Kelas XII BAB II Sistem Pemerintahan Negara

1

BAB II SISTEM PEMERINTAHAN Standar Kompetensi : 2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan. Kompetensi Dasar : 2.1. Menganalisis sistem pemerintahan pemerintahan di berbagai negara. 2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. 2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

A. PENDAHULUAN PENDAHULUAN -------------------------------(Ada gambar rapat antara presiden dengan DPR)----------------------

Setiap Setiap negara negara dalam dalam menjal menjalank ankan an pemeri pemerinta ntahnn hnnya, ya, memil memiliki iki sis sistem tem yang yang berbed berbeda-b a-beda eda meski meskipun pun dengan dengan nama nama yang yang sama sama sepert sepertii siste sistem m presidens presidensial ial atau sistem sistem parlemen parlementer. ter. Baik Baik sistem sistem presidensi presidensial al maupun maupun sistem parlementer, sesungguhnya berakar dari nilai-nilai yang sama yaitu “Demokarasi”. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung nilainilai nilai terten tertentu tu yang yang berbed berbeda a dengan dengan siste sistem m pemeri pemerinta ntahan han lain lain (otor (otorite iter, r, diktator, dan lain-lain). dalam bukuny bukunya a “Introdoct Introdoction ion to Demokrati Demokratic c Teory  Teory ” Henr Henry y B. Mayo Mayo dalam merin merinci ci bebera beberapa pa nilai nilai (values (values)) yang yang terdap terdapat at dalam dalam demokr demokrasi asi,, yaitu yaitu (a)menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, (b) menj menjam amin in ters tersel elen engg ggar aran anya ya peru peruba baha han n seca secara ra dama damaii dala dalam m su suat atu u masy masyar arak akat at yang yang seda sedang ng beru beruba bah, h, (c) (c) meny menyel elen engg ggar arak akan an perg pergan anti tian an pemimpin secara teratur, (d) membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf  yang minimum, (e) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),dan (diversity),dan (f) menjamin tegaknya keadilan. Untuk dapat dapat menjamin menjamin tetap tegaknya tegaknya nilai-ni nilai-nilai lai demokras demokrasii tersebut, tersebut, maka maka dipe diperl rluk ukan an lem lembaga baga-l -lem emba baga ga anta antara ra lain lain pem pemerin erinta tah h yang yang bertan bertanggu ggungj ngjawa awab b dan lemba lembaga ga perwak perwakil ilan an rakyat rakyat yang yang menyal menyalur urkan kan aspi aspirrasi asi rakyat kyat dan meng engadak adakan an peng pengaw awas asan an (kon kontro trol) terh erhadap adap pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, di negara-negaa de mokrasi biasanya terdiri dari raja atau presiden beserta menteri-menterinya. menteri-menterinya. Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh satu negara yang sudah sudah mapan mapan,, dapat dapat menjad menjadii model model bagi bagi pemeri pemerinta ntahan han di negara negara lain. lain. Model tersebut dapat dilakukan melalui suatu proses sejarah panjang yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara tersebut baik melaui kajiankajian akademis maupun dipaksakan melalui penjajahan.

2

Hal yang yang perlu perlu kita kita sadari sadari bahwa bahwa apapun apapun siste sistem m pemeri pemerinta ntahan han yang yang dilaks aksanak anakan an oleh suatu atu negar egara, a, tidakl daklah ah sem sempur purna sepe seperrti yang ang diha dihara rapk pkan an oleh oleh masy masyar arak akat atny nya. a. Seti Setiap ap sist sistem em pem pemerin erinta taha han n baik baik pres presid iden ensi sial al maup maupun un parl parlem emen ente ter, r, memi memili liki ki sisi sisi-s -sis isii kele kelema maha han n dan dan kelebi kelebihan han.. Oleh Oleh sebab sebab itu, itu, sebuah sebuah bangs bangsa a dengan dengan masya masyarak rakatn atnya ya yang yang bijak dan terdidik akan terus berupaya mengurangi sisi-sisi kelemahan dan meningkatkan seoptimal mungkin peluang-peluang untuk mencapai tingkat kesempurn kesempurnaan aan dalam penyeleng penyelenggaraa garaan n pemerint pemerintahan ahan negara negara baik pada sistem pemerintahan presidensial maupun sistem parlementer.

B. SISTEM PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DI BERBAGAI BERBAGAI NEGARA 1. Pengertian Pengertian Pemerintahanan Pemerintahanan Dalam arti luas Pemeri Pemerinta ntahan han adalah adalah perbua perbuatan tan meme memerin rintah tah yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit Pemeri Pemerinta ntahan han adalah adalah perbua perbuatan tan meme memerin rintah tah yang yang dilak dilakuk ukan an oleh oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Menurut Utrecht Istilah pemerintahan punya pengertian yang tidak sama. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemeri Pemerinta ntahan han sebaga sebagaii gabung gabungan an dari dari semua semua badan badan kenega kenegaraa raan n yang yang berkua berkuasa sa meme memerin rintah tah.. Jadi, Jadi, yang yang terma termasuk suk badan badan-ba -badan dan kenega kenegaraa raan n di sini sini bertug bertugas as menye menyelen lengga ggarak rakan an keseja kesejahte htera raan an umum umum,, misa misaln lnya ya bada badan n legi legisl slat atif if,, bada badan n ekse ekseku kuti tiff dan dan bada badan n yudikatif. b. Pem Pemeri erintaha tahan n seb sebagai agai gabun abunga gan n badan adan--bada badan n keneg enegar araa aan n tert tertin ingg ggii yang yang berk berkua uasa sa meme memeri rint ntah ah di wila wilaya yah h satu satu nega negara ra,, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia). c. Peme Pemeri rint ntah ahan an dala dalam m arti arti kepa kepala la nega negara ra (pre (presi side den) n) bers bersam ama a dengan kabinetnya. Adapun sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang yang terdir terdirii atas atas berbag berbagai ai kompon komponen en pemeri pemerinta ntahan han yang yang bekerj bekerja a saling saling bergantun bergantung g dan mempeng mempengaruhi aruhi dalam mencapai mencapai tujuan tujuan dan fungsi fungsi pemeri pemerinta ntahan han.. Kompon Komponenen-kom kompon ponen en terseb tersebut ut secara secara garis garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemeri pemerinta ntahan han negara negara mengga menggamb mbark arkan an adanya adanya lembag lembaga-l a-lemb embaga aga negara negara,, hubung hubungan an antar antar lembag lembaga a negara negara dan bekerj bekerjany anya a lembag lembaga a negar egara a dalam alam menc encapai apai tuj tujuan uan pemer emeriintah ntahan an nega negarra yang yang bersangkutan. Dalam pandangan Offe, bahwa pemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang dan bukan merupakan

3

hasil hasil dari dari pelaks pelaksana anaan an tugas tugas pemeri pemerinta ntah h berdas berdasark arkan an peratu peraturan ran peru perund ndan angg-un unda dang ngan an yang yang dite diteta tapk pkan an sebe sebelu lumn mnya ya;; teta tetapi pi lebi lebih h meru merupa paka kan n hasi hasill dari dari kegi kegiat atan an prod produk uksi si bers bersam ama a (coproduction) coproduction) anta antara ra lemb lembag aga a peme pemeri rint ntah ahan an deng dengan an klien masing-masing. Pemeri Pemerinta ntahan han (governing) governing) menu menuru rutt Kooiman, meru merupa paka kan n pros proses es inte intera raks ksii anta antarra berb berbag agai ai akto aktorr dala dalam m peme pemeri rint ntah ahan an deng dengan an kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Oleh sebab itu, pola penyelengg penyelenggaraan araan pemerinta pemerintahan han dalam dalam masyarak masyarakat at dewasa dewasa ini pada intinya merupakan proses koordinasi (coordinating), coordinating), peng engendalian (steering) steering), pemengaruhan (influencing) influencing) dan penyeimbangan (balancing (balancing)) setiap hubungan interaksi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan (governing (governing)) dapat dipandang sebagai “interven “intervensi si perilaku perilaku politik politik dan sosial sosial yang berorient berorientasi asi hasil, hasil, yang diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat dipre dipredik diksik sikan an dalam dalam su suatu atu sis sistem tem (sosia (sosial-p l-pol oliti itik), k), sesuai sesuai dengan dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut”.

Bonus Info Kewarganegaraan Dalam masyarakat modern atau  post-modern dewasa ini, pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteritiknya karakteritiknya masing-masing adalah sebagai berikut : a. Kompleksitas , yai yaitu dalam alam mengh enghad adap apii kon kondisi disi yang yang kompl kompleks eks,, maka maka pola pola penyel penyeleng enggar garaan aan pemeri pemerinta ntahan han perlu perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. komposisi.

Dinamika, yaitu dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat dapat dikem dikemban bangk gkan an adalah adalah pengat pengatura uran n atau atau pengen pengendal dalian ian (steering) steering) dan kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan diant diantara ara berbag berbagai ai aktor aktor yang yang terli terlibat bat dan atau atau kepent kepentin ingan gan dalam sesuatu bidang tertentu.

 b.

yaitu masyarakat dengan Keanekaragaman, berbagai kepentingan yang beragam dapat di atasi dengan pola peny penyel elen engg ggar araa aan n pem pemerin erinta taha han n yang yang mene meneka kank nkan an pada pada peng pengat atur uran an (regulation) regulation ) dan integrasi atau keterp erpaduan (integration). integration).

c.

2. Bentuk Bentuk Pemerintaha Pemerintahan n a.

Bentuk Pe Pemerintahan Kl Klasik     Teori-teo Teori-teori ri tentang tentang bentuk bentuk pemerint pemerintahan ahan klasik klasik pada umumnya umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal

4

ini sejalan sejalan dengan dengan pendapat pendapat Mac Mac Iver Iver dan Leon Leon Duguit Duguit yang menyatakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. Pr juga berpendap berpendapat at Prof of.. Padm Padmo o Wahy Wahyon ono, o, SH   juga bahw bahwa a bent bentuk uk nega negara ra aris aristo tokr kras asii dan dan demo demokr kras asii adal adalah ah bent bentuk uk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik adalah bentuk pemerintahan modern.

Fokus Kita : Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara alat-alat perlengkapan Dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dapat di bedakan atas  jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya.  Ajaran Plato (429 - 347SM)

Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk bentuk itu itu menur menurut ut Plato Plato harus harus sesuai sesuai dengan dengan sif sifatat-sif sifat at terten tertentu tu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut. 1) Aristokrasi, yait yaitu u bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an yang yang di pega pegang ng oleh oleh kaum kaum cendikia cendikiawan wan yang yang dila dilaksa ksanak nakan an sesuai sesuai dengan dengan pikir pikiran an keadilan. 2) Timokrasi , yaitu bentuk pemerintah yang di pegang oleh orang-

orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan. 3) Oligarki,

yait aitu ben bentuk tuk golongan hartawan

pemer emeriintaha tahan n

yang ang

di

pegan egang g

oleh

4) Demokrasi,

yait yaitu u bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an yang yang dipe dipega gang ng oleh oleh rakyat jelata, dan

5) Tirani, yaitu yaitu bentuk pemerin pemerintahan tahan yang di pegang pegang oleh seorang seorang

tiran ( sewenang-wenang) sehingga jauhdari cita-cita keadilan.  Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)

Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang yang meme emegang pucuk peme pemeri rint ntah ahan an dan dan kual kualit itas as peme pemeri rint ntah ahan anny nya. a. Berd Berdas asar arka kan n dua dua kriteria kriteria tersebut, tersebut, perbedaan perbedaan bentuk bentuk pemerin pemerintahan tahan adalah adalah sebagai sebagai berikut. 1) Monarki, yaitu yaitu bentuk bentuk pemeri pemerinta ntahan han yang yang dipeg dipegang ang oleh oleh satu satu orang demi kepentingan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal. 2) Tirani, yaitu bentuk pemerintah yang dipegang oleh seseorang

demi demi kepent kepenting ingan an pribad pribadi. i. Bentuk Bentuk pemeri pemerinta ntahan han ini buruk buruk dan merupakan kemerosotan. 3) Aristokrasi, yait yaitu u bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an yang yang dipe dipega gang ng oleh oleh

seke sekelo lom mpok pok cend cendik ikia iawa wan n demi demi pemerintahan ini baik dan ideal.

kepe kepent ntin inga gan n

umum umum..

Bent Bentuk uk

5

4) Oligarki,

yai yaitu bentu entuk k pemer emeriintah ntahan an yang ang dip dipegan egang g oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk.

5) Pliteia,

yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.

6) Demokrasi,

yait yaitu u bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an yang yang dipe dipega gang ng oleh oleh orang-ora orang-orang ng tertentu tertentu demi kepenting kepentingan an sebagian sebagian orang. orang. Bentuk Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemrosotan.

 Ajaran Polybios (204-122 SM)

Ajaran Polybios yang dikenal dengan Cyclus Theory  sebenarnya merupakan pengembangna lebih lanjut dari ajaran aristoteles dengan sediki sedikitt peruba perubahan han,, yaitu yaitu dengan dengan mengga mengganti nti bentuk bentuk pemeri pemerinta ntahan han ideal pliteia ideal pliteia dengan demokrasi.   Teori Teori siklus siklus menurut menurut Polybios dapat digambarkan digambarkan pada bagan berikut ini.

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

MONARKI

OKHLOKRASI

TIRANI

DEMOKRASI

ARISTOKRASI

OLIGARKI

Monarki adal adalah ah bent bentuk uk pem pemerin erinta taha han n yang yang pada pada mulan ulanya ya mendirikan kekuasaan atas rakyat dengan baik baik dan dapat di percaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani. Dala Dalam m situ situas asii peme pemeri rint ntah ahan an tirani yang yang sewena sewenangng-wen wenang ang,, muncu muncull llah ah kaum kaum bangsa bangsawan wan yang yang bersek bersekong ongkol kol untuk untuk melaw melawan. an. Mere Mereka ka bers bersat atu u untu untuk k menga engada daka kan n pemb pember eron onta taka kan n sehi sehing ngga ga kekuasaan beralih pada mereka. Pemerintahan selanjutnya di pegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum., serta sifat baik,. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi.

6

Arist Aristokr okrasi asi yang yang semul semula a baik baik dan memp memperh erhati atikan kan kepent kepentin ingan gan umum, pada perkembangannya tidak lagi menjalankan keadilan dan hany hanya a meme mement ntin ingk gkan an diri diri send sendir iri. i. Kead Keadaa aan n itu itu meng mengak akib ibat atka kan n pemerintahan aristokrasi bergeser ke oligarki. Dalam Dalam pemerin pemerintahan tahan oligarki yang yang tidak tidak ada keadi keadilan lanm m rakya rakyatt bero beront ntak ak meng mengam ambi bill alih alih keku kekuas asaa aan n umtu umtuk k memp memper erba baik ikii nasi nasib. b. Rakyat Rakyat menja menjalan lankan kan kekuas kekuasaan aan negara negara demi demi kepent kepentin ingan gan rakyat rakyat.. Akibat Akibatnya nya,, pemeri pemerinta ntahan han berges bergeser er menjad menjadii demokrasi. Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama keamaan banyak diwarnai kekacauan, kebrobokan, dan korupsi sehingga hokum sulit di tegakkan. Dari pemerintahan okhlorasi ini kemudian muncul seorang yang yang kuat kuat dan dan bera berani ni yang yang deng dengan an keke kekera rasa san n dapa dapatt meme memega gang ng pemerint pemerintahan. ahan. Dengan Dengan demikian, demikian, pemerin pemerintahan tahan kembali kembali di pegang pegang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki. monarki. Perjalanan siklus pemerintahan di atas mamperlihatkan pada kita akan akan adany danya a hubu hubung ngan an kausa ausall (seb sebab aki akibat) at) ant antara ara bent bentuk uk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.

b.

Bentuk Pe Pemerintahan Mo Monarkhi (K (Kerajaan) Leon Leon Dugu Duguit it dalam dalam bukuny bukunya a Trai Traite te de Droi Droitt Cons Consti titu tuti tion onal al membed membedaka akan n pemeri pemerinta ntahan han dalam dalam bentuk bentuk monarki dan republik . Perbed Perbedaan aan antara antara pemeri pemerinta ntahan han bentuk bentuk “mona “monarki rki” ” dan “repu “republi blik” k” menu menuru rutt Leon Leon Dugu Duguit it,, adal adalah ah ada ada pada pada kepa kepala la nega negara rany nya. a. Jika Jika ditun ditunjuk juk berdas berdasar arkan kan hak turunturun-tem temuru urun, n, maka maka kita kita berhad berhadapa apan n dengan monarki . Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun-temurun turun-temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik . Dala Dalam m prak prakti tikk-pr prakt aktik ik keta ketata tane nega gara raan an,, bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an monarki dan republik dapat dibedakan atas: 1) Monarki Absolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang keku kekuas asaa aan n dan dan wewe wewena nang ngny nya a tida tidak k terb terbat atas as.. Peri Perint ntah ah raja raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, legislatif, dan yudikatif  yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis Louis XIV dengan semasa Louis dengan semboyann semboyannya ya yang terkenal terkenal L’etat  C’est Moi (negara adalah saya). 2) Monarki Konstitusional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu nega negara ra yang yang dike dikepa pala laii oleh oleh seor seoran ang g raja raja yang yang keku kekuas asaa aann nnya ya dibatasi dibatasi oleh undang-un undang-undang dang dasar dasar (konstit (konstitusi) usi).. Proses Proses monarki monarki konstitusional konstitusional adalah sebagai berikut : Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu itu sendir sendirii karena karena ia takut takut dikud dikudeta eta.. Contoh Contoh:: negara negara Jepang Jepang dengan hak octrooi. Adaka Ad akalan lanya ya proses proses monar monarki ki konsti konstitus tusio ional nal itu terjad terjadii karena karena adanya adanya revolu revolusi si rakyat rakyat terhad terhadap ap raja. raja. Contoh Contoh:: Inggri Inggris s yang yang 



7

melahirkan Bill of RightsI tahun 1689,  Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Darussalam.

3) Monarki Monarki Parlement Parlementer er Monarki Monarki parlemen parlementer ter adalah adalah bentuk bentuk pemerin pemerintahan tahan dalam suatu negara negara yang yang dikep dikepala alaii oleh oleh seoran seorang g raja raja dengan dengan menem menempat patkan kan parlemen parlemen (DPR) (DPR) sebagai sebagai pemegang pemegang kekuasaan kekuasaan tertingg tertinggi. i. Dalam Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (per (perda dana na ment menter eri) i) dan dan bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b kepa kepada da parl parlem emen en.. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedu kedudu duka kann nnya ya tida tidak k dapa dapatt diga digang nggu gu guga gugat. t. Bent Bentuk uk mona monark rkii parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia. c. Bentuk Bentuk Pemerinta Pemerintahan han Republik  Republik  Dala Dalam m pel pelaksa aksaan anny nya a bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an repu republ blik ik dap dapat dibed dibedaka akan n menjad menjadii republ republik ik absol absolut, ut, republ republik ik konsti konstitus tusion ional, al, dan republik parlementer. 1) Republik Absolut Dalam Dalam siste sistem m republ republik ik absol absolut, ut, pemeri pemerinta ntahan han bersi bersifat fat dikta diktator tor tanp tanpa a ada ada pemb pembat atas asan an keku kekuas asaa aan. n. Peng Pengua uasa sa menga engaba baik ikan an konsti konstitus tusii dan untuk untuk melegi melegitim timasi asi kekuas kekuasaan aannya nya diguna digunakan kanlah lah partai partai politik. politik. Dalam Dalam pemerint pemerintahan ahan ini, parlemen memang ada, namun tidka berfungsi. 2) Republik Republik Konstit Konstitusion usional al Dala Dalam m sist sistem em repu republ blik ik kons konsti titu tusi sion onal al,, pres presid iden en meme memega gang ng keku kekuas asaa aan n kepa kepala la nega negara ra dan dan kepa kepala la peme pemeri rint ntah ahan an.. Namu Namun, n, keku kekuas asaa aan n pres presid iden en diba dibata tasi si oleh oleh kons konsti titu tusi si.. Di samp sampin ing g itu, itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. 3) Republik Republik Parlement Parlementer er Dala Dalam m sist sistem em repu republ blik ik parl parlem emen ente ter, r, pres presid iden en hany hanya a seba sebaga gaii kepala kepala negara negara.. Namun Namun,, presid presiden en tidak tidak dapat dapat digang diganggugu-gug gugat. at. Seda Sedang ngka kan n kepa kepala la pem pemerin erinta taha han n bera berada da di tanga angan n perd perdan ana a menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

8

9

Penugasan Praktik  Kewarganegaraan

1

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk  pemerintahan ), dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang Pemerintahan? ........................................................................................... ......... .................................................................................................................... ..................................................... 1.

N o 1.

Utrecht

2.

Offe

Tokoh

Uraian Singkat

Pengertia Pengertian n pemerinta pemerintahan han menurut menurut Kooiman, merupak merupakan an proses proses inte intera raks ksii anta antara ra berb berbag agai ai akto aktorr dala dalam m peme pemeri rint ntah ahan an dengan atau berb berbag agai ai indi indivi vidu du masy masyar arak akat at.. .. Beri Berika kan n kelom kelompok pok sasa sasaran ran atau penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! a. Aktor dalam pemerintahan : .................................................................................... ........................ .............................................................................................................. ....................................................  b. Kelompok sasaran : ............................................................................................................. .............. ............................................................................................................... ................................................... 2.

3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara, yaitu

aristo aristokra krasi si,, timo timokra krasi, si, oligar oligarki, ki, demokr demokrasi asi dan tiran tirani. i. Beri Beri penjel penjelasa asan n singkat pada kolom di bawah ini !

Timokrasi

Oligarkhi

........................................................ ...................... ........................................................ ...................... ........................................................ ...................... ........................................................ ......................

..................................................... ........................ ..................................................... ........................ ..................................................... ........................ ..................................................... ........................

10

4. Beri Berika kan n

tang tangga gapa pan n penj penjel elas asan an,, meng mengap apa a bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an monarkhi monarkhi absolut absolut seiring seiring dengan dengan perkemban perkembangan gan zaman zaman banyak banyak yang berubah menjadi monarkhi konstitusional ! .................................................................................................................... ................................................... .................................................................................................................... ................................................... .................................................................................................................... ................................................... 5.   Tul Tulis iskan kan perb perbed edaa aan n dan dan pers persam amaa aan n pada pada bent bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an

repu republ blik ik,, yait yaitu u Repu Republi blik k Parlementer di bawah ini !

Persamaan

Konst Konstitu itusio sional nal

dengan

Republik 

Perbedaan

........................................................ ..................................................... ........................ ........................ ........................................................ ..................................................... ........................ ........................ ........................................................ ..................................................... ........................ ........................ ........................................................ ..................................................... ........................ ........................

3. Sistem Sistem Pemerintaha Pemerintahan n Istilah sistem merupakan kan gabung gabungan an dari dari dua kata, kata, sistem pemerinta pemerintahan han merupa “sistem” sistem” dan “ pemerintahan”.  pemerintahan”. “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian bagian-ba -bagia gian n maupun maupun hubung hubungan an fungsi fungsiona onall terhad terhadap ap keselu keseluruh ruhann annya, ya, sehingga, hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagianbagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu. (Carl J. Friedrich).

Fokus Kita : Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah itu dibagi menurut garis horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan seca secara ra hori horizo zont ntal al dida didasa sark rkan an atas atas sifa sifatt tuga tugas s yang yang berb berbed edaa-be beda da  jenisnya, yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara. negara. Sedangkan Sedangkan pembagian pembagian kekuasaan kekuasaan secara secara vertikal vertikal melahirk melahirkan an Sist Sistem em peme pemeri rint ntah ahan an di duni dunia a terb terbag agii atas atas sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an parlem parlement enter er dan presi presiden densia sial. l. Pada Pada umumn umumnya, ya, negara negara-ne -negar gara a di dunia dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemeri pemerinta ntahan han di atas. atas. Negar Negara a Inggri Inggris s diangg dianggap ap sebaga sebagaii tipe tipe ideal ideal dari dari

11

negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Bahkan, Inggris disebut sebagai “mother “mother of parliaments” parliaments” (induk parlementer), sedangkan Amer Amerik ika a Seri Serika katt meru merupa paka kan n tipe tipe idea ideall dari dari nega negara ra deng dengan an sist sistem em pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri ciri-ciri yang ideal dari sistem sistem pemerint pemerintahan ahan yang dij dijalan alankannya kannya.. Inggris Inggris adal adalah ah negar egara a pert ertama ama yang yang menj enjalan alank kan model del pem pemeri erintaha tahan n parlemen parlementer. ter. Amerika Amerika Serikat Serikat juga sebagai sebagai pelopor pelopor dalam dalam pemerinta pemerintahan han presi presiden densi sial. al. Kedua Kedua negar negara a terseb tersebut ut sampai sampai sekar sekarang ang tetap tetap konsi konsiste sten n dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara negara terseb tersebut, ut, kemudi kemudian an siste sistem m pemeri pemerinta ntahan han diadop diadopsi si oleh oleh negara negara-negara lain di belahan dunia. 

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Sistem parlement parlementer er adalah adalah sebuah sistem permerin permerintahan tahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlem parlemen en pun dapat dapat menjat menjatuh uhkan kan pemeri pemerinta ntahan han,, yaitu yaitu dengan dengan cara cara mengeluar mengeluarkan kan semacam semacam mosi tidak percaya. percaya. Berbeda Berbeda dengan dengan sistem sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden pres presid iden en dan dan seor seoran ang g perd perdan ana a ment menter eri, i, yang yang berw berwen enan ang g terh terhad adap ap   jal jalan anny nya a peme pemeri rint ntah ahan an.. Dala Dalam m pres presid iden ensi sil, l, pres presid iden en berw berwen enan ang g terhad terhadap ap jalann jalannya ya pemeri pemerinta ntahan han,, namun namun dalam dalam siste sistem m parlem parlement enter er presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Fokus Kita : Pada sistem hubun ngan gan anta antarra sistem pemeri pemerinta ntahan han parle parleme ment nter er, hubu ekse ekseku kuti tiff dan dan bada badan n perw perwak akil ilan an sang sangat at erat erat.. Hal Hal ini ini dise diseba babk bkan an kar karena ena adan adanya ya pert pertan angg ggun ung g jawa jawaba ban n para para ment menter erii terh terhad adap ap parlem parlemen, en, maka maka setiap setiap kabine kabinett yang yang dibent dibentuk uk harus harus memper memperole oleh h dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.

Sist Sistem em parl parlem emen ente ter, r, terl terlah ahir ir dari dari adan adanya ya pert pertan angg ggun ung g jawa jawaba ban n menteri. Seperti halnya yang terjadi di Inggris, di mana seorang raja tak dapat diganggu diganggu gugat gugat (the king can do no wrong), wrong), maka jika terjadi perselisi perselisihan han antara antara raja dengan dengan rakyat, rakyat, menteri menterilah lah yang bertanggu bertanggung ng   jaw jawab ab terh terhad adap ap sega segala la tind tindak akan an raja raja.. Seba Sebag gai cont contoh oh,, Thomas Wentworth salah seorang menteri pada masa Raja Karel I dituduh melakukan tindak pidana oleh majelis rendah. Kemudian karena terbukti, menteri tersebut dijatuhi hukuman mati oleh majelis tinggi. Dari pertanggung pertanggung jawaban jawaban pidana pidana ini, kemudian kemudian lahir lahir pertanggu pertanggung ng   jawaban politik, di mana para menteri harus bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen. Sistem parlemen tela telah h terj terjad adii seja sejak k perm permul ulaa aan n abad abad ke-1 ke-18 8 di Ingg Inggri ris. s. Dari Dari seja sejara rah h ketata ketataneg negara araan, an, dapatl dapatlah ah dikata dikatakan kan,, bahwa bahwa siste sistem m parlem parlement enter er ini Konstitusionil, di adalah adalah kelanj kelanjuta utan n dari dari bentuk bentuk negara negara Monarchi Konstitusionil mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu dalam sistem parlementer, raja atau ratu dan presiden, kedudukannya adalah sebagai

12

kepala negara. Contoh kedudukan ratu di Inggris, raja di Muangthai dan presiden di India. Selanjutnya yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabi kabine nett itu itu send sendir iri. i. Kabi Kabine nett yang yang terd terdir irii dari dari perd perdan ana a ment menter erii dan dan ment menter erii-me ment nter eri, i, bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b send sendir irii sata satau u bers bersam ama-s a-sam ama a kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara. Karena itulah di Inggris dikenal istilah “the “ the king can do no wrong”. wrong”. Pertanggung jawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mengembalikan mandat kepada kepala negara manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet. Sebagai catatan, bahwa dalam peme pemeri rint ntah ahan an kabi kabine nett parlementer, perlu perlu dicapai dicapai adanya adanya keseimban keseimbangan gan melalui melalui mayorita mayoritas s partai partai untuk untuk memben membentuk tuk kabine kabinett atas atas kekuat kekuatan an sendi sendiri. ri. Kalau Kalau tidak tidak,, maka maka dibent dibentuk uk suatu suatu kabin kabinet et koalis koalisii berdas berdasark arkan an kerja kerjasam sama a antar antara a beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas dalam badan legislatif. Beberapa negara, seperti Negera Belanda dan negara-negara Skandinavia, pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan, sekalipun tidak dapat dielakkan suatu “dualisme antara  pemerintah dan dewan perwakilan rakyat”.

a. Ciri-ciri Ciri-ciri Sistem Sistem Pemerintaha Pemerintahan n Parlementer Parlementer Beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer, adalah sebagai berikut : 1) Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara ini tak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet. 2) Kepa Kepala la nega negara ra tida tidak k sek sekal alig igus us seba sebaga gaii kep kepal ala a peme pemeri rint ntah ahan an.. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memil memiliki iki kekuas kekuasaan aan pemeri pemerinta ntahan han.. Ia hanya hanya berper berperan an sebaga sebagaii simbol kedaulatan dan keutuhan negara. 3) Badan adan legi egislat slatiif atau atau parl arlemen emen adal adalah ah satu satu-s -sat atun uny ya bad badan yang yang anggot anggotany anya a dipil dipilih ih lansun lansung g oleh oleh rakyat rakyat melal melalui ui pemil pemiliha ihan n umum umum.. Parl Parlem emen en memi memili liki ki keku kekuas asaa aan n besa besarr seba sebaga gaii bada badan n perwakilan dan lembaga legislatif. 4) Ekse Ekseku kuttif ber bertan tanggu ggung jaw jawab kep kepada ada legi egislat slatiif. Dan yang yang disebu dis ebutt sebaga sebagaii ekseku eksekuti tiff di sini sini adalah adalah kabine kabinet. t. Kabine Kabinett harus harus mele meleta takk kkan an atau atau meng mengem emba bali lika kan n mand mandat atny nya a kepa kepada da kepa kepala la negara negara,, manak manakal ala a parlem parlemen en menge mengelu luark arkan an mosi mosi tidak tidak percay percaya a kepada menteri tertentu atau seluruh menteri. 5) Dala Dalam m sist sistem em dua dua par parta tai, i, y yan ang g ditu ditunj njuk uk seb sebag agai ai pem pembe bent ntuk uk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi. 6) Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7) Apab Ap abil ila a terj terjad adii per perse seli lisi siha han n ant antar ara a kabi kabine nett dan dan par parle leme men n dan dan kepala kepala negara negara berang beranggap gapan an kabine kabinett berada berada dalam dalam pihak pihak yang yang benar, benar, maka maka kepala kepala negara negara akan akan membub membubark arkan an parlem parlemen. en. Dan Dan

13

menjad menjadii tanggu tanggung ng jawab jawab kabine kabinett untuk untuk melaks melaksana anakan kan pemil pemilu u dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila apabila partai partai politik politik yang menguasai menguasai parlemen parlemen menang menang dalam dalam pemilu tersebut, maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya, apabila partai oposisi yang memenangkan pemilu, maka dengan sendirinya kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang akan membentuk kabinet baru. Dalam hal terjadinya suatu krisis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayorits badan legislatif, kadang-kadang dialami kesukaran untuk membentuk suatu kabinet baru, oleh karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Dalam kead keadaa aan n sema semaca cam m ini ini terp terpak aksa sa dibe dibent ntuk uk su suat atu u kabi kabine nett ekstra parlementer, yaitu yaitu su suatu atu kabine kabinett yang yang dibent dibentuk uk tanpa tanpa forma formateu teurr kabinet merasa terikat pada konstelasi kekuatan politik dalam badan legislatif. Dengan Dengan demi demikia kian n bagi bagi format formateur eur kabin kabinet et cukup cukup peluan peluang g untuk untuk menunj menunjuki uki menter menterii berdas berdasark arkan an keahl keahlian ian yang yang diperl diperluka ukan n tanpa tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai. Kalaupun ada menteri yang merupakan anggota pertai, maka secara formil dia tidak mewa mewaki kili li part partai ainy nya. a. Bias Biasan anya ya su suat atu u kabi kabine nett ekstra-parlementer  mempun mempunyai yai progr program am kerja kerja yang yang terbat terbatas as dan mengi mengikat kat diri diri untuk untuk menan enang gguh guhkan pem pemecah ecahan an masal asalah ah--masal salah yang ang bers ersifat ifat fundamental.

Bonus Info Kewarganegaraan Menuru Menurutt sejara sejarah h ketata ketataneg negara araan an Beland Belanda, a, terdap terdapat at bebera beberapa pa macam kabinet ekstra-parlementer : a. Zaken Kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan menyelenggarakan suatu program yang terbatas.  b.

National Kabinet (kabinet nasional), yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari pelbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan kritis, di mana mana komp kompos osis isii kabi kabine nett diha dihara rap p menc mencer ermi mink nkan an pers persat atua uan n nasional.

Akan kan tet tetapi api di beber eberap apa a neg negara ara lain ain, ter termasu asuk Republik  -1958) dan Indonesia sebe sebelu lum m 19 1959 59,, Perancis ke IV (1946-19 keseim keseimban bangan gan antara antara badan badan ekseku eksekutif tif dan badan badan legisl legislati atiff tidak tidak tercap tercapai ai dan ternya ternyata ta muncu muncull domina dominasi si badan badan legis legislat latif if (seca (secara ra langsung atau tidak langsung) yang akibatnya cukup mengganggu kontinuit kontinuitas as kebijaksa kebijaksanaan naan pemerint pemerintah. ah. Di Perancis efeknya efeknya tidak tidak terlal terlalu u mengga menggangg nggu, u, oleh oleh karena karena aparat aparatur ur pemeri pemerinta ntahan han dapat dapat berj berjal alan an teru terus, s, akan akan teta tetapi pi di Indo Indone nesi sia a seti setiap ap kris krisiis kabi kabine nett memp mempun unya yaii akib akibat at yang yang bers bersif ifat at dist distru rukt ktif if dan dan meng mengga gang nggu gu kela kelanc ncar aran an jala jalann nnya ya peme pemeri rint ntah ahan an,, kare karena na lema lemahn hnya ya apar aparat atur ur administratif. Di samping itu, perlu disebut suatu bentuk sistem parlementer

14

khus khusus us,, yang yang memb member erii pelu peluan ang g kepa kepada da bada badan n ekse ekseku kuti tiff untu untuk k memai memainka nkan n perana peranan n yang yang domin dominan an dan yang yang karena karena itu diseb disebut ut ). Sistem ini terdapat pemerintahan kabinet (cabinet government ). di Inggris dan India. Di sini sini hubu hubung ngan an anta antara ra bada badan-b n-bad adan an ekse ekseku kuti tiff dan dan bada badan n legi egislat slatiif begi egitu ter terjali alin sehi sehin ngga gga bol boleh dinam namakan kan su suat atu u  partenership.  partenership. Istilah yang dipakai adalah fuston atau union antara bada badan n ekse ekseku kuti tiff dan dan bada badan n legi legisl slat atif if.. Di dala dalam m part partne ners rshi hip p ini ini kabi kabine nett mema memain inkan kan pera perana nan n yang yang domi domina nan, n, sehi sehing ngga ga kabi kabine nett dinamakan dinamakan suatu “panitia “panitia” ” dalam dalam parlemen parlemen.. Di Inggris Inggris sistem sistem ini berjalan lebih lancar daripada di India, karena sudah berjalan lama dan juga karena dibantu oleh adanya sistem dwi-partai.

b. Kelebihan Parlementer



dan

kekurangan



Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer Kelebihan Kekurangan Pemb Pembua uata tan n kebi kebija jaka kan n dapa dapatt Kedudukan badan ditang ditangani ani secar secara a cepat cepat karena karena eksekutif/kabinet sangat mudah terj erjadi adi penye enyesu suai aian an terg ergant antung ung pada ada mayo ayoritas tas pendapat pendapat antara antara eksekuti eksekutiff dan dukung dukungan an parlem parlemen en sehin sehingga gga legislatif. Hal ini karena sewa sewakt ktuu-wa wakt ktu u kabi kabine nett dapa dapatt kekuasaan legislatif dan dijatuhkan oleh parlementer eksek kseku utif tif berad erada a pada ada satu satu Kelangsungan kedudukan partai atau koalisi partai. bada badan n ekse ekseku kuti tiff atau atau kabi kabine nett Gari Garis s tang tanggu gung ng jawa jawab b dala dalam m tak bisa bisa dite ditent ntik ikan an bera berakh khir ir pemb pembua uata tan n dan dan pela pelaks ksan anaa aan n sesuai dengan masa jabatannya kebijakan publik jelas karena karena sewaktu-w sewaktu-waktu aktu kabinet kabinet dapat bubar Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet Kabine Kabinett dapat dapat mengen mengendal dalik ikan an sehingga kabinet menjadi parl parlem emen en.. Hal Hal ini ini terj terjad adii bila bila berhati-hati dalam menjalankan para para angg anggot ota a kabi kabine nett adal adalah ah pemerintahan. anggota anggota parlemen parlemen dan berasal berasal darin darin partai partai mayorita mayoritas. s. Karena Karena pengaruh mereka yang besar di parlem parlemen en dan partai partai,, anggot anggota a kabin kabinet et pun dapat dapat mengu menguasa asaii parlemen Parlemen menjadi tempat kaderisas kaderisasii bagi jabatan-j jabatan-jabata abatan n eksekuti eksekutif. f. Pengalam Pengalaman an mereka mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal bekal pent pentin ing g untu untuk k menj menjad adii 





Sistem





15

menteri menteri atau jabatan jabatan eksekutif  eksekutif  lainnya.



Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam Dalam sistem sistem pemerint pemerintahan ahan presidensi presidensial, al, kedudukan kedudukan eksekutif eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan kekuasaan eksekutif eksekutif dikembal dikembalikan ikan kepada kepada pemiliha pemilihan n rakyat. rakyat. Sebagai Sebagai kepala kepala eksekutif eksekutif,, seorang seorang presiden presiden menunjuk menunjuk pembantu pembantu-pem -pembantu bantunya nya yang akan memimpi memimpin n departeme departemennya nnya masing-m masing-masin asing g dan mereka mereka itu hany hanya a bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b kepa kepada da pres presid iden en.. Kare Karena na pemb pemben entu tuka kan n kabine kabinett itu tak tergan tergantun tung g dari dari badan badan perwak perwakil ilan an rakyat rakyat atau atau tidak tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-pun tak bisa diberhentikan olehnya.

Fokus Kita : Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan badan ekseku eksekutif tif dan legi legisl slat atif if memil emilik ikii kedu kedudu duka kan n yang yang inde indepe pend nden en.. Kedu Kedua a bada badan n tersebut tersebut tidak tidak berhubun berhubungan gan secara secara langsung langsung seperti seperti dalam dalam sistem sistem Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran ana ked keduduk udukan an tig tiga keku kekuas asaa aan n negar egara a yaitu aitu Montesquieu, di mana legislatif, eksekutif  dan legislatif , terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (check (check and  balance). balance). Kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan congress, congress, sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan pemimpinpemim pemimpin pin depart departeme emen, n, yaitu yaitu para para menter menterii yang yang tidak tidak bertan bertanggu ggung ng  jawab pada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat. Pela Pelaks ksan anaa aan n keku kekuas asaa aan n keh kehakim akiman an menja enjadi di tang tanggu gung ng jawab awab Supreme Court  (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan tangan DPR atau atau Konggr Konggres es (Senat (Senat dan Parlem Parlemen en di Ameri Amerika) ka).. Dalam Dalam Prak Prakti tikn knya ya,, sist sistem em pres presid iden ensi sial al mene menera rapk pkan an teor teorii Trias Trias Politi Politika ka (Separation Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Powe Power  r  ). Contoh Contohnya nya adalah adalah Ameri Amerika ka dengan dengan Chek Chek and and Bala Balanc nce e. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution (Distribution of Power ). ).

a. Ciri-ciri Ciri-ciri Sistem Sistem Pemerint Pemerintahan ahan Presidens Presidensial ial 1) Penyelengg Penyelenggara ara negara negara berada di tangan presiden presiden.. Presiden adalah adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipil dipilih ih oleh oleh parlem parlemen, en, tetapi tetapi dipil dipilih ih langsu langsung ng oleh oleh rakyat rakyat atau atau suatu dewan/majelis dewan/majelis 2) Kabi Kabin net (dew (dewan an mente enterri) dibent bentuk uk oleh oleh presi esiden. den. Kab Kabinet net bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif  parlemen/legislatif 

16

3) Pres Presid iden en tida tidak k bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b kepa kepada da parl parlem emen en kare karena na ia tidak dipilih oleh parlemen 4) Presiden Presiden tak dapat membubarka membubarkan n parlemen parlemen seperti dalam dalam sistem parlementer 5) Parl Parlem emen en memi memili liki ki keku kekuas asaa aan n legi legisl slat atif if dan dan menj menjab abat at seba sebaga gaii lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat 6) Presiden tidak tidak berada berada di bawah pengawasan pengawasan langsung parlemen

b. Kelebihan dan dan Kekurangan Kekurangan Sistem Sistem Pemerintahan Pemerintahan Presidensial Presidensial





Sistem Pemerintahan Presidensial Kelebihan Kekurangan Bada Badan n ekse ekseku kuti tiff lebi lebih h stab stabil il Keku ekuasaa asaan n eksek kseku utif tif di luar uar kedu kedudu du-k -kan anny nya a kare karena na tida tidak k pengawas pengawasan an langsung langsung legislati legislatif  f  tergantung pada parlemen sehi sehing ngga ga dapa dapatt menc mencip ipta taka kan n kekuasaan mutlak Masa Masa jabata jabatan n badan badan ekseku eksekutif  tif  lebih jelas dengan jangka waktu Sistem pertanggung tertentu. Misalnya, masa  jawabannya kurang jelas jabatan presiden Amerika Pembuatan Serikat adalah 4 tahun dan kepu keputu tusa san/ n/ke kebi bija jaka kan n publ publik ik pres presid iden en Indo Indone nesi sia a sela selama ma 5 umumnya hasil tawar-menawar tahun antara eksekutif dengan Penyusunan program kerja legislatif sehingga dapat terjadi kabi abinet net mudah dah dise disesu suai aika kan n keputusan tidak tegas dan den dengan gan jang angka wakt aktu masa asa memakan waktu yang lama.  jabatannya Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan  jabatan eksekutif karena dapat diisi diisi oleh orang orang luar luar terma termasuk suk anggota parlemen sendiri. 









Menyadari adanya kelemahan dari masing-masing sistem peme pemeri rint ntah ahan an,, nega negara ra-n -neg egar ara a pun pun beru berusa saha ha memp memper erba baha haru ruii dan dan berupa berupaya ya mengk mengkom ombin binasi asikan kan dalam dalam siste sistem m pemeri pemerinta ntahan hannya nya Hal ini dimaksudkan agar kelemahan tersebut dapat dicegah atau dikendalikan. Misal Misalnya nya,, di Ameri Amerika ka Serik Serikat at yang yang mengg mengguna unakan kan sis sistem tem presid presidens ensial ial,, maka maka untuk untuk menceg mencegah ah kekuas kekuasaan aan presid presiden en yang yang besar, besar, diada diadakan kanlah lah mekanisme cheks and balance, balance, terutama antara eksekutif dan legislatif. Menurut Rod Hague, pada sistem sistem pemerint pemerintahan ahan presidensi presidensial al terdiri terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu : 1) Pres Presiiden yang ang dip dipilih raky rakyat at,, menj enjalan alank kan pemer emeriintah ntahan an dan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 2) Masa asa jab jabatan atan yang yang teta tetap p bagi agi pres presiiden dan dew dewan perw erwakil kilan, an, keduanya keduanya tidak bisa saling saling menjatuhk menjatuhkan an (menggun (menggunakan akan kekuasaan kekuasaan secara sewenang-wenang). 3) Tida Tidak k ada ada kean keangg ggot otaa aan n yang yang tump tumpan ang g tind tindih ih anta antara ra ekse ekseku kuti tiff dan dan legislatif 

17



Sistem Pemerintahan Referendum

Seba Sebaga gaii vari varias asii dari dari kedu kedua a sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an parl parlem emen ente terr dan dan presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang yang memp mempun unya yaii hak hak pili pilih. h. Peng Pengaw awas asan an itu itu dila dilaku kuka kan n dala dalam m bent bentuk uk referendum yang terdiri dari referendum obligatoir , referandum fakultatif , dan referandum konsultatif . a. Referandum Obligatoir, adalah referandum yang harus terlebih dahulu mendap mendapat at perset persetuj ujuan uan langs langsung ung dari dari rakyat rakyat sebelu sebelum m suatu suatu undang undang-undang undang terten tertentu tu diber diberlak lakuka ukan. n. Perset Persetuju ujuan an dari dari rakyat rakyat mutl mutlak ak harus harus dibe diberi rika kan n dala dalam m pemb pembua uata tan n su suat atu u unda undang ng-u -und ndan ang g yang yang meng mengik ikat at selu seluru ruh h raky rakyat at,, kare karena na dian diangg ggap ap sang sangat at pent pentin ing. g. Cont Contoh oh,, adal adalah ah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undangundang dasar.  b. Referendum Fakultatif , adalah referandum yang dilaksanakan apabila

dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dil dilaks aksana anakan, kan, sej sejumlah oran orang g terte ertent ntu u yan yang pun punya hak hak su suar ara a meng engingi nginkan nkan diad diadak akan anny nya a refer eferan andu dum m. Dalam alam hal ini apabi pabilla referandum menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka undang undang-un -undan dang g itu terus terus berlak berlaku. u. Tetapi Tetapi apabil apabila a undang undang-un -undan dang g itu itu ditol ditolak ak dalam dalam refera referandu ndum m terseb tersebut, ut, maka maka undang undang-un -undan dang g itu tidak tidak berlaku lagi. c. Referandum Konsultatif , adalah referandum yang menyangkut soal-

soal soal tekn teknis is.. Bias Biasan anya ya raky rakyat at send sendir irii kura kurang ng paha paham m tent tentan ang g mate materi ri undang-undang yang dimintakan persertujuaannya. persertujuaannya.

Fokus Kita : Refera Referandu ndum m berasa berasall dari dari kata kata “refe “refer” r” yang yang berart berartii mengem mengembal balik ikan. an. Sistem referandum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada peng pengaw awa asan san secar ecara a lang angsu sun ng oleh rakya akyatt, ter terutam utama a ter terhad hadap Pada Pada pemeri pemerinta ntahan han dengan dengan siste sistem m refera referandu ndum, m, perten pertentan tangan gan yang yang terjad terjadii antara antara ekseku eksekutif tif (bundesrat ) dan legisl legislati atiff (keput (keputusa usan n darip daripada ada rakyat rakyat)) jarang jarang terjad terjadi. i. Anggot Anggota-a a-angg nggota ota dari dari bundesrat  ini dipil dipilih ih oleh oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali. dari sist sistem em refe refere rend ndum um adal adalah ah,, bahw bahwa a pada pada seti setiap ap Keuntungan dari masalah negara rakyat langsung ikut serta menanggulanginya. Akan tetapi kelemahannya adalah tidak setiap masalah rakyat mampu menyeles menyelesaikan aikannya nya karena karena untuk untuk mengatasi mengatasinya nya perlu perlu pengetahu pengetahuan an yang cukup harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Sistem ini tak bisa dilaksanakan  jika banyak terdapat perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif yang menyan menyangku gkutt kebij kebijaks aksana anaan an politi politik. k. Keuntu Keuntunga ngan n yang yang lain lain ialah, ialah, bahwa bahwa kedudukan kedudukan pemerint pemerintah ah itu stabil stabil sehingga sehingga membawa membawa akibat akibat pemerinta pemerintah h akan akan memp memper erol oleh eh peng pengal alam aman an yang yang baik baik dala dalam m meny menyel elen engg ggar arak akan an kepentingan rakyatnya.

Sistem Parlemen Satu Kamar dan Dua Kamar

18

a. Sistem Sistem Parlem Parlemen en Satu Satu Kamar Kamar   Tim Timbu buln lnya ya pemi pemiki kira ran n terh terhad adap ap pare parele leme men n sist sistem em satu satu kama kamar, r, dida didasa sark rkan an pada pada pemi pemiki kira ran n bahw bahwa a apab apabil ila a maje majeli lis s ting tinggi giny nya a demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang   juga juga demokr demokrati atis s dan karena karenanya nya hanya hanya meru merupak pakan an dupli duplikas kasii saja. saja.   Teori Teori yang yang mendu mendukun kung g pandan pandangan gan ini ini berpen berpendap dapat at bahwa bahwa fungsi fungsi kamar kamar kedua, kedua, misal misalnya nya meninj meninjau au atau atau merev merevisi isi undang undang-un -undan dang, g, dapat dilakukan oleh komisi parlementer, sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui konstitusi yang tertulis. Banyak negara yang kini mempunyai parlemen dengan sistem satu kama kamarr dulu duluny nya a menga enganu nutt sist sistem em dua dua kam kamar dan dan bel belakan akanga gan n menghapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah rendah dan menghalan menghalangi gi dis disetuju etujuinya inya undang-un undang-undang. dang. Contohny Contohnya a adalah kasus Landsting di Denmark (dihapuskan tahun1953). Alasan lainnya adalah karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif. Conto ontohn hnya ya adal adalah ah kas kasus Dewan ewan Legi egislati atif di Sel Selandi andia a Baru aru (dihapuskan tahun 1951).

Fokus Kita : ialah h sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an yang yang hany hanya a Sist Sistem em satu atu kama kamarr iala memi memili liki ki satu satu kama kamarr pada pada parl parlem emen en atau atau lemb lembag aga a legi legisl slat atif if.. Sering Seringkal kalii banyak banyak negar negara a yang yang menggu menggunak nakan an siste sistem m satu satu kamar kamar merup erupak akan an negar egara a kes kesatu atuan yang ang keci kecill dan hom homogen gen serta erta Beberapa hal terkait dengan parlemen sistem satu kamar adalah sebagai berikut : Para pendukung, pendukung, menyatakan bahwa sistem satu kamar mencatat perl perlun unya ya peng pengen enda dali lian an atas atas peng pengel elua uara ran n peme pemeri rint ntah ahan an dan dan dihapu dihapuska skanny nnya a pekerj pekerjaan aan yang yang bergan berganda da yang yang dil dilaku akukan kan oleh oleh kedua kamar. 





Para pengkritik , bahwa sistem satu kamar menunjukkkan adanya pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua dua kam kamar dan dan dapa dapatt menam enamba bah h ting tingka katt kons konsen ensu sus s dala dalam m masalah legislatif. Kelemahan sistem satu kamar , ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang yang memi memili liki ki pend pendud uduk uk yang yang lebi lebih h besa besarr akan akan memp mempun unya yaii pengar pengaruh uh yang yang lebih lebih besar besar darip daripada ada wilay wilayahah-wil wilaya ayah h pedesa pedesaan an yang yang pend pendud uduk ukny nya a lebi lebih h sedi sediki kit. t. Satu Satu-s -sat atun unya ya cara cara untu untuk k membuat wilayah yang penduduknya lebih sedikit terwakili dalam pemerinta pemerintahan han kesatuan kesatuan adalah adalah menerapk menerapkan an sistem sistem dua kamar, kamar, seperti misalnya pada periode awal Amerika Serikat.

Beberapa pemerintahan sub-nasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar antara lain adalah negara bagian Nebraska di Amerika Srikat, Queensland di Australia, semua provinsi dan atau Bundesländer wilayah di Kanada dan Jerm Jerman an (Bav (Bavar aria ia menghapuskan Senatnya pada tahun 1999). Adapun di Britania Raya,

19

Parlemen Skotlandia , Dewan Dewan Nasion Nasional al Wales Wales dan Dewan Dewan Irlan Irlandia dia Utara yang telah meramping juga menganut sistem satu kamar. Semu Semua a dewa dewan n legi legisl slat atif if kota kota prak prakti tis s juga juga satu satu kama kamarr dala dalam m peng penger erti tian an bahw bahwa a dewa dewan n perw perwak akil ilan an raky rakyat at daer daerah ah tida tidak k diba dibagi gi menjadi dua kamar. Hingga awal abad ke-20, dewan-dewan kota yang dua kamar lazim ditemukan di Amerika Serikat.

Bonus Info Kewarganegaraan Puertto Rico ico saat ini Nega Negara ra Pers Persem emakm akmur uran an Amer Amerik ika a Puer memp mempun unya yaii dewa dewan n legi legisl slat atif if dua dua kama kamarr yang yang terd terdir irii atas atas Sena Senatt (Senado) Senado) dan Dewan Perwakilan (Camara (Camara de Representantes). Representantes). Dalam sebuah referendum yang diadakan pada 10 Juli 2005, para pemilih Puer Pu erto to Rico Rico meny menyet etuj ujui ui peru peruba baha han n menj menjad adii sist sistem em satu satu kama kamarr dengan 456.267 suara setuju dan 88.720 menentang. Namun sebuah referendum lainnya akan diadakan di negara itu pada tahun 2007 untuk menyetujui amandemen-amandemen dalam Konsti Konstitus tusii Puert Puerto o Rico Rico yang yang diperl diperluka ukan n untuk untuk peruba perubahan han itu. itu. Bila Bila perubahan-perubahan konstitusional itu disetujui, Puerto Rico akan berali beralih h ke siste sistem m satu satu kamar kamar mulai mulai tahun tahun 2009. 2009. Contoh Contoh negara negara lainnya yang menerapkan sistem satu kamar di antaranya adalah : Legi Legisl slat atif if Yuan Yuan Repub epubli lik k Chin China a (Tai (Taiwa wan) n),, Folk Folket etin ing g Denm Denmar ark, k, Eduskunta Eduskunta Finlandia, Finlandia, Knesset Knesset Israel, Israel, Dewan Nasional Nasional Irak, Irak, Gukhoe Gukhoe Kore Korea a Sela Selata tan, n, Dewa Dewan n Repu Republ blik ik Port Portug ugal al,, Parl Parlem emen en Sing Singap apur ura, a, Parlemen Skotlandia, Parlemen Srilanka, Parlamento Nacional Timor Leste, Kongres Rakyat nasional di Republik Rakyat Cina, Büyük Millet Meclisi Turki, Asamblea Nacional Venezuela, Vouli ton Ellinon Yunani. b. Sistem Parlemen Dua Kamar

Sistem parelmen dua kamar, adalah praktek pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar kamar (bikam (bikamera eral) l) adalah adalah parlem parlemen en atau atau lembag lembaga a legisl legislati atiff yang yang terd terdir irii atas atas dua dua kama kamar. r. Di Brit Britan ania ia Raya Raya,, sist sistem em dua dua kama kamarr ini ini dipraktekkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) Lords) dan Mejelis Rendah (House of Commons). Commons). Dan di Amerika Serikat sist sistem em ini ini dite ditera rapk pkan an melal elalui ui keha kehadi dira ran n Senat dan Dewan Perwakilan. Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Dewan Perwak Perwakil ilan an Rakyat Rakyat (DPR), (DPR), meski meskipun pun dalam dalam prakte praktekny knya a sistem sistem ini tidak tidak sepenuhny sepenuhnya a diberlak diberlakukan ukan karena karena persidan persidangan gan MPR tidak berlangsung sesering persidangan DPR. Adapun Adapun bentuk bentuk Parlem Parlemen en dengan dengan Siste dapatt Sistem m Dua Kamar Kamar, dapa dibedakan menjadi berikut :

1) Federa Federalis lisme me Beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, India, Brazil, Swiss Swiss dan Jerman Jerman,, mengai mengaitka tkan n siste sistem m dua kamar kamar mereka mereka dengan dengan

20

struktur politik federal mereka. Di Amerika Serikat, Australia dan Brazil misalnya, masing-masing negara bagian mendapatkan jumlah kurs kursii yang yang sama sama di maje majeli lis s ting tinggi gi bada badan n legi legisl slat atif if,, deng dengan an tida tidak k mempedul mempedulikan ikan perbedaan perbedaan jumlah jumlah penduduk penduduk antara antara masing-m masing-masin asing g negara bagian. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa negaranegara bagian yang lebih kecil tidak dibayang-bayangi oleh negaranegara negara bagian bagian yang yang pendud pendudukn uknya ya lebih lebih banyak banyak.. Dan Dan kesepa kesepakat katan an yang yang menjam menjamin in pengat pengatura uran n ini ini di Ameri Amerika ka Serika Serikatt diken dikenal al sebaga sebagaii Kompromi Connecticut . Di majelis rendah dari masing-masing negara tadi, pengaturan ini tidak diterapkan dan kursi dimenangkan semata-mata berdasarkan   jum jumla lah h pend pendud uduk uk.. Kare Karena na itu, itu, sist sistem em dua dua kama kamarr adal adalah ah sebu sebuah ah metode yang menggabungkan prinsip kesetaraan demokratis dengan prins prinsip ip federa federali lism sme. e. Semua Semua setara setara di majel majelis is rendah rendah,, sement sementara ara semua negara bagian setara di majelis tinggi. Dalam sistem India dan  Jerman, majelis tinggi (masing-masing dikenal dikenal sebagai sebagai Rajya Rajya Sabha Sabha dan Bundesrat ), ) , bahk bahkan an lebi lebih h erat erat terkait sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian India atau Bundesland   Jerman. Hal ini pun terjadi di AS sebelum amandemen ke-17.

2) Sistem Sistem Dua Kamar Kebangs Kebangsawan awanan an Di beb beberap erapa a neg negara, ara, sistem stem dua kam kamar dil dilaku akukan kan den dengan gan menye enyeja jaja jark rkan an unsu unsurr-un unsu surr demo demokr krat atiis dan dan keba kebang ngsa sawa wana nan. n. Contohnya adalah Majelis Tinggi (House (House of Lords) Lords) Britania Raya, yang terdi terdiri ri dari dari sejum sejumlah lah anggot anggota a hereditar hereditary y peers peers. Maje Majeli lis s Ting Tinggi gi ini ini merup erupak akan an sisa sisa-s -sis isa a sist sistem em keba kebang ngsa saw wanan anan yang yang dulu dulu pena penah h mendomi mendominasi nasi politik politik Britan sement ntar ara a maje majeli lis s lain lainny nya, a, Britania ia Raya Raya, seme Majelis Rendah (House (House of Commons), Commons), anggotanya sepenuhnya dipilih. Sej Sejak beb beberap erapa a tahun ahun lalu alu telah elah muncu uncull usu sull-usu -usull untu ntuk memperbaharui Majelis Tinggi dan sebagian telah berhasil. Misalnya,  jumlah hereditary peers (berbeda dengan life peers) peers) telah dikurangi dari sekitar 700 orang menjadi 92 orang dan kekuasaan Majelis Tinggi untuk menghadang undang-undang telah dikurangi. Contoh lain dari sistem dua kamar kebangsawanan ini adalah House of Peers Jepang, Penugasan yang dihapuskanPraktik  setelah Perang Dunia II. Carilah sumber informasi lain baik dari buku,2koran, majalah, internet, Kewarganegaraan buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara ! Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem parlementer di Inggris dianggap yang tertua !

pemerintahan

Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu bekas   jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential !   Tulisakan sekurang-kurangnya pemerintahan parlementer !

3

(tiga)

kelebihan

sistem

Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss !   Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih ilih kan siste arle satu atau dua kama !

21

4.

Sist Sistem em Peme Pemeri rint ntah ahan an di Beb Beberap erapa a Neg Negar ara a

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat Siste Sistem m pemeri pemerinta ntahan han Ameri Amerika ka Serika Serikatt didas didasark arkan an atas atas konsti konstitus tusii (UUD (UUD)) tahu tahun n 17 1787 87.. Namu Namun, n, kons konsti titu tusi si ters terseb ebut ut tel telah menga engala lami mi beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Siste Sistem m pemeri pemerinta ntahan han Ameri Amerika ka Serika Serikatt yang yang telah telah berjal berjalan an sampai sampai sekarang sekarang diusahakan diusahakan tetap menjadi menjadi sistem sistem pemerint pemerintahan ahan demokrat demokratis. is. Sist Sistem em peme pemeri rint ntah ahan an yang yang dian dianut ut iala ialah h demo demokr kras asii deng dengan an sist sistem em presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi bagi sistem stem pemer emeriintah ntahan an neg negaraara-n negar egara a lain, ain, meski eskip pun telah elah mengal mengalami ami pembah pembaharu aruan an sesuai sesuai dengan dengan latar latar belaka belakang ng negara negara yang yang bersangkutan.

Fokus Kita : Sistem Pemerintahan Negara-Negara Bagian, mengikuti Sistem Pemerintaha ahan Negara Federal (Amerika Serikat) at) yang juga melaksanakan pemisahan kekuasaan dengan tegas antara eksekutif  (Guber (Gubernur nur), ), legisl legislati atiff dan yudika yudikatif tif.. Semua Semua Negara Negara Bagian Bagian harus harus Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah: a. Ameri Amerika ka Serika Serikatt adalah adalah negar negara a republ republik ik dengan dengan bentuk bentuk federa federasi si (feder (federal) al) yang yang terdi terdiri ri atas atas 50 negara negara bagian bagian.. Pus Pusat at pemeri pemerinta ntahan han (federal) federal) berada di Washington dan pemerintah negara bagian (state (state). ). Adan Ad anya ya pemb pembag agia ian n keku kekuas asaa aan n untu untuk k peme pemeri rint ntah ah fede federa rall yang yang memiliki memiliki kekuasaan yang didelegasikan konstitusi. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.  b. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif 

dan dan yudi yudika kati tif. f. An Anta tara ra keti ketiga ga bada badan n ters terseb ebut ut terj terjad adii chek cheks s and  and  balances sehing sehingga ga tak ada yang yang terlal terlalu u menon menonjo joll dan diusah diusahaka akan n seimbang. c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan

seba sebaga gaii kepa kepala la nega negara ra seka sekali ligu gus s kepa kepala la pem pemerin erinta taha han n. Presi Presiden den dan wakil wakil presi presiden den dipil dipilih ih dalam dalam satu satu paket paket (ticket ) oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden tak bertanggung   jawab jawab kepada kepada kongres kongres (parlemen (parlemennya nya Amerika Amerika Serikat) Serikat) tetapi tetapi pada

22

rakyat. Presiden membentuk kabinet dan mengepalai badan eksekutif  yang mencakup departemen ataupun lembaga non departemen. d. Kekuasaan Kekuasaan legislatif legislatif berada berada pada parlemen parlemen yang disebut disebut kongres. kongres.

Kongres terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Senat dan Badan House of Represent Representative ative). ). Anggota Senat adalah Perwakilan (The House perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat rakyat di negara negara bagian bagian yang yang bersan bersangku gkutan tan.. Tiap Tiap negara negara bagian bagian punya 2 orang wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The Senate of United State. State. Masa jabatan jabatan Senat adalah enam tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya diperbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. e. Kekuas Kekuasaan aan yudika yudikatif tif berada berada pada pada Mahkamah Mahkamah Agung Agung (Supreme

Court ) yang yang beba bebas s dari dari peng pengar aruh uh dua dua bada badan n lain lainny nya. a. Mahk Mahkam amah ah Agung Ag ung menjam menjamin in tegakn tegaknya ya kebeba kebebasan san dan kemerd kemerdeka ekaan an indiv individu idu,, serta tegaknya hukum. f.

Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada dua partai partai yang menentuk menentukan an sistem sistem politik politik dan pemerinta pemerintahan han Amerika Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik . Dalam setiap pemil pemilu, u, kedua kedua partai partai ini ini saling saling mempe mempereb rebutk utkan an jabata jabatan-j n-jaba abatan tan politik.

g. Sistem pemilu menganut sistem distrik . Pemilu sering dilakukan di

Ameri Amerika ka Serika Serikat. t. Pemil Pemilu u di tingk tingkat at federa federal, l, misal misalnya nya pemil pemilu u untuk untuk memilih memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk pemilihan anggota senat, pemilu untuk pemilihan anggota badan perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan nega negara ra bagi bagian an.. Di samp sampin ing g itu, itu, terd terdap apat at pemi pemilu lu untu untuk k memi memili lih h walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya. h. Siste Sistem m pemeri pemerinta ntahan han negara negara bagian bagian menga menganut nut prins prinsip ip yang yang sama sama dengan dengan pemeri pemerinta ntahan han federa federal. l. Tiap Tiap negara negara bagian bagian dipim dipimpin pin oleh oleh gunernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu Senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara bagian. Untuk lebih jelasnya tentang sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Amerika Serikat dapatMAHKAMAH dilihat pada bagan berikut ini. PRESIDEN AGUNG (EKSEKUTIF) PARLEMEN (LEGISLATIF) (YUDIKATIF) BADAN SENA ATAU KONGGRES PERWAKILAN  T

PEMILIHAN UMUM

R A K Y A T

 TETAP

PEMILIHAN UMUM

P E M I L I H

Keterangan : : Checking Power With Power  Sumber : Drs. Inu Kencana Syafii, M.A., Pengantar Ilmu Hukum

23



Sistem Pemerintahan Inggris

Negara Negara Inggris Inggris dikenal dikenal sebagai sebagai induk induk parlemen parlementari taria a (the mother of   parliaments)  parliaments) dan dan pelo pelopo porr dari dari sist sistem em parl parlem emen ente ter. r. Ingg Inggri risl slah ah yang yang pertam pertama a kali kali menci mencipta ptakan kan su suatu atu parlem parlemen en workable. workable. Arti Artiny nya, a, su suat atu u parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja meme memeca cahk hkan an masal asalah ah sosi sosial al ekon ekonom omii kem kemasya asyara raka kata tan. n. Mela Melalu luii pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state). state). konstitusii yang tidak  tidak  Sistem Sistem pemerint pemerintahann ahannya ya didasark didasarkan an pada konstitus tertulis (konve (konvensi nsi). ). Konsti Konstitus tusii Inggri Inggris s tidak tidak terkod terkodifi ifikas kasii dalam dalam satu satu naskah naskah tertul tertulis, is, tapi tapi terseb tersebar ar dalam dalam berbag berbagai ai peratu peraturan ran,, hukum hukum dan konvensi.

Fokus Kita : karena na sela selain in diis diisii oleh oleh Keduduka Kedudukan n parlemen parlemen dikatakan dikatakan kuat, kare orang-orang dari partai yang menang dalam Pemilihan Umum, juga Perdan Perdana a Menter Menteriny inya a berasa berasall dari dari kalang kalangan an mereka mereka sendi sendiri ri selama selama kepercaya kepercayaan an masih masih diberikan diberikan kepadanya. kepadanya. Namun Namun demikian, demikian, oposisi oposisi dibiarkan tumbuh subur agar demokrasi tetap berjalan lancar. Cara

Pokok-pokok Pemerintahan Inggris adalah: a. Ingg Inggri ris s adal adalah ah nega negara ra kesa kesatu tuan an (unitar unitary y state state)) deng dengan an sebu sebuta tan n United United Kingdom Kingdom yang yang terd terdir irii atas atas Engl Englan and, d, Scot Scotla land nd,, Wale Wales s dan dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). (monarki).  b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri

bese besert rta a para para ment menter eri) i),, seda sedang ngka kan n raja raja atau atau ratu ratu hany hanya a seba sebaga gaii kepala negara. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan seharihari dijalankan oleh perdana menteri. c. Raja/r Raja/ratu atu/m /mahk ahkota ota memim memimpi pin n tapi tapi tidak tidak memer memerin intah tah dan hanya hanyalah lah tituler dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara. d. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral),

yaitu House of Commons dan House of Lord . House of Commons atau Majeli Majelis s Rendah Rendah adalah adalah badan badan perwakila anggotaperwakilan n rakyat rakyat yang anggotaanggotanya anggotanya dipilih oleh rakyat rakyat di antara antara calon-cal calon-calon on partai partai politik. politik. House of Lord  atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord . Inggris menganut Parliament Soverengnity , artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen.

24

e. Kabine Kabinett adalah adalah kelom kelompo pok k menter menterii yang yang dipimp dipimpin in oleh oleh perda perdana na

Kabine nett inil inilah ah yang yang bena benarr-be bena narr menj menjal alan ankan kan prakt praktek ek menteri. Kabi pemeri pemerinta ntahan han.. An Anggo ggota ta kabine kabinett umum umumnya nya berasa berasall dari dari Hous House e of  Commons. Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. f.

Oposisii dil dilaku akukan kan oleh oleh partai partai yang yang kalah kalah dalam dalam Adanya Adanya oposisi oposisi. Oposis pemil pemiliha ihan. n. Para Para pemim pemimpi pin n oposi oposisis sisii memb membuat uat semaca semacam m kabine kabinett tandin tandingan gan.. Jika Jika sewakt sewaktu-w u-wakt aktu u kabine kabinett jatuh, jatuh, partai partai oposis oposisii dapat dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah.

g. Inggris menganut menganut sistem sistem dwiparta dwipartaii. Di Inggris terdapat 2 partai

yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif  dan Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayor mayorita itas s di parlem parlemen en merupa merupakan kan partai partai yang yang memeri memerinta ntah, h, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. h. Badan peradil peradilan an ditunjuk ditunjuk oleh kabinet kabinet sehingga sehingga tidak tidak ada hakim yang dipil dipilih. ih. Meskip Meskipun un demi demikia kian, n, mereka mereka menja menjalan lankan kan peradi peradilan lan yang yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Inggri Inggris s sebaga sebagaii negara negara kesatu kesatuan an menga menganut nut siste sistem m desent desentral ralisa isasi. si. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, England, Wales Wales dan Greater Greater London. London. Untuk Untuk lebih lebih jelasnya jelasnya tentang tentang sistem sis tem pemeri pemerinta ntahan han parlem parlement enter er yang yang diter diterapk apkan an di negara negara Inggr Inggris is dapat dilihat pada bagan berikut ini.

PERDANA MENTERI DEWAN MENTERIMENTERI (KABINET) PARLEMEN Pemilih an Umum

Artikulasi Kepenting an

PEMILIH Keterangan : : Mosi tidak tidak percaya dari pihak pihak Legislatif  Legislatif  (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). : Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dari dari pihak pihak Eksekutif  Eksekutif  (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif). Sumber : Drs. Inu Kencana Syafii, M.A., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, 1996.

25



Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina

Cina dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina ( people’s   people’s Republic of Cina Cina)) merup erupak akan an nega negara ra terb terbes esar ar di dar daratan atan As Asia ia yang yang masi masih h ber bertah tahan deng engan sist sistem em kom komunis nis. Dalam alam bid bidang ang poli olitik, Cina Cina mene menera rapk pkan an sist sistem em komu komuni nis s deng dengan an kont kontro roll yang yang keta ketatt terh terhad adap ap warganya. warganya. Dalam Dalam bidang bidang ekonomi ekonomi,, Cina menerapkan menerapkan sis sistem tem ekonomi ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak yang membanjiri membanjiri pasaran dunia.

Fokus Kita : Republik Rakyat Cina, berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan dinast dinastii Cing Cing yang yang berusi berusia a ratus ratusan an tahun. tahun. Tetapi Tetapi baru baru tahun tahun 1954, 1954, Konstitu Konstitusi si Cina ditetapkan ditetapkan dalam Konggres Konggres Rakyhat Rakyhat Nasional Nasional yang antara lain menyebutkan bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas Dewan Konferensi Negara Pokok-pokok sistem pemerintahan pemerintKetua ahan di Cina adalah : Pertahanan Tertinggi a. Bentuk Bent uk negara negara adalah kesatu kesatuan an yang terdiri terdiri atas 23 Nasional provin provinsi si

b. Bent Bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an adal adalah ah repu republ blik ik deng dengan an sist sistem em demo demokr kras asii Dewan Negara : komunis Perdana Menteri Komisi Tetap c. Kepala Kepala negara negara adalah adalah presi pre siden den, , sedang sedangkan kan kepala kepala pemeri pemerinta ntahan han 15 Wakil Perdana adal adalah ah perd perdan ana a ment menter eri. i. Pres Presid iden en dipi dipili lih h oleh oleh Kong Kongre res s Raky Rakyat at Menteri, Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Sekretaris Mahkam Kejaksaa Ketua Partai). menteri (Sekretaris  Jenderal, Menteri-Sedangkan untuk jabatan Perdanaah Konggres Rakyat  Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuann Kongres menteri, dan Rakyat Rakyat Nasional Tertinggi Kepala-Kepala Rakyat Nasional Tertinggi Komisi d. Menggunaka Mengg unakan n sistem sistem unikameral, unikameral, yait yaitu u Kong Kongre res s Raky Rakyat at Nasi Nasion onal al 49 Kementerian (Nati Na tion onal al Peop People le’s ’s Cong Congre ress ss or Quan Quangu guo o Renm Renmin in Daib Daibia iao o Dahu Dahuii) dan Komisi dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wila wilaya yah, h, daer daerah ah,, kota kota dan dan prov provin insi si untu untuk k masa masa jaba jabata tan n 5 tahu tahun. n.  Tingkat Provinsi : 21liki Provinsi, 5 wilayah dan dengan 2 kota yang Badan ini memiliki memi kekuasaan kekuasa an penting pentiotonom, ng di Cina anggotanya anggotanya diperintah secara langsung dari orang-orang partai komunis. e. Lemb Lembag aga a nega negara ra tert tertin ingg ggii adal adalah ah Kong Konggr gres es Raky Rakyat at Nasi Nasion onal al yang yang Pengadil bertinda bertindak k sebagai sebagai badan Konggreslegislat legislatif if (biasany (biasanya a didomin didominasi asi oleh Partai Partai Dewan-Dewan anKomunis Cina). konggres Rakyat Pengadil f. Kekuasaan yudikatif (Badan Rakyat kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Kejaksaa anRakya Court , Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Courts. Kekuasaan n Rakyat t yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di Tertinggi bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadil anUntuk Untuk lebih lebih jelasn jelasnya ya tentan tentang g sis sistem tem pemeri pemerinta ntahan han parlem parlemen en satu satu Daerah-daerah Pengadil partai yang diterapkan di negara Republik Rakyat Cina dapat dilihat pada Istimewa dan anRakya Kejaksaa bagan berikut ini. t n Rakyat chou otonom Menenga h

 Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain Sumber : Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik,

26

Bonus Info Kewarganegaraan SEJARAH PARTAI KOMUNIS CINA (PKC) PKC berkuasa dalam tahun 1949 dengan suatu keyakinan bahwa mobilisasi dan perjuangan adalah merupakan inti dari politik . Sifat-sifat seperti militer – antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama – mendapatkan nilai nilai yang yang tinggi tinggi.. Bagi Bagi elite elite PKC, PKC, politik politik bukanla bukanlah h semata semata-ma -mata ta merupa merupakan kan persoalan persoalan kompetensi kompetensi politik politik secara secara damai atau pengelolaan pengelolaan sumber-sum sumber-sumber ber daya materi, tetapi merupakan usaha untuk memobilisasikan dan menggiatkan sumber-sumber daya manusia dalam suatu keadaan yang kritis. k ritis. Berhubu Berhubunga ngan n erat erat dengan dengan tema-t tema-tema ema ini adalah adalah konsep konsep “garis “garis massa” massa” (mass mass line line) dala dalam m kepar keparta taia ian, n, su suat atu u prins prinsip ip poko pokok k PKC PKC yang yang bera berasa sall dari dari keadaan-keadaan yang dihadapi ketika berjuang merebut kekuasaan. Garis massa, yang merupakan unsur pokok Maoisme, barangkali merupakan konsep yang yang paling paling rumit rumit dan menye menyelur luruh uh dalam dalam doktri doktrin n PKC. PKC. Dalam Dalam satu dimensi dimensi,, konsep ini merupakan suatu pengakuan akan kenyataan bahwa suatu gerakan tidak bisa didukung oleh anggota-anggota partai saja, tetapi tergantung pula

27

pada dukungan, intelegensi, penyediaan pangan, calon-calon anggota baru, dan keterampilan keterampilan administratip administratip yang bisa disumbangk disumbangkan an oleh masyarakat masyarakat bukan anggota partai. Dalam dimensi kedua, kedua, garis massa itu mempunyai fungsi pengendalian atas tingkah-laku kaum birokrat dan intelektual. Dengan menugaskan bahwa para penj penjab abat at haru harus s beri berint nter erak aksi si deng dengan an mass massa, a, PKC PKC bert bertuj ujua uan n menia eniada daka kan n penyelewenga penyelewengan-peny n-penyeleweng elewengan an dan menciptakan menciptakan jenis birokrat birokrat baru; dengan mempercayakan tugas-tugas administratip kepada kelompok-kelompok rakyat, maka diharapkan bisa mengurangi atau melemahkan struktur birokrasi. Yang terakhir , garis garis mass massa a denga dengan n anju anjura rann-an anjur juran an “makan, makan, hidup, hidup, bekerja bekerja,, dan berkons berkonsult ultasi asi dengan dengan massa massa”, ”, adal adalah ah ungk ungkap apan an dari dari rasa rasa sena senasi sib b yang yang dikem dikemba bang ngkan kan selam selama a perio periode de Sovi Soviet et itu, itu, meng mengar arah ahka kan n perju perjuan anga gan n yang yang berorientasi pada petani, karena golongan Komunis Cina tidak dapat berbicara tentan tentang g dukung dukungan an atau atau kewaji kewajiban ban rakyat rakyat tanpa tanpa berbic berbicara ara tentan tentang g golonga golongan n petani. Gagasan tentang “ percaya pada diri-sendiri” diri-sendiri” merupakan unsur lain dalam gaya politik PKC yang selama ini berhasil menciptakan kekuatan besar. Kondisikondis kondisii yang yang mendor mendorong ong timbul timbulnya nya gagasa gagasan n sepert sepertii itu adalah adalah teriso terisolas lasiny inya a daerah-daerah pangkalan komunis secara geografis, ekonomis dan politik sejak tahun tahun 1927 1927 sampai sampai tahuntahun-tah tahun un beriku berikutny tnya. a. Setiap Setiap daerah daerah pangka pangkalan lan harus harus berdiri di atas kaki sendiri, mati hidupnya tergantung pada swa-sembadanya dalam bidang militer dan ekonomi. Asaz percaya diri-sendiri itu mempunyai implikasi-im implikasi-implikas plikasii nasional nasional maupun maupun internasion internasional. al. Dalam skala internasiona internasional, l, kaum Komuni Komunis s Cina Cina tetap tetap sensit sensitif if terhad terhadap ap campur campur tangan tangan dan pengua penguasa saan an asing. Sekalipun mereka menyambut dukungan internasional dan ingin pula membantu membantu negara-negar negara-negara a lain dari gerakan-geraka gerakan-gerakan n yang mendapat simpati mereka, mereka tetap menegaskan bahwa setiap negara atau gerakan harus demi menc mencap apai ai bers bersan anda darr pada pada sumb sumber er-s -sum umbe berr daya dayany nya a send sendir irii demi tujuannya. Sumber : Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta, 1995.

Penugasan Praktik  3 Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan Kewarganegaraan negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Langkah-langkah Langkah-langkah : Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. Diberikan “wacana” “wacana” atau kliping kliping sesuai dengan topik topik pembelejaran. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. Mempresentasikan Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Buatlah kesimpulan bersama. Penutup.

C. PELAKSANAAN INDONESIA

SISTEM

PEMERINTAHAN

NEGARA

28

1. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Menurut

UUD 1945 Menu Menuru rutt UUD UUD 19 1945 45,, bahw bahwa a sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of   power  (Trias Trias Politica Politica)) murni murni sebagaim sebagaimana ana yang diajarka diajarkan n Montesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (distributi (distribution on of power ). ). Hal-hal Hal-hal yang mendukung mendukung argument argumentasi asi tersebut, tersebut, karena karena Undang-Und Undang-Undang ang Dasar 1945 :   Tid Tidak ak memba embata tasi si seca secara ra taja tajam, m, bahw bahwa a tiap tiap keku kekuas asaa aan n itu itu haru harus s dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.  Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja  Tidak  Tidak membag membagii habis habis kekuas kekuasaan aan rakyat rakyat yang yang dil dilaku akukan kan MPR, MPR, pasal pasal 1 ayat 2, kepada lembaga-lembaga lembaga-lembaga negara lainnya. 





a. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah

negara negara terbag terbagii dalam dalam beber beberapa apa provi provinsi nsi.. Provi Provinsi nsi terseb tersebut ut adalah adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Banten, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI DKI Jakar Jakarta, ta, Daerah Daerah Istim Istimewa ewa Yogyak Yogyakart arta, a, Goront Gorontalo alo,, Jambi Jambi,, Jawa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi  Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan. 2) Bentuk

pemerintahan adalah pemerintahan adalah presidensial.

republik,

sedangkan

sistem

3) Pemegang Pemegang kekuasaan kekuasaan eksekutif  adalah adalah Presid Presiden en yang yang meran merangka gkap p

seba sebaga gaii kepa kepala la nega negara ra dan dan kepa kepala la peme pemeri rint ntah ahan an.. Pres Presid iden en dan dan wakilnya dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Namun pada pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2004 – 2009. 4) Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta

bertanggung jawab kepada presiden. 5) Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral (bikameral), ), yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil raky rakyat at yang yang dipi dipili lih h mela melalu luii pemi pemilu lu deng dengan an sist sistem em prop propor orsi sion onal al terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupa kabupaten ten/ko /kota ta yang yang anggot anggotany anya a juga juga dipil dipilih ih melau melauii pemil pemilu. u. DPR DPR

29

memil memiliki iki kekuas kekuasaan aan legisl legislati atiff dan kekuas kekuasaan aan mengaw mengawasi asi jalann jalannya ya pemerintahan. 6) Kekuasaan  yudikatif  dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 7) Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD

1945, masih masih tetap tetap mengan menganut ut Sis Sistem tem Pemeri Pemerinta ntahan han Presid Presidens ensial ial,, karena Presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerint pemerintahan. ahan. Presiden juga berada berada di luar pengawasan pengawasan langsung langsung DPR DPR dan tidak tidak bertan bertanggu ggung ng jawab jawab pada pada parlem parlemen. en. Namun Namun sis sistem tem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlem parlement enter er dan melak melakuka ukan n pembah pembaharu aruan an untuk untuk mengh menghil ilang angkan kan kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. b. Beberapa variasi dari dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.

  Jadi, Jadi, DPR tetap memili memiliki ki kekuasaan kekuasaan mengawasi mengawasi presiden meskipun meskipun secara tidak langsung. 2) Presi Presiden den dalam dalam menga mengangk ngkat at pejaba pejabatt negara negara perlu perlu pertim pertimban bangan gan

dan/at dan/atau au perset persetuj ujuan uan DPR. DPR. Contoh Contohnya nya dalam dalam pengan pengangka gkatan tan Duta Duta untuk untuk negara negara asing, asing, Gubern Gubernur ur Bank Bank Indone Indonesia sia,, Pangli Panglima ma TNI dan kepala kepolisian. 3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan

dan/ dan/at atau au pers perset etuj ujua uan n DPR. DPR. Cont Contoh ohny nya a pemb pembua uata tan n perj perjan anji jian an inte intern rnas asio iona nal, l, pemb pember eria ian n gela gelar, r, tand tanda a jasa jasa,, tand tanda a keho kehorm rmat atan an,, pemberian amnesti dan abolisi. 4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk

undang-undang dan hak budget (anggaran). budget (anggaran). Dengan Dengan memp memperh erhati atikan kan hal-ha hal-hall terseb tersebut ut di atas, atas, dapat dapat difaha difahami mi bahw bahwa a dala dalam m perk perkem emba bang ngan an sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an pres presid iden ensi sial al di negara negara Indonesi Indonesia a (terutama (terutama setelah setelah amandeme amandemen n UUD 1945) 1945) terdapat terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu itu diperu diperuntu ntukka kkan n dalam dalam memp memperb erbaik aikii siste sistem m presid presidens ensial ial yang yang lama. Peruba terseb ebut ut anta antara ra lain lain,, adan adanya ya pemilihan Perubahan han baru baru ters mekani nism sme e chek cheks s and  and  presid presiden en langs langsung ung, sistem sistem bikam bikamera erall, meka balance dan pemb pember eria ian n keku kekuas asaa aan n yang yang lebi lebih h besa besarr pada pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Fokus Kita : Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelum dilakukan amandemen, telah dengan jelas tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian dapat dengan mudah diketahui oleh kalangan akad akadem emiisi yang ang berm erminat nat untu untuk k menda endallami ami tent tentan ang g sistem tem pemerint pemerintahan ahan negara. negara. Setelah Setelah dilaksana dilaksanakan kan amandeme amandemen n terhadap terhadap UUD 1945 1945 (dari (dari tahun tahun 1999 1999 s.d s.d.. 2002), 2002), penjel penjelasa asan n tentan tentang g Siste Sistem m

30

Secara umum dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi, telah banyak membawa perubahan yang mendasar baik terhadap ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga nega negara ra), ), sist sistem em poli politi tik, k, huku hukum, m, hak hak asas asasii manu manusi sia, a, pert pertah ahan anan an keamanan dan sebagainya. Berikut ini dapat dilihat perbandingan model sistem sistem pemerinta pemerintahan han negara negara republik republik Indonesia Indonesia sebelum dan setelah setelah dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 :

Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Di dalam Penjelasan UUD 1945, dicantumkan pokok-pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai berikut : a.

Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat ) Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berd berdas asar arka kan n atas atas keku kekuaa-sa saan an belaka (machtsaat). machtsaat). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembagalemba embag ga neg negara ara lain, ain, dala alam melaksanakan tugasnya/ tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertangg dipertanggungj ungjawabk awabkan an secara secara hukum.

2) Siste Sistem m Kons Konstit titusi usiona onall

Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Undang ang-Undang Dasa asar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan  Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pas pasal-pasal. al. Tentang Tentang sistem sistem peme pemeri rint ntah ahan an nega negara ra repu republ blik ik Indone Indonesia sia dapat dapat dil diliha ihatt di dalam dalam pasal-pasal sebagai berikut : 1)

b. Sist Sistem em Konst Konstit itus usio iona nall

Pem Pemeri erintah ntahan an berda erdas sar atas atas sistem konstitusi (hukum dasar). Sistem ini memberikan kete ketega gasa san n cara cara peng pengen enda dali lian an pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan kons konsti titu tusi si,, deng dengan an send sendir irin inya ya   jug juga a kete ketent ntua uan n dala dalam m huku hukum m lain lain yang yang meru merupa paka kan n prod produk uk konstitusional, seperti Ketetapan-Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. c.

Nega Negara ra Indo Indone nesi sia a adal adalah ah negara Hukum.  Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3), tanpa ada penjelasan.

Kekuas Kekuasaa aan n negara negara terti tertingg nggii c. di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Secara eksplisit tidak tertulis, namun secara substantif  dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) dan (2) Dan lain-lain

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

31

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama MPR sebag ebagai ai penj enjelm elmaan aan selur eluru uh rakya rakyatt Indone Indonesia sia Tugas Tugas Majeli Majelis s adalah: 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar, 2) Menetapkan Garisgaris Besar Haluan Negara, 3) Mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil akil kepa kepala la neg negara ara (wak (wakil il presiden). Majeli Majelis s inil inilah ah yang yang memeg memegang ang keku ekuasaa asaan n nega negarra tert ertingg nggi, sedang Presiden harus menj enjalan alanka kan n halua aluan n neg negara ara menurut menurut garis-gar garis-garis is besar besar yang tela telah h dite diteta tapk pkan an oleh oleh Maje Majeli lis. s. Pres Presid iden en yang ang dian iangkat gkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Presiden adalah “mandataris” dari Majelis yang berkewaji ajiban menjalankan ketetapan-ketetapan Majelis. d.

Mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dapat memberhentikan Pres Presid iden en dan/ dan/at atau au Waki Wakill Presiden dalam masa  jabatannya menurut UUD. -

Presiden ialah d. Presiden ialah penyel penyeleng engga gara ra peme-r peme-rint intah ah penyelenggara pemeNegara yang tertinggi rintah Negara yang menurut UUD. tertinggi menurut UUD. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung  jawab penuh ada di tangan Presiden. Hal itu karena Presiden bukan saja dilantik oleh Majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya.

e.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari angg nggota DPR dan dan ang anggota gota Dewan ewan Per Perwaki akilan Daer aerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Presiden tidak   e. berta bertangg nggung ungjaw jawab ab ke-pa ke-pada da Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak   bertanggung bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Presiden dengan DPR adalah neben atau atau seja sejaja jar. r. Dalam hal pembentukan

Dengan memperhatikan pasalpasal tentang kekuasaan pemerintahan negara

32

f.

g.

undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presid Presiden en tidak tidak tergan tergantun tung g dari dari Dewa Dewan. n. Pres Presid iden en tida tidak k dapa dapatt membu-ba -barkan DPR seperti dalam kabinet parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.

(Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. 22B), maka kete ketent ntua uan n bahw bahwa a Pres Presid iden en tidak bertanggung jawab kepa kepada da DPR DPR masi masih h rele releva van. n. Sistem Sistem pemerint pemerintahan ahan negara negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial.

Menteri negara ialah f. pembantu pembantu Presiden, Presiden, menteri menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, mente menteri ri negara negara tidak tidak berbertang anggun gungja gjawab kepa epada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presid Presiden en memil memilih, ih, mengan mengangka gkatt dan dan membe emberh rhen enti tika kan n ment mentri ri-mentri mentri negara negara.. Menter Menteri-m i-ment entri ri itu tid tidak berta ertang nggu gun ngjaw gjawab ab kapada kapada DPR dan kedudukann kedudukannya ya tida tidak k terg tergan antu tung ng dari dari Dewa Dewan. n.,, tetapi tergantung pada Presiden. Mente enterri-men -mente terri merup erupak akan an pembantu presiden.

Presiden dibantu oleh menterimenteri negara. Menterimenteri diangkat dan diberh diberhent entika ikan n oleh oleh presi presiden den yang pembentukan, pengubahan dan pembubar pembubarannya annya diatur diatur dalam dalam undang-undang Pasal 17).

Kekuas asaa aan n Kepa Kepala la Nega Negara ra Kekuas Kekuasaa aan n Kepala Kepala Negar Negara a h. Keku tidak tak terbatas. tidak tak terbatas. Mesk Meskip ipun un kepa kepala la nega negara ra tida tidak k bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti ia “diktator” atau atau tida tidak k terb terbat atas as.. Pres Presid iden en,, selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memperhatikan sungguhsunggu sungguh h su suara ara-su -suara ara dari dari DPR DPR karena DPR berhak mengadakan pengawasa pengawasan n terhadap terhadap Presiden Presiden (DPR adalah anggota MPR). DPR   jug juga a memp empunya unyaii wewen ewenan ang g meng mengaj ajuk ukan an us usul ul kepa kepada da MPR MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban Presi Presiden den,, apabila dianggap sungguhsungguh melanggar hukum

Presiden sebagai kepala negara, kekua-saannya dibatasi dibatasi oleh undang-und undang-undang. ang. MPR berwenang memberh erhenti entika kan n Pres residen den dalam masa jabatanya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak inte interp rpel elas asi, i, hak hak angk angket et,, dan dan meny menyat atak akan an pend pendap apat at,, juga juga hak mengajuk mengajukan an pertanyaa pertanyaan, n, menyampaikan usul dan pendap pendapat at serta serta hak imuni imunitas tas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).

33

berupa berupa pengkhian pengkhianatan atan terhadap terhadap neg negara, ara, koru korups psi, i, peny penyua uapa pan, n, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tarcela.

2. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebagai akibat dari dilukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, secara yuridis konstitusional berpengaruh pula pada iklim politik dan struktur ketatanegararaan. Perubahan iklim politik, antara lain ditandai dengan adanya keberanian anggota dewan dalam mengkritisi kebi kebija jakan kan peme pemeri rint ntah ah dan dan sema semaki kin n prod produk ukti tiff dala dalam m meng mengha hasi silk lkan an peraturan perundang-undangan yang pada masa orde baru hal ini tidak terjadi. Demikian juga MPR dan lembaga-lembaga negara lain yang sudah mampu mampu menunj menunjuk ukkan kan keber keberada adaann annya. ya. Domi Dominas nasii ekseku eksekuti tiff (Lemb (Lembaga aga Kepresidenan), sudah diminimalisir dengan salah satu amandemen UUD 1945 Pasal 7 tentang jabatan Presiden yang maksimal 2 periode (10) tahu tahun. n. Kelu Keluar arny nya a Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 23 Tahu Tahun n 20 2003 03 tent tentan ang g Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam struktur ketatanegaraan, terjadi penambahan nama lembaga negara dan sekaligus penghapusan suatu lembaga negara. Untuk lebih   jel jelas asny nya, a, dapa dapatt dili diliha hatt baga bagan n atau atau stru strukt ktur ur kele kelemb mbag agaa aan n nega negara ra (ketatanegaraan) berikut ini.

a. Struk ruktur tur Keta Ketattane anegara araan (seb (sebe elum lum amande ndemen UUD 1945).  JIWA DAN PANDANGAN Berd erdasar asarka kan n Ket Ketetap etapan anHIDUP MPRS PR S No.X No.XX X/MPR MPRS/196 /1966 6 tent tentan ang g BANGSA Memorand Memorandum um DPR-GR DPR-GR Mengenai Mengenai Sumber Sumber Hukum Republik Republik Indonsia Indonsia dan Tata Urutan Peraturan Perat uran Perundangan Perundangan Republik Republik Indonesia, Indonesia, yang  PANCASILA kemudian dikukuhkan kembali dengan Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Keteta Ketetapan pan MPR No.IX No.IX/MP /MPR/ R/MPR MPR/19 /1978, 78, Strukt Struktur ur Kekuas Kekuasaan aan di PEMBUKAAN dalam Negara Republik Indonesia adalahUUD sebagai berikut. 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MPR

MA

BPK

DPR

PRESIDEN

DPA

34

b. Struk ruktur tur Keta etatane taneg garaan raan (Sete etelah lah Amande ndemen UUD 1945) Pelaks Pelaksana anaan an amand amandem emen en terhad terhadap ap UUD 1945 1945 telah telah dil dilaku akukan kan selama 4 (empat) kali, yakni : pertama mencakup 9 pasal (disahkan tang tangga gall 19 Okto Oktobe berr 19 1999 99), ), kedu kedua a menc mencak akup up 25 pasa pasall (dis (disah ahka kan n tanggal 18 Agustus 2000), ketiga mencakup 32 pasal (disahkan 9 November 2001), dan keempat mencakup 13 pasal (disahkan tanggal 10 Agusutus 2002). Struktur Kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 (menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddigie dan I Dewa Gde Palguna SH., MH.) adalah sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MPR  BPK 

DPD DPR Legislati f 

PRESIDEN WAPRES

Eksekuti f 

KEHAKIMAN

MK KY 

MA

 Yudikatif 

35

Bonus Info Kewarganegaraan Hal-hal Hal-hal yang mendasar mendasar dalam ketatanegaraa ketatanegaraan n negara negara republik republik Indonesia setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, adalah sebagai berikut : 1. Kedaulata Kedaulatan n berada ditangan ditangan rakyat, rakyat, dan dilakukan dilakukan menurut menurut UUD (Pasal 1). 2. MPR bikamer bikameral al yaitu yaitu terdiri terdiri dari DPR dan dan DPRD (Pasal (Pasal 2). 3. Masa jabatan jabatan Preside Presiden n maksimal maksimal 2 (dua) (dua) kali periode periode (Pasal (Pasal 7). 4. Pencamtum Pencamtuman an Hak asasi asasi Manusi Manusia a (Pasal 28A 28A s.d. 28J). 28J). 5. Presiden Presiden dan Wakil Wakil Preside Presiden n dipilih dipilih langsun langsung. g. 6. Peng Pengha hapu pusa san n DPA DPA diga digant ntii menja enjadi di Dewa Dewan n Pert Pertim imba bang ngan an,, di bawah Presiden. 7. Penghapus Penghapusan an GBHN GBHN sebagai sebagai salah salah satu tugas tugas MPR. 8. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)dan Komisi  Yudisial (KY) tercantum tercantum dalam Pasal 24B dan 24C. 9. Anggaran Anggaran Pendidi Pendidikan kan minim minimal al 20% (Pasal (Pasal 31). 31). 10. Negara Kesatuan tidak boleh dirubah (Pasal 37). 11. Penjelasan Un Undang-Undang Da Dasar 19 1945 di dihapus. 12. Penegasan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebers kebersama amaan, an, efisie efisiens nsii keadi keadilan lan,, berkel berkelanj anjuta utan, n, berwaw berwawasa asan n lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi ekonomi nasional.

3. Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan Negara R.I.

Pelaksanaan

Sistem

Berdasar Berdasarkan kan landasan landasan yuridis yuridis konstitu konstitusion sional, al, sistem sistem pemerint pemerintahan ahan presid presidens ensial ial yang yang ditera diterapka pkan n di negara negara republ republik ik Indone Indonesia sia baik baik pada pada masa masa orde orde lam lama (195 (1959 9 – 19 1966 66), ), orde orde baru baru (196 (1966 6 – 19 1998 98)) dan dan era era reform reformasi asi (1998 s.d. sekarang sekarang)) secara secara substan substanti tiff tidak tidak mengalam mengalamii perubahan. perubahan. Perbedaan Perbedaan pelaks pelaksanaan anaan terletak terletak pada cara cara pandang pandang dan pemahaman rezim yang berkuasa serta kebijakan-kebijakan politik dan produk-produk hukumnya.

Fokus Kita : Suatu sistem pemerin pemerintahan tahan yang diterapkan diterapkan oleh negara negara manapun manapun baik sistem monarkhi, parlementer, parlementer, maupun maupun presidensial, presidensial, tidak akan akan ada ada yang yang sem sempurn purna. a. Ap Apap apun un sist sistem emny nya a sepa sepanj njan ang g dibu dibuat at oleh oleh manusia pasti ada kelebihan maupun kelemahannya. Negara republik Indonesia yang berdiri sejak tahun 1945, hingga sekarang ini pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer.

Untuk dapat melihat secara komprehensif kelebihan dan kelemahan pelaksanaa pelaksanaan n sistem sistem pemeriant pemeriantahan ahan negara negara republik republik Indonesia Indonesia,, dapat dilihat pada berikut ini.

36

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. N o

Kelebihan

Kelemahan

1.

Adanya pernyataan bahwa Indo ndonesi esia adal adalah ah negar egara a berd berdas asar ar atas atas huku hukum m dan dan sistem konstitusional. Hal ini telah memberikan kepastian hukum dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Produk hukum belum banyak memihak kepen epenttingan ngan rakyat kyat dem demikia ikian n juga juga apar aparat at pene penega gak k hukum hukum (Poli (Polisi, si, Jaksa Jaksa dan Hakim Hakim)) masi asih ada ada oknum knum yang ang bel belum bekerja secara profesional sehingga dapat diajak berkolusi.

2.

Majelis Permusyawaratan Raky Rakyat at yang yang terd terdir irii d dar arii anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan (sek (sekar aran ang g DPR DPR dan dan DPD DPD), berwen berwenang ang mengu mengubah bah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Hal ini pernah dila dilaku kukan kan kare karena na Pres Presid iden en dinilai telah melanggar haluan negara atau UUD 1945. Contoh : Presiden (1967), Presiden Presiden Soekarno (1967), B.J. .J. Habib bibie (19 1999 99), ), dan dan K.H. Presiden Abdurachman Wahid (2002).

Majelis Majelis Permusyaw Permusyawarat aratan an Rakyat Rakyat yang anggota-an anggota-anggot ggotanya anya terdiri terdiri anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Utusan golong golongan an (sekar (sekarang ang DPR DPR dan dan DPD) DPD),, meru merupa paka kan n lemb lembag aga a negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun maupun ketetapanketetapan-ketet ketetapann apannya ya sangat bergantung kepada kon konstel stelas asii poli olitik rez rezim yang yang berk berkua uasa sa pada pada saat saat itu. itu. Cont Contoh oh pada masa orde baru, wewenang MPR untuk mengubah UUD tidak pernah dilaku akukan, an, meskipun banyak banyak suarasuara-sua suara ra rakyat rakyat yang yang menghendaki amandemen. Keputusan politik masa itu, dike dikelu luar arka kann nnya ya Kete Keteta tapa pan n MPR MPR No.IV/MPR/1983 tentang Refe Refera rand ndum um bila bila ingi ingin n meru meruba bah h UUD 1945.

3.

Jabat abatan an Pres Presiiden den (eks ekseku ekutif) tif) tidak tidak dapat dapat dijat dijatuhk uhkan an oleh oleh Dewa Dewan n Perw Perwak akil ilan an Raky Rakyat at,, dan sebaliknya Presiden juga tida tidak k dapa dapatt memb membub ubar arka kan n DPR. DPR. Pres Presid iden en deng dengan an DPR DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang.

Pen Pengaw gawasan asan raky akyat ter terhad hadap pemerint pemerintah ah kurang kurang berpengar berpengaruh, uh, sehi ehingga gga ada ada kece kecend nder erun ung gan ekseku eksekutif tif lebih lebih domin dominan an bahkan bahkan dapat mengarah ke otoriter. er. Cont Contoh oh : Pada Pada masa masa orde orde lama lama,, Presiden dapat membubarkan DPR dan lembaga-lembaga negara lain tida tidak k berf berfun ungs gsii bahk bahkan an seak seakan an menjadi pembant antu presiden. Demi Demiki kian an juga juga pada pada masa masa orde orde baru, aru, meski skipun ada ada lemba embag ga-

37

lembaga negara kura kurang ng berf berfun ungs gsii mestinya. 4.

Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil kare karena na prog progra ram m-pro -progr gram am relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Hal ini dimungkinkan karena kabi kabine nett (men (mente teri ri-m -men ente teri ri)) yang diangkat dan diberhentikan Presiden, hany hanya a bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b kepa kepada da Pres Presid iden en.. Ment Menter eriiment menter erii adal adalah ah pem pembant bantu u Presiden.

lain namun seba sebaga gaim iman ana a

 Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan prof profes esio iona nal, l, prog progra ramm-pr prog ogra ram m pemerint pemerintah ah tidak tidak berjalan berjalan efektif  efektif  dan popu popullis (ber (berp pihak hak kep kepada ada raky rakyat at). ). Hal Hal ini ini akan akan bera beraki kiba batt muncu munculny lnya a arogan arogansi si kekuas kekuasaan aan,, salah urus dan tumbuh suburnya koru korups psi, i, kolu kolusi si dan dan nepo nepoti tism sme e (KKN). Secara umum hal ini terjadi pada pada masa masa peme pemeri rint ntah ahan an orde orde baru, meskipun harus diakui kui adan adanya ya kebe keberh rhas asil ilan an di bida bidang ng pembangunan fisik.

Penugasan Praktik  4 Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, Kewarganegaraan buletin dan sebagainya, sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem pemerintahan sebelum maupun Carilah sumber informasidilain Indonesia baik dari buku,baik koran, majalah, internet, buletin dansetelah amandemen UUD 1945 ! sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : Rumuskanpenjelasan kembali bagaimana suatu antara bangsa secara sosiologis UUD maupun politis dapat Berikan hubungan amandemen 1945 dengan terbentuk ! perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial di Berikan penjelasan hubungan antara adanya manusia dengan terbentuknya bangsa di Indonesia ! dalam suatu negara tertentu ! Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang Berikan penjelasan kembali kembali mengapa unsur konstitutif, merupakan unsur mutlak  terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi dalam berdirinya suatu negara !  Yudisial dengan tugasnya masing-masing ! Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara warga Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang ! mendorong negara dengan bukan warga negara berdasarkan hak dan kewajibannya pemikiran bahwa UUD 1945 perlu ! negara dengan negara Identifikasikan kembali dalam bentuk apa diamandemen sajakah batas suatu lain !

Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif  sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia !

D.PERBANDING D.PERBANDINGAN AN PELAKSA PELAKSANAA NAAN N SISTEM SISTEM PEMERIN PEMERINTAH TAHAN AN  YANG BERLAKU DI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

38

1. Pengaruh Pengaruh Suatu Sistem Pemerintah Pemerintahan an yang Dianut Dianut Suatu Suatu Negara terhadap Negara Lain Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu keguan keguanaan aan pentin penting g siste sistem m pemeri pemerinta ntahan han suatu suatu negara negara adalah adalah menjad menjadii bahan perbandingan perbandingan bagi negara negara lain. lain. Jadi, Jadi, negara-neg negara-negara ara lainpun lainpun dapat mencar mencarii dan menem menemuka ukan n bebera beberapa pa persam persamaan aan dan perbed perbedaan aan antara antara sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan anny nya. a. Tuju Tujuan an sela selanj njut utny nya a adal adalah ah nega negara ra dapa dapatt mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebe sebelu lumn mnya ya sete setela lah h mela melaku kuka kan n perb perban andi ding ngan an tadi tadi.. Mere Mereka ka bisa bisa pula pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Fokus Kita : Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tak lepas dari hasil perbandingan dengan sistem pemerintahan negara lain, seperti halnya negara negara Indonesia Indonesia yang mengadop mengadopsi si praktek praktek pemerint pemerintahan ahan di Amerika Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden secara langsung dan mekanisme Sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bers ersang angkutan. Seba ebagaimana dikemukaka akan sebelu elumnya, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris-lah yang masing-masing dianggap pelopornya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial antara lain ; Amerika Serikat, Serikat, Filipina Filipina,, Brazil, Brazil, Mesir, Mesir, Indonesia Indonesia dan Argentin Argentina. a. Sedangkan Sedangkan yang menganut sistem pemerintahan parlementer, antara lain ; Inggris, India,  Jepang, Malaysia dan Australia. Mesk Meskiipun pun samaama-s sama ama mengg enggun unak akan an sist sistem em pres residens densiial atau tau parlem parlement enter, er, terdap terdapat at varias variasii yang yang dis disesu esuaik aikan an dengan dengan perkem perkemban bangan gan keta ketata tane nega gara raan an nega negara ra.. Misa Misaln lnya ya,, Indo Indone nesi sia a yang yang meng mengan anut ut sist sistem em presidensial tidak akan benar-benar sama dengan pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidens presidensial ial dan parlemen parlementer ter (mixed mixed parliam parliamentar entary y presidenti presidential al system system). Contoh Contohnya nya,, negara negara Peranc Perancis is sekara sekarang ng ini. ini. Negar Negara a ini memi memili liki ki presid presiden en sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tapi juga terdapat perd perdan ana a mente enteri ri yang yang dian diangk gkat at oleh oleh pres presid iden en untu untuk k menj enjalan alanka kan n pemerintahan sehari-hari. Secara Secara umum faktor-fakt faktor-faktor or yang mempenga mempengaruhi ruhi sistem sistem pemerint pemerintahan ahan suatu negara dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Sejarah Dari perjalanan sejarah dunia kita dapat mencermati bahwa terdapat bebera beberapa pa sebab sebab kemunc kemuncul ulan an suatu suatu negara negara baru. baru. Sepert Sepertii terjad terjadin inya ya revo revolu lusi si,, inte interv rven ensi si,, dan dan pena penakl kluk ukan an,, dapa dapatt menj menjad adii seba sebabb-se seba bab b timbulny timbulnya a suatu negara baru. baru. Berikut Berikut ini contoh contoh proses terbentuk terbentuknya nya suatu negara :

39

Cessie (Penyerahan) atau Mandat , bahwa terjadinya negara ketika suatu wilayah diserahkan kepada salah satu negara yang kalah pada Perang Dunia I berdasarkan suatu perjanjian terten tertentu. tu. Contoh Contoh:: Negara Negara Kameru Kamerun n bekas bekas jajaha jajahan n Jerman Jerman menjad menjadii mandat Perancis. a.

 Anexatie/Kolonial (Pencaplo (Pencaplokan/P kan/Pengua enguasaan) saan),, bahwa bahwa terjadin terjadinya ya suatu suatu negara negara ketika ketika berada di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contoh: sejak abad ke 15 Inggris tela elah melakukan penguasaan penguasaan wilayah wilayah atas Afrika Afrika Selatan, Selatan, Aus Austral tralia, ia, India, India, Selandia Selandia Baru, Kanada dan sebagainya.

 b.

Separatise (Pemisahan), bahwa terjadinya suatu negara ketika ada suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari dari negara negara yang yang semula semula mengu menguasa asainy inya, a, kemudi kemudian an menyat menyataka akan n kemerdeka kemerdekaannya annya.. Contoh: Contoh: pada tahun 1948, Pakistan Pakistan memisah memisahkan kan diri dari India dan menyatakan kemerdekaannya. c.

Dari Dari bebe bebera rapa pa cont contoh oh terb terben entu tukn knya ya nega negara ra baik baik mela melalu luii cessie, anexatie maupun separatise, separatise, sudah barang tentu sedikit banyak akan berp berpen enga garu ruh h terh terhad adap ap sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan anny nya. a. Bebe Bebera rapa pa cont contoh oh negara yang pernah melalui masa-masa pembentukan tersebut di atas, antara lain :



N o

Negara Induk 

Negara Dalam Hubungan Sejarah

Sistem Pemerintahan

1.

Perancis

Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika   Tenga Tengah, h, Alj Aljaza azair ir,, Burund Burundii dan lain-lain.

Parlementer

2.

Inggris

Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lainlain.

Parlementer

3.

Rusia/ Uni Soviet

Kuba Kuba,, Kore Korea a Utar Utara, a, Viet Vietna nam, m, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lainlain.

Presidensial

4.

Amerika Serikat

Fili Filipin pina, a, Irak, Irak, Afghan Afghanist istan, an, dan lain-lain.

Presidensial

5.

Spanyol

Argentina, Bolivia, Chili, Ecuado Ecuador, r, Guetam Guetamala ala,, dan lainlainlain.

Presidensial

Faktor Ideologi Dalam pandangan alam pemikiran Hegel, bahwa ideologi bukanlah sesuat sesuatu u yang yang berdi berdiri ri sendi sendiri ri lepas lepas dari dari kenyat kenyataan aan hidup hidup masya masyarak rakat. at. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena

40

itu dalam arti tertentu tertentu merupak merupakan an manifesta manifestasi si kenyataan kenyataan sosial juga. juga. Sebagai produk kebudayaan, ideologi merupakan satu pilihan yang jelas dalam membawa membawa komitmen komitmen untuk mewujudk mewujudkannya. annya. Salah satu fungsi fungsi ideol ideologi ogi adalah adalah sebaga sebagaii kekuat kekuatan an yang yang mamp mampu u menye menyeman mangat gatii dan mend mendor oron ong g sese seseor oran ang g untu untuk k menj menjal alan anka kan n kegi kegiat atan an dan dan menc mencap apai ai tujuan.

Fokus Kita : Alfian bahwa ideol Menurut Dr. Alfian ideolgi gi merupa merupakan kan pandan pandangan gan atau atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara  yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur  tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. kehidupan. Ideologi pada umumnya mewujudkan “pandangan khas” baik dalam hubungan kerja

Berd Berdas asar arka kan n pand pandan anga gan n para para ahli ahli,, bahwa ahwa peng pengar aruh uh sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an satu satu nega negara ra deng dengan an nega negara ra-n -neg egar ara a lain lain sang sangat at dimu dimung ngki kink nkan an dala dalam m hubu hubung ngan an ideo ideolo logi gis s baik baik seca secara ra su suka kare rela la diterima maupun dengan keterpaksaan). Dalam sejarah perkem perkemban bangan gan ideol ideologi ogi suatu suatu negara negara dan pengar pengaruhn uhnya ya terhad terhadap ap sistem pemerintahan pemerintahan di negara lain, adalah sebagai berikut : a. Fasisme Berasa Berasall dai kata kata fascio yang yang berart berartii kelompok  . Kelo Kelomp mpok ok ini ini menamakan menamakan dirinya dirinya Fascio Fascio de Combattim Combattimento ento artinya Barisanbarisan Tempur . Tujuan negara dalam sistem pemerintahan fasis adalah “Imperium Dunia”, yaitu mempersatukan seluruh bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama. Contoh negara Benito Mussolini Mussolini, Jerm fasis fasis adalah adalah Itali Italia a semasa semasa Benito Jerman an sema semasa sa Adolf Hitler , dan Jepang semasa Tenno Heika (PD II).

b. Individualisme/ Liberalisme Dalam arti luas, individualisme atau liberalisme dapat dikatakan sebaga sebagaii usaha usaha perju perjuang angan an menuj menuju u kebeba kebebasan san.. Tujuan Tujuan negara negara dalam dalam siste sistem m pemeri pemerinta ntahan han ini yaitu yaitu menjag menjaga a keama keamanan nan dan ketert ketertib iban an indivi individu du serta serta menja menjami min n kebeba kebebasan san seluas seluas-l -luas uasnya nya dalam memperjuangkan hidupnya atau sebagai “Penjaga Malam” (Nachtwakerstaat ). Nachtwakerstaat  ). Dalam bidang politik, liberalisme liberalisme melahirkan melahirkan demokr demokrasi asi dengan dengan siste sistem m parlem parlement enter er atau atau atau atau presid presidens ensial ial.. Contoh negara yang menjalankannya adalah Amerika Serikat dan di sebagian besar negara-negara Eropa. c. Komu Komuni nism sme e Aliran Ali ran politik politik komunism komunisme e berdasark berdasarkan an Historis Materialisme ialah bahwa sejarah manusia semenjak dunia terkembang, merupakan perjua perjuanga ngan n kelas kelas melawa melawan n kelas. kelas. Sejara Sejarah h yang yang terakh terakhir ir adala adalah h perjuangan kelas antara kaum borjuis melawan kelas proletariat (kaum kaum mela melara rat  t ) yang ang dimenan enang gkan kan oleh kaum aum pro proletar etariiat. at. Diterapkan oleh negara-negara Eropa Timur, terutama Uni Soviet.

41

Berdas Berdasark arkan an faktor faktor ideol ideologi ogi yang yang diyak diyakini ininya nya sepert sepertii fasisme, indi indivi vidu dual alis isme me dan dan sosi sosial alis isme me// komu komuni nism sme e, tentu saja akan berpengaruh dalam penerapan sistem pemerintahnnya. Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perseteruan ideologi besar untuk saling memperebutkan pengaruhnya. Ideologi liberal di bawah pimpi pimpinan nan Ameri Amerika ka (seku (sekutu) tu) dengan dengan anggot anggotany anya a mayor mayorita itas s Eropa Eropa Barat dan bekas koloninya. Sedangkan idelologi komunis di bawah pimpi pimpinan nan Uni Sovie Soviett (Rusi (Rusia) a) dengan dengan anggot anggotany anya a mayor mayorita itas s Eropa Eropa  Timur dan beberapa negara di Asia. Di negara negara-ne -negar gara a yang yang berideolo pada umum umumny nya a berideologi gi liberal liberal, pada menerapkan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai berideologi gi komunis komunis, pada polit politik. ik. Untuk Untuk negara negara-ne -negar gara a yang yang berideolo umum umumny nya a mene menera rapk pkan an sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an demo demokr kras asii raky rakyat at (diktator proletariat )dengan )dengan sistem sistem presidensi presidensial al yang hanya terdiri satu partai politik (partai tunggal komunis). Bebe Bebera rapa pa cont contoh oh nega negara ra yang yang berd berdas asar arka kan n ideo ideolo logi gi dapa dapatt menerima dengan sukarela atau terpaksa adalah sebagai berikut :

N o

Negara Induk 

Dalam Hubungan Ideologi

Sistem Pemerintahan

1.

Amerika Serikat (Liberal)

Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dan lainlain.

Presidensial atau Parlementer dengan lebih satu parti

2.

Uni Soviet (Komunis)

Albania, Rumania, Cekoslovakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan lain-lain.

Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis

Bonus Info Kewarganegaraan

42

berasa sall dari dari baha bahasa sa Lati Latin n communis= communis= seca secara ra Komuni Komunism sme e (bera kemasyara kemasyarakatan katan): ): Bentuk Bentuk sistem sistem masyakat masyakat di mana sarana-sar sarana-sarana ana produksi dimilik secara bersama dan pembagian produksi dilakukan ber berdasar asark kan asas sas bahwa ahwa seti etiap angg nggota ota masya asyara raka katt dapa dapatt memperoleh memperoleh hsil bagian sesuai dengan kebutuhan. Dalam Dalam kenyataan kenyataan,, istilah istilah komunism komunisme e dimonopo dimonopoli li oleh  partai komunis. komunis. Asas komunisme sebagai suatu gerakan politik mulai muncul di masa Revolusi Perancis. Kemudian Karl Marx membawa pengaruh besar, karena ajaran-ajarannya (Marxisme (Marxisme)) semula disamakan dengan komunism komunisme. e. Istilah Istilah komunism komunisme e didengungk didengungkan an kembali kembali oleh Lenin pada tahun 1917, yang diterapkan secara “revolusioner” “revolusioner” dan “radikal” sehingga Lenin dianggap sebagai pendiri aliran komunisme modern. Setela Setelah h Perang Perang Dunia Dunia II, akibat akibat pengar pengaruh uh Rusi Rusia a sejuml sejumlah ah negara negara (terutama di Eropa Timur dan sebagian Asia) mengambil komunisme sebagai suatu bentuk sistem politik dan sosial ekonomi. Di negara-negara Eropa Timur, kedudukan serta peranan partai komunis sangat dominan. Hal ini disebabkan karena perkembangan sela selama ma dan dan sesu sesuda dah h Pera Perang ng Duni Dunia a II di mana mana pend pendud uduk ukan an Nazi atas nega negara ra-n -neg egar ara a Erop Eropa a Timu Timur, r, mema memaks ksa a golo golong ngan an- Jerman atas golongan golongan komunis komunis saling saling bekerjasam bekerjasama a dalam masyarak masyarakat at setempat setempat guna melancarkan perlawanan terhadap tentara pendudukan. Dengan ditundukannya Nazi Jerman oleh pasukan Uni Soviet yang tergabung Tentara Merah, Merah, partai-pa dalam Tentara partai-partai rtai komunis komunis minorita minoritas s setempat setempat berh berhas asil il mereb erebut ut pucu pucuk k pimp pimpin inan an dan dan keku kekuas asaa aan n peme pemeri rint ntah ahan an negara. Demokrasi ala komunis (demokrasi rakyat) yang lahir di Eropa   Timur, mencapai status resmi di masing-masing negara antara lain : di Cekosl Cekoslavi avia a dicap dicapai ai dalam dalam tahun tahun 1948, 1948, di Honga Hongari ria a pada pada tahun tahun 1949, di Polandia dan Rumania pada tahun 1952. Cekoslovakia untuk mere meresm smik ikan an tahu tahun n 19 1960 60,, dan dan Ruma Rumani nia a pada pada tahu tahun n 19 1965 65.. Dala Dalam m perkembangan dari bentuk dan sebutan demokrasi rakyat ke negara komunis, pola Uni Soviet senantiasa dianggap sebagai model yang patut ditiru. Komunism Komunisme e tidak tidak hanya hanya merupakan merupakan sistem politik, politik, tetapi juga mencerminkan mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. 1. Gagas Gagasan an monis monisme me (seba sebaga gaii law lawan dari ari  pluralisme).  pluralisme ). Gagasa Gagasan n ini ini menola menolak k adany adanya a golong golonganan-gol golong ongan an di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlai berlainan nan aliran aliran pikir pikirann annya ya merupa merupakan kan perpec perpecaha ahan. n. Akibat Akibat dari dari gagasan ini adalah bahwa persatuan mau dipaksakan dan oposisi ditindas.

Kekerasan dipandan dipandang g sebagai sebagai alat yang sah yang harus dipakai untuk mencapai komunisme. Paksaan ini dipa dipaka kaii dala dalam m dua dua taha tahap: p:  pertama terhad terhadap ap musuh musuh,, kedua terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insyaf. Kalau ciri paksaan dewasa ini di Uni Soviet kurang menonjol, maka hal ini hanya mungkin karena selama empat puluh tahun telah diselenggarakan suatu diktatur yang kejam di mana setiap oposisi dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Pada dewasa ini paksaan 2.

43

fisik sebagian besar telah diganti dengan indoktrinasi secara luas, yang terutama ditujukan kepada angkatan muda.

Negara Negara merupak merupakan an alat untuk untuk mencapa mencapaii karena itu semua semua alat alat keneg kenegara araan an sepert sepertii poli polisi, si, komunisme ; karena tentar tentara, a, kejaks kejaksaan aan,, dipaka dipakaii untuk untuk diabd diabdik ikan an untuk untuk tercap tercapain ainya ya komuni komunism sme e (seri (sering ng dis disebu ebutt siste sistem m mobil mobilis isasi asi atau atau mobilization system, system, sebagai lawan dari sistem pendamaian atau conciliation system). system). Ini mengak mengakib ibatk atkan an su suatu atu campur campur tangan tangan negara negara yang yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial, dan budaya. Di bidang hukum ini berarti bahwa hukum tidak dipandnag sebagai “a good in itself ” tetapi tetapi dianggap dianggap sebagai sebagai alat revolusi revolusi untuk mencapai masyarakat komunis. 3.

Sumber Sumber : Miriam Miriam Budiar Budiardjo djo,, Prof., Prof., DasarDasar-Da Dasar sar Ilmu Ilmu Politik, Jakarta, 1984.

2.

Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Lain Sistem Sistem pemerint pemerintahan ahan negara negara republik republik Indonesia Indonesia berdasar berdasarkan kan UndangUndangUndang Undang Dasar Dasar 1945 1945 adalah adalah sis sistem tem presi presiden densi sial al kabin kabinet. et. Dengan Dengan siste sistem m pemerint pemerintahan ahan tersebut, tersebut, baik para penyeleng penyelenggara gara negara negara maupun maupun rakyat rakyat dan bangsa Indonesia telah merasa sesuai. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika politik masyarakat, penyelenggaraan negara dengan sistem presi presiden densi sial al kabine kabinett telah telah menga mengalam lamii peruba perubahan han dan penyem penyempur purnaa naan n hingga sekarang ini. Berikut ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di negara negara Indonesia Indonesia dan perbandin perbandinganny gannya a dengan dengan negara-neg negara-negara ara lain baik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Pemerintahan Negara Indonesia Negara-negara lain Setelah Amandemen 1. Prancis UUD 1945 Bent Bentuk uk peme pemeri rint ntah ahan an adalah adalah republik republik,, dengan dengan sist sistem em peme peme-r -rin inta taha han n adalah presidensial. Kekuasaan eksekutif ada eksekutif ada pada Presiden, baik seba sebaga gaii kepa kepala la nega negara ra maupun kepala pemerin-tahan. Pres Presid iden en dan dan waki wakiln lnya ya dipil dipilih ih secar secara a langs langsung ung oleh oleh rakyat rakyat dalam dalam satu satu paket untuk masa

•

•

•

•

•

Kedudukan Kedudukan eksekutif eksekutif (Presiden (Presiden)) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepal epala a negar egara a dipega pegan ng Pres Presiiden den dengan dengan masa masa jaba jabatan tan sela selama ma tujuh tujuh tahun. Presid Presiden en diberi diberikan kan wewena wewenang ng untuk untuk bertin bertindak dak pada pada masa masa darur darurat at dalam dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabi kabine nett deng dengan an legi legisl slat atif if,, pres presid iden en boleh membubarkan legislatif.   Jika suatu undang-undang yang telah

44

 jabatan 2004 – 2009.

disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diaj diajuk ukan an lang langsu sung ng kepa kepada da raka rakaya yatt melal elalui ui refer eferan andu dum m atau atau diminta nta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.

Kabi abinet atau atau mente enterri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta serta bertanggu bertanggung ng  jawab kepada presiden. Parlemen terd terdir irii atas atas 2 bagian (bikameral), bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

•

Pen Peneri erimaan aan mosi dan dan inter terpel pelasi asi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi mosi bole boleh h diaj diajuk ukan an dala dalam m sida sidang ng badan legislat legislatif  if , harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu. Catatan : bahwa sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Perancis ini sebenarnya bukan parlementer murni.   Tet Tetap api, i, pemi pemisa saha han n jab jabatan atan kep kepala ala nega negarra dan kep kepala ala pem pemeri erintah tahan memang menunjukkan ciri  parlemenrterisme.

Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas membuat UU dan meng engawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan  yudikatif  dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu peng pengad adil ilan an ting tinggi gi dan dan pengadil pengadilan an negeri negeri serta serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi  Yudisial.

2. Ingg Inggri ris s •

•

•

Kepala negara dipegang oleh Raja/R Raja/Ratu atu yang yang bersif bersifat at simbol simbolis is dan tidak dapat diganggu gugat. Peraturan perundangan dalam penyelenggaraan negara lebih banyak bers bersif ifat at konv konven ensi si (per (perat atur uran an tida tidak k tertulis). Keku Kekuas asaan aan peme pemeri rint ntah ahan an bera berada da di tangan Perdana Menteri yang memimpin menteri atau sering disebut Cabin Cabinet et Govern Governmen ment  t  (pemerintahan kabinet). Perdana Menteri mempunyai kekua-saan cukup besar, antara lain : a) memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri, b) membimbing Majelis Rendah, c)

45

menjadi penghubung dengan raja, dan d) memimpin partai mayoritas. •

•

•

Kabinet yang tidak memperoleh kepe keperc rcay ayaa aan n dari dari bada badan n legi legisl slat atif  if  harus segera meletakkan jabatan. Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengada-kan pemilihan umum sebelum masa jabatan Parlemen yang lamanya lima tahun berakhir. Hany Hanya a ada ada dua dua parta artaii besa besarr (Partai Konservatif dan Konservatif dan Partai Buruh) Buruh) sehingga yang menang pemilu ( posisi)  posisi) memp memper erol oleh eh duku dukung ngan an mayor ayorit itas as,, sedangkan yang kalah menjadi oposisi.

3. India •

•

•

•

Badan Badan ekseku eksekuti tiff terdi terdiri ri dari dari seoran seorang g presid presiden en sebaga sebagaii kepala kepala negara negara dan menter menteri-m i-ment enteri eri yang yang dipim dipimpin pin oleh oleh seorang perdana menteri. Presid Presiden en dipil dipilih ih untuk untuk masa masa jabata jabatan n lima tahu ahun oleh anggo nggota ta-a -ang ngg gota ota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. Dalam penyelenggaraan pemeri pemerinta ntahan han,, sangat sangat miri mirip p dengan dengan Inggris dengan model Cabinet  Government . Pemerintah dapat menyatakan “keada “keadaan an darur darurat” at” dan pembat pembatasa asannpembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.

4. Ameri Amerika ka Serik Serikat at •

•

•

Badan Badan eksekutif eksekutif,, terdiri terdiri dari presiden presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantunya. Presid Presiden en dinama dinamakan kan “Chief Chief Executif  Executif ” den dengan gan masa masa jab jabat atan an sel selam ama a 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun. Pres Presid iden en sama sama seka sekali li terp terpis isah ah dari dari badan legislatif dan tidak

46

mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan Konggres. •

•

•

•

Pres Presid iden en tida tidak k dapa dapatt memb membub ubar arka kan n Kong Konggr gres es dan dan seba sebali likn knya ya Kong Konggr gres es juga tidak dapat membubar-kan Presiden. Mayori Mayoritas tas undang undang-un -undan dang g disia disiapka pkan n pemerintah dan diajukan dala alam Konggres dengan perantaraan anggota separtai dalam Konggres. Pres Presid iden en memi memili liki ki wewe wewena nang ng untu untuk k mem-veto mem-veto suatu suatu rancan rancangan gan undang undang-undang yang telah diteri-ma baik oleh Konggres. Tapi jika rancangan tersebut diterima dengan mayoritas 2/3 dalam seti setiap ap maje majeli lis, s, maka maka veto veto pres presid iden en dianggap batal. Dalam Dalam rangk rangka a chec checks ks and and bala balanc nce e, maka presi esiden di samping boleh memi memili lih h ment menter erin inya ya send sendir iri, i, teta tetapi pi untu untuk k jaba jabata tan n Haki Hakim m Agun Agung g dan harus s dise disetu tuju juii oleh oleh Duta Duta Besa Besarr haru Senat . Demi emikian kian pul pula untuk ntuk set setiap perjan perjanji jian an inter internas nasio ional nal yang yang sudah sudah dita ditann-da dang ngan anii pres presid iden en,, haru harus s pula pula disetujui oleh Senat.

5. Paki Pakist stan an •

•

•

•

Badan Badan ekseku eksekutif tif terdir terdirii dari dari presid presiden en yang beragama Islam beserta menterimenterinya. Perdana menteri adalah pembantunya yang tidak boleh merangkap anggota legislatif. Presiden mempunyai wewenang memveto rancangan undang-uindang yang telah telah diteri diterima ma oleh oleh badan badan legis legislat latif. if. Nam Namun veto veto dapa dapatt diba dibata tallkan, kan, jika jika rancan rancangan gan undang undang-un -undan dang g terseb tersebut ut diterima oleh mayoritas 2/3 suara. Presiden juga berwenang membubarkan badan legislatif, namun demikian presiden juga harus meng mengun undu durk rkan an diri diri dala dalam m wakt waktu u 4 (empat) bulan dan mengadakan pemilihan umum baru.

47

•

•

Dala alam kead keadaa aan n dar darurat rat, presi esiden den berhak mengeluarkan ordinances yang diajukan kepada legislatif dalam masa paling lama 6 (enam) bulan. Presiden dapat dipecat (impeach (impeach)) oleh badan adan legi egislati atif kal kalau melan elangg ggar ar unda undang ng-u -und ndan ang g atau atau berk berkel elak akua uan n buruk dengan ¾ jumlah suara badan legislatif. Catatan : Sistem presidensial di Pakistan hanya berlangsung berd berdas asar arka kan n UUD UUD 19 1962 62 – 19 1969 69,, dan dan sekarang kembali ke sistem parlementer kabinet.

48

Penugasan Praktik  Kewarganegaraan

5

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksanaan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : 1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan

yang dianut oleh suatu negara terhadap negara lain ! Berikan Contohnya ! Penjelasan : ................................................................................................ ................................................... .................................................................................................................... .....................................................

N o 1.

Contoh Negara

Uraian Singkat

2. neg negaraara-ne nega gara ra yang yang beride berideolo ologi gi libera liberall, pada umumnya menerapkan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! a. Demokrasi konstitusional : ......................................................................................... ............................................................................................................ ................... ............................................................................................................... ..................................................  b. Presidensial kabinet: ................................................................................................ ........................ ............................................................................................................... .................................................. 2. Di

3. Pada Pada sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an pres presid iden ensi sial al di Amer Amerik ika a Seri Serika kat, t, sela selain in

Presid Presiden en dan Mahkam Mahkamah ah Agung, Agung, juga juga terdap terdapat at Konggr Konggres es (terdi (terdiri ri dari dari parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Parlemen

Senat

........................................................ ...................... ........................................................ ...................... ........................................................ ...................... ........................................................ ......................

..................................................... ........................ ..................................................... ........................ ..................................................... ........................ ..................................................... ........................

49

4. Beri Berika kan n

tang tangga gapa pan n penj penjel elas asan an,, meng mengap apa a sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an presidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias politika Mostesqueu secara murni ! .................................................................................................................... ................................................... .................................................................................................................... ................................................... .................................................................................................................... ...................................................

5.   Tul Tulis iskan kan perb perbed edaa aan n

dan dan pers persam amaa aan n pada pada sist sistem em peme pemeri rint ntah ahan an presidensi presidensial al dengan dengan pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan (separatio separation n of power  power ) dan pembagian kekuasaan (distributio (distribution n of power ) di bawah ini !

Persamaan

Perbedaan

........................................................ ..................................................... ........................ ........................ ........................................................ ..................................................... ........................ ........................ ........................................................ ..................................................... ........................ ........................ ........................................................ ..................................................... ........................ ........................

50

3. Sikap Sikap Warg Warga a Negar Negara a terhad terhadap ap Pelaks Pelaksana anaan an Sistem Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Warg Warga a nega negara ra pada pada haki hakikat katny nya a meru merupa paka kan n bagi bagian an dari dari sist sistem em keta ketata tane nega gara raan an . Efek Efekti tivi vita tas s peny penyel elen engg ggar araa aan n nega negara ra sang sangat at ditentuk ditentukan an oleh partisip partisipasi asi warga warga negaranya. negaranya. Demikian Demikian pula halnya dengan dengan sis sistem tem ketata ketataneg negara araan an yang yang sedang sedang berlan berlangsu gsung ng saat saat ini, ini, dibutuhkan partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal memba embant ntu u efek efekti tivi vita tas s dan dan efis efisie iens nsii peny penyel elen engg ggar araa aan n nega negara ra,, khusu khususny snya a dalam dalam menduk mendukung ung setiap setiap kebij kebijaka akanan nan pemeri pemerinta ntah h yang yang akan berdamnpak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sis Sistem tem pem pemeri erintaha tahan n yang ang berj erjalan alan saat aat ini adal dalah sist siste em peme pemeri rint ntah ahan an pres presid iden ensi sial al deng dengan an berd berdas asar arka kan n UUD UUD ’45 ’45 hasi hasill amand amandeme emen n keemp keempat. at. Sis Sistem tem pemeri pemerinta ntahan han baru baru ini ini mulai mulai berlak berlaku u pada ada tahun ahun 20 2004 04.. Pela Pelaks ksan anaa aan n pem pemerin erinta taha han n dimu dimula laii deng dengan an penyelenggaraan pemilu. Untuk pertama kalinya pemilu tahun 2004 akan memilih 3 kelompok, yaitu: a. Memilih Memilih preside presiden n dan wakjil wakjil presiden presiden dalam dalam satu paket paket b. Memil Memilih ih anggo anggota ta DPR dan dan DPRD DPRD c. Memilih anggota DPD. Sete Setela lah h terb terben entu tuk k bada badan n ekse ekseku kuti tiff dan dan legi legisl slat atif if,, bada badann-ba bada dan n ters terseb ebut ut akan akan mela melaks ksan anak akan an tuga tugas, s, kewen kewenan anga gan n dan dan fung fungsi siny nya a masi masingng-ma masin sing g sesuai sesuai dengan dengan UUD UUD 1945. 1945. Presi Presiden den sebaga sebagaii kepala kepala pemerint pemerintahan ahan membentu membentuk k kabinet kabinet yang menjalan menjalankan kan pemerin pemerintahan tahan sehari-hari. sehari-hari. Masa jabatan lembaga-lembaga lembaga-lembaga negara tadi adalah 5 tahun dan sesudah itu dimulai kembali pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru menurut UUD ’45 hasil amandemen ini pada pada dasa dasarn rnya ya untu untuk k meng menghi hila lang ngka kan n kele kelema maha hann-ke kele lema maha han n dari dari sistem pemerintahan yang lama. Sistem baru ini tetap menggunakan sistem presidensial, tapi telah diadakan perubahan dan pembaharuan agar kesalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di masa lalu tak terulang lagi. Untu Untuk k mewu ewujudka udkan n sis sistem tem pemer emeriintah ntahan an dem demokrat kratiis perl erlu menda mendasar sarkan kan pada pada UUD yang yang demokr demokrati atis s pula. pula. Dengan Dengan demiki demikian, an, amandemen terhadap UUD ’45 yang telah dilakukan bangsa Indonesia merupakan langkah yang sangat penting bagi keselu eluruhan penyeleng penyelenggara garaan an pemerinta pemerintahan han di Indonesia Indonesia.. Jadi, Jadi, masyarak masyarakat at patut berbangga berbangga dan mendukun mendukung g sistem sistem pemerint pemerintahan ahan ini karena karena sistem sistem peme pemeri rint ntah ahan an Indo Indone nesi sia a dima dimaks ksud udka kan n untu untuk k mewu mewuju judk dkan an sist sistem em pemerintahan pemerintahan demokratis. demokratis. Deng Dengan an demi demiki kian an halhal-ha hall yang yang haru harus s dila dilaku kuka kan n warg warga a nega negara ra sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara adalah : a. Menduk Mendukung ung setiap setiap kebij kebijaka akan n pemeri pemerinta ntah h yang yang beror berorien ientas tasii pada pada kesejahteraan rakyat b. Berp Berpar arti tisi sipa pasi si akti aktiff pada pada pros proses es demo demokr krat atis isas asii yang yang dija dijala lank nkan an pemerintah

51

c. Memb Member erik ikan an krit kritik ik,, sara saran n dan dan masu masuka kan n yang yang bers bersif ifat at kons konstr truk ukti tif  f  terhad terhadap ap kebij kebijaka akan n pemeri pemerinta ntah h yang yang kuran kurang g beror berorien ientas tasii pada pada rakyat banyak d. Mela Melaku kuka kan n kont kontro roll sosi sosial al pada pada seti setiap ap kebi kebija jaka kan n dan dan prog progra ram m pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional e. Berupaya Berupaya sekuat tenaga untuk untuk menjadi menjadi warga negara yang baik,

dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent “agent of changes”. changes”.

Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh satu negara yang sudah mapan, dapat menjadi model bagi pemerintahan di52 negara lain. Model tersebut dapat dilakukan melalui suatu proses sejarah panjang yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara KESIMPULAN E tersebut baik melaui kajian-kajian akademis maupun dipaksakan melalui penjajahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara, sedangkan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Bentuk pemerintahan yang banyak dikenal luas yaitu pemerintahan Monarkhi yang terdiri dari monarkhi konstitusional dan parlementer. Sedangkan dalam pemerintahan Republik, juga terdiri dari republik konstitusional konstitusional dan parlementer.

bentuk absolut, bentuk absolut,

Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut dengan banyak mengacu pada negara Inggris dan Amerika Serikat. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Sistem pemerintahan yang pada umumnya berlaku yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Ciri utama pada sistem parlementer adalah kekuasaan legislatif  lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif dan kedudukan kepala negara (ratu, raja, pangeran atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat. Pada sistem pemerintahan presidensial, ciri yang paling menonjol antara lain dikepalai oleh seorang presiden dan presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh sebab itu, antara Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan.   Terbentuknya sistem pemerintahan di dalam suatu negara, tidak terlepas dari latar belakang sejarah atau ideologi yang berbedabeda. Salah satu contohnya adalah terjadinya kolonialisme Inggris pada abad 15 terhadap negara Australia, Kanada, Selandai Baru dan sebagainya yang sampai sekarang kita lihat hampir sama dengan yang diterapkan di Inggris (parlementer). Berdasarkan faktor ideologi, misalnya komunisme yang berjaya pasca perang dunia II, dengan dipimpin Uni Soviet dapat mempengaruhi negara-negara Eropa Timur dan sebagian negara Asia menjadi sekutunya. Pada umumnya negara-negara liberal menerapkan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. konstitusional. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebelum diadakan amandemen UUD 1945, secara eksplisit tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945. Dengan amandemen terhadap UUD 1945 (1999 – 2002) telah banyak membawa perubahan mendasar baik terhadap ketatanegaraan, sistem politik, hukum hak asasi, pertahanan keamanan dan sebagainya.   Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di negara lain, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah pemerintahan cenderung stabil, programnya lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Adapun kelemahannya jika menteri-menterinya tidak bersih, jujur dan profesional maka akan terjadi salah urus dan tumbuh suburnya

53

LATIHAN UJI KOMPETENSI A. Pilihan Pilihan Ganda Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar ! 1. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu mencakup .... a. MPR, Presiden dan Menteri b. MPR, DP DPR da dan Presiden c. Presiden dan Wakil Presiden d. Presiden, Wapres dan Menteri e. Presiden, DPR dan Wakil Presiden Dalam Dalam pelaks pelaksana anaann annya ya bentuk peme-rintahan repub epubllik, dapa dapatt dibeda bedak kan yaitu republik absolut, konstitusional, konstitusional, dan .... a. demokratis b. ekstra parlementer c. parlementer d. kerakyatan e. presidensial 2.

Pada sistem peme pemeri rint ntah ahan an parl parlem emen ente ter, r, hubu hubung ngan an anta antara ra ekse ekseku kuti tif  f  dan legsilatif cenderung ..... a. tidak harmonis b. sangat harmonis c. kurang baik d. saling curiga e. sangat erat

3.

4. Di negara Perancis, penerapan sistem parlementernya agak berbeda dengan dengan negara negara lain terutama karena .... a. Perdana menteri berk berkua uasa sa untu untuk k sela selama ma 7 tahun b. Presiden sebagai kepala negara turun temurun

c. Presiden memegang jabatan selama 2 kali periode d. Seluruh menteri dan dan parl parlem emen en dari dari part partai ai yang sama e. Kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Berikut ini adalah kekuasaan PM di Inggris yang dianggap dianggap memili memiliki ki kekuasaan kekuasaan cukup besar, kecuali .... a. memimpin kabinet dari anggotanya b. membimbing Majelis Rendah c. menjadi penghubung dengan raja. d. memimpin partai yang mayoritas e. melakukan perundingan dengan negara lain 5.

Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan peme pemeri rian anta taha han n da-l da-lam am arti arti yang sebenarnya adalah .... a. Presiden bersama dengan DPR  b. Presiden dan menteri-menterinya c. Presiden dengan Wakil Presiden d. Kepal epala a negara dengan Menteri e. Presiden dengan Perdana Menteri

6.

Sala Salah h satu satu kele kelema maha han n atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah ....

7.

54

a. sering terjadi krisis kabinet b. program pemerintah cenderung terhambat berpengaruhnya pengawasan DPR kabinet dapat dijatuhkan kapan saja e. pemerintahn cenderung labil 8. Negara Pa Pakistan pe pernah menerapkan sistem peme pemeri rint ntah ahan an pres presid iden ensi sial al,, yaitu dari tahun .... a. 1954 - 1960 b. 1960 - 1966 c. 1962 - 1969 d. 1964 - 1970 e. 1965 - 1975 9. Pencantuman sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, terdapat di dalam ....

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea II b. Penjelasan Umum UUD 1945 c. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV d. Peraturan Peralihan UUD 1945 e. Batang Tubuh UUD 1945 Ps. 4 - 15 10. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan masa orde baru adalah .... a. tumbuh suburnya praktik KKN b. kebutuhan pokok sulit didapat c. ditinggalkannya pembangunan fisik d. usaha tidak didukung keamanan e. para pejabatnya tidak profesional

B.Uraian  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !   Jel Jelas aska kan n yang yang anda anda keta ketahu huii yang yang dima dimaks ksud ud deng dengan an “s “sis iste tem m pemerintahan” ! 1.

2. Berikan penjelasan pemerintahan !

perbedaan

antara

pemerintah

dengan

3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan Mona Monark rkhi hi Kons Konsti titu tusi sion onal al yang yang ada ada di nega negara ra Arab Arab saud saudii dan dan Brun Brunai ai Darussalam ! 4. Beri Berika kan n sekur sekuran angg-ku kura rang ngny nya a 3 (tiga (tiga)) ciri ciri utam utama dalam dalam pene penera rapa pan n sistem pemerintahan parlementer ! Beri Beri penjel penjelasa asan n bagaim bagaimana ana penera penerapan pan sis sistem tem pemeri pemerinta ntahan han di negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !

5.

6. Tuli Tulisk skan an sek sekur uran angg-ku kura rang ngny nya a 3 (ti (tiga ga)) cir cirii utam utama a pene penera rapa pan n sist sistem em presidensial yang diterapkan di Amerika ! 7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presi esidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil .... ! 8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesi esia dalam rangka melaksanakan pemerintahan pemerintahan yang efektif dan efisien !

55

Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat mempen mempengar garuhi uhi pemeri pemerinta ntahan han satu satu negar negara a terhad terhadap ap negara negara lain lain dan berikan contohnya ! 9.

10. Beri 10. Berika kan n seku sekura rang ng-k -kur uran angn gnya ya 3 (tig (tiga) a) kele kelebi biha han n dan dan kele kelem mahan ahan dalam penerapan sistem presidensial menurut pengamatan anda !

C. Tugas dan Diskusi Diskusi 1. Disku skusika sikan n deng dengan an tem teman-t an-tem eman anm mu tenta entan ng topi opik-to k-top pik beri erikut kut ini ! a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia tahun 1950 – 1959. b. Perbedaan pe penerapan s siistem pr presidensial ma masa or orde la lama, orde baru dan era reformasi. c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarki palementer. d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem pemerintahan di Asia pasca perang dunia II. 2. Carilah referensi lain baik aik dari buku, koran, buleti etin, majalah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Bentuklah kelompok sesuai dengan kebutuhan ! a. Lakukan analisis bagaimana penerapan sistem presidensial di Indonesia ! b. Jelaskan kembali pengaruh amandemen terhadap sistem presidensial di Indonesia !

UUD

1945

c. Berikan contoh perubahan-perubahan yang terjadi terhadap ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ! d. Carilah p pe erbandingan d de engan s sa alah s sa atu n ne egara di d i As A sia   Tenggara Tenggara yang menerapk menerapkan an sistem sistem presiden presidensial sial tentang tentang kelebihan kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya ! e. Buatlah makalah sehubungan dengan tersebut dan presentasikan hasilnya di depan kelas !

pembahasan

D.Inquiry Isil Isilah ah titi titik-t k-tit itik ik pada pada kolo kolom m beri beriku kutt ini ini untu untuk k meng mengan anal alis isis is peng pengar aruh uh pener enerap apan an sist sistem em pem pemeri erintah ntahan an presi esiden densial sial di Ind Indonesi nesia a pas pasca amandemen UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !

N o 1.

Bidang

Politik 

Dampak Positif

Dampak Negatif  

............................................ ............................................ .................... ....................

56

............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... .................... 2.

Ekonomi

............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... ....................

3.

............................................ Sosial dan .................... Budaya ............................................ ....................

............................................ .................... ............................................ ....................

............................................ ............................................ .................... .................... 4.

Hukum

............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... ....................

5.

Pertahan dan Kemanan

............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... .................... ............................................ ............................................ .................... ....................