Kerangka Acuan Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolikara

PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TOLIKARA, PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2012

Kerangka Acuan Kerja

I.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU SPPN, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 UU SPPN, selanjutnya Rancangan Awal RPJM Daerah 2012-2017 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas (RENSTRA SKPD). Sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan secara partisipatif, maka perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang merupakan forum lintas pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan RPJMD, perlu diselenggarakan Musrenbang Jangka Menengah dengan menggunakan Rancangan Awal RPJM Daerah 2012-2017 sebagai bahan pembahasan pokok. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah bertujuan untuk mendukung koordinasi lintas pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan. Sesuai ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 UU SPPN, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih. Ini berarti pada pertengahan bulan November 2012 naskah RPJMD tersebut telah dapat diselesaikan penetapannya, dan akan secara formal digunakan sebagai dasar perencanaan strategis satuan perangkat kerja daerah, dan perencanaan tahunan pemerintah daerah untuk kurun waktu 2012-2017. Dengan perhatian pada hal. 2



semangat partisipatif yang ada dalam UU SPPN, maka penyusunan dokumen RPJMD 2012-2017 perlu dilakukan secara partisipatif dengan memastikan kesepahaman dan komitmen bersama dari para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan publik terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dengan melibatkan peranserta dan kontribusi lintas pelaku lainnya seperti kalangan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat madani (civil society) di tingkat Povinsi dan Kabupaten/Kota.

II.

MAKSUD, TUJUAN & SASARAN A.

MAKSUD DAN TUJUAN

1)

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun yang memberikan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.

2)

Memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara sesuai dengan Visi & Misi Bupati, RPJP Kabupaten dan RTRW Kabupaten serta tidak bertentangan dengan RPJMD provinsi Papua dan RPJMN

B. SASARAN Sasaran dari kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara antara lain :

Jangka

1)

Terwujudnya arahan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Tolikara.

2)

Terwujudnya pembangunan wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang dimiliki.

3)

Terumuskannya visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tolikara.

4)

Terumuskannya program pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tolikara yang merupakan rencana bisnis (Business Plan) Bupati.

5)

Teridentifikasinya Kondisi Umum, Isu Strategis Tantangan dan Potensi pembangunan jangka menengah (5 tahun) di Kabupaten Tolikara;

6)

Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah (5 tahun) di Kabupaten Tolikara;

7)

Tersusunnya konsep pembangunan jangka menengah (5 tahun) Kabupaten Tolikara, yang dilandasi hasil analisis dan kajian dalam proses perencanaan;

8)

Teridentifikasinya sektor unggulan Kabupaten Tolikara yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; hal. 3


9)


Tersusunnya arahan kebijakan dan strategi pembangunan jangka jangka menengah (5 tahun) Kabupaten Tolikara; serta

10) Tersusunnya indikasi program pembangunan jangka jangka menengah (5 tahun) secara terpadu di Kabupaten Tolikara.

III. DASAR HUKUM Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: A.Undang-undang: 1. Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; 5. Undang – undang nomor 26 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua. B.Peraturan Pemerintah: 1. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 Tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pedoman

C.Peraturan Menteri;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. D.Surat Edaran;

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ Tahun 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota;

2. Surat

Edaran Nasional/Kepala

Menteri Negara Bappenas dan

Perencanaan Pembangunan Menteri Dalam Negeri hal. 4



0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.

petunjuk

Teknis

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN Adapun ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua meliputi :

A. Tahap Persiapan; 1.

Orientasi perencanaan daerah.

2.

Pembentukan tim penyusun RPJMD.

3.

Penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen RPJMD.

4.

Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih.

5.

Orientasi Renstra SKPD.

6.

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD.

7.

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen Renstra SKPD.

8.

Identifikasi Stakeholder.

9.

Penentuan stakeholder untuk konsultasi public.

10.

Penyiapan draft SK tim penyusunan dokumen RPJMD.

11.

Surat Perintah kepala daerah GS dan surat permintaan kepada lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD.

12. 13.

penyusun

dan

SK

panduan

Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD. Perumusan metoda dan panduan jaring aspirasi, FGD, dan musrenbang RPJMD

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah; 1.

Pengumpulan data/informasi kondisi penyelenggaraan daerah dalam 5 tahun.

2.

Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan.

3.

Kajian terhadap RPJPD.

4.

Kajian terhadap visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih.

5.

Analisis keuangan daerah.

6.

Kajian RTRW Kabupaten Tolikara.

7.

Review RPJMD Provinsi dan Nasional.

8.

Jaring aspirasi, isu dan harapan masyarakat. hal. 5



9.

Formulasi dokumen rancangan awal RPJMD.

10.

FGD untuk setiap topic.

11.

Penetapan strategi, tujuan dan kebijakan SKPD.

12.

Pembahasan rancangan awal RPJMD bersama SKPD.

13.

Penyusunan rancangan awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD; 1.

Musrenbang RPJMD.

2.

Naskah Kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.

D. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/Renstra SKPD; 1.

Penyusunan rancangan akhir dokumen RPJM Daerah.

2.

Penyusunan naskah akademis ranperda RPJMD.

3.

Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra SKPD.

E. Tahap Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJM Daerah;

V.

1.

Penyampaian naskah perda RPJMD kepada Gubernur Cq. Bappeda Provinsi.

2.

Konsultasi dengan Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi.

3.

Penyampaian naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD.

4.

Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD.

5.

Penetapan Ranperda menjadi perda.

6.

Dokumen RPJM Daerah yang disyahkan.

7.

Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan.

KELUARAN Keluaran dari pekerjaan penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua adalah ;

jangka

1.

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tolikara, Papua;

2.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD;

3.

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

hal. 6



VI. METODOLOGI Metode pendekatan yang akan dipakai untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua minimal berupa :

1.

Melakukan survei dan kompilasi data terutama dalam hal penyusunan profil daerah dan analisis prediksi masa depan.

2.

Focus Group discussion (FGD), atau yang disebut dengan diskusi kelompok focus kepada masing-masing topic terutama dalam menjaring informasi dari berbagai pemangku kepentingan.

3.

Studi kasus dan atau lesson and learn dari berbagai daerah lainnya.

4.

Rapat tim teknis antara SKPD dan konsultan pelaksana terutama dalam hal penyusunan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD.

5.

Menyusun format isian sesuai kebutuhan data kepada setiap SKPD terkait.

6.

Penyajian data dengan cara tabulasi, grafik, foto dan bahan tayang.

7.

Menyusun indikator pembangunan daerah.

8.

Metoda analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, opportunities, Threats).

9.

Indikator-indikator (Millenium Development Goals) MDG’S terutama pada delapan (8) sektor pembangunan, diantaranya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS-Malaria-dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

10. Model-model

analisis keuangan daerah seperti analisa trend (parameter/variable, pertumbuhan periode sebelumnya), analisis rasio, econometric, regresi, analisis kemampuan pinjaman (sesuai SE Mendagri 050/2020/SJ).

11. Melakukan sosialisasi terutama dalam hal penyampain visi dan misi pemerintah kepada masyarakat umum baik itu media cetak dan elektronik. 12. Penyepakatan terutama dalam hal perbedaan data dari satu sumber (SKPD) dengan SKPD lainnya.

13. Melakukan kegiatan pembahasan materi tiga kali (3 X) di Kabupaten Tolikara, pada awal pelaporan, antara dan akhir kegiatan.

VII. PELAPORAN Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah : hal. 7


1.


Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan dibuat 1 (satu) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat rangkap 10 (sepuluh) menggunakan kertas A4. Laporan Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan metodologi kegiatan serta rencana kerja pelaksanaan kegiatan. 2.

Laporan Antara

Laporan Antara dibuat 2 (dua) bulan setelah dimulainya pekerjaan dan dibuat rangkap 10 (sepuluh) menggunakan kertas A4. Laporan Antara Laporan antara berisikan hasil dari orientasi perencanaan daerah, pengumpulan data/informasi, profil daerah dan prediksi masa depan, kajian terhadap RPJPD, kajian visi, misi dan program prioritas kepala daerah, analisis keuangan daerah, kajian RTRW, hasil penjaringan aspirasi, formulasi dokumen rancangan awal dan rumusan hasil FGD setiap topic, serta penetapan strategi, tujuan dan kebijakan SKPD.

3.

Laporan Draf Akhir

Laporan Draf Akhir dibuat 3 (tiga) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat rangkap 10 (sepuluh) menggunakan kertas A4. Laporan Draf Akhir berisi rancangan akhir RPJM Daerah dan Renstra SKPD. 4.

Laporan Akhir

Laporan akhir dari seluruh materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibuat 4 (empat) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat rangkap 10 (sepuluh) menggunakan kertas A4.

5.

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua Buku RPJMD sebagai hasil akhir (produk akhir) dibuat 4 (empat) bulan setelah dimulainya pekerjaan, dan dibuat dengan menggunakan kertas A4 rangkap 10 (sepuluh) berwarna. dengan softcopy-nya dalam bentuk CD sebanyak 10 (sepuluh) buah.

VIII.

NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tolikara. Pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan perencana), dengan melibatkan berbagai stakeholders dalam pembahasannya.

IX. SUMBER DAN BESARNYA PENDANAAN Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran hal. 8



2012 yang dituangkan dalam DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tolikara. Kegiatan ini dilakukan secara kontraktual, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1,425,100,000,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)

X.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Jangka waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua adalah 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

XI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Kegiatan ini membutuhkan tenaga ahli sebanyak 30 MM dan sebanyak 12 (duabelas) orang tenaga ahli. Tenaga pendukung sebanyak 11 MM dan sebanyak 8 (delapan) orang. Berikut daftar tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini: No.

Spesialisasi/

Jabatan

Pendidikan

Kualifikas i Pendidika n Minimal

Pengalama n

Jumlah TA

Jumlah Bulan

(orang)

A. Tenaga Ahli 1

Ahli Planologi

Ketua Tim/Team Leader

S2

10

1

4

2

Ahli Arsitektur

Co. Team Leader

S1

10

1

4

3

Ahli Ekonomi Wilayah

Tenaga Ahli Perekonomian Wilayah

10

1

3

4

Kebijakan Publik

Tenaga Ahli Kebijakan Publik

10

1

3

5

Statistik

Tenaga Ahli Kependudukan

10

1

2

6

Sosial Budaya

Tenaga Ahli Sosial Budaya

10

1

2

7

Hukum

Tenaga Ahli Hukum dan Kelembagaan

10

1

2

8

Teknik Sipil

Tenaga Ahli Infrastruktur

10

1

2

9

Teknik Geodesi

Tenaga Ahli Pemetaan dan GIS

10

1

2

Kesehatan

Tenaga Ahli Kesehatan

10

1

2

10

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

hal. 9



11

Pendidikan

Tenaga Ahli Pendidikan

12

Sipil

Tenaga Ahli Transportasi

S1

S1

10

1

2

10

1

2

B. Tenaga Pendukung 1

Diploma III Sipil

Surveyor Lapangan

D-III

1

5

1

2

Diploma III Komputer

Operator Komputer

D-III

1

1

2

3

Diploma III Sekretaris

Administrasi Kantor

D-III

1

1

2

4

Tenaga Lokal

Pelayan Kantor

-

-

1

2

XII. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, dokumen, foto, disk atau peralatan yang dipergunakan selama pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan.

Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara, Papua

............................................ NIP. ................................

hal. 10

Kerangka Acuan Kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolikara

Recommend Documents