ANALISA TAX AMNESTY
Nama : Muhammad Ariefuddin Edra NIM NI M
: 20 2013 1310 1017 1703 0311 1130 305 5
Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Tax Am Amnes nesty ty menuai pro pr o da dan n kon ontr tra a di dida dala lam m mas asya yara rak kat at.. Keb ebij ijak akan an te ters rseb ebut ut men enur urut ut bebe be bera rapa pa pe peng ngam amat at me memi milik likii da damp mpak ak po posi siti tiff da dan n da damp mpak ak ne nega gati tive ve.. Kebijak ebijakan an mener menerapk apkan an ta tax x am amne nest sty y pa pada da ken enya yata taan anny nya a ju juga ga pe perrna nah h diberlakukan diberlakuk an di beberapa beberapa Negara. Atas kebijak kebijakan an Tax Tax Amnesty Amnesty tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya. Keb ebij ijak akan an pe pemb mber erian ian Am Amne nest sty y pa pada da da dasa sarn rnya ya me meru rupa paka kan n ha hak k prio pr iogr grat atif if Pres esid iden en,, Pres esid iden en mem emb ber erik ikan an am amn nest sty y dan ab abo oli lisi si berdas ber dasark arkan an per pertim timban bangan gan de dean an Per eraki akilan lan !a !ak kyat yat.. "m "mplik plikasi asi dar darii amnesty yang dimaksud adalah # $a%. jabatan atau eenang tertinggi adalah Presiden untuk memberikan amnesty& $b%. Akibat hukum # hilangnya kesalahan pelaku kejahatan'pelanggaran, sehingga sehin gga terhadap terhadap pelaku hilangnya' hilangnya' pembebesan pembebesan dari sank sanksi si atau ancaman pidana maupun administrasi& $c%. Amn Amnesti esti harus harus berdasark berdasarkan an (( karena karena menyangk menyangkut ut )P! sebagai sebagai pembua pem buatan tan ((, ka karrena ak akan an ke kehil hilang angan an pot potens ensi, i, mis misaln alnya ya # tid tidak ak diterimanya uang kas ke Negara karena pengampunan pajak. $d%.. Am $d% Amnes nesti ti dib diberi erika kan n pad pada a mo momen mentt ter terten tentu tu buk bukan an set setiap iap saat ata atau u selalu terus menerus. *omen entt tersebut ber erk kaitan dengan pertimbangan politik, +A*, ekonomi nasional, keutuhan NK!", dsb. (ntuk menjaab apa yang dimaksud Tax Amnesty atau peng pe ngam ampu puna nan n Paj ajak ak da dari ri be bebe bera rapa pa ah ahli li da dapa patt di disi simp mpul ulk kan ba bah ha a kebijakan Tax Am Amnes nesty ty ad adal alah ah di ditu tuju juka kan n un untu tuk k pe peng ngha hapu pusa san n sa sank nksi si admi ad mini nist stra rati tive ve be beru rupa pa de dend nda a da dan n bu bung nga a pa paja jak, k, se sert rta a ju juga ga te terrma masu suk k didalamnya penghapusan sanksi pidana. Kebijakan Tax Amnesty per pernah nah dib diberl erlak akuk ukan an di "nd "ndone onesia sia den denga gan n Kepp eppre res s No No.. - Tahu ahun n /0 /01 1 yan yang g kemu emudia dian n diu diubah bah men menjad jadii Kepp eppre res s Nomor 2 tahun /01. Pengampunan pajak pada masa itu diharapkan dapa da patt me mend ndor oron ong g kes esad adar aran an a aji jib b pa paja jak k un untu tuk k me memb mbay ayar ar pa paja jak. k. *eskipun *eski pun demi demikian, kian, ke kebijak bijakan an Tax Amne Amnesty sty yan yang g dig diguli ulirk rkan an keti etika ka itu tidak efektif dan pemanfaatan oleh 3ajib Pajak pun sangat rendah.
Pada hakekatnya implementasi tax amnesty sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada ajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik ajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik ajib pajak tentu saja berbeda4beda. Pemerintah kemudian kembali meacanakan Tax Amnesty , pertimbangan yang digunakan adalah pertimbangan dari sisi ekonomis, dimana dengan di berlakukannya Tax Amnesty, maka modal yang dimiliki oleh para ajib pajak yang ditampung di 5uar Negeri dibaa masuk kembali ke "ndonesia, diharapkan mendorong perekonomian Nasional secara signi6can melalui pembiayaan pembangunan di berbagai sector produktif. Pemberian tax amnesty justru bisa menurunkan tingkat kepatuhan kalau 3P yakin baha akan ada amnesty lanjutan tanpa upaya penegakan hukum yang lebih ketat.7 Apabila ingin menerapkan tax amnesty, maka model yang tepat adalah salah satu model' jenis pengampunan pajak yang dicetuskan oleh 8rin 9ilitonga yaitu pengampunan yang tetap meajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya. Adapun penghapusan unsur pidana selain pidana pajak yang juga digaungkan oleh pemerintah terhadap para ajib pajak yang diberikan tax amnesty merupakan langkah mundur penegakan hukum di "ndonesia. Terutama apabila uang tersebut merupakan hasil korupsi atau tindakan curang yang mengakibatan kerugian Negara. Patut dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah apabila ingin menghapus unsur pidana dari uang tersebut. :eberapa pertimbangan apabila ingin menerapkan pengampunan pajak adalah sebagai berikut # % )alam hal penghapusan pidana umum, selain pidana pajak, tidak terdapat alasan penghapus pidana& alasan penghapus pidana selama ini tidak dirumuskan secara tegas didalam K(+P, namun pada konsep K(+P :aru menyatakan alasan penghapus pidana adalah # $a% keadaan darurat, $b% tidak adanya sifat melaan hukum secara matriil, $c% kesesatan, baik berupa error fctie maupun error iuris , tidak adanya kesalahan sama sekali. 2) *elihat kerugian Negara yang sangat besar dari pelanggaran terhadap hokum ekonomi, maka tujuan pemidanaan dan pemilihan saknsi pidana harus mendapat evaluasi, tetapi penggunaan hokum pidana sebagai alat
untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kejahatan dibidang ekonomi harus tetap dipertahankan , ;% Apabila benar uang tersebut merupakan hasil korupsi atau perbuatan curang yang merugikan Negara, maka pemberiandiskresi dalam hal ini berupa Tax Amnesty merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai4nilai keadilan dan kepastian hukum yang selama ini tumbuh dan berkembang didalam masyarakat serta merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah. 1% Tidak ada jaminan baha dengan pemberian Tax Amnesty akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat berimplikasi pada pengulangan kembali dimasa yang akan datang <% Apabila tax amnesty diberikan sesuai dengan rencana pemerintah, terbatas kepada pemodal yang menyimpan uang nya di luar negeri, maka akan menimbulkann gejolak kecemburuan bagi pemodal yang tidak pernah membayar pajak dan menyimpan uangnya didalam negeri. 9elain itu akan menimbulkan kecemburuan bagi ajib pajak yang selama ini taat menjalankan keajibannya.
•
Pemberian tax amnesty , khususnya di negara4negara berkembang, sebaiknya dihindari. Kalau pun tetap harus diberikan, hendaknya# . 9umber ketidakpatuhan 3P harus diidenti6kasi. "ni bisa berupa administrasi pajak yang tidak efektif $misalnya kekurang mampuan melakukan penegakan hukum% atau sistem pajaknya yang tidak bagus& . =ika sudah teridenti6kasi, sebelum tax amnesty diberikan, sumber ketidakpatuhan itu harus sudah teratasi& ;. Terakhir, tax amnesty yang diberikan harus# a. 3aktunya terbatas& b. Cut-o date4nya harus jelas& c. >ang boleh ikut dibatasi untuk 3P yang tidak patuh saja& d. Tidak boleh mengurangi present value pajak yang kurang bayar& e. Pemberian tax amnesty tidak boleh bertentangan dengan prinsip perpajakan pada umumnya. *isalnya, tax amnesty yang memungkinkan pembayaran pajak secara anonim justru membatasi upaya penegakan hukum pada masa mendatang. *enarik untuk dicatat baha ada kemungkinan kalau nilai penerimaan sebagai akibat dari diberlakukannya tax amnesty tergantung pada besarnya tingkat ketidakpatuhan.+al ini karena peneriman yang masuk kemungkinan sebagian besar berasal dari 3P yang selama ini tidak patuh.
=adi, jika tingkat ketidakpatuhan sebelum amnesty diberikan tinggi, maka penerimaan pajak bisa naik. Namun demikian, penerimaan pajak tetap tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sukses tidaknya penerapan tax amnesty. .