinstansi ansi Pemerintah Pemerintah yang bertugas di bidang /skal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan* penyelidikan dan dan pemer pemeriks iksaa aan n tent tentan ang g asal asal us usul ulny nya. a. (oda (odall ters terseb ebut ut pada pada pend penda+ a+ta taran ran dikenakan pungutan satu kali sebesar 10 sepuluh2 persen sebagai tebusan dari pada jumlah pajakpajak yang menurut peraturanper peraturanperatura aturan n /skal /skal sebenarny sebenarnya a terhutang kepada Negara. ndonesia juga pernah mengeluarkan program pengampunan pajak yaitu melal melalui ui 3eput eputus usan an Pres Presid iden en Nomo Nomorr &6 tahu tahun n 19 19'4 '4 tang tangga gall 1' -p -pri rill 19 19'4 '4.. Pengampunan pajak ini diberikan kepada ajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terd terda+ a+ta tarr seba sebaga gaii ajib ajib Pajak ajak dibe diberi ri kesem esempa pata tan n untu untuk k mend mendap apat atka kan n pengampunan pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajakpajak yang belum pernah atau belu belum m sepe sepenu nuhn hnya ya dik dikenak enakan an atau atau dipu dipung ngut ut sesu sesuai ai deng dengan an pera peratu tura ran n perundangundangan yang berlaku. -dapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tari+ 1. 1 sat satup uper erse sen2 n2 dari dari juml jumlah ah kekay ekayaa aan n yang yang dija dijadi dika kan n dasa dasarr untu untuk k menghi menghitun tung g jumlah jumlah pajak pajak yang yang dimint dimintaka akan n pengam pengampun punan* an* bagi bagi ajib Pajak Pajak yang yang pada pada tangga tanggall diteta ditetapka pkanny nnya a 3eputus eputusan an Presi Presiden den ini telah telah memasu memasukka kkan n !urat !urat Pembe Pemberita ritahua huan n Pajak Pajak Penda Pendapat patan7 an7Pa Pajak jak Perse Persero roan an tahun 19') dan Pajak 3ekayaan 3ekayaan tahun 19'48 &. 10 sepulu sepuluhpe hperse rsen2 n2 dari dari jumlah jumlah kekayaa kekayaan n yang yang dijadik dijadikan an dasar untuk untuk menghi menghitun tung g jumlah jumlah pajak pajak yang yang dimint dimintaka akan n pengam pengampun punan* an* bagi bagi ajib Pajak Pajak yang yang pada pada tangga tanggall diteta ditetapka pkanny nnya a 3eputus eputusan an Presi Presiden den ini belum belum memasu memasukka kkan n !urat !urat Pembe Pemberita ritahua huan n Pajak Pajak Penda Pendapat patan7 an7Pa Pajak jak Perse Persero roan an tahun 19') dan Pajak 3ekayaan 3ekayaan tahun 19'4. Namun Pelaksanaann Pelaksanaannya ya tidak e+ekti+ karena karena wajib pajak kurang kurang merespons merespons dan tida tidak k diik diikut utii deng dengan an re+or e+orma masi si sist sistem em admi admini nist stra rasi si perp perpaj ajak akan an se#a se#ara ra menyelu menyeluruh ruh.. $isamp $isamping ing itu perana peranan n sektor sektor pajak pajak dalam dalam sis sistem tem -P"N masih masih ber+ungsi ber+ungsi sebagai sebagai pelengkap pelengkap saja sehingga sehingga pemerintah pemerintah tidak mengupayakan mengupayakan
lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Pada tahun &00' di#anangkan suatu kegiatan berupa !unset Poli#y* yang sering disebut juga dengan so+t amnesty. !unset Poli#y adalah kebijakan pemberian +asilitas perpajakan* yang berlaku hanya di tahun &00'*yang kemudian mengalami perpanjangan yaitu sampai &' ebruari &009 untuk ajib Pajak Pribadi dan )1 (aret &009 untuk ajib Pajak "adan* dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal ),- :ndang:ndang Nomor &' ;ahun &00,2. !unset poli#y dapt diman+aatkan oleh 1. ara Perpajakan :: 3:P2 diundangkan* banyak yang memperhatikan ketentuan ketentuan tersebut terutama dalam pasal ),- dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. (eskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama !unset Poli#y ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak. !ejak Program !unset Poli#y diimplementasikan sepanjang tahun &00' telah berhasil menambah jumlah NPP baru sebanyak 5.65).1&' NPP* bertambahnya !P; tahunan sebanyak '04.'14 !P; dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp,*46 triliun. Namun demikian* pada tahun &009* jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan !urat Pemberitahuan ;ahunan men#apai 4,*)9 dari total wajib pajak sebanyak 15.469.590. ?al ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan wajib pajak kembali ke perilaku ketidakpatuhan.