Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan

NAMA : IQBAL RASYID NPM : 170410110107

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA SISTEM PEMERINTAHAN

Administrasi negara terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan yg ertu!uan untuk memenuhi " mendukung kei!aksanaan negara# $Le%nard D# &hite '()*+',

Administrasi negara dalam arti luas men-akup keseluruhan kegiatan negara. keseluruhan lemaga negara dalam rangka me/u!udkan tu!uan dan kei!akan negara# Administrasi negara dalam arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan lemaga eksekuti0 dalam rangka me/u!udkan tu!uan dan kei!akan negara"pemerintah#

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara #

Administrasi negara Ind%nesia dalam arti luas. Pen!elasan umum 11D 2) angka I3 alinea pertama memuat kalimat + Maka telah -ukup !ikalau 11D hanya memuat aturan p%k%k. hanya memuat garis esar seagai instruksi kpd pempus dll  penyelenggara negara utk menyelenggarakan kehidupan kehidupan negara 4 kess%s# TAP TAP N%# I3"MPR"'((( ttg G5HN ((672 5a I. A. alinea kedua + Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pemangunan nasi%nal dalam segala aspek kehidupan  angsa. %leh penyelenggara negara yaitu lemaga tertinggi dan lemaga tinggi tinggi negara  ersama6sama segenap rakyat Ind%nesia di seluruh /ilayah negara Repulik Ind%nesia#

Administrasi negara dalam Kerangka Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dalam arti luas adalah sistem penyelenggerraan negara Ind%nesia. yang merupakan sistem  penyelenggeraan kehidupan negara 4 angsa dalam segala aspeknya. dengan dengan meman0aatkan 4 mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara  eserta seluruh rakyat. di seluruh /ilayah negara Ind%nesia serta segenap dana 4

daya yg tersedia se-ara nasi%nal. demi ter-apainya tu!uan 4 terlaksananya tugas nasi%nal " negara seagaimana ts dlm 11D '(2)# Sedangkan dalam arti sempitnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara# Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan %leh presiden dengan kekuasaan pemerintahan. 4 termasuk seagian kekuasaan legislati0 yangg dimilikinya erdasarkan 11D# Drs# M%erdi%n%# Pemerintah adalah presiden. menurut pasal 2 ayat ' 11D 2)# Sistem Pemerintahan negara adalah sistem ker!a 0ungsi pemerintahan yang dilakukan %leh presiden dalam huungannya dengan sistem ker!a 0ungsi Lemaga Negara lainnya#

Adapula Tugas Penyelenggaraan negara adalah menyelenggarakan kehidupan negara 4 angsa dalam segala aspeknya. tugas6tugas teragi ke dalam tugas lemaga6 lemaga negara sesuai idangnya masing6masing seagai penyelenggara keseluruhan kekuasaan pemerintahan#

81NGSI681NGSI NEGARA '# 8ungsi K%nstituti0 + MPR  9# 8ungsi Eksekuti0 + PRESIDEN :# 8ungsi Legislati0 + DPR. DPD 2# 8ungsi &as Tugas Pem + DPR. MPR )# 8ungsi ;udikati0 + MA. MK  <# 8ungsi Auditi0 + 5PK  =# 8ungsi K%nsultati0 + K;

Adapula LEM5AGA6LEM5AGA NEGARA $11D '(2), + '# Ma!elis Permusya/aratan Rakyat $MPR, 9# Presiden :# De/an Per/akilan Rakyat $DPR, 2# De/an Per/akilan Daerah $DPD, )# 5adan Pemeriksa Keuangan $5PK,

<# Mahkamah Agung $MA, =# Mahkamah K%nstitusi $MK, *# K%misi ;udisial $K;, SISTEM PEN;ELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

5agaimana mekanisme pemerintahan negara di!alankan %leh Presiden seagai Penyelenggara tertinggi Pemerintahan Negara dengan sistem eker!anya  pemerintahan seagai 0ungsi yang ada padanya#

= ASAS P>K>K SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA '# Negara Ind%nesia adalah negara hukum 9# Sistem K%nstitusi%nal :# kekuasaan negara yg tertinggi di tangan MPR  2# Pres# penyelengg# Pem neg yg tertinggi di a/ah Ma!elis )# Presiden tidak ertanggung !a/a kepada DPR  <# Menteri Negara ialah pemantu Presiden =# Kekuasaan Kepala Negara tidak tak teratas#

5erdasarkan landasan yuridis sistem pemerintahan RI dasar k%nstitusi%nal 11D '(2) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan# Disini erarti Ind%nesia menganut sistem pemerintahan presidensiil

?iri @?iri Sistem Pemerintahan Presidensiil +

6 Pemisahan -aang eksekuti0 4 legislati0. kekuasaan eksekuti0 erada di luar lemaga Legislati0 6 Eksekuti0 relati0 independen dari legislati0 6 Independensi relati0 eksekuti0 dari legislati0. dimani0estasikan dlm pemilu se-ara langsung yang terpisah antara kepala eksekuti0 $pemerintahan, dan angg%ta6angg%ta legislati0. serta dlm pelaksanaan tugas masing6masing BKer!asamaC di antara keduanya dlm entuk terlaksananya mekanisme k%nsultati0 4 k%%rdinati0 6 Angg%ta6angg%ta adan eksekuti0 $kainet, tdk merangkap"direkrut seagai"dari angg%ta legislati0#

Sedangkan -iri dari sistem pemerintahan parlementer +

6 Lemaga legislati0 adalah a!ang utama penyusunan 11 $melalui keputusan may%ritas, 6 Dlm menyusun kekuatan eksekuti0. tdpt interdependensi 4 interelasi dalam kapasitas legislati0 4 eksekuti0 6 Kepala pemerintahanan $PM, dipilih dari angg%ta legislati0 yg didukung suara may%ritas 6 Angg%ta6angg%ta kainet direkrut dari angg%ta legislati0#

Kedudukan MPR  6 MPR merupakan lemaga permusya/aratan rakyat yg erkedudukan seagai lemaga negara $Psl '7 11 N%# 99"977:, 6 5erdasarkan 11 terseut. tidak dikenal istilah lemaga tertinggi maupun lemaga tinggi negara. melainkan lemaga negara# 6 Peruahan kedudukan MPR ini terkait dg ditiadakannya ke/enangan MPR untuk menetapkan G5HN dan untuk memilih Presiden serta &akil Presiden#

Kedudukan Presiden 6 Masa !aatan Presiden fixed term selama ) tahun 4 tidak dapat dierhentikan ke-uali melanggar hukum"apaila terukti tidak lagi memenuhi syarat# 6 Pasal = amandemen I 11D '(2)+ Pres"&apres memegang !aatan selama ) tahun. 4 sesudahnya dpt dipilih kemali dlm !aatan yg sama. hanya untuk ' kali masa  !aatan# 6 DPR tidak dapat diuarkan Presiden#

Kedudukan DPR  6 Kekuasaan legislati0 di tangan DPR yang semula erada pada Presiden $Psl 97 Ayat $9, 4 $:, 11D '(2),# Suatu RUU hanya dapat menjadi UU apabila ada  persetujuan bersama DPR & Presiden. DPR maupun Presiden punya hak yg sama utk menyetujui / tidak menyetujui sebuah RUU. adi ada hak Presiden untuk men%lak R11 yg diahas di DPR#

6 >ptimalisasi peranan DPR dengan adanya persetu!uan " perlindungan dari DPR terhadap pelaksanaan kekuasaan Presiden# 6 Hak prakarsa yang dilakukan Presiden. pernyataan perang"damai. per!an!ian internasi%nal. penetapan Perpu. penetapan AP5N. serta pemerian gelar. tanda !asa dll tanda keh%rmatan. harus atas persetu!uan DPR#

Eksistensi NKRI Terkait dengan Amandemen 11D '(2)

'# Salah satu kesepakatan dasar. MPR dalam melakukan peruahan 11D '(2) adalah tetap mempertahankan entuk Negara Kesatuan $Pasal ' Ayat $', dan Pasal := Ayat $), 11D '(2)# 

0akt%r eragamnya etnis. daerah. g%l%ngan. agama. 4 adat istiadat  angsa#



 pr%ses lahirnya negara ereda dg negara 0ederal#

9# Dientuk $DPD, seagai pilar penyalur aspirasi daerah. melengkapi DPR dlm sistem per/akilan Ind%nesia# 

kedudukannya yang khas dianding DPR 4 ke/e6nangannya ayg spesi0ik utk kepentingan daerah#



merupakan titiktemu dari pergumulan pemikiran 4 -ara pandang sistem unikameral 4 ikameral selama pr%ses peruahan 11D '(2)  erlangsung#

Kesimpulan

adi. administrasi negara itu diuat untuk memenuhi dan atau mendukung kei!aksanaan negara# Dalam Kerangka Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan  presiden lah yang menyelenggarakan pemerintahan negara itu sendiri# Sistem Pemerintahan negara akan er!alan dan er0ungsi dengan aik !ika presiden dapat saling eker!a sama dengan aik dengan lemaga negara lainnya dan !uga

sealiknya# seagai -%nt%h. seperti yang sudah diseutkan di pasal 97 ayat $9, dan $:, 11D '(2) BSuatu RUU hanya dapat menjadi UU apabila ada persetujuan bersama  DPR & Presiden. DPR maupun Presiden punya hak yg sama utk menyetujui / tidak menyetujui sebuah RUU.C adi disini lemaga eksekuti0 negara. legislati0 negara. dan lemaga lainnya harus isa saling eker!a sama dengan aik agar isa menn!alankan seuah sistem negara yang  aik#