KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Luly Riananda* email:
[email protected] A. Kependudukan 1. Pengertian Penduduk Penduduk suatu Negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.1 Dalam UU RI No 52 Tahun 2009 pasal 1 dijelaskan, penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal
di
Indonesia.2
Jadi,
orang-orang
bertempat
tinggal
di
wilayah
Indonesia
disebut
yang
dengan
penduduk. 2. Transfer Penduduk Transfer penduduk adalah istilah untuk Negara yang mewajibkan perpindahan sekelompok penduduk dari kawasan tertentu,
terutama
dengan
alasan
etnisitas
atau
agama.
Kebijakan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia selama orde baru
bisa
dikategorikan
transfer
penduduk.
Perpindahan
penduduk lainnya dapat pula karena imigrasi, seperti imigrasi dari Eropa ke Koloni-Koloni Eropa di Amerika, Afrika, Australia, dan tempat-tempat lainnya. Berdasarkan estimasi yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 6,5 milyar jiwa pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Dari sekitar 6,5 milyar penduduk dunia, 4 milyar diantaranya tinggal di Asia. Pada tanggal 19 Oktober 2012 pukul 03.36 WIB, jumlah 1
Ramdani Wahyu, ISD (Ilmu Sosial Dasar), (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 267. http://www.hsph.harvard.edu/population/policies/indonesia.population09.pdf, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pkl 13.05. 2
penduduk dunia akan mencapai 7 milyar jiwa, sekitar 12 tahun setelah penduduk dunia mencapai 5 milyar. Berikut
adalah
peringkat
Negara-negara
di
dunia
berdasarkan jumlah penduduk tahun 20053: a. Republik Rakyat Tiongkok (1.306.313.812 jiwa) b. India (1.103.600.000 jiwa) c. Amerika Serikat (298.186.698 jiwa) d. Indonesia (241.973.879 jiwa) e. Brasil (186.112.794 jiwa) f. Pakistan (162.419.946 jiwa) g. Bangladesh (114.319.628 jiwa) h. Rusia (143.420.309 jiwa) i. Nigeria (128.771.988 jiwa) j. Jepang (127.417.244 jiwa) 3. Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan
penduduk
adalah
perubahan
jumlah
penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan
waktu
sebelumnya.
Indikator
tingkat
pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk disuatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya dibidang sosial
dan ekonomi, tetapi juga dibidang
politik. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan proyeksi penduduk
menurut
umur
dan
jenis
kelamin
yang
membutuhkan data yang lebih rinci. kelahiran dan perpindahan penduduk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk diwilayah yang
3
Ramdani Wahyu, ISD (Ilmu Sosial Dasar), 269.
bersangkutan,
sedangkan
kematian
menyebabkan
berkurangnya jumlah penduduk diwilayah tersebut.4 Pertumbuhan penduduk mempengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu pemanfaatan sumberdaya manusia. Pertumbuhan penduduk merupakan sumber utama peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan, pengembangan serta pemanfaatan.5 Dalam hubungan ini, adanya pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi memperberat tekanan terhadap
sumberdaya
alam
dan
lingkungan
hidup
serta
mempersempit usaha-usaha menciptakan keserasian sosial. 4. Kebijaksanaan Kependudukan di Indonesia a. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa
kebijaksanaan
kependudukan
diarahkan
pada
pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat
yang
senantiasa
meningkat.
Sehubungan
dengan itu perlu menyebarkan penduduk, di samping pendidikan,
kesehatan,
pertumbuhan
ekonomi,
pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja.6 Jelaslah bahwa salah satu unsur pokok kebijaksanaan kependudukan sebagai upaya pengembangan sumber daya adalah upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu pengendalian pertumbuhan penduduk akan
4
ditingkatkan
dan
diintensifkan
Pengendalian
pertumbuhan
dalam
penduduk
Repelita
terutama
V. akan
Ibid., 270. Tukiran Kasto, Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan di Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Stusi Sosial UGM, 1990), 41. 6 Muh Soerjani, Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan, (Jakarta: UI Press, 1987), 108-109. 5
dilaksanakan melalui penurunan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian.7 b. Penurunan Tingkat Kelahiran Penurunan diusahakan
tingkat
secara
kelahiran
langsung
terutama
melalui
akan
pemantapan
pelaksanaan program keluarga berencana yang diarahkan pada keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dan potensi yang ada. Kebijaksanaan penurunan tingkat kelahiran perlu pula
dibarengi
dengan
kebijaksanaan
yang
diarahkan
kepada usaha meningkatkan umur persalinan pertama dan dengan upaya meningkatkan kesadaran penduduk akan kegunaan dan keuntungan mempunyai anak sedikit. Kebijaksanaan
ini
selanjutnya
akan
mendorong
pelembagaan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) akan mempercepat penurunan tingkat kelahiran. Sesuai dengan amanat GBHN usaha langsung untuk
menurunkan
tingkat
kelahiran
adalah
melalui
kebijaksanaan pelaksanaan keluarga berencana.8 Dengan makin banyaknya peserta keluarga berencana, maka akan dapat diusahakan secara lebih efektif penurunan tingkat kematian
dan
peningkatan
peranan
wanita
pembangunan yang akhirnya akan menurunkan
dalam tingkat
kelahiran. c. Penurunan Tingkat Kematian Dalam Repelita V secara nasional tingkat kematian diharapkan dapat diturunkan dari 58 per 1.000 kelahiran pada akhir Repelita IV menjadi sekitar 50 per 1.000 kelahiran pada akhir Repelita V. Sasaran penurunan tingkat kematian bayi ini akan dibarengi dengan penurunan tingkat kematian kasar dari 7,9 per 1.000 penduduk pada tahun 1993. Sementara itu, angka harapan hidup pada waktu lahir 7 8
Tukiran Kasto, Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan di Indonesia, 45. Masri Singarimbun, Penduduk dan Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 45.
diharapkan meningkat dari 63 tahun pada tahun 1988 menjadi sekitar 65 tahun pada tahun 1993.9 Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran di atas, dalam Repelita V dilaksanakan usaha-usaha peningkatan pelayanan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan agar pelayanan kesehatan tidak saja dekat, tetapi juga terjangkau rakyat banyak. Dalam hubungan ini maka jumlah Puskesmas dan fungsinya terus ditingkatkan dan dikembangkan
sehingga
menjadi
pusat
pembangunan
kesehatan diwilayah kerjanya. Sementara itu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat dilakukan juga Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak seperti
dalam
mengatasi
masalah-masalah
gizi,
diare,
imunisasi, dan keluarga berencana. Disamping itu untuk meningkatkan produktivitas kerja, sekaligus sebagai usaha untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan, dilakukan pula upaya peningkatan kesehatan kerja. d. Peningkatan Mutu Penduduk Peningkatan
status
gizi
berperan
penting
dalam
pencapaian sasaran-sasaran kependudukan. Kebijaksanaan di bidang pangan dan gizi secara umum ditujukan bagi peningkatan
upaya
penyediaan
pangan
dan
penganekaragaman pola konsumsi pangan dalam rangka terpenuhinya
kebutuhan
gizi
penduduk
yang
semakin
bermutu secara merata. Selain di bidang gizi, bidang pendidikan juga berperan penting
dalam
usaha
mencapai
sasaran-sasaran
kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadarn dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, 9
Tukiran Kasto, Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan di Indonesia, 47.
peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan ini maka
usaha-usaha
di
bidang
pendidikan
terus
ditingkatkan.10 e. Persebaran dan Mobilitas Penduduk Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat membantu
di
dalam
penduduk
dan
pemecahan
tenaga
kerja
masalah
yang
persebaran
lebih
seimbang.
Ketimpangan persebaran penduduk mengakibatkan bahwa di daerah padat penduduk sumberdaya alam menderita tekanan eksploitasi berlebihan, sedang di daerah jarang penduduk sumber daya alam tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu kebijaksanaan persebaran penduduk dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tertuju pada tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam yang tersedia. Dalam
rangka
memperbaiki
pola
persebaran
penduduk dan angkatan kerja, maka perlu diupayakan pembagian lapangan kerja antar daerah yang seimbang. kegiatan yang dilakukan adalah melalui program Antar Kerja Antar
Daerah
(AKAD)
yang
dimaksudkan
untuk
mempertemukan permintaan dengan penawaran tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan penyebaran tenaga kerja akan dapat terlaksana dengan lebih lancar.
11
5. Masalah Kependudukan Pada dasarnya masalah kependudukan merupakan suatu sumber masalah sosial yang penting, oleh karena pertambahan penduduk
dapat
menghambat
penduduk
dapat
menjadi
penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama jika pertambahannya tersebut tidak dapat terkontrol secara efektif. Masalah sosial sebagai akibat pertambahan penduduk tidak hanya dirasakan oleh masyarakat-masyarakat pada daerah 10 11
Tukiran Kasto, Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan di Indonesia, 48. Ibid., 116.
tertentu saja, melainkan dirasakan pula oleh masyarakat secara menyeluruh dalam suatu Negara. Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumbersumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Di Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam rangka pengaturan pertambahan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
dan
kemakmuran
masyarakat
secara
menyeluruh. Kecuali itu juga dilakukan program Transmigrasi, yang dimaksudkan sebagai usaha pemerataan atau keserasian jumlah penduduk di seluruh wilayah tertentu.12 a. Ledakan penduduk
pertambahan jumlah penduduk disebabkan oleh jumlah kelahiran (natalitas) yang lebih besar dari pada jumlah kematian
(mortalitas).
Di
Indonesia
sekarang
laju
kelahiran 49 dan jumlah ini menunjukkan laju kelahiran yang tinggi. Laju kelahiran yang sedang antara 20 – 30, sedangkan laju kelahiran rendah di bawah 20.
Pertambahan penduduk yang pesat juga disebabkan oleh penurunan angka kematian. Di dunia Barat kematian bayi telah turun sampai 0,5% dan bagi dokter hal ini merupakan
tantangan.
Malthus
sendiri
sudah
membayangkan bahwa penurunan angka kematian akan memunculkan gejala kelebihan penduduk yang serius. Menurut perhitungan, jika dalam waktu yang relatif singkat
di
dunia
kita
nantinya
akan
terjadi
sistem
pembatasan kelahiran yang optimal, maka kesimpulannya: masih dibutuhkan 40 tahun lebih untuk menghentikan pertumbuhan penduduk. Ini disebabkan dengan adanya program KB yang intensif saja penduduk dunia masih akan mampu melipat dua kali, sehingga dalam tahun 2020 12
Abdulsyani, Sosiologi Skematika Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 190.
jumlah umat manusia di planet kita mencapai 7 milyar jiwa.13 Penduduk di Indonesia menghadapi masalah dalam 4 aspek yaitu14:
Jumlah
penduduk
di
Indonesia
besar,
yaitu
merupakan urutan kelima di dunia;
Tingkat penduduk penduduk
pertambahan tahun
cepat.
1980,
Indonesia
Menurut
tingkat
setahun
2,32%.
sensus
pertambahan Ini
berarti
sebagian besar penduduk terdiri atas anak-anak yang masih memerlukan berbagai kebutuhan;
Penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 65% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, sedangkan penduduk-penduduk luar Jawa seluruhnya hanya 35%;
Pertumbuhan penduduk dan hubungannya dengan pendidikan serta lapangan kerja.
B. Lingkungan Hidup Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya bersifat sirkular, manusia mempengaruhi lingkungan dan begitu juga hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidupnya. Menurut Gunawan suratmo lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar suatu obyek yang saling mempengaruhi. Yang termasuk dalam lingkungan hidup tersebut dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam dan sistem hubungan antara sumber daya alam tersebut. Lingkungan alam dibagi menjadi lingkungan fisik dan kimia, lingkungan biologi, dan lingkungan manusia meliputi bentuk sosio ekonomi dan sosial kebudayaan.
13 14
Hariwijaya Soewandi, dkk., Ilmu Alamiah Dasar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 146. Ibid., 148.
Munajat Danusaputra, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup.15 Sedangkan UU RI No 32 Tahun 2009 pasal 1 menjelaskan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari berbagai macam definisi tentang lingkungan hidup tersebut, bisa dipahami bahwa lingkungan hidup manusia adalah segala sesuatu yang selain diri kita baik yang berupa lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan juga lingkungan sosial serta budaya yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi hidup manusia. 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam
Undang-Undang
tentang
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup pada BAB I pasal 1 di jelaskan bahwa16: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis
melestarikan
dan
fungsi
terpadu
lingkungan
yang
dilakukan
hidup
dan
untuk
mencegah
terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
yang
meliputi
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum; b. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan 15
Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Bandung: Djambatan,1999), 51. http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pkl 12.49 16
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam waktu kurun waktu tertentu; c. Upaya
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
upaya
pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. 2. Masalah dan Pengendalian Lingkungan Hidup a. Pencemaran Lingkungan Umumnya
ahli
lingkungan
membagi
kriteria
lingkungan hidup dalam tiga golongan besar, yakni: 1) Lingkungan fisik: segala sesuatu di sekitar kita sebagai benda mati; 2) Lingkungan biologis: segala sesuatu di sekitar kita sebagi benda hidup; 3) Lingkungan sosial, adalah manusia yang hidup secara bermasyarakat. Keberadaan lingkungan tersebut pada hakekatnya selalu dijaga dari kerusakan yang parah. Suatu kehidupan lingkungan akan sangat tergantung pada ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat secara terus-menerus harus didorong untuk mencintai, memelihara, dan bertanggung jawab
terhadap
kerusakan
lingkungan.
Sebab
untuk
menjaga semuanya itu tidak ada lagi yang bisa dimintai pertanggung jawaban kecuali manusia sebagai pemakai atau pengguna itu sendiri. Kerusakan suatu lingkungan akan berakibat pada manusia itu sendiri, dan demikian pula sebaliknya. Salah satu produk dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran, baik air, tanah maupun udara. Pencemaran air
misalnya, bisa dikategorikan melalui ukuran zat pencemar yang diizinkan dibuang pada suatu jangka waktu tertentu. Misalnya suatu berat unsur atau senyawa kimia setiap hari. Pencemaran itu lebih banyak terjadi karena limbah pabrik yang masih murni, mereka belum melalui proses waste water
treatment
lingkungan
secara
atau
pengolahan.
umum,
jelas
Dampaknya
sangat
merusak
pada dan
berakibat fatal bagi lingkungan secara keseluruhan.17 Di samping adanya sumber daya alam, alam air dan tanah, udara adalah sumber daya alam yang mengalami pencemaran
sebagai
akibat
sampingan
dari
aktivitas
manusia itu. Selain dari aktivitas manusia, proses alami, seperti kegiatan gunung berapi, tiupan angin terhadap lahan gundul berdebu dan lain sebagainya juga merupakan sumber dari pencemaran udara. Menurut sifat penyebaran bahan pencemarannya, sumber pencemar udara dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sumber titik, sumber area, dan sumber bergerak. Sumber titik dan area dapat dijadikan satu kelompok, sehingga pengelompokannya menjadi dua, yakni sumber stationer dan sumber bergerak. Termasuk kedalam sumber stationer adalah kegiatan rumah tangga, industri, pembakaran sampah, letusan gunung berapi. Adapun sumber bergerak adalah kendaraan angkutan. b. Pengendalian Pencemaran Salah satu akibat yang paling pasti dari adanya pencemaran adalah perubahan tatanan lingkungan alam atau ekosistem yang sebelumnya secara alami telah terjadi. Akibat lainnya adalah tidak atau kurang berfungsi satu atau beberapa elemen lingkungan dikarenakan kegiatan manusia yang mengakibatkan pencemaran tersebut. Akibat lain, dan
17
Rusmin Tumanggor, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2010), 182 – 183.
ini mungkin yang paling fatal adalah menurunnya kualitas sumber daya dan kemudian tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dengan akibat-akibat seperti itu, maka sudah tidak bisa ditunda lagi bahwa pencemaran haruslah dilakukan, tidak
sekedar
dihindari,
akan
tetapi
diperlukan
juga
tindakan-tindakan preventif atau pencegahan. Pencegahan terhadap pencemaran merupakan upaya yang sangat besar bagi penyelamatan masa depan bumi, air, dan udara di dunia ini. Dengan
menyadari
bahwa
setiap
kegiatan
pada
dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai proses dalam pengambilan
keputusan
tentang
pelaksanaan
rencana
kegiatan. Mengenai
pencegahan
dan
penanggulangan
pencemaran, dalam pasal 17 UULH dinyatakan bahwa: ketentuan
tentang
pencegahan
dan
penanggulangan
perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau
secara
sektoral
ditetapkan
dengan
peraturan
perundangan.18 Dengan melihat kepedulian pemerintah dalam
hal
penyelamatan
lingkungan
hidup,
maka
masyarakat pun harus mendukung sekaligus mengontrol dari pelaksanaan berbagai kebijakan itu. Sebab yang demikian inilah disebut sebagai partisipasi dari kesadaran masyarakat.
18
Rusmin Tumanggor, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, 186.
DAFTAR PUSTAKA Abdulsyani. Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Jakarta:Bumi Aksara, 2002. Kasto,
Tukiran.
Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan di
Indonesia. Yogyakarta:Pusat Antar Universitas Stusi Sosial UGM, 1990. http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2032%20Tahun%202009% 20(PPLH).pdf http://www.hsph.harvard.edu/population/policies/indonesia.populat ion09.pdf Singarimbun, Masri. Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996. Soemarwoto, Otto. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Bandung:Djambatan, 1999. Soerjani, Muh. Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Jakarta:UI Press, 1987. Soewandi, Hariwijaya, dkk. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999. Tumanggor, Rusmin. Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Jakarta:Kencana, 2010. Wahyu, Ramdani. ISD (Ilmu Sosial Dasar). Bandung:Pustaka Setia, 2013.
