PERBANDINGAN ANTARA TAX AMNESTY DAN SUNSET POLICY Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan yang diajarkan oleh Bapak Ngadiman, Dr., S.E., S.H., M.Si.
Oleh: Nira Lias 125140131 EY
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA 2016 DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 LATAR BELAKANG
1
1.2 RUMUSAN MASALAH 1 1.3 TUJUAN 2 BAB II PEMBAHASAN
3
2.1 Pengertian Tax Amnesty dan Sunset Policy
3
2.1.1 Pengertian Tax Amnesty 3 2.1.2 Pengertian Sunset Policy
3
2.2 Dasar Hukum Tax Amnesty dan Sunset Policy 2.3 Perbedaan antara Sunset Policy dan Tax Amnesty BAB III KESIMPULAN
7
DAFTAR PUSTAKA
8
4 5
i
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan
nasional
yang
berlangsung
secara
terus-menerus
dan
berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak belum sepenuhnya baik adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan Wajib Pajak setiap tahunnya rata-rata dilunasi dibawah 50% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak. Penerapan sanksi administrasi masih kurang mampu untuk membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 3 mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi agar penerimaan negara dapat dimaksimalkan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan soft Tax Amnesty atau dikenal dengan sunset policy. 1.2 Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 Apa dasar pemikiran dari Tax Amnesty dan Sunset Policy? 2 Apa dasar hukum dari Tax Amnesty dan Sunset Policy? 3 Bagaimana perbedaan antara Tax Amnesty dan Sunset Policy?
1.3 Tujuan Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1 Untuk mengetahui dasar pemikiran dari Tax Amnesty dan Sunset Policy. 1
2 3
Untuk mengetahui dasar hukum dari Tax Amnesty dan Sunset Policy. Untuk mengetahui perbedaan antara Tax Amnesty dan Sunset Policy.
BAB II PEMBAHASAN
2
2.1 Pengertian Tax Amnesty dan Sunset Policy 2.1.1 Pengertian Tax Amnesty Secara umum Tax Amnesty diterjemahkan sebagai pengampunan pajak. Pengampunan yang diberikan mencakup dua aspek yaitu pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayar sebelumnya dan pembebasan Wajib Pajak dari tuntutan pidana pajak. Dari berbagai literatur, Tax Amnesty merupakan strategi jangka pendek yang efektif untuk mengejar penerimaan pajak dalam rangka menutup defisit anggaran (shortfall). Dengan Tax Amnesty transaksi ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini tidak terjangkau aparat pajak akan masuk dalam sistim perpajakan sehingga menambah basis pemajakan yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak pasca Tax Amnesty. Beberapa negara tercatat berhasil dalam menghimpun penerimaan pajak melalui Tax Amnesty seperti India, Italia dan Afrika Selatan. Keberhasilan negaranegara tersebut utamanya dengan masuknya dana-dana masyarakat Wajib Pajak dalam jumlah sangat besar yang selama ini diparkir di luar negeri dan selama ini tidak pernah dapat dipajaki. Indonesia pernah memberlakukan tax amnesty pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya tidak efektif karena respon Wajib Pajak sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan tax amnesty kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan tax amnesty ini. 2.1.2 Pengertian Sunset Policy Pengertian Sunset Policy menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) adalah sebagai berikut:“Sunset Policy adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.” Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian Sunset Policy adalah: “Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan
3
sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” Dari kedua penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Sunset Policy adalah kebijakan yang diberikan pemerintah berupa penghapusan
sanksi
administrasi
dalam
perpajakan
untuk
memberikan
kesempatan bagi Wajib Pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya secara benar. Pada tahun 2008, pemerintah pernah menerbitkan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008. Aturan Sunset Policy ini bisa dibilang merupakan versi mini dari tax amnesty. Kebijakan versi mini dari tax amnesty ini telah berhasil menambah jumlah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Terjadi pro dan kontra penambahan aturan mengenai tax amnesty ini. Pendapat pro mengatakan bahwa kebijakan tax amnesty bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan jumlah WP baru dan penerimaan pajak. Namun, terdapat kontra yang berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah putus asa dari pemerintah. Selain itu, pemberlakuan tax amnesty dapat mendorong warga yang selama ini taat pajak menjadi “nakal” karena adanya faktor kecemburuan. 2.2 Dasar Hukum Tax Amnesty dan Sunset Policy Pasal 37A yang menjadi dasar hukum sunset policy sebenarnya mengatur bahwa : Pertama, jika Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undangundang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
atas
keterlambatan
pelunasan
kekurangan
pembayaran
pajak
yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan kata lain, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan jumlah yang masih harus dibayar menjadi lebih besar seharusnya dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP. Sanksi bunga tersebut seharusnya diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) seseuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) 4
huruf c Undang-Undang KUP. Hanya saja atas sanksi bunga tersebut dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, tetapi tanpa permohonan Wajib Pajak dan juga tanpa diterbitkan STP. Fasilitas Pasal 37A UndangUndang KUP adalah pengurangan atau penghapusan sanksi bunga, tetapi dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 diatur bahwa hanya diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Tidak lagi disebutkan diberikan pengurangan sanksi berupa bunga. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mereduksi redaksi Pasal 37A Undang-Undang KUP. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, walaupun dalam pelaksanaannya memang hanya diberikan penghapusan sanksi bunga, tetapi sebuah peraturan pemerintah tidak seharusnya menghilangkan ketentuan sebuah undang-undang. Kedua, bila Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama satu tahun setalah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 2.3 Perbedaan antara Tax Amnesty dan Sunset Policy. Ruston memaparkan, program tax amnesty berbeda dengan sunset policy. Dalam sunset policy, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan
pidana
pajak
dalam
hal
ini.
Sedangkan dalam tax amnesty umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Selain itu, dalam tax amnesty diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. "Tapi sebagian Wajib Pajak mungkin sudah mulai menimbang-nimbang apakah akan ikut sunset policy di 2015 ini saja atau nanti juga ikut program tax amnesty pada 2017. Bisa juga sebagian Wajib Pajak lain hanya akan menunggu tax amnesty yang jelas
lebih
menarik
dari
sunset
policy,"
kata
Ruston. 5
Dia memperkirakan, tidak menutup kemungkinan ada Wajib Pajak yang tidak ikut kedua program itu karena yakin bahwa program serupa akan muncul lagi di masa mendatang. "Jadi, pemerintah sebaiknya memberikan tax amnesty tidak lebih dari satu kali. Wajib Pajak harus diyakinkan bagi mereka yang tidak ikut maka setelah program tax amnesty selesai kepada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang tegas," saran Ruston.
BAB III KESIMPULAN Program tax amnesty berbeda dengan sunset policy. Dalam sunset policy, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Sedangkan dalam tax amnesty umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Selain itu, dalam tax amnesty diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Selain itu, dalam Tax Amnesty diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Kalangan Ditjen Pajak sendiri mengatakan bahwa Sunset Policy juga merupakan bentuk pengampunan pajak tetapi dalam versi yang ringan (Soft Tax Amnesty). Baik 6
Sunset Policy maupun Tax Amnesty telah menjadi pembicaraan yang marak di masyarakat. Berhubung wacana kedua program ini terungkap ke publik secara bersamaan, sebagian Wajib Pajak mungkin sudah mulai menimbang-nimbang apakah akan ikut Sunset Policy dalam tahun 2015 ini saja atau nanti juga ikut program Tax Amnesty yang diwacanakan berlaku 2017. Bisa juga sebagian Wajib Pajak lainnya hanya akan menunggu Tax Amnesty yang jelas lebih menarik dari Sunset Policy. Yang lebih ekstrim lagi, mungkin saja ada Wajib Pajak yang tidak ikut kedua program tersebut karena yakin bahwa program serupa akan ada lagi nanti di masa mendatang. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya memberikan Tax Amnesty tidak lebih dari satu kali.
DAFTAR PUSTAKA http://www.kompasiana.com/renindah/apa-sih-taxamnesty_553dd97f6ea8341727f39b22, diakses pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 00.26 http://bisnis.liputan6.com/read/2217599/mengupas-sunset-policyamp-tax-amnesty-senjata-kejar-target-pajak, diakses pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 01.02 http://bisnis.liputan6.com/read/2218890/tax-amnesty-dan-sunsetpolicy-mana-yang-lebih-menarik, diakses pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 01.10 http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikelpajak/12589-memahami-sunset-policy-dalam-undang-undangkup, diakses pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 01.44 Ragimun, Makalah: Analisis Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, 2008 7
8
