1
KERANGKA GRAND DESIGN PENDIDIKAN POLRI
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG 1.
Umum
a.
Tantanga Tantangan n tugas-tug tugas-tugas as Kepolisi Kepolisian an saat ini semakin semakin berat berat dengan dengan adanya adanya arus globalis globalisasi, asi, demokrati demokratisasi sasi,, pasar pasar bebas, bebas, perkemba perkembanga ngan n teknologi, dan tuntutan hak azasi manusia. Kondisi ini di satu sisi telah memberik memberikan an sumbanga sumbangan n positif positif bagi kehidupan, kehidupan, namun namun pada sisi lain lain juga berpengaruh berpengaruh pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan kuantitas ancaman terhadap terhadap ganggua gangguan n Kamtibma Kamtibmas s dengan dengan berbagai berbagai modus modus operandi operandinya, nya, sehingga dapat dapat berpengaruh berpengaruh terhadap terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan negara. negara. Polri sebagai institusi yang bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri perl perlu u
memp memper ersi siap apka kan n
pers person onel elny nya a
untu untuk k
mamp mampu u
meng mengan anti tisi sipa pasi si
perkembangan yang sangat dinamis.
b.
Geraka Gerakan n reform reformasi asi Polri Polri sudah sudah dimul dimulai ai sejak sejak 1 April April 1999 1999 yang yang ditandai dengan berpisahnya Polri dari ABRI merupakan amanat rakyat untuk Polri kembali pada jatidirinya sebagai polisi sipil ( civilian police)
MENENGAH yang berpihak pada warga masyarakat sebagai stake holder , bukan pada pihak yang lain atau penguasa. Reformasi pada aspek kultural adalah salah satu bidang yang tetap menjadi perhatian sangat penting dalam rangkaian agenda grand strategy reformasi Polri, selain reformasi pada aspek struktural dan instrumental.
........
3
4 2
c.
Perubahan sikap dan perilaku ( mind set and culture set ) bagi personel Polri merupakan jawaban Polri terhadap tuntutan implementasi kepolisian yang
demokratis tis
(democr democrati atic c
polic policing ing ), ),
tran transp spar aran an,,
akun akunta tabe bel, l,
menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. Hal itu yang menuntut menuntut kita untuk senantia senantiasa sa meningka meningkatkan tkan pengetah pengetahuan uan dan keterampi keterampilan lan dalam dalam melaksan melaksanakan akan tugas pokok pokok Polri Polri sesuai sesuai pasal pasal 13 Unda Undangng-Un Unda dang ng Nomor Nomor 2 Tahun Tahun 2002 2002 tentan tentang g Kepol Kepolisi isian an Negar Negara a Republik Indonesia secara profesional, bermoral, dan modern.
d.
Perlu diingat dan dipahami bahwa guna mensukseskan program kerja polri jangka menengah periode ke dua tahun 2010-2014 yaitu partnership building , dan dilanjutkan periode ketiga tahun 2015-2025 yaitu strive PARA for excelence
dala dalam m rang rangka ka gera geraka kan n Refo Reform rmas asii Biro Birokr kras asii Polr Polrii yang yang
merupaka merupakan n bagian bagian dari program strategis strategis Polri, Polri, maka Lemdikpol Lemdikpol dan jajarannya jajarannya sebagai centre of excelence berperan dalam membentuk dan memelihara serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Polri. Di samping samping itu, seiring seiring dengan dengan perubaha perubahan n dan dinamika dinamika masyarakat masyarakat yang dipen dipengar garuhi uhi arus arus global globalisa isasi si mengak mengakiba ibatka tkan n tantan tantangan gan yang yang harus harus dihadapi oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya akan semakin rumit dan kompleks. Karena itu, mengacu pada peran, tugas, dan fungsi Lemdikpol dituntut untuk mampu melakukan berbagai upaya dalam membentuk dan memban membangun gun kuali kualitas tas sumber sumber daya daya manusi manusia a Polri Polri yang yang profes profesio ional nal,, bermo bermoral ral,, dan modern modern dalam dalam pelak pelaksan sanaan aan tugas tugas pokok pokok Polri Polri secara secara efektif dan efisien, serta berwawasan global atau internasional.
e.
Dalam era gloibalisasi dan pasar bebas manusia dihadapkan pada perubah perubahan-pe an-peruba rubahan han yang tidak tidak menentu menentu.. Ibarat Ibarat nelayan nelayan di “lautan “lautan lepas” lepas” yang dapat menyesatk menyesatkan an jika tidak memiliki memiliki “kompas” “kompas” sebagai sebagai pedo pedoma man n untu untuk k bert bertid idak ak dan dan meng mengar arun ungi giny nya. a. Hal Hal ters terseb ebut ut tela telah h
........
3
mengakib mengakibatka atkan n hubungan hubungan yang tidak tidak linier linier antara antara pendidi pendidikan kan dengan dengan bidang pekerjaan atau “one to one relationship”, karena apa yang terjadi dalam bidang pekerjaan dan harapan masyarakat luas sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan. Menanggapi hal tersebut pendidikan pada umumnya dan pendidikan Polri pada khususnya harus diletakkan pada empat pilar yaitu belajar mengetahui ( learning to know ), ), belajar belajar melakuk melakukan an (learning to do), do ), belajar belajar hidup hidup dalam dalam kebersama kebersamaan an (learning to live together ), ), dan belajar menjadi diri sendiri ( learning to be). be). Kultur yang demikian harus dikembangkan dikembangkan dalam pembangunan pembangunan manusia melalui Lemdik polri, karena aspek kultural dari kehidupan manusia lebih penting dari aspek-aspek lainnya.
f.
Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada polarisa polarisasi, si, rasional rasionalisas isasii baru pada lingkup lingkup kejahata kejahatan n modern modern sehingga sehingga berpeng berpengaruh aruh kepada kepada profesion profesionali alisme sme Polri Polri dalam dalam melaksan melaksanakan akan tugas tugas pokoknya pokoknya sebagai sebagaimana mana diamana diamanatkan tkan Undang-U Undang-Unda ndang ng Nomor Nomor 2 tahun tahun 2002, 02,
denga ngan
dampa ampak k
ters terse ebut
anggo ggota
Polri lri
ditu ditunt ntu ut
untuk tuk
meningkatkan meningkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan yang menggunakan menggunakan teknologi informasi. 2.
Khusus Arah dan strategi sistem pendidikan pendidikan Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berdasarkan berdasarkan dan mempertimbangkan mempertimbangkan beberapa beberapa referensi yang yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Pendidikan Polri. Adapun referensi-referensi referensi-referensi internal internal pada sistem sistem pendidikan pendidikan Polri adalah adalah : a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada penjelasan pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa :
4
Pembinaan kemampuan profesi anggota Polri dilaksanakan melalui pembinaan
etika
profesi
dan
pengembangan pengetahuan
serta
pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar Polri, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya
sepanjang
untuk meningkatkan profesionalisme.
Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Polri mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi Kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu Kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi Kepolisian. b.
Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar 10 Komponen Pendidikan.
c.
Peraturan Kapolri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Polri. 1)
Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan Polri meliputi : a) Jalur Pendidikan formal Jalur Pendidikan Formal merupakan jalur pendidikan yang yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan didalam sistem pendidikan Polri. b) Jalur Pendidikan non formal Jalur Pendidikan non formal dilaksanakan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk antara lain :
5
(1) Pelatihan dan Kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri. (2) Penugasan Pendidikan di luar lingkungan Polri. 2) Jenis Pendidikan dalam sistem Pendidikan Polri meliputi :
a)
Pendidikan Akademik Merupakan
pendidikan
yang
menitikberatkan
pada
peningkatan ilmu pengetahuan umum dan ilmu kepolisian. Jenis pendidikan ini diselenggarakan oleh : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Program S1, S2 dan S3 atau Perguruan Tinggi lain yang telah Kementerian dimaksud
mendapatkan
Pendidikan Nasional. dapat
diselenggarakan
rekomendasi
dari
Pendidikan
akademik
dengan
Program
Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ) sesuai pada jenjang dan jenis pendidikan Polri tertentu guna memberikan layanan pendidikan kepada pegawai Negeri pada Polri yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau reguler.
b)
Pendidikan Manajerial/Kepemimpinan Merupakan
pendidikan
yang
menitikberatkan
pada
peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang manajerial staf dan kepemimpinan kepolisian. Pendidikan manajerial diselenggarakan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Polri.
c)
Pendidikan Profesi atau Vokasi Merupakan
pendidikan
yang
menitikberatkan
pada
peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan profesi kepolisian. Pendidikan ini diselenggarakan di lembaga pendidikan Polri Polri.
atau di luar
6
Pendidikan Profesi atau Vokasi meliputi : (1)
Pembentukan Profesi Polri
(2)
Pendidikan Akademik
(3)
Pendidikan Latihan Teknis
(4)
Diklat Fungsional Polri
3) Jenjang Pendidikan dilingkungan Polri meliputi : a)
Pendidikan Pembentukan Profesi Merupakan Pendidikan untuk membentuk dan membekali Peserta
didik
menjadi
anggota
Polri
yang
memiliki
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian. Pendidikan pembentukan meliputi :
b)
(1)
Pendidikan Pembentukan Brigadir
(2)
Pendidikan Pembentukan Inspektur.
Pendidikan Pengembangan Pendidikan pengembangan terdiri dari : (1)
Pendidikan Kepemimpinan Merupakan Pendidikan Lanjutan setelah pendidikan lanjutan
untuk
mengembangkan
/
meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan manajerial / serta kepemimpinan
sesuai dengan jenjang pendidikan,
yaitu : (a)
Diklat Pim Tk. IV ( PNS POLRI )
(b)
Sespimma / Diklat Pim Tk. III
(c)
Sespimen / Diklat Pim Tk. II
(d)
Sespimti/Diklat Pim Tk. I
7
(2)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Merupakan pendidikan dan Pelatihan lanjutan untuk mengembangkan/
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan profesi fungsi kepolisian sesuai dengan tingkatan kemampuan keahlian khusus. Pendidikan dan Pelatihan Teknis meliputi : (a)
Pendidikan Pengembangan bagi Brigadir/ PNS Polri golongan II;
(b)
Pendidikan Pengembangan bagi Inspektur / PNS Polri golongan III;
(c)
Pendidikan Pengembangan bagi Komisaris / PNS Polri golongan IV;
(3)
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, meliputi Dokpol, Ren, Auditor, PPG/D dan lain-lain
d.
Peraturan Kalemdikpol Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Penilaian Peserta Didik.
e.
Peraturan Kalemdikpol Nomor 2 tahun 2009 tentang Penunjukkan Tenaga Pendidik.
f.
Peraturan Kalemdikla
Nomor
5 tahun 2009
tentang
Standar
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Polri. Selain itu juga memperhatikan faktor eksternal yang menyangkut profesi tenaga pendidik pada Kepolisian Republik Indonesia. a.
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1)
Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
8
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2)
Pasal 4 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa : a)
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
b)
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
c)
Pendidikan
diselenggarakan
sebagai
suatu
proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. d)
Pendidikan keteladanan,
diselenggarakan membangun
dengan kemauan
memberi dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. e)
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
f)
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta
9
dalam
penyelenggaraan
dan
pengendalian
mutu
layanan pendidikan. 3)
Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 29 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun mengatur jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh suatu departemen atau non departemen seperti Polri. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : ”Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang
diselenggarakan
oleh
departemen
atau
lembaga
pemerintah non departemen.” Berdasarkan pasal ini jelas bahwa
pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
Polri
merupakan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan profesi. Selanjutnya,
pada penjelasan pasal 15 Undang-undang
tersebut disebutkan bahwa ”Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.” 1)
Sistem pendidikan institut pada intinya mengelompokkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta menurut jalur, jenis dan jenjang. Jalur pendidikan meliputi jalur formal, yaitu jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang; jalur non formal, yaitu pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang ; serta jalur informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tidak resmi, tidak terstruktur dan tidak berjenjang. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademis, profesi, vokasi dan khusus. Selain itu, ada juga pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen atau
10
lembaga pemerintah non departemen, yang disebut dengan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Sedangkan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar yaitu merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; pendidikan menengah yaitu merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar; serta pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan t inggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. 2)
Atas dasar pengelompokan tersebut, pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pendidikan yang menurut jalurnya merupakan jalur formal ; menurut jenisnya merupakan pendidikan kedinasan ; sedangkan menurut jenjangnya merupakan pendidikan tinggi. Sebagai bentuk pendidikan tinggi kedinasan, pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berbentuk pendidikan akademi, yaitu satuan
pendidikan
yang
menyelenggarakan
program
pendidikan diploma, Seperti diploma satu (D1) di SPN atau Akpol yang menyelenggarakan program pendidikan diploma tiga (D4) Ilmu kepolisian. Selain akademi, juga dapat berbentuk sekolah tinggi yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tingkat sarjana, baik S1, S2 maupun S3. 3)
Pendidikan kedinasan diselenggarakan dengan mengacu pada
kebutuhan
departemen
atau
akan non
tenaga
kerja
departemen
profesional
yang
bagi
bersangkutan,
demikian juga dengan pendidikan Polri. Kebutuhan tenaga
11
profesional Polri paling tidak meliputi 2 (dua) jenis pekerjaan. Pertama,
jenis
pekerjaan
yang
terkait
dengan
profesi
kepolisian, jenis ini dapat dianalogkan dengan dokter, guru, hakim dan sejenisnya. Kedua, jenis pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan manajerial dan kepemimpinan. Jenis ini dapat dianalogikan, seperti Kepala rumah sakit pada profesi medis (dokter), kepala sekolah pada profesi pendidikan (guru) atau ketua pengadilan pada profesi hakim. Jenis pekerjaan ini menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan menajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profesi dan manajerial tidak harus terpisah secara tegas. Seorang kepala rumah sakit sekaligus juga dokter ; seorang kepala sekolah sekaligus juga guru, seorang ketua pengadilan sekaligus juga seorang hakim. Akan tetapi, pekerjaanpekerjaan manajerial juga dituntut untuk bekerja profesional. Oleh karenanya, pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu didukung dengan pendidikan dan latihan yang memadai. 4)
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kedinasan Polri perlu menyelenggarakan pendidikan yang bersifat profesi maupun manajerial. Pendidikan yang bersifat profesi dapat dipilah-pilah menjadi profesi umum, yang mengajarkan Kepolisian.
pengetahuan sedangkan
dan
profesi
keterampilan khusus
umum
mengajarkan
pengetahuan dan keterampilan spesifik, yang sangat khusus di lingkungan Polri.
12
b.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pada penjelasan pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”. c.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
d.
Faktor Eksternal Lain Ada banyak faktor-faktor eksternal yang membuat Polri harus mengkaji ulang sistem pendidikan Polri saat ini. Faktor-faktor tersebut adalah: 1)
Kemandirian Polri yang diawali dengan pemisahan dari ABRI (sekarang TNI) sejak tanggal 1 April 1999, sebagaimana yang diamanatkan dalam Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000 yang dipandang sebagai salah satu fase dari proses reformasi di tubuh Polri. Langkah ini perlu disikapi secara arif agar dapat menjadi landasan yang kokoh guna mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dalam tatanan kehidupan kenegaraan yang demokratis.
2)
Pemisahan Polri dari unsur TNI menyadarkan kepada Polri, perlunya melakukan pergeseran paradigma. Disadari bahwa selama bergabung di dalam TNI, cara pandang Polri terhadap dirinya telah menyimpang jauh dari kaidah-kaidah umum kepolisian
universal.
bergeser, antara lain :
Beberapa
paradigma
yang
telah
13
a)
Dari karakter militeristik bergeser ke karakter polisi sipil (civilian police).
b)
Dari abdi negara kepada pelayan masyarakat.
c)
Dari
sikap
antagonis
terhadap
masyarakat
ke
protagonis.
d)
Dari kebijakan sentralisasi ke kebijakan desentralisasi.
e)
Dari manajemen totaliter ke manajemen partisipatif.
f)
Dari
kepemimpinan
otoriter
ke
kepemimpinan
demokratis.
g)
Dari perpolisian reaktif ke perpolisian proaktif dan berbasis kemasyarakatan.
3)
Perlunya pemulihan seluruh kewenangan yang seharusnya berada di tangan Polri, serta menanggalkan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab yang memang selayaknya tidak dibebankan
kepada
Polri
untuk
menjadi
polisi
yang
profesional. Pemulihan wewenang tersebut tentu memberikan implikasi
tersendiri
bagi
Polri.
Polri
dituntut
untuk
memberdayakan diri di segala bidang, baik instrumen maupun sumber daya manusianya. Pembangunan kemampuan dan kekuatan Polri ini merupakan kebutuhan mendasar agar mampu mengemban wewenangnya dengan sempurna dan melaksanakan
tugas
serta
tanggung
jawabnya
secara
profesional. 4)
Selain itu, pemberdayaan Polri secara berkesinambungan, secara alamiah memang merupakan tuntutan jaman, agar Polri dapat mengatasi tantangan masa depan. Dengan
14
demikian, pemberdayaan Polri tidak sekedar menjadi slogan yang mengiringi arus reformasi di negeri ini, tetapi merupakan kebutuhan penting dan mendesak bagi Polri agar dapat tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Polri
memerlukan suatu
konsep pemikiran
yang dapat
membantu dalam mereposisi, menyusun agenda, memberikan prioritas
baru
serta
melahirkan
paradigma
baru
guna
meningkatkan kinerja dan profesionalitas SDM Polri. Untuk tujuan itulah kajian ini dilakukan, agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Polri dalam menghadapi tuntutan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. 5)
Pemolisian yang sekarang ini dikembangkan di negara-negara modern dan pemecahan
demokratis adalah pendekatan proaktif – masalah
( problem
solving ),
yang
lebih
mengedepankan pencegahan kejahatan (crime prevention). Dalam pemolisiannya, Polri berupaya meninggalkan gaya militeristik yang diganti dengan pemolisian yang sesuai dengan fungsi polisi sebagai kekuatan sipil yang diberi kewenangan hukum,
dan
menjadi untuk
pengayom
masyarakat,
meningkatkan
kualitas
penegak hidup
masyarakatnya. Dengan demikian pemolisian yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima atau cocok dengan masyarakatnya sesuai dengan corak masyarakat dan budayanya, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
15
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasakan perlu dilakukan pembenahan melalui
Sistem Pendidikan Kepolisian
Negara Republik
Indonesia, sebagai berikut : 1.
Salah satu upaya penting yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah melalui penyiapan sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan yang teruji pada tataran teori dan praktik, yang berkaitan dengan masalahmasalah sosial dalam melaksanakan pemolisiannya.
2.
Pengelolaan
sumber
daya
manusia
memiliki
peran
strategis
dalam
meningkatkan kinerja, produktifitas dan pencapaian tujuan organisasi, karena sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam menentukan kemampuan Polri dalam melayani masyarakat yang memiliki banyak tuntutan. Menyikapi tuntutan dari masyarakat tersebut, Polri harus mengambil langkah pembenahan ditubuh Polri, termasuk pembenahan sistem pendidikan Polri. 3.
Sesuai dengan percepatan pencapaian sasaran prioritas Polri, maka untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan penyusunan kurikulum yang lebih
aplikatif dan
diarahkan
untuk
membentuk anggota Polri yang profesional, memiliki kemahiran dan sikap terpuji serta tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Pola kegiatannya adalah mengaktifkan dewan kurikulum, menyerasikan kurikulum antar jenis dan jenjang pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, lembaga sertifikasi profesi serta mengarah pada filosofi pendidikan Polri.
B.
VISI, MISI, DAN TUJUAN 1.
VISI Terwujudnya Lembaga Pendidikan Polri sebagai pusat unggulan ( center of excellence) dan sumber daya manusia Polri yang profesional, bermoral,
16
memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, ketrampilan, sikap yang sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi HAM yang didukung jasmani yang samapta guna mendukung pelaksanaan tugas Polri selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harapan masyarakat. 2.
MISI
a.
Menyelenggarakan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri dalam bentuk pendidikan akademik, pendidikan manajerial (Diklat Pimpinan), pendidikan profesi atau vokasi/ fungsional dan kejuruan/ teknis.
b.
Memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian kepada seluruh personel Polri dan calon personel Polri maupun pengemban fungsi kepolisian.
c.
Memberikan pembekalan dan pengasuhan dalam rangka meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional yang berkaitan dengan sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi Polri.
d.
Memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kesamaptaan jasmani guna mendukung pelaksanaan tugas Polri.
e.
Mewujudkan hasil didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menerapkan ketentuan hukum dan menghargai serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
f.
Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan Polri sebagai center of excelence/ pusat keunggulan sesuai dengan tantangan tugas Polri, selaras perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.
TUJUAN Terintegrasinya Pusdik dan Sekolah pada jajaran Lemdikpol.
17
a.
Terakreditasinya Sekolah pada jajaran Lemdikpol diawali dengan SPN sebagai Sekolah berkualifikasi setara dengan Diploma Satu, AKPOL setara dengan Diploma Empat(D4), STIK berkualifikasi Strata Satu (S1) dan Pasca Sarjana.
b.
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan program pendidikan dan latihan Polri.
c.
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas komponen pendidikan dan latihan sesuai dengan kompetensi hasil didik.
d.
Terwujudnya Pusdik dan Sekolah jajaran Lemdikpol sebagai Pusat Unggulan Pengetahuan dan Keterampilan (Center Of Excellence) sesuai dengan lapis kemampuan.
e.
Meningkatnya kerjasama pendidikan dan latihan di dalam negeri maupun luar negeri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri.
f.
Terwujudnya hasil didik dan latihan yang profesional, bermoral dan modern sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
g.
Terbentuknya kompetensi peserta didik yang bermoral tinggi memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
h.
Terbentuknya
kemampuan
potensi
kesamaptaan
jasmani
dan
keterampilan peserta didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas Polri.
18
C.
AZAS 1.
Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
serta
penguasaan
ilmu
pengetahuan dan teknologi. 2.
Proporsionalitas,
yaitu
mengutamakan
keseimbangan
antara
hak
dan
kewajiban penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri 3.
Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak anggota Polri dan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.
4.
Akuntabilitas,
yaitu
setiap
kegiatan
dan
hasil
akhir
dari
kegiatan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri harus dapat dipertanggung jawabkan kepada institusi dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.
Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri.
D.
PRINSIP 1.
Nilai Tambah (value added ), yaitu setiap proses pendidikan dalam menunjang karir Polri harus memberikan nilai tambah bagi peserta didik;
2.
Kesamaan peluang, yaitu dalam setiap proses pendidikan harus membrikan peluang yang sama untuk kelulusan;
3.
Keselarasan Internal (internal alignment), yaitu setiap program pendidikan Polri harus dilaksanakan saling berkaitan dan saling mendukung dalam penciptaan sumber daya manusia yang profesional;
19
4.
Keselarasan Eksternal (external alignment), yaitu sistem pendidikan Polri mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
5.
Kesinambungan (sustainability), yaitu sistem pendidikan harus dilaksanakan secara terus menerus.
6.
Efisiensi (efficiency), yaitu sistem pendidikan dan pelatihan yang terdapat didalam sebuah organisasi harus dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya pendukung, waktu, maupun biaya pelaksanaan;
7.
Saling
Asah,
Asih,
dan
Asuh
dengan
menjunjung
tinggi
nilai-nilai
kemanusiaan, keagamaan, keadilan, transparansi, akuntabel, kesetaraan, serta memperhatikan kaedah hukum dan adat istiadat setempat.
E.
FILOSOFI 1.
Mahir Mahir yaitu hasil didik yang memiliki tingkat kemampuan, keahlian, dan ketrampilan
profesi
tertentu pada setiap fungsi kepolisian dan
tingkat
kemampuan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian. 2.
Terpuji Terpuji yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki etika moral yang terpuji, yang tercermin dalam perilaku didasari ketaqwaan, kesusilaan, hati nurani, kejujuran, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya.
3.
Patuh hukum Patuh hukum yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh keikhlasan serta mampu meberikan ketauladanan,
20
kepatuhan hukum dan senantiasa memiliki keasadaran tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
F.
G.
RUANG LINGKUP 4.
Analisa kondisi pendidikan Polri dewasa ini dan yang diharapkan
5.
Integrasi sistem dalam bidang pendidikanSumber daya manusia
6.
Anggaran
SISTEMATIKA
BAB I
:
Pendahuluan
BAB II
:
Kondisi Pendidikan Polri Dewasa Ini
BAB III :
Kondisi Pendidikan Polri Yang Diharapkan
BAB IV :
Analisis Lingkungan Strategis
BAB V :
Penutup
21
BAB II KONDISI PENDIDIKAN POLRI SAAT INI
A.
SDM 1.
Kualitas SDM a.
Widyaiswara,
Gadik,
Dosen,
instruktur
dan
tenaga
kependidikan
merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Pada umumnya menampilkan keteladanan yang kurang baik (ada persepsi bahwa yang ditempatkan di Lembaga Pendidikan adalah orang buangan), hal ini dapat dilihat dari perilaku, kemampuan kognitif maupun afektif yang menjadi cermin yang dipedomani bagi peserta didik. Ini t erjadi karena penempatan Widyaiswara,
Gadik,
Dosen,
instruktur
dan
tenaga
kependidikan
ditugaskan dengan tidak memperhatikan kompetensi dan kriteria tertentu, antara lain secara administrasi belum memiliki sertifikasi kewenangan mengajar (Akta IV, Dikbangspes PA Gadik dan pelatihan gadik lainnya) baik yang diselenggarakan di lingkungan Polri maupun lembaga/instansi lain yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. b.
Calon siswa yang dikirim untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi (diklat teknis) tidak terencana dengan baik, pada umumnya yang dikirim adalah mereka yang mau, tidak sesuai dengan tupoksinya dan hanya melaksanakan perintah saja.
c.
Kuantitas SDM 1)
Belum ada analisa terhadap beban tugas apabila dikaitkan dengan penentuan jumlah SDM yang ditempatkan pada sekolah / pusdik jajaran Lemdikpol,
2)
Masih menyamaratakan beban tugas seluruh pusdik / sekolah jajaran Lemdikpol tanpa melihat secara nyata beban tugas yang
22
sebenarnya, sehingga terdapat jumlah SDM yang berlebihan pada tugas tertentu, disisi lain terjadi kekurangan SDM pada beban tugas tertentu. d.
Pembinaan SDM 1)
Belum dilakukan assessment/sertifikasi terhadap penempatan Widyaiswara/Dosen,
instruktur
dan
tenaga
kependidikan
ke
lembaga pendidikan Polri banyak yang dimanfaatkan sebagai batu loncatan, mengejar pangkat atau tempat penempatan yang bermasalah. 2)
Belum disusun pola karier terhadap Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan
tenaga kependidikan yang didasarkan pada
Sisdiknas/Menpan dalam pengembangan karir (dalam kenaikan pangkat) masih mengikuti kenaikan pangkat reguler (menghitung waktu
dan
jabatan)
dan
belum
mengacu
pada
penilaian
berdasarkan angka kredit / kum sehingga sulit untuk mencapai gelar professor. 3)
Dalam pola karir masih belum jelas perbedaan antara jenjang karir struktural dan jenjang karir fungsional sehingga mengakibatkan tidak adanya pembeda antara tunjangan
struktural dengan
fungsional. 4)
Belum memberikan kesempatan sekolah, seminar dan kegiatan lain
kepada
Widyaiswara/Dosen,
instruktur
dan
tenaga
kependidikan untuk memperluas cakrawala dan wawasan serta keilmuannya. 5)
Dalam pembinaan karir SDM Lembaga pendidikan Polri masih disamakan dengan sistem pembinaan karir pada umumnya dilingkungan Polri sehingga masih banyak lembaga pendidikan
23
dimanfaatkan oleh personel sebatas mencari pangkat dan jabatan sebagai sebagai batu loncatan loncatan yang mengakib mengakibatkan atkan pelaksan pelaksanaan aan tugas tugas yang tidak profesional. profesional. 6)
Pers Person onel el yan yang g tela telah h meng mengik ikut utii pend pendid idik ikan an den denga gan n biay biaya a nega negara ra / Polr Polrii baik baik di dala dalam m maupu aupun n luar luar nege negeri ri tida tidak k dite ditemp mpat atka kan n dilembaga dilembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
e.
Nomenklatur Beberapa istilah yang digunakan, tidak sesuai dengan nomenklatur yang telah diatur oleh undang-undang undang-undang sisdiknas, sebagai contoh ; 1)
Peny Penyeb ebut utan an terh terhad adap ap dose dose/w /wid idya yais iswa wara ra dise disebu butt gad gadik ik..
2)
Pend Pendid idik ikan an keju kejuru ruan an dise disebu butt Dik Dikba bang ngsp spes es..
3)
Bahw Bahwa a pada pada und undan angg-un unda dang ng sis sisdi dikn knas as tid tidak ak dik diken enal al pen penye yebu buta tan n sespimma, sespimmen dan sespimti.
f.
Sertifikas Sertifikasii / akreditas akreditasii Sist Sistem em pend pendid idik ikan an Polr Polrii masi masih h belu belum m meng mengac acu u
kepa kepada da syst system em
pendidikan nasional sehingga sertifikasi / akreditasi terhadap SPN belum dapat dilaksanakan.
B.
ANGGARAN 1.
Norma indeks (SBU/SBK) a.
Penyus Penyusun unan an angga anggaran ran prog program ram pend pendid idika ikan n dan lati latihan han bel belum um menga mengacu cu kepada kepada Norma Norma Indeks, Indeks, Standar Standar Biaya Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Menkeu, namun masih masih mengacu mengacu kepada kepada Standar Standar Biaya Biaya Khusus Khusus (SBK) yang diterbitkan oleh Polri, karena anggaran polri secara umum masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga terkesan relatif sama dari tahun ketahun.
24
b.
Norma Norma Indek Indek Opera Operasio sional nal pend pendidi idikan kan Polr Polrii masih masih relat relatif if kecil kecil dan dan belum belum tercantum dalam Standar Biaya Umum.
c.
Peny Penyed edia iaan an angg anggar aran an pend pendid idik ikan an dan dan lati latiha han n apar aparat atur ur Polr Polrii belu belum m sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan jenis pendidikan pendidikan namun masih masih disamaratakan. disamaratakan.
2.
Pengendalian Anggaran : a.
Kegiat Kegiatan an Satke Satkerr tidak tidak disusu disusun n berdas berdasark arkan an Progr Program am dan dan Kegia Kegiatan tan yang yang tercantum dalam DIPA.
b.
Renc Rencan ana a pena penari rika kan n angg anggar aran an belu belum m disu disusu sun n seba sebaga gaim iman ana a susu susuna nan n rencana kegiatan sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
c.
Anali Analisa sa dan dan evalu evaluasi asi pen penyer yerapa apan n angga anggaran ran belu belum m dilaks dilaksan anaka akan n dengan dengan benar.
3.
Meka Mekani nism sme e peny penyus usun unan an angg anggar aran an : Penyusunan anggaran belum menggunakan tiga pendekatan : a.
Peny enyusun usuna an
pengan gangga ggaran ran
belum
dilaksa ksanakan akan
terp erpadu
deng engan
mengi menginte ntegra grasik sikan an seluru seluruh h proses proses peren perencan canaan aan dan dan pengan pengangga ggaran ran dilingkungan Kementrian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKAKL dengan dengan klasifik klasifikasi asi anggara anggaran n menurut menurut Organisa Organisasi, si, Fungsi, Fungsi, Program, Program, kegiatan dan jenis belanja. b.
Peng Pengan angg ggar aran an yang yang disu disusu sun n belu belum m berb berbas asis is kine kinerj rja a dan dan dila dilaku kuka kan n dengan dengan tidak memperha memperhatika tikan n keterkai keterkaitan tan antara antara pendanaa pendanaan n dengan dengan kelu keluar aran an
dan dan
hasi hasill
yang yang diha dihara rapk pkan an,,
term termas asuk uk
effi effisi sien ensi si
dala dalam m
pencapai pencapaian an hasil hasil dan keluaran keluaran tersebut, tersebut, penyusun penyusunan an anggaran anggaran tidak tidak mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. c.
Pendekatan
kerangka
berd berdas asar arka kan n
kebi kebija jaka kan, n,
pengeluaran deng dengan an
jangka
peng pengam ambi bila lan n
menengah, kepu keputu tusa san n
belum yang yang
25
menimbul menimbulkan kan implikas implikasii anggaran anggaran dalam jangka jangka waktu waktu lebih lebih dari satu tahun anggaran. 4.
Peru Perunt ntuk ukan an angg anggar aran an Pend Pendid idik ikan an dan dan lat latih ihan an : a.
Bia Biaya op operasi rasio onal nal pen pendidi idikan kan.
b.
Tran Transp spor orta tasi si kemb kembal alii ke ke kes kesat atua uan n asa asall
c.
Biay Biaya a maka makan n dan dan ekst ekstra ra food foodin ing g sisw siswa a
d.
Uang saku siswa
e.
Hono onorari rarium um tena tenag ga pendi ndidik
f.
C.
Belum mengacu kepada SBU.
SARPRAS 1.
Ting Tingka katt kese kesesu suai aian an ket keter erse sedi diaa aan n sarp sarpra ras s (Fas (Fasdi dik, k, Fas Fasum um,, ) a.
Pemb Pemban angu guna nan n pusdik pusdik / lemd lemdik ik pada pada umum umumny nya a belum belum meng mengac acu u kepad kepada a stand standari arisa sasi si Dikna Diknas s yang yang menga mengakib kibatk atkan an tidak tidak optim optimal alnya nya prose proses s pembelajaran.
b.
Pem Pemban bangun gunan pusdik sdik / lemd emdik tid tidak dire diren ncana canaka kan n seca secara ra mata matan ng sehi sehing ngga ga
seri sering ng
terj terjad adii
tump tumpan ang g
tind tindih ih
peru perunt ntuk ukan an
pela pelaks ksan anaa aan n
pendidikan. c.
Tida Tidak k semu semua a Lemb Lembag aga a pend pendid idik ikan an memi memili liki ki work worksh shop op (repli (replika ka/c /con onto toh) h) yang dapat membantu percepatan membangun kompetensi peserta didik.
d.
Tida Tidak k semu semua a sara sarana na pras prasar aran ana a Lemb Lembag aga a pend pendid idik ikan an dide didesa sain in untu untuk k pelaksan pelaksanaan aan pendidik pendidikan an namun namun semata-ma semata-mata ta memanfaa memanfaatkan tkan sarana sarana prasarana yang sudah ada.
e.
Fasi Fasili lita tas, s, sara sarana na dan prasa prasara rana na digun digunak akan an juga juga untu untuk k mela melaks ksan anak akan an pendidikan oleh fungsi lain diluar lemdikpol.
26
2.
Alins - alongins yang ada dengan yang dibutuhkan a.
Alins/alongin yang sesuai dengan Perkap no 20 tahun 2007 tentang standar 10 komponen pendidikan Polri, belum sepenuhnya terdukung dan terealisasi oleh anggaran DIPA Polri.
b.
Sebagian besar alins dan alongins yang dimiliki sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan Polri saat ini.
c.
Pada proses pengajuan renbut alins dan alongins belum terealisir seluruhnya sesuai kebutuhan lemdik.
D.
SISTEM DAN METODE 1.
SISTEM a.
Sistem pembelajaran 1)
Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di lemdik polri saat ini adalah menggunakan cara klasikal (konvensional)
2)
Untuk pelaksanaan praktek dilaksanakan di lapangan.
3)
Proses penyusunan Kurikulum belum terintegrasi antar satker jajaran Lemdik, kemampuan menyusun kompetensi, kurikulum seperti dipaksakan untuk S1 Akpol, Jenis dan jenjang pendidikan, integrasi antara jenjang pendidikan).
4)
Lulusan SPN (Diktuk Ba) masih belum diakui sejajar dengan jenjang Diploma-1.
5)
Lulusan Akademi Kepolisian belum memiliki gelar akademik kecuali rekrutmen yang berasal dari S-1, S-2.
6)
Lulusan pendidikan pengembangan sepesialisasi dari pusdik atau sekolah belum diberdayakan sepenuhnya sesuai kompetensinya oleh organisasi.
27
7)
Pola pendidikan pembentukan (bintara) sebagai tugas kepolisian umum belum adanya ketetapan yang baku (diktuk brigadir di pusdik Intel, pusdik reskrim).
8)
Hanjar (mayoritas masih berbentuk NSS).
9)
Hanjar yang ada di pusdik belum adanya pengesahan dan penyempurnaan dari Pembina fungsi masing-masing materi pelajaran.
10)
Kurangnya referensi yang diberikan Pembina fungsi dalam mendukung pembuatan hanjar sehingga belum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
11)
Untuk Pusdik-pusdik belum sepenuhnya didukung dalam DIPA Polri terutama dalam hal pencetakan hanjar bagi seluruh peserta didik.
b.
sistem evaluasi dan penilaian. Evaluasi sepuluh komponen pendidikan sudah dilaksanakan disetiap lembaga pendidikan di lingkungan Polri, namun tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut belum ada perbaikan yang signifikan.
c.
Sistem Pengawasan dan pengendalian Sistem pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan pada setiap jenis pendidikan, namun hanya bersifat rutinitas semata.
d.
Ketersediaan pilun Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di lingkungan polri sudah tersedia, seperti Perkap 20 tahun 2007 tentang Standar Sepuluh Komponen Pendidikan, Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/180/IV/2009 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri, Perkal 05 tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Polri, Perkal 06 tahun 2009 tentang Sistem Penilaian, Perkal
28
02 tahun 2009 tentang Penunjukan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran
di
lembaga
pendidikan
polri,
namun
belum
ada
keseragaman dalam aplikasi di masing-masing lemdik. 2.
METODE Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di lemdik Polri antara lain : a.
Ceramah
b.
Praktek
c.
Simulasi
d.
Roll Play
e.
Tanya Jawab
f.
Diskusi
g.
Penugasan
h.
Demontrasi
i.
Studi kasus serta
j.
Konsultasi, advokasi dan fasilitasi.
Dari beberapa metode tersebut, di dalam proses pembelajaran para gadik masih banyak yang monoton hanya menggunakan metode-metode tertentu, dengan kata lain dipukul rata, tidak melihat metode apa yang paling tepat dalam penyampaian mata pelajaran tersebut.
29
BAB III KONDISI PENDIDIKAN POLRI YANG DIHARAPKAN A.
SDM 1.
Kualitas SDM a.
Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Untuk itu mereka harus mampu
menampilkan keteladanan yang
dedikasi tinggi pada tugas, (tidak ada
baik dan
persepsi bahwa
yang
ditempatkan di Lembaga Pendidikan adalah orang buangan), hal ini dapat dilihat dari perilaku, kemampuan kognitif, knowligh maupun afektif dapat menjadi cermin yang dipedomani bagi peserta didik. Ini terjadi karena penempatan Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan tenaga kependidikan ditugaskan dengan memperhatikan kompetensi dan kriteria tertentu, antara lain secara administrasi telah memiliki sertifikasi kewenangan mengajar (Akta IV, PPG/D, Dikbangspes PA Gadik, TOT Widyaiswara dan pelatihan gadik lainnya) baik yang diselenggarakan di lingkungan Polri maupun lembaga/instansi lain yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. b.
Calon siswa yang dikirim untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi (diklat teknis) dapat terencana dengan baik, ada data base Pegawai Polri yang sudah atau belum mengikuti dikbangspes, data tempat penugasan secara terpusat di SSDM Polri untuk menjadi dasar pemanggilan calon peserta dikbangspes.
2.
Kuantitas SDM a.
Ada analisis terhadap beban tugas di setiap Lemdik untuk penentuan jumlah SDM yang ditempatkan pada sekolah / pusdik jajaran Lemdikpol secara tepat.
30
b.
Tidak menyamaratakan beban tugas seluruh pusdik / sekolah jajaran Lemdikpol dengan melihat secara nyata beban tugas yang sebenarnya, sehingga terdapat jumlah SDM yang sesuai kebutuhan beban tugas di Lembaga Pendidikan.
3.
Pembinaan SDM a.
Dilakukan assessment atau sertifikasi terhadap
Widyaiswara/Dosen,
instruktur dan tenaga kependidikan yang akan di tempatkan di lembaga pendidikan Polri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga tidak dimanfaatkan sebagai batu loncatan, mengejar pangkat atau tempat penempatan Pegawai Polri yang bermasalah, hal ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa Guru, Dosen, Widyaiswara dan Instruktur mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Didalam undang-undang tersebut, Guru, Dosen, Widyaiswara dan instruktur harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan yang bersertifikasi. b.
Disusun pola karier terhadap Widyaiswara, Gadik, Dosen, instruktur dan
tenaga
kependidikan
yang
didasarkan
pada
Peraturan
Sisdiknas/Menpan yakni dalam pengembangan karir (dalam kenaikan pangkat diperhitungkan
pada penilaian berdasarkan angka kredit) /
kum sehingga Pegawai Polri yang menjadi Dosen di Lembaga Pendidikan Polri juga bisa mencapai gelar professor. c.
Ada kejelasan kesejahteraan yang membedaan antara jenjang jabatan struktural dan jenjang jabatan fungsional ( Dosen, Widyaiswara, instruktur) sehingga terdapat perbedaan antara tunjangan jabatan struktural dengan tunjangan jabatan fungsional.
31
d.
Memberikan kesempatan sekolah, seminar dan kegiatan lain kepada Widyaiswara/Dosen,
instruktur
dan
tenaga
kependidikan
untuk
memperluas cakrawala dan wawasan serta keilmuannya. e.
Pegawai Polri yang telah mengikuti pendidikan dengan biaya negara / Polri baik di dalam maupun luar negeri
ditempatkan dilembaga
pendidikan dalam kurun waktu tertentu. 4.
Nomenklatur Beberapa istilah yang digunakan,
disesuaikan dengan nomenklatur
yang telah diatur oleh undang-undang sisdiknas, sebagai contoh ; a.
Penyebutan terhadap gadik menjadi dosen/widyaiswara.
b.
Pendidikan pengembangan spesialis menjadi pendidikan teknis
c.
Penyebutan Sespimma, Sespimmen dan Sespimti agar disesuaikan dengan undang-undang sisdiknas dan PP 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri.
5.
Sertifikasi / akreditasi Sistem pendidikan Polri agar mengacu kepada sistem pendidikan nasional sehingga sertifikasi / akreditasi terhadap SPN dapat dilaksanakan.
B.
POLA KESINAMBUNGAN Lemdikpol
selaku
penyelenggara
pendidikan
kedinasan,
saat
ini
menyelenggarakan 4 (empat) jenis pendidikan Perwira dan 1 (satu) jenis Pendidikan Pembentukan Brigadir serta Pelatihan - pelatihan, yaitu : 1.
Pendidikan Perwira : a.
Akademi Kepolisian (Diploma 4 / D4) Lama pendidikan pada Akademi Kepolisian adalah 4 tahun dan setara dengan 140 SKS. Calon peserta didik pada Akademi Kepolisian adalah Kalangan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan,
32
pendidikan
umum
setingkat
SMU/sederajat.
Lulusan
Akpol
memperoleh kepangkatan Inspektur Polisi Tingkat Dua (Ipda). Jenjang pendidikan selanjutnya bagi lulusan Akpol adalah Sespimma jika mereka sudah mencapai kepangkatan Ajun Komisaris Polisi (AKP). Hal yang sama berlaku bagi para lulusan Sekolah Inspektur Polisi (Seinspol) yang sudah memiliki Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). b.
Perwira Inspektur Sumber Sarjana (PISS) Jika dibutuhkan untuk mengisi jabatan dengan keahlian khusus, Polri dapat merekrut Perwira pertama melalui program PERWIRA INSPEKTUR SUMBER SARJANA (PISS) yang tempat pelaksanaan pendidikannya di Akpol. Para peserta PERWIRA INSPEKTUR SUMBER SARJANA (PISS) adalah masyarakat umum lulusan sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dengan keahlian khusus.
2.
Pendidikan Akademik a.
Program pendidikan sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2 dan S3) Studi Ilmu Kepolisian di STIK PTIK ditujukan untuk seluruh anggota Polri yang berprestasi yang ditentukan oleh kebijakan Ass SDM Kapolri. Program pendidikan Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2 dan S3) ini dilakukan dengan metode program pembelajaran jarak jauh (PPJJ) atau distance learning seperti
yang dilakukan
pada
Universitas Terbuka (UT). Hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, metodologi, serta lamanya kuliah akan diatur kemudian, tetapi dengan tetap memperhitungkan / konversi SKS yang telah diperoleh para Brigadir sewaktu mengikuti pendidikan di SPN dan anggota Polri yang memiliki kesarjanaan umum dalam mata kuliah tertentu.
apabila masuk STIK bisa dikonversi
33
b.
Program pasca sarjana yang diselenggarakan STIK PTIK adalah Program pasca sarjana (S2) dan program Doktoral (S3). Program pasca sarjana (S2) akan berlangsung selama 18 bulan dengan masa pembuatan tesis selama 6 bulan. Program ini setara dengan 45 SKS. Setelah seorang Perwira polisi menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) dan atau Gelar Magister Umum maka setelah memenuhi MDDP dan MDP dia akan memperoleh kepangkatan Komisaris Polisi (Kompol). Para Perwira yang memiliki gelar Magister (S2) Studi Ilmu Kepolisian dari STIK PTIK dan yang memiliki gelar Magister (S2) Studi Ilmu Umum yang mendukung tugas Polri akan diberikan prioritas untuk mengikuti Spamen yang akan menentukan karir selanjutnya di kepolisian.
c.
Program Doktoral (S3) Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh STIK PTIK adalah program yang dapat diikuti oleh semua anggota Polri yang telah lulus Program S2 baik Umum maupun Ilmu Kepolisian yang membutuhkan keahlian akademis yang tinggi di bidang ilmu kepolisian, terutama untuk profesi tenaga pendidikan (gadik) di Polri. Pendidikan doktoral (S3) lebih menyerupai pendidikan akademis yang akan diselenggarakan selama 2 (dua) tahun dengan masa pembuatan disertasi 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester. Pendidikan ini setara dengan 45 SKS. Program ini diperlukan untuk jabatan khusus seperti gadik atau peneliti di kepolisian.
d.
Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3) Studi Ilmu Kepolisian ini juga dapat diikuti oleh mahasiswa umum yang bukan personel Polri, tetapi memiliki minat yang mendalam untuk mempelajari dunia ilmu kepolisian.
34
3.
Pendidikan Kepemimpinan Kepolisian (Sespimma, Sespimmen, dan Sespimti Polri). Sekolah Staf dan Pimpinan Polri adalah pendidikan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Sespimpol. Pendidikan ini dilaksanakan oleh Sespimpol dan difokuskan untuk mendidik dan melatih kemampuan kepemimpinan para Perwira Polri. Tahap pendidikan kepemimpinan ada 3 (tiga) yaitu: a.
Sespimma (Diklatpim TK III) Peserta didik Sespimma adalah para lulusan Akpol (termasuk PERWIRA INSPEKTUR SUMBER SARJANA (PISS)) serta lulusan Seinspol yang mempunyai kepangkatan Ajun Komisaris Polisi (AKP). Pendidikan Sespimma bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi para Perwira yang akan menduduki jabatan kepemimpinan tingkat pertama. Lama pendidikan adalah 5 (lima) bulan setara dengan 1000 JP.
b.
Sespimmen (Diklatpim TK II) Peserta didik Sespimmen berasal dari lulusan program pasca sarjana (S2) Studi Ilmu Kepolisian STIK PTIK dan Magister Ilmu Umum yang memiliki kepangkatan minimal Komisaris Polisi (Kompol). Para Komisaris Polisi (Kompol) tersebut selanjutnya dididik di Sespimmen menjadi seorang pemimpin tingkat menengah yang handal untuk menduduki posisi jabatan Eselon II. Lama pendidikan lebih kurang 5 (lima) bulan setara dengan 1000 JP.
c.
Sespimti (Diklatpim TK I) Sespimti adalah jenjang pendidikan kepemimpinan tertinggi yang bisa diperoleh seorang Perwira Polri. Perwira yang akan mengikuti pendidikan ini adalah Perwira yang telah memiliki kepangkatan
35
Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan akan diproyeksikan untuk menduduki posisi jabatan Eselon I. Lama pendidikan 5 (lima) bulan atau setara dengan 1000 JP. Dengan sistem ini maka semua Perwira Pertama Polri akan berpendidikan minimum sarjana (S1) sehingga diharapkan memiliki kemampuan intelektual dan kematangan emosi yang lebih baik. Dampak lainnya adalah Perwira Polri akan memiliki wibawa yang lebih di mata masyarakat dan kemampuan atau kompetensi yang dapat diandalkan. Di samping itu, dengan pendidikan kepemimpinan selama 5 (lima) bulan atau setara dengan 1000 JP di Sespimma pada kepangkatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) maka Perwira tersebut bukan hanya memiliki kewibawaan tetapi juga akan memiliki kemampuan untuk memimpin serta mengelola bawahannya dengan baik. Sistem pendidikan yang baru ini mengkombinasikan kemampuan akademik dengan kemampuan kepemimpinan sehingga memberikan nilai tambah dan kompetensi yang signifikan kepada para Perwira Polri. Hal ini sesuai dengan prinsip nilai tambah (value added ). Sistem pendidikan ini juga dapat menyelesaikan masalah organisasi dan kelembagaan yang bersifat parsial. Dalam sistem baru ini, sistem pendidikan dikelola secara terpadu dan komprehensif. Perubahan sistem pendidikan akan diikuti dengan perubahan dan pengembangan
kurikulum
(berkesinambungan)
sehingga
sekarang dapat diatasi.
yang
sistematis
permasalahan
dan
kurikulum
berjenjang yang
dialami
36
4.
Pendidikan Pembentukan Brigadir Sistem pendidikan Brigadir harus mendapatkan perhatian yang sangat serius karena dengan para Brigadir inilah masyarakat sering berhadapan dan berinteraksi langsung. Brigadir ini memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
dalam
berbagai
hal.
Dengan
demikian,
pengembangan
kompetensi Brigadir perlu dilakukan secara terus-menerus. Untuk Brigadir direkrut dari lulusan serendah-rendahnya SMU atau yang sederajat.
Kemudian, mengikuti program pendidikan profesi kepolisian
tingkat Brigadir
selama 1 (satu) tahun, dan tingkat pendidikannya
disetarakan dengan program D1 (Diploma-1) di bidang ilmu kepolisian. Program ini diselenggarakan di SPN (Sekolah Polisi Negara). Hal ini berlaku, baik untuk polisi pria maupun polisi wanita. Jika telah lulus dari program ini maka diberikan pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda). Program D1 ini bisa dikonversi menjadi setara dengan 50 SKS, sehingga dapat digunakan untuk menempuh pendidikan S1 Studi Ilmu Kepolisian di STIK PTIK apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus (memenuhi syarat). Masa dinas polisi 1 tahun, yang bersangkutan harus mengikuti Diklat Teknis (Dikbangspes), sesuai dengan bidang fungsional yang ada di kepolisian, baik bidang operasional maupun bidang pembinaan. Program pendidikan ini disebut program pendidikan pengembangan spesialis untuk Brigadir. Misalnya pendidikan pengembangan spesialis lalu lintas, dan sebagainya. Pendidikan ini dilakukan di bawah koordinasi Pusat Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Pusdikbangspes) Ada beberapa pilihan untuk proses dari Brigadir menjadi Perwira. Tetapi, pilihan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Ass SDM Kapolri. Pilihan tersebut adalah :
37
a.
Seorang Brigadir mengikuti sekolah tinggi (S1) di STIK PTIK, dan jika kepangkatan dan masa kerjanya sudah mencukupi, maka yang bersangkutan dapat menjadi Perwira melalui program Alih Golongan. Seterusnya mereka akan mengembangkan karir seperti layaknya Perwira Polri lainnya.
b.
Untuk Brigadir yang telah memiliki gelar sarjana (S1) maka kepadanya dapat mengikuti Alih Golongan. Seterusnya dia akan mengembangkan karir seperti layaknya Perwira Polri lainnya.
c.
Jika seorang Brigadir tidak memiliki gelar S1, maka masih terbuka peluang untuk menjadi seorang Perwira polisi. Pada saat sudah memiliki kepangkatan Brigadir tinggi, maka bisa mengikuti program pendidikan alih golongan dari Brigadir menjadi Perwira. Dengan bantuan anggaran dinas/APBN bagi seorang Brigadir yang ingin menempuh Program S1 jurusan sosial atau hukum dapat mengikuti program S1 Universitas Terbuka (UT), dengan pertimbangan bahwa : 1)
Merupakan peningkatan
peluang
bagi
kompetensi
para dirinya
Brigadir tanpa
untuk harus
mengikuti banyak
meninggalkan tugas. 2)
Ijasah S1 dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan studi selanjutnya.
Dengan uraian di atas, dapat dijadikan jalinan kerjasama antara Lemdikpol dengan Kementrian Pendidikan Nasional dalam bentuk akreditasi Lembaga Pendidikan di lingkungan Kepolisian. Diktuk Brigadir di SPN – SPN diakreditasi Diploma Satu (D1) dengan
50 SKS lama pendidikan waktu 1
(satu) tahun dan dapat melanjutkan kejenjang S1 di STIK PTIK. 5.
Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (pendidikan teknis) a.
Pendidikan Teknis ( Dikbangspes ) ada 3 tingkatan, yaitu:
38
1)
Pendidikan teknis (dikbangspes) untuk Komisaris,
2)
Pendidikan teknis (dikbangspes) untuk Pama, dan
3)
Pendidikan teknis (dikbangspes) untuk brigadir
4)
Macam pendidikan teknis (dikbangspes)
ada yang bersifat
pembinaan dan ada yang bersifat operasional lapangan. b.
Waktu pelaksanaan pendidikan teknis (dikbangspes) ada yang 1 bulan/ 200 jam pelajaran, ada yang 2 bulan/ 400 jam pelajaran, hal ini disesuaikan dengan rencana pencapaian kompetensi dari masingmasing dikbangspes/ diklat teknis.
c.
Sistem pendidikan dikbangspes / diklat teknis ada beberapa yang bisa dilaksanakan PPJJ, tetapi ada beberapa jenis pendidikan yang harus tatap muka di kelas (konvensional), seperti; Dikbangspes fungsi lalu lintas,
dikbangspes
fungsi
serse,
dikbangspes
fungsi
sabara,
dikbangspes progremer komputer dan fungsi komlek. Pendidikan – pendidikan teknis / dikbangspes ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi spesialisasi pegawai polri agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih optimal. 6.
Kerja Sama Pendidikan Dalam dan Luar Negeri. Sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Polri untuk menuju polri yang profesional maka perlu ditingkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan Instansi terkait dengan tugas-tugas polri dan Perguruan tinggi yang mendukung tugas polri dan untuk kerjasama dengan LAN perlunya Diklatpim Tk II bagi anggota Polri dan PNS Polri ataupun dengan perguruan tinggi. Adapun kerjasama Luar Negeri sesuai dengan MoU dengan yang menjadi tempat pendidikan atau negara donatur dan Swasta (NGO).
39
7.
Sistem Pembelajaran Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi
dirinya
untuk
memiliki
kekuatan
spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan
jarak
jauh
menurut
Hillary
Perrato
(1988),
PJJ
didefinisikan sebagai proses pengajaran dimana sebagian besar proporsi pembelajarannya dilakukan oleh seorang pengajar yang terpisah dengan peserta belajar baik dari sisi jarak maupun waktu, sehingga tidak terjadi interaksi sosial antara pengajar dengan peserta didik. Pendidikan profesi Polri yang dilakukan secara konvensional yaitu :
a.
Akademi Kepolisian (Diploma 4)
b.
Perwira Inspektur Sumber Sarjana (PISS)
c.
Sekolah Alih Golongan (Brigadir S1/ non S1)
d.
Sekolah Brigadir (Diploma 1)
Pendidikan Polri yang dilakukan secara Pendidikan Jarak Jauh yaitu :
a.
STIK PTIK yaitu pendidikan Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3) Bidang Studi Ilmu Kepolisian.
b.
Sespimma
c.
Sespimmen
d.
Sespimti Seluruh jenis pelatihan tehnis baik pelatihan tehnis operasional maupun
pembinaan, semuanya dilakukan dengan metode konvensional.
40
8.
Pelatihan - Pelatihan Arah pelatihan Polri diatur sesuai dengan kebutuhan kompetensi Polri dan tuntutan masyarakat untuk menghasilkan postur dan profil Polri di lapangan. Pola pelatihan Polri diatur sebagai berikut : a.
b.
Jenis Pelatihan. 1)
Pelatihan perorangan;
2)
Pelatihan fungsi;
3)
Pelatihan satuan;
4)
Pelatihan gabungan; dan
5)
Pelatihan kerjasama.
Pengaturan Peserta Pelatihan. Pengaturan peserta pelatihan berikut ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh semua tingkatan. 1)
Pelatihan Perorangan. a)
Tingkat Mabes. Pelatihan
perorangan
pada
tingkat
Mabes
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sehingga setiap anggota Polri mengikuti 2 (dua) kali pelatihan perorangan dalam 1 (satu) tahun. b)
Tingkat Polda. Setiap anggota Polri pada tingkat Polda (Mapolda) harus mengikuti pelatihan perorangan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c)
Tingkat Polres.
Setiap anggota Polri pada tingkat Polres harus mengikuti pelatihan perorangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
41
2)
Pelatihan Teknis. a)
Tingkat Mabes. Setiap
fungsi
pada
Mabes
Polri
melaksanakan
pelatihan fungsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. b)
Tingkat Polda. Setiap fungsi pada Polda melaksanakan pelatihan fungsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c)
Tingkat Polres. Setiap fungsi pada Polres melaksanakan pelatihan fungsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3)
Pelatihan Kesatuan a)
Tingkat Mabes. Pelatihan
kesatuan
pada
tingkat
Mabes
Polri
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. b)
Tingkat Polda. Pelatihan kesatuan pada tingkat Polda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
c)
Tingkat Polres. Pelatihan kesatuan pada tingkat Polres dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4)
Pelatihan Gabungan. a)
Tingkat Mabes. Mabes Polri melaksanakan pelatihan gabungan fungsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
b)
Tingkat Polda. Pelatihan
gabungan
fungsi
untuk
tingkat
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Polda
42
c)
Tingkat Polres. Pelatihan
gabungan
fungsi
untuk
tingkat
Polda
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 5)
Pelatihan Kerjasama. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara Polri dengan institusi lain di dalam negeri dan kerjasama dengan negara lain. Pelaksanaannya disesuaikan nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati bersama. Pelatihan dalam rangka kerjasama paling sedikitnya dilaksanakan sebagai berikut : a)
Tingkat Mabes, 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
c.
b)
Tingkat Polda, 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
c)
Tingkat Polres, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pelibatan Kekuatan pada Pelatihan. Setiap
kesatuan,
fungsi
dan
Satker
ditetapkan
untuk
mengikutsertakan personelnya pada pelatihan maksimal 30% atau 1/3 dari kekuatan seluruhnya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. 9.
Kurikulum. Kurikulum pelatihan mencakup antara lain : a.
Kompetensi hasil pelatihan yang difokuskan pada keterampilan spesifik yang harus dikuasai
oleh masing-masing anggota yang
telah mengikuti pelatihan. b.
Metode
yang
digunakan
dalam
pelatihan
diutamakan
dapat
meningkatkan keterampilan peserta pelatihan. 10.
Desain Pelatihan. Desain pelatihan disusun sebagai operasionalisasi kurikulum pelatihan.
43
11.
Lama Pelatihan.
11.
a.
Pelatihan perorangan dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
b.
Pelatihan fungsi dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari.
c.
Pelatihan satuan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari.
d.
Pelatihan gabungan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
e.
Pelatihan kerjasama dilaksanakan sesuai MoU yang telah disepakati.
Materi Pelatihan Materi pelatihan untuk :
a) Pelatihan perorangan. b) Pelatihan fungsi (operasional, pembinaan, dan pendukung). c) Pelatihan satuan. d) Pelatihan gabungan. Pelatihan kerjasama dalam dan luar negeri.
C.
ANGGARAN 1.
Norma indeks (SBU/SBK) a.
Penyusunan anggaran program pendidikan dan latihan di lingkungan Polri agar mengacu kepada Norma Indeks, Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Menkeu, tidak mengacu kepada Standar Biaya Khusus (SBK) yang diterbitkan oleh Polri, sehingga tidak ada kesan relatif sama dari tahun ketahun.
b.
Norma Indek Operasional pendidikan Polri agar mengacu pada Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
c.
Penyediaan anggaran pendidikan dan latihan aparatur Polri bisa sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan jenis pendidikan yang berbeda sehingga tidak disamaratakan.
44
2.
Pengendalian Anggaran : a.
Kegiatan Satker
disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang
tercantum dalam DIPA. b.
Rencana penarikan anggaran disusun sebagaimana susunan rencana kegiatan sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
c.
Analisis dan evaluasi penyerapan anggaran
dilaksanakan dengan
benar. 3.
Mekanisme penyusunan anggaran : Penyusunan anggaran menggunakan tiga pendekatan : a.
Penyusunan
penganggaran
dilaksanakan
terpadu
dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan Kementrian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKAKL dengan klasifikasi anggaran menurut Organisasi, Fungsi, Program, kegiatan dan jenis belanja. b.
Penganggaran
disusun berbasis kinerja dan dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk effisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut, penyusunan anggaran mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. c.
Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan sehingga tidak menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
4.
Peruntukan anggaran Pendidikan dan latihan : a.
Biaya operasional pendidikan.
b.
Transportasi kembali ke kesatuan asal
c.
Biaya makan dan ekstra fooding siswa
45
d.
Uang saku siswa
e.
Honorarium tenaga pendidik mengacu kepada SBU.
f.
Adanya honorarium untuk tenaga kependidikan yang mengacu pada SBU.
D.
SARPRAS. 1.
Tingkat kesesuaian ketersediaan sarpras (Fasdik, Fasum, ) a.
Pembangunan pusdik / lemdik mengacu kepada standarisasi Diknas atau standarisasi LAN agar dalam proses pembelajaran lebih optimal.
b.
Pembangunan pusdik / lemdik direncanakan secara matang sehingga tidak terjadi tumpang tindih peruntukan pelaksanaan pendidikan.
c.
Semua Lembaga pendidikan Polri memiliki workshop (replika/contoh) yang dapat membantu percepatan peningkatan kompetensi peserta didik.
d.
Semua
sarana
prasarana
Lembaga
pendidikan
didesain
untuk
pelaksanaan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini, bukan semata-mata memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada. 2.
Alins - alongins yang ada dengan yang dibutuhkan a.
Alins/alongin yang sesuai dengan Perkap no 20 tahun 2007 tentang standar 10 komponen pendidikan Polri, dapat sepenuhnya terdukung dan terealisasi oleh anggaran DIPA Polri
b.
Alins dan alongins disetiap lemdik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan Polri saat ini.
c.
Pada proses pengajuan renbut alins dan alongins masing-masing lemdik. agar mendapat sekala prioritas untuk dipeuhi.
46
E.
SISTEM DAN METODE 1.
SISTEM a.
Sistem pembelajaran 1)
Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di lemdik polri selain menggunakan cara klasikal (konvensional), juga menggunakan kelompok-kelompok belajar kecil (disediakan ruang sindikat) dan dapat memanfaatkan perkembangan IT.
2)
Untuk pelaksanaan praktek dilaksanakan di lapangan dan di tempat kerja yang sebenarnya ( on the job training).
3)
Proses penyusunan Kurikulum
terintegrasi antar satker jajaran
Lemdik, kemampuan menyusun kompetensi kurikulum , Jenis dan jenjang
pendidikan,
integrasi
antara
jenjang
pendidikan
berkesinambungan. 4)
Lulusan SPN (Diktuk Ba) bisa
diakui oleh Diknas dan sejajar
dengan jenjang Diploma-1. 5)
Lulusan Akademi Kepolisian setara dengan Lulusan Diploma-4, dan mendapat pengakuan oleh Dikti.
6)
Pola pendidikan pembentukan (bintara) sebagai tugas kepolisian ada ketetapan yang baku (diktuk brigadir di pusdik Intel, pusdik reskrim, pusdik Sabara,).
7)
Hanjar yang digunakan berbentuk NS.
8)
Hanjar yang ada di pusdik-pusdik telah disahkan dan masingmasing Pembina fungsi dapat memberikan informasi pada kesempatan pertama apabila ada perubahan kebijakan.
47
9)
Pembina
fungsi
memberikan
pembuatan hanjar sehingga
referensi
dalam
mendukung
sesuai dengan kompetensi yang
diharapkan. 10)
Pusdik-pusdik dapat sepenuhnya didukung dalam DIPA Polri terutama dalam hal pencetakan hanjar bagi seluruh peserta didik.
b.
Sistem evaluasi dan penilaian Evaluasi sepuluh
komponen pendidikan
yang
dilaksanakan
disetiap lembaga pendidikan di lingkungan Polri, ada tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut guna perbaikan dimasa yang akan datang. c.
Sistem Pengawasan dan pengendalian Sistem pengawasan dan pengendalian sudah dilaksanakan pada setiap jenis pendidikan, dan tidak hanya bersifat rutinitas semata.
d.
Ketersediaan pilun Peraturan-peraturan
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
pendidikan di lingkungan polri sudah tersedia, seperti Perkap 20 tahun 2007 tentang Standar Sepuluh Komponen Pendidikan, Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/180/IV/2009 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Polri, Perkal 05 tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Perkal 06 tahun 2009 tentang Sistem Penilaian, Perkal 02 tahun 2009 tentang Penunjukan tenaga pendidik dalam
proses pembelajaran
di lembaga
pendidikan
polri, ada
keseragaman dalam aplikasi di masing-masing lemdik. 2.
METODE Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di lemdik Polri antara lain :
a.
Ceramah
b.
Praktek
48
c.
Simulasi
d.
Roll Play
e.
Tanya Jawab
f.
Diskusi
g.
Penugasan
h.
Demonstrasi
i.
Studi kasus serta
j.
Konsultasi, advokasi dan fasilitasi, Dalam proses pembelajaran seluruh gadik dapat menerapkan metode
yang paling tepat dan disesuaikan dengan mata pelajaran yang berbeda.
49
BAB IV ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
Strategi yang digunakan dalam menganalisis lingkungan baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi pencapaian pendidikan dilingkungan polri agar menghasilkan lulusan – lulusan yang kompeten dan sesuai harapan masyarakat luas adalah analisis SWOT. Dalam analisis tersebut mempertimbangkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. A.
INTERNAL
(KEKUATAN
DAN
KELEMAHAN,
SUBSTANSI
TENTANG
ORGANISASI, BID OPS) 1.
Kekuatan (Aspek SDM, Aspek Sarpras, Aspek Sismet, Aspek Anggaran) Struktur. a.
Struktur organisasi kuat dan fleksibel dibangun sesuai dengan tujuan organisasi yang diisi SDM yang capable.
b.
Job description personel dilaksanakan dengan tugas dan wewenang.
System. a.
Tata kelola organisasi diarahkan sehingga mencapai Good Governence
b.
Sistem informasi melalui IT
c.
Kebijakan program disusun dengan tujuan yang jelas
Strategi. a.
Kwalitas pelayanan prima
b.
Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan pembaharuan
c.
Anggaran disusun dengan berbasis kinerja
50
d.
Adanya program pendidikan
Style. a.
Tipe pemimpin yang Visioner dan transaksional.
b.
Memperhatikan human relation dengan segenap staf organisasi.
Staff. a.
Memiliki SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang tugasnya
b.
Masa pensiun pegawai Polri 58 tahun
c.
Jumlah Pegawai Polri sudah mendekati Ratio yang diharapkan.
Skill. a.
Didukung tenaga pendidik yang memiliki latarbelakang pendidikan S-2 dan S-1.
b.
Tenaga Pendidik didukung dengan pengalaman tugas di lapangan.
Share Value. a.
Segenap tenaga pendidik adalah figur-figur manusia teladan, jujur dan disiplin
b. 2.
Budaya kerja organisasi Polri penuh rasa kekeluargaan.
Kelemahan (Aspek SDM, Aspek Sarpras, Aspek Sismet, Aspek Anggaran) Struktur. a.
Struktur organisasi belum mengakomodasi jabatan fungsional murni
b.
Job description personel yang ada belum seluruhnya dipahami.
c.
Undang – undang Sisdiknas belum diterapkan secara utuh.
d.
PP 101 tentang pendidikan jabatan pegawai negeri belum dilaksanakan sepenuhnya.
System. a.
Tata kelola organisasi untuk mencapai Good Governence belum dilaksanakan secara optimal.
51
b.
Sistem informasi IT yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
c.
Kebijakan program yang disusun sesuai dengan tujuan Polri belum dapat seluruhnya dilaksanakan.
d.
Lulusan dari lembaga diklat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh stake holder.
e.
Lulusan pendidikan Brigadir setara D1 dan Akpol setara D4 belum diakui Diknas.
Strategi. a.
Kwalitas pelayanan prima belum optimal.
b.
Kurikulum pendidikan yang disusun berdasarkan pembaharuan belum melibatkan seluruh stakeholder.
c.
Anggaran sudah disusun berbasis kinerja namun masih bersifat top down
Style. a.
Tipe pemimpin yang Visioner dan transaksional, perlu dibenahi
b.
Memperhatikan human relation dengan segenap staf organisasi masih rendah.
Staff. a.
Masih ada sebagian SDM yang belum memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang tugasnya
b.
Belum ada perbedaan Masa pensiun pegawai Polri 58 tahun untuk jabatan struktural maupun fungsional
c.
Jumlah Pegawai Polri yang sudah mendekati Ratio kecukupan 1:500, tetapi kinerjanya belum optimal.
Skill. a.
Tenaga pendidik yang memiliki latarbelakang pendidikan umum S3 jumlahnya terbatas, sedangkan tenaga pendidik yang berlatar belakang
52
S2 dan S1 umum sudah memadai, namun secara keilmuan belum ada yang memiliki latar belakang Pendidikan Profesi Guru/Dosen (PPG/D). b.
Lembaga sertifikasi profesi (LSP) Lemdikpol secara struktural sudah ada, namun belum operasional.
c.
Tenaga Pendidik
yang memiliki pengalaman tugas di lapangan
terbatas. Share Value. a.
Masih adanya stigma bahwa pegawai polri yang ditugaskan di lembaga pendidikan merupakan anggota yang bermasalah
b.
Budaya kerja organisasi Polri penuh rasa kekeluargaan tidak didasarkan pada aturan atau norma yang berlaku.
B.
EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN, TENTANG YANG AKAN DIHADAPI KEDEPAN,
KONDISI
EMPIRIS
DARI
LEMDIKPOL
DULU-SEKARANG,
PEMENTAAN/MAPPING MASALAH ) 1.
Peluang (Nasional, Regional, Global) a.
Nasional : 1)
Politik ; berlakunya otonomi daerah, UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2)
Ekonomi ; adanya dukungan anggaran yang memadai, Pertumbuhan Indonesia membaik.
3)
Sosial ; - tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja Polri. - Adanya pengawasan BPK dan masyarakat umum.
4) b.
Teknologi ; adanya percepatan informasi melalui IT
Regional : Regulasi, perkembangan
53
1)
Politik ; terjalinnya kerja sama polisi antar negara Asia.
2)
Ekonomi ; membaiknya pertumbuhan ekonomi dikawasan Negara Asia.
3)
Sosial ; terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antar negara Asia.
4)
Teknologi ; adanya pertukaran informasi dalam dunia pendidikan melalui IT
c.
Global : 1)
Politik ; adanya peace keeping dalam misi perdamaian dibawah kendali PBB.
2)
Ekonomi ; Membaiknya ekonomi global.
3)
Sosial ; adanya bantuan dari negara donor dalam meningkatkan kompetensi pegawai Polri ( JICA, IOM, ICITAP ).
4)
Teknologi ; adanya percepatan informasi melalui IT dan bantuan IT dari negara-negara donor.
2.
Ancaman dan tantangan a.
Nasional : 1)
Politik ; RUU Kamdagri , Tunjangan Kinerja Pegawai polri belum sesuai dengan harapan.
b.
2)
Ekonomi ; Pengaruh moneter.
3)
Sosial ; Kurang percayanya masyarakat terhadap kinerja Polri.
4)
Teknologi ; IT yang sedemikian cepat berubah
Regional : Regulasi, perkembangan 1)
Politik ; ada beberapa negara di kawasan Asia yang belum menjalin kerjasama di bidang keamanan
54
2)
Ekonomi ; krisis ekonomi salah satu negara Asia akan berdampak pada negara-negara dikawasan Asia lainnya
3)
Sosial ; Adanya perselisihan antar negara di kawasan Asia .
4) c.
Teknologi ; Penyalahgunaan IT
Global : 1)
Politik ; Tindakan negara Adidaya tanpa persetujuan PBB.
2)
Ekonomi : Adanya monopoli dari negara maju dan perdagangan bebas.
3)
Sosial ; pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kultur budaya timur.
4)
C.
Teknologi ; penyalahgunaan IT
STRATEGI PENDIDIKAN POLRI KEDEPAN
Berdasarkan identifikasi faktor internal dan ekternal yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diatas, maka diambil langkahlangkah strategis dalam rangka memproyeksikan Lemdikpol di masa yang akan datang, meliputi : 1.
Pengembangan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Polri. Pendidikan dan Pelatihan Polri merupakan suatu rangkaian kegiatan dari sistem manajemen sumber daya manusia. Oleh karenanya, organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Polri diselenggarakan dengan berpegang pada prinsip keterpaduan dan diusahakan mengakomodir sistem pendidikan yang diterapkan oleh Depdiknas. Prinsip keterpaduan dapat terlihat dari adanya ketentuan bahwa semua sistem dan jenjang kependidikan Polri berada dalam
55
satu institusi/lembaga yaitu LEMDIKPOL. Sedang prinsip akomodatif terlihat
dari
masih
menyelenggarakan
adanya
program
lembaga
pendidikan
pendidikan
dan
latihan
yang dimana
persyaratan – persyaratan tertentu masih mengacu pada instansi lain yang terkait. Sejalan dengan prinsip tersebut, Polri sebagai bagian integral dari perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang pelayanan kepada publik, menerapkan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggung jawabkan maka dalam organisasi ini akan dibentuk Dewan
Pengendali
Mutu yang
bertanggung
jawab
terhadap
pengendalian mutu pendidikan yang juga dapat difungsikan sebagai lembaga standarisasi manajemen kependidikan. Dewan Pengendali Mutu yang diselenggarakan/diterapkan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat mengakomodir seluruh aspek kepentingan yang ada. Mengingat sampai saat ini masih terdapat perbedaan yang signifikan menyangkut kualifikasi penyelenggaraan pendidikan dari lembaga pendidikan yang ada saat ini. Sebagai contoh, dalam satu Lemdik latar belakang pendidikan peserta didik memiliki ijazah strata satu, sedangkan Gadiknya memiliki latar belakang yang beragam ( pada umumnya SMA).
Demikian pula
untuk
menjamin keseluruhan
tuntutan
pengembangan pendidikan sudah saatnya untuk dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dilingkungan Lemdikpol dapat diberdayakan secara optimal.
56
Disamping itu perlunya dikembangkan penguasaan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan jarak jauh di Kepolisian meliputi : a.
Lembaga penyelenggara (Institionally Based ).
b.
Keterpisahan
antara
peserta
belajar
dengan
pengajar
(Separation of Teachers and Student ). c.
Sistem Telekomunikasi Interaktif (Interactive Telecomunication).
d.
Sharing data dan video yang memungkinkan pengalaman belajar
terjadi
(Sharing
of data,
voice, video
(Learning
Experience). 2.
Pengembangan Komponen Pendidikan Dan Pelatihan Polri Peraturan Komponen
Kapolri
Pendidikan
No. 20 untuk
tahun
2007
Pendidikan
tentang
Standar
Pembentukan
Pendidikan Pengembangan di lingkungan Lemdiklat
dan
Polri mengatur
hal – hal (komponen) yang harus ada pada suatu lembaga pendidikan. Komponen pendidikan meliputi
10 (sepuluh) komponen, terdiri dari
kurikulum,
didik,
Hanjar,
peserta
tenaga
pendidik,
tenaga
kependidikan, metode, fasilitas pendidikan, Alins/Alongins, evaluasi peserta didik serta anggaran. Standar komponen ini merupakan acuan bagi lembaga pendidikan Polri dalam melaksanakan operasional pendidikan. Penyusunan
komponen
pendidikan
Polri
ini
mengikuti
pendekatan sistem (system approach) di mana suatu sistem terdiri dari input, proses dan output saling berkaitan dan merupakan bagian yang tidak saling terpisah.
Input dari sebuah sistem pendidikan adalah
57
siswa, sedangkan output adalah siswa yang kompeten. Untuk menjadikan
siswa
sesuai
dengan
standar
kompetensi
lulusan
diperlukan satu proses untuk menjadikan siswa menjadi kompeten. Sesuai harapan dalam proses pendidikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) komponen pendidikan, yang semuanya berkaitan dengan 1 (satu) hal, yaitu proses pendidikan. Jadi, ke-4 (empat) komponen pendidikan itulah yang akan menentukan proses pendidikan, yaitu (1) siswa sebagai input sekaligus output, (2) kurikulum, (3) tenaga pendidik, serta (4) infrastruktur pendukung. Penjelasan keempat komponen tersebut adalah sbb : a.
Siswa. Siswa adalah input sekaligus output untuk sistem pendidikan. Siswa sebagai input adalah siswa yang belum memiliki kompetensi yang
diharapkan,
tetapi
memiliki
potensi
untuk
menempuh
pendidikan yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, mereka memiliki suatu persyaratan minimum yang sudah ditetapkan. Sedangkan siswa sebagai output adalah siswa dimaksud sudah memiliki kompetensi yang diharapkan sebagai hasil dari proses pendidikan. Dalam penentuan calon siswa harus diadakan evaluasi persyaratan pesrta sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan, standarisasi peserta pendidikan dan standarisasi hasil didik. b.
Kurikulum Dari penulusuran konsep beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya
kurikulum mempunyai 3 (tiga) dimensi
pengertian yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum
58
sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai program pembelajaran. Namun demikian, secara eksplisit dalam Perkap No. 20 tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan, dan Pendidikan Pengembangan di lingkungan Lemdiklat
Polri pengertian kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
adalah
tujuan isi dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan (kompetensi) pendidikan dilingkungan Polri. Jadi, dari pengertian kurikulum terdapat (1)
tujuan pendidikan (kompetensi
yang
diharapkan), dimana tujuan ini harus mencakup aspek yaitu knowledge (pengetahuan), skills (keterampilan), serta attitude (perilaku dan sikap), (2) kumpulan mata pelajaran, serta (3) metodologi proses belajar-mengajar (PBM), yang disesuaikan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis kompetensi
menekankan
adanya keseimbangan kemampuan
peserta didik dalam bidang akademik, sikap dan ketrampilan. Untuk itu, mata pelajaran yang harus terakomodir (merujuk kurikulum pendidikan pada umumnya yaitu; mata pelajaran ilmu dasar; mata pelajaran metodologi dan proses berpikir; mata pelajaran utama; mata pelajaran penunjang; mata pelajaran perangkum/integrasi), dan
kurikulum
disusun
kurikulum PPJJ dan KTSP. c.
Tenaga Pendidik.
berkesinambungan,
pengembangan
59
Tenaga
pendidik merupakan
pembelajaran.
bagian
Keteladanan
integral
tenaga
dalam
pendidik
proses
baik
yang
diperlihatkan melalui kemampuan kognitif maupun afektif menjadi cermin yang dipedomani bagi peserta didik. Untuk itu, seorang tenaga
pendidik
harus
memenuhi
kriteria
tertentu
sebelum
ditugaskan di Lemdik Polri, antara lain secara administrasi telah memiliki landasan hukum mengajar baik yang diselenggarakan di lingkungan Polri maupun lembaga/instansi lain yang berkompeten untuk
menyelenggarakan
kegiatan
standarisasi tenaga pendidik,
tersebut,
juga
disusun
dilaksanakan assessor tenaga
pendidik, sertifikasi tenaga pendidik dan Binkar tenaga pendidik yang jelas. d.
Infrastruktur Pendukung. Infrastruktur pendukung terdiri dari (1) infrastruktur lokasi, seperti gedung dan lapangan, (2) infrastruktur proses belajar, seperti alat bantu belajar atau alat bantu instruksional, (3) infrastruktur operasional,
seperti
kendaraan
dan
kesehatan,
serta
(4)
infrastruktur dana atau biaya. Keempat infrastruktur ini harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu menjamin proses belajar yang berkualitas sesuai dengan filosofi quality of operations. e.
Metode Pembelajaran Penerapan metode pembelajaran, agar disesuaikan secara tepat metode apa yang akan digunakan, untuk itu dalam penerapan metode pembelajaran dapat mengevaluasi relevansi antar metode dengan kompetensi yang akan dicapai.
60
f.
Evaluasi. Evaluasi pendidikan merupakan bagian integral yang dapat menjadi landasan perbaikan system pendidikan, untuk itu dilaksanakan evaluasi menyeluruh mulai dari mengkaji penyelenggaraan program pendidikan, system evaluasi hasil didik dan menyusun standar evaluasi pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi.
g.
Anggaran. Dalam penyusunan anggaran pendidikan dan latihan di lingkungan Polri, hendaknya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu.
3.
Pengembangan Lembaga Pendidikan Polri Sebagai Centre Of Excellence Pengembangan lembaga pendidikan Polri sebagai centre of excellence perlu mengarah pada hal sebagai berikut : a.
Sistem pendidikan harus mampu mencetak kader personel atau SDM yang unggul, yaitu mampu membentuk anggota Polri yang memiliki kompetensi tinggi, dan kepribadian serta semangat tinggi.
b.
Sistem pendidikan harus mampu menjadi pusat rujukan atau acuan jika ada masalah yang ada di dalam organisasi. Hal ini berarti, sebagai center of excellence setiap lembaga pendidikan harus memiliki banyak pustaka atau pengetahuan yang bisa dijadikan referensi atau acuan dalam menjalankan organisasi, termasuk mengadakan berbagai riset-riset yang mutakhir sesuai dengan bidangnya.
61
c.
Setiap lembaga pendidikan harus memiliki standar kinerja (key performance indicator atau KPI) yang unggul. Semua sasaran kerja dibuat setinggi mungkin dan tidak ada toleransi.
d.
Sistem pendidikan harus memiliki proses kerja yang unggul. Proses kerja ini adalah piranti lunak yang baku dan dipatuhi bersama sebagai
standar
acuan
kerja, menggalang kerja sama tim
(teamwork ) yang hebat, serta memiliki proses perencanaan, evaluasi dan kontrol yang komprehensif. e.
Sistem pendidikan harus diawaki oleh orang-orang unggulan. Ini berarti harus dikembangkan tenaga pendidik dan kependidikan di setiap lembaga pendidikan sehingga mencapai standar keunggulan tertentu. Untuk menunjang diperolehnya tenaga pendidik dan kependidikan unggulan maka diperlukan pula sistem pembinaan karir dan sistem imbalan yang sesuai.
f.
Setiap lembaga pendidikan harus memiliki budaya organisasi yang unggul, yaitu tidak boleh banyak muncul keresahan, konflik, dan sebagainya sehingga mampu untuk berpikir secara jernih, tidak memihak,
obyektif,
dan
selalu
berupaya
mencari
berbagai
terobosan baru untuk kebaikan organisasi Polri.
D.
TARGET PENDIDIKAN POLRI KEDEPAN Untuk pencapaian system pendidikan Polri sesuai harapan, maka berikut disajikan tahapan target pendidikan Polri kedepan terhadap 10 komponen pendidikan sebagai berikut : 1.
Kurikulum
62
Untuk tahapan program kurikulum disusun melalui tiga tahapan : a.
b.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1)
Pengembangan kurikulum yang berkesinambungan
2)
Pengembangan kurikulum PPJJ
3)
Pengembanga KTSP (muatan lokal)
program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1)
Implementasi kurikulum PPJJ.
2)
Link and macth antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan bidang tugas.
c.
program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu: kurikulum dapat menjawab tututan dan harapan masyrakat selaku stake holder.
2.
Bahan Ajar Untuk tahapan program bahan ajar disusun melalui tiga tahapan : a.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1)
Pengembangan substansi materi sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan (kurikulum).
2)
Pengembangan modul PPJJ (menyiapkan naskah akademik).
3)
Pengembangan desain hanjar (diktat/handout) Penetapkan NSS menjadi NS
b.
program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1)
Hanjar telah dilegalisasi (HAKI).
63
2)
Ketersediaan hanjar yang up to date mengikuti perkembangan Iptek.
3) c.
3.
Pengembagan bahan ajar berbasis teknologi informasi.
program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi : 1)
Aksessibilitas hanjar melalui web site Lemdikpol
2)
Buku-buku populer tentang Kepolisian di publikasikan
Tenaga Pendidik Untuk tahapan program penempatan Tenaga Pendidik disusun melalui tiga tahapan : a.
b.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1)
Standarisasi tenaga pendidik
2)
Menyiapkan assesor gadik
3)
Rekruitmen tenaga pendidik melalui assesment
4)
Usulan sertifikasi tenaga pendidik
5)
Konsistensi sistem binkar gadik pada lembaga pendidikan
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1) Integrasi antara lemdikpol (Lembaga Serfifikasi Profesi) dengan Kemendiknas. 2) Terakreditasi LSP Lemdikpol. 3) Tersertifikasi tenaga pendidik.
c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu: Profesionalitas tenaga pendidik Polri.
4.
Tenaga Kependidikan
64
Untuk tahapan program penempatan Tenaga Kependidikan disusun melalui tiga tahapan : a.
b.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1)
Standarisasi tenaga kependidikan
2)
Rekruitmen tenaga kependidikan melalui assesment
3)
Usulan sertifikasi tenaga kependidikan
4)
Konsistensi sistem binkar gadikan pada lembaga pendidikan
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : Tersertifikasi tenaga kependidikan oleh internal Polri
c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi: Profesionalitas pengelolaan dan penyelenggaraan kependidikan Polri.
5.
.
Peserta Didik Untuk tahapan program peserta didik disusun melalui tiga tahapan : a.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1.
Evaluasi persyaratan peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan
b.
2.
Standarisasi peserta didik
3.
Standarisasi hasil didik
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1.
Keterlibatan Lemdikpol dalam penentuan kelulusan calon peserta didik.
2.
Memiliki kompetensi sesuai jenis dan jenjang pendidikan
65
c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu: Akuntabilitas dan kredibilitas peserta didik
dalam melaksanakan
tugas. 6.
Alins/alongins Untuk tahapan program tercukupinya Alins/alongins sesuai kebutuhan Lemdik disusun melalui tiga tahapan : a.
b.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1.
Evaluasi standar alins/ alongins yang digunakan
2.
Pengembangan inovasi alins/ alongins
3.
Pengembangan alins/alongis berbasis it (out sourcing)
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1) Ketersediaan alins/alongins sesuai dengan standar 2) Terpenuhinya kebutuhan alins/alongins untuk proses pembelajaran 3) Tersedianya insfrastruktur
c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu: Kesesuaian dan kecukupan
alins/alongins di lemdik dengan
kebutuhan di lapangan. 7.
Fasilitas Pendidikan Untuk tahapan program pengadaan fasilitas pendidikan disusun melalui tiga tahapan : a.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1)
Evaluasi standar fasdik yang digunakan.
66
2) Pengembangan
dan
penataan
fasdik
sebagai
center
of
excellence. 3) b.
Pengembangan fasilitas sbg penunjang IT.
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi :
c.
1)
Ketersedian fasilitas pendidikan sesuai dengan standar.
2)
Ketersedian fasilitas pendidikan sebagai center of excellence.
3)
Tersedianya fasdik sbg penunjang IT.
4)
Tersedianya fasdik sebagai media pembelajaran.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi: Fasdik di lemdik memenuhi standar sebagai center of excellence.
8.
Metode Pembelajaran Untuk tahapan program penggunaan metode pembelajaran disusun melalui tiga tahapan : a.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1) Mengevaluasi relevansi antara metode dengan kompetensi yang akan dicapai. 2) Pengembangan
metode
pembelajaran
sesuai
dengan
kebutuhan. 3) b.
Pengembangan metode pembelajaran berbasis IT
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 yaitu: Menciptakan metode pembelajaran yang variatif dan aktual.
c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 meliputi: 1)
Tercapainya tujuan pembelajaran.
67
2) Terwujudnya lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan pembelajaran di kelas maupun diluar kelas Fasdik
di lemdik
memenuhi standar sebagai center of excellence. 9.
Anggaran Untuk tahapan program anggaran disusun melalui tiga tahapan : a.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1) Mengevaluasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan. 2) Penyusunan
rencana
anggaran
yang
mendukung
penyelenggaraan PPJJ. 3) Menyusun rencana program pendidikan yang dapat menyerap anggaran dari dalam dan luar negeri (kemitraan). 4) Penyusunan program anggaran disesuaikan dengan SBU yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. b.
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1) Tersedianya anggaran yang dapat mendukung PPJJ yang berbasis IT. 2) Terealisasinya anggaran berbasis kinerja. 3) Terealisasinya anggaran bantuan Dalam dan Luar Negeri. 4) Terealisasinya anggaran sesuai SBU yang iterbitkan Kemenkeu.
c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu: Terealisasinya pengunaan anggaran secara efisien dan efektif serta akuntabel.
10. Evaluasi
68
Untuk tahapan program pelaksanaan evaluasi disusun melalui tiga tahapan : a.
b.
Program tahapan jangka pendek (Tahap 1) 2010 s.d. 2012 meliputi : 1)
Mengkaji penyelenggaran program pendidikan
2)
Mengkajii sistem evaluasi hasil didik
3)
Menyusun standar evaluasi pendidikan
Program tahapan jangka menengah (Tahap 2) 2013 s.d. 2014 meliputi : 1)
Tersedianya standar evaluasi.
2)
Mengembangkan
metode
evaluasi
yang
mengikuti
perkembangan teknologi pendidikan. c.
Program tahapan jangka panjang (Tahap 3) 2015 s.d. 2025 yaitu: Terciptanya sistem
evalusi yang sesuai dengan perkembangan
teknologi pendidikan. Dari uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :
69
TABEL TAHAPAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
NO
PROGRAM/BIDANG/ ASPEK 10 KOMPONEN DIK
1
2
1.
Kurikulum
2.
Bahan ajar
TAHAPAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDEK TAHAP (I) 2010-2012 3 1. Pengembangan kurikulum yang berkesinambungan 2. Pengembangan kurikulum ppjj 3. Pengembanga KTSP (muatan lokal)
MENEGAH TAHAP II 2013-2014 4 1. Implemen tasi kurikulum PPJJ 2. Link and macth antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan bidang tugas
1. Pengembangan substansi materi sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan (kurikulum) 2. Pengembangan modul PPJJ (menyiapkan naskah akademik) 3. Pengembangan desain hanjar (diktat/handout) 4. Penetapkan NSS menjadi NS
1. Hanjar telah dilegalisasi (haki) 2. Ketersediaan hanjar yang up to date mengikuti perkembangan iptek 3. Pengembagan bahan ajar berbasis teknologi informasi
PANJANG TAHAP III 2015-2025 5 Kurikulum dapat menjawab tututan dan harapan masyrakat selaku stake holder
3) Aksessibilitas hanjar melalui web site Lemdikpol 4) Buku-buku populer tentang Kepolisian di publikasikan
70
3.
1
2 Tenaga pendidik
4.
Tenaga kependidikan
5.
Peserta didik
3 4 1. Standarisasi tenaga pendidik 1. Integrasi antara lemdikpol 2. Menyiapkan assesor gadik (lembaga serfifikasi 3. Rekruitmen tenaga pendidik profesi) dengan melalui assesment kemendiknas 4. Usulan sertifikasi tenaga pendidik 2. Terakreditasi LSP 5. Konsistensi sistem binkar gadik Lemdikpol pada Lembaga Pendidikan 3. Tersertifikasi tenaga pendidik 1. Standarisasi tenaga Tersertifikasi tenaga kependidikan kependidikan oleh internal 2. Rekruitmen tenaga kependidikan Polri melalui assesment 3. Usulan sertifikasi tenaga kependidikan 4. Konsistensi sistem binkar gadikan pada lembaga pendidikan 4. Evaluasi persyaratan peserta 3. Keterlibatan lemdikpol didik sesuai dengan jenis dan dalam penentuan jenjang pendidikan kelulusan calon peserta 5. Standarisasi peserta didik didik 6. Standarisasi hasil didik 4. Memiliki kompetensi sesuai jenis dan jenjang pendidikan
5 Profesionalitas tenaga pendidik Polri
Profesionalitas pengelolaan dan penyelenggaraan kependidikan Polri.
Akuntabilitas dan kredibilitas peserta didik dalam melaksanakan tugas
71
1
2 Alins/alongins
3 1. Evaluasi standar alins/ alongins yang digunakan 2. Pengembangan inovasi alins/ alongins 3. Pengembangan alins/alongis berbasis it (out sourcing)
4 1. Ketersediaan alins/alongins sesuai dengan standar 2. Terpenuhinya kebutuhan alins/alongins untuk proses pembelajaran 3. Tersedianya insfrastruktur
5 Kesesuaian dan kecukupan alins/alongins di lemdik dengan kebutuhan di lapangan
7.
Fasilitas pendidikan
1. Evaluasi standar fasdik yang digunakan 2. Pengembangan dan penataan fasdik sebagai center of excellence 3. Pengembangan fasilitas sbg penunjang IT
1. Ketersedian fasilitas pendidikan sesuai dengan standar 2. Ketersedian fasilitas pendidikan sebagai center of excellence 3. Tersedianya fasdik sbg penunjang IT 4. Tersedianya fasdik sebagai media pembelajaran
Fasdik di lemdik memenuhi standar sebagai center of excellence
8.
Metode pembelajaran
1. Mengevaluasi relevansi antara metode dengan kompetensi yang akan dicapai 2. Pengembangan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 3. Pengembangan metode pembelajaran berbasis IT
6.
Menciptakan metode pembelajaran yang aktual
1. Tercapainya tujuan pembelajaran 2. Terwujudnya lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan pembelajaran di kelas maupun diluar kelas
72
1 9.
10.
2 Evaluasi
Anggaran
3 1. Mengkaji penyelenggaran program pendidikan 2. Mengkajii sistem evaluasi hasil didik 3. Menyusun standar evaluasi pendidikan
4 1. Tersedianya standar evaluasi 2. Mengembangkan metode evaluasi yang mengikuti perkembangan teknologi pendidikan
5 Terciptanya sistem evalusi yang sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan
1. Mengevaluasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan 2. Penyusunan rencana anggaran yang mendukung penyelenggaraan PPJJ 3. Menyusun rencana program pendidikan yang dapat menyerap anggaran dari dalam dan luar negeri (kemitraan)
1. Tersedianya anggaran yang dapat mendukung ppjj yang berbasis IT 2. Terealisasinya anggaran berbasis kinerja 3. Terealisasinya anggaran bantuan dalam dan luar negeri
Terealisasinya pengunaan anggaran secara efisien dan efektif serta akuntabel
73
BAB V PENUTUP
Pendidikan dan Pelatihan Polri merupakan bagian dari sistem pengembangan Sumber Daya Manusia Polri yang sangat penting keberadaannya didalam peningkatan kualitas dan kompetensi dalam organisasi Polri. Kualitas dan kompetensi Anggota Polri sangat menentukan didalam peningkatan kinerja dan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, harkamtibmas, pelayanan perlindungan, pengayoman masyarakat, walaupun saat ini belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Arah pendidikan dan pelatihan Polri ini yang nantinya tertuang didalam sistem pendidikan dan pelatihan Polri dirancang dengan tahapan pencapaian yang masih perlu dijabarkan secara rinci didalam petunjuk operasional sehingga Lembaga Pendidikan Polri ini dapat mengantar percepatan perbaikan kultur Polri yang diharapkan masyarakat, melalui pendidikan yang integrited dari semua aspek baik yang berkaitan dengan Kementrian Pendidikan atau
lembaga lainnya diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan
kedepan. Bandung,
Mei 2011
74
LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
KERANGKA GRAND DESIGN PENDIDIKAN POLRI
Disusun Oleh KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI BANDUNG,
MEI 2011
